NAMA: FANY NUURVIANA
NPM:2415061037
KELAS: PSTI D

A. Sistem etika perilaku politik saat ini masih mengalami berbagai kendala yang menghambat pelayanan publik, terutama karena adanya kekosongan kepemimpinan dalam birokrasi yang menyebabkan orientasi terhadap pelayanan masyarakat menjadi kurang optimal. Berdasarkan teks, kondisi ini menunjukkan bahwa etika perilaku politik dalam pemerintahan belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya, nilai Pancasila menekankan pada pelayanan yang adil, berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta mengedepankan tanggung jawab dan komitmen. Sayangnya, paradigma pemerintahan yang salah dan kurangnya keselarasan etika politik menghambat realisasi nilai-nilai ini dalam praktik birokrasi. Agar sesuai dengan Pancasila, etika perilaku politik perlu diarahkan untuk memperkuat komitmen pelayanan publik dan menghilangkan berbagai hambatan birokrasi demi kepentingan rakyat.

B. Etika generasi muda di sekitar tempat tinggal saya mencerminkan pengaruh perubahan zaman, di mana nilai-nilai lokal dan tradisional sering tergeser oleh budaya populer dan gaya hidup modern. Fenomena ini, yang dikenal sebagai dekadensi moral, tampak dalam bentuk perilaku yang kurang mengindahkan norma dan etika lokal, seperti rendahnya rasa hormat pada orang yang lebih tua, dan kecenderungan individualisme yang tinggi. Meskipun masih ada generasi muda yang menjaga nilai-nilai kebaikan, kecenderungan dekadensi ini tidak sesuai dengan etika dan nilai bangsa Indonesia, yang menekankan pada kebersamaan, kepedulian, dan penghormatan terhadap sesama. Sebagai solusi, pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Selain itu, peran keluarga dan komunitas lokal penting untuk memberikan contoh positif yang dapat membantu generasi muda menginternalisasi nilai-nilai yang dianut oleh bangsa.

NAMA: FANY NUURVIANA
NPM: 2415061037
KELAS: PSTI D

Jurnal ini membahas tentang peran media massa sebagai alat kontrol sosial yang penting untuk mendukung kebijakan pencegahan kejahatan di Indonesia melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Selain kebijakan pidana yang berfungsi sebagai solusi represif, upaya pencegahan kejahatan melalui media massa dinilai lebih efektif untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat Indonesia. Media massa diharapkan dapat menyebarkan nilai-nilai Pancasila agar menjadi panduan hidup bagi warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menelaah prinsip-prinsip hukum dan mengaitkannya dengan fungsi kontrol sosial media dalam menyebarkan nilai-nilai tersebut.

Namun, hasil penelitian mengungkap bahwa praktik penanaman nilai Pancasila oleh media massa belum terlaksana dengan baik. Media massa sering hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan informasi tanpa mengutamakan pembentukan karakter masyarakat yang berjiwa Pancasila. Banyak berita yang tidak teruji kebenarannya, bahkan merusak tatanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media massa di Indonesia masih jauh dari harapan untuk mendorong penerapan nilai Pancasila, karena sebagian besar hanya memuaskan rasa ingin tahu masyarakat tanpa mengedukasi atau membentuk pribadi yang bermoral Pancasila.

NAMA: FANY NUURVIANA
NPM: 2415061037
KELAS: PSTI-D

Materi video ini menjelaskan pentingnya memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa poin penting:

1. Pancasila sebagai Landasan Filosofis dan Pandangan Hidup:
Sebagai dasar filosofis (Philosophische Grondslag), Pancasila memberi arah bagi bangsa, sementara sebagai pandangan hidup (Weltanschauung), Pancasila menuntun mahasiswa untuk mengintegrasikannya dalam aktivitas sehari-hari.

2. Peran Mahasiswa:
Mahasiswa memegang peran penting dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai panduan karakter, pola pikir, dan tindakan.

3. Tantangan di Era Modern:
Kapitalisme dan komunisme menghadirkan tantangan bagi Pancasila. Dengan adaptasi yang tepat, Pancasila tetap relevan sebagai dasar kebijakan dan kehidupan berbangsa.

4. Pancasila sebagai Cara Hidup dan Berpikir:
Pancasila menuntut keseimbangan antara pemikiran dan tindakan, membentuk harmoni dalam kehidupan sosial.

Manfaat Belajar Pancasila:

1. Membangun nasionalisme
2. Membangun karakter baik
3. Memperkuat pemahaman keberagaman
4. Mendorong pemikiran kritis
5. Memperluas wawasan global
6. Menjadi pedoman tindakan

NAMA: FANY NUURVIANA
NPM: 2415061037
KELAS: PSTI-D

Jurnal ini membahas hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia, dengan Pancasila sebagai sumber nilai dan etika utama. Jurnal ini menekankan bahwa tujuan negara Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, mengharuskan hukum dan etika dipadukan dalam politik hukum. Etika, sebagai panduan perilaku manusia dalam bernegara, harus tercermin dalam pembentukan hukum, yang tidak hanya sekadar aturan teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang dipegang bersama.

Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum dilihat dari tiga dimensi, yaitu substansi dan wadah, cakupan, serta kesadaran manusia. Dari dimensi substansi dan wadah, hukum dipandang sebagai bentuk konkret dari etika, sedangkan dimensi cakupan menunjukkan bahwa etika memiliki lingkup yang lebih luas daripada hukum. Setiap pelanggaran hukum merupakan pelanggaran etika, namun tidak semua pelanggaran etika berarti melanggar hukum. Adapun dari dimensi kesadaran manusia, jurnal ini menyebut bahwa kepatuhan terhadap hukum seharusnya didasarkan pada kesadaran etis, bukan hanya rasa takut pada hukuman.

Sebagai ideologi negara, Pancasila berperan sebagai pedoman nilai dalam merumuskan hukum yang mencakup keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebersamaan, mengarahkan hukum agar dapat melayani kepentingan bangsa secara menyeluruh. Jurnal ini juga mengulas perkembangan politik hukum di Indonesia, yang dirumuskan melalui berbagai kebijakan sejak kemerdekaan. Perumusan politik hukum dimulai dengan TAP MPRS tahun 1960, yang kemudian berkembang menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan harus berpijak pada nilai-nilai etis yang disepakati bersama. Dalam hal ini, etika berfungsi sebagai landasan filosofis yang memperkuat aturan hukum dalam praktik politik di Indonesia.

Nama: Fany Nuurviana
NPM: 2415061037
Kelas: PSTI D

ANALISIS JURNAL

1. Filsafat Pancasila sebagai Landasan Pendidikan:
Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa yang seharusnya menjiwai sistem pendidikan nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, diharapkan tercermin dalam kurikulum untuk membentuk bangsa yang berkarakter dan berkepribadian luhur.

2. Pendekatan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis:

- Ontologis: Pancasila mengakui manusia sebagai makhluk individu dan sosial, menjadikannya pusat dari semua sila. Pendidikan berbasis Pancasila memupuk karakter yang seimbang antara aspek individu dan sosial.

- Epistemologis: Sebagai sistem pengetahuan, Pancasila bersifat konsisten dan logis. Sumber pengetahuannya berasal dari nilai-nilai luhur bangsa, menjadi dasar pendidikan yang terstruktur.

- Aksiologis: Nilai-nilai etika dalam Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral untuk membentuk perilaku yang baik dan berguna bagi masyarakat.

3. Prinsip-prinsip Aristoteles pada Filsafat Pancasila:

- Kausa Materialis: Nilai-nilai Pancasila digali dari budaya Indonesia.

- Kausa Formalis: Bentuk Pancasila sebagai dasar negara ada dalam Pembukaan UUD 1945.

- Kausa Efisiensi: Peran BPUPKI dan PPKI dalam merumuskan Pancasila.

- Kausa Finalis: Tujuan utama Pancasila adalah menjadi dasar bagi negara merdeka.

4. Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila:
Pendidikan karakter adalah implementasi nilai-nilai Pancasila yang meliputi sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan peserta didik. Nilai moral dan etika yang terkandung dijadikan acuan untuk membentuk generasi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan menghargai keberagaman.

5. Peran Pendidikan dalam Melestarikan Budaya dan Identitas Nasional:
Filsafat Pancasila membantu pendidikan Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti gotong royong dan toleransi, agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati dirinya.

6. Peran Guru dalam Mewujudkan Nilai Pancasila:
Guru sebagai pendidik harus memahami dan mencontohkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar-mengajar. Guru yang sadar akan pentingnya nilai Pancasila dalam pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter siswa sesuai falsafah bangsa.

7. Sistem Pendidikan Nasional yang Berkarakter:
Pancasila sebagai falsafah pendidikan memberikan landasan moral, intelektual, dan sosial dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional yang melestarikan budaya dan membentuk generasi yang berkarakter kuat, cerdas, dan bermoral.

Pancasila dalam pendidikan bukan sekadar dasar negara, tetapi juga filosofi yang membentuk karakter bangsa. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, diharapkan tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.