NAMA : FANY NUURVIANA
NPM : 2415061037
KELAS : PSTI-D
NPM : 2415061037
KELAS : PSTI-D
Posts made by Fany Nuurviana
NAMA : FANY NUURVIANA
NPM : 2415061037
KELAS : PSTI-D
NPM : 2415061037
KELAS : PSTI-D
NAMA : FANY NUURVIANA
NPM : 2415061037
KELAS : PSTI-D
Video tersebut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang kompleks sejak masa kemerdekaan. Pada awalnya, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer (1945–1959) yang menempatkan parlemen sebagai pusat kekuasaan, meskipun periode ini diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan persaingan antar partai. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin (1959–1965) ditandai oleh sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno dan meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, yang berujung pada ketegangan dengan militer. Era Orde Baru (1966–1998) membawa perubahan signifikan dengan dominasi militer dan pembatasan kebebasan politik, sehingga demokrasi lebih bersifat formal dan terkendali ketat.
Memasuki era reformasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia mengalami transformasi demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Desentralisasi kekuasaan, pembentukan lembaga independen, kebebasan pers, serta partisipasi publik yang lebih luas menjadi ciri khas masa ini. Namun, tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, kualitas partai politik yang rendah, dan keterbatasan partisipasi politik masyarakat masih menjadi hambatan dalam konsolidasi demokrasi yang sejati. Selain itu, perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus risiko, seperti potensi polarisasi dan penyebaran disinformasi, sehingga diperlukan penguatan pendidikan politik dan literasi digital.
Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia masih dalam proses pencarian bentuk yang ideal dan terus berkembang seiring dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Perjalanan dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah suatu keadaan yang statis, melainkan sebuah proses yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa. Penguatan institusi, pendidikan politik, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci untuk menjaga dan mengembangkan demokrasi di masa depan.
NPM : 2415061037
KELAS : PSTI-D
Video tersebut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang kompleks sejak masa kemerdekaan. Pada awalnya, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer (1945–1959) yang menempatkan parlemen sebagai pusat kekuasaan, meskipun periode ini diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan persaingan antar partai. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin (1959–1965) ditandai oleh sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno dan meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, yang berujung pada ketegangan dengan militer. Era Orde Baru (1966–1998) membawa perubahan signifikan dengan dominasi militer dan pembatasan kebebasan politik, sehingga demokrasi lebih bersifat formal dan terkendali ketat.
Memasuki era reformasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia mengalami transformasi demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Desentralisasi kekuasaan, pembentukan lembaga independen, kebebasan pers, serta partisipasi publik yang lebih luas menjadi ciri khas masa ini. Namun, tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, kualitas partai politik yang rendah, dan keterbatasan partisipasi politik masyarakat masih menjadi hambatan dalam konsolidasi demokrasi yang sejati. Selain itu, perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus risiko, seperti potensi polarisasi dan penyebaran disinformasi, sehingga diperlukan penguatan pendidikan politik dan literasi digital.
Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia masih dalam proses pencarian bentuk yang ideal dan terus berkembang seiring dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Perjalanan dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah suatu keadaan yang statis, melainkan sebuah proses yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa. Penguatan institusi, pendidikan politik, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci untuk menjaga dan mengembangkan demokrasi di masa depan.
NAMA : FANY NUURVIANA
NPM : 2415061037
KELAS : PSTI-D
NPM : 2415061037
KELAS : PSTI-D
NAMA : FANY NUURVIANA
NPM : 2415061037
KELAS : PSTI-D
Tulisan ini mengulas kondisi demokrasi Indonesia, terutama melalui studi atas Pemilu Presiden 2019. Meskipun pemilu telah menjadi rutinitas politik pasca Reformasi, demokrasi dinilai masih procedural sekadar memenuhi syarat teknis tanpa menghasilkan pemimpin yang akuntabel atau memperkuat kepercayaan publik. Indeks kebebasan juga menunjukkan penurunan, mempertegas bahwa demokrasi belum berkembang secara substansial.
Polarisasi sosial politik menjadi isu sentral dalam Pemilu 2019, di mana identitas agama dan politik digunakan sebagai alat mobilisasi elektoral. Hal ini menciptakan ketegangan sosial, memperdalam fragmentasi masyarakat, serta memperlemah nilai kebhinekaan. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial pun memperburuk situasi dan menimbulkan konflik pasca pemilu.
Kelemahan institusi politik juga menjadi sorotan. Partai politik dianggap gagal dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan lebih mengutamakan popularitas ketimbang ideologi. Di sisi lain, netralitas birokrasi kerap terganggu karena keterlibatan aparatur sipil negara dalam mendukung kandidat tertentu, yang mencerminkan lemahnya integritas dan profesionalisme lembaga pemerintahan.
Sebagai solusi, penulis menekankan pentingnya peralihan menuju demokrasi substantif melalui penguatan institusi, pendidikan politik, serta partisipasi aktif masyarakat dan akademisi. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika seluruh elemen, termasuk partai politik, birokrasi, media, dan civil society, bekerja secara efektif, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
NPM : 2415061037
KELAS : PSTI-D
Tulisan ini mengulas kondisi demokrasi Indonesia, terutama melalui studi atas Pemilu Presiden 2019. Meskipun pemilu telah menjadi rutinitas politik pasca Reformasi, demokrasi dinilai masih procedural sekadar memenuhi syarat teknis tanpa menghasilkan pemimpin yang akuntabel atau memperkuat kepercayaan publik. Indeks kebebasan juga menunjukkan penurunan, mempertegas bahwa demokrasi belum berkembang secara substansial.
Polarisasi sosial politik menjadi isu sentral dalam Pemilu 2019, di mana identitas agama dan politik digunakan sebagai alat mobilisasi elektoral. Hal ini menciptakan ketegangan sosial, memperdalam fragmentasi masyarakat, serta memperlemah nilai kebhinekaan. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial pun memperburuk situasi dan menimbulkan konflik pasca pemilu.
Kelemahan institusi politik juga menjadi sorotan. Partai politik dianggap gagal dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan lebih mengutamakan popularitas ketimbang ideologi. Di sisi lain, netralitas birokrasi kerap terganggu karena keterlibatan aparatur sipil negara dalam mendukung kandidat tertentu, yang mencerminkan lemahnya integritas dan profesionalisme lembaga pemerintahan.
Sebagai solusi, penulis menekankan pentingnya peralihan menuju demokrasi substantif melalui penguatan institusi, pendidikan politik, serta partisipasi aktif masyarakat dan akademisi. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika seluruh elemen, termasuk partai politik, birokrasi, media, dan civil society, bekerja secara efektif, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan publik.