MKU PKN PSTI C DAN D GENAP 2024/2025

NAMA : HAFNI DZAKI HANIYAH
NPM : 2415061061
KELAS : PSTI-C

ANALISIS VIDEO OLEH HAFNI

perkembangan demokrasi di indonesia
1. pada masa revolusi kemerdekaan, pada masa ini demokrasi sangat terbatas, hanya 2 pers yang mendukung demokrasi pada masa itu yaitu TEMPO dan ROBERT CRIBB
2. demokrasi parlementer (1945-1959), pada masa ini, demokrasi di indonesia berada pada puncak kejayaan karena semua elemen demokrasi banyak yang terlibat, tetapi demokrasi parlementer gagal, karena banyaknya politik aliran, basis sosial ekonomi yang masih lemah, dan berselisih paham antara soekarno dan TNI-AD
3. perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965), pada masa ini pemerintahan didominasi oleh tida kekuatan, yaitu soekarno, ABRI, dan PKI
4. demokrasi pada masa orde baru (orba), pada 3 tahun awal masa orde baru pemerintahan berorientasi pada rakyat, tetapi 3 tahun setelahnya ABRI mulai mendominasi dan pemerintah mulai mencampuri urusan dan kedaulatan rakyat
5. perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998-sekarang), negara kita mulai menggunakan demokrasi pancasila yang mana karakteristiknya sangat berbeda dengan demokrasi pada masa orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer.

karakteristik demokrasi era reformasi :
1. pemilu yang dilakukan jauh lebih demokratis dari yang sebelum-sebelumnya
2. rotasi kekuasaan dilakukan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa
3. pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka
4. sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat

Nama : Preisi Odelia Hutabarat
NPM : 2415061101
Kelas : PSTI-C


Video tersebut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia, menyoroti berbagai periode penting dalam sejarah politik negara. Dimulai dari masa revolusi kemerdekaan di mana perkembangan demokrasi masih sangat terbatas, video kemudian menyoroti periode demokrasi parlementer (1945-1959) sebagai masa keemasan demokrasi Indonesia, di mana hampir semua elemen demokrasi hadir. Namun, periode ini akhirnya gagal karena dominasi faksi politik yang menyebabkan konflik, lemahnya basis sosio-ekonomi, dan bentrokan kepentingan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin (1959-1965) diwarnai oleh ketegangan antara Angkatan Darat, Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia. Pada masa Orde Baru, meskipun tahun-tahun awal menunjukkan distribusi kekuasaan kepada rakyat, peran militer kemudian menjadi dominan, membatasi partai politik dan keterlibatan publik. Reformasi demokrasi yang dimulai pada tahun 1998 memiliki kesamaan karakteristik dengan periode Orde Baru dan demokrasi parlementer, dengan demokrasi Pancasila sebagai bentuk yang diterapkan. Video tersebut menekankan bahwa demokrasi di era reformasi masih dalam proses pencarian identitasnya.

Nama : Nabilah Putri Tarevi
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C

Video tersebut menyajikan tinjauan komprehensif mengenai evolusi demokrasi di Indonesia, mulai dari periode awal kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi, perkembangan demokrasi di Indonesia relatif terbatas. Periode demokrasi parlementer (1945-1959) menandai fase penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana hampir seluruh elemen demokrasi terwujud. Akan tetapi, periode ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk dominasi faksi politik yang memicu konflik, kondisi sosio-ekonomi yang belum mapan, serta persaingan kepentingan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin (1959-1965) ditandai dengan meningkatnya ketegangan antara Angkatan Darat, Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kekuasaan awalnya didistribusikan kepada masyarakat, namun dalam perkembangannya, peran militer semakin dominan, yang berakibat pada pembatasan partai politik dan partisipasi publik. Reformasi demokrasi yang dimulai pada tahun 1998 menunjukkan karakteristik yang beririsan dengan periode Orde Baru dan demokrasi parlementer, dengan demokrasi Pancasila sebagai model yang diimplementasikan. Video tersebut menekankan bahwa demokrasi di era reformasi masih dalam proses konsolidasi dan pencarian identitas yang definitif.

Nama: Fadhlan Ramadhan
NPM: 2415061062
Kelas: PSTI-C

Ringkasan Video "Perkembangan Demokrasi di Indonesia"

Video ini membahas perkembangan demokrasi di Indonesia sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Video tersebut kemungkinan menyoroti beberapa poin penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, seperti:

Masa Awal Kemerdekaan dan Awal Era Demokrasi

Video ini mungkin akan mengupas sejarah awal perjalanan demokrasi di Indonesia, termasuk tantangan dan harapan di era awal kemerdekaan. Termasuk di dalamnya mungkin dibahas mengenai pembentukan lembaga-lembaga demokrasi dan upaya-upaya awal untuk membangun sistem demokrasi.


Masa Orde Baru dan Transisi Menuju Demokrasi

Bagian ini kemungkinan akan membahas dampak masa Orde Baru terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Video tersebut mengkaji bagaimana masa ini memengaruhi praktik demokrasi dan bagaimana masyarakat Indonesia berjuang untuk mencapainya kembali.


Demokrasi Reformasi (Era Pasca Orde Baru)

Video ini juga kemungkinan membahas transisi demokrasi pada era reformasi pasca Orde Baru. Di bagian ini, mungkin dibahas bagaimana masyarakat Indonesia berevolusi dalam berdemokrasi dan perkembangan sistem politiknya. Pembahasan juga mungkin mencakup tantangan demokrasi di era reformasi seperti korupsi, ketimpangan sosial ekonomi, dan keterbatasan partisipasi politik publik.


Tantangan dan Prospek Demokrasi di Masa Depan

Video mungkin diakhiri dengan membahas tantangan dan prospek perkembangan demokrasi di Indonesia di masa depan. Mungkin akan dibahas mengenai arah dan strategi yang perlu dilakukan untuk menjaga dan memajukan demokrasi di Indonesia. Meneropong perkembangan teknologi dan bagaimana hal itu berdampak pada politik di masa depan juga akan menjadi poin penting.

Nama : Thoriq abdillah
Npm : 2415061104
Kelas : PSTI C

Perjalanan Demokrasi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Historis
1. Era Awal Kemerdekaan dan Fondasi Demokrasi

Dalam bagian awal video, disorot bagaimana Indonesia mulai menapaki jalan demokrasi pasca-proklamasi kemerdekaan. Disampaikan pula bagaimana negara ini menghadapi berbagai tantangan awal dalam merintis sistem pemerintahan demokratis, termasuk pembentukan institusi politik serta berbagai upaya untuk menanamkan prinsip-prinsip demokrasi di tengah dinamika bangsa yang baru merdeka.

2. Masa Orde Baru dan Perubahan Arah Demokrasi

Video ini kemudian mengulas bagaimana pemerintahan Orde Baru membawa pengaruh besar terhadap arah demokrasi di Indonesia. Dalam periode ini, praktik demokrasi mengalami pembatasan, dan kekuasaan lebih terkonsentrasi. Namun, pada saat yang sama, muncul perlawanan dan kesadaran publik yang menjadi benih bagi reformasi di masa mendatang.

3. Reformasi dan Dinamika Demokrasi Kontemporer

Memasuki era reformasi setelah runtuhnya Orde Baru, masyarakat Indonesia mulai menunjukkan peningkatan partisipasi dalam kehidupan demokratis. Video ini kemungkinan mengangkat bagaimana struktur politik berubah, sistem pemilu diperbarui, serta berbagai isu seperti korupsi, ketimpangan, dan keterlibatan publik dalam proses politik mulai mendapat sorotan lebih.

4. Masa Depan Demokrasi: Tantangan dan Harapan

Sebagai penutup, video ini membahas tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh demokrasi Indonesia saat ini dan di masa depan. Dibahas pula strategi yang perlu diambil untuk memperkuat sistem demokratis, termasuk peran teknologi digital dan media sosial dalam membentuk opini publik serta keterlibatan generasi muda dalam politik.

NAMA : M.Darunnadwah Al-Qushai Sutrawhana

NPM : 2455061005

KELAS : PSTI-C

Video ini menyajikan ulasan komprehensif mengenai perjalanan panjang demokrasi di Indonesia, dimulai sejak masa kemerdekaan hingga situasi terkini. Materi yang disampaikan dalam video ini menggambarkan dinamika dan evolusi sistem politik Indonesia, serta bagaimana demokrasi tumbuh melalui berbagai fase sejarah, tantangan, dan perubahan sosial.

1. Era Awal Kemerdekaan dan Lahirnya Demokrasi
Pada bagian awal, video menyoroti masa-masa awal kemerdekaan Indonesia sebagai fondasi penting bagi terbentuknya sistem demokrasi nasional. Pembahasan meliputi proses pembentukan institusi-institusi demokratis seperti parlemen dan partai politik, serta berbagai tantangan struktural dan ideologis yang dihadapi saat membangun negara pascakolonial. Penekanan diberikan pada semangat kolektif bangsa untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, meski harus bergulat dengan instabilitas politik dan keterbatasan sumber daya.

2. Dominasi Orde Baru dan Perjalanan Menuju Reformasi
Selanjutnya, video menggambarkan bagaimana rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mengubah arah perkembangan demokrasi di Indonesia. Sistem pemerintahan yang cenderung otoriter, dengan kontrol ketat terhadap media, pembatasan partai politik, dan pemilu yang tidak sepenuhnya bebas, menjadi ciri khas era ini. Namun, di balik dominasi kekuasaan, tumbuh benih-benih perlawanan dari masyarakat sipil yang kemudian menjadi cikal bakal gerakan reformasi. Bagian ini juga mengulas bagaimana krisis multidimensional di akhir 1990-an menjadi momentum penting dalam mendorong transisi menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka.

3. Era Reformasi dan Demokrasi Kontemporer
Masuk ke era reformasi, video menguraikan bagaimana Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan politiknya. Pembaruan sistem pemilu, kebebasan pers, serta peran aktif masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah menjadi indikator positif perkembangan demokrasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa era ini juga diwarnai oleh berbagai tantangan seperti maraknya praktik korupsi, oligarki politik, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya partisipasi politik di tingkat akar rumput. Video ini menyoroti upaya-upaya reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai kunci dalam memperkuat demokrasi substansial.

4. Tantangan Terkini dan Arah Masa Depan Demokrasi Indonesia
Sebagai penutup, video ini mengajak penonton untuk merenungkan tantangan yang masih mengadang perjalanan demokrasi Indonesia. Di antaranya adalah pengaruh disinformasi di era digital, polarisasi politik, serta tantangan integritas dalam kontestasi elektoral. Di sisi lain, terdapat prospek positif dari pemanfaatan teknologi untuk memperluas partisipasi warga dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Video ini juga menekankan pentingnya pendidikan politik, penguatan institusi demokrasi, serta komitmen kolektif semua elemen bangsa untuk menjaga nilai-nilai demokrasi di tengah arus perubahan zaman.

NAMA : NABILA ALYAA PUTRI
NPM : 2415061003
KELAS : PSTI C

Perjalanan Demokrasi Indonesia: Kilas Balik Sejarah
Video ini mengawali pembahasannya dengan menyoroti awal mula Indonesia membangun demokrasi setelah merdeka. Digambarkan pula tantangan-tantangan awal yang dihadapi negara dalam merintis sistem pemerintahan demokratis, termasuk pembentukan lembaga politik dan upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi di tengah dinamika bangsa yang baru lahir.
Selanjutnya, video ini mengulas pengaruh besar Orde Baru terhadap arah demokrasi. Periode ini ditandai dengan pembatasan praktik demokrasi dan pemusatan kekuasaan. Namun, di saat yang sama, muncul perlawanan dan kesadaran publik yang menjadi cikal bakal reformasi di masa depan.
Memasuki era reformasi setelah tumbangnya Orde Baru, partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi mulai meningkat. Video ini kemungkinan menyoroti perubahan struktur politik, pembaruan sistem pemilu, serta isu-isu krusial seperti korupsi, ketimpangan, dan peran serta publik dalam politik yang semakin diperhatikan.
Sebagai penutup, video ini membahas tantangan-tantangan yang masih dihadapi demokrasi Indonesia kini dan nanti. Diangkat pula strategi-strategi yang diperlukan untuk memperkuat sistem demokratis, termasuk peran teknologi digital dan media sosial dalam membentuk opini publik serta keterlibatan generasi muda dalam politik.

Nama : Nadya Putri Gusnarni
NPM : 2415061043
Kelas : PSTI C

Video ini memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana demokrasi berkembang di Indonesia, dari awal merdeka sampai era reformasi. Di masa revolusi, demokrasi di Indonesia belum terlalu maju. Masa demokrasi parlementer (1945-1959) jadi fase penting karena hampir semua unsur demokrasi ada saat itu. Tapi, periode ini gagal karena beberapa hal, termasuk kuatnya kelompok politik yang bikin konflik, kondisi ekonomi dan sosial yang belum stabil, serta persaingan antara Presiden Soekarno dan TNI AD. Lalu, di masa demokrasi terpimpin (1959-1965), ketegangan antara TNI AD, Presiden Soekarno, dan PKI makin meningkat. Waktu Orde Baru, awalnya kekuasaan dibagi ke masyarakat, tapi lama-lama militer makin berkuasa, yang akhirnya membatasi partai politik dan partisipasi rakyat. Reformasi demokrasi yang dimulai tahun 1998 punya ciri-ciri yang mirip dengan Orde Baru dan demokrasi parlementer, dengan demokrasi Pancasila sebagai model yang dipakai. Video ini menyimpulkan bahwa demokrasi di era reformasi masih terus berproses dan mencari bentuk yang pasti.

Nama : Muhamad Nabil Almuzzaki
NPM : 2415061121
Kelas : PSTI C

Video berjudul "Perkembangan Demokarsi di Indonesia" ini menjelaskan perjalanan demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan masih belum stabil karena adanya perbedaan ideologi. Masa Orde Lama membawa sistem demokrasi terpimpin yang membuat kekuasaan terpusat di tangan presiden dan mengurangi kebebasan politik. Hal ini berlanjut di masa Orde Baru, di mana pemilu hanya formalitas dan partai penguasa mendominasi, sementara kebebasan rakyat dibatasi.

Perubahan besar terjadi di era Reformasi setelah tahun 1998. Sistem demokrasi mulai terbuka, pemilu menjadi lebih adil, dan rakyat lebih bebas berpendapat. Meski begitu, hingga saat ini demokrasi masih menghadapi banyak tantangan seperti korupsi, politik uang, polarisasi, dan rendahnya literasi politik. Untuk memperkuat demokrasi, Indonesia perlu meningkatkan pendidikan politik, memperbaiki sistem partai, serta menjaga keadilan dan kebebasan berpendapat. Demokrasi yang kuat bukan hanya soal memilih, tapi juga soal menjaga kepercayaan rakyat dan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan umum.

Nama : Nabila Alya Chalisa
Kelas : 2415061010
Kelas : PSTI C

Hasil analisis video
Video tersebut memberi analisis perkembangan demokrasi di Indonesia dalam beberapa periode penting. Dimulai dari masa revolusi kemerdekaan yang diwarnai keterbatasan demokrasi, Indonesia kemudian memasuki era demokrasi parlementer (1945-1959) yang dianggap sebagai puncak perkembangan demokrasi pada saat itu, meskipun akhirnya mengalami kegagalan akibat polarisasi politik aliran, kondisi sosial ekonomi yang lemah, serta adanya kesamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin (1959-1965) ditandai dengan kuatnya tarik-menarik antara tiga kekuatan politik utama: ABRI, Soekarno, dan PKI. Era pemerintahan Orde Baru memperlihatkan adanya sentralisasi kekuasaan dan pembatasan peran partai politik, meskipun pada awalnya tampak memberikan harapan akan distribusi kekuasaan. Akhirnya, masa reformasi (1998 hingga kini) mengusung demokrasi Pancasila yang memiliki kemiripan dengan demokrasi parlementer namun masih terus berproses dalam menemukan jati dirinya.

Nama : Deta Amelia
NPM : 2415061120
KELAS : PSTI-C

Video "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia" menyajikan tinjauan komprehensif mengenai evolusi sistem demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era reformasi. Periode Demokrasi Parlementer (1945-1959) digambarkan sebagai masa keemasan dengan implementasi hampir seluruh elemen demokrasi, meskipun akhirnya gagal akibat polarisasi politik, fondasi sosial-ekonomi yang rapuh, serta konflik kepentingan antara presiden dan militer. Selanjutnya, masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) diwarnai oleh ketegangan politik yang signifikan antara Angkatan Darat, Soekarno, dan PKI. Era Orde Baru, meskipun pada awalnya menjanjikan distribusi kekuasaan, kemudian bergeser menjadi sistem yang didominasi oleh militer, birokrasi, sentralisasi kekuasaan, pembatasan partai politik, intervensi pemerintah dalam urusan partai, dan ideologi monolitik. Akhirnya, era Reformasi (1998-sekarang) mengadopsi demokrasi Pancasila yang memiliki kemiripan dengan demokrasi parlementer namun dengan karakteristik seperti pemilu yang lebih demokratis, rotasi kekuasaan di berbagai tingkatan, rekrutmen politik yang terbuka, dan jaminan hak-hak dasar. Video ini menyimpulkan bahwa demokrasi di era reformasi masih dalam tahap pencarian identitas, namun optimis akan perkembangannya di masa depan.

Nama : Ezzra Rei Setiawan
NPM : 2415061096
Kelas : PSTI C
Hasil Analisis Video

Perjalanan demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dan perubahan yang mencerminkan konteks politik dan sosial di tiap zamannya. Sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi saat ini, sistem demokrasi Indonesia telah mengalami pasang surut.

Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi belum berkembang secara optimal. Ruang partisipasi masyarakat sangat terbatas, dan hanya sedikit media yang benar-benar mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Dua pihak yang dikenal memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokratis pada periode ini adalah majalah Tempo dan sejarawan Robert Cribb, meskipun pengaruh mereka masih sangat terbatas dalam konteks nasional saat itu.

Memasuki periode demokrasi parlementer yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1959, Indonesia mengalami masa keemasan demokrasi. Dalam periode ini, banyak elemen demokratis seperti partai politik, parlemen, dan kebebasan pers berperan aktif dalam kehidupan politik. Namun, sistem ini pada akhirnya mengalami kegagalan. Penyebabnya antara lain adalah munculnya politik aliran yang memecah belah masyarakat, lemahnya fondasi sosial ekonomi, serta konflik internal antara Presiden Soekarno dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).

Setelah itu, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 hingga 1965. Dalam sistem ini, demokrasi mengalami kemunduran signifikan karena kekuasaan didominasi oleh tiga aktor utama, yaitu Presiden Soekarno, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Konsentrasi kekuasaan pada tiga poros ini membuat ruang demokratis semakin sempit dan mengarah pada otoritarianisme.

Kemudian, pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, awalnya pemerintah tampak berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun, setelah sekitar tiga tahun berkuasa, militer mulai mengambil alih dominasi, dan pemerintahan secara perlahan mencampuri urusan sipil serta mengurangi kedaulatan rakyat. Demokrasi dikendalikan dan dipangkas melalui berbagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta kontrol terhadap media.

Barulah setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Dalam masa ini, demokrasi kembali dibangun dengan semangat baru melalui konsep Demokrasi Pancasila, yang memiliki ciri khas berbeda dari sistem demokrasi sebelumnya. Karakteristik utama demokrasi pada era reformasi ini adalah pelaksanaan pemilihan umum yang jauh lebih transparan dan partisipatif dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pergantian kekuasaan tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga meluas hingga ke tingkat pemerintahan daerah dan desa. Selain itu, proses rekrutmen politik menjadi lebih terbuka, memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengisian jabatan politik secara lebih adil. Hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan untuk menyatakan pendapat, juga mulai terjamin secara lebih luas.

Dengan berbagai perubahan tersebut, era reformasi menandai tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Meski tantangan masih ada, perkembangan ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik dan inklusif.

Nama : Hafidz Azka Rikzi
NPM : 2415061051
Kelas : PSTI C
Hasil Analisis Video

Perjalanan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase, mencerminkan dinamika politik dan sosial di setiap zamannya. Sejak kemerdekaan hingga era reformasi, sistem demokrasi Indonesia mengalami pasang surut yang signifikan. Pada masa awal kemerdekaan, partisipasi publik masih terbatas dan demokrasi belum berkembang secara utuh. Hanya sedikit pihak, seperti majalah *Tempo* dan sejarawan Robert Cribb, yang menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis, meski pengaruhnya masih terbatas.

Periode demokrasi parlementer (1945–1959) menjadi masa keemasan demokrasi dengan aktifnya partai politik, parlemen, dan kebebasan pers. Namun, sistem ini runtuh akibat politik aliran, lemahnya kondisi sosial ekonomi, serta konflik antara Presiden Soekarno dan TNI-AD. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin (1959–1965), kekuasaan terkonsentrasi pada Presiden Soekarno, ABRI, dan PKI. Hal ini menyempitkan ruang demokrasi dan membawa negara ke arah otoritarianisme.Masa Orde Baru di bawah Soeharto pada awalnya menunjukkan perhatian pada rakyat, tetapi kemudian berubah menjadi pemerintahan otoriter. Militer mendominasi, dan berbagai kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat dan berserikat dikekang.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting. Demokrasi mulai dibangun ulang dengan semangat baru melalui konsep Demokrasi Pancasila yang lebih inklusif. Pemilu menjadi lebih transparan dan partisipatif, serta hak-hak sipil seperti kebebasan berpendapat lebih dihargai. Proses politik juga menjadi lebih terbuka, dengan peluang partisipasi masyarakat yang lebih luas, hingga ke tingkat lokal.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan tetap ada, era reformasi menunjukkan kemajuan positif dalam memperkuat demokrasi yang lebih terbuka dan berkeadilan di Indonesia.

NAMA: M. FAQIH DWINANDA
NPM: 2415061056
KELAS: PSTI D

Video ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi dan prospeknya di masa depan. Demokrasi Indonesia mengalami evolusi yang kompleks, dengan dinamika politik yang mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan kekuasaan dari waktu ke waktu.

Pada masa awal kemerdekaan, upaya membangun sistem demokrasi menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi sosio-ekonomi yang belum stabil dan persaingan kepentingan politik. Periode demokrasi parlementer (1945–1959) menjadi titik penting di mana elemen-elemen demokrasi mulai terwujud. Namun, konflik antar faksi politik serta ketegangan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat menyebabkan periode ini berakhir dengan kegagalan.

Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin (1959–1965) ditandai dengan sentralisasi kekuasaan dan meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, yang memicu konflik dengan militer. Masa Orde Baru yang muncul setelahnya membawa perubahan signifikan, di mana meskipun awalnya kekuasaan tampak lebih terdistribusi, dominasi militer dan pembatasan terhadap partai politik serta kebebasan publik justru semakin kuat. Demokrasi cenderung bersifat semu dan dikendalikan.

Era reformasi yang dimulai pada 1998 membuka babak baru bagi demokrasi Indonesia. Transisi menuju demokrasi ditandai dengan desentralisasi kekuasaan, pembentukan lembaga-lembaga independen, serta kebebasan pers dan partisipasi publik yang lebih luas. Namun, tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, rendahnya kualitas partai politik, dan keterbatasan partisipasi politik masyarakat masih menghambat konsolidasi demokrasi yang substansial.

Video ini juga menyoroti pentingnya strategi masa depan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Teknologi digital, misalnya, dapat menjadi alat yang memperluas partisipasi publik, namun juga berpotensi memperbesar polarisasi dan penyebaran disinformasi. Oleh karena itu, pendidikan politik, penguatan institusi, serta peningkatan literasi digital menjadi langkah strategis dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi.

Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih dalam proses pencarian bentuk yang ideal. Perjalanan panjang dari masa parlementer, Orde Baru, hingga era reformasi menunjukkan bahwa demokrasi adalah proses yang terus berkembang dan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen bangsa.

Nama: Revalina Wanda Sari
NPM: 2415061070
Kelas: PSTI D

Video yang membahas perkembangan demokrasi di Indonesia umumnya menyoroti bagaimana perjalanan demokrasi Indonesia mengalami pasang surut dari masa ke masa. Demokrasi di Indonesia dimulai secara formal sejak pemilu pertama tahun 1955 yang kala itu masih berlandaskan semangat parlementer. Namun, demokrasi mengalami kemunduran selama masa Orde Baru, di mana kekuasaan sangat tersentralisasi dan kebebasan sipil ditekan. Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik, membuka kembali ruang partisipasi publik, kebebasan pers, serta pemilu langsung. Sejak saat itu, demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dari segi prosedural. Kita menyaksikan pemilu langsung, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang rutin dilaksanakan. Partisipasi politik masyarakat pun meningkat, termasuk hadirnya media independen, lembaga swadaya masyarakat, dan keterbukaan informasi. Namun, tantangan demokrasi tidak berhenti di situ. Video ini juga menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia hari ini masih menghadapi masalah serius, seperti politisasi identitas, maraknya disinformasi, vote buying, hingga lemahnya kelembagaan partai politik.

Video juga menyoroti bahwa demokrasi di Indonesia cenderung prosedural—berfokus pada mekanisme teknis seperti pemilu—namun belum sepenuhnya substantif. Demokrasi yang substantif berarti demokrasi yang menjamin keadilan sosial, partisipasi bermakna, dan pemerintahan yang akuntabel. Banyak warga yang masih apatis, merasa suara mereka tidak berdampak nyata terhadap kebijakan, karena elite politik dianggap lebih sibuk pada kepentingan kekuasaan daripada pelayanan publik.

Pentingnya peran civil society juga diangkat sebagai penyeimbang kekuasaan. Lembaga pengawas pemilu, media massa, aktivis, dan masyarakat sipil berperan besar dalam mengkritisi kebijakan dan menjaga transparansi. Namun demikian, mereka juga menghadapi tantangan seperti kriminalisasi, tekanan politik, dan pembatasan ruang gerak dalam bentuk regulasi yang represif. Sebagai penutup, video menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia adalah proses yang terus berkembang. Ia bukan hasil akhir, melainkan perjuangan yang memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, elite politik, masyarakat sipil, hingga warga negara biasa. Hanya dengan partisipasi aktif dan kesadaran kritis kolektif, demokrasi Indonesia bisa tumbuh menjadi demokrasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

NAMA : FANY NUURVIANA
NPM : 2415061037
KELAS : PSTI-D

Video tersebut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang kompleks sejak masa kemerdekaan. Pada awalnya, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer (1945–1959) yang menempatkan parlemen sebagai pusat kekuasaan, meskipun periode ini diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan persaingan antar partai. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin (1959–1965) ditandai oleh sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno dan meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, yang berujung pada ketegangan dengan militer. Era Orde Baru (1966–1998) membawa perubahan signifikan dengan dominasi militer dan pembatasan kebebasan politik, sehingga demokrasi lebih bersifat formal dan terkendali ketat.

Memasuki era reformasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia mengalami transformasi demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Desentralisasi kekuasaan, pembentukan lembaga independen, kebebasan pers, serta partisipasi publik yang lebih luas menjadi ciri khas masa ini. Namun, tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, kualitas partai politik yang rendah, dan keterbatasan partisipasi politik masyarakat masih menjadi hambatan dalam konsolidasi demokrasi yang sejati. Selain itu, perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus risiko, seperti potensi polarisasi dan penyebaran disinformasi, sehingga diperlukan penguatan pendidikan politik dan literasi digital.

Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia masih dalam proses pencarian bentuk yang ideal dan terus berkembang seiring dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Perjalanan dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah suatu keadaan yang statis, melainkan sebuah proses yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa. Penguatan institusi, pendidikan politik, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci untuk menjaga dan mengembangkan demokrasi di masa depan.

Nama: Nayla Citra Andira
NPM: 2415061004
Kelas: PSTI D

Video “Perkembangan Demokrasi di Indonesia” menyajikan gambaran lengkap tentang perjalanan demokrasi di Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Pada awal kemerdekaan, demokrasi mulai dibangun dengan pembentukan lembaga-lembaga negara, namun masih menghadapi banyak tantangan karena perbedaan ideologi dan kondisi sosial ekonomi yang belum stabil.

Masa demokrasi parlementer sempat menunjukkan adanya praktik demokrasi, namun tidak bertahan lama karena konflik antar partai dan persaingan kekuasaan. Lalu masuk ke masa demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno dan peran rakyat semakin dibatasi. Situasi ini berlanjut pada masa Orde Baru, di mana meskipun pemilu tetap dilaksanakan, partai penguasa mendominasi dan kebebasan politik masyarakat sangat terbatas.

Titik balik terjadi pada era reformasi tahun 1998. Demokrasi menjadi lebih terbuka, pemilu lebih transparan, dan masyarakat mulai bebas berpendapat. Namun, hingga kini demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, politik uang, rendahnya partisipasi politik, dan maraknya disinformasi.

Video ini menekankan bahwa memperkuat demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu, tapi juga perlu adanya pendidikan politik, penguatan lembaga demokrasi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada upaya bersama untuk menjaga nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kedaulatan rakyat.

NAMA : Andhika Pramudya Kusdiananggalih
NPM : 2455061001
KELAS : PSTI D

Perjalanan demokrasi di Indonesia telah melewati berbagai fase, mencerminkan dinamika politik dan sosial yang terus berkembang seiring waktu. Sejak masa kemerdekaan, sistem demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan yang signifikan. Pada awal kemerdekaan, partisipasi rakyat masih terbatas, dan penerapan nilai-nilai demokrasi belum sepenuhnya berkembang. Hanya beberapa pihak seperti majalah Tempo dan sejarawan Robert Cribb yang konsisten menyuarakan semangat demokrasi, meskipun pengaruh mereka masih terbatas. Masa demokrasi parlementer (1945–1959) dianggap sebagai era kejayaan demokrasi, ditandai dengan aktifnya partai politik, parlemen, serta kebebasan media. Namun, sistem ini tidak bertahan lama karena terganggu oleh konflik ideologis, kondisi ekonomi yang rapuh, dan ketegangan antara Presiden Soekarno dan militer. Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin (1959–1965) membawa Indonesia ke arah pemerintahan yang lebih terpusat, di mana kekuasaan didominasi oleh Soekarno, ABRI, dan PKI. Akibatnya, ruang demokrasi menyempit dan praktik otoritarianisme mulai menguat. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, awalnya terdapat kesan pro-rakyat. Namun, seiring waktu, pemerintahannya berubah menjadi otoriter. Militer memiliki peran dominan, dan kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul ditekan. Reformasi tahun 1998 menjadi momen penting yang menandai perubahan besar. Demokrasi mulai dibangun kembali dengan semangat baru, melalui sistem Demokrasi Pancasila yang lebih terbuka dan inklusif. Pemilu menjadi lebih transparan dan partisipatif, dan kebebasan sipil mulai dihormati. Masyarakat juga diberi ruang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Secara keseluruhan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, era reformasi menunjukkan langkah positif dalam memperkuat demokrasi yang lebih adil, terbuka, dan partisipatif di Indonesia.

NAMA: PUTRI HEPTI AMELIA
NPM: 2415061005
KELAS: PSTI D

Analisis Perkembangan Demokrasi Indonesia

1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan (Sangat Terbatas)
Analisis: Pada periode ini, fokus utama bangsa adalah perjuangan untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Kondisi yang serba terbatas akibat perang dan transisi kekuasaan membuat praktik demokrasi yang ideal sulit diwujudkan. Meskipun semangat kemerdekaan mengandung nilai-nilai demokratis seperti penghormatan rakyat dan hak untuk menentukan nasib sendiri, penerapannya sangat terbatas karena prioritas pada persatuan nasional dan stabilitas dalam menghadapi ancaman eksternal.
Poin Penting: Periode ini meletakkan fondasi ideologis demokrasi, namun kondisi objektif belum memungkinkan implementasi yang penuh. Semangat demokratis menjadi pendorong perjuangan, namun praktik politik masih bersifat sentralistik dan darurat.

2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1950-1959) - Masa Kejayaan yang Gagal
Analisis: Periode ini sering dianggap sebagai “zaman keemasan” demokrasi Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi liberal hadir: partai politik yang beragam dan aktif, pemilu yang relatif bebas, parlemen yang kuat, dan kebebasan pers. Namun, kegagalan demokrasi parlementer disebabkan oleh beberapa faktor krusial:
Dominannya Politik Aliran: Loyalitas yang kuat terhadap identitas kelompok (agama, ideologi) seringkali mengalahkan kepentingan nasional. Hal ini menyulitkan pembentukan yang stabil dan efektif dalam pemerintahan, serta mempertemukan konflik antar kelompok.
Basis Sosial Ekonomi yang Lemah: Tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah membuat mereka rentan terhadap mobilisasi politik berbasis primordialisme dan kurang memiliki kemandirian politik untuk mengartikulasikan kepentingan yang lebih luas.
Ketidaksenangan Soekarno dan Angkatan Darat: Presiden Soekarno, dengan visi persatuan nasional yang kuat dan mengecewakan terhadap instabilitas politik, serta Angkatan Darat yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan, sama-sama tidak menyukai dinamika politik yang dianggap terlalu liberal dan tidak efektif.
Poin Penting: Periode ini menunjukkan bahwa keberadaan institusi demokrasi formal saja tidak cukup. Diperlukan kondisi nasional yang kuat, basis sosial ekonomi yang mumpuni, dan kepemimpinan yang mampu mengelola perbedaan untuk keberhasilan demokrasi.

3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Analisis: Demokrasi Terpimpin merupakan antitesis dari demokrasi parlementer. Kekuasaan yang ada di tangan Presiden Sukarno, partai politik yang dibatasi, dan militer semakin berpengaruh dalam politik. Konstelasi politik didominasi oleh tiga kekuatan utama yang saling tarik-menarik: Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketegangan ideologi dan persaingan kekuasaan antar kekuatan ketiga ini justru menciptakan instabilitas politik yang parah dan berakhir pada tragedi 1965.
Poin Penting: Periode ini menjadi pelajaran pahit tentang bahaya sentralisasi kekuasaan yang berlebihan dan polarisasi politik yang ekstrem. Demokrasi yang “dipimpin” tanpa partisipasi dan checks and balances yang efektif justru menjauhkan diri dari nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.

4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru (1966-1998)
Analisis: Orde Baru hadir dengan janji stabilitas dan pembangunan ekonomi setelah periode penuh gejolak. Namun, dalam praktiknya, demokrasi mengalami kemunduran yang signifikan. Meskipun pemilu rutin diadakan, mereka tidak bebas dan adil. Kekuasaan merujuk pada Presiden Soeharto dan Golkar sebagai partai penguasa. Ciri-ciri utama periode ini meliputi:
-Dominannya Peran ABRI: Militer memiliki pengaruh yang sangat besar dalam semua aspek kehidupan politik dan sosial.
-Birokratisasi dan Sentralisasi: Pengambilan keputusan politik di Jakarta dan didominasi oleh birokrasi yang korup.
-Pembatasan Peran Partai Politik: Partai politik dikontrol secara ketat dan fungsinya dibatasi.
-Campur Tangan Pemerintah dalam Partai Politik: Pemerintah aktif dalam urusan internal partai politik untuk memastikan loyalitas.
-Massa Mengambang: Kebijakan untuk menjauhkan masyarakat dari politik praktis dan membatasi partisipasi politik.
-Monolitisasi Ideologi Negara: Penafsiran tunggal Pancasila dipaksakan dan kritik terhadap pemerintah yang dianggap anti-Pancasila.
-Inkorporasi Lembaga Non-Pemerintah: Organisasi masyarakat sipil dikontrol dan diarahkan oleh pemerintah.
Poin Penting: Periode Orde Baru menunjukkan bahwa stabilitas tanpa kebebasan dan partisipasi yang bermakna bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Penekanan pada pembangunan ekonomi dengan mengorbankan hak-hak politik dan sipil menciptakan ketidakpuasan yang akhirnya meledak dalam gerakan reformasi.

5. Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)
Analisis: Era Reformasi menandai babak baru dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Tuntutan akan demokratisasi yang kuat mendorong perubahan mendasar dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Ciri-ciri utama demokrasi era reformasi meliputi:
-Pemilu yang Lebih Demokratis: Pemilu pasca-1998 (terutama 1999 dan 2004) jauh lebih bebas, adil, dan partisipatif dibandingkan pemilu sebelumnya.
-Rotasi Kekuasaan: Kekuasaan tidak lagi mengacu pada satu orang atau kelompok. terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat pusat dan daerah melalui mekanisme
pemilu.
-Rekrutmen Politik Terbuka: Proses pencalonan dan pengisian jabatan politik lebih transparan dan kompetitif.
-Jaminan Hak Dasar: Kebebasan berpendapat, berserikat, dan hak-hak dasar lainnya dijamin secara lebih luas.
Poin Penting: Era Reformasi membawa kemajuan signifikan dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia. Namun tantangan tetap ada, seperti korupsi, politik uang, polarisasi, dan kualitas demokrasi yang perlu terus ditingkatkan. Demokrasi Pancasila di era reformasi mencoba menggabungkan nilai-nilai demokrasi universal dengan konteks dan kearifan lokal Indonesia.

Kesimpulan Analisis:
Setiap periode memberikan pelajaran berharga tentang pemeliharaan, tantangan, dan dinamika demokrasi. Era Reformasi telah membawa kemajuan signifikan, namun pekerjaan rumah untuk memperkuat kualitas demokrasi, mengatasi perlawanan korupsi dan polusi, serta memastikan partisipasi publik yang bermakna tetap menjadi agenda penting bagi masa depan Indonesia. Pemahaman akan sejarah perkembangan demokrasi ini krusial untuk membangun demokrasi yang lebih matang dan berkelanjutan.

NAMA: RIDHO AZHARI PUTA
NPM: 2415061039

Video ini mengulas perjalanan demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih sangat terbatas, hanya didukung oleh segelintir pihak seperti Tempo dan Robert Cribb. Demokrasi kemudian mencapai masa kejayaannya saat sistem parlementer diterapkan antara tahun 1950–1959, meskipun akhirnya gagal karena konflik antar partai, lemahnya fondasi sosial ekonomi, dan ketegangan antara Soekarno dan TNI-AD. Setelah itu, era Demokrasi Terpimpin muncul (1959–1965), di mana kekuasaan lebih terpusat pada tiga aktor utama: Soekarno, ABRI, dan PKI. Masuk ke masa Orde Baru, awalnya pemerintahan berorientasi pada rakyat, namun tidak lama kemudian ABRI mulai mendominasi dan pemerintah banyak mencampuri urusan rakyat, menjadikan demokrasi lebih bersifat formalistik. Barulah setelah 1998, melalui era reformasi, Indonesia mulai menerapkan demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilu dilaksanakan dengan lebih jujur, kekuasaan dapat berganti secara rutin hingga ke tingkat desa, rekrutmen politik dilakukan secara terbuka, dan kebebasan berpendapat lebih terjamin. Video ini memperlihatkan bagaimana demokrasi di Indonesia berkembang lewat banyak tantangan, dengan harapan terus membaik dari waktu ke waktu.

Nama : Rizky Novrizal
NPM : 2415061021
Kelas : PSTI-D

Video ini mengulas perjalanan demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era reformasi, yakni:
1. Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada fase awal kemerdekaan, praktik demokrasi di Indonesia masih sangat terbatas. Dukungan terhadap demokrasi juga belum meluas, tercermin dari hanya dua media yang secara aktif mendukung prinsip-prinsip demokrasi saat itu, yaitu Tempo dan seorang sejarawan, Robert Cribb.
2. Era Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Periode ini dikenal sebagai masa keemasan demokrasi Indonesia, karena berbagai unsur demokratis berperan aktif. Namun, sistem ini tidak bertahan lama. Kegagalan demokrasi parlementer dipengaruhi oleh dominasi politik aliran, lemahnya struktur sosial ekonomi, serta konflik antara Presiden Soekarno dan TNI-AD.
3. Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Pada masa ini, struktur kekuasaan terkonsentrasi di tiga aktor utama: Presiden Soekarno, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Demokrasi digantikan oleh model pemerintahan yang lebih sentralistik dan otoriter.
4. Masa Orde Baru
Awal pemerintahan Orde Baru sempat menunjukkan orientasi kepada kepentingan rakyat. Namun, setelah tiga tahun, ABRI mulai mengambil alih dominasi, dan negara mulai campur tangan secara dalam terhadap kehidupan masyarakat, mengurangi ruang partisipasi publik dalam urusan kenegaraan.
5. Era Reformasi (1998–sekarang)
Reformasi menjadi titik balik menuju demokrasi yang lebih terbuka. Indonesia mulai menerapkan kembali Demokrasi Pancasila dengan pendekatan yang berbeda dari masa Orde Baru, dan memiliki kemiripan dengan semangat demokrasi parlementer.

Nama: Ica Nuria Ilmawati
NPM: 2415061053
Kelas: PSTI-D

Perjalanan demokrasi di Indonesia adalah sebuah kisah yang panjang dan penuh liku, seperti yang tergambar dalam video ini. Setelah meraih kemerdekaan melalui revolusi yang heroik, Indonesia sempat merasakan angin segar demokrasi, meskipun masih dalam batasan-batasan tertentu. Periode yang dikenal sebagai Demokrasi Parlementer, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959, seringkali dikenang sebagai masa keemasan demokrasi di negeri ini. Pada masa itu, berbagai partai politik tumbuh subur dan gagasan-gagasan politik beradu dalam parlemen. Sayangnya, periode yang penuh harapan ini harus berakhir.

Kemudian, Indonesia memasuki babak baru yang disebut Demokrasi Terpimpin, dari tahun 1959 hingga 1965. Suasana politik pada masa ini diwarnai oleh ketegangan yang mencolok antara tiga kekuatan utama: militer yang semakin berpengaruh, Presiden Soekarno dengan visi politiknya yang khas, dan Partai Komunis Indonesia yang kala itu memiliki basis massa yang signifikan. Setelah itu, tampuk kepemimpinan beralih ke Orde Baru, yang dimulai dengan harapan akan stabilitas dan pembangunan. Pada awalnya, kekuasaan tampak terdistribusi di antara rakyat. Namun, dalam waktu singkat, sekitar tiga tahun kemudian, peran militer dalam pemerintahan semakin dominan. Hal ini membawa konsekuensi berupa sentralisasi kekuasaan dan pembatasan terhadap partai-partai politik yang ada. Titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia terjadi pada tahun 1998, dengan dimulainya Era Reformasi. Gelombang perubahan ini membawa angin segar bagi praktik demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum menjadi lebih demokratis, terjadi rotasi kekuasaan antar pemimpin, dan pintu rekrutmen untuk posisi politik terbuka lebih lebar bagi berbagai kalangan.

video ini menyampaikan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia belumlah usai. Proses konsolidasi demokrasi masih terus berlangsung, dan bangsa ini masih terus mencari bentuk dan identitas demokrasinya yang paling sesuai. Tantangan dan dinamika politik akan terus mewarnai perjalanan ini, namun semangat untuk mewujudkan demokrasi yang matang dan berkeadilan tetap menjadi harapan.

Nama : M. Zinedine Zidane
Npm : 2415061082
Kelas : PSTI D

Video ini membahas perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era reformasi, yang dibagi dalam beberapa periode penting.

Pertama, pada masa Revolusi Kemerdekaan, praktik demokrasi masih sangat terbatas. Hanya sedikit pihak yang benar-benar mendukung prinsip demokrasi, seperti majalah *Tempo* dan sejarawan Robert Cribb.

Kedua, pada era Demokrasi Parlementer (1945–1959), Indonesia mengalami masa kejayaan demokrasi, dengan banyak elemen demokratis yang aktif. Sayangnya, sistem ini tidak bertahan lama karena munculnya konflik internal seperti persaingan antara Presiden Soekarno dan TNI-AD, serta lemahnya kondisi sosial-ekonomi dan dominasi politik aliran.

Ketiga, masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) ditandai dengan semakin terpusatnya kekuasaan di tangan Presiden Soekarno, ABRI, dan PKI. Demokrasi mulai ditinggalkan dan digantikan oleh pemerintahan yang lebih otoriter.

Keempat, di era Orde Baru, pemerintahan awalnya terlihat berpihak kepada rakyat. Namun, setelah beberapa tahun, ABRI mulai mendominasi dan pemerintah semakin dalam mencampuri urusan masyarakat, mengurangi partisipasi publik dalam proses politik.

Kelima, memasuki Era Reformasi sejak 1998, Indonesia mulai membuka kembali ruang demokrasi. Demokrasi Pancasila dihidupkan kembali, namun dengan pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif dibandingkan masa Orde Baru, serta memiliki semangat yang mirip dengan era demokrasi parlementer.

Nama : Putri Nabilla Atifa
NPM : 2415061040
Kelas: PSTI-D

Analisis Vidio

Vidio ini membahas terkait perkembangan demokrasi di indonesia. Yang dimana dari perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan yang sangat terbatas. Lalu perkembangan demokrasi parlementer. Pada masa saat ini adalah masa kejayaan demokrasi di indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik yang ada diindonesia. Namun untuk saat ini Namun, ketidakstabilan politik dan konflik antarpartai menyebabkan munculnya sistem Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno. Di masa ini, demokrasi mulai dikendalikan oleh satu figur sentral. Kemudian datang masa Orde Baru di bawah Soeharto (1966–1998), yang membawa stabilitas politik dan ekonomi, tetapi dengan harga mahal: pembatasan kebebasan, pengekangan pers, dan sistem politik yang sangat dikontrol. Demokrasi dibungkam demi stabilitas dan pembangunan.

Reformasi 1998 menjadi titik balik yang dimana demokrasi dilepas kembali sehingga pemilu bebas digelar, partai bermunculan, presiden dipilih langsung. Namun, tantangan baru pun muncul seperti, demokrasi kita masih sangat prosedural, bukan substantif. Kebebasan ada, tapi sering disalahgunakan. Banyak elite politik yang bermain demi kepentingan sendiri, bukan rakyat. Politisasi identitas, hoaks, politik uang, dan birokrasi yang belum sepenuhnya netral terus jadi masalah. Demokrasi kita seperti bayi yang sudah bisa jalan, tapi masih sering jatuh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebebasan politik tidak selalu identik dengan kedewasaan demokrasi. Setelah Orde Baru runtuh, ruang kebebasan memang terbuka lebar untuk siapa saja bersuara. dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif. Itu artinya, pemilu tak boleh hanya sekadar rutinitas lima tahunan, tapi juga menghasilkan pemimpin yang legitimasinya kuat dan mampu menjawab kebutuhan rakyat.

Penguatan literasi politik masyarakat, reformasi partai politik sebagai ruang kaderisasi, netralitas birokrasi dan lembaga pemilu untuk memastikan proses yang adil dan jujur, serta penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang dan hoaks, merupakan langkah-langkah penting untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat.

Nama : Regina Salwa Lestari
Npm : 2415061057
Kelas : PSTI - D
Analisis Video

Video ini membahas perihal sistem demokrasi Indonesia yang dimana sejak meraih kemerdekaan, sistem demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai transformasi penting. Pada masa-masa awal kemerdekaan, partisipasi masyarakat dalam politik masih terbatas dan nilai-nilai demokrasi belum sepenuhnya mengakar. Beberapa kalangan seperti majalah Tempo dan sejarawan Robert Cribb sempat menyuarakan semangat demokratisasi, namun pengaruh mereka saat itu masih belum luas. Periode demokrasi parlementer antara tahun 1945 hingga 1959 sering disebut sebagai masa keemasan demokrasi, dengan ciri kuatnya peran partai politik, parlemen yang aktif, serta adanya kebebasan pers. Sayangnya, fase ini tidak berlangsung lama akibat perpecahan ideologis, kondisi ekonomi yang lemah, dan meningkatnya ketegangan antara Presiden Soekarno dan militer.
Demokrasi kemudian memasuki babak baru dengan hadirnya sistem demokrasi terpimpin pada 1959–1965, yang ditandai oleh konsentrasi kekuasaan pada Soekarno, militer (ABRI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang secara bertahap mempersempit ruang demokrasi dan menumbuhkan praktik otoriter. Ketika Orde Baru di bawah Soeharto mengambil alih, pemerintahan awalnya menampilkan wajah yang berpihak kepada rakyat. Namun seiring berjalannya waktu, kekuasaan menjadi semakin sentralistik dan represif. Peran militer menjadi dominan, sedangkan kebebasan sipil seperti hak berkumpul dan menyatakan pendapat sangat dibatasi. Titik balik terjadi pada tahun 1998, ketika reformasi membawa angin perubahan dan membuka jalan bagi pembangunan kembali sistem demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif. Melalui sistem Demokrasi Pancasila, Indonesia mulai memperbaiki proses pemilihan umum menjadi lebih transparan dan melibatkan lebih banyak partisipasi publik. Warga negara pun mendapatkan kesempatan lebih besar untuk ikut serta dalam proses politik di berbagai level pemerintahan. Meskipun tantangan tetap ada, era reformasi telah menandai kemajuan nyata menuju demokrasi yang lebih partisipatif, adil, dan menghargai hak-hak sipil.

Nama : Rifki Yudika Perdana
NPM : 2415061090
Kelas : PSTI D

Video ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan demokrasi di Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan, melalui berbagai fase penting seperti era Orde Baru, hingga ke masa reformasi dan kemungkinan arah perkembangannya ke depan. Perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan proses yang tidak sederhana, diwarnai oleh dinamika sosial, ekonomi, serta perubahan struktur kekuasaan dari waktu ke waktu.

Pada periode awal kemerdekaan, pembangunan sistem demokrasi menghadapi hambatan besar akibat ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi serta persaingan politik yang tajam. Masa demokrasi parlementer (1945–1959) menjadi tonggak penting bagi tumbuhnya nilai-nilai demokratis, namun berakhir karena konflik politik internal dan ketegangan antara Presiden Soekarno dan militer.

Fase berikutnya, yaitu masa demokrasi terpimpin (1959–1965), ditandai dengan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden dan menguatnya peran Partai Komunis Indonesia, yang kemudian memicu konflik besar dengan militer. Lalu, masa Orde Baru yang hadir setelahnya memberikan kesan awal distribusi kekuasaan yang lebih merata, namun seiring berjalannya waktu justru memperkuat dominasi militer dan mengekang kebebasan politik serta masyarakat sipil, menjadikan demokrasi hanya sebatas formalitas.

Transisi ke era reformasi pada tahun 1998 membuka peluang besar bagi demokrasi yang lebih terbuka. Desentralisasi, lahirnya lembaga-lembaga independen, serta peningkatan kebebasan pers dan partisipasi masyarakat menunjukkan kemajuan penting. Meski demikian, berbagai tantangan seperti praktik korupsi, ketimpangan sosial, lemahnya partai politik, dan rendahnya partisipasi politik warga tetap menjadi penghambat utama menuju demokrasi yang lebih bermakna.

Video ini juga mengangkat pentingnya strategi ke depan untuk memperkuat demokrasi. Pemanfaatan teknologi digital bisa membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, namun di sisi lain juga membawa risiko polarisasi dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Maka dari itu, peningkatan literasi digital, penguatan institusi, dan pendidikan politik menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi ke depan.

Sebagai penutup, video ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia masih dalam proses pembentukan yang ideal. Perjalanan dari masa parlementer, Orde Baru, hingga reformasi menunjukkan bahwa demokrasi adalah suatu proses yang terus berkembang dan sangat membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

NAMA : HENGKY KURNIAWAN
NPM : 2415061105
KELAS : PSTI D

Video ini memberikan pemaparan yang komprehensif mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia, sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi serta arah perkembangannya ke depan. Demokrasi di Indonesia berkembang melalui proses yang tidak sederhana, dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, ekonomi, dan kekuasaan yang terus berubah dari waktu ke waktu.

Pada masa awal kemerdekaan, pembangunan sistem demokrasi menghadapi tantangan besar akibat kondisi sosial dan ekonomi yang belum mapan serta adanya persaingan antar kepentingan politik. Periode demokrasi parlementer (1945–1959) menjadi tonggak awal munculnya institusi-institusi demokratis. Namun, ketegangan antara berbagai kelompok politik dan konflik antara Presiden Soekarno dan militer menyebabkan kegagalan sistem ini.

Masa selanjutnya, yakni era demokrasi terpimpin (1959–1965), ditandai dengan pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Hal ini memicu benturan dengan pihak militer dan mengarah pada instabilitas. Ketika Orde Baru berkuasa, terjadi pergeseran besar dalam sistem politik. Meskipun awalnya tampak membuka ruang distribusi kekuasaan, dalam praktiknya kekuasaan justru makin terpusat, militer mendominasi, partai politik dikendalikan, dan kebebasan sipil dibatasi. Demokrasi pada masa ini bersifat simbolis dan tidak memberikan ruang partisipasi yang nyata bagi masyarakat.

Era reformasi yang dimulai tahun 1998 menandai fase baru dalam demokrasi Indonesia, ditandai oleh pelembagaan demokrasi yang lebih kuat seperti desentralisasi, kebebasan pers, dan pembentukan lembaga-lembaga independen. Meskipun begitu, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk korupsi yang merajalela, kesenjangan sosial dan ekonomi, lemahnya peran partai politik, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Video ini juga menggarisbawahi pentingnya strategi ke depan dalam memperkuat demokrasi, antara lain melalui pemanfaatan teknologi digital. Teknologi memiliki potensi besar untuk memperluas partisipasi masyarakat, tetapi juga bisa menimbulkan polarisasi dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, pendidikan politik, penguatan kelembagaan, dan peningkatan literasi digital menjadi hal yang krusial untuk memperkokoh demokrasi.

Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia masih berada dalam tahap pembentukan dan penyempurnaan. Perjalanan panjang yang telah dilalui menunjukkan bahwa demokrasi merupakan proses yang terus berkembang dan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk dapat tumbuh dan berkelanjutan.

NAMA : Kanaya Traylingga Pratama
NPM : 2415061059
KELAS : PSTI-D

Video tersebut menggambarkan perjalanan panjang dan dinamis demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, masa Demokrasi Parlementer (1945–1959) menjadi fase awal yang menjanjikan bagi demokrasi. Pada periode ini, banyak partai politik bermunculan dan terjadi diskusi politik yang hidup di parlemen. Namun, meski masa ini dikenal sebagai masa keemasan demokrasi, ia berakhir karena tantangan stabilitas politik dan lemahnya pemerintahan.

Setelah itu, Indonesia memasuki fase Demokrasi Terpimpin (1959–1965), yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan antara kekuatan politik utama: militer, Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia. Ketegangan ini menciptakan dinamika politik yang tajam dan mengakhiri masa demokrasi yang terbuka. Lalu, muncul Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, yang awalnya menjanjikan stabilitas dan pembangunan. Namun, kekuasaan dengan cepat terpusat, militer menjadi dominan, dan kebebasan politik semakin terbatas.

Titik balik demokrasi terjadi pada tahun 1998 dengan jatuhnya Orde Baru dan lahirnya Era Reformasi. Pada era ini, demokrasi Indonesia mengalami kemajuan signifikan: pemilu menjadi lebih bebas dan adil, kekuasaan bisa berganti secara damai, dan kesempatan politik terbuka bagi banyak pihak. Namun, video ini menegaskan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia belum selesai. Proses konsolidasi masih berlangsung, dan bangsa ini masih berusaha menemukan bentuk demokrasi yang paling cocok untuknya, di tengah berbagai tantangan dan dinamika yang terus muncul.

Nama : Rahman Hidayat 

Kelas : PSTI C

NPM : 2415061073

Hasil analisis video

Evolusi Demokrasi di Indonesia: Dari Perjuangan Hingga Pembenahan

1. Awal Kemerdekaan: Demokrasi yang Masih dalam Bayang-Bayang Perang
   Pada masa revolusi, semangat demokrasi sudah terasa, tetapi penerapannya terbatas. Situasi darurat dan perjuangan melawan penjajah membuat urusan politik praktis bukan prioritas utama. Demokrasi masih sebatas idealisme yang tertunda realisasinya.

2. Demokrasi Parlementer: Ramai Tapi Rapuh
   Dekade 1950-an memperlihatkan geliat sistem parlementer—dengan banyak partai, pemilu terbuka, dan kebebasan pers. Sayangnya, dinamika politik terlalu terpecah oleh loyalitas kelompok, kondisi sosial belum mendukung, dan ketidaktertarikan elite terhadap sistem yang terlalu "cerewet" membuat demokrasi sulit bertahan.

3. Demokrasi Terpimpin: Satu Komando, Banyak Ketegangan
   Masuk ke era Demokrasi Terpimpin, arah politik berubah drastis. Presiden menjadi pusat kekuasaan, partai dibatasi, dan militer serta PKI menjadi aktor besar. Konflik antar kekuatan ini menumpuk dan akhirnya memicu gejolak besar di pertengahan 1960-an.

4. Orde Baru: Stabilitas Berbiaya Kebebasan
   Setelah kekacauan politik, Orde Baru menjanjikan ketertiban dan pembangunan. Namun, di balik pencapaian ekonomi, demokrasi mengalami pembatasan serius. Pemilu dilaksanakan, tapi tidak kompetitif. Kritik dibungkam, masyarakat dijauhkan dari politik, dan negara mendikte arah organisasi sipil.

5. Reformasi: Demokrasi dalam Perjalanan Pembaruan
   Sejak 1998, Indonesia memasuki era keterbukaan. Pemilu lebih transparan, kekuasaan berganti secara damai, dan ruang publik terbuka lebar. Meski demikian, tantangan tetap besar: korupsi masih mengakar, politik transaksional merajalela, dan demokrasi sering dibajak kepentingan sempit.

Refleksi Akhir:
Demokrasi Indonesia bukanlah proses instan. Dari masa revolusi hingga reformasi, perjalanan ini menunjukkan bahwa demokrasi butuh lebih dari sekadar sistem—ia butuh kesadaran, partisipasi, dan integritas bersama. Tugas besar masih menanti, tetapi langkah-langkah awal sudah menandai arah perubahan.

NAMA : KHOLIFAH WULANDARI
NPM : 2415061079
KELAS : PSTI D

Video tersebut menerangkan perkembangan demokrasi di Indonesia :
1. Masa Revolusi (1945–1950)
Konteks: Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi agresi militer Belanda dan konflik internal.
Ciri utama: Fokus utama pada mempertahankan kemerdekaan dan membentuk pemerintahan yang stabil.​
2. Demokrasi Parlementer (1950–1959)
Sistem: Mengadopsi sistem parlementer dengan UUDS 1950.
Ciri utama: Kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri; presiden berperan sebagai kepala negara.
Tantangan: Sering terjadi pergantian kabinet, ketidakstabilan politik, dan dominasi partai politik.
3. Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Awal mula: Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, membubarkan Konstituante, dan memberlakukan kembali UUD 1945.
Ciri utama: Kekuasaan terpusat pada presiden; pembatasan terhadap partai politik dan kebebasan pers.
Dampak: Terjadi penyimpangan dari prinsip demokrasi; munculnya konflik politik dan ekonomi.
4. Orde Baru (1966–1998)
Pemimpin: Presiden Soeharto.
Ciri utama: Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas; namun, terjadi pembatasan kebebasan sipil, kontrol ketat terhadap media, dan dominasi militer dalam politik.
Akhir era: Krisis ekonomi dan tekanan reformasi menyebabkan mundurnya Soeharto pada 1998. ​
5. Era Reformasi (1998–sekarang)
Awal mula: Dimulai dengan pemerintahan Presiden B.J. Habibie.
Reformasi utama: Pemilu demokratis dan multipartai, kebebasan pers dan ekspresi, desentralisasi pemerintahan, pemberantasan korupsi.
Tantangan: Meskipun terjadi kemajuan, masih ada tantangan seperti korupsi, intoleransi, dan ketimpangan sosial. ​

Nama : Muhammad Imran Harun
NPM : 2415061013
Kelas : PSTI C

Analisis Video

​Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa fase penting. Dimulai dengan Demokrasi Parlementer (1945–1959), di mana kekuasaan legislatif dominan, namun sistem ini kurang stabil. Kemudian, Demokrasi Terpimpin (1959–1965) diterapkan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menempatkan kekuasaan eksekutif di tangan presiden. Setelah itu, Demokrasi Pancasila (1966–1998) diterapkan selama Orde Baru, dengan kontrol ketat terhadap kebebasan politik. Era Reformasi dimulai pada 1998, membawa perubahan signifikan dengan pemilu langsung dan desentralisasi kekuasaan, meskipun tantangan terhadap konsolidasi demokrasi masih ada.

Nama : Maxwel Raski H Marbun
NPM : 2415061119
Kelas : PSTI-D

Video yang membahas perkembangan demokrasi di Indonesia umumnya menyoroti perjalanan demokrasi yang mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Secara formal, demokrasi di Indonesia dimulai dengan pemilu pertama pada tahun 1955 yang berlandaskan semangat parlementer. Namun, selama masa Orde Baru, demokrasi mengalami kemunduran dengan kekuasaan yang sangat terpusat dan penekanan terhadap kebebasan sipil. Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik yang membuka kembali ruang partisipasi publik, kebebasan pers, dan pemilu langsung. Sejak saat itu, demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek prosedural, dengan pemilu langsung yang rutin dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Partisipasi politik masyarakat juga meningkat, ditandai dengan munculnya media independen, lembaga swadaya masyarakat, dan keterbukaan informasi. Namun, tantangan terhadap demokrasi tetap ada. Video ini juga menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi masalah serius, seperti politisasi identitas, penyebaran disinformasi, praktik vote buying, dan lemahnya kelembagaan partai politik.

Video ini juga menekankan bahwa demokrasi di Indonesia cenderung bersifat prosedural, lebih fokus pada mekanisme teknis seperti pemilu, tetapi belum sepenuhnya substantif. Demokrasi yang substantif berarti menjamin keadilan sosial, partisipasi yang bermakna, dan pemerintahan yang akuntabel. Banyak warga yang masih apatis dan merasa suara mereka tidak berpengaruh nyata terhadap kebijakan, karena elite politik dianggap lebih mementingkan kekuasaan daripada pelayanan publik.



Peran masyarakat sipil juga ditekankan sebagai penyeimbang kekuasaan. Lembaga pengawas pemilu, media massa, aktivis, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengkritisi kebijakan dan menjaga transparansi. Namun, mereka juga menghadapi tantangan seperti kriminalisasi, tekanan politik, dan pembatasan ruang gerak melalui regulasi yang represif. Sebagai penutup, video ini menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia adalah proses yang terus berkembang. Ia bukanlah hasil akhir, melainkan perjuangan yang memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, elite politik, masyarakat sipil, dan warga negara biasa. Hanya dengan partisipasi aktif dan kesadaran kritis kolektif, demokrasi Indonesia dapat tumbuh menjadi demokrasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Nama: Riffa Yudika Permana
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D

Video ini menyajikan sebuah tinjauan menyeluruh mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai dari masa kemerdekaan hingga kondisi terkini. Isi video menggambarkan bagaimana sistem politik Indonesia mengalami transformasi melalui berbagai fase sejarah, rintangan, dan perubahan sosial yang signifikan.

1. Masa Awal Kemerdekaan dan Awal Tumbuhnya Demokrasi
Bagian pertama membahas periode pascakemerdekaan sebagai pondasi bagi lahirnya demokrasi di Indonesia. Dijelaskan tentang pembentukan lembaga-lembaga demokratis seperti parlemen dan partai politik, serta tantangan struktural dan ideologis dalam membangun negara yang baru merdeka. Semangat kolektif untuk mewujudkan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat menjadi sorotan utama, meskipun situasi saat itu masih diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan keterbatasan sumber daya.

2. Masa Orde Baru dan Jalan Menuju Reformasi
Selanjutnya, video menjelaskan bagaimana pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto membelokkan arah demokrasi Indonesia ke arah yang lebih otoriter. Kontrol ketat terhadap media, pembatasan terhadap partai politik, dan pelaksanaan pemilu yang tidak sepenuhnya adil menjadi ciri utama masa ini. Namun, perlahan muncul gerakan perlawanan dari masyarakat sipil yang menjadi cikal bakal reformasi. Krisis besar yang terjadi di akhir 1990-an pun menjadi titik balik menuju sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis.

3. Era Reformasi dan Perkembangan Demokrasi Masa Kini
Memasuki era reformasi, Indonesia mulai membangun sistem politik baru yang lebih demokratis. Berbagai pembaruan dilakukan, termasuk perbaikan sistem pemilu, kebebasan pers, serta meningkatnya peran organisasi masyarakat sipil. Meskipun begitu, tantangan tetap ada, seperti korupsi yang meluas, dominasi oligarki politik, ketimpangan sosial-ekonomi, dan rendahnya partisipasi publik di tingkat akar rumput. Video ini juga menyoroti pentingnya reformasi institusional dan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substansial.

4. Tantangan Masa Kini dan Prospek Demokrasi Indonesia ke Depan
Di bagian akhir, video mengajak penonton untuk mempertimbangkan berbagai tantangan yang masih dihadapi demokrasi Indonesia saat ini, termasuk penyebaran disinformasi, polarisasi politik, dan masalah integritas dalam pemilu. Namun, di sisi lain, teknologi juga memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi pemerintahan. Video ini menekankan pentingnya pendidikan politik, penguatan institusi demokrasi, serta sinergi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam menghadapi tantangan zaman.

NAMA : YAZA NURZAHIRA
NPM : 2415061032
KELAS : PSTI D

Evolusi Sistem Demokrasi Indonesia: Tinjauan Historis dan Proyeksi Masa Depan

Kajian ini menelusuri perkembangan sistem politik demokrasi di Indonesia secara komprehensif, mulai dari fase kemerdekaan hingga masa kontemporer pasca-reformasi beserta tantangan yang dihadapi ke depan. Proses demokratisasi di Indonesia menunjukkan pola perkembangan yang dinamis, mencerminkan interaksi kompleks antara faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi dalam lintasan sejarah bangsa.

Fase Awal Pembentukan Demokrasi (1945-1959)
Masa pembentukan demokrasi pasca-kemerdekaan diwarnai berbagai kesulitan mendasar, termasuk kondisi ekonomi nasional yang belum mapan dan fragmentasi kekuatan politik. Model demokrasi parlementer yang diterapkan pada periode ini meskipun menunjukkan kemajuan dalam pembentukan institusi demokrasi, namun pada praktiknya mengalami disfungsi akibat konflik antar-elit politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Ketegangan politik antara eksekutif dan militer akhirnya mengakhiri eksperimen demokrasi parlementer ini.

Masa Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru (1959-1998)
Era demokrasi terpimpin menandai periode konsolidasi kekuasaan yang terpusat dengan meningkatnya pengaruh ideologi kiri. Transisi ke pemerintahan Orde Baru membawa perubahan sistem politik yang lebih terstruktur, namun disertai dengan dominasi militer yang berlebihan dan pembatasan ruang demokrasi. Meskipun stabilitas politik tercapai, praktik demokrasi selama Orde Baru lebih bersifat formalistik dengan kontrol ketat terhadap partisipasi politik masyarakat.

Era Reformasi dan Tantangan Kontemporer
Krisis politik 1998 menjadi titik balik menuju sistem demokrasi yang lebih inklusif. Periode reformasi ditandai dengan:

-Distribusi kekuasaan melalui otonomi daerah

-Pembentukan lembaga-lembaha pengawas demokrasi

-Kebebasan berekspresi yang lebih luas

-Ruang partisipasi politik yang lebih terbuka

Namun demikian, berbagai masalah struktural seperti praktik korupsi sistemik, kesenjangan sosial-ekonomi, dan kualitas representasi politik yang rendah masih menjadi penghambat utama konsolidasi demokrasi.

Proyeksi dan Rekomendasi Penguatan Demokrasi
Dalam menghadapi tantangan masa depan, beberapa strategi krusial perlu diperhatikan:

-Pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan partisipasi politik

-Peningkatan kapasitas kelembagaan politik

-Penguatan pendidikan kewarganegaraan

-Peningkatan literasi media digital masyarakat

Simpulan
Perjalanan demokrasi Indonesia mencerminkan proses pembelajaran politik yang terus berlanjut. Dari berbagai fase sejarah politik yang dilalui, terlihat jelas bahwa demokrasi merupakan sistem yang senantiasa perlu disempurnakan melalui kontribusi aktif seluruh komponen bangsa, dengan tetap memperhatikan konteks sosio-kultural Indonesia yang unik.

Nama : Yostiar Aminudin
NPM : 2415061016
Kelas : PSTI-D

Video ini membahas evolusi demokrasi di Indonesia dengan menyoroti sejumlah periode krusial dalam sejarah politik nasional. Dimulai dari era revolusi kemerdekaan, ketika perkembangan demokrasi masih sangat terbatas, video ini kemudian menyoroti periode demokrasi parlementer (1945–1959) sebagai fase keemasan demokrasi Indonesia. Pada masa ini, hampir seluruh elemen demokrasi hadir, meskipun akhirnya gagal akibat dominasi faksi-faksi politik, lemahnya fondasi sosial-ekonomi, serta konflik kepentingan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat.

Periode berikutnya, yakni demokrasi terpimpin (1959–1965), ditandai oleh ketegangan politik antara Angkatan Darat, Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa Orde Baru, meskipun awalnya menunjukkan gejala distribusi kekuasaan kepada rakyat, kekuasaan kemudian terpusat pada militer, yang disertai dengan pembatasan terhadap partai politik dan partisipasi publik.

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai dimulainya kembali upaya demokratisasi, yang meskipun memiliki beberapa kemiripan dengan periode sebelumnya—yakni demokrasi parlementer dan Orde Baru—mengusung bentuk Demokrasi Pancasila sebagai landasan utama. Video ini menekankan bahwa demokrasi di era reformasi masih berada dalam proses konsolidasi dan pencarian identitasnya yang ideal dalam konteks sosial-politik Indonesia.

NAMA : LEDI DAIYANA ALFARA
NPM : 2415061081
KELAS : PSTI -D

Dalam video ini dijelaskan secara runtut materi demokrasi mulai dari pengertian, bentuk, hingga perkembangan demokrasi di tiap masa. Penyampaian yang informatif dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan contoh konkret, sehingga tidak membingungkan. Materi ini sangat bermanfaat sebagai pengantar pemahaman demokrasi indonesia dan dapat menjadi referensi awal sebelum mempelajari isu-isu demokrasi yang lebih kompleks.

Demokrasi dan Demokrasi Pancasila
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sesuai definisi Abraham Lincoln.
Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.
Dalam Demokrasi Pancasila, hak mayoritas dan minoritas sama-sama dilindungi oleh negara.

Demokrasi Langsung: Contohnya pemilihan presiden, kepala daerah, dan kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat
Demokrasi Tidak Langsung: Melalui lembaga perwakilan seperti DPR, MPR, DPD, dan DPRD yang anggotanya juga dipilih rakyat.

Perkembangan Demokrasi Indonesia
Demokrasi Parlementer : (1945–1959) Sistem multipartai, kekuasaan legislatif di atas eksekutif, kabinet sering berganti, pembangunan terhambat.
Demokrasi Terpimpin : (1959–1966) Presiden Soekarno memegang kekuasaan penuh, penyederhanaan partai, kebebasan pers dibatasi, politik condong ke negara komunis.
Demokrasi Pancasila (Orde Baru) : (1966–1998) Pemerintahan otoriter di bawah Presiden Soeharto, rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak ada, pemilu tidak demokratis, KKN merajalela.
Demokrasi Pancasila Era Reformasi : (1998–sekarang) Pemilu langsung, partai politik berkembang, kebebasan berpendapat diperluas, HAM ditegaskan, pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif jelas.

Tantangan dan Peran Masyarakat
Setiap fase demokrasi memiliki tantangan tersendiri, dari instabilitas politik hingga otoritarianisme dan korupsi.
Era Reformasi menandai kemajuan besar dalam demokrasi, tetapi tetap menghadapi tantangan seperti praktik politik uang, polarisasi, dan kualitas partisipasi masyarakat.
pentingnya peran civil society dan budaya toleransi untuk menjaga dan memperkuat demokrasi Indonesia ke depan.

Nama : Triandika
NPM : 2415061064
Kelas : PSTI C

Perkembangan demokrasi Indonesia
Perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase penting sejak kemerdekaan. Pada masa Demokrasi Parlementer (1945–1959), sistem pemerintahan menganut parlementer dengan dominasi parlemen dalam pengambilan keputusan. Namun, seringnya pergantian kabinet membuat situasi politik tidak stabil. Periode ini kemudian digantikan oleh Demokrasi Terpimpin (1959–1965), di mana kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno dan peran lembaga-lembaga negara lainnya menjadi terbatas. Kebebasan berpendapat menyempit dan kehidupan politik dikendalikan negara.
Selanjutnya, pada masa Orde Baru (1966–1998), Indonesia memasuki era Demokrasi Pancasila yang lebih menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, demokrasi saat itu lebih bersifat formal dan terkendali, dengan kebebasan politik yang terbatas dan pemilu yang tidak kompetitif. Setelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi. Pada masa ini, berbagai pembaruan dilakukan, seperti pelaksanaan pemilu langsung, kebebasan pers, desentralisasi pemerintahan, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik.
Secara keseluruhan, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh tantangan. Setiap fase memiliki kontribusi dan pelajaran tersendiri dalam membentuk sistem politik dan demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif seperti yang sedang diusahakan saat ini.

Nama: Pandu Sahala Sitanggang
NPM: 2415061089
Kelas: PSTI C

Video tersebut menyajikan gambaran kronologis perkembangan demokrasi Indonesia dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih terbatas karena negara dalam situasi darurat dan fokus pada mempertahankan kemerdekaan. Masa demokrasi parlementer (1950–1959) disebut sebagai masa kejayaan demokrasi karena banyak elemen demokratis terwujud dalam praktik politik. Namun, sistem ini gagal karena dominasi politik aliran, lemahnya struktur sosial ekonomi, dan kolaborasi antara Presiden Soekarno dan ABRI yang tidak mendukung mekanisme demokratis. Masa berikutnya, demokrasi terpimpin (1959–1965), ditandai dengan sentralisasi kekuasaan di tangan Soekarno, serta ketegangan antara tiga kekuatan besar: ABRI, Soekarno, dan PKI, yang pada akhirnya memunculkan instabilitas politik.

Masuk ke masa Orde Baru, demokrasi mengalami pembatasan drastis. ABRI mengambil peran dominan, keputusan politik tersentralisasi, serta partai politik dan organisasi masyarakat sipil berada dalam kendali pemerintah. Demokrasi menjadi hanya simbolik, karena praktiknya sangat otoriter dan monolitik. Reformasi 1998 menjadi titik balik bagi demokrasi Indonesia. Dalam era reformasi, sistem demokrasi Pancasila ditegakkan dengan karakteristik lebih terbuka, seperti pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis, adanya rotasi kekuasaan dari pusat hingga desa, dan rekrutmen politik yang lebih transparan. Selain itu, kebebasan berpendapat pun lebih dijamin. Meskipun masih terdapat tantangan, masa reformasi menunjukkan upaya serius untuk mengembalikan demokrasi yang sejati sesuai nilai-nilai Pancasila.

NAMA : VIvian Rizkiana Fauzi
NPM : 2415061002
KELAS : PSTI-D

Video ini mengajak kita menelusuri perjalanan panjang demokrasi di Indonesia—dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Di awal revolusi, demokrasi masih sebatas wacana, belum banyak ruang bagi partisipasi rakyat. Tapi semuanya berubah saat era demokrasi parlementer (1945–1959) dimulai. Saat itu, semangat demokrasi benar-benar hidup: partai-partai tumbuh, suara rakyat mulai terdengar, dan sistem berjalan cukup terbuka. Sayangnya, kondisi itu tak bertahan lama. Persaingan politik yang terlalu sengit, lemahnya pondasi sosial-ekonomi, serta ketegangan antara Presiden Soekarno dan militer akhirnya menggagalkan eksperimen demokrasi ini.

Kemudian datang masa demokrasi terpimpin (1959–1965), yang justru diwarnai tarik-menarik kepentingan antara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Bukan ruang bebas berekspresi, tapi justru masa yang penuh tekanan politik. Lalu di era Orde Baru, awalnya sempat muncul harapan ketika kekuasaan mulai didistribusikan. Tapi harapan itu memudar ketika militer mengambil peran dominan, partai politik dibatasi, dan suara publik makin diredam.

Reformasi tahun 1998 jadi titik balik penting. Demokrasi mulai dibuka kembali, dengan semangat baru dan sistem yang lebih terbuka. Tapi seperti yang digambarkan dalam video, demokrasi pasca-reformasi ini belum sepenuhnya menemukan bentuk idealnya. Masih terus mencari jati diri, terombang-ambing antara semangat perubahan dan warisan masa lalu.

Nama : Rafi Zakwan Ekaputra
NPM : 2455061008
Kelas : PSTI D

Hasil Analisis Video
Video dengan judul "Perkembangan Demokrasi di Indonesia" menguraikan dinamika perjalanan demokrasi Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga kondisi kontemporer. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan Indonesia masih bersifat labil akibat perbedaan pandangan ideologis antar kelompok politik. Ketidakstabilan ini kemudian mengarah pada penerapan sistem Demokrasi Terpimpin di era Orde Lama, di mana kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno dan kebebasan politik masyarakat mengalami pembatasan signifikan.

Kondisi serupa bahkan semakin menguat pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Meskipun pemilu tetap diselenggarakan, prosesnya lebih bersifat simbolik karena dominasi partai penguasa. Kebebasan berekspresi, partisipasi politik yang sehat, dan peran oposisi nyaris tidak memiliki ruang, sementara negara cenderung represif terhadap kritik.

Transformasi besar terjadi setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, menandai awal era Reformasi. Sejak saat itu, sistem demokrasi Indonesia mulai terbuka dan inklusif. Pemilu menjadi lebih kompetitif dan transparan, serta rakyat memperoleh ruang lebih luas untuk menyuarakan pendapatnya. Namun demikian, demokrasi Indonesia belum sepenuhnya matang. Tantangan serius seperti korupsi yang merajalela, praktik politik transaksional, polarisasi sosial-politik yang tajam, serta rendahnya literasi politik masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam konsolidasi demokrasi.

Untuk memperkuat dan memajukan demokrasi, Indonesia perlu melakukan langkah-langkah strategis. Pendidikan politik harus ditingkatkan sejak dini agar masyarakat lebih kritis dan partisipatif. Sistem kepartaian perlu dibenahi agar lebih demokratis dan berpihak pada rakyat, bukan sekadar menjadi alat kekuasaan elite. Di samping itu, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi serta penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang berkeadilan.

Kesimpulannya, demokrasi bukan sekadar tentang mekanisme pemilu, tetapi menyangkut proses berkelanjutan dalam menjaga integritas, membangun kepercayaan publik, dan memastikan pemerintahan bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mengakomodasi perbedaan, menjamin hak-hak sipil, dan memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik.

Nama: Valerie Alana Yusri
NPM: 2415061046
Kelas: PSTI-D

Video yang berjudul 'Perkembangan Demokrasi di Indonesia" , membahas tentang dimulainya era demokrasi di Indonesia setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 3 November 1945. Maklumat ini menjadi dasar bagi pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Video ini menyajikan secara ringkas sejarah awal perkembangan demokrasi di Indonesia setelah kemerdekaan. Video ini memberikan gambaran singkat tentang bagaimana Indonesia mulai beralih dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju sistem yang lebih partisipatif dengan memberikan ruang bagi pembentukan partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat. Video ini juga menyampaikan informasi sejarah penting tentang fondasi demokrasi di Indonesia.

Nama : Putri Amanda
NPM : 2415061112
Kelas : PSTI-C

Video tersebut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia, perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dinamis, dimulai dari Demokrasi Parlementer (1945-1959) dengan sistem kabinet presidensial yang sayangnya kurang stabil. Kemudian, Indonesia beralih ke Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang memusatkan kekuasaan pada presiden dan membatasi peran partai politik. Selanjutnya, era Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998) mengedepankan stabilitas namun dengan kekuasaan terpusat dan pembatasan kebebasan. Akhirnya, era Reformasi (1998-sekarang) membawa perubahan signifikan dengan amandemen UUD, pemilu langsung, dan kebebasan pers, meskipun tantangan seperti korupsi masih menjadi pekerjaan rumah dalam konsolidasi demokrasi.

NAMA : Jehan Reza Pahlevi
NPM: 2415061067
KELAS: PSTI D

Video “Perkembangan Demokrasi di Indonesia” menawarkan narasi historis yang padat namun reflektif mengenai transformasi sistem demokrasi di Indonesia, dimulai dari masa kemerdekaan hingga era reformasi kontemporer. Dengan pendekatan periodisasi, video ini tidak hanya menyajikan kronologi politik, tetapi juga mengulas dinamika struktural dan kultural yang memengaruhi arah perjalanan demokrasi di tanah air.

Pada masa Demokrasi Parlementer (1945–1959), Indonesia mengalami masa awal eksperimen demokrasi yang secara normatif mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi liberal. Sistem multipartai, kebebasan pers, dan pemilu bebas menjadi ciri utama era ini. Namun, meski secara formil demokrasi berjalan relatif utuh, secara substantif sistem ini rapuh. Polarisasi ideologi yang tajam antar partai politik, lemahnya basis sosial-ekonomi rakyat, serta ketegangan antara institusi eksekutif dan militer menjadi faktor utama keruntuhannya. Era ini mencerminkan dilema negara baru yang mencoba mengadopsi sistem demokrasi liberal tanpa fondasi institusional dan budaya politik yang mapan.

Transisi menuju Demokrasi Terpimpin (1959–1965) menandai pergeseran radikal dari sistem demokrasi representatif menuju model otoriter yang dibalut narasi nasionalisme dan persatuan. Di bawah kepemimpinan Soekarno, demokrasi dijalankan dalam kerangka ideologi terpadu yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan, dengan mengeliminasi peran oposisi dan independensi lembaga-lembaga negara. Ketegangan antara kekuatan sipil (Soekarno dan PKI) dan kekuatan militer menjadi puncak konflik yang kelak melahirkan tragedi politik nasional pada tahun 1965. Era ini menunjukkan bagaimana idealisme demokrasi bisa tereduksi oleh kepentingan kekuasaan dan dinamika geopolitik internasional.

Memasuki era Orde Baru (1966–1998), rezim Soeharto tampil dengan janji stabilitas dan pembangunan ekonomi melalui pendekatan teknokratis. Meskipun pada awalnya tampak menjanjikan, demokrasi selama periode ini mengalami distorsi sistemik. Sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif, dominasi militer dalam politik, intervensi negara dalam urusan partai politik, serta pembatasan kebebasan sipil menjadikan sistem demokrasi hanya bersifat semu. Ideologi monolitik Pancasila dijadikan alat kontrol sosial dan politik, membungkam kritik dan membatasi pluralisme. Demokrasi dalam era ini praktis dibelenggu dalam mekanisme otoritarianisme terselubung yang memprioritaskan stabilitas di atas partisipasi.

Reformasi 1998 menjadi tonggak penting pembaruan demokrasi di Indonesia, yang menandai berakhirnya era otoriter dan dimulainya proses demokratisasi secara lebih luas. Demokrasi Pancasila yang kini diterapkan mengusung semangat pembaruan institusional melalui pemilu langsung, penguatan otonomi daerah, pembatasan masa jabatan presiden, jaminan kebebasan sipil, serta sistem rekrutmen politik yang lebih inklusif. Kendati demikian, video ini secara kritis menyoroti bahwa demokrasi Indonesia pasca-Reformasi masih berada dalam fase konsolidasi. Masih terdapat tantangan besar seperti korupsi politik, oligarki kekuasaan, serta lemahnya literasi politik masyarakat yang berimplikasi pada kualitas demokrasi substantif.

Penutup video tersebut menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia adalah proyek jangka panjang yang masih terus mencari bentuk dan identitasnya. Optimisme terhadap masa depan demokrasi tetap dijaga melalui penguatan partisipasi publik, pendidikan politik, serta keberlanjutan reformasi kelembagaan. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya produk institusi, tetapi hasil dari kerja kolektif dan kesadaran politik warga negara yang terus berkembang seiring waktu.

NAMA: Hafizh Abdoel Ghofar
NPM:2415061076
Kelas: PSTI C

Video itu mengulas perjalanan demokrasi Indonesia dari waktu ke waktu. Diawali masa revolusi kemerdekaan, ketika praktik demokrasi masih sangat sederhana, kemudian memasuki era demokrasi parlementer (1945–1959) yang sering disebut masa keemasan, karena hampir semua lembaga demokrasi berjalan. Namun sayangnya, fase itu kandas—faksi-faksi politik bertikai, faktor ekonomi lemah, dan benturan kepentingan antara Soekarno dan militer. Lalu datang demokrasi terpimpin (1959–1965), diwarnai ketegangan antara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Saat Orde Baru, awalnya tampak ada upaya berbagi kekuasaan, tapi lama‑lama militer jadi penguasa utama, membatasi partai politik dan ruang publik. Sejak reformasi 1998, demokrasi Pancasila dihidupkan kembali—ada kemiripan dengan periode parlementer dan Orde Baru—namun hingga kini Indonesia masih terus mencari identitas demokrasi yang pas.

NAMA: Joshua Andrew Siahaan
NPM: 2455061010
KELAS: PSTI D

Video ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi dan prospeknya di masa depan. Demokrasi Indonesia mengalami evolusi yang kompleks, dengan dinamika politik yang mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan kekuasaan dari waktu ke waktu.

Pada masa awal kemerdekaan, upaya membangun sistem demokrasi menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi sosio-ekonomi yang belum stabil dan persaingan kepentingan politik. Periode demokrasi parlementer (1945–1959) menjadi titik penting di mana elemen-elemen demokrasi mulai terwujud. Namun, konflik antar faksi politik serta ketegangan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat menyebabkan periode ini berakhir dengan kegagalan.

Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin (1959–1965) ditandai dengan sentralisasi kekuasaan dan meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, yang memicu konflik dengan militer. Masa Orde Baru yang muncul setelahnya membawa perubahan signifikan, di mana meskipun awalnya kekuasaan tampak lebih terdistribusi, dominasi militer dan pembatasan terhadap partai politik serta kebebasan publik justru semakin kuat. Demokrasi cenderung bersifat semu dan dikendalikan.

Era reformasi yang dimulai pada 1998 membuka babak baru bagi demokrasi Indonesia. Transisi menuju demokrasi ditandai dengan desentralisasi kekuasaan, pembentukan lembaga-lembaga independen, serta kebebasan pers dan partisipasi publik yang lebih luas. Namun, tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, rendahnya kualitas partai politik, dan keterbatasan partisipasi politik masyarakat masih menghambat konsolidasi demokrasi yang substansial.

Video ini juga menyoroti pentingnya strategi masa depan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Teknologi digital, misalnya, dapat menjadi alat yang memperluas partisipasi publik, namun juga berpotensi memperbesar polarisasi dan penyebaran disinformasi. Oleh karena itu, pendidikan politik, penguatan institusi, serta peningkatan literasi digital menjadi langkah strategis dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi.

Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih dalam proses pencarian bentuk yang ideal. Perjalanan panjang dari masa parlementer, Orde Baru, hingga era reformasi menunjukkan bahwa demokrasi adalah proses yang terus berkembang dan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen bangsa.

Nama: Salsabila Aulia Putri
NPM: 2415061023
Kelas: PSTI D

Demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan : Demokrasi pada masa revolusi sangat terbatas
Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959), pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Tetapi, demokrasi parlementer gagal karena:
1. Dominan politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengolahan konflik
2. basis sosial ekonomi yang masihsangat lemah
3. persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan darat, yang sama sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan
DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)
Pada masa ini politik diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu
DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU
- Demokrasi Pancasila: kekuasaan seolah olah akan didistribusikan kepada kekuatan Masyarakat
DEMOKRASI PADA MASA REFORMAASI (1998 sampai dengan sekarang)
Demokrasi yang diteraapkan negara kita pada era reformasi ini adlah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer

Nama: Muhammad Akbar Prayuga
NPM: 2415061017
Kelas: PSTI-C

Ringkasan Video "Perkembangan Demokrasi di Indonesia"

Video ini membahas perkembangan demokrasi di Indonesia sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Video tersebut kemungkinan menyoroti beberapa poin penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, seperti:

Masa Awal Kemerdekaan dan Awal Era Demokrasi

Video ini mungkin akan mengupas sejarah awal perjalanan demokrasi di Indonesia, termasuk tantangan dan harapan di era awal kemerdekaan. Termasuk di dalamnya mungkin dibahas mengenai pembentukan lembaga-lembaga demokrasi dan upaya-upaya awal untuk membangun sistem demokrasi.


Masa Orde Baru dan Transisi Menuju Demokrasi

Bagian ini kemungkinan akan membahas dampak masa Orde Baru terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Video tersebut mengkaji bagaimana masa ini memengaruhi praktik demokrasi dan bagaimana masyarakat Indonesia berjuang untuk mencapainya kembali.


Demokrasi Reformasi (Era Pasca Orde Baru)

Video ini juga kemungkinan membahas transisi demokrasi pada era reformasi pasca Orde Baru. Di bagian ini, mungkin dibahas bagaimana masyarakat Indonesia berevolusi dalam berdemokrasi dan perkembangan sistem politiknya. Pembahasan juga mungkin mencakup tantangan demokrasi di era reformasi seperti korupsi, ketimpangan sosial ekonomi, dan keterbatasan partisipasi politik publik.


Tantangan dan Prospek Demokrasi di Masa Depan

Video mungkin diakhiri dengan membahas tantangan dan prospek perkembangan demokrasi di Indonesia di masa depan. Mungkin akan dibahas mengenai arah dan strategi yang perlu dilakukan untuk menjaga dan memajukan demokrasi di Indonesia. Meneropong perkembangan teknologi dan bagaimana hal itu berdampak pada politik di masa depan juga akan menjadi poin penting.

Nama: Nanda Nabila Fauziah
NPM: 2415061009
Kelas: PSTI C

Video ini membahas perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga sekarang. Meski tidak spesifik menyebutkan durasi atau topik detail dalam judul, kita dapat menyimpulkan bahwasanya video tersebut akan meneliti bagaimana demokrasi di Indonesia telah mengalami transformasi dan tantangan.

#Tahapan Perkembangan
Video kemungkinan akan menjelaskan berbagai tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini mungkin mencakup periode Orde Lama, Orde Baru, era reformasi, dan perkembangan terkini. Diskusi akan mengupas bagaimana prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, pemilihan umum, dan supremasi hukum diterapkan dan diimplementasikan di setiap periode.

#Tantangan dan Hambatan
Video kemungkinan juga akan membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Tantangan tersebut bisa meliputi permasalahan korupsi, polarisasi masyarakat, ketidakpercayaan terhadap lembaga negara, serta masalah sosial dan ekonomi yang berdampak pada implementasi demokrasi.

#Harapan dan Prospek Masa Depan
Video mungkin akan menyimpulkan dengan memberikan gambaran tentang harapan dan prospek masa depan demokrasi Indonesia. Ini akan membahas bagaimana Indonesia dapat terus memperkuat nilai-nilai demokrasi dan mengatasi tantangan yang ada untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Farhan Naufal Azmi
2415061111
PSTI-C

Video ini merangkum perjalanan demokrasi di Indonesia mulai dari masa awal kemerdekaan, masa Orde Baru, hingga era Reformasi. Pada masa awal kemerdekaan, dibahas pembentukan lembaga-lembaga demokrasi dan tantangan dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Masa Orde Baru kemudian menunjukkan bagaimana praktik demokrasi ditekan dan digantikan oleh pemerintahan otoriter, yang memicu perjuangan masyarakat menuju perubahan.

Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era Reformasi yang ditandai dengan kebangkitan kembali nilai-nilai demokrasi. Video ini menyoroti perkembangan sistem politik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi seperti korupsi dan ketimpangan sosial. Di akhir, video membahas prospek demokrasi Indonesia di masa depan, termasuk pengaruh teknologi terhadap dinamika politik dan pentingnya strategi untuk memperkuat demokrasi.

Nama : Hanzuel Akbar Evansyah
NPM : 2415061060
Kelas : TI C

Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik, sosial, dan militer yang mewarnai tiap era. Dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi saat ini, demokrasi terus mengalami transformasi, baik secara substansi maupun dalam praktiknya di tingkat institusional dan masyarakat.

Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih dalam tahap awal dan sangat terbatas. Wacana demokratis nyaris tak mendapat ruang luas, mengingat situasi politik yang masih berfokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonialisme. Dalam konteks ini, hanya segelintir media seperti Tempo dan ilmuwan seperti Robert Cribb yang secara aktif mendukung nilai-nilai demokrasi dan mencoba mengangkat pentingnya kebebasan berpendapat.

Memasuki periode demokrasi parlementer (1945–1959), Indonesia mengalami masa keemasan demokrasi dalam hal keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan partai politik. Kebebasan berpendapat, pemilu, serta perdebatan politik berjalan cukup dinamis. Namun, demokrasi parlementer ini tidak bertahan lama. Sistem ini akhirnya gagal karena dominasi politik aliran yang memicu fragmentasi sosial, lemahnya fondasi ekonomi nasional, serta konflik kepentingan antara Presiden Soekarno dan TNI Angkatan Darat yang memperkeruh suasana politik nasional.

Selanjutnya, pada periode demokrasi terpimpin (1959–1965), terjadi pergeseran besar dalam praktik demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahan didominasi oleh tiga kekuatan utama: Presiden Soekarno, ABRI (kini TNI), dan PKI. Kekuasaan terpusat di tangan presiden dengan melemahnya fungsi parlemen dan lembaga demokratis lainnya. Demokrasi pada masa ini lebih bersifat simbolik, di mana kontrol terhadap opini publik dan kehidupan politik diperketat.

Lalu, masa Orde Baru (1966–1998) menandai fase lain dari praktik demokrasi di Indonesia. Di awal kekuasaannya, pemerintahan Orde Baru sempat berorientasi pada rakyat dan menampakkan wajah yang lebih demokratis. Namun, dalam waktu singkat, dominasi militer melalui ABRI mulai menguat, dan pemerintah secara bertahap mencampuri berbagai aspek kehidupan sipil, termasuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, pembatasan partai politik, dan sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif. Demokrasi menjadi formalitas belaka, tanpa adanya ruang nyata untuk oposisi dan partisipasi politik yang sehat.

Memasuki era reformasi (1998–sekarang), Indonesia mulai menata ulang tatanan demokrasi dengan mengadopsi model demokrasi Pancasila yang lebih terbuka dan inklusif. Berbeda dengan praktik demokrasi pada masa Orde Baru, demokrasi di era reformasi memiliki kemiripan dengan demokrasi parlementer, terutama dalam aspek partisipasi dan keterbukaan. Sejumlah karakteristik menonjol dari demokrasi pada masa ini:

Penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis, di mana prosesnya berlangsung lebih jujur, adil, dan terbuka, melibatkan banyak partai serta partisipasi publik yang lebih tinggi.

Rotasi kekuasaan yang sehat, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga sampai ke tingkat daerah bahkan desa, mencerminkan distribusi kekuasaan yang lebih merata.

Rekrutmen politik yang lebih transparan, memungkinkan munculnya aktor-aktor baru dari berbagai kalangan untuk mengisi jabatan publik, bukan hanya dari lingkaran elite kekuasaan lama.

Jaminan terhadap hak-hak sipil, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak untuk berkumpul dan berorganisasi, yang semakin diakui dan dijamin secara hukum.

Meskipun masih menghadapi tantangan seperti politik uang, oligarki, dan maraknya disinformasi, era reformasi tetap menunjukkan arah yang lebih menjanjikan dalam mengembangkan demokrasi substantif. Proses demokratisasi di Indonesia kini menjadi agenda berkelanjutan yang menuntut partisipasi aktif masyarakat, keteguhan institusi negara, serta komitmen politik yang kuat untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem yang benar-benar berakar pada nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan bersama.

NAMA : EDBERT FREDERICK
NPM : 2415061114
KELAS : PSTI_D
Video yang membahas perjalanan demokrasi Indonesia dari masa Revolusi Kemerdekaan hingga Era Reformasi ini menguraikan lima periode penting: Masa Revolusi Kemerdekaan (1945–1950), Demokrasi Liberal atau Parlementer (1950–1959), Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno (1959–1966), Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1966–1998), dan Era Reformasi pasca-Soeharto (1998–sekarang). Setiap periode dijelaskan dengan menyoroti konteks sejarah, sistem pemerintahan, serta dinamika politik dan sosial yang terjadi.

Pada masa Revolusi Kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membentuk negara yang merdeka pascakolonial, sambil mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali menjajah. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi titik awal terbentuknya lembaga-lembaga negara yang masih bersifat darurat, seperti Panitia Persiapan Kemerdekaan dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Meskipun sistem pemerintahan pada saat itu belum stabil, semangat demokrasi sudah mulai tumbuh melalui partisipasi rakyat dan pembentukan lembaga-lembaga representatif.

Memasuki era Demokrasi Liberal pada tahun 1950, Indonesia mulai menganut sistem parlementer yang berdasarkan pada UUDS 1950. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Pemilu pertama tahun 1955 menjadi tonggak penting demokrasi karena dilaksanakan secara jujur dan adil. Namun, sistem multipartai yang terlalu banyak menyebabkan kabinet sering berganti, sehingga menciptakan ketidakstabilan politik dan pemerintahan yang tidak efektif.

Ketidakstabilan pada masa Demokrasi Liberal mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat di tangan presiden, dan prinsip musyawarah mufakat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Namun, pada praktiknya, sistem ini justru mengekang kebebasan sipil dan membatasi peran partai politik. Presiden Soekarno mengusung konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) untuk menyatukan kekuatan politik, tetapi hal ini justru menimbulkan konflik dan ketegangan politik yang berujung pada peristiwa G30S/PKI.

Setelah runtuhnya kekuasaan Soekarno, masa Orde Baru di bawah Soeharto memperkenalkan konsep Demokrasi Pancasila. Pemerintahan Orde Baru menekankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama mengekang kebebasan politik, membatasi peran partai oposisi, serta melakukan sentralisasi kekuasaan. Pemilu tetap dilaksanakan setiap lima tahun, tetapi tidak mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya karena hasilnya telah diarahkan untuk memenangkan Golkar sebagai partai dominan. Meski demikian, Orde Baru berhasil membawa Indonesia ke era pembangunan ekonomi yang cukup pesat.

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 merupakan respon atas otoritarianisme Orde Baru dan krisis multidimensi yang melanda Indonesia. Gerakan mahasiswa dan tekanan masyarakat sipil berhasil menggulingkan Soeharto dan membuka jalan bagi perubahan sistem politik. Perubahan tersebut mencakup amandemen UUD 1945, pelaksanaan pemilu langsung, kebebasan pers, penguatan peran DPR, serta pembentukan lembaga-lembaga demokratis seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun era Reformasi membawa angin segar bagi demokrasi, tantangan seperti politik uang, oligarki, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia.

NAMA : Fathan Salaka R
NPM : 2415061108
KELAS : PSTI C

Video berjudul *"Perkembangan Demokrasi di Indonesia"* memaparkan perjalanan panjang demokrasi di Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan hingga era kontemporer. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan masih belum stabil karena adanya perbedaan ideologi di antara kelompok-kelompok politik. Selanjutnya, pada masa Orde Lama, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin yang menyebabkan kekuasaan terpusat pada presiden dan membatasi ruang kebebasan politik masyarakat.

Kondisi ini berlanjut pada masa Orde Baru, di mana pelaksanaan pemilu hanya bersifat seremonial. Partai penguasa sangat mendominasi, sementara kebebasan sipil dikekang. Rakyat tidak memiliki banyak ruang untuk menyuarakan pendapat secara terbuka.

Transformasi signifikan terjadi di era Reformasi pasca-1998. Sistem demokrasi menjadi lebih terbuka, pemilu berlangsung secara lebih jujur dan adil, serta masyarakat memiliki kebebasan yang lebih luas dalam menyampaikan pendapat. Namun demikian, tantangan terhadap demokrasi belum sepenuhnya hilang. Praktik korupsi, politik uang, polarisasi sosial, serta rendahnya literasi politik masyarakat masih menjadi persoalan yang perlu diatasi.

Untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia, diperlukan peningkatan pendidikan politik, perbaikan sistem kepartaian, dan komitmen terhadap prinsip keadilan serta kebebasan berpendapat. Demokrasi yang ideal bukan hanya sekadar memberikan hak suara dalam pemilu, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu menjaga kepercayaan publik dan berpihak pada kepentingan rakyat secara luas.