Nama : Nabila Alyaa Putri
NPM : 2415061003
Kelas : PSTIC

1. Sistem etika perilaku politik diindonesia saat ini masih jauh dari kata ideal dan belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai pancasila. berikut hal-hal yang menunjukan masalah berikut:
- Kesenjangan antara nilai dan praktik = Meskipun Pancasila secara konstitusional menjadi dasar negara, namun dalam praktiknya, banyak perilaku politik yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
- Dominasi Kepentingan Kelompok: Kepentingan kelompok seringkali lebih diutamakan daripada kepentingan nasional, menyebabkan polarisasi dan perpecahan.
- Lemahnya Pengawasan: Pengawasan terhadap perilaku politik masih lemah, sehingga praktik-praktik yang tidak etis sulit dibendung.
- Kurangnya Pendidikan Politik: Pendidikan politik yang masih kurang memadai menyebabkan masyarakat kurang memahami nilai-nilai demokrasi dan hak-hak mereka.

2. Etika generasi muda yang ada disekitar saya masih kurang sopan, pengaruh dari media sosial, lemahnya pendidikan karakter. solusi yang dapat dilakukan adalah
Penguatan Pendidikan Karakter: Menanamkan nilai-nilai moral sejak dini di sekolah dan keluarga.
Filterisasi Konten Negatif: Membatasi akses generasi muda terhadap konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Peningkatan Peran Orang Tua: Orang tua harus menjadi role model yang baik bagi anak-anaknya.
Pengembangan Kegiatan Positif: Memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam kegiatan-kegiatan positif.

Nama : Nabila Alyaa Putri
NPM : 2415061003
Kelas : PSTIC

Jurnal ini membahas peran media massa dalam kontrol sosial, penanaman nilai-nilai Pancasila untuk menekan kejahatan di Indonesia. Penulis, menerangkan bahwa media massa memiliki fungsi penting terhadap pencegahan kejahatan, namun saat ini nilai-nilai Pancasila belum semuanya diterapkan dalam pemberitaan pada media masa.
Melalui penelitian, jurnal ini menganalisis bagaimana media massa berfungsi sebagai sarana komunikasi yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Meskipun ada kemajuan dalam kebebasan pers, banyak berita yang tidak akurat (hoax) dan tidak bertanggung jawab dan dapat merusak tatanan sosial dan menurunkan moral masyarakat.
Penulis menekankan bahwa media massa seharusnya tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga berperan dalam mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menciptakan kesadaran sosial yang lebih baik. Jurnal ini menyoroti pentingnya pengawasan dan etika dalam jurnalisme untuk memastikan bahwa media massa dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan bertanggung jawab.
Secara keseluruhan, jurnal ini menyerukan perlunya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pemberitaan media massa untuk meningkatkan kontrol sosial dan mencegah kejahatan di Indonesia.

NAMA = NABILA ALYAA PUTRI
NPM = 2415061003

Jurnal ini membahas tentang keterkaitan antara hukum dan etika dalam konteks politik hukum di Indonesia. Jurnal ini mengeksplorasi definisi politik hukum menurut 11 ahli hukum, di mana secara umum politik hukum dipahami sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah pembangunan hukum nasional. Dalam pembahasannya, jurnal ini mengidentifikasi tiga dimensi hubungan antara hukum dan etika, yaitu dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupan, serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.

Secara historis, jurnal ini menjelaskan bahwa rumusan politik hukum di Indonesia telah ada sejak 15 tahun setelah kemerdekaan, yang dituangkan dalam TAP MPRS No. 2 tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (GBPNSB). Dokumen ini kemudian berkembang menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diperbarui setiap 5 tahun sekali. Dalam konteks hubungan etika dan hukum, jurnal ini mengilustrasikan bahwa etika memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hukum, di mana setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etik, namun tidak sebaliknya.

Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman teoretis tentang hubungan hukum dan etika dalam politik hukum Indonesia, meskipun masih memerlukan pengembangan dalam aspek praktis dan kontemporer. Pembahasan jurnal ini menekankan pentingnya etika sebagai sistem pencegahan preventif sebelum mekanisme hukum diterapkan, terutama dalam konteks perilaku pejabat publik dan profesional. Kesimpulannya, politik hukum merupakan sikap untuk memilih nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, yang kemudian diselaraskan dengan konstitusi dan dituangkan dalam produk hukum, dengan etika berperan sebagai landasan moral dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum tersebut.

NAMA = Nabila Alyaa Putri
NPM = 2415061003
Video ini membahas pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat bagi mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi juga sebagai nilai-nilai filosofis yang mendasari perilaku individu dan masyarakat. Dalam konteks dinamika dan tantangan, Pancasila menghadapi pengaruh kapitalisme dan komunisme, yang dapat mengancam keutuhan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang Pancasila diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tindakan dan pemikiran dalam kehidupan modern.

Pancasila sebagai Sistem Filsafat: Pancasila harus dipahami sebagai lebih dari sekadar teks; nilai-nilai filosofisnya perlu dihayati dan dijadikan dasar perilaku.
Dinamika dan Tantangan: Pancasila mengalami fluktuasi dalam penerapannya dari era Soekarno hingga Soeharto, menghadapi tantangan dari kapitalisme dan komunisme.
Keseimbangan Tindakan dan Pemikiran: Pentingnya menjaga keseimbangan antara cara berpikir dan bertindak untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mental bangsa.

Nama : Nabila Alyaa Putri
NPM : 2415061003
Kelas : PSTIC

Jurnal ini menjabarkan hubungan rumit antara Pancasila dan pendidikan, menekankan bagaimana lima prinsip Pancasila dapat digunakan untuk membina individu yang memiliki karakter moral yang kuat. Poin-poin penting yang dibahas:
1. Pancasila sebagai Filsafat Pemandu:
Pancasila dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial memberikan kerangka komprehensif bagi kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk pendidikan.
2. Pendidikan dan Pembangunan Karakter:
Jurnal ini berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia harus fokus tidak hanya pada prestasi akademik tetapi juga pada pengembangan karakter. Dengan mengajarkan nilai-nilai Pancasila, sekolah dapat membina individu-individu yang tidak hanya berilmu tetapi juga bermoral.
3. Hakikat Integral Pancasila:
Pancasila digambarkan sebagai filsafat holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk agama, etika, dan tanggung jawab sosial.
4. Menerapkan Pancasila dalam Pendidikan:
Jurnal ini menyarankan cara-cara praktis untuk mengintegrasikan Pancasila ke dalam pendidikan, seperti: Guru memahami prinsip secara mendalam untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengajar. Mencontohkan nilai-nilai Pancasila dalam perilakunya sendiri.
Kesimpulannya, jurnal ini sangat menganjurkan sistem pendidikan berbasis Pancasila di Indonesia. Argumennya adalah dengan pendidikan pada prinsip-prinsip dasar ini, negara dapat menghasilkan warga negara yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga memiliki karakter moral yang kuat, sehingga berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Prinsip-Prinsip Filsafat Pancasila
prinsip-prinsip Pancasila berdasarkan kausal Aristoteles:
Kausa Materialis: Nilai-nilai sosial budaya bangsa.
Kausa Formalis: Bentuk dan susunan Pancasila dalam UUD ’45.
Kausa Efisiensi: Proses BPUPKI dan PPKI dalam merumuskan Pancasila.
Kausa Finalis: Tujuan Pancasila sebagai dasar negara.

Pada intinya Pancasila adalah landasan pendidikan Indonesia. Pendidikan karakter, yang berakar pada Pancasila, sangat penting bagi perkembangan individu dan masyarakat. Sekolah harus aktif mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Pendidik berperan penting dalam membentuk karakter siswa berdasarkan Pancasila.