Di sebuah daerah pemilihan dalam pemilu legislatif terakhir, angka partisipasi pemilih muda (usia 17–25 tahun) hanya mencapai 45%, jauh di bawah target nasional. Selain itu, muncul laporan dari media lokal dan LSM mengenai praktik politik uang oleh beberapa calon legislatif (caleg), terutama di wilayah pedesaan.
Salah satu caleg terpilih bahkan diketahui memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada warga saat masa kampanye, namun lolos dari jerat hukum karena sulitnya pembuktian dan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu daerah.
Sementara itu, di sekolah-sekolah menengah atas di daerah tersebut, pendidikan kewarganegaraan dan IPS masih bersifat hafalan dan belum membahas isu-isu aktual tentang demokrasi, hukum, dan politik. Banyak siswa merasa tidak paham pentingnya menggunakan hak suara secara kritis dan bertanggung jawab.
Pertanyaan:
- Analisislah bagaimana hubungan antara rendahnya partisipasi politik generasi muda dengan kurang optimalnya pendidikan kewarganegaraan dan IPS di sekolah!
- Jelaskan dampak jangka panjang dari pembiaran praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia!
- Tinjau kasus di atas dari tiga perspektif ilmu sosial (politik, hukum, dan kewarganegaraan). Bagaimana seharusnya ketiga bidang ini saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah tersebut?
- Usulkan sebuah program berbasis sekolah yang dapat meningkatkan kesadaran politik dan hukum siswa sebagai warga negara aktif dan kritis. Jelaskan unsur kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi evaluasinya!