NAMA : LUTFI PUSPITA SARI

NPM : 2515012061

KELAS : B

membahas pengaruh mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila terhadap sikap mahasiswa dalam menyikapi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Penelitian dilatarbelakangi oleh pesatnya globalisasi dan kemajuan teknologi yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila apabila tidak disikapi secara bijak.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian melibatkan 40 mahasiswa Program Studi Matematika Universitas Pancasakti Tegal sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengembangan kepribadian Pancasila dan sikap terhadap IPTEK dalam kategori baik.

Analisis regresi membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila terhadap cara mahasiswa menyikapi IPTEK, dengan kontribusi pengaruh sebesar 28,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa pendidikan Pancasila berperan penting sebagai landasan nilai dan etika bagi mahasiswa dalam memanfaatkan IPTEK secara bertanggung jawab, tanpa menghambat kemajuan teknologi, serta tetap menjaga kepribadian dan jati diri bangsa.

NAMA : LUTFI PUSPITA SARI

NPM : 2515012061

KELAS : B

1.) Latar Belakang dan Masalah

Penulis menyoroti derasnya perkembangan IPTEK dan masuknya ideologi asing yang berpotensi menggerus nilai Pancasila. Permasalahan utama jurnal ini adalah bagaimana menempatkan Pancasila sebagai dasar filosofis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak menimbulkan krisis moral dan identitas bangsa.

2. )Tujuan Penulisan

Jurnal ini bertujuan:

Menjelaskan Pancasila sebagai filsafat ilmu.

Mengkaji implikasi nilai-nilai Pancasila terhadap pengembangan IPTEK.

Menegaskan pentingnya Pancasila sebagai filter etis, moral, dan budaya dalam menghadapi kemajuan teknologi.

3.) Landasan Teoretis

Penulis menggunakan:

Teori filsafat (Hegel, Muhtar Latif),

Pemikiran tokoh nasional (Soekarno, Yamin, Notonegoro),

Konsep filsafat ilmu (epistemologi dan aksiologi).

Pancasila diposisikan sebagai sistem pengetahuan dan pandangan hidup yang mampu mengarahkan ilmu agar tetap berorientasi pada kemanusiaan dan kesejahteraan bersama.

4.) Pancasila sebagai Filsafat Ilmu

Jurnal ini menegaskan bahwa:

Pancasila adalah hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.

Pancasila memenuhi unsur filsafat karena lahir dari proses berpikir mendalam dan sintesis nilai budaya.

Sebagai filsafat ilmu, Pancasila berfungsi:

>Memberi arah dan tujuan IPTEK,

>Menjadi landasan etika ilmiah,

>Mengendalikan dampak negatif ilmu pengetahuan.

5.) Analisis Implikasi Sila-Sila Pancasila terhadap IPTEK

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

IPTEK harus dikembangkan dengan kesadaran religius dan keterbatasan rasio manusia. Ilmu tidak boleh lepas dari nilai spiritual dan moral.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Ilmu pengetahuan harus mengabdi pada kemanusiaan, menjunjung martabat manusia, dan menolak penyalahgunaan IPTEK yang merugikan manusia.

c. Persatuan Indonesia

IPTEK dipandang sebagai sarana memperkuat nasionalisme, persatuan bangsa, dan kemandirian teknologi nasional.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Pengembangan IPTEK harus demokratis, terbuka terhadap kritik, serta menghargai kebebasan akademik yang bertanggung jawab.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

IPTEK harus dimanfaatkan secara adil dan merata demi kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.

6.)  Kesimpulan Analitis

Jurnal ini menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan filosofis dan etis dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Tanpa Pancasila, IPTEK berpotensi merusak moral, kemanusiaan, dan persatuan bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai filsafat ilmu, IPTEK diharapkan mampu menciptakan kemajuan yang berkeadilan, bermoral, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

NAMA : LUTFI PUSPITA SARI

NPM : 2515012061

KELAS : B

A. Peran Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dalam Pengembangan Disiplin Ilmu di Tengah Persaingan Global

1. Pancasila sebagai Paradigma Ilmu

Pancasila berfungsi sebagai paradigma ilmu, artinya menjadi kerangka nilai, arah, dan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Ilmu tidak bersifat netral sepenuhnya, tetapi harus diarahkan agar bermanfaat bagi kemanusiaan, bangsa, dan negara, bukan sekadar untuk kepentingan pasar atau kekuasaan global.

Dalam konteks disiplin ilmu apa pun (hukum, teknik, ekonomi, sosial, pendidikan, teknologi, dan lain-lain), Pancasila menjadi:

Landasan filosofis (arah dan tujuan ilmu)

Landasan etis (batas moral pemanfaatan ilmu)

Landasan praksis (orientasi kebijakan dan penerapan ilmu).

2. Perincian Setiap Sila sebagai Kebijakan Ilmu dan Landasan Etika

a. Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa

Peran dalam ilmu: Ilmu dikembangkan dengan kesadaran moral dan tanggung jawab kepada Tuhan.

Landasan etika: Kejujuran akademik, integritas ilmiah, anti-plagiarisme, dan tidak menyalahgunakan teknologi.

Contoh: Pengembangan teknologi digital tidak digunakan untuk penipuan, peretasan, hoaks, atau eksploitasi manusia.

b. Sila 2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Peran dalam ilmu: IPTEK harus menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Landasan etika: Ilmu tidak boleh merugikan atau menindas manusia.

Contoh: Dalam bidang teknologi dan ekonomi, inovasi harus memperhatikan dampak sosial, seperti perlindungan data pribadi dan hak pekerja.

c. Sila 3: Persatuan Indonesia

Peran dalam ilmu: Ilmu harus memperkuat persatuan dan kepentingan nasional.

Landasan etika: Menghindari penyebaran teknologi dan informasi yang memecah belah bangsa.

Contoh: Pemanfaatan media sosial dan AI diarahkan untuk edukasi, literasi digital, dan penguatan identitas nasional.

d. Sila 4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Peran dalam ilmu: Ilmu dikembangkan secara demokratis dan partisipatif.

Landasan etika: Kebijakan IPTEK melibatkan publik dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Contoh: Perumusan kebijakan teknologi dan hukum berbasis riset dan musyawarah, bukan kepentingan elite semata.

e. Sila 5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Peran dalam ilmu: Hasil IPTEK harus dapat dirasakan secara merata.

Landasan etika: Menolak monopoli ilmu dan teknologi.

Contoh: Digitalisasi pendidikan dan layanan publik harus menjangkau daerah terpencil, bukan hanya kota besar.

3. Proses Pengembangan Ilmu di Tengah Persaingan Global

Di era globalisasi dan persaingan internasional:

Indonesia harus terbuka terhadap ilmu global, tetapi selektif dan kritis.

Pancasila menjadi filter nilai agar IPTEK tidak menggerus jati diri bangsa.

Ilmu dikembangkan melalui riset, inovasi, kolaborasi global, namun tetap berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

B. Harapan terhadap Model Pemimpin, Warganegara, dan Ilmuwan Pancasilais di Indonesia

1. Model Pemimpin Pancasilais

Pemimpin yang diharapkan adalah:

Berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab,

Menguasai IPTEK namun tetap berlandaskan nilai moral,

Mengambil kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, bukan kepentingan pribadi,

Mampu melindungi rakyat dari dampak negatif globalisasi dan teknologi.

2. Model Warganegara Pancasilais

Warganegara yang ideal:

Melek teknologi dan kritis terhadap informasi,

Menggunakan IPTEK secara bijak dan bertanggung jawab,

Menjunjung nilai toleransi, gotong royong, dan persatuan,

Tidak mudah terprovokasi hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme digital.

3. Model Ilmuwan Pancasilais

Ilmuwan yang diharapkan:

Mengembangkan ilmu untuk kemaslahatan umat,

etika akademik dan nilai kemanusiaan,

Tidak menjadikan ilmu semata alat komersial,

Berkontribusi pada penyelesaian masalah bangsa seperti kemiskinan, ketimpangan, dan krisis lingkungan.

Kesimpulan

Kemajuan IPTEK merupakan keniscayaan, namun arah dan dampaknya sangat ditentukan oleh nilai yang melandasinya. Pancasila menjadi kompas moral dan ideologis agar pengembangan ilmu di Indonesia tidak kehilangan arah. Dengan pemimpin, warganegara, dan ilmuwan yang Pancasilais, Indonesia dapat memanfaatkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai amanat UUD 1945.

NAMA : LUTFI PUSPITA SARI

NPM : 2515012061

KELAS : B

A. Tanggapan terhadap berita dan upaya mengantisipasi dampak negatif hoaks

Berita tersebut menunjukkan bahwa hoaks tidak hanya menyasar masyarakat awam, tetapi juga kalangan terdidik. Media sosial memperparah penyebaran hoaks karena sifatnya yang cepat, masif, dan berbasis emosi serta kesesuaian dengan keyakinan pribadi (confirmation bias). Hal ini berbahaya karena dapat memecah persatuan, menurunkan kualitas demokrasi, dan mengaburkan kebenaran.

Upaya mengantisipasi dampak negatif hoaks:

1. Meningkatkan literasi digital, khususnya kemampuan memverifikasi sumber, data, dan konteks informasi.
2. Tidak langsung menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya (cek fakta, bandingkan beberapa sumber).
3. Bersikap kritis dan rasional, tidak mengutamakan emosi atau preferensi politik.
4. Mengikuti kanal klarifikasi seperti Mafindo atau media kredibel.
5. Menanamkan etika bermedia sosial, bahwa kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab moral.

B. Pengaruh pengembangan IPTEK yang tidak sesuai nilai Pancasila di media sosial dan solusinya

Pengembangan IPTEK yang tidak berlandaskan nilai Pancasila menyebabkan media sosial menjadi alat:

• Penyebaran kebencian dan disinformasi (bertentangan dengan Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab),
• Polarisasi dan konflik sosial (bertentangan dengan Sila ke-3: Persatuan Indonesia),
• Manipulasi opini publik dan kepentingan politik sempit (bertentangan dengan Sila ke-4),
• Ketimpangan akses informasi dan dominasi pihak tertentu (bertentangan dengan Sila ke-5).

Solusi pengembangan IPTEK yang lebih baik:

1. Menjadikan Pancasila sebagai landasan etik IPTEK, bukan hanya aspek teknis.
2. Integrasi pendidikan karakter dan etika digital dalam pengembangan dan penggunaan teknologi.
3. Regulasi tegas dan adil terhadap penyebaran hoaks tanpa menghilangkan kebebasan berekspresi.
4. Mendorong konten edukatif dan persatuan, bukan sensasi dan provokasi.
5. Tanggung jawab moral para elite dan influencer sebagai teladan bermedia sosial.

C. Solusi sikap konsumerisme teknologi dari sudut pandang program studi/jurusan

Sikap konsumerisme membuat Indonesia hanya menjadi pasar, bukan produsen teknologi, sehingga bergantung pada negara lain yang lebih maju IPTEK-nya.

Solusi berdasarkan perspektif program studi/jurusan (umum dan adaptif):

1. Mendorong inovasi lokal sesuai bidang keilmuan (desain, teknik, hukum, ekonomi, pendidikan, dll.).
2. Mengembangkan teknologi berbasis kearifan lokal, bukan sekadar meniru produk luar.
3. Kolaborasi riset kampus–industri, agar ilmu tidak berhenti pada teori.
4. Menumbuhkan jiwa technopreneurship, menciptakan produk dan solusi, bukan hanya pengguna.
5. Mengedepankan nilai Pancasila, agar IPTEK tidak hanya canggih, tetapi juga berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kesimpulan

Hoaks dan media sosial menjadi ancaman serius ketika IPTEK berkembang tanpa nilai. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi kompas moral dalam pengembangan dan pemanfaatan IPTEK agar teknologi memperkuat persatuan, mencerdaskan bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan, bukan sebaliknya.

NAMA : LUTFI PUSPITA SARI

NPM : 2515012061

KELAS : B

1. Tema dan Tujuan Penulisan

Jurnal ini membahas pentingnya penegasan Pancasila sebagai dasar nilai, etika, dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia. Tujuan utama penulisan adalah menegaskan bahwa kemajuan IPTEK tidak boleh berjalan bebas nilai, melainkan harus berlandaskan Pancasila agar tetap berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan kepribadian bangsa.

2. Landasan Pemikiran

Penulis berpijak pada pandangan bahwa:

• Pancasila merupakan ideologi negara dan pandangan hidup bangsa.
• Nilai-nilai Pancasila bersifat meta-yuridis, yang kemudian harus dijabarkan dalam norma hukum dan kebijakan negara.
• IPTEK berkembang dalam ruang budaya, sehingga tidak dapat dipisahkan dari nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, pengembangan IPTEK yang tidak berlandaskan Pancasila berpotensi menimbulkan sekularisme, krisis moral, dan dehumanisasi, sebagaimana yang terjadi di Barat.

3. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai IPTEK

Pancasila diposisikan sebagai:

• Sistem nilai dasar yang menjadi kerangka berpikir
• Pedoman normatif bagi pengembangan ilmu
• Filter ideologis terhadap pengaruh global

Penulis menjelaskan bahwa pengembangan IPTEK di Indonesia harus:

1. Tidak bertentangan dengan nilai Pancasila
2. Menjadikan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan
3. Berakar pada budaya dan ideologi bangsa (indigenisasi ilmu)

4. Pancasila sebagai Sumber Etika dan Moral IPTEK

Setiap sila Pancasila dianalisis sebagai dasar etika IPTEK:

• Ketuhanan Yang Maha Esa: IPTEK harus dikembangkan dengan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral.
• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: IPTEK harus menjunjung martabat manusia dan kesejahteraan bersama.
• Persatuan Indonesia: IPTEK berfungsi memperkuat integrasi dan identitas nasional.
• Kerakyatan: Pengembangan IPTEK harus demokratis, partisipatif, dan terbuka terhadap kritik.
• Keadilan Sosial: Pemanfaatan IPTEK harus merata dan tidak memperlebar kesenjangan sosial.

5. Analisis Historis, Sosiologis, dan Politis

• Historis: Amanat pengembangan IPTEK tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
• Sosiologis: Masyarakat Indonesia memiliki kepekaan tinggi terhadap dampak kemanusiaan dan lingkungan dari IPTEK.
• Politis: Penegasan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK telah muncul dalam pidato tokoh nasional, namun belum terimplementasi secara konkret.

6. Kesimpulan Analitis

Jurnal ini menyimpulkan bahwa Pancasila harus ditegaskan sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK karena:

1. Kemajuan IPTEK berpotensi menimbulkan krisis nilai dan kemanusiaan
2. Dominasi IPTEK Barat dapat mengikis identitas bangsa
3. Pancasila mampu menjadi rambu etis dan normatif bagi IPTEK

Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai pengarah, pengendali, dan penyeimbang agar IPTEK berkembang demi kesejahteraan manusia dan bangsa Indonesia.