གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Adinda Putri Zahra

Nama: Adinda Putri Zahra
NPM: 2413031083

1. Perbandingan pendekatan tradisional fair value dengan pendekatan berbasis AI
Pendekatan konvensional dalam penilaian nilai wajar atau fair value yang mengandalkan penilaian manusia (seperti DCF) lebih unggul dalam hal representasi yang akurat dan keandalan karena asumsi yang jelas dan proses audit yang sederhana, tetapi kurang relevan dan lambat dalam menanggapi perubahan pasar secara langsung. Di sisi lain, metode yang berbasis AI (seperti yang diterapkan oleh PT Cerdas Digital) meningkatkan relevansi dan kemampuan perbandingan melalui analisis data besar dan konsistensi algoritma, menghasilkan penilaian yang cepat dan tepat; namun, masalah "kotak hitam" dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat mengganggu representasi yang akurat dan keandalan, serta berpotensi mengurangi kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

2. Implikasi epistemologis (sumber dan validitas pengetahuan akuntansi) dari penggunaan AI dalam penentuan fair value.
Penggunaan AI dalam penilaian fair value memicu pergeseran epistemologi signifikan dalam akuntansi, menggeser sumber pengetahuan dari yang rasional dan empiris human-centric (analisis ahli) menuju yang empiris data-centric melalui pemrosesan big data oleh algoritma induktif yang menghasilkan pengetahuan prediktif. Perubahan ini secara kritis mempertanyakan keabsahan pengetahuan karena karakteristik yang dimiliki oleh AI, yang menghalangi verifikasi independen dan keterbukaan, sehingga dapat mengurangi kepercayaan epistemik para pemangku kepentingan terhadap objektivitas "nilai wajar" yang dihasilkan, ini merupakan masalah yang sebanding dengan isu ketidakpastian dalam teori akuntansi meskipun AI memiliki potensi untuk meningkatkan keabsahan berkat akurasi statistik yang lebih baik jika data yang digunakan tidak terpengaruh oleh bias.

3. Strategi akuntabilitas dan pelaporan yang dapat memastikan bahwa pendekatan AI tetap sesuai dengan standar akuntansi internasional (IFRS 13).
Untuk memastikan bahwa penilaian nilai wajar yang berbasis AI tetap sejalan dengan prinsip IFRS 13, khususnya representasi yang akurat dan keterbukaan, PT Cerdas Digital harus menerapkan strategi akuntabilitas dan pelaporan yang menyeluruh. Strategi ini mencakup: pengembangan Framework Audit AI dengan menggunakan Explainable AI (XAI) seperti teknik SHAP untuk menjelaskan dan mendokumentasikan proses algoritma, guna memenuhi persyaratan pengungkapan IFRS 13 dan mengadopsi pendekatan semi-otomatis yang memerlukan penilaian dari manusia untuk memverifikasi rekomendasi AI, sekaligus melakukan validasi silang dan pengujian ulang terhadap data eksternal untuk memastikan keandalan data yang dapat diamati

གནས་བསྐྱོད་འདི་སྐབས་དོན་དང་བསྟུན་བལྟ།

Nama : Adinda Putri Zahra
NPM: 2413031083

1. Analisis penggunaan teknologi blokchain
Teknologi blockchain secara signifikan memperkuat prinsip-prinsip dasar teori akuntansi, yaitu reliabilitas dan transparansi, dalam praktik pelaporan keberlanjutan berlandaskan standar Global Reporting Initiative (GRI). Sebagai sistem ledger terdistribusi yang terdistribusi dan tidak dapat diubah, blockchain memastikan bahwa informasi mengenai keberlanjutan, seperti jejak karbon (GRI 305) dan sumber bahan baku, dicatat dalam urutan waktu yang akurat, tidak bisa dimanipulasi, serta diverifikasi oleh jaringan node. Dengan demikian, risiko penipuan dan kesalahan manusia dapat diminimalkan secara drastis, yang secara langsung meningkatkan ketepatan dan keandalan data (representasi yang sesuai). Selanjutnya, dengan akses data secara real-time dan terdesentralisasi, blockchain memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk memverifikasi klaim keberlanjutan secara mandiri, yang meningkatkan keterbukaan laporan dan mendukung prinsip inklusi pemangku kepentingan dalam GRI. Hal ini memungkinkan perusahaan seperti PT Hijau Lestari untuk membangun kepercayaan dengan para investor dan masyarakat umum.

2. Tantangan yang dihadapi PT Hijau Lestari
Implementasi teknologi blockchain untuk sustainability reporting menghadapi berbagai permasalahan regulasi yang serius, baik di dalam negeri maupun secara internasional. Di Indonesia, kurangnya regulasi yang jelas dari OJK atau KLHK untuk menganggap data blockchain sebagai alat bukti yang sah secara hukum, ditambah dengan tantangan dalam mematuhi UU ITE tentang perlindungan data pribadi, menciptakan ketidakpastian hukum dan kemungkinan adanya penolakan dari pihak regulator. Di tingkat global, masalah yang ada termasuk privasi data (terutama dengan regulasi seperti GDPR), tantangan interoperabilitas antar platform blockchain yang berbeda, serta ancaman keamanan siber (seperti risiko serangan 51%). Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital yang tidak merata dan biaya implementasi yang tinggi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, serta kekhawatiran mengenai ketergantungan berlebihan pada teknologi yang mereduksi peran verifikasi manusia (masalah etika), semakin memperlambat proses adopsi yang efisien oleh perusahaan seperti PT Hijau Lestari.

3. Rekomendasi strategis
Untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan blockchain bagi sustainability reporting PT Hijau Lestari, diperlukan pendekatan bertahap yang menekankan pada keandalan dan keterbukaan. Beberapa saran yang diberikan adalah: memulai dengan proyek percontohan yang menggunakan blockchain privat (contohnya Hyperledger) pada satu indikator tertentu (seperti emisi karbon) untuk mengurangi risiko terkait regulasi, bekerja sama dengan pihak regulator Indonesia (OJK/KLHK) dan auditor pihak ketiga sejak awal untuk memastikan kepatuhan, serta mengintegrasikan kontrak pintar untuk mengotomatiskan verifikasi data sesuai dengan standar GRI guna meningkatkan tingkat transparansi,dan mengimplementasikan arsitektur hibrida (blockchain dan basis data konvensional) yang didukung oleh kecerdasan buatan untuk analisis, dalam rangka mengatasi persoalan privasi dan kemampuan interoperabilitas, sambil menjaga kepatuhan terhadap standar keamanan (ISO 27001) dan melakukan penilaian etis serta analisis biaya-manfaat yang menyeluruh sebelum melakukan adopsi secara besar-besaran.

གནས་བསྐྱོད་འདི་སྐབས་དོན་དང་བསྟུན་བལྟ།

Nama: Adinda Putri Zahra
NPM: 2413031083

Analisis Kritis
1. Tantangan Penerapan Akuntansi Tradisonal
Penerapan teknologi otomatisasi dan blockchain secara signifikan menantang prinsip-prinsip akuntansi tradisonal karena ada pergeseran dari keputusan subjektif yang dibuat manusia ke pencatatan data yang tidak dapat diubah dan terdistribusi. Tantangan utama yang muncul adalah ketidakpastian dalam pengakuan dan pengukuran, di mana kecepatan serta otomatisasi dari AI dapat mengesampingkan konteks non-kuantitatif seperti risiko geopolitik dalam estimasi, sementara blockchain menyulitkan auditor tradisional dalam memverifikasi asal data. Di samping itu, kompleksitas global dan regulasi yang dipercepat oleh transaksi digital antar negara belum sepenuhnya diperhitungkan oleh standar internasional, seperti Basel III, sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan sistemik dan ketidakcocokan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi terhadap stabilitas laba, seperti yang terjadi pada dugaan penundaan pengakuan beban di PT Delta Finansial.
2. Peluang dan Risiko Manipulasi Informasi Akuntansi melalui Digitalisasi
Peluang yang ada menunjukkan bahwa Blockchain meningkatkan kejelasan dengan catatan yang tidak dapat diubah, yang memungkinkan pemeriksaan secara langsung oleh pihak luar, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dari manusia. AI bisa mengevaluasi volume data yang besar untuk hasil yang lebih tepat (misalnya, memperkirakan risiko kredit berdasarkan tren global), mempercepat proses pelaporan dan menekan biaya. Ini mendukung proses globalisasi dengan mempermudah transaksi lintas negara yang aman, seperti yang dilakukan oleh fintech PT Delta. Di sisi lain, manipulasi risiko berarti AI dapat diatur ulang lewat "penyetelan" algoritma untuk menghasilkan perkiraan yang menguntungkan, seperti penundaan pengakuan beban untuk menjaga stabilitas laba, sama seperti yang dilakukan dalam laporan PT Delta. Masalah ini menjadi lebih serius karena kurangnya kejelasan mengenai kode AI, yang membuatnya sulit untuk diaudit. Meskipun Blockchain dianggap aman, ia tetap rentan terhadap manipulasi awal (contohnya, input data yang salah) atau serangan siber yang dapat mengubah catatan.

Etika dan Transparansi:
1. Risiko Etika Ketika Estimasi dan Judgment Keuangan Digantikan oleh Algoritma AI
Perubahan dalam penilaian akuntansi dari manusia ke algoritma AI menghadirkan masalah etika yang signifikan karena dapat mengancam tanggung jawab dan keutuhan profesi. Ketergantungan kecerdasan buatan terhadap data masa lalu dapat mengulangi bias yang sudah ada dalam estimasi (contohnya, risiko kredit atau nilai tukar), sementara sifat algoritma yang sering tidak dapat dilihat atau dimengerti menyebabkan kurangnya transparansi dan mempersulit akuntan untuk memverifikasi keakuratan. Masalah ini bertentangan langsung dengan Kode Etik profesi akuntansi (seperti IFAC) yang mengharuskan kejujuran dan objektivitas, serta mendorong praktik "algoritma washing" di mana manajemen dapat menyalahgunakan tampak netralitas AI untuk membenarkan manipulasi, walaupun akuntan tetap akan bertanggung jawab secara etis atas kegagalan sistem meskipun mereka tidak mengendalikan kode program tersebut.
2. Cara Akuntan Profesional Menyikapi Tekanan untuk "Menyesuaikan" Hasil Laporan
Akuntan yang professional perlu menolak pengaruh manipulatif dengan menjadikan integritas dan objektivitas sebagai hal yang paling penting, sesuai dengan kode etik profesi (IAI/IFAC), yang dengan jelas melarang penyesuaian yang ditujukan untuk menipu atau mempercantik laporan. Pendekatan penanganan ini melibatkan pencatatan ketidaksepakatan dengan manajemen dan melaporkannya kepada Komite Audit atau pihak berwenang (seperti OJK di Indonesia) jika terdapat tekanan. Akuntan diwajibkan untuk menerapkan penilaian profesional agar setiap estimasi (termasuk yang dihasilkan oleh AI) didasarkan pada data yang layak, bukan untuk tujuan kosmetik seperti yang diduga pada PT Delta. Selanjutnya, akuntan harus mendorong transparansi sepenuhnya melalui pengungkapan penggunaan teknologi (AI dan blockchain) serta melakukan audit independen terhadap algoritma tersebut, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai penjaga integritas yang penting bagi kepercayaan investor.

Respon Strategis
1. Rekomendasi untuk Perusahaan dan Akuntan Publik dalam Audit dan Pengawasan Sistem Akuntansi Berbasis Teknologi Tinggi
Untuk menangani kompleksitas yang ditimbulkan oleh AI dan blockchain, perusahaan seperti PT Delta serta akuntan publik perlu mengadaptasi cara audit mereka dengan meningkatkan pengawasan internal dan manajemen teknologi informasi. Perusahaan harus rutin melaksanakan audit terhadap algoritma AI dan memastikan penerapan blockchain memiliki jejak audit yang handal, sedangkan auditor publik perlu menciptakan standar audit baru yang mencakup pengujian algoritma AI melalui simulasi dan analisis logika, serta memverifikasi data blockchain dengan alat forensik digital. Perubahan ini memerlukan kerja sama lintas disiplin dengan para ahli TI dan mendorong pelatihan auditor digital untuk memastikan pengawasan dan jaminan yang diberikan dapat mendeteksi ketidakwajaran serta mencegah potensi manipulasi sistematis yang bisa saja disengaja.
2. Apakah Standar Pelaporan Keuangan Saat Ini Cukup Adaptif?
Menurut pandangan saya standar yang ada saat ini, seperti IFRS dan GAAP, tidak sepenuhnya sesuai dengan kompleksitas finansial di era digital dan global. Meskipun telah mengalami perubahan (contohnya, IFRS 9 untuk instrumen keuangan dan IFRS 15 untuk pengakuan pendapatan), namun standar ini tetap berlandaskan pada penilaian manusia dan belum sepenuhnya mampu memasukkan penggunaan AI atau blockchain. Contohnya, IFRS tidak menyediakan pedoman yang jelas untuk pengakuan aset digital atau teknologi audit berbasis algoritma, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam transparansi dan keakuratan, seperti yang terlihat dalam kasus manipulasi estimasi di PT Delta.

གནས་བསྐྱོད་འདི་སྐབས་དོན་དང་བསྟུན་བལྟ།