Nama : Indah Rahma Alfiah
NPM : 2413031015

Jurnal di atas membahas perdebatan antara penggunaan biaya historis dan nilai wajar dalam pengukuran aset dan liabilitas dalam akuntansi keuangan, baik pada saat pengakuan awal maupun pada tanggal laporan posisi keuangan. Penulis menjelaskan bahwa IFRS semakin mendorong penggunaan nilai wajar karena dianggap lebih relevan dan mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, khususnya untuk instrumen keuangan dan aset tertentu.
Namun, jurnal ini juga menekankan bahwa penggunaan nilai wajar memiliki risiko reliabilitas, terutama untuk aset non-keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, karena penilaian sering bergantung pada estimasi dan asumsi subjektif. Dalam kondisi krisis keuangan, nilai wajar bahkan dapat memperbesar volatilitas laporan keuangan dan menimbulkan pengakuan keuntungan yang belum direalisasi.
Kesimpulannya, penulis menyatakan bahwa tidak ada satu metode pengukuran yang sepenuhnya sempurna. Pendekatan kombinasi antara nilai wajar dan pengukuran berbasis entitas (entity-specific measurement) dinilai lebih tepat, di mana nilai wajar lebih sesuai untuk instrumen keuangan, sedangkan biaya historis atau pengukuran berbasis entitas masih relevan untuk aset non-keuangan guna menjaga keandalan dan stabilitas informasi akuntansi.

Nama : Indah Rahma Alfiah
NPM : 2413031015

1. Evaluasi Kelebihan dan Kekurangan Nilai Wajar dibandingkan Biaya Historis pada Aset Tetap PT Nusantara Properti
Kelebihan penggunaan nilai wajar (fair value):
Penggunaan nilai wajar memberikan relevansi informasi yang lebih tinggi, khususnya bagi PT Nusantara Properti yang bergerak di sektor properti komersial. Nilai wajar mencerminkan kondisi pasar terkini sehingga investor dapat menilai posisi keuangan dan potensi ekonomi aset secara lebih realistis. Dalam pasar properti yang fluktuatif, metode ini mampu menampilkan kenaikan atau penurunan nilai aset yang tidak dapat ditunjukkan oleh biaya historis. Selain itu, nilai wajar meningkatkan keterbandingan internasional karena sejalan dengan praktik pelaporan berbasis IFRS.
Kekurangan penggunaan nilai wajar:
Kelemahan utama nilai wajar terletak pada tingkat subjektivitas yang tinggi, terutama jika penilaian didasarkan pada asumsi pasar dan model estimasi pihak ketiga. Hal ini dapat menurunkan keandalan (reliability) informasi, serta membuka ruang bagi bias manajemen atau praktik earnings management. Selain itu, biaya penilaian relatif mahal dan dapat menimbulkan volatilitas laporan keuangan yang signifikan, sehingga menyulitkan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja jangka panjang perusahaan.
Sebaliknya, biaya historis unggul dari sisi objektivitas dan verifiabilitas, tetapi kurang relevan karena tidak mencerminkan nilai ekonomi aset saat ini, terutama untuk aset properti yang nilainya cenderung meningkat seiring waktu.

2. Relevansi Nilai Wajar dalam Konteks Indonesia dan Standar Global (IFRS)
Dalam kerangka IFRS dan PSAK, tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pengambilan keputusan ekonomi. Penggunaan nilai wajar dapat meningkatkan relevansi informasi, khususnya bagi investor dan kreditur, karena mencerminkan kondisi pasar aktual.
Namun, dalam konteks Indonesia, tantangan muncul akibat:
Pasar properti yang belum sepenuhnya efisien dan transparan.
Keterbatasan data pembanding (observable inputs).
Variasi kualitas penilai independen.
Oleh karena itu, penggunaan nilai wajar baru dapat meningkatkan relevansi tanpa mengorbankan kualitas informasi apabila didukung oleh pengungkapan yang memadai, seperti metode penilaian, asumsi utama, tingkat hierarki nilai wajar, serta analisis sensitivitas. Tanpa pengungkapan yang kuat, nilai wajar berpotensi mengurangi keandalan laporan keuangan.

3. Rekomendasi Kebijakan sebagai Anggota DSAK IAI
Jika berperan sebagai anggota DSAK IAI, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah:
Pendekatan prinsip kehati-hatian (prudence)
Penggunaan nilai wajar tetap diperbolehkan untuk sektor properti, tetapi harus disertai pengungkapan risiko dan ketidakpastian estimasi secara transparan.
Penguatan persyaratan pengungkapan (disclosure requirements)
Perusahaan wajib mengungkapkan:
Dasar penilaian dan asumsi utama.
Sumber data pasar dan tingkat observabilitas.
Dampak perubahan asumsi terhadap nilai aset dan ekuitas.
Penerapan selektif dan konsisten
Nilai wajar disarankan digunakan terutama untuk aset properti investasi yang memang berorientasi pasar, sementara aset operasional tertentu dapat tetap menggunakan biaya historis jika nilai wajarnya sulit diukur secara andal.
Peningkatan kualitas profesi penilai dan pengawasan
Standar kompetensi dan independensi penilai harus diperkuat agar hasil penilaian lebih objektif dan dapat dipercaya.
Secara prinsip, kebijakan ini sejalan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevansi, representasi setia, keterbandingan, dan keterpahaman, sehingga penggunaan nilai wajar dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan integritas informasi akuntansi.

Nama : Indah Rahma Alfiah
NPM : 2413031015

Setelah menonton video “Reporting on SDGs”, saya memahami bahwa orientasi perusahaan saat ini tidak lagi semata-mata berfokus pada pencapaian laba, melainkan juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan diharapkan berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui kontribusi nyata, seperti pengelolaan lingkungan yang lebih baik, pemanfaatan energi terbarukan, serta penciptaan kesempatan kerja yang berkelanjutan. SDGs berfungsi sebagai kerangka acuan global yang membantu perusahaan menyelaraskan strategi bisnisnya dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan secara lebih luas. Melalui keterkaitan tersebut, perusahaan dapat menunjukkan bahwa keberhasilannya tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan.
Video tersebut juga menekankan bahwa pelaporan SDGs perlu disusun dengan cara yang jelas, relevan, dan mudah dipahami. Prosesnya dimulai dari identifikasi tujuan SDGs yang paling berkaitan dengan aktivitas inti perusahaan, kemudian menentukan indikator kinerja yang terukur, serta mengomunikasikan capaian dan progresnya secara terbuka kepada para pemangku kepentingan. Menurut pandangan saya, pendekatan ini membuat pelaporan menjadi lebih kredibel karena tidak hanya menonjolkan pencapaian, tetapi juga mengungkapkan keterbatasan dan tantangan yang dihadapi. Dengan transparansi seperti ini, perusahaan dapat memperkuat kepercayaan publik dan menegaskan komitmen jangka panjangnya terhadap keberlanjutan.

Nama : Indah Rahma Alfiah
NPM : 2413031015

1. Tantangan Utama PT Sumber Hijau dalam Ekspansi Bisnis Berbasis Keberlanjutan dan Pelaporan SDGs
Tantangan utama PT Sumber Hijau terletak pada menyelaraskan tujuan ekspansi bisnis dengan prinsip keberlanjutan yang menuntut keseimbangan antara kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekspansi sering kali membutuhkan peningkatan produksi dan eksploitasi sumber daya, yang berpotensi bertentangan dengan komitmen terhadap pengurangan emisi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
Selain itu, perusahaan menghadapi tantangan dalam pelaporan SDGs, khususnya terkait keterbatasan standar akuntansi keuangan konvensional yang belum sepenuhnya mengakomodasi pengungkapan ESG (Environmental, Social, and Governance). Tantangan lain mencakup:
Kesulitan pengukuran dampak sosial dan lingkungan secara kuantitatif.
Biaya implementasi sistem pelaporan keberlanjutan.
Kesiapan sumber daya manusia dan sistem informasi.
Tekanan dari pemangku kepentingan global yang menuntut transparansi lebih tinggi dibandingkan standar lokal.

2. Pendekatan Teori Akuntansi Positif dan Normatif dalam Memahami Pelaporan Keuangan
Teori Akuntansi Positif digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa PT Sumber Hijau menyusun pelaporan keuangan dan keberlanjutan dengan cara tertentu. Dalam konteks ini, perusahaan cenderung menyesuaikan pengungkapan SDGs untuk:
Mengurangi tekanan regulator dan investor.
Meningkatkan reputasi perusahaan.
Meminimalkan biaya politik dan risiko legitimasi.
Sementara itu, Teori Akuntansi Normatif berfokus pada bagaimana seharusnya pelaporan dilakukan. Teori ini menekankan bahwa PT Sumber Hijau seharusnya tidak hanya mengejar kepatuhan minimum, tetapi juga menyusun laporan yang mencerminkan tanggung jawab etis terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif normatif, pelaporan SDGs dipandang sebagai kewajiban moral untuk menunjukkan kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.
Kombinasi kedua pendekatan ini membantu memahami kesenjangan antara praktik pelaporan saat ini dan praktik ideal yang diharapkan oleh pemangku kepentingan
3. Integrasi Pelaporan SDGs ke dalam Laporan Keuangan di Tengah Keterbatasan PSAK
Meskipun PSAK belum sepenuhnya mengatur pelaporan ESG, PT Sumber Hijau tetap dapat mengintegrasikan pelaporan SDGs melalui beberapa pendekatan berikut:
Sustainability Report terpisah
Mengacu pada standar GRI (Global Reporting Initiative) untuk mengungkap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara sistematis, serta memetakan kontribusi perusahaan terhadap tujuan SDGs.
Integrated Reporting ()
Menggunakan kerangka kerja International Integrated Reporting Council (IIRC) untuk menghubungkan kinerja keuangan dengan modal non-keuangan (modal sosial, lingkungan, dan manusia).
Pengungkapan Tambahan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
Mengungkap risiko dan peluang terkait ESG, komitmen keberlanjutan, serta belanja lingkungan dan sosial yang relevan secara material.
Referensi Standar Internasional
Mengadopsi IFRS Sustainability Disclosure Standards (ISSB – IFRS S1 & S2) sebagai pelengkap PSAK, khususnya untuk kebutuhan investor global.
Penerapannya dilakukan secara bertahap dengan memastikan konsistensi data, relevansi material, dan keterkaitan dengan strategi bisnis perusahaan.

4. Penyusunan Narasi Pelaporan Kemiskinan untuk Pemangku Kepentingan Lokal dan Global
Sebagai akuntan yang bertanggung jawab dalam pelaporan kemiskinan, pendekatan narasi yang disarankan adalah narasi berbasis dampak (impact-based narrative). Narasi ini harus:
Menjelaskan konteks lokal, seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasional.
Mengaitkan program perusahaan (misalnya pemberdayaan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pelatihan keterampilan) dengan SDG 1 (No Poverty) dan SDG terkait lainnya.
Menyajikan kombinasi data kuantitatif (jumlah penerima manfaat, dana yang dialokasikan, hasil program) dan cerita kualitatif (testimoni masyarakat, perubahan kondisi sosial).
Menggunakan bahasa yang transparan, tidak defensif, dan menghindari kesan greenwashing atau social washing.
Dengan pendekatan ini, laporan PT Sumber Hijau dapat memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan lokal yang menuntut dampak nyata, sekaligus memenuhi standar global yang menekankan akuntabilitas, keterbandingan, dan transparansi.

Nama : Indah Rahma Alfiah
NPM : 2413031015

Jurnal 1
Jurnal ini menyoroti bahwa implementasi XBRL di sektor keuangan Yordania berkontribusi signifikan dalam meningkatkan keterbukaan dan efisiensi pelaporan keuangan berbasis digital. Standarisasi data melalui XBRL memungkinkan informasi keuangan diproses secara lebih sistematis, mempercepat penyampaian laporan, serta meminimalkan asimetri informasi antar pemangku kepentingan. Menurut pandangan saya, penerapan XBRL merupakan kebijakan yang tepat bagi negara berkembang untuk membangun sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan dan kredibel. Walaupun masih terdapat kendala terkait infrastruktur teknologi dan kompetensi sumber daya manusia, penerapan XBRL secara konsisten berpotensi besar meningkatkan kualitas dan keandalan informasi keuangan.

Jurnal 2
Jurnal ini membahas pengaruh adopsi XBRL terhadap penurunan biaya ekuitas pada perusahaan terbuka di Indonesia. Berdasarkan penelitian terhadap 59 perusahaan, hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan XBRL mampu menekan biaya ekuitas melalui peningkatan transparansi, kualitas, dan keterbandingan laporan keuangan. Selain itu, XBRL membantu investor dalam mengakses dan menganalisis informasi secara lebih efisien. Menurut saya, penerapan XBRL merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor dan mendorong praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik. Namun demikian, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kesiapan regulasi, sistem teknologi yang memadai, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar manfaat XBRL dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pelaku pasar.