Kiriman dibuat oleh Lulu Tauziah Putri

LULU TAUZIAH PUTRI
2456031037
MANDIRI A
ILMU KOMUNIKASI

Video berjudul "Ketahanan Nasional - Pendidikan Kewarganegaraan" menjelaskan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketahanan ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Adapun tujuan ketahanan nasional adalah menjaga keutuhan negara, persatuan, dan kesejahteraan masyarakatnya.
Selain itu, adapula ancaman terhadap ketahanan nasional, hal ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Ancaman Trigatra meliputi ancaman fisik seperti kondisi geografis, sumber daya alam, dan jumlah serta kemampuan penduduk, Sedangkan ancaman Pancagatra mencakup ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. 
Menurut pendapat saya, pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting untuk membangun kesadaran generasi mendatang dan pentingnya menjaga ketahanan nasional. Karena kesadaran inilah generasi muda akan lebih mampu aktif berpartisipasi dalam menjaga stabilitas politik juga melestarikan budaya yang kita punya kedepannya.




Nama : Lulu Tauziah Putri 

NPM : 2456031037

Kelas : Mandiri A

Prodi : Ilmu Komunikasi


A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan memberikan analisis Anda secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?


Dalam artikel tersebut, hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang diberikan kepada manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dihargai dan dilindungi. Penegakan HAM menjadi tugas bersama, tidak hanya aparat hukum tetapi juga masyarakat. Namun pelanggaran HAM seperti pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, dan diskriminasi terus terjadi di Indonesia. Karena banyaknya pelanggaran yang terjadi dan kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat tentang HAM, penegakan hukum terkait HAM seringkali tidak memuaskan karena masyarakat aparat kurang peduli dan putusan pengadilan. 



B. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?


Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini 

Implementasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan untuk sepenuhnya mengadopsi Pancasila dan UUD 1945, khususnya terkait penegakan hak asasi manusia dan musyawarah mufakat. Masih terdapat situasi di mana hak asasi manusia yang dipatuhi dan prosedur demokrasi belum sepenuhnya memberikan makna bagi masyarakat pada umumnya. Namun upaya terus dilakukan untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan menegakkan hak asasi manusia agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih terjamin dan adil.



C. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? 


Prinsip Demokrasi Indonesia yang Berke-Tuhanan Yang Maha Esa 

Dasar demokrasi Indonesia diatur berdasarkan Pancasila, khususnya pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang menjamin penerapan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan, diri sendiri, masyarakat, dan negara. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan konteks, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Prinsip ini menyatukan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pelaksanaan demokrasi, menjadikan demokrasi Indonesia bukan sekedar metode politik tetapi juga memuat nilai-nilai etis dan keagamaan.


D. Bagaimana sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? 


Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Suara Rakyat, Sikap kritis diperlukan terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat dan mencederai prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat secara nyata. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus diperkuat agar wakil rakyat benar-benar mewakili aspirasi masyarakat



E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang dicabut dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah menerapkan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? 


Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik Berbasis Tradisi atau Agama

Kekuasaan kharismatik yang dicabut dari tradisi atau agama dapat berbahaya apabila digunakan untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas, bahkan memberikan rakyat sebagai tumbal. Hal ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang menuntut penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu. Dalam demokrasi modern, kekuasaan semacam ini harus membatasi ketat agar tidak menyalahgunakan pengaruhnya dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip demokrasi yang adil dan memaafkan.

Lulu Tauziah Putri
2456031037
MANDIRI A

Jurnal ini membahas bagaimana pelaksanaan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya nilai-nilai sila Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan. Meskipun pemilihan umum daerah merupakan bentuk demokrasi langsung yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin secara langsung, dalam praktiknya masih banyak kendala, seperti rendahnya partisipasi pemilih, peran partai politik yang kurang mencerminkan nilai demokrasi, dan biaya politik yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat daerah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang diamanatkan oleh sila keempat.

Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya memperkuat nilai demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan pemilu daerah agar tercipta pemerintahan yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan mengurangi konflik sosial. Penulis menyarankan agar sistem pemilu dan peran partai politik diperbaiki dengan mengedepankan transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan integritas penyelenggara pemilu. Dengan demikian, pemilu daerah dapat menjadi wujud nyata demokrasi Pancasila yang berasaskan musyawarah dan perwakilan rakyat, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi.
Lulu Tauziah Putri
2456031037
MANDIRI A

Jurnal ini membahas bagaimana demokrasi dalam pemilihan umum daerah mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah dan perwakilan rakyat. Pemilu langsung lebih partisipatif tapi mahal dan rumit, sedangkan pemilu melalui DPRD lebih efisien namun berisiko mengurangi representasi rakyat. Kualitas demokrasi tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan integritas penyelenggara. Untuk itu, sistem pemilu perlu diperkuat agar sesuai dengan nilai musyawarah dan memastikan pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.