MKU PKN ILMU Komunikasi Fisip Genap 2025 A

nama : syafa nadila fortuna
npm : 2455031007
kelas : Man A

menurut saya jurnal ini membahas dinamika politik menjelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia, yang untuk pertama kalinya menyatukan pemilu legislatif dan presiden isu isu nya di antaranya penguatan sistem presidensial, mobilisasi perempuan, populisme, demokrasi dan pilpres 2019, dll .jurnal ini mengkritisi tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia dan menyerukan perlunya pembenahan aktor politik, partai, birokrasi, serta peningkatan kepercayaan publik untuk mendukung demokrasi yang lebih substansial dan inklusif.

Nama : Lelyta Anggraini
NPM : 2416031058
Kelas : Reguler B

Analisis Jurnal Politik : Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019
By : R. Siti Zuhro (2019)
Penelitin jurnal ini membahas tentang kosolidasi dalam pemilu president tahun 2019. Pilpres yang belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan public. Pada saat pengumuman rekapitulasi KPU. Satu kadidat menolak hasil pemilu. Dan Sekarang MK menjadi penentu hasil akhir.

Pembangunan demokrasi Indonesia dilihat dari pilpres mengalami banyak masalah, karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi factor penguat kosolidasi belum terbentuk dengan efektif. Dengan munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi. Deskriptif memberikan Gambaran mengenai pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2019.

Meningkatnya partisipasi politik masyrakat pada tahu 2019, pilar-pilar demokrasi belum sepenuhnya efektif dalam memperkuat kosolidasi demokrasi. Termasuk pada kerusuhan tersebut. Penolakan hasil salah satu kandidat, menunjukan masih adanya masalah dalam demokrasi di Indonesia.
Meningkatnya partisipasi politik tahun 2019, bukan berarti masih terhindar dari rentan terhadap konflik yang ada terutama kepercayaan public. Perlu adanya penguatan demokrasi Indonesia secara menyeluruh.

Nama: Nurul Ainah Novila Zahra
NPM: 2416031102
Kelas: Reguler D

Jurnal Penelitian Politik P2Politik-LIPI adalah wadah diskusi mengenai isu-isu strategis dalam politik nasional, lokal, dan internasional, termasuk demokratisasi, pemilu, konflik, otonomi daerah, pertahanan, politik luar negeri, dunia Islam, dan isu strategis lainnya bagi Indonesia. Sebagai lembaga penelitian pemerintah, P2Politik-LIPI menghadapi tantangan untuk menghasilkan kajian unggul yang relevan secara akademik dan memberikan arah bagi masyarakat dalam membangun Indonesia yang rasional, adil, dan demokratis. Kajian-kajiannya tidak hanya berorientasi pada kebijakan praktis, tetapi juga pada pengembangan ilmu sosial, khususnya konsep dan teori baru dalam ilmu politik.

Edisi jurnal ini menyoroti Pemilu Serentak 2019 dengan berbagai perspektif. Artikel-artikel membahas penguatan sistem presidensial, mobilisasi perempuan melalui narasi simbolik, netralitas Polri, transformasi populisme, tantangan demokrasi dalam pemilu presiden, dan dimensi politik dalam sastra lisan pesantren. Selain itu, terdapat ulasan buku tentang penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca-reformasi.

Secara khusus, artikel "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019, menyoroti masalah dalam pembangunan demokrasi Indonesia dan perlunya pilar-pilar demokrasi yang lebih efektif. Pemilu 2019 dinilai belum menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik atau membangun kepercayaan publik, yang terlihat dari kerusuhan sosial pasca-pemilu dan penolakan hasil oleh salah satu kandidat, sehingga Mahkamah Konstitusi menjadi penentu akhir.

NAMA : SALSABILA INDIANA PUTRI
NPM : 2466031011
KELAS : MANDIRI A

Berdasarkan hasil analis saya sendiri, jurnal ini membahas tentang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang merupakan pemilu kelima di Indonesia dalam era transisi demokrasi.Jurnal ini menekankan pentingnya memahami dinamika sosial politik untuk menghadapi pemilu.  Jurnal ini menekankan pentingnya memahami dinamika sosial politik untuk menghadapi pemilu. Penelitian ini menyoroti pentingnya kesiapan semua pemangku kepentingan dalam berbagai bidang, seperti politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya, untuk memastikan pemilu berjalan lancar dan demokratis serta penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses pemilu. Jadi, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik di kalangan generasi muda.

NAMA: MUHAMMAD IRFAN ZAKY RAMADHAN
NPM: 2456031016
KELAS: MANDIRI B

Dalam jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro, dijelasin gimana ribetnya demokrasi di Indonesia, khususnya pas Pemilu 2019. Walaupun udah beberapa kali nyobain sistem pemilu langsung, ternyata demokrasi kita tuh masih belum mateng. Masih banyak banget masalah yang muncul kayak polarisasi masyarakat, politisasi agama, dan makin rendahnya kepercayaan orang-orang ke sistem dan lembaga negara. Bahkan, waktu hasil pilpres diumumin, situasi malah makin panas karena dua kandidat saling klaim menang, dan akhirnya Mahkamah Konstitusi yang harus turun tangan buat nentuin pemenangnya.

Selain itu, partai politik juga nggak kalah bikin pusing. Bukannya nyiapin kader yang mumpuni, mereka malah sering ngandelin selebriti buat cari suara. Jadi kayak nggak serius gitu, cuma mikirin menang doang tapi lupa tujuan politik yang sebenernya. Belum lagi masalah birokrasi yang suka ditarik-tarik ke politik. Banyak ASN dan pejabat yang nggak netral, malah ikut cawe-cawe dalam kampanye dan bikin makin gak percaya publik ke pemerintah.

Intinya, menurut jurnal ini, demokrasi kita tuh masih sering cuma formalitas doang Kayak ya udah, yang penting ada pemilu, tapi nilai-nilai penting kayak keadilan, keterbukaan, dan partisipasi publik yang beneran, itu masih kurang banget. Kalau semua pihak dari pemerintah, partai, sampai masyarakat nggak serius ngebangun demokrasi yang sehat, ya bakal susah buat Indonesia bener-bener jadi negara demokrasi yang kuat dan stabil.

Nama : Nadia Azzahra
Npm : 2456031005
Kelas : Mandiri A

Tantangan yang dihadapi demokrasi selama Pemilu Presiden 2019 dibahas dalam jurnal ini. Penulis berpendapat bahwa demokrasi Indonesia masih mengalami banyak masalah. Selain itu, pendalaman demokrasi belum mencapai tingkat yang memuaskan karena pilar-pilar demokrasi belum berfungsi dengan baik. Ketika hasil rekapitulasi pilpres 2019 diumumkan oleh KPU, terjadi kerusuhan sosial setelah kedua kandidat mengklaim sebagai pemenang. Ini menunjukkan bahwa pilpres 2019 tidak menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan kepercayaan publik. Akibatnya, MK menjadi penentu akhir hasil pilpres karena kedua kandidat mengklaim sebagai pemenang.

Nama : Angelina Sarputri
NPM : 2416031078
Kelas : Reguler D

Analisis saya pada Jurnal Penelitian Politik Vol. 16 No. 1 Juni 2019 membahas berbagai dinamika sosial dan politik yang terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Pada jurnal ini jelaskan bahwa pemilu serentak di mana pemilihan presiden dan legislatif dilakukan bersamaan dan dianggap mampu memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan membuat jalannya pemerintahan menjadi lebih stabil. Selain itu, dalam jurnal ini juga menyoroti bagaimana peran perempuan semakin penting dalam politik, terutama melalui narasi simbolik seperti “Emak-Emak” dan “Ibu Bangsa” yang digunakan untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat.

Selain soal penguatan sistem pemerintahan dan peran perempuan, jurnal ini juga membahas pentingnya netralitas Polri selama proses pemilu agar pelaksanaan pemilu tetap adil dan damai. Fenomena populisme juga turut diulas, di mana strategi mengatasnamakan rakyat kecil sering digunakan untuk meraih dukungan politik. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan politik menjelang pemilu semakin dinamis dan penuh tantangan, baik dari sisi strategi kampanye maupun potensi konflik antar pendukung.

Inti dalam jurnal ini adalah memberikan gambaran bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa banyak perubahan positif bagi demokrasi Indonesia, seperti meningkatnya partisipasi masyarakat dan penguatan sistem politik. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, misalnya menjaga netralitas aparat, mencegah politik identitas yang berlebihan, serta memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat agar demokrasi semakin matang dan berkualitas.

Nama: Asyifa Sakinah
NPM: 2416031010
Kelas: Reguler B

Jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro membahas tantangan demokrasi Indonesia dalam
Pemilu 2019. Walau pemilu berjalan rutin, demokrasi masih sebatas formalitas dan belum menghasilkan pemerintahan yang efektif atau memperkuat kepercayaan publik.Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa meskipun Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan pemilu sejak era Reformasi, kualitas demokrasi yang diharapkan belum juga tercapai. Demokrasi yang dijalankan masih bersifat prosedural, artinya lebih menekankan pada rutinitas pemilu lima tahunan, bukan pada pendalaman nilai-nilai demokrasi seperti pemerintahan yang efektif, perlindungan hak asasi manusia, dan kepercayaan publik terhadap negara.

Pemilu 2019 memperlihatkan polarisasi sosial yang tajam, penggunaan agama sebagai alat politik, serta maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang memperburuk suasana.Partai politik dinilai gagal menjalankan fungsinya dengan baik. Mereka lebih mengandalkan popularitas selebriti daripada kaderisasi yang serius. Selain itu, birokrasi yang seharusnya netral malah banyak terlibat politik praktis, merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Jurnal ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh. Untuk memperbaikinya, diperlukan kerja sama seluruh elemen bangsa untuk membangun demokrasi yang lebih substansial, adil, dan berpihak pada rakyat.

Nama: Girly Ayu Pertiwi
Npm: 2456031013
Kelas: Mandiri A

Jurnal ini membahas tantangan demokrasi dalam Pemilu Presiden 2019 yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih belum berjalan secara substansial. Meskipun pemilu rutin digelar, kualitasnya belum maksimal karena masih banyak masalah, seperti konflik sosial setelah hasil pemilu diumumkan dan polarisasi masyarakat yang makin tajam. Pilar demokrasi seperti partai politik, media, dan birokrasi belum berfungsi optimal—misalnya partai yang lemah dalam kaderisasi dan lebih mengejar kekuasaan.

Selain itu, politisasi identitas agama dan ketidaknetralan birokrasi juga memperburuk situasi. ASN dan pejabat publik ikut kampanye, sementara kedua kubu capres saling berebut dukungan umat, yang justru memecah masyarakat. Jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih sebatas prosedural, belum mampu membentuk pemerintahan yang efektif dan dipercaya. Perlu kerja sama semua pihak agar demokrasi bisa tumbuh lebih sehat dan berkualitas.

Nama : Zahira Rossa Amalia
NPM : 2416031096
Kelas : Reguler D

Analisis saya dari jurnal yang membahas terkait Pemilu 2019 adalah, demokrasi di Indonesia masih belum berjalan secara ideal. Walaupun pemilu rutin dilaksanakan, tetapi banyak persoalan yang muncul, seperti polarisasi masyarakat, politisasi agama, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem politik. Hal ini menunjukkan demokrasi kita masih cenderung prosedural dan belum menyentuh nilai nilai substansi seperti keadilan dan keterbukaan. Selain itu, partai politik belum menjalankan peran strategisnya dengan baik., banyak yang lebih fokus pada elektabilitas lewat tokoh populer atas artis artis populer daripada membangun kader yang berkualitas dan paham. Birokrasi juga kurang netral, dan terlibat dalam praktik politik praktis yang merusak kepercayaan publik.
Tetapi diluar dari itu, ada sisi positif dari Pemilu 2019, seperti meningkatnya partisipasi masyarakat dan munculnya peran simbolik perempuan dalam politik, tapi tetap tidak bisa menutupi tantangan terbesar yaitu bagaimana semua pihak bisa serius membangun demokrasi yang sehat, adil, dan berpihak pada rakyat.

NAMA : HAFSHAH KHAIRUNNISA

NPM : 2416031106

KELAS : REGULER D

Jurnal ini berisikan mengenai isu seputar demokrasi yang ada kaitannya dengan pemilu pada 2019. Pada pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada 2019 ini menjadi ajang uji coba dalam sistem presidensial, penerapan demokrasi yang ada pun belum maksimal karena salah satunya disebabkan oleh kepercayaan publik yang lemah. Adapun penilaian terhadap partai politik dikatakan gagal dalam menjalankan fungsi kaderisasi karena menggunakan selebritas sebagai "kunci" dalam pemilihan. Dan diharapkan agar menjadikan demokrasi menjadi lebih substansial bukan secara sistem yang prosedural.

Muhammad Eki Gilang Ramadhan
2456031008
Mandiri B

Dalam analisis saya terhadap jurnal ini, pembahasan utamanya berfokus pada dinamika konsolidasi demokrasi dalam Pemilu Presiden 2019. Meskipun tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami peningkatan, pemilu tersebut belum sepenuhnya berhasil menciptakan suksesi kepemimpinan yang baik, apalagi membangun kepercayaan publik yang kuat. Hal ini terlihat jelas saat salah satu kandidat menolak hasil rekapitulasi suara yang diumumkan oleh KPU, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjadi penentu akhir dalam sengketa hasil pemilu.

Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Pilar-pilar demokrasi yang seharusnya menjadi fondasi penguat konsolidasi belum berfungsi secara efektif. Ini dapat dilihat dari munculnya kerusuhan sosial pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara, yang menandakan masih rapuhnya sistem demokrasi kita.

Saya juga melihat bahwa meningkatnya partisipasi politik tidak selalu berarti bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Tanpa adanya kepercayaan publik yang kuat dan struktur demokrasi yang kokoh, partisipasi tinggi justru bisa memunculkan konflik. Oleh karena itu, menurut saya, penguatan demokrasi Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya melalui proses elektoral, tetapi juga melalui pembenahan institusi, edukasi politik masyarakat, serta penguatan supremasi hukum.

fajar aulia putri
2416031034
Reguler B

jurnal ini ngebahas gimana kondisi demokrasi Indonesia lewat kacamata pemilu presiden 2019. Meskipun Indonesia udah masuk era reformasi dan dianggap negara demokrasi ke-4 terbesar di dunia, nyatanya dalam prakteknya masi banyak banget masalah. Dari cara masyarakat ikut berpolitik, sampai kelakuan elit-elit politiknya, semuanya masih punya celah.
seperti pendalaman demokrasi yg belum maksimal, pilpres 2019 belum bisa bikin pergantian pemimpin yang benar-benar baik, pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, masyarakat sipil, dan media masih kurang berfungsi optimal, dan masyarakat belum sepenuhnya percaya sama hasil pemilu, buktinya aja ada kerusuhan 22 Mei.
lalu juga politisasi identitas, kedua kubu capres (Jokowi & Prabowo) sama-sama pakai isu agama buat cari dukungan, kayak rebutan suara umat Islam, contohnya ada "ijtima ulama" yang dukung Prabowo, dan Jokowi gandeng Ma’ruf Amin buat ngimbangin.
terus partai politik gagal bikin kader, banyak partai justru nyalonin artis-artis buat jadi caleg, cuma biar dapat suara, bukan karena mereka kompeten serta kampanye partai banyak yang cuma formalitas, kurang ngebahas isu penting buat rakyat.
dan juga politisasi birokrasi, banyak pejabat atau ASN yang ditarik-tarik buat dukung salah satu capres, Ini bikin netralitas pemerintah jadi dipertanyakan.
dan yang terakhir kurangnya kepercayaan publik, rakyat jadi makin nggak percaya sama KPU, partai politik, bahkan institusi hukum, dan demokrasi jadi rawan konflik kalau semua pihak nggak profesional.

singkatnya jurnal ini ngebahas demokrasi kita udah maju, tapi masih banyak dramanya. pilpres 2019 jadi bukti bahwa politik kita belum dewasa. Banyak pihak yang masih mikirin kepentingan sendiri, bukan rakyat. Harusnya semua elemen bangsa bisa kerja bareng biar pemilu kita lebih damai, adil, dan bikin rakyat sejahtera.

nama jeand petra gigabyte
kelas: reg b
npm: 2416031014

dari analisis terbut adalah 2Politik-LIPI adalah wadah diskusi mengenai isu-isu strategis dalam politik nasional, lokal, dan internasional, termasuk demokratisasi, pemilu, konflik, otonomi daerah, pertahanan, politik luar negeri, dunia Islam, dan isu strategis lainnya bagi Indonesia. Sebagai lembaga penelitian pemerintah, Adapun penilaian terhadap partai politik dikatakan gagal dalam menjalankan fungsi kaderisasi karena menggunakan selebritas sebagai "kunci" dalam pemilihan. Dan diharapkan agar menjadikan demokrasi menjadi lebih substansial bukan secara sistem yang prosedural

NAMA: Aqiila Nadya Alsinta
NPM: 2416031016
KELAS: Regular B

Proses demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama pada Pemilu 2019, meskipun sistem pemilu langsung telah beberapa kali digunakan. Berbagai masalah, termasuk politisasi agama, polarisasi masyarakat, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan lembaga negara, masih ada. Ketika hasil pemilihan presiden diumumkan, ketegangan politik meningkat. Karena keadaan ini, Mahkamah Konstitusi harus turun tangan untuk menentukan pemenang, menunjukkan betapa tidak stabilnya proses demokrasi di masa itu. Selain itu, partai politik juga menimbulkan masalah. Banyak partai bergantung pada popularitas selebriti untuk mendapatkan suara daripada membentuk kader yang berkualitas dan berintegritas. Akibatnya, politik terkesan hanya berfokus pada kemenangan, tanpa mempertimbangkan tujuan politik sebenarnya.

NAMA : SARAH RAHMALIA
NPM : 2416031052
KELAS : REGULER B

Berdasarkan Jurnal Penelitian Politik Vol. 16, No. 1, Juni 2019, jurnal ini berfungsi sebagai platform untuk berbagi pandangan mengenai isu-isu strategis dalam bidang politik, baik di tingkat nasional, lokal, maupun internasional. Dalam edisi ini, terdapat enam artikel yang mendiskusikan topik terkait isu elektoral, termasuk dinamika koalisi, mobilisasi perempuan, dan netralitas Polri.

Jurnal ini menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi dan belum berjalan dengan teratur, karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi secara efektif dan optimal. Tantangan dalam pendalaman demokrasi semakin meningkat, terutama ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum masih kurang memadai. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap netralitas birokrasi, penyelenggara pemilu, dan institusi penegak hukum cukup rendah.

Redaksi berharap bahwa jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi diskusi dan kajian mengenai isu serta dinamika sosial politik menjelang pemilu 2019.

NAMA : DESY ROSANTA SIMAMORA
NPM : 2456031023
KELAS : MANDIRI A

Menurut saya, Jurnal Penelitian Politik Vol. 16, No. 1, Juni 2019 menyajikan analisis yang mendalam mengenai dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Setiap artikel dalam jurnal ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang tantangan dan perkembangan yang terjadi dalam konteks pemilu.

Artikel pertama membahas penguatan sistem presidensial dalam pemilu serentak, menganalisis dampak pemilu terhadap stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan, serta hubungan antara eksekutif dan legislatif. Penulis menekankan pentingnya sistem presidensial yang kuat untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan politik.

Selanjutnya, artikel mengenai mobilisasi perempuan melalui narasi simbolik 'Emak-Emak dan Ibu Bangsa' mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Penulis menunjukkan bagaimana narasi ini tidak hanya menarik dukungan pemilih perempuan, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik.Penulis menggarisbawahi pentingnya netralitas Polri untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pemilih dan mencegah potensi konflik.

Selain itu, artikel tentang populisme di Indonesia kontemporer membahas fenomena populisme yang berkembang, serta dampaknya terhadap kontestasi politik dan strategi kandidat dalam menarik dukungan. Penulis menganalisis bagaimana populisme dapat memengaruhi dinamika politik dan menciptakan polarisasi di kalangan pemilih.Jurnal ini juga mengkaji kondisi demokrasi di Indonesia menjelang pemilu presiden, dengan fokus pada tantangan seperti polarisasi politik dan disinformasi yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Penulis juga menekankan perlunya upaya untuk meningkatkan literasi politik di masyarakat agar pemilih dapat membuat keputusan yang lebih informasional.

NAMA: Dhea Ranisa
NPM: 2416031036
KELAS: Reguler B

Fokus utama adalah pada pemilu serentak 2019 di Indonesia, yang merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan anggota legislatif dilakukan bersamaan.Pemilu serentak 2019 dianggap sebagai momentum penting bagi demokrasi Indonesia, karena merupakan pemilu kelima pasca Orde Baru dan pertama kalinya pemilu presiden dan legislatif dilakukan secara serentak.
Jurnal ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu presiden 2019, Terdapat pembelahan sosial yang tajam antara pendukung calon presiden, yang menciptakan ketegangan di masyarakat, isu politisasi identitas dan agama menjadi sorotan, di mana kedua kubu capres berusaha merebut suara umat Islam. Membahas tentang kualitas pemilu, termasuk masalah kecurangan, ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik, dan peran birokrasi dalam pemilu.

Jurnal ini mencatat bahwa meskipun pemilu diadakan, kualitas demokrasi yang dihasilkan masih rendah, dengan banyaknya laporan kecurangan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik. Ketegangan antara pendukung capres menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi demokrasi, dengan meningkatnya ujaran kebencian dan konflik sosial, Jurnal ini juga menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilu masih rendah, dengan banyaknya masyarakat yang tidak memahami proses pemilu dan tidak memiliki kesadaran politik yang cukup. Jurnal ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia pasca pemilu 2019.

Nama: Dhika Aqillah Putera
NPM: 2416031004
Kelas: Reguler B

Berikut hasil analisis terhadap jurnal yang tertera:

1. Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019
Pemilu Serentak 2019 menjadi kali pertama di Indonesia yang menggabungkan pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan. Dalam pelaksanaannya, sistem presidensial yang diterapkan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena adanya sistem multipartai yang menyebabkan koalisi partai bersifat pragmatis dan kurang memperkuat kelembagaan partai politik. Namun, pemilu ini juga memberikan harapan untuk memperkuat sistem presidensial melalui efek coattail, yaitu peningkatan dukungan legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih, sehingga memperkokoh legitimasi dan efektivitas pemerintahan presidensial.

2. Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik
Pada pemilu 2019, terdapat upaya untuk memobilisasi suara perempuan yang jumlahnya lebih dari separuh pemilih. Akan tetapi, mobilisasi tersebut banyak menggunakan narasi simbolik seperti istilah "emak-emak" untuk pendukung kubu penantang dan "ibu bangsa" untuk pendukung kubu petahana. Narasi ini sebenarnya mendomestikasi peran perempuan, menegaskan bahwa perempuan seharusnya berperan sebagai ibu atau emak yang tugasnya berada di ranah domestik. Hal ini mencerminkan pengaruh budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia.

3. Netralitas Polri Menjelang Pemilu
Polri memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung. Fungsi preventif Polri, terutama melalui anggota Babinkamtibmas di tingkat desa, sangat vital dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan. Netralitas Polri menjadi hal yang sangat diperhatikan agar pemilu dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya intervensi yang berpihak pada salah satu pihak.

4. Populisme dan Dinamika Politik Elektoral
Populisme dalam konteks pemilu Indonesia mengalami perubahan yang menunjukkan bahwa politik populis seringkali digunakan oleh elit dan oligarki untuk kepentingan pragmatis. Populisme memanfaatkan identitas primordial, hubungan klientelistik, dan personalitas kandidat, namun tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam pendalaman demokrasi secara substansial.

5. Tantangan Konsolidasi Demokrasi dalam Pemilu Presiden 2019
Pemilu Presiden 2019 memperlihatkan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Pilar-pilar demokrasi yang seharusnya memperkuat konsolidasi belum berjalan efektif. Pilpres ini belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik serta membangun kepercayaan publik. Hal ini terlihat dari kerusuhan sosial yang terjadi setelah pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU, di mana salah satu kandidat menolak hasil tersebut. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi menjadi penentu akhir hasil pilpres karena adanya klaim kemenangan dari kedua kandidat.

6. Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren
Shalawat Badar, yang merupakan bagian dari tradisi lisan pesantren, memiliki dimensi politik yang kuat. Shalawat ini sering dipakai sebagai sarana mobilisasi kaum santri dalam kontestasi politik, menunjukkan keterkaitan erat antara sastra, agama, dan politik dalam konteks sosial budaya pesantren.

Kesimpulan
Jurnal ini memberikan ulasan komprehensif mengenai berbagai isu strategis terkait pemilu dan demokrasi di Indonesia pada tahun 2019, mulai dari aspek sistem presidensial, mobilisasi pemilih perempuan, peran Polri, populisme, hingga tantangan konsolidasi demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan dalam demokrasi, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar demokrasi dapat berkembang lebih dalam dan stabil di masa mendatang.

Nama : Alisa Awaliyah
NPM : 2416031032
Kelas : Reguler B

ANALISIS JURNAL PERTEMUAN KE 9

Jurnal berjudul "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" karya R. Siti Zuhro membahas berbagai perubahan dan situasi sosial politik yang terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Dalam jurnal ini, penulis menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam proses demokrasi, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan munculnya konflik sosial setelah pengumuman hasil pemilu. Walaupun pemilu serentak diharapkan bisa membuat pemerintahan lebih efektif dan memperkuat sistem presidensial, kenyataannya masih ada masalah dalam pelaksanaan dan penerimaan hasilnya, yang terlihat dari adanya kerusuhan dan klaim kemenangan yang saling bertentangan. Jurnal ini juga membahas faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam politik, mulai dari dorongan politik, karakter pemilih, hingga kondisi politik yang terus berubah. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran lengkap tentang peluang dan tantangan demokrasi Indonesia dalam menghadapi pemilu serentak, sekaligus menekankan pentingnya perbaikan sistem dan komunikasi politik agar demokrasi bisa berjalan lebih baik ke depannya.

Nama : Naisha Ghefira Raden Jauhari
NPM : 2416031040
Kelas : Reguler B

Setelah dikulik dan analisis kembali, jurnal tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pemilu serentak 2019, jurnal ini menekankan pentingnya untuk memahami dinamika sosial politik untuk menghadapi pemilu. Mirisnya dari tahun ke tahun dunia politik kini dikaitkan dengan panggung hiburan, seperti mengajak para selebritis untuk ikut berkecimpung di dunia politik yg berfungsi untuk mempengaruhi rakyat.

Masih banyak masalah yg muncul seperti, polarisasi, politisasi agama dan semakin rendahnya kepercayaan yang rakyat berikan kepada pemerintah. Bahkan banyak ASN dan pejabat yang tidak netral ketika pemilu berlangsung, tentu hal itu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat sipil. Pada kesimpulannya masih banyak hal yg perlu di ubah, bahkan demokrasi seolah hanya formalitas saja, pemenang telah ditentukan oleh sang raja.

NAMA: Yuha Ilaiya Nafiah
NPM: 2416031012
KELAS: Reguler B

Menganalisis jurnal dengan judul “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana rumitnya masalah demokrasi di Indonesia pasca Pemilu 2019. Banyak sekali masalah tentang dinamika yang dibahas di jurnal ini, untuk itu penting dalam memahami dinamika politik dalam menghadapi pemilu.

Kesiapan semua aspek dari bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya sangatlah penting. Hal tersebut sangatlah penting karena demi kelancaran atau keberlanjutan pemilu yang demokratis. Pada penelitian ini juga menyoroti dan memberikan pembahasan mendalam mengenai tantangan serta peluang yang akan kita hadapi dalam setiap pemilu. Semacam halnya pemilu 2019 yang menunjukkan adanya pemisahan sosial yang tajam, politisasi agama, serta meningkatnya hoax dan ujaran kebencian yang memperburuk situasi. Partai politik dinilai gagal menjalankan fungsinya, yang malah lebih mengandalkan popularitas selebriti daripada melakukan kaderisasi serius. Selain itu, birokrasi yang seharusnya bersikap netral malah banyak terlibat dalam politik praktis, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Jurnal ini menekankan bahwa demokrasi di Indonesia masih rapuh sekali. Untuk membenahinya, kita perlu kerja sama dari seluruh elemen bangsa untuk membangun demokrasi yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.

NAMA : M. FATIH AL-GHARIZAH
NPM : 2416031114
KELAS : REGULER D

Analisis jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro:
Jurnal ini membahas mengenai hambatan dalam melakukan konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan mencantumkan Pemilu Presiden 2019 sebagai studi kasus. Penulis menyoroti pendalaman demokrasi di Indonesia yang tidak menunjukkan hasil yang signifikan meskipun telah mengadakan beberapa kali pemilu sejak masa Reformasi. Penulis memiliki pandangan bahwa demokrasi Indonesia saat ini belum mampu memenuhi inti demokrasi yang ideal seperti kepercayaan publik yang tinggi, efektifnya pemerintahan serta lembaga-lembaga demokrasi yang berjalan sebagaimana fungsinya. Menurutnya, demokrasi Indonesia saat ini masih bersifat prosedural.

Siti Zuhro menjelaskan bahwasanya pemilu 2019 tidak sejalan dengan apa yang seharusnya diwujudkan oleh sistem demokrasi. Menurutnya, persaingan politik antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak hanya menimbulkan polarisasi tajam di kalangan elite, tetapi membelah masyarakat secara sosial. Munculnya penggunaan isu identitas, politisi agama dan penyebaran hoaks yang menyebar dengan cepat juga memperkeruh pemilu dan menjauhkan pemilu dari nilai demokrasi yang sehat. Menurutnya demokrasi harus berkontribusi terhadap penguatan institusi pemerintahan dan penguatan terhadap sistem demokrasi itu sendiri, karena demokrasi seharusnya tidak hanya di nilai dari terselenggaranya pemilu saja. Menurutnya, Pemilu 2019

Penulis juga menilai bagaimana lemahnya partai politik sebagai pilar demokrasi untuk dalam menjalankan fungsinya. Beliau menilai partai politik lebih mengejar kekuasaan jangka pendek ketimbang menjalankan fungsinya untuk membangun demokrasi yang matang. Hal ini juga dapat dilihat bagaimana para ASN dan pejabat justru ikut kampanye dan ikut mendukung pasangan calon tertentu, yang tentunya itu mencoreng nilai demokrasi. Seharusnya, pihak birokrasi bersifat netral, dan hal itu belum terwujud dapat terwujud hingga saat ini, meskipun Indonesia telah menggelar pemilu selama dua dekade dari masa Reformasi.

Ketegangan pasca pemilu 2019 dan penolakan rekapitulasi KPU oleh salah satu kandidat menunjukkan bahwa Pemilu 2019 gagal untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan demokratis sehingga memperjelas kelemahan legitimasi dan kepercayaan terhadap lembaga demokrasi. Lemahnya kepercayaan kepada KPU dan gagalnya mekanisme pemilu formal ini bahkan membuat Mahkamah konstitusi harus turun tangan menjadi penentu keputusan hasil pemilu.

Pada bagian akhir, penulis menekankan bahwa seluruh pemegang kepentingan seperti partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, media dan lembaga survei harus memiliki sinergi untuk memperkuat demokrasi. Demokrasi tidak dapat diwujudkan hanya dengan pemilu yang diselenggarakan lima tahun sekali, tetapi juga melalui perbaikan pada sistem politik, penguatan lembaga, serta pengembalian kepercayaan publik terhadap hasil akhir pemilu. Karena jika tidak seperti itu, demokrasi Indonesia akan stagnan tanpa mencapai nilai keadilan, dan keterbukaan yang menjadi nilai utama yang diusung saat reformasi.

Nama: Afifah Dini Shofiyah
NPM: 2416031068
Kelas: Reg B

Analisis Jurnal: "DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019"

Pemilu Presiden 2019 jadi gambaran jelas betapa banyaknya persoalan yang masih dihadapi demokrasi di Indonesia. Mulai dari partai politik yang gagal menjalankan kaderisasi, lebih mementingkan kepentingan elit dan popularitas tokoh, sampai ke praktik-praktik kotor seperti politik uang dan birokrasi yang berpihak. Semua ini bikin kepercayaan publik menurun dan melemahkan fungsi partai sebagai wakil rakyat. Bahkan, politik identitas makin marak, yang akhirnya memperdalam polarisasi sosial di masyarakat.

Padahal, dalam konteks pendalaman demokrasi, pemilu seharusnya jadi ruang partisipasi masyarakat dan jalan menuju pemerintahan yang efektif. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kualitas kompetisi rendah, partisipasi masyarakat cuma sebatas formalitas, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu juga minim. Polarisasi yang tajam, hoaks, dan ujaran kebencian makin memperkeruh suasana, sampai-sampai muncul kerusuhan sosial pasca pemilu. Ini bukti bahwa demokrasi kita belum berjalan secara substansial.

Intinya, Pemilu 2019 menunjukkan kalau konsolidasi demokrasi di Indonesia masih jauh dari kata stabil. Pilar-pilar penting seperti partai politik, pemilu yang adil, masyarakat sipil, dan media belum maksimal jalankan peran. Kalau mau demokrasi kita benar-benar sehat, harus ada pembenahan menyeluru. Mulai dari reformasi birokrasi, penguatan lembaga demokrasi, sampai kolaborasi serius semua pihak biar pemilu ke depan bisa lebih dipercaya dan konflik bisa diminimalkan.

Nama: Reni Febriyani
NPM: 2416031024
Kelas: Reguler B

Pada jurnal demokrasi karya R. Siti Zuhro ini membahas tantangan konsolidasi yang dihadapi Indonesia dalam pilpres 2019. Konsolidasi ini merupakan sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh masyarakat pada aturan main demokrasi, sehingga pilpres menjadi langkah bagi penguatan peran masyarakat. Namun menjelang pilpres tahun 2019 muncul dugaan pelanggan atau kecurangan.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres terdiri dari polarisasi identitas dan sengitnya perebutan suara muslim, permasalahan parpol, tata kelola pemilu yang belum bisa mengakomodasi keragaman masyarakat, serta kentalnya politisasi birokrasi.

Dengan demikian, sebagai negara demokrasi Indonesia sepertinya belum mampu untuk menunjukkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama: Salsabila Dwijayanti
NPM: 2416031134
Kelas: Reguler D

Jurnal yang berjudul “Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019” membahas tentang bagaimana proses demokrasi di Indonesia saat Pilpres 2019 yang masih menghadapi banyak tantangan. Indonesia sudah beberapa kali mengadakan pilpres. Namun, kenyataannya demokrasi hanya terlihat sebagai formalitas dibanding isinya.
Penulis menyoroti bahwa demokrasi di Indonesia masih belum substantif. Artinya, kita sudah memiliki pemilu, partai, dan sistem yang terlihat demokratis. Namun, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan banyak permasalahan seperti, politik uang, polarisasi, serta ketegangan sosial. Contoh yang terjadi di Pilpres 2019, yang di mana masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang saling memberikan julukan (“cebong & kampret”) yang membuat terganggunya kerukunan.
Bukti lain yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum matang adalah munculnya kerusuhan setelah pengumuman hasil pemilu. Saat itu ada kandidat yang tidak terima dengan hasil pemilu sehingga membawa perkara ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menunjukkan bagaimana rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
Penulis juga mengangkat isu politisasi identitas. Pilpres 2019 banyak kampanye yang menggunakan sentimen agama dan simbol-simbol keislaman untuk menarik suara. Kedua pihak sama-sama mengakui bahwa mereka mewakili umat islam. Pendekatan seperti ini dapat memperparah perpecahan sosial dan merusak nilai-nilai demokrasi.
Jurnal tersebut mengkritik keras terhadap partai politik. Banyak partai yang tidak serius dalam mempersiapkan kader ataupun program. Mereka lebih fokus pada popularitas, contohnya dengan mencalonkan artis-artis sebagai caleg yang bertujuan untuk menarik suara. Seharusnya partai politik dijadikan wadah penyambung aspirasi rakyat.
Isu lainnya adalah tentang birokrasi yang ditarik ke politik. Banyak pejabat dan ASN yang seharusnya bersikap netral tetapi terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon. Hal ini berbahaya karena dapat memicu berkurangnya kepercayaan publik dan menciptakan ketidakadilan dalam pemilu.
Penulis menutup dengan ajakan supaya semua pihak baik partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun masyarakat sipil untuk bekerja sama membuat demokrasi Indonesia menjadi lebih bermutu, bukan hanya sekedar formalitas saja. Demokrasi yang sehat sangat penting untuk masa depan sebuah negara, terlebih Indonesia sebagai negara yang besar dan plural.

NAMA : HAYA FAUZIAH ULYA
NPM : 2416031074
KELAS : REGULER D

ANALISIS JURNAL POLITIK “DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019”

Dalam jurnal penelitian politik yang ditulis oleh Efriza, dkk., menjelaskan bahwa sebenarnya implementasi demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara Regular karena konsep-konsep penting (pemilu, partai politik, civil society, media massa) yang ada di dalamnya belum maksimal dan efektif.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia harus terhambat oleh beberapa hal seperti ketika partai politik menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi dan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang kurang memadai. Pilpres yang menjadi salah satu poin penting dari pilar konsolidasi demokrasi justru menyimpan banyak masalah selama pelaksanaanya, politisasi identitas, sengitnya perebutan suara muslim, permasalahan partai politik, stakeholders yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimlkan perannya dengan penuh tanggung jawab, tata Kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman Masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi.

Hambatan-hambatan inilah yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan public terhadap netralitas birokrasi, padahal jika benar mengusung demokrasi yang digadang-gadang bermakna ‘dari rakyat untuk rakyat’, minimnya kepercayaan rakyat tidak akan menyukseskan pemilu. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural, demokrasi yang dibangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan public dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.

Proses implementasi konsolidasi demokrasi tentu memerlukan peran penting supaya dapat mewujudkan pilar-pilar penting didalamnya, seperti civil society (harus kritis), elite/actor, media massa, lembaga survey, independensi, kedewasaan, dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces).

Nama : Chlara Amelia Putri
NPM : 2416031082
Kelas : Regular D

Jurnal berjudul “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 karya R. Siti Zuhro ini mengangkat persoalan besar di balik pesta demokrasi Indonesia tahun 2019. Meskipun secara teknis kita sudah menggelar pemilu secara rutin, ternyata masih banyak hal yang ngebuat proses demokrasi kita belum benar-benar “sehat”. Salah satu poin utama yang ditekankan penulis adalah bahwa demokrasi kita masih dangkal—belum benar-benar mendalam secara substansi.

Pemilu 2019 yang seharusnya jadi ajang suksesi kepemimpinan yang damai justru meninggalkan banyak tanda tanya. Salah satu kandidat menolak hasil pemilu, dan masyarakat pun terbelah. Bahkan setelah hasil diumumkan oleh KPU, masih terjadi keresahan sosial yang cukup besar. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus turun tangan buat menentukan hasil akhir, karena dua kubu sama-sama mengklaim kemenangan.

Penulis menyoroti bahwa ini semua menunjukkan lemahnya pilar-pilar demokrasi kita, seperti kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu, partisipasi warga yang sehat, dan keberadaan institusi yang netral dan kuat. Jadi meskipun kita punya pemilu, demokrasi kita belum benar-benar bisa dibilang matang. Banyak PR besar yang harus dibenahi kalau kita mau punya demokrasi yang bukan cuma prosedural, tapi juga bermakna buat rakyat.

Nama: Feby Valentina Sinaga
NPM: 2416031100
Kelas: Regular D

Jurnal Penelitian Politik ini membahas dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Pemilu ini membawa harapan terjadinya coattail effect, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Namun, upaya mobilisasi suara perempuan melalui penyematan label 'emak-emak' dan 'ibu bangsa' hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan, tanpa ada yang lebih konkrit dari yang lain. Selain itu, netralitas Polri dalam proses pemilu 2019 juga dianalisis secara khusus, dengan mempertimbangkan fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Fenomena populisme di Indonesia kontemporer juga dianalisis sebagai transformasi persaingan populisme dan konsekuensinya dalam dinamika kontestasi politik menjelang Pemilu 2019. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa politik populis di Indonesia lebih banyak digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan elit dan oligarki, daripada sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi politik dan demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami bagaimana politik populis dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Nama: Neza Agnesia
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B


Jurnal ini mengulas kondisi demokrasi di Indonesia dengan menjadikan Pemilu Presiden 2019 sebagai studi kasus. Secara umum, meskipun Indonesia telah melalui era reformasi dan dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pelaksanaan demokrasi secara substantif masih menghadapi berbagai tantangan.  

Point point yang terdapat dalam jurnal tersebut:
1. Pendalaman Demokrasi yang Belum Maksimal
Pemilu 2019 dinilai belum mampu menghasilkan proses pergantian kepemimpinan yang ideal. Demokrasi masih bersifat prosedural, sementara kualitas institusi demokrasi seperti partai politik, media, dan masyarakat sipil belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang kekuasaan.

2. Minimnya Kepercayaan Publik terhadap Proses Pemilu
Salah satu indikator lemahnya demokrasi adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Hal ini memicu konflik sosial, seperti yang terjadi dalam kerusuhan pada 22 Mei 2019. Ketidakpercayaan ini menunjukkan bahwa legitimasi pemilu masih dipertanyakan oleh sebagian masyarakat.

3. Politisasi Identitas dalam Kampanye Politik
Pemilu 2019 juga diwarnai dengan eksploitasi isu keagamaan oleh kedua kubu calon presiden. Contohnya, Prabowo Subianto mendapat dukungan dari "Ijtima Ulama", sementara Joko Widodo menggandeng Ma’ruf Amin untuk meraih suara umat Islam. Strategi ini mencerminkan kecenderungan menggunakan identitas sebagai alat.

Nama : Nabila Septiadel Putri
NPM : 2416031140
KELAS : REG D

Menurut saya, jurnal Penelitian Politik edisi Juni 2019 memberikan gambaran menarik tentang kondisi politik Indonesia saat Pemilu Serentak 2019, khususnya lewat artikel Efriza yang menggambarkan harapan penguatan sistem presidensial melalui efek ekor jas, namun masih terhambat oleh sistem multipartai dan pragmatis. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik belum berfungsi optimal sebagai pilar demokrasi. Tantangan utama bukan hanya pada sistem aturan, namun pada lemahnya kelembagaan partai yang membuat demokrasi berjalan setengah-setengah. Secara keseluruhan, jurnal ini menggambarkan bagaimana demokrasi kita masih terus berproses dengan segala strategi politik yang digunakan, tantangan teknis, dan harapan agar demokrasi bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Nama: Fawazzah Eztu Ilham
Kelas: Reg. D
NPM: 2416031132

Analisis Jurnal yang berjudul "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019"

Pemilu Presiden 2019 di Indonesia merupakan momentum penting dalam proses demokrasi yang telah dijalankan sejak era Reformasi. Namun, pelaksanaan pilpres ini juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pendalaman dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu sarana memilih pemimpin secara demokratis, pilpres 2019 menampilkan dinamika politik yang cukup kompleks dan memicu polarisasi sosial di masyarakat.

Dalam konteks demokrasi, idealnya pemilihan umum menjadi mekanisme untuk mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, realitas pilpres 2019 menunjukkan bahwa proses tersebut belum berjalan mulus. Pilar-pilar demokrasi yang seharusnya memperkuat konsolidasi demokrasi belum berfungsi secara efektif. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan pilpres menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik serta membangun kepercayaan publik secara menyeluruh. Ketegangan politik yang muncul pasca pengumuman hasil rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga berujung pada kerusuhan sosial menandai bahwa proses demokrasi masih menghadapi hambatan serius.

Penolakan salah satu kandidat terhadap hasil pemilu menimbulkan situasi dimana pilpres belum benar-benar selesai, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) harus turun tangan sebagai penentu akhir hasil pilpres. Situasi ini mencerminkan adanya persoalan dalam menerima hasil demokrasi secara damai, yang menjadi salah satu indikator penting dalam konsolidasi demokrasi. Selain itu, polarisasi yang tajam antara pendukung kedua kubu juga menunjukkan bahwa politik identitas masih sangat memengaruhi dinamika politik elektoral di Indonesia.

Fenomena ini juga berkaitan dengan lemahnya pelembagaan partai politik dan sistem multipartai yang diterapkan dalam sistem presidensial Indonesia. Koalisi politik yang terbentuk cenderung pragmatis dan tidak mencerminkan konsolidasi ideologis yang kuat. Meski demikian, pilpres serentak 2019 membawa harapan adanya coattail effect, yaitu peningkatan dukungan politik legislatif terhadap pemerintahan terpilih, yang berpotensi menguatkan sistem presidensial di Indonesia.

Selain itu, mobilisasi politik perempuan melalui narasi simbolik seperti ‘emak-emak’ dan ‘ibu bangsa’ juga menjadi bagian dari strategi kampanye yang menunjukkan bagaimana budaya patriarki masih membatasi peran perempuan dalam politik. Narasi ini lebih bersifat simbolis dan mendomestikasi peran perempuan, sehingga belum memberikan perubahan substantif terhadap partisipasi politik perempuan.

Secara keseluruhan, pilpres 2019 menggambarkan bahwa demokrasi Indonesia masih dalam tahap perkembangan yang memerlukan penguatan pilar-pilar demokrasi, peningkatan kepercayaan publik, dan pelembagaan politik yang lebih efektif. Proses demokrasi yang sehat harus mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang diterima oleh semua pihak dan menjaga stabilitas sosial politik nasional demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Analisis ini didasarkan pada pembahasan dalam jurnal penelitian politik yang mengulas berbagai aspek demokrasi dan pemilu presiden 2019, termasuk tantangan konsolidasi demokrasi, polarisasi politik, peran partai politik, serta mobilisasi pemilih perempuan dalam konteks budaya patriarki.

Nama : Muthia Alfaizha Ayuningtias
Npm : 2456031014
Kelas : Mandiri B


Jurnal ini membahas perubahan yang terjadi selama Pemilu Indonesia 2019 dan menekankan beberapa masalah yang masih menghambat kemajuan demokratis. Meskipun pemilu dilakukan secara teratur saat ini, masih ada banyak aspek demokrasi yang belum berjalan dengan benar. Ketegangan sosial muncul karena banyak masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah dan hasil pemilu. Selain itu, partai politik semakin sering memanfaatkan identitas terutama identitas agama dan etnis untuk mendapatkan suara. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih terpecah dan rentan terhadap konflik. Sebaliknya, partai politik juga cenderung mengutamakan individu yang populer daripada karyawan yang benar-benar memahami masalah nasional. Akibatnya, proses kebijakan dan legislatif menjadi kurang efisien. Singkatnya, semua orang harus berpartisipasi dalam membangun kepercayaan publik, mengurangi perselisihan identitas, dan mendorong partai politik untuk lebih bertanggung jawab dalam memilih calon pemimpin yang kompeten jika demokrasi Indonesia ingin berkembang dan stabil.

NAMA: Bestari Cahaya Imani
NPM: 2416031070
KELAS: REG D
Jurnal ini menyoroti beragam isu strategis dalam demokrasi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Pemilu Presiden 2019, yang mengungkapkan tantangan signifikan dalam penguatan demokrasi. Salah satu persoalan utama adalah ketidakefektifan pilar demokrasi yang seharusnya mendukung penguatan demokrasi, sehingga pemilu presiden 2019 tidak mampu memberikan suksesi kepemimpinan yang memadai dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hambatan untuk memperdalam demokrasi semakin kompleks ketika aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum tidak cukup memadai. Keadaan ini berdampak tidak hanya pada mutu pemilu dan demokrasi, tetapi juga terhadap kestabilan negara. Terlebih lagi, saat pemilu dilaksanakan dalam situasi keterbelahan sosial.

Nama: Najwa Santi Femida
NPM: 2416031044
Kelas: Reguler B

Analisis Jurnal "DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019"

Jurnal ini menjelaskan bahwa Konsolidasi demokrasi di Indonesia masih belum stabil karena pilar-pilar penting seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media belum berfungsi dengan baik. Pemilu sangat penting untuk memilih pemimpin dan mengevaluasi pemerintah, tapi harus dilakukan dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Sayangnya, para elit partai politik dan pihak terkait sering tidak mendukung nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya, sehingga proses demokrasi terhambat.

Beberapa hambatan yang membuat demokrasi sulit berkembang, seperti masalah sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang kurang baik. Polarisasi masyarakat, berita palsu, dan ujaran kebencian juga sering memicu konflik saat pemilu. Selain itu, politisasi identitas dan birokrasi yang tidak netral membuat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan aparat hukum rendah. Kepercayaan masyarakat sangat penting agar demokrasi berjalan lancar dan damai. Semua pihak yang terlibat harus profesional, independen, dan berkomitmen tinggi. Peran masyarakat sipil yang kritis dan media yang objektif juga sangat dibutuhkan untuk mengawasi pemilu.

Pemilu 2019 menjadi pelajaran penting bahwa kualitas pemilu tergantung pada kualitas partai politik. Meskipun pemilu di Indonesia bisa berjalan aman, demokrasi yang benar-benar mendalam dan berkualitas belum tercapai. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama memperbaiki sistem agar demokrasi di Indonesia semakin kuat dan stabil.

Nama: Rafeyfa Naura Inandarahman
NPM: 2456031012
Kelas: Mandiri B

Jurnal Penelitian Politik Vol. 16 No. 1 Juni 2019 ngebahas cukup dalam soal demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2019. Di satu sisi, partisipasi masyarakat memang meningkat dan ada gerakan menarik, seperti simbolisasi perempuan lewat istilah emak-emak dan ibu bangsa. Tapi di sisi lain, demokrasi kita masih banyak bolongnya. Polarisasi makin parah, agama dipakai buat kepentingan politik, partai cuma fokus cari selebritis daripada bangun kader yang kompeten, dan birokrasi kadang gak netral. Salah satu capres bahkan sempet nolak hasil rekap KPU sampai akhirnya dibawa ke MK yang nunjukin kalau kepercayaan publik juga masih lemah. Demokrasi di Indonesia ini masih dibilang formalitas, belum nyampe ke tahap yang benar-benar adil dan transparan. Perlu banget adanya kerja bareng dari semua pihak untuk benerin perihal masalah ini.

Nama:Muhammad rizaldin nurfaiz
NPM:2416031002
Kelas: Reguler B

Jurnal ini membahas Pemilu Serentak 2019 di Indonesia, yang untuk pertama kalinya menggabungkan pemilihan presiden dan legislatif. Ada juga pembahasan soal populisme, yaitu cara para politisi menggunakan isu-isu identitas untuk mendapatkan dukungan, tapi tidak benar-benar membawa perubahan demokratis.
demokrasi di Indonesia masih belum kuat. Pemilu 2019 dinilai belum bisa menghasilkan pemimpin yang dipercaya rakyat, karena masih banyak masalah seperti tuduhan kecurangan, konflik sosial, dan politisasi agama. Partai politik juga belum menjalankan peran dengan baik, misalnya lebih fokus pada pencitraan daripada mendidik masyarakat atau menyiapkan calon pemimpin yang kompeten.
jurnal ini juga menekankan bahwa agar demokrasi di Indonesia bisa berkembang, semua pihak harus bekerja sama: pemerintah, partai politik, pemilih, media, dan aparat hukum. Demokrasi yang baik tidak cukup hanya dengan pemilu rutin, tapi juga harus ada kejujuran, keadilan, dan kepercayaan dari masyarakat. Kalau ini bisa diwujudkan, maka pemilu bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Nama: BIlal Rafli Ashari
NPM: 2416031062
Kelas: Reguler B

Penelitian dari Jurnal Demokrasi ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Fenomena pilpres 2019 ini merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

NAMA: Ida Ayu Vidya Devi
NPM: 2456031019
KELAS: Mandiri A

Dalam jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”, R. Siti Zuhro membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat demokrasi, dengan fokus pada Pilpres 2019. Menurutnya, walaupun Indonesia sudah rutin mengadakan pemilu sejak era Reformasi, kualitas demokrasinya belum banyak berubah. Demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural, artinya hanya terlihat dari luar saja seperti ada pemilu dan partai, tapi belum menyentuh hal-hal penting seperti kepercayaan publik, netralitas birokrasi, dan lembaga negara yang benar-benar berfungsi dengan baik.
Pilpres 2019 dianggap jadi contoh nyata bagaimana pemilu belum mencerminkan demokrasi yang sehat. Persaingan antara dua kandidat utama, Jokowi dan Prabowo, justru membuat masyarakat terbelah. Banyak isu sensitif seperti agama dan identitas yang digunakan dalam kampanye, ditambah lagi penyebaran hoaks yang semakin memperburuk situasi. Ini semua bikin demokrasi jadi kehilangan makna sebenarnya.
Penulis juga mengkritik partai politik yang dinilai tidak serius dalam membangun demokrasi. Mereka lebih fokus mengejar kekuasaan jangka pendek, misalnya dengan mencalonkan tokoh populer tanpa memperhatikan kualitas. Netralitas ASN dan pejabat juga dipertanyakan karena banyak yang terang-terangan mendukung pasangan calon, padahal seharusnya mereka tidak berpihak.
Setelah pemilu selesai, ketegangan tetap terjadi. Salah satu pihak menolak hasil pemilu dan membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan rendahnya kepercayaan terhadap proses dan lembaga pemilu seperti KPU. Ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih belum kuat secara substansi.
Di akhir jurnal, Siti Zuhro mengajak semua pihak pemerintah, partai politik, birokrasi, media, masyarakat sipil, dan lembaga pemilu untuk bekerja sama memperbaiki sistem demokrasi. Demokrasi yang sehat nggak cukup cuma dengan pemilu lima tahun sekali, tapi juga harus ada perbaikan sistem politik, penguatan lembaga, dan peningkatan kepercayaan publik. Kalau tidak, demokrasi hanya akan jadi formalitas tanpa makna yang sesungguhnya.

NAMA : KHAROLINA
NPM : 2416031022
KELAS : REGULER B

Pada jurnal yang berjudul "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 " karya R. Siti Zuhro membahas mengenai tantangan konsolidasi demokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan pemilu presiden 2019. Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah memasuki era reformasi dan menggelar pemilu secara rutin, pendalaman demokrasi belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, civil society, media, dan birokrasi. Pilpres 2019 mencerminkan berbagai problem mulai dari politisasi identitas, keterbelahan sosial, penggunaan isu agama secara strategis, hingga ketidaknetralan birokrasi dan lemahnya kaderisasi parpol. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang demokratis justru memunculkan konflik sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Kesimpulan yang saya dapatkan dari jurnal ini adalah demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural dan belum menyentuh ranah substantif. Pemilu belum mampu secara penuh menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang adil, bersih, dan berintegritas. Untuk menuju demokrasi yang lebih substansial, perlu adanya reformasi menyeluruh terhadap parpol, birokrasi, media, serta peningkatan partisipasi dan kedewasaan politik masyarakat.

Nama: Atika Barlian Almega
NPM: 2456031028
Kelas: Mandiri B

Jurnal ini membahas tentang Pemilu Presiden 2019, pemilu udah jadi rutinitas lima tahun sekali di Indonesia, tapi kalau dilihat lebih dalam, ternyata kualitasnya masih belum terlalu kuat. Misalnya, masih ada masalah kayak politisasi identitas (agama dan etnis), polarisasi masyarakat, sampai ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Partai politik juga masih belum maksimal dalam menjalankan fungsinya, kayak kaderisasi yang lemah, dan cenderung lebih mikirin kepentingan sendiri daripada rakyat. Bahkan, birokrasi yang seharusnya netral malah ikut-ikutan terlibat dalam politik praktis. Padahal, kalau mau bangun demokrasi yang sehat, semua elemen kayak parpol, pemerintah, penyelenggara pemilu, media, sampai masyarakat sipil harus saling support dan jaga profesionalitas.
Intinya, demokrasi kita masih lebih banyak di tataran prosedural, belum sampai ke level substansial yang benar-benar mikirin kesejahteraan rakyat. Harapannya, ke depan pemilu bukan cuma jadi ajang rebutan kekuasaan, tapi beneran bisa menghadirkan pemimpin yang dipercaya dan berpihak ke rakyat.

Nama : Arilia Nur Azizah
NPM : 2456031032
Kelas : Mandiri B

Jurnal tersebut membahas tentang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Indonesia dari sudut pandang demokrasi dan konsolidasi politik. Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan teori pilar-pilar sistem demokrasi, serta teori keberhasilan demokrasi substantif dan prosedural yang berkualitas.
Pemilu Serentak 2019 adalah yang pertama di Indonesia yang menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif secara bersamaan. Berdasarkan pilar-pilar demokrasi, yaitu politik, hukum, sosial, dan keamanan, serta pengaruhnya terhadap konsolidasi demokrasi dan pelembagaan partai politik, penelitian ini menilai pelaksanaan pemilu tersebut. Kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang relatif stabil mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis, meskipun masih ada masalah yang dapat mengancam demokratisasi. Jumlah partisipasi politik masyarakat meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), tetapi ada masalah dalam mengelola data pemilih yang kompleks. Dampak Pemilu Serentak Pemilu serentak menyulitkan pemilih untuk mengambil keputusan karena banyaknya data yang perlu diproses. Dinamika politik yang rumit dan intens, serta penyebaran hoaks, polarisasi pendukung calon, dan politisasi identitas, menjadi bagian dari pemilu 2019. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk menjaga integritas dan partisipasi pemilih yang tinggi. Studi ini menemukan bahwa partisipasi politik dan tingkat demokrasi di Indonesia telah meningkat sebagai hasil dari Pemilu Serentak 2019. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai secara menyeluruh pelembagaan partai politik dan konsolidasi demokrasi pasca-pemilu. Meskipun menghadapi tantangan dalam manajemen informasi dan dinamika sosial politik yang kompleks, pemilu juga turut berkontribusi pada penguatan sistem presidensial dan terbentuknya perdamaian politik yang lebih stabil.

Nama : Debora Dinantiamala
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A

Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro :

Membahas secara kritis tantangan demokrasi di Indonesia melalui refleksi terhadap pelaksanaan Pilpres 2019. Meskipun Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilu langsung, penulis menilai bahwa kualitas demokrasi yang terbangun masih bersifat prosedural dan belum menyentuh sisi substansial. Pilpres 2019 justru menunjukkan bagaimana demokrasi dihadapkan pada berbagai persoalan serius, seperti polarisasi masyarakat, maraknya hoaks dan ujaran kebencian, serta politisasi identitas agama yang memperlebar jarak sosial. Selain itu, netralitas birokrasi juga menjadi sorotan karena dinilai rentan terhadap intervensi politik. Partai politik pun dianggap belum mampu menjalankan perannya secara maksimal, terutama dalam hal kaderisasi dan pendidikan politik. Banyak partai justru mengusung figur populer semata demi meraih suara, tanpa mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan.

Semua hal tersebut memperlihatkan bahwa proses pendalaman demokrasi atau konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya sinergi dari seluruh elemen bangsa, baik negara, masyarakat sipil, maupun media, untuk bersama-sama memperkuat demokrasi agar tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, adil, dan dipercaya rakyat.

Nama: Maritza Khansa Farahdiba
NPM: 2456031024
Kelas: Mandiri B

Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro ini, menyadarkan saya bahwa konsolidasi demokrasi dalam Pemilu Presiden 2019 di Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah tantangan signifikan. Meskipun Indonesia telah melaksanakan pemilu secara teratur, praktik demokrasi yang ada masih sebatas kepada aspek prosedural, tanpa menelusuri inti atau substansi demokrasi itu sendiri.

Dalam jurnal ini terdapat beberapa hal penting yang diangkat oleh penulis, di antaranya adalah:
1. Maraknya penggunaan identitas dalam politik yang justru melemahkan persatuan, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan aparat birokrasi, kurang optimalnya peran partai politik sebagai fondasi demokrasi, serta partisipasi publik yang cenderung belum menunjukkan sikap kritis.

Pilpres 2019 juga menampilkan efek merugikan seperti meningkatnya polarisasi sosial, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan bahkan konflik yang muncul setelah pemilu. Saya menyadari bahwa perjalanan demokrasi kita masih belum mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif.

Penulis juga menekankan bahwa dibutuhkan kolaborasi semua elemen bangsa—baik partai politik, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, maupun media—untuk mendukung demokrasi yang lebih sehat, adil, dan damai. Sebagai kesimpulan, demokrasi yang sejati hanya dapat dicapai jika ada komitmen bersama untuk menghargai nilai-nilai demokrasi secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek prosedural, tetapi juga dalam semangat serta penerapannya.

NAMA: KIRANI AURILIA ADILA PUTRI
NPM: 2416031072
KELAS: REGULER D

ANALISIS JURNAL "DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019"
Jurnal atau penelitian politik ini menjelaskan tentang beberapa topik tetapi tidak jauh dari dinamika partai politik dan pemilu. Salah satu topiknya yaitu konteks pemilu serentak tahun 2019 dimana Indonesia melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan. Hal tersebut adalah untuk mendukung proses demokrasi agar stabil dan demokratis. Tetapi selain itu, penyelenggaraan pemilu menghadapi beberapa tantangan seperti sinkronisasi antara komisioner dan sekretariat KPU serta penanganan sengketa pemilu yang berpotensi menimbulkan konflik politik. Jurnal atau penelitian politik ini menegaskan kembali tentang pemilu serentak 2019 yang membawa dinamika politik yang kompleks serta tantangan-tantangan yang dihadapinya.

NAMA: Rina Lutfiana
NPM: 2416031116
KELAS: REGULER D

"DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019"

Nama: Niken Arora
NPM: 2416031056
Kelas: Reguler B

Dalam jurnal "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu serentak 2019" karya R. Siti Zuhro membahas tentang tantangan dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan kasus Pilpres 2019. Penulis jurnal menunjukkan bahwa meskipun demokrasi prosedural telah berjalan, demokrasi substansif di Indonesia masih belum tercapai secara optimall. Hal ini terlihat dari konflik sosial pasac pengumuman hasil pemilu, polarasi politik, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Apalagi, ketika waktu hasil dari pilpres duimumkan, situasi menjadi semakin panas karena dua kandidat mengklaim diri mereka menang, dimana juga pada akhirnya Makhkamah Konstitusi harus turun tangan dalam menangani hal ini.

Pembangunan demokrasi Indonesia dapat dilihat dari pilpres yang menngalami banyak masalah, karena lemahnya pilar demokrasi membuat kosolidasi belum terbentuk dengan sempurna. Karena hal ini demokrasi bukan hanya soal meemilih suara, namun bagaimana rakyat bisa ikut mengkritik, mengawasi, dan membangun sistem tata negara dengan baik dan aktif.

NAMA : SIFFA AMALTA YUSUF
KELAS : REG D
NPM : 2416031138

Dalam jurnal ini, penulis membahas tentang berbagai tantangan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia lewat Pemilu Presiden 2019. Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia sudah beberapa kali mengadakan pemilu langsung, kualitas demokrasinya masih terhambat. Banyak masalah seperti kurangnya kepercayaan publik, netralitas birokrasi yang diragukan, politisasi agama dan identitas, sampai konflik antar pendukung calon presiden.

Penulis juga menyebut bahwa partai politik belum menjalankan perannya dengan baik. Banyak partai justru sibuk mencari suara lewat figur terkenal seperti artis, daripada membina kader yang punya kapasitas. Akibatnya, rakyat jadi kurang percaya pada partai dan demokrasi itu sendiri. Birokrasi pun ikut dipolitisasi dan jadi alat untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan bekerja untuk rakyat secara profesional.

Di sisi lain, pemilu juga jadi momen penting untuk memperlihatkan kematangan politik masyarakat. Tapi pada kenyataannya, masih sering muncul hoaks, ujaran kebencian, dan konflik karena beda pilihan. Padahal dalam negara demokratis, semua pihak seharusnya saling menghargai dan menjaga keutuhan bangsa.

Penulis menyarankan supaya seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu seperti partai politik, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat bisa lebih profesional dan bertanggung jawab. Tujuannya agar demokrasi Indonesia tidak cuma jadi formalitas lima tahunan, tapi bisa benar-benar membangun pemerintahan yang adil, transparan, dan dipercaya rakyat.

Nama : Elvaretta Ardelia Balqis
NPM : 2416031030
Kelas : Reguler B

Jurnal ini membahas berbagai dinamika sosial dan politik yang terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan legislatif dan presiden ini merupakan amanat konstitusi untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya politik. Namun, pelaksanaannya menghadirkan tantangan besar seperti kebingungan pemilih akibat banyaknya pilihan partai dan calon, serta kejenuhan politik yang menyebabkan masyarakat merasa apatis dan hanya menjadi objek manipulasi politik oleh para elit dan kandidat[6].

Pemilu 2019 juga menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia masih belum optimal. Pilar-pilar demokrasi yang seharusnya memperkuat sistem belum efektif, sehingga pilpres 2019 belum berhasil menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan membangun kepercayaan publik. Hal ini tercermin dari kerusuhan sosial pasca-pengumuman hasil pemilu dan sengketa hasil yang berujung pada penentuan akhir oleh Mahkamah Konstitusi. Secara sosial, pemilu serentak menimbulkan overdosis psikis bagi pemilih yang merasa jenuh dengan politik yang tidak memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Rakyat kerap diposisikan sebagai "penonton sirkus politik" yang terbuai oleh pencitraan politisi tanpa pemahaman mendalam tentang kebijakan dan program yang ditawarkan.

Secara keseluruhan, jurnal ini menyoroti bahwa meskipun pemilu serentak memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi dan sistem presidensial, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala mulai dari partisipasi politik yang belum optimal, konflik pasca-pemilu, hingga kurangnya pendidikan politik yang memadai bagi masyarakat. Singkatnya, dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019 mencerminkan proses demokrasi yang kompleks dengan peluang dan tantangan signifikan dalam menguatkan konsolidasi demokrasi dan kepercayaan publik di Indonesia.

Nama: M Rahul Sijabat
Npm: 2456031006
Kelas: Man B

Jurnal karya R. Siti Zuhro (2019) membahas dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019, dengan fokus pada konsolidasi dalam pemilihan presiden. Penelitian ini menyoroti bahwa Pilpres 2019 belum berhasil menghasilkan proses suksesi kepemimpinan yang ideal dan juga belum mampu membangun kepercayaan publik secara memadai. Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi suara, salah satu kandidat menolak hasil tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga yang menentukan hasil akhir pemilu.

Pembangunan demokrasi di Indonesia melalui pemilihan presiden masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini disebabkan oleh pilar-pilar demokrasi yang seharusnya menjadi penopang konsolidasi demokrasi belum berfungsi secara optimal. Munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil pemilu menjadi indikator lemahnya struktur demokrasi yang ada. Melalui pendekatan deskriptif, jurnal ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Pilpres 2019.

Meski tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat pada tahun 2019, hal tersebut belum sejalan dengan efektivitas pilar-pilar demokrasi dalam memperkuat konsolidasi. Konflik yang muncul, termasuk penolakan hasil oleh salah satu kandidat, menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar. Peningkatan partisipasi politik bukan berarti Indonesia terbebas dari potensi konflik, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan demokrasi secara menyeluruh agar sistem politik Indonesia menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Nama : Musaffa Rafi Ramadhan
NPM : 2456031033
Kelas : Mandiri A

Menjelang Pemilu Serentak 2019, dinamika sosial politik di Indonesia menunjukkan berbagai tantangan dan peluang. Pemilu ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan legislatif dilakukan secara serentak, yang memengaruhi pola kampanye, strategi partai, dan keterlibatan masyarakat. Terdapat peningkatan polarisasi di masyarakat, terutama di media sosial, di mana isu-isu identitas sering kali digunakan untuk memobilisasi dukungan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi juga meningkat, dengan banyaknya diskusi publik dan debat yang melibatkan berbagai kelompok. Namun, tantangan seperti potensi konflik antarpendukung, penyebaran hoaks, dan tekanan terhadap penyelenggara pemilu menjadi perhatian utama. Pemerintah dan masyarakat sipil berupaya memastikan pemilu berjalan lancar dan damai.

NAMA : AULIA ZAHRA
NPM : 2416031064
KELAS : REGULER B

Analisis mengenai jurnal yang berjudul “Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019”.

Pemilu Serentak 2019 menjadi momentum penting sekaligus tantangan besar bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meski secara prosedural demokrasi terlihat berjalan dengan terselenggaranya pemilu yang melibatkan partisipasi publik luas dan berbagai elemen negara substansi demokrasi masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang serius.

Satu sisi positif yang ditonjolkan adalah harapan atas penguatan sistem presidensial melalui efek coattail yang dihasilkan dari penyatuan pemilu legislatif dan eksekutif. Namun, harapan ini berhadapan langsung dengan kenyataan sistem multipartai yang pragmatis, lemahnya kaderisasi partai, serta dominasi elit dan oligarki dalam penentuan kebijakan politik. Partai politik belum sepenuhnya berfungsi sebagai penghubung yang sehat antara rakyat dan kekuasaan, tetapi lebih sebagai alat mobilisasi kekuasaan jangka pendek.

Isu yang sangat mencolok adalah penggunaan simbol-simbol identitas, baik gender maupun agama, untuk kepentingan elektoral. Mobilisasi perempuan dengan narasi simbolik dan domestikatif seperti "emak-emak" serta eksploitasi simbol keagamaan dalam kampanye menjadi bukti bahwa demokrasi kita masih dibalut oleh narasi patriarkal dan politisasi identitas. Pendekatan seperti ini tak hanya dangkal secara politik, tetapi juga membahayakan kohesi sosial.

Kritik tajam diarahkan pula pada birokrasi dan aparat negara, khususnya Polri dan ASN, yang seharusnya netral tetapi dalam beberapa kasus justru ditarik ke dalam arena politik praktis. Ini menjadi ancaman terhadap integritas pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Kemunculan kerusuhan sosial pasca-pemilu, klaim kemenangan ganda, serta berlarut-larutnya penyelesaian di Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan dari demokrasi yang belum matang secara institusional dan belum dewasa secara budaya politik. Polarisasi ekstrem di masyarakat, yang bahkan termanifestasi dalam istilah "cebong" dan "kampret", menunjukkan bahwa ruang demokrasi telah disusupi oleh konflik identitas yang tajam dan destruktif.

Secara keseluruhan, analisis saya terhadap jurnal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih berada pada fase transisi yang rapuh. Demokrasi kita telah memiliki bentuk, namun belum cukup memiliki jiwa. Pemilu belum menjadi wahana pendalaman demokrasi, melainkan kerap menjadi panggung kompetisi dangkal antar elit yang mengabaikan nilai substansial seperti keadilan sosial, representasi yang otentik, dan kesetaraan akses politik.

Oleh karena itu, demokrasi Indonesia perlu dirawat bukan hanya melalui perbaikan teknis pemilu, tapi juga dengan membangun kesadaran politik kritis, memperkuat etika politik, menumbuhkan budaya dialog, serta memperluas partisipasi warga secara bermakna. Demokrasi yang sehat bukan soal siapa yang menang, tetapi bagaimana seluruh prosesnya bisa menjunjung nilai keadilan, keterbukaan, dan martabat manusia.

Nama : Devi Permatasari
NPM : 2416031026
Kelas : Reguler B

Dalam jurnal ini membahas tentang demookrasi, sebenarnya demokrasi bukan hanya tentang pemerintah dan pemerintahan namun harus ada masyarakat yang ikut andil dalam menjalankannya, sejak tahun 1999 demokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan pemilu dan pilkada yang dilakukan secara langsung untuk terciptanya transparansi dari pemilihan tersebut. Pilpres langsung dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan legimate, menjamin kebebasan serta hak berpolitik masyarakat .Pilkada juga dilakukan untuk pendalaman demokrasi namun, terdapat beberapa tantangan seperti kepentingan para elit politik, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap politik, budaya politik yang masih feodal. Pasca reformasi demokrasi Indonesia bersifat prosedural karena masih banyaknya hoaks, meningkatnya intoleransi, konflik SARA, dan kepastian berpolitik tidak terjamin. Pemilu bukan sekedar ajang pemilihan kepemimpinan tapi dijadikan sarana evaluasi dan pendalaman demokrasi namun hal tersebut tidak berjalan apabila parpol tidak menjalaknkan kaderisasi, minimnya gagasan politik dan kampanye hanya dilakukan secara formalitas saja, dan banyak hal yang dilakukan untuk kepentingan kampanye saja. Untuk demokrasi ini peran masyarakat adalah memilih pemimpin yang mampu memegang tanggung jawab dan bersikap adil serta memerhatikan kesejahteraan masyarakat bukan hanya golongan.

NAMA: LANA ANDARA PUTRI
NPM: 2416031098
KELAS: REG D

Sejak era Reformasi, Indonesia telah melaksanakan lima pemilu, dan Pilpres 2019 menjadi yang paling menarik perhatian karena mempertemukan kembali Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam sebuah kontestasi head to head. Pertarungan ini memicu polarisasi politik yang tajam dan menyebabkan pembelahan sosial di masyarakat. Pilpres 2019 mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia yang masih dalam proses konsolidasi dan pendalaman demokrasi, yang bertujuan untuk memperkuat komitmen masyarakat terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan meningkatkan kualitas pemerintahan.

Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh budaya politik, perilaku aktor politik, serta dinamika kekuatan politik sejak Pemilu 1999. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005 merupakan langkah signifikan dalam memperdalam demokrasi di tingkat lokal, sedangkan pemilu presiden langsung yang dimulai pada 2004 menunjukkan adanya tantangan dalam membangun kualitas pilpres dan pemerintahan yang efektif. Pilpres bukan hanya sekadar pesta demokrasi, tetapi juga merupakan instrumen untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan memperkuat peran serta masyarakat dalam politik.

Pendalaman demokrasi mencakup pengembangan institusi negara yang dapat membangun kepercayaan politik dan kapasitas administratif, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam politik formal. Sinergi antara negara dan masyarakat sangat penting agar pemerintahan berjalan efektif dan kontrol sosial dapat terjaga dengan baik. Namun, proses demokratisasi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti kompromi kepentingan elit politik dan munculnya isu-isu negatif dalam pilpres.

Menjelang Pilpres 2019, situasi politik menjadi semakin memanas dengan banyak laporan mengenai kecurangan dari kedua pihak, disertai maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi agama yang memperparah keadaan. Politisasi agama dan karakter assassination semakin memperdalam ketegangan sosial, membahayakan nilai-nilai toleransi dan harmoni yang menjadi dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kerusuhan yang terjadi setelah pengumuman hasil pemilu pada 22 Mei 2019 menunjukkan adanya ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan konsolidasi demokrasi.

Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu kelima setelah Orde Baru dan yang pertama kali menggabungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara bersamaan. Kompleksitas ini menuntut komitmen semua pihak untuk meningkatkan kualitas pemilu, baik dari segi prosedur maupun substansi. Pilpres 2019 juga dipenuhi dengan isu-isu politisasi identitas dan perebutan suara umat Islam, di mana berbagai kelompok ulama mendukung calon yang berbeda, mencerminkan dinamika politik agama yang kompleks.

Di samping itu, pemilu ini juga mengungkapkan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi, dengan banyak partai yang mencalonkan selebritis sebagai calon legislatif, menunjukkan hambatan dalam proses konsolidasi demokrasi. Secara keseluruhan, pemilu dan pilpres di Indonesia merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi, meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi agar demokrasi dapat berkembang dengan sehat dan bermartabat.

Nama: Syafa Riza Azahra
NPM: 2416031006
Kelas: Reguler B

Pemilu Presiden 2019 menjadi cerminan tantangan demokrasi Indonesia. Alih-alih menjadi ajang konsolidasi demokrasi, pilpres ini justru memunculkan keraguan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Kerusuhan sosial pasca pengumuman hasil oleh KPU menunjukkan lemahnya kepercayaan masyarakat serta belum matangnya sistem demokratis.

Salah satu isu krusial adalah politisasi identitas. Kampanye yang sarat sentimen agama dan kelompok sosial memperdalam polarisasi masyarakat. Padahal, demokrasi seharusnya menjunjung keberagaman dan perbedaan.

Selain itu, masalah hasil pemilu yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa mekanisme demokrasi masih belum sepenuhnya dipercaya oleh semua pihak. Konsolidasi demokrasi membutuhkan proses yang kuat, didukung oleh kepercayaan terhadap lembaga dan etika politik yang sehat.

Pemilu seharusnya menjadi sarana memperkuat persatuan dan kepercayaan publik. Namun, Pilpres 2019 justru memperlihatkan bahwa demokrasi kita masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, mulai dari transparansi, keadilan, hingga kesadaran politik masyarakat.

Nama: Viko Alexandro Sebayang
NPM: 2416031086
Kelas: Regular D

Jurnal Dinamika Sosial Politik menjelang Pemilu Serentak 2019 mengungkapkan bahwa meskipun pemilu serentak dapat dianggap sebagai upaya untuk memperkuat sistem presidensial dan meningkatkan stabilitas pemerintahan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi rendahnya kualitas demokrasi yang substansial, netralitas aparat yang diragukan, polarisasi dalam masyarakat, serta politisasi identitas agama.

Dalam konteks ini, peran perempuan dalam politik mulai terlihat jelas melalui narasi simbolik, namun partai politik masih dianggap belum maksimal dalam kaderisasi, lebih mengedepankan tokoh-tokoh populer daripada kualitas yang sebenarnya. Fenomena populisme dan konflik sosial yang muncul pasca pemilu mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari publik.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah bersama untuk memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan pendidikan politik, dan mendorong terciptanya demokrasi yang lebih substansial dan inklusif.

NAMA: RUDOLFO YEHEZKIEL
KELAS: MANDIRI B
NPM: 2456031042

Jurnal ini mengkaji pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sebagai bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia. Meskipun telah berlangsung lima kali sejak era reformasi, demokrasi di tanah air masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan lemahnya fungsi institusi-institusi demokrasi. Pemilu 2019 diwarnai oleh konflik, di mana kedua calon presiden saling mengklaim kemenangan, yang pada akhirnya memicu kerusuhan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Dalam situasi ini, Mahkamah Konstitusi mengambil peran sebagai penentu akhir hasil pemilu.

Penelitian ini menekankan betapa pentingnya kesiapan semua pemangku kepentingan baik di bidang politik, hukum, ekonomi, maupun sosial budaya dalam memastikan pemilu berlangsung damai dan demokratis. Selain itu, kesadaran politik di kalangan generasi muda juga menjadi fokus perhatian yang krusial.

Sebagai lembaga riset, P2Politik-LIPI melalui jurnal ini menawarkan analisis strategis terhadap isu-isu politik baik nasional maupun internasional. Dalam edisi kali ini, berbagai aspek Pemilu 2019 diulas, mencakup penguatan presidensialisme, netralitas aparat, peran perempuan, populisme, hingga dimensi politik dalam budaya pesantren.

NAMA: ALIYA EL RAHMA
NPM: 2456031020
KELAS: MANDIRI B


Dalam jurnal berjudul
“Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro, dijelaskan kompleksitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya pada Pemilu 2019. Meskipun Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilu secara langsung, proses demokratis di Tanah Air dinilai belum mencapai kematangan. Permasalahan seperti polarisasi tajam di tengah masyarakat, politisasi agama, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap sistem dan lembaga negara menjadi tantangan serius. Ketika hasil pemilihan presiden diumumkan, ketegangan justru meningkat karena kedua pasangan calon mengklaim kemenangan masing-masing, sehingga Mahkamah Konstitusi harus turun tangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Lebih lanjut, partai politik turut menjadi sorotan. Alih-alih mempersiapkan kader yang berkualitas dan visioner, banyak partai justru mengandalkan popularitas figur publik atau selebriti semata untuk mendulang suara, sehingga terkesan lebih mengejar kemenangan daripada menjalankan fungsi politik yang ideal. Di sisi lain, birokrasi juga tak lepas dari pengaruh politik praktis. Banyak aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik yang tidak bersikap netral, bahkan terlibat dalam aktivitas kampanye, yang pada akhirnya semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, jurnal ini menyoroti bahwa demokrasi di Indonesia masih cenderung bersifat prosedural dan terlihat dari terlaksananya pemilu secara rutin, namun belum sepenuhnya mencerminkan substansi demokrasi itu sendiri, seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi publik yang bermakna. Tanpa komitmen serius dari semua elemen, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, pembangunan demokrasi yang kokoh dan berkelanjutan akan sulit terwujud.

Nama : Zalfa Aliyah Azzahrah
NPM : 2416031050
Kelas : Reguler B

Jurnal di atas menjabarkan mengenai Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak pada tahun 2019. Pemilihan Presiden dari tahun ke tahun semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik serta demokrasi indonesia, masyarakat menganggap banyak terjadi kecurangan dalam sistem pemilu ini, pilpres belum mampu menghasilkan kepemimpinan yang baik dan dapat dianggap sukses dan belum mampu untuk membangun kepercayaan public.

Dalam jurnal ini dapat kita pahami bersama bahwa ketika menjadi seorang pemimpin harus mampu serta siap untuk terjun dalam dunia politik, ekonomi atau hal lainnya, karena tentu saja dalam pemilu memiliki banyak sekali tantangan serta rintangan yang harus bisa dihadapi oleh capres ataupun cawapres. Karena pada saat ini dunia politik kerap kali disandingkan dengan dunia hiburan karena melibatkan artis ataupun selebritis.

Dari jurnal ini saya memahami bagaimana politisasi pipres ditahun itu sangat berbahaya, bahkan para ASN serta pejabat lainnya kini seolah bersikap tidak netral bukan hanya itu tergabungnya selebritis kedalam dunia politik menimbulkan pertanyaan² dari berbagai pihak, karena selebritis pada dasarnya tidak memiliki basic politik sehingga hal itu membuat kecaman dari berbagai masyarakat.

Walaupun bukan hanya dampak negatifnya, karena dampak positifpun tetap ada karena selebritis berperan penting untuk mempengaruhi masyarakat terhadap hal-hal positif, sehingga dengan ketenarannya para selebritis dapat membantu pemerintah untuk menggaungkan demokrasi yang jurdil ataupun hal²yang berdampak positif lainnya.

Nama: Fairuza Syafana Putri Ralia
NPM:2456031039
Kelas: Man A

analisis jurnal
menurut saya di jurnal ini memberikan informasi bagaimana dinamika sosial politik menjelang terhadap pemilu serentak pada tahun 2019.dari deepaning democracy dan tantangan nya lalu pemilu presiden 2019 dan masalah masalah yang muncul,Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim, Pemilu dan Kegagalan Parpol , Pemilu dalam Masyarakat Plural,Pemilu dan Politisasi Birokrasi banyak nya dinamika yang terjadi pada saat menjelang pemilu serentak 2019.

Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stake holdersterkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias
kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengahketerbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai.

Nama:Marco Valentino Situmorang
NPM: 2456031021
Kelas: Mandiri A

Pilpres adalah singkatan dari Pemilihan Presiden, yaitu proses demokratis untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat,
pilpres dan demokrasi dan keduanya saling berhubungan pelaksanaan pilpres merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hak politik, dalam konteks ini pilpres dapat langsung dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut dalam hal politik tersebut

Nama: Callysta Haura Naynia
NPM: 2416031108
Kelas: Reguler D

Kalau dilihat dari jurnal yang bahas soal demokrasi dan pemilu presiden 2019 di Indonesia, intinya tuh demokrasi kita masih belum bener-bener matang alias konsolidasi demokrasi itu belum jalan sempurna. Pilpres 2019, yang katanya jadi momen penting buat memilih pemimpin secara demokratis, malah nunjukin banyak masalah yang bikin proses demokrasi jadi agak kacau. Misalnya, pilar-pilar demokrasi yang seharusnya jadi fondasi kuat buat konsolidasi demokrasi masih kurang efektif, jadi pendalaman demokrasi juga belum maksimal. Ini kelihatan banget dari kerusuhan sosial yang muncul setelah KPU ngumumin hasil rekapitulasi, karena salah satu kandidat nggak terima hasilnya. Jadi, pilpres ini belum selesai dan akhirnya Mahkamah Konstitusi yang harus jadi penentu akhir, karena kedua kandidat sama-sama klaim menang.

Selain itu, pilpres 2019 juga nunjukin kalau polarisasi politik itu makin tajam, yang bikin masyarakat jadi terbelah dua kubu. Padahal, pilpres seharusnya bisa jadi ajang yang bikin rakyat lebih percaya sama proses demokrasi dan pemerintahannya. Tapi nyatanya, suasana pilpres malah bikin kepercayaan publik jadi goyah. Ini juga karena politisasi identitas yang makin kenceng, yang bikin kontestasi politik jadi lebih panas dan nggak sehat. Jadi, walaupun pemilu itu ritual penting buat demokrasi, tapi pelaksanaannya masih jauh dari ideal dan belum bisa bener-bener memperkuat demokrasi di Indonesia.

Pokoknya, dari jurnal ini keliatan banget kalau demokrasi di Indonesia masih dalam proses panjang yang penuh tantangan. Konsolidasi demokrasi itu nggak cuma soal ngadain pemilu doang, tapi gimana caranya bikin sistem politik yang stabil, pilar demokrasi yang kuat, dan masyarakat yang percaya sama prosesnya. Kalau hal-hal ini belum tercapai, ya demokrasi kita masih gampang goyah dan rentan konflik kayak yang terjadi di pilpres 2019 kemarin.

Nama: Tabina Ayunintyas
NPM: 2456031035
Kelas: Mandiri A

Jurnal ini menjelaskan bahwa meskipun Indonesia telah menjalankan pemilu langsung sejak era Reformasi, pendalaman demokrasi masih belum optimal. Pemilu 2019 menunjukkan adanya masalah serius, seperti polarisasi politik, kerusuhan pasca pemilu, dan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. Demokrasi masih bersifat prosedural—artinya hanya sekadar menjalankan aturan formal—tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan kesetaraan politik. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita belum cukup kuat secara substansial.

Selain itu, jurnal ini menyoroti bagaimana politisasi identitas dan agama digunakan secara strategis oleh para kandidat untuk merebut suara masyarakat, terutama umat Islam. Hal ini menciptakan ketegangan sosial yang tajam, memperlemah semangat kebhinekaan, dan memicu konflik. Bahkan, lembaga birokrasi seperti ASN dan kepala daerah juga turut ditarik dalam pusaran politik praktis, sehingga netralitas birokrasi pun dipertanyakan. Politisasi birokrasi ini membahayakan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem demokrasi.

Penulis menekankan pentingnya sinergi dari seluruh pihak—partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil—untuk memperkuat kualitas demokrasi. Tanpa adanya kepercayaan dan profesionalisme dari semua pemangku kepentingan, demokrasi akan terus rapuh dan rawan konflik. Oleh karena itu, demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin secara langsung, tapi juga tentang menciptakan keadilan, transparansi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik yang sehat.

Nama: Andre Sumanto Lumban Gaol
Npm: 2416031090
Kelas: Reguler D

Menurut penulis, tulisan tentang pemilihan presiden 2019 di Indonesia menunjukkan bahwa meski pemilihan langsung merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala dalam penguatan dan pengembangan demokrasi. Salah satu masalah utama adalah meningkatnya polarisasi politik antara pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, yang memperburuk ketegangan dalam masyarakat dan menciptakan perpecahan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadakan pemilihan umum langsung sejak 2004, proses penguatan demokrasi belum sepenuhnya sukses, terutama karena adanya praktik politik uang, korupsi, dan identitas politik yang merusak integritas pemilu. Selain itu, keterlibatan politik masyarakat masih terbatas, dengan sebagian besar pemilih yang memilih berdasarkan emosi atau tawaran materi, bukan pada rencana atau visi calon pemimpin. Ini menandakan bahwa meskipun pemilihan presiden memberi kesempatan lebih bagi rakyat untuk berpartisipasi, kualitas pemilihannya tetap rendah. Proses demokratisasi yang berkelanjutan memerlukan kerja sama antara negara dan masyarakat, di mana negara harus mampu mengelola sumber daya dan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam politik. Namun, tantangan besar adalah bagaimana memastikan bahwa pemilihan presiden tidak sekadar menjadi seremoni politik, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk menghasilkan pemerintahan yang sah dan efisien, serta untuk meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengatasi polarisasi, meningkatkan kualitas pendidikan politik, dan mendorong partisipasi masyarakat agar demokrasi Indonesia dapat tumbuh lebih matang dan memberi manfaat bagi rakyat.
Tulisan ini mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia setelah Reformasi, terutama dalam dua dekade terakhir, cenderung lebih fokus pada aspek prosedural ketimbang substansial. Meskipun pemilihan umum, yang menjadi fondasi utama demokrasi, telah dilaksanakan, tantangan terbesar adalah munculnya ketidakpastian sosial politik secara terus-menerus, disertai dengan kebohongan, intoleransi, dan konflik yang mengganggu keharmonisan masyarakat. Pemilu 2019, yang menjadi pemilu serentak pertama, menyoroti bagaimana polarisasi politik yang ekstrem semakin memperburuk keadaan, dengan tuduhan kecurangan dari kedua pihak calon presiden beserta tim kampanye mereka. Ketegangan politik ini juga diperberat oleh maraknya berita palsu, ujaran kebencian, serta pemanfaatan agama untuk kepentingan politik yang membuat perpecahan sosial semakin parah, menciptakan atmosfer saling curiga dan kurangnya apresiasi satu sama lain. Masyarakat yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai toleransi dan keberagaman sebagai bagian dari identitas kebangsaan, justru terbelah dan menghadapi kekerasan yang merusak kedamaian.
Di samping itu, meskipun pemilu seharusnya menjadi cara bagi rakyat untuk memilih pemimpin secara damai, pada kenyataannya, proses demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dilindungi oleh konstitusi, praktik politik di lapangan sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemilu lebih banyak diwarnai oleh prosedur dan belum menyentuh substansi yang diharapkan dalam menciptakan demokrasi yang matang. Bahkan, pasca pengumuman hasil pemilu, terjadi kerusuhan yang mencerminkan ketegangan yang belum teratasi. Oleh sebab itu, untuk merealisasikan demokrasi yang lebih berkualitas, dibutuhkan peningkatan kesadaran politik, pendalaman demokrasi, serta komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dalam proses politik di Indonesia.
Pemilu serentak 2019 di Indonesia terhubung erat dengan fenomena politisasi identitas dan agama, di mana elemen-elemen tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan politik, terutama dari umat Muslim. Contoh nyata terjadi saat Prabowo Subianto memutuskan memilih cawapres dari kalangan ulama untuk menggugah suara umat Islam, meskipun langkah ini dihadang oleh kelompok Islam lain seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang lebih mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Fenomena ini menyoroti bagaimana politisasi identitas dan agama bisa memperumit persaingan politik, sekaligus mencerminkan adanya perpecahan dalam partai politik di dalam negeri. Partai-partai politik di Indonesia, terutama dalam pemilu 2019, mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi kaderisasi yang efektif, sering kali memilih untuk mengandalkan figur selebritas sebagai calon legislatif demi menarik pemilih, ketimbang menawarkan program politik yang jelas dan berlandaskan ideologi yang kuat. Akibatnya, partai-partai ini lebih mengedepankan citra publik dibandingkan membangun fondasi dukungan yang solid dan mendalam.
Di samping itu, sistem multipartai yang diadopsi di Indonesia, yang seharusnya dipermudah dengan kebijakan ambang batas elektoral (ET), justru menambah keretakan dalam politik. Keretakan ini mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam parlemen dan kegagalan mencapai konsensus politik yang konstruktif. Meski demikian, pemilu juga membawa dampak positif terkait pluralitas politik, membuat partai-partai dan para politisi harus bersaing dengan lebih terbuka dan transparan. Hal ini turut memperkuat peran lembaga-lembaga pengawas di luar parlemen dan media dalam mengawasi pemerintahan, meskipun tantangan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia tetap ada. Masyarakat Indonesia yang beragam dan multikultural menghadapi rintangan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, yang sering kali terancam oleh istilah yang memecah masyarakat, seperti "cebong" dan "kampret" dalam konteks politik. Namun, walaupun masih banyak yang perlu diperbaiki, pemilu di era reformasi tetap memberikan kesempatan untuk memperkuat demokrasi dengan lebih menghormati nilai-nilai Pancasila dan mengapresiasi perbedaan yang ada.
Pemilihan umum dan politisasi dalam birokrasi merupakan dua elemen yang saling berhubungan dalam mewujudkan demokrasi yang substantif. Dalam hal ini, reformasi di bidang politik dan pemilu tidak hanya memerlukan modifikasi sistem politik, tetapi juga harus mencakup pembaruan dalam birokrasi yang profesional dan terhindar dari pragmatisme serta pengaruh partai politik dan kekuasaan. Ketidaknetralan dalam birokrasi, terutama terkait pemilu, dapat merusak legitimasi pemerintahan, penyelenggara pemilu, serta hasil yang diperoleh. Salah satu bukti yang jelas dari politisasi birokrasi terlihat dalam video viral yang menunjukkan camat di Makassar diduga memberikan dukungan kepada pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin selama Pemilihan Presiden 2019. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa birokrasi tidak hanya terlibat dalam politik di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah, di mana pejabat birokrasi ikut berperan dalam mendukung kandidat tertentu.
Signifikansi pembaruan dalam birokrasi di dalam konteks demokrasi juga tercermin pada ide demokratisasi serta debirokratisasi yang seharusnya berjalan bersamaan. Demokratisasi memerlukan birokrasi yang mandiri, profesional, dan tidak memihak saat menjalankan fungsinya, terutama dalam pelaksanaan pemilu. Namun, kenyataannya, birokrasi di Indonesia masih terjebak dalam model birokrasi patrimonial yang rentan dengan politisasi, terutama setelah pemilu dan pemilihan kepala daerah. Sering kali, penggunaan anggaran negara dan fasilitas milik negara untuk kepentingan politik tertentu terjadi, memperburuk kondisi birokrasi yang sudah berada dalam situasi sulit untuk beroperasi secara independen.
Di samping itu, interaksi antara politik dan birokrasi di Indonesia menunjukkan keberadaan praktik lobi dan intervensi politik yang kuat dalam penentuan posisi serta politik penganggaran. Sejak era reformasi, banyak politisi memanfaatkan birokrasi untuk mencapai ambisi politik mereka. Hal ini menciptakan dilema bagi pegawai negeri sipil, yang sering kali berada dalam posisi sulit: mendukung atau menolak pejabat yang berkuasa, di mana masing-masing pilihan dapat menghasilkan konsekuensi negatif. Walaupun birokrasi memiliki potensi untuk berfungsi demi kepentingan publik, sering kali ia lebih dimanfaatkan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan.
Tantangan utama dalam pembaruan birokrasi di Indonesia adalah bagaimana mempertahankan netralitas birokrasi, khususnya selama pemilu dan pemilihan kepala daerah, serta memastikan bahwa birokrasi tetap beroperasi sesuai dengan prinsip profesionalisme dan pelayanan publik. Ini mencakup pemisahan politik dari karier administratif, depolitisasi dalam pelayanan publik, serta menjadikan birokrasi sebagai 'pelayan masyarakat' yang mampu mendukung demokrasi yang lebih sehat.

Nama : Nadjwa Tipa Nadinta
NPM : 2456031027
Kelas : Mandiri A

Analisis Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”

Demokrasi itu dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk mewujudkannya juga tidaklah mudah karena demokrasi ini memerlukan proses dan tahapan yang harus dilalui.Proses demokrasi yang berlangsung juga dipengaruhi beberapa faktor seperti budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan politik.Demokrasi yang berlangsung di daerah daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional.

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai- nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi.

Nama: Eneng Nurzihan Kurniawan
Kelas: Mandiri B
NPM: 2456031010

Dari analisis jurnal yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia setelah Reformasi, khususnya dalam konteks Pemilu Presiden 2019, masih menghadapi berbagai tantangan besar dalam mencapai demokrasi yang substansial. Proses konsolidasi demokrasi terhambat oleh politisasi identitas, kelemahan partai politik, dan birokrasi yang rentan terhadap intervensi politik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, media, dan masyarakat luas, untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, memperkuat institusi politik, dan membangun kepercayaan publik. Pemilu sebagai sarana demokrasi harus mampu menjamin partisipasi politik yang inklusif, kompetisi yang sehat, serta hasil yang sah dan adil. Konsolidasi demokrasi di Indonesia bukanlah tugas yang dapat diselesaikan dalam satu atau dua pemilu. Diperlukan proses yang panjang dan kesadaran kolektif agar demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga benar-benar menjamin kesejahteraan, keadilan, dan hak-hak politik seluruh rakyat Indonesia.

Nama : Muhammad Eka Pramuditha
NPM : 2416031112
Kelas : Reguler D

Jurnal Penelitian Politik P2 Politik‑LIPI, Vol. 16 No. 1 (Juni 2019) ini menampilkan enam tulisan pokok yang membahas berbagai tantangan demokrasi sepanjang Pemilu Serentak 2019 pemilu perdana yang menyatukan pilpres dan pileg. Efriza menyajikan kajian tentang sistem presidensial dan pola koalisi partai, Luky Sandra Amalia mengeksplorasi mobilisasi suara perempuan melalui istilah ‘emak‑emak’ dan ‘ibu bangsa’, sedangkan Sarah Nuraini Siregar memeriksa kesigapan dan independensi Polri menjelang pemilu. Defbry Margiansyah menyoroti arus populisme dan implikasinya, R. Siti Zuhro mengevaluasi proses konsolidasi demokrasi dalam Pilpres 2019, dan Dhurorudin Mashad mendalami dimensi politik Shalawat Badar. Pelengkapnya, terdapat resensi buku yang mengulas penataan demokrasi setelah reformasi.

Menurut R. Siti Zuhro, walau pemilu serentak membawa penyegaran mekanisme, pendalaman demokrasi masih terhambat: elemen partisipasi kritis, persaingan adil, kesetaraan politik, dan akuntabilitas belum terwujud secara menyeluruh. Ketegangan identitas baik melalui isu agama maupun SARA menjadi senjata kampanye, sementara maraknya hoaks dan ujaran kebencian di ranah digital semakin memecah kohesi sosial. Selain itu, politisasi birokrasi dan aparat keamanan melemahkan kepercayaan rakyat terhadap proses dan penyelenggara pemilu.

Tulisan tentang partai politik mengungkap kegagalan mereka membangun kader unggul: mayoritas parpol lebih mengandalkan artis demi meraih suara instan daripada mematangkan calon internal. Fragmentasi internal memunculkan koalisi pragmatis tanpa visi program yang jelas, dan orientasi untuk meraih kemenangan jangka pendek sering kali lewat politik transaksional mengikis reputasi partai. Sementara itu, aturan presidential threshold dan kerumitan sistem multipartai juga menambah beban bagi strategi parpol.

Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia masih terjebak pada tingkat prosedural, belum menyentuh esensi. Perbaikan hanya mungkin terwujud lewat kolaborasi intensif antara seluruh pemangku kepentingan mulai dari partai, komisi pemilu, birokrasi, aparat keamanan, media, hingga masyarakat sipil dalam menegakkan nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi bermakna, dan toleransi. Dengan demikian, pemilu dapat berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan yang adil sekaligus memperkuat stabilitas

NAMA : AMMARA DHIA ZHAFIR
NPM : 2456031003
KELAS : Man A

Secara keseluruhan, Jurnal Penelitian Politik tentang Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019 membahas tentang dampak dan dinamika sosial-politik Pemilu Serentak 2019 di Indonesia, khususnya dalam konteks konsolidasi demokrasi, praktik elektoral, dan tantangan-tantangan sistem politik menjelang dan sesudah pemilu. Pemilu Serentak 2019 sebagai fenomena politik besar yang untuk pertama kalinya menggabungkan pilpres dan pileg dalam satu waktu. Evaluasi terhadap sistem politik Indonesia, terutama pada Kinerja partai politik, Sistem presidensial dan koalisi, Peran perempuan dalam politik, Politisasi birokrasi dan institusi negara, Populisme dan politisasi identitas, Budaya politik dan konflik sosial pasca-pemilu. Jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi elektoral di Indonesia telah berjalan selama dua dekade pasca-Reformasi, kualitasnya masih belum mendalam secara substansial. Pemilu 2019 menjadi cerminan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh, penuh dengan konflik kepentingan elit, lemahnya partai politik, dan meningkatnya polarisasi masyarakat akibat isu identitas dan agama. Kelemahan dalam pelembagaan demokrasi: Pemilu belum memperkuat demokrasi substansial, hanya prosedural.

Fragmentasi dan pragmatisme partai politik: Banyak parpol gagal menjalankan fungsi kaderisasi dan representasi rakyat.

Politisasi identitas & agama: Keduanya dieksploitasi demi elektabilitas, memperparah polarisasi sosial.

Peran institusi seperti Polri dan birokrasi: Netralitasnya dipertanyakan, rentan terhadap intervensi politik.

Fenomena populisme: Digunakan sebagai alat elit, tidak menghasilkan perubahan nyata.

Ketimpangan peran perempuan: Perempuan lebih dijadikan alat simbolik ketimbang aktor politik sejati.

NAMA: Patuhilah Seribudaya One
NPM: 2416031054
KELAS: Reguler B

Analisis dari juranal “Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019” menerangkan kompleksitas persoalan dalam memperkuat fondasi demokrasi. Terkhusus pada pemilu 2019, meski tahapan pemilu secara formal terlaksana yaitu demokrasi prosedural, esensi demokrasi yang lebih mendalam seperti partisipasi kritis masyarakat dan pertanggung jawaban institusi masih jauh dari ideal. Lemahnya efektivitas dari orang yang berpengaruh dalam demokrasi, seperti netralitas aparat dan transparansi proses, menyebabkan kegagalan dalam menciptakan suksenya kepemimpinan yang damai. Ketegangan memuncak pasca-pengumuman hasil KPU, ditandai penolakan salah satu kandidat dan gejolak sosial yang memaksa intervensi Mahkamah Konstitusi (MK). Fenomena ini memperlihatkan akar masalah seperti polarisasi politik, minimnya kepercayaan publik terhadap sistem, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyaring informasi selama pemilu.

Nama: Diliyan Frisca Kasmara
NPM: 2416031020
Kelas: Reguler B

Pemilu Serentak 2019 menjadi momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana pemilihan presiden dan legislatif dilakukan bersamaan. Harapan akan penguatan sistem presidensial dan partisipasi publik yang lebih bermakna sempat membuncah, namun realitas menunjukkan banyak tantangan. Polarisasi politik, simbolisasi suara perempuan, politisasi identitas, hingga ketidaknetralan birokrasi mencerminkan demokrasi kita yang masih lebih bersifat prosedural daripada substansial. Partai politik belum maksimal menjalankan fungsinya, sementara kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi terus tergerus.

Jurnal ini menyuarakan kegelisahan sekaligus harapan. Lewat berbagai tulisan, terlihat bahwa demokrasi bukan sekadar ritual lima tahunan, tapi proses panjang yang menuntut kedewasaan, kejujuran, dan tanggung jawab kolektif. Ketika elite politik hanya sibuk mengejar kekuasaan dan masyarakat terpecah oleh isu identitas, demokrasi yang sehat sulit tercipta. Karena itu, membangun kepercayaan, memperkuat peran masyarakat sipil, dan menata ulang institusi menjadi kunci menuju demokrasi yang lebih utuh dan bermartabat.

nama: mulando saidina saputra
npm: 2416031092
kelas: REG D

Materi ini membahas pentingnya pemilu sebagai instrumen pendalaman demokrasi di Indonesia, menekankan perlunya partisipasi masyarakat yang aktif dan kesadaran politik untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan legitimate. Selain itu, tantangan dalam proses demokratisasi, seperti kompromi kepentingan antara elite dan masyarakat, perlu diatasi agar pemilu dapat memenuhi harapan rakyat. Kajian ini juga menyoroti pengembangan ilmu sosial dan teori politik untuk menjelaskan fenomena sosial-politik yang kompleks.

Nama : Pranatal Bintang Pangestu
NPM : 2456031017
Kelas : Mandiri A

menurut analisis saya jurnal yang membahas pemilu 2019 ini yaitu membahas berbagai aspek penting dari perkembangan politik dan pemilihan umum di Indonesia, terutama berkaitan dengan Konsolidasi Demokrasi. Dengan melihat dari dimensi yang berbeda, jurnal ini menguji dinamika politik yang terjadi seiring dengan pelaksanaan pemilihan umum, seperti pemilu presiden 2019 dan vibe politik sekitar fenomena populisme.
jurnal ini juga menjelaskan bagaimana populisme di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa elit politik sering memanfaatkan aspek-aspek tradisional dan religius untuk meraih dukungan, namun tidak cukup berkontribusi pada transformasi politik yang lebih luas dan substansial untuk demokrasi Indonesia di masa depan, R. Siti Zuhro menggarisbawahi bahwa meskipun pemilu diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik, kenyataannya, pilpres tersebut justru meningkatkan polarisasi sosial dan kerusuhan.
Dan menurut saya jurnal ini juga memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai faktor yang memengaruhi demokrasi dan politik di Indonesia, kritik terhadap kondisi saat ini sekaligus menyarankan perlunya perbaikan dalam sistem pemilu dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Nama: Nisrina Tiara T
NPM: 2456031004
Kelas: Mandiri B

Jurnal ini membahas Pemilu Serentak 2019 dengan fokus pada upaya memperkuat sistem presidensial dalam konteks multipartai, yang sejauh ini masih pragmatis dan belum sepenuhnya berhasil menciptakan pemerintahan yang efektif. Penelitian ini juga mengangkat peran mobilisasi perempuan dalam pemilu, yang sering kali diberi narasi simbolik seperti "emak-emak" dan "ibu bangsa". Namun, narasi ini ternyata lebih berfungsi sebagai alat politik daripada memperkuat posisi perempuan secara substansial. Selain itu, analisis terhadap netralitas Polri dan isu populisme menunjukan bagaimana aktor-aktor politik memanfaatkan identitas serta konflik sosial sebagai bagian dari strategi elektoral mereka.

Demokrasi Indonesia masih didominasi secara prosedural, bukan substantif, ditandai dengan maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan lemahnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, termasuk meningkatnya konflik sosial pasca pemilu.

Masalah netralitas birokrasi menjadi sorotan penting, terutama dengan banyaknya keterlibatan aparatur sipil negara dalam politik praktis, baik di pusat maupun daerah. Pemilu yang demokratis diharapkan mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan birokrasi yang masih terkooptasi oleh kepentingan politik. Demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan sistem politik yang inklusif, adil, dan akuntabel.

NAMA : Benedictus Ruben Adventro
NPM : 2416031076
KELAS : REG D

Jurnal ini mengkaji tantangan konsolidasi demokrasi dalam Pemilu Presiden 2019 di Indonesia. Meski Indonesia sudah mengadakan beberapa pemilu sejak era Reformasi, Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pendalaman demokrasi masih belum optimal. Intinya, Pilpres 2019 memperlihatkan kegagalan pendalaman demokrasi yang berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial, sehingga perlu upaya serius untuk memperkuat pilar demokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat agar demokrasi di Indonesia semakin matang dan konsolidasi. demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga harus diikuti penguatan institusi, pemerintahan efektif, dan kepercayaan publik. Demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem politik yang stabil dan inklusif agar demokrasi bisa berjalan sesuai prinsip "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat."

NAMA: Ramadhan Syah H
NPM: 2456031026
KELAS: Mandiri B

Jurnal ini membahas bagaimana demokrasi Indonesia diuji dalam Pemilihan Presiden 2019. Meskipun jumlah pemilih meningkat, hasil pemilu belum bisa menciptakan pergantian kepemimpinan yang kuat atau memperkuat kepercayaan masyarakat. Ketika KPU mengumumkan hasil pemilu, salah satu calon menolaknya dan membawa sengketa ke Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan bagaimana pilar-pilar demokrasi seperti hukum yang adil, kebebasan berpendapat, dan netralitas lembaga negara belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil pemilu.

Walaupun partisipasi pemilih tinggi, hal itu belum cukup untuk mencegah terjadinya konflik. Penolakan hasil pemilu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih lemah dan butuh perbaikan, baik dalam sistem kelembagaan maupun dalam membangun kepercayaan publik, agar pemilu ke depan bisa berjalan lebih baik dan damai.

NAMA : M. NOVIZA WENDI PRATAMA
NPM : 2416031122
KELAS : 2416031122

Artikel ini ngebahas soal bagaimana kondisi demokrasi Indonesia pada waktu Pilpres 2019 kemarin. Dari awal, penulis menyatakan kalau pemilu saat itu lumayan panas karena Jokowi dan Prabowo bertemu lagi untuk kedua kalinya. Suasana makin tegang karena dua kubu pendukung ini saling serang dan akhirnya membuat masyarakat jadi terbelah.

Nah, yang jadi sorotan utama pada tulisan ini adalah soal pendalaman demokrasi. Jadi, demokrasi itu tidak cukup hanya memilih pemimpin lewat pemilu saja, tapi juga harus ada proses supaya rakyat makin berdaya, partai politik jalan dengan benar, dan pemerintahan bisa kerja dengan baik. Sayangnya, semua itu belum terlihat maksimal di Pilpres 2019.

Salah satu masalah besar yang disorot penulis adalah soal politisasi identitas, terutama agama. Dua calon presiden sama-sama mengaku paling mewakili umat Islam. Ada yang bawa label “ulama” buat dapet suara, tapi itu lebih ke strategi politik, bukan beneran buat perjuangkan umat. Ini membuat suasana makin panas dan malah memicu perpecahan.

Partai politik juga dapet kritik tajam. Menurut penulis, partai sekarang lebih memikirkan menang daripada membina kader. Banyak artis nyalon, padahal mereka belum tentu mengerti politik. Partai jadi keliatan cuma cari suara, bukan serius memperjuangkan rakyat.

Masalah lain yang diangkat adalah soal birokrasi alias para PNS. Banyak PNS dan pejabat yang ketarik ke politik praktis, padahal seharusnya netral. Contohnya, ada camat yang kedapatan dukung salah satu paslon. Hal kayak seperti ini membuat rakyat jadi tidak percaya dengan sistem.

Di akhir artikel, penulis menyatakan kunci utama demokrasi itu adalah kepercayaan. Kalau rakyat percaya sama penyelenggara pemilu, partai politik, dan aparat, maka pemilu bisa berjalan lancar dan demokrasi makin kuat. Tapi kalau yang ada cuma saling curiga dan tuduh-menuduh, maka pemilu cuma jadi acara lima tahunan yang nggak berdampak besar ke kehidupan rakyat.

Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih jalan, tapi belum maksimal. Pemilu udah rutin, tapi masih banyak hal yang harus dibenahi, mulai dari partai, birokrasi, sampai cara kita sebagai masyarakat menyikapi perbedaan.

Nama : Rahmad Nanda Saputra
NPM : 2456031030
Kelas : Mandiri B

Penelitian jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro mengulas berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Meskipun pemilu telah menjadi rutinitas lima tahunan sejak era Reformasi, demokrasi di Indonesia masih sebatas formalitas tanpa menghasilkan pemerintahan yang efektif atau memperkuat kepercayaan publik. Demokrasi yang dijalankan lebih menitikberatkan pada aspek prosedural seperti pelaksanaan pemilu, namun belum menyentuh pendalaman nilai-nilai demokrasi yang esensial, seperti pemerintahan yang efektif, perlindungan hak asasi manusia, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Pemilu 2019 juga memperlihatkan polarisasi sosial yang tajam, di mana agama kerap dimanfaatkan sebagai alat politik, serta maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang memperburuk suasana politik. Partai politik dinilai gagal menjalankan fungsi mereka secara optimal, lebih mengandalkan popularitas selebriti daripada pengembangan kader yang serius. Selain itu, keterlibatan birokrasi dalam politik praktis yang seharusnya netral turut merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, menambah kerentanan demokrasi Indonesia yang masih rapuh.

Jurnal ini menegaskan bahwa untuk memperbaiki kondisi tersebut, dibutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa guna membangun demokrasi yang lebih substansial, adil, dan berpihak pada rakyat. Demokrasi Indonesia harus bergerak dari sekadar formalitas menuju demokrasi substantif yang mampu menghadirkan pemerintahan efektif dan meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini menuntut reformasi dalam sistem politik, penegakan hukum yang progresif, serta perbaikan kualitas partai politik dan penyelenggaraan pemilu agar demokrasi dapat benar-benar berfungsi sebagai sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

NAMA: Fiusa Avit Caessar
NPM: 2456031015
KELAS: Mandiri A

Menurut saya “Jurnal Penelitian Politik Vol. 16 No. 1 (Juni 2019)” membahas situasi politik jelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Ada beberapa poin penting, kayak penguatan sistem presidensial supaya pemerintahan lebih stabil, peran perempuan lewat narasi “Emak-Emak dan Ibu Bangsa” buat ningkatin partisipasi mereka, dan pentingnya Polri yang netral supaya gak ada konflik.
Jurnal juga kupas soal populisme yang bikin politik makin panas dan polarisasi, plus tantangan demokrasi seperti hoaks dan politik identitas yang bikin masyarakat terpecah. Mereka bilang literasi politik harus ditingkatin biar pemilih gak gampang termakan isu.
Walau Indonesia udah jadi negara demokrasi besar, praktiknya masih banyak masalah. Pilpres 2019 contohnya, belum bisa hasilin pemimpin yang benar-benar ideal. Pilar demokrasi kayak partai politik, media, dan masyarakat sipil juga belum maksimal. Kepercayaan publik ke hasil pemilu rendah, sampai terjadi kerusuhan 22 Mei.
Politisasi identitas juga kuat banget, dua kubu capres (Jokowi dan Prabowo) sama-sama pakai isu agama buat cari suara, kayak “Ijtima Ulama” dukung Prabowo, sementara Jokowi gandeng Ma’ruf Amin. Partai politik malah sering ngandelin artis jadi caleg demi suara, bukan karena kompeten. Kampanye juga banyak yang formalitas doang, gak nyentuh isu penting rakyat.
Birokrasi juga gak netral, banyak pejabat yang dipaksa dukung capres tertentu. Akibatnya, masyarakat makin gak percaya sama KPU, partai, dan lembaga hukum. Demokrasi jadi rawan konflik kalau semua gak profesional.
Singkatnya, demokrasi Indonesia udah maju tapi masih banyak drama. Pilpres 2019 nunjukin politik kita belum dewasa, banyak yang mikirin kepentingan sendiri. Harusnya semua elemen bangsa kerja bareng supaya pemilu lebih damai, adil, dan bikin rakyat sejahtera.

Analisis jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Politik Vol. 16 No. 1 Juni 2019, menggunakan pendekatan ringkas dan sistematis:


Penulis bertujuan untuk mengkaji tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui kasus Pemilu Presiden 2019. Fokus utamanya adalah bagaimana pelaksanaan pilpres ini menunjukkan sejauh mana demokrasi Indonesia telah mengalami pendalaman (deepening democracy).

Tulisan ini merupakan kajian kualitatif deskriptif berbasis literatur dan data sekunder. Penulis menggunakan pendekatan konseptual terkait konsolidasi demokrasi dan teori partisipasi politik serta pengaruh sistem pemilu terhadap kualitas demokrasi.

a. Masih Lemahnya Konsolidasi Demokrasi
Pemilu 2019 belum menghasilkan kepemimpinan yang legitimate karena:

Adanya sengketa hasil pemilu, Polarisasi masyarakat yang tajam, Kerusuhan pasca pengumuman hasil KPU.

b. Demokrasi Masih Prosedural
Demokrasi cenderung hanya diukur dari aspek formal seperti pemilu, namun belum menyentuh aspek substantif seperti:

Akuntabilitas pemerintah, Pelayanan publik yang adil, Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

c. Politisasi Identitas dan Birokrasi

Agama dan identitas digunakan untuk mendulang suara, memperdalam perpecahan sosial. Birokrasi cenderung tidak netral dan terlibat dalam dukungan politik terhadap kandidat tertentu.

d. Kegagalan Partai Politik

Minim kaderisasi, Mengandalkan figur selebritas, Gagal membangun kepercayaan publik.

Penulis menekankan bahwa pemilu yang substansial memerlukan partai politik yang sehat, birokrasi netral, dan masyarakat yang partisipatif. Namun dalam praktiknya, banyak hambatan struktural dan budaya politik yang masih belum demokratis.

Artikel ini juga menyiratkan bahwa demokrasi di Indonesia masih rapuh dan terancam oleh pragmatisme elite politik, serta lemahnya pelembagaan sistem politik.


Kesimpulan
Pemilu 2019 menjadi cermin bahwa demokrasi Indonesia masih dalam tahap transisi yang belum stabil. Banyak tantangan yang harus diselesaikan seperti:

1. Reformasi partai politik dan birokrasi,
2. Pendidikan politik masyarakat,
3. Penegakan hukum yang adil dan independen.

nama : alya salsabilla aini
npm : 2456031011
kelas : mandiri a

Jurnal ini secara komprehensif membahas dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilu dan pilpres. Melalui berbagai artikel dan kajian, jurnal ini menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah melakukan beberapa kali pemilu sejak era reformasi, proses demokrasi yang berlangsung masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencapai kedalaman substantif. Salah satu poin utama yang diangkat adalah bahwa demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari faktor sosial, politik, dan budaya. Pola polarisasi yang tajam, disertai dengan munculnya konflik sosial, hoaks, dan politisasi agama, menunjukkan bahwa masyarakat dan sistem politik belum mampu menyeimbangkan keberagaman dan menjaga stabilitas nasional.

Selain itu, jurnal ini menekankan bahwa proses pendalaman demokrasi harus didukung oleh kepercayaan publik yang kuat terhadap institusi dan proses politik. Kepercayaan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas kompetisi politik, partisipasi masyarakat, serta tingkat kesetaraan dan responsivitas dari para aktor politik dan penyelenggara pemilu. Faktor-faktor ini menjadi kunci dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Namun, kenyataannya, faktor sosial dan ekonomi yang kurang memadai sering kali menghambat terciptanya iklim demokrasi yang kondusif. Ketidakmampuan sistem hukum dan kelembagaan dalam mengatasi berita hoax, disinformasi, serta ketidakadilan dalam proses politik, memperbesar risiko konflik dan ketidakstabilan nasional.

Dalam konteks pemilu 2019, jurnal ini mengulas bahwa proses tersebut diwarnai oleh polarisasi yang tajam, konflik sosial, dan ketidakpercayaan publik terhadap proses politik. Pola politik identitas dan politisasi agama semakin memperumit proses demokrasi, memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih dalam tahap transisi menuju kedalaman yang lebih substantif. Meskipun demikian, pemilu ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Upaya-upaya reformasi birokrasi dan penguatan lembaga pengawas dianggap penting untuk memastikan proses pemilu berjalan secara adil, transparan, dan profesional.

Selain aspek politik, jurnal ini juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi agar birokrasi tetap profesional dan netral dalam mendukung proses demokrasi. Birokrasi yang tidak profesional dan tidak netral dapat menjadi hambatan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan lembaga pengawas dan civil society menjadi sangat penting untuk mengawasi jalannya proses politik dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Penguatan relasi politik dan birokrasi yang sehat juga menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Lebih jauh, jurnal ini menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi yang substantif sangat bergantung pada sinergi dan profesionalisme semua stakeholder, termasuk partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, media, dan masyarakat sipil. Pendalaman demokrasi tidak hanya sekadar meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga memperkuat kualitas kompetisi politik dan memastikan bahwa proses politik benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Dalam konteks ini, kepercayaan publik menjadi fondasi utama yang harus terus dibangun dan dipelihara.

Secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa proses demokrasi di Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan agar mampu mewujudkan pemerintahan yang adil, jujur, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Tantangan utama yang harus diatasi meliputi polarisasi politik, politisasi identitas, berita hoax, serta ketidakmampuan sistem hukum dan kelembagaan dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk reformasi birokrasi, penguatan lembaga pengawas, serta peningkatan partisipasi masyarakat, menjadi kunci dalam memperdalam demokrasi Indonesia. Dengan demikian, demokrasi yang berkualitas dan stabilitas nasional dapat terwujud, mendukung pembangunan bangsa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Nama : Karina Fitria
NPM : 2416031048
Kelas : Reguler B

Jurnal ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui kajian Pemilu Presiden 2019. Meskipun menjadi pesta demokrasi, pilpres tersebut justru memperlihatkan lemahnya pendalaman demokrasi. Terjadi polarisasi sosial akibat politisasi identitas dan agama, serta lemahnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Partai politik gagal menjalankan fungsi kaderisasi dan lebih fokus pada popularitas ketimbang kualitas calon. Selain itu, birokrasi juga dipolitisasi sehingga mengganggu netralitas aparatur negara. Penulis menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, partai, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, bukan sekadar prosedural.

Nama: Werly Syafa Mardiah
NPM: 2466031013
kelas: Mandiri A

Jurnal ini membahas beberapa isu utama yang menghambat perkembangan demokrasi Indonesia. Meskipun reformasi telah dilaksanakan, demokrasi Indonesia masih sangat prosedural dan belum mencapai prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kepercayaan publik, partisipasi yang bermakna, dan pemerintahan yang efektif.
Beberapa isu penting yang dibahas meliputi:
Polarisasi politik dan sosial disebabkan oleh politik identitas, peran politik dalam menjalankan fungsi representasional dan kaderisasi,
Birokrasi politik, yang memengaruhi netralitas ASN dalam pemilu, minimal, fungsi media, dan masyarakat umum sebagai fondasi demokrasi.
Jurnal ini menunjukkan bahwa ada lebih dari sekedar keberhasilan rakyat yang berkelanjutan, tetapi juga pertumbuhan nilai-nilai demokrasi yang mendukung kepercayaan dan stabilitas politik. Sebaliknya, sistem yang tidak memiliki legitimasi dan perpecahan disebabkan oleh pemilu yang hanya memiliki kualifikasi formal.

Nama: Shofy Yulia
NPM: 2416031038
Kelas: Reguler B

Pada Jurnal tersebut berisi artikel yang membahas bagaimana pelaksanaan Pilpres 2019 di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan dalam upaya memperkuat demokrasi. Meski sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilu langsung, kualitas demokrasi yang terbangun masih cenderung prosedural daripada substantif. Pilar-pilar penting demokrasi seperti partisipasi masyarakat, netralitas birokrasi, dan peran partai politik belum berjalan optimal. Polarisasi politik semakin tajam dengan munculnya politisasi identitas termasuk agama yang justru memperbesar jarak sosial di masyarakat. Selain itu birokrasi yang seharusnya netral sering kali justru ditarik dalam pusaran kepentingan politik baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. Kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi juga memperburuk situasi karena lebih mengandalkan popularitas figur seperti artis ketimbang memperkuat visi dan misi partai. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, baik dari segi kualitas penyelenggaraan pemilu maupun dari aspek sosial-politik yang lebih luas. Diperlukan sinergi dari semua pihak dari pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat sipil hingga media untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan benar-benar berpihak pada rakyat.

NAMA: BUNGA NOVITASARI
NPM: 2456031022
KELAS: MANDIRI B

Berdasarkan hasil analisis saya jurnal Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro menjelaskan Konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dan cenderung berjalan secara fluktuatif karena pilar-pilar utama demokrasi seperti pemilu, partai politik, civil society, dan media massa belum berfungsi secara efektif dan maksimal. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi seharusnya menjadi sarana suksesi kepemimpinan yang adil, transparan, dan akuntabel, namun kenyataannya sering kali dibayangi oleh berbagai masalah seperti politisasi identitas, penyebaran hoaks, dan lemahnya netralitas birokrasi serta penyelenggara pemilu. Situasi ini diperparah oleh rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi pemilu dan penegak hukum, yang pada akhirnya menghambat proses pendalaman demokrasi. Demokrasi Indonesia saat ini masih lebih bersifat prosedural daripada substantif, ditandai dengan minimnya partisipasi politik yang genuine, rendahnya kualitas kompetisi, dan kurangnya responsivitas terhadap aspirasi rakyat. Padahal, demokrasi yang substansial menuntut adanya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik, pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, civil society, dan media massa, untuk bersinergi secara profesional dan independen dalam mengawal proses demokrasi. Pemilu 2019 yang kompleks menjadi cerminan bahwa tanpa tata kelola pemilu yang inklusif dan partai politik yang bertanggung jawab, demokrasi hanya akan menjadi ajang prosedural yang rawan konflik. Oleh karena itu, membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas demokrasi substantif menjadi kunci utama untuk mewujudkan pemilu yang damai serta menjaga stabilitas nasional dan eksistensi NKRI.

NAMA : AJI RIDWAN MAS
NPM : 2456031018
KELAS : MAN B

Analisis ini menyoroti dinamika konsolidasi demokrasi dalam Pemilu Presiden 2019. Meski partisipasi politik meningkat, pemilu belum mampu menciptakan suksesi kepemimpinan yang baik dan membangun kepercayaan publik. Penolakan hasil rekapitulasi oleh salah satu kandidat dan kerusuhan pasca pemilu menunjukkan rapuhnya sistem demokrasi. Tingginya partisipasi politik tidak menjamin kualitas demokrasi jika tidak didukung institusi yang kuat, edukasi politik, dan supremasi hukum.

nama : Dela azmelia
npm : 2416031130
kelas : reguler D
Jurnal Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 karya R. Siti Zuhro menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah menjalankan pemilu secara rutin sejak era Reformasi, demokrasi yang diterapkan masih bersifat prosedural dan belum menghasilkan pemerintahan yang efektif atau memperkuat kepercayaan publik. Pemilu 2019 menunjukkan berbagai tantangan, seperti polarisasi sosial, politisasi agama, maraknya hoaks, serta keterlibatan birokrasi dalam politik praktis. Partai politik juga dinilai gagal menjalankan fungsi kaderisasi, karena lebih mengandalkan popularitas figur publik.

Analisis lain menambahkan bahwa meskipun partisipasi politik meningkat, hal ini tidak menjamin kualitas demokrasi yang baik. Konflik pasca pemilu dan sengketa hasil suara yang berujung ke Mahkamah Konstitusi memperlihatkan lemahnya pilar demokrasi. Demokrasi yang sehat seharusnya tidak hanya fokus pada proses elektoral, tetapi juga harus memperkuat institusi, supremasi hukum, dan membangun kepercayaan publik.

Sementara itu, jurnal lain dari Jurnal Penelitian Politik Vol. 16, No. 1, 2019 mengulas berbagai perspektif, seperti pentingnya penguatan sistem presidensial, netralitas aparat, dan mobilisasi politik perempuan. Jurnal ini juga membahas dampak populisme serta bahaya disinformasi dalam pemilu. Untuk membangun demokrasi yang lebih substansial, diperlukan peningkatan literasi politik, pembenahan institusi, dan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa

NAMA : AZZUMMA ZHUHRI ARIEZA HAKIM
NPM : 2416031046
KELAS : REGULER B

Sejak era Reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan lima pemilu, dengan Pilpres 2019 menjadi yang paling menarik perhatian karena mempertemukan kembali Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam pertarungan langsung. Kontestasi ini memicu polarisasi tajam dan pembelahan sosial, mencerminkan dinamika demokrasi yang masih dalam proses konsolidasi dan pendalaman.

Demokrasi Indonesia berkembang di tengah pengaruh budaya politik, perilaku elit, dan dinamika kekuasaan sejak Pemilu 1999. Pilkada langsung sejak 2005 dan pilpres langsung sejak 2004 menjadi langkah penting dalam memperdalam demokrasi, meski menghadirkan tantangan dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan pemilu yang berkualitas.

Pendalaman demokrasi mencakup pembangunan institusi yang kredibel, partisipasi publik yang kuat, dan sinergi antara negara dan masyarakat. Namun, proses ini juga menghadapi tantangan seperti dominasi elit, politisasi agama, hoaks, serta ujaran kebencian, yang semakin memanas menjelang Pilpres 2019. Kerusuhan pasca pengumuman hasil pemilu menunjukkan kerentanan stabilitas sosial.

Pemilu serentak 2019 menjadi pemilu pertama yang menggabungkan pilpres dan pileg, menuntut perbaikan dari sisi prosedur dan substansi. Selain itu, munculnya politisasi identitas dan kegagalan partai dalam kaderisasi, terlihat dari banyaknya selebritas yang dicalonkan, menjadi indikator belum matangnya konsolidasi demokrasi.

Secara keseluruhan, meski penuh tantangan, pemilu dan pilpres tetap menjadi sarana penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia menuju sistem yang lebih sehat dan bermartabat.

Nama : Ranggita Zahwa Kusuma Wardhani
Kelas : Reguler B
Npm : 2416031066

Menurut saya, artikel in menunjukan bahwa demokrasi di indonesia pasca reformasi, khususnya dalam konteks pilpres 2019, masih memiliki tantangan besar dalam hal pendalaman demokrasi. Pemilu yang harusnya jadi puncak partisipasi rakyat dan wujud dari pemerintangan yang demokrasi, malah memperlihatkan sisigelap politik indonesia

Satu hal yang paling menonjol menurut saya adalah kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar utama demokrasi. Kegagalan ini tercermin dari lemahnya kaderisasi dan kecendrungan menggunakan figura selebriti sebagai vote getter, ini menunjukan bahwa partai politik belum serius dalam membangun kualtas demokrasi secara substansional, dan masih terjebak dalam pendekatan elekoral jangka pendek.

Di sisi lain, pilitisi identitas, terutama penggunaan agama dalamkampanye, menurut saya sangat mengkhawatirkan. ini tidak hanya memperlemah nilai nilai toleransi dalam masyaraka, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. demokrasi yang harusnyamenyatukan rakyat, justru menjadi pemicu polarisasi

Saya juga sependapat dengan penulis bahwa netralitas biokrasi menjadi isu sentral yang belom terselesaikan. Biokrasi yang seharusnya netral malah terjebak dalam kepentingan politik praktis. ini sangat merusak kepercayaan publik terhadap intitusi negara dan mengganggu legitimasi hasil pemiliu.

Nama: Gaudena Ave Elysia
NPM: 2416031028
Kelas: Reguler B

Menurut saya, jurnal Penelitian Politik Vol. 16, No. 1 membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Konsolidasi demokrasi di Indonesia belum berjalan secara baik karena pilar-pilar pentingnya belum maksimal. Tantangan demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, dan hukum kurang memadahi. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu, tetapi satbilitas nasional. Hal ini bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil pilpres dan Mahkamah Konstitusi sebagai penentu akhir.

Nama: Alya Khansa Aguzaen
NPM: 2416031080
Kelas: Reguler D

Hasil analisis:
Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) ini menjadi media untuk bertukar pikiran tentang isu-isu strategis di bidang politik nasional, lokal, dan internasional. Edisi ini berfokus pada dinamika sosial politik serentak 2019 di Indonesia dengan enam artikel, sebagai berikut:
• Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019.
• Upaya Mobilisasi Perempuan melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak dan Ibu Bangsawan’ Pada Pemilu 2019.
• Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019.
• Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019.
• Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019.
• Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren.

Nama: M Ikhsan Sutanto
NPM: 2416031126
Kelas: Reguler D

Jurnal tersebut adalah wadah untuk para ahli politik dari LIPI untuk membicarakan tentang masalah-masalah penting di Indonesia, baik soal politik dalam negeri, daerah, maupun hubungan internasional. Mereka membahas banyak hal, mulai dari pemilu, konflik, sampai posisi Indonesia di dunia.
Jurnal ini membahas banyak hal seperti
• Pemilu Serentak 2019
• Peran Perempuan dalam Pemilu
• Netralitas Polisi:
• Politik Populisme
• Demokrasi dan Pilpres 2019:
• Shalawat Badar Jadi Alat Politik

Dengan membaca jurnal ini, kita bisa lebih kritis, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi tantangan demokrasi di masa depan. Jadi, jangan cuma jadi penonton, tapi jadilah bagian dari perubahan!

NAMA : Davira Salsabila Putri
NPM : 2416031104
KELAS : Reguler D

Jurnal ini membahas tentang pemilu yang terjadi di Indonesia pertama kali pada tahun 2019. Dimana pada saat itu adalah demokrasi yang cukup besar, karena pertama kali pemilu dilakukan dengan serentak. Tantanga yang dihadapi pada saat itu adalah terbaginya kubu yang sengit antara pendukung masing masing calon presiden. Bahkan pada saat itu membahas tentang kualitas pemilu, termasuk masalah kecurangan, dan masyarakat tidak puas dengan hasil pemilu. Dari hal tersebut jurnal ini menjelaskan bahwa demokrasi yang terjadi pada saat itu kurang efektif,terutama untuk masyarakat yang memiliki pemahaman pemilu yang benar pada pemilu yang dilakukan.

Nama : Sulastri
Npm 2456031029
Kelas : Mandiri A

Jurnal Penelitian Politik LIPI Vol. 16, No. 1, Juni 2019, membahas dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia.
Jurnal ini menyoroti berbagai isu penting terkait pemilu, termasuk penguatan sistem presidensial, mobilisasi perempuan, netralitas Polri, populisme, demokrasi dan pemilu presiden,. serta Jurnal ini menyajikan analisis mendalam mengenai upaya penguatan sistem presidensial dalam pemilu serentak, mobilisasi suara perempuan melalui narasi simbolik, netralitas Polri dalam menjaga keamanan pemilu, transformasi persaingan populisme, tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden, dan dimensi politik dalam tradisi lisan pesantren. Selain itu, jurnal ini juga mengulas buku tentang penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca reformasi.

Nama : Muhammad Adzka Aqila
NPM : 2456031038
Kelas : Man B

Analisis Jurnal Penelitian Politik "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019"

Hasil pengamatan saya, terdapat enam artikel utama dalam jurnal ini yang membahas berbagai aspek pemilu serentak 2019. Efriza meneliti kekuatan sistem presidensial dan menunjukkan bahwa meskipun pemilu serentak menjanjikan dukungan legislatif bagi presiden terpilih, koalisi pragmatis dan sistem multipartai melemahkan kinerja pemerintahan. Luky Sandra Amalia mengkritik kisah "emak-emak" dan "ibu bangsa" yang digunakan oleh partai politik untuk mendorong suara perempuan, tetapi pada dasarnya terus mendomestikasi peran mereka. Sarah Nuraini Siregar memeriksa netralitas Polri dan menekankan peran preventif aparat dalam menjaga keamanan pemilu.

Untuk mengurangi polarisasi dan hoax, isi di dalamnya menunjukkan bahwa sistem pemilu harus direformasi, netralitas birokrasi dan aparat harus ditingkatkan, dan pendidikan politik masyarakat harus ditingkatkan. Jurnal ini adalah sumber penting dalam penelitian demokrasi, gender, dan populisme di Indonesia. Namun, penelitian serupa harus lebih banyak mengintegrasikan analisis kebijakan dan efek sosial-ekonomi dari perubahan politik yang dibahas di masa depan.

NAMA : RAFI DHARMA SAKTI
NPM : 2456031009
KELAS : MANDIRI A
Dari hasil analisis saya jurnal ini membahas tentang pemilu yang di laksanakan pada tahun 2019 lalu banyak nyaa permasalahan yang terjadi saat ituu , dan banyak nyaa hilang kepercayaan publik terhadap pemerintah pada saat ituu Pemilu serentak menuai kritik karena dianggap terlalu kompleks dan memberatkan penyelenggara.Diusulkan agar pemilu legislatif dan presiden dipisah kembali pada pemilu mendatang.Meningkatkan urgensi digital literacy dan pengawasan informasi jelang pemilu. Dan banyak sekali permasalahan nyaaa hingga adanya kecurangan yang terjadi dan membawanya ke mahkamah konstitusi untuk menangani masalah ini

Nama: Qurrota A'yun
NPM: 2456031036
Kelas: Mandiri B

Berdasarkan hasil analisis saya dari jurnal yang berjudul “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro, adalah Pemilu Presiden 2019 menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Walaupun jumlah partisipasi masyarakat cukup tinggi, itu belum cukup untuk memperkuat dasar-dasar demokrasi yang seharusnya jadi penopang utama. Salah satu buktinya adalah munculnya penolakan terhadap hasil pemilu oleh salah satu kandidat, yang berujung pada kerusuhan sosial setelah pengumuman rekapitulasi suara oleh KPU. Situasi ini membuat Mahkamah Konstitusi harus turun tangan sebagai penentu akhir. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terhadap proses demokrasi masih lemah. Demokrasi kita belum benar-benar kokoh masih mudah goyah oleh konflik dan ketidakpuasan. Karena itu, kita butuh upaya serius untuk memperkuat demokrasi, bukan hanya lewat pemilu yang rutin, tapi juga lewat sistem yang transparan, adil, dan benar-benar dipercaya rakyat.

Armaya Siti Hayyina
2456031025
Mandiri A

Dalam telaah saya terhadap jurnal ini, inti pembahasannya terletak pada proses konsolidasi demokrasi yang terjadi selama Pemilihan Presiden 2019. Meski partisipasi politik masyarakat mengalami lonjakan, pemilu tersebut belum mampu mewujudkan proses pergantian kepemimpinan yang ideal, apalagi membangun tingkat kepercayaan publik yang solid. Hal ini tampak dari sikap salah satu kandidat yang menolak hasil rekapitulasi suara dari KPU, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) harus turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan.

Menurut pandangan saya, kondisi ini mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala. Elemen-elemen utama demokrasi yang seharusnya menopang proses konsolidasi ternyata belum bekerja secara optimal. Salah satu indikasinya adalah terjadinya kericuhan sosial setelah hasil pemilu diumumkan, yang menunjukkan masih rapuhnya sistem demokrasi nasional.

Saya juga berpendapat bahwa tingginya tingkat partisipasi dalam pemilu tidak secara otomatis menjadi indikator keberhasilan demokrasi. Tanpa adanya fondasi institusional yang kuat serta kepercayaan publik yang kokoh, partisipasi yang besar justru bisa memicu ketegangan. Maka dari itu, saya percaya bahwa upaya memperkuat demokrasi di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh—tidak hanya lewat proses elektoral, tetapi juga melalui reformasi institusi, peningkatan literasi politik masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten.

Nama : Khalila Nessya Putri
NPM : 2416031042
Kelas : Reguler B

jurnal tersebut membahas isi Jurnal Penelitian Politik P2Politik-LIPI edisi khusus Pemilu Serentak 2019, yang pertama kali menggabungkan pemilu legislatif dan presiden di Indonesia. Jurnal ini mengangkat berbagai isu seperti penguatan sistem presidensial, populisme, mobilisasi perempuan, netralitas Polri, dan dimensi politik dalam budaya pesantren. Fokus utamanya adalah pada tantangan konsolidasi demokrasi, dengan kritik terhadap aktor politik, partai, dan birokrasi, serta pentingnya membangun kepercayaan publik demi demokrasi yang lebih inklusif dan substansial. Salah satu artikel menyoroti bahwa Pemilu 2019 belum berhasil mewujudkan suksesi kepemimpinan yang baik, terlihat dari kerusuhan pasca-pemilu dan ketergantungan pada Mahkamah Konstitusi sebagai penentu akhir.

Nama: M. Kevin Sahputra
NPM: 2466031012
Kelas: Man B

Analisis Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” oleh R. Siti Zuhro
Jurnal Penelitian Politik LIPI Vol. 16 No. 1 Juni 2019 membahas berbagai isu strategis terkait politik nasional dan demokrasi di Indonesia, salah satunya melalui artikel “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro.

1. Konteks dan Latar Belakang
Artikel ini menyoroti dinamika pemilu presiden 2019 sebagai bagian dari proses demokratisasi di Indonesia. Pilpres 2019 menjadi sorotan karena mempertemukan kembali dua kandidat utama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, yang memperkuat polarisasi politik di masyarakat. Kontestasi yang panas menyebabkan pembelahan sosial yang tajam antara pendukung kedua kubu.

2. Permasalahan Konsolidasi Demokrasi
Penulis menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah beberapa kali melaksanakan pemilu, pendalaman demokrasi masih menghadapi banyak tantangan. Pilar-pilar demokrasi yang seharusnya menjadi penguat konsolidasi belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari beberapa masalah utama:

Suksesi Kepemimpinan yang Belum Ideal: Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik.

Kepercayaan Publik yang Lemah: Masih rendahnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, terbukti dari adanya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi KPU dan penolakan hasil oleh salah satu kandidat.

Polarisasi dan Konflik Sosial: Polarisasi yang tajam berujung pada instabilitas sosial dan politik, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menjadi penentu akhir hasil pilpres karena kedua kandidat mengklaim kemenangan.

3. Tantangan Pendalaman Demokrasi
Artikel ini juga menyoroti bahwa pendalaman demokrasi di Indonesia belum terwujud optimal. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain:

Politisasi Identitas: Politik identitas masih menjadi alat utama dalam kontestasi politik, yang justru memperdalam fragmentasi sosial.

Efektivitas Pemerintahan: Pemerintahan yang terpilih belum sepenuhnya mampu membangun kepercayaan dan stabilitas politik.

Konsolidasi Demokrasi: Konsolidasi demokrasi membutuhkan pilar-pilar yang kuat, seperti institusi politik yang kredibel, partisipasi masyarakat yang sehat, serta penegakan hukum yang adil.

4. Kesimpulan
Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa pemilu presiden 2019 belum mampu memperkuat demokrasi secara substansial. Masih banyak pekerjaan rumah dalam membangun demokrasi yang sehat, mulai dari memperkuat institusi, mengurangi politik identitas, hingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Konsolidasi demokrasi di Indonesia masih harus terus diupayakan agar demokrasi tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial dan berkeadilan

Nama : Muhamad Varrel Devvanda Yusril
NPM : 2416031110
Kelas : Reguler D

Analisis Jurnal: Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 – R. Siti Zuhro

Jurnal ini membahas secara mendalam dinamika demokrasi di Indonesia dengan mengambil studi kasus pelaksanaan Pemilu Presiden 2019. Penulis menyoroti bagaimana pemilu tersebut menjadi cerminan bahwa demokrasi Indonesia masih lebih bersifat prosedural daripada substantif. Meskipun pemilu langsung sudah berjalan sejak era reformasi, kualitas demokrasi belum sepenuhnya mendalam.

Salah satu fokus utama tulisan ini adalah tantangan konsolidasi demokrasi, yaitu proses memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam praktik politik sehari-hari. Menurut penulis, pilpres 2019 justru memperlihatkan sejumlah masalah, seperti:

- Polarisasi politik yang tajam antara kubu pendukung dua calon presiden;
- Politisasi agama dan identitas yang memperparah perpecahan sosial;
- Maraknya hoaks dan ujaran kebencian, terutama di media sosial;
- Lemahnya netralitas birokrasi, yang seharusnya tidak berpihak dalam kontestasi politik.


Selain itu, jurnal ini juga mengkritik peran partai politik yang belum ideal. Banyak partai justru mengandalkan figur publik atau selebritas untuk menarik suara, daripada membina kader atau menawarkan visi politik yang jelas. Ini menunjukkan bahwa partai belum menjalankan fungsinya secara maksimal dalam demokrasi.

Penulis juga menyoroti bahwa pemilu bukan hanya sekadar ritual lima tahunan, tapi seharusnya menjadi alat untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan pemerintahan yang efektif. Sayangnya, pilpres 2019 diwarnai sengketa hasil suara hingga harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mengindikasikan lemahnya kepercayaan terhadap proses politik.

Penekanan penting lainnya adalah bahwa pendalaman demokrasi membutuhkan sinergi antara negara dan masyarakat. Negara harus mampu membangun tata kelola yang bersih dan transparan, sementara masyarakat perlu terlibat aktif dalam politik secara kritis dan rasional, bukan hanya sekadar ikut-ikutan atau karena faktor emosional.

Kesimpulan: Jurnal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih berada dalam tahap transisi dan menghadapi banyak tantangan serius, baik secara struktural maupun kultural. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi ke depan, dibutuhkan:

Reformasi partai politik,
Netralitas birokrasi dan penyelenggara pemilu,
Pendidikan politik yang masif dan merata,

Dan tentu saja, komitmen bersama dari semua pihak untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan keberagaman.

naurah edel weis
2416031136
Reg d

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh R. Siti Zuhro dalam *Jurnal Penelitian Politik* LIPI, analisa terhadap dinamika demokrasi Indonesia dalam konteks Pemilu Presiden 2019 menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melaksanakan pemilu secara rutin sejak era reformasi, kualitas demokrasi yang dijalankan masih sangat prosedural dan belum substansial. Pilpres 2019 memperlihatkan sejumlah tantangan besar dalam upaya konsolidasi demokrasi, seperti politisasi identitas, minimnya kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu, serta tidak netralnya birokrasi. Demokrasi belum mampu menghadirkan pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat karena lemahnya pelembagaan partai politik dan kurangnya edukasi politik terhadap masyarakat. Polarisasi politik dan kerusuhan pasca pemilu mengindikasikan rendahnya toleransi dan tingginya manipulasi isu-isu sensitif seperti agama untuk meraih suara. Parpol juga dinilai gagal menjalankan fungsi kaderisasi dan lebih menonjolkan aspek pragmatisme ketimbang ideologi. Keseluruhan situasi ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia masih berada pada fase yang rapuh, di mana struktur formal telah terbentuk namun belum diimbangi oleh budaya politik yang matang, lembaga yang kuat, dan partisipasi masyarakat yang kritis. Maka dari itu, reformasi demokrasi yang menyeluruh—baik dari sisi institusional, sosial, maupun budaya politik—menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak hanya bertahan secara prosedural, tetapi juga berakar secara substantif.

nama : salwa cahya andrianti
kelas : reguler d
npm : 2416031128

Jurnal karya R. Siti Zuhro membahas tantangan demokrasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilu, khususnya pada 2019. Meskipun pemilu berjalan rutin sejak Reformasi, demokrasi yang dijalankan masih bersifat prosedural dan belum menyentuh aspek substansial seperti efektivitas pemerintahan, perlindungan HAM, dan kepercayaan publik.

Pemilu serentak 2019 justru memperlihatkan sejumlah masalah, seperti polarisasi sosial, politisasi agama, maraknya hoaks, serta keterlibatan birokrasi dalam politik praktis. Partai politik dinilai gagal menjalankan kaderisasi dan lebih mengandalkan selebritas sebagai strategi pemenangan.

Zuhro menekankan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh. Agar lebih bermakna, demokrasi perlu dibangun di atas nilai substansial yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar rutinitas lima tahunan.

Nama: Sinara Dwi Arti
NPM: 2416031120
Kelas: Reguler D

Jurnal ini menurut saya membahas tentang dinamika politik menjelang Pemilu Serentak 2019, yang bertujuan memperkuat sistem presidensial. Meski pemilu serentak membawa harapan stabilitas pemerintahan, penerapannya masih terhambat oleh aturan seperti presidential threshold dan lemahnya partai politik. Penulis menilai bahwa tanpa reformasi signifikan, pemilu serentak belum sepenuhnya efektif dalam memperkuat sistem presidensial.

Lulu Tauziah Putri
2456031037
MANDIRI A

Jurnal ini membahas bagaimana demokrasi dalam pemilihan umum daerah mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah dan perwakilan rakyat. Pemilu langsung lebih partisipatif tapi mahal dan rumit, sedangkan pemilu melalui DPRD lebih efisien namun berisiko mengurangi representasi rakyat. Kualitas demokrasi tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan integritas penyelenggara. Untuk itu, sistem pemilu perlu diperkuat agar sesuai dengan nilai musyawarah dan memastikan pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Nama : Hendri Irawan
NPM : 2416031124
Kelas : Reguler D

Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro ngebahas soal demokrasi Indonesia yang kelihatannya udah jalan, tapi masih banyak masalah.

Pemilu 2019 jadi contoh nyata. Harusnya damai, malah bikin masyarakat terbelah. Salah satu calon nggak terima hasilnya, sampai MK turun tangan karena dua-duanya ngaku menang. Ini nunjukin kalau kepercayaan publik ke lembaga pemilu masih lemah.

Penulis juga bilang, demokrasi kita masih dangkal. Kita udah punya pemilu langsung sejak 1999 buat transparansi dan keterlibatan rakyat, tapi kenyataannya masih banyak tantangan: elit politik dominan, masyarakat kurang peduli politik, budaya politik masih feodal, dan hoaks serta konflik SARA makin marak.

Demokrasi kita jadi sekadar formalitas—partai nggak serius kaderisasi, kampanye minim gagasan, cuma buat kepentingan sesaat. Padahal, pemilu harusnya jadi ajang evaluasi dan pendalaman demokrasi.

Jadi demokrasi bukan cuma soal pemerintah. Masyarakat juga harus aktif, pilih pemimpin yang adil, bertanggung jawab, dan mikirin rakyat, bukan cuma kelompoknya.

Nama: Annisa Nayla Meriza
Kelas Reguler B
NPM: 2416031008

Jurnal ini membahas terkait kondisi sosial dan politik di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019 yang dimana saat itu pertama kalinya pemilu legislatif dan presiden digelar secara bersamaan. Dari jurnal ini sangat terlihat kalau suasana menjelang pemilu cukup tegang dan penuh dinamika. Mulai dari masalah daftar pemilih yang nggak kunjung rapi, sampai polarisasi politik yang bikin masyarakat terbelah.

Dijelaskan juga kalau demokrasi kita masih punya banyak tantangan. Walaupun kelihatannya demokratis karena banyak pihak bisa ikut serta, tapi dalam praktiknya belum semua proses berjalan dengan baik. Misalnya, masih banyak kampanye yang isinya saling serang, hoaks bertebaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik pun rendah. Tapi, meskipun begitu, pemilu ini tetap dianggap sebagai momen penting buat perkembangan demokrasi Indonesia. Justru dari berbagai masalah yang ada, kita bisa belajar banyak hal buat perbaikan di pemilu yang akan datang.

NAMA : NIKEN KAYLA QUINARA
NPM : 2456031034
KELAS : MANDIRI B

Jurnal ini membahas pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, yang merupakan pemilu kelima di Indonesia selama masa transisi demokrasi. Jurnal ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap dinamika sosial dan politik dalam menghadapi pemilu. Penelitian ini menekankan perlunya kesiapan dari seluruh pemangku kepentingan di berbagai sektor, seperti politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya, agar pemilu dapat berlangsung dengan lancar dan demokratis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai berbagai tantangan dan peluang yang muncul selama proses pemilu. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran politik, terutama di kalangan generasi muda.

NORBERT GABRIANTAMA
2466031010
MAN B

Menurut saya, jurnal ini membahas dinamika politik menjelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia, di mana untuk pertama kalinya pemilu legislatif dan presiden dilakukan bersamaan. Jurnal ini mengangkat isu penting seperti penguatan sistem presidensial, mobilisasi perempuan, populisme, dan konsolidasi demokrasi. Penulis menekankan perlunya pembenahan aktor politik, partai, birokrasi, dan membangun kembali kepercayaan publik untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan inklusif.

Selain itu, jurnal ini juga menyoroti pentingnya kesiapan semua pemangku kepentingan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya agar pemilu berjalan dengan lancar. Ada juga dorongan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik, terutama di kalangan generasi muda. Namun, tantangan besar tetap ada, karena demokrasi Indonesia dinilai belum matang. Pilpres 2019 memperlihatkan ketegangan sosial saat kedua kandidat mengklaim kemenangan, hingga Mahkamah Konstitusi harus menjadi penentu akhir. Ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menciptakan transisi kekuasaan yang damai dan membangun kepercayaan masyarakat.

Nama: Abdillah Ahmad
NPM: 2416031094
Kelas: Reguler D

1. Dinamika Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak
Pemilu Serentak 2019 menjadi momen pertama penggabungan pemilihan presiden dan legislatif di Indonesia. Meski membawa harapan memperkuat sistem presidensial melalui efek coattail, tantangan tetap muncul akibat karakter multipartai dan koalisi pragmatis yang belum memperkuat kelembagaan partai politik.

2. Representasi Perempuan dalam Politik Elektoral
Upaya mobilisasi pemilih perempuan dalam Pemilu 2019 banyak menggunakan narasi simbolik yang justru mengukuhkan stereotip domestik. Hal ini mencerminkan masih kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam strategi politik elektoral di Indonesia.

3. Peran Institusi Keamanan dalam Pemilu
Polri berperan penting dalam menjaga netralitas dan stabilitas keamanan selama pelaksanaan pemilu. Upaya preventif di tingkat desa menjadi kunci dalam mengantisipasi potensi gangguan dan menjaga kredibilitas proses demokrasi.

4. Populisme dalam Kompetisi Politik
Fenomena populisme dalam pemilu di Indonesia menunjukkan kecenderungan manipulasi identitas dan hubungan klientelistik oleh elit politik, yang pada akhirnya tidak banyak berkontribusi terhadap pendalaman demokrasi.

5. Konsolidasi Demokrasi dan Tantangannya
Pemilu Presiden 2019 mengungkapkan berbagai hambatan dalam proses konsolidasi demokrasi, termasuk lemahnya pilar-pilar demokrasi dan kepercayaan publik, yang tercermin dalam ketegangan sosial dan penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi.

6. Sastra Lisan sebagai Alat Mobilisasi Politik
Tradisi lisan seperti Shalawat Badar menunjukkan bahwa sastra berbasis agama juga memiliki fungsi politik, khususnya dalam konteks mobilisasi massa di kalangan pesantren.

nama: layli ramadhini prawoto
npm: 2416031060
kelas: reg b

Pemilu Serentak 2019 adalah pemilu pertama di Indonesia yang menggabungkan pemilihan Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dalam satu hari, 17 April 2019. Keputusan ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 2013 yang menyatakan pemisahan pemilu presiden dan legislatif bertentangan dengan UUD 1945. Pemilu ini melibatkan sekitar 192 juta pemilih dan lebih dari 245.000 calon legislatif, menjadikannya pemilu paling kompleks dalam sejarah Indonesia. Tujuannya untuk menyederhanakan proses pemilu dan memperkuat sistem presidensial, meski menghadapi tantangan seperti beban kerja petugas dan distribusi logistik.