MKU PKN ILMU Komunikasi Fisip Genap 2025 A

nama : syafa nadila fortuna
kelas : man a
npm : 2456031007

Pemilihan umum (pemilu) merupakan wujud nyata dari sistem demokrasi dan perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Namun, pelaksanaan demokrasi dalam pemilu daerah di Indonesia dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Berbagai permasalahan seperti rendahnya partisipasi pemilih, konflik dalam kampanye, dominasi partai politik, serta sulitnya calon independen untuk maju, menunjukkan lemahnya implementasi demokrasi Pancasila. Sistem pemilu lebih menekankan prosedur daripada substansi nilai demokrasi.
jurnal ini menyoroti pentingnya memperkuat demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui aturan yang lebih jelas, pelibatan masyarakat secara bermakna, serta reformasi partai politik agar tidak hanya demokratis secara formal, tetapi juga substantif.

Nama: Nurul Ainah Novila Zahra
NPM: 2416031102
Kelas: Reguler D

Jurnal ini membahas tentang perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, yang mana pemilihan umum adalah cerminan dari sistem demokrasi. Secara empiris, pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pancasila sebagai ideologi bangsa seharusnya menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi kekuasaan negara, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik sosial dan stigma negatif terhadap calon independen. Dinamika pemilihan umum daerah perlu terus dikembangkan agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga pemilihan umum dapat menjadi sarana untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan.

Nama : Lelyta Anggraini
NPM : 2416031058
Kelas : Reguler B

Analisis Jurnal : Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia by : Galih Pji Mulyono dan Rizal Fatoni (2019)

Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan demokrasi sebagai wujud nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum yang mencerminkan asas demokrasi. Dengan menhubungkan secara langsung praktik demokrasi dalam pemilu. Masalah nyata, dengan keterbatasan administrasi dan potensi konflik sosial yang muncul saat pemilu. Pentingnya memperkuat pelaksanaan demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Kurangnya pembahasan rinci partai politik yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi dalam pemilu.

Penjelasan dekriptif dengan analisis pelaksanaan pemilu sebagai Gambaran dari sila keempat. Pemilu daerah masih menghadapi berbagai kendala, demokrasi yang berkualitas bergantung pada penyelenggaraan pemilu yang profesional dan kesadar politik Masyarakat dalam memilih. Penguatan nila Pancasila dapat mengurangi konflik. Demokrasi yang dilaksanakan dalam pemilihan umum daerah di Indonesia adalah perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila. demikian, pelaksanaan demokrasi ini masih menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar pemilu dapat berjalan bersih, jujur, dan adil.

NAMA: MUHAMMAD IRFAN ZAKY RAMADHAN
NPM: 2456031016
KELAS: MANDIRI B

Jurnal berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni mengupas bagaimana seharusnya proses demokrasi di Indonesia selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penulis menegaskan bahwa pemilu, terutama pemilihan kepala daerah, bukan hanya soal prosedur memilih pemimpin, tetapi juga merupakan refleksi dari prinsip-prinsip dasar bangsa. Sayangnya, dalam praktiknya, sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia masih banyak menyimpang dari nilai-nilai ideal tersebut. Pemilu sering kali diwarnai konflik, kecurangan, politisasi, dan dominasi elit partai, sementara calon independen justru dihadang syarat administratif yang berat.

Jurnal ini juga menyoroti bahwa partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, justru kerap bertindak tidak demokratis di dalam internalnya. Penunjukan calon kepala daerah sering dilakukan sepihak oleh pimpinan partai, tanpa mekanisme musyawarah yang terbuka. Hal ini tidak hanya melemahkan demokrasi, tapi juga mengabaikan aspirasi rakyat. Ditambah lagi, media sosial yang seharusnya menjadi ruang diskusi publik, malah dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian saat kampanye, sehingga memperburuk kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penulis menekankan perlunya reformasi dalam sistem pemilihan umum agar lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang luhur, seperti keadilan, keterbukaan, musyawarah, dan tanggung jawab kepada rakyat.

Jika nilai-nilai demokrasi Pancasila benar-benar diterapkan, maka pemilihan umum tidak hanya menjadi rutinitas lima tahunan, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat persatuan bangsa dan mewujudkan pemerintahan yang adil dan bermoral. Jurnal ini mengajak semua elemen, mulai dari partai politik hingga masyarakat, untuk tidak sekadar menjalankan demokrasi secara prosedural, tetapi juga secara substansial sebagai wujud dari cita-cita luhur pendiri bangsa.

Nama: Girly Ayu Pertiwi
Npm: 2456031013
Kelas: Mandiri A

Jurnal ini membahas soal hubungan antara demokrasi yang ada di sila keempat Pancasila sama pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Penulisnya bilang kalo pemilihan umum itu harusnya jadi bukti nyata dari sistem demokrasi, di mana rakyat bisa ikut andil dalam pemerintahan. Tapi, kenyataannya sekarang, pemilihan umum di Indonesia masih jauh dari ideal dan belum sepenuhnya sesuai sama nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila.  

Di jurnal ini juga dijelasin kalo Indonesia itu negara hukum sekaligus negara demokrasi. Artinya, semua proses politik, termasuk pemilihan umum, harusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi. Tapi, ada aja masalah yang muncul dalam pemilihan umum di Indonesia, mulai dari konflik antar pendukung, partai politik yang kurang demokratis, sampe sulitnya calon independen buat bersaing.  

Kesimpulannya, pemilihan umum di Indonesia masih perlu banyak perbaikan biar bener-bener mencerminkan demokrasi yang sesuai sama sila keempat Pancasila. Penulis jurnal ngasih saran supaya ada aturan yang lebih jelas dan tegas, serta penegakan hukum yang efektif, biar pemilihan umum bisa berjalan lancar dan adil.

Muhammad Eki Gilang Ramadhan
2456031008
Mandiri B


Dalam pandangan saya, jurnal karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni ini memberikan pandangan kritis tentang bagaimana seharusnya demokrasi di Indonesia berjalan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam perwakilan rakyat. Penulis menunjukkan bahwa pemilihan umum, khususnya di tingkat daerah, tidak seharusnya dipandang sebagai rutinitas administratif semata, melainkan harus menjadi sarana untuk menerapkan nilai-nilai luhur bangsa. Namun dalam praktiknya, demokrasi kita masih jauh dari ideal—terjadi banyak penyimpangan seperti manipulasi politik, dominasi elit partai, serta minimnya ruang bagi calon independen yang justru sering dihalangi dengan aturan yang rumit. Bahkan, partai politik yang seharusnya menjadi contoh pelaksanaan demokrasi justru kerap mengabaikan prinsip partisipasi dan musyawarah, karena keputusan penting seperti penunjukan calon pemimpin lebih sering ditentukan oleh segelintir orang di pucuk pimpinan. Di sisi lain, media sosial yang seharusnya menjadi ruang terbuka bagi pertukaran gagasan malah kerap digunakan untuk menyebarkan hoaks dan narasi kebencian. Menurut saya, demokrasi tidak cukup hanya dijalankan secara prosedural, tetapi juga harus dijalankan secara substansial, dengan mengedepankan nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Bila nilai-nilai ini benar-benar diterapkan, pemilu bisa menjadi wadah yang sehat untuk memperkuat kesatuan bangsa dan membentuk pemerintahan yang lebih etis dan berpihak pada rakyat.

NAMA : HAFSHAH KHAIRUNNISA

NPM : 2416031106

KELAS : REGULER D

Pada jurnal ini dijelaskan bagaimana demokrasi sebagai wujud sila ke-4 pancasila, yang harusnya mencerminkan nilai-nilai daripada isi sila ke-4 itu. sedangkan demokrasi di Indonesia masih belum ideal dikarenakan masih sering dicampuri oleh konflik, politik uang yang masih bermain. Pemilu dapat dijadikan contoh dalam pengimplementasian bentuk sila ke 4 ini, akan tetapi masih banyaknya kesalahan dalam pelaksanaan pemilu ini yang seharusnya bersifat LUBERJUDIL. banyaknya keputusan usulan partai yang diambil secara keputusan sepihak bukan dengan adanya musyawarah yang menyebabkan ini dapat mencela bentuk dari sila ke 4. harus ada regulasi tegas terhadap partai-partai yang tidak mencerminkan demokrasi pancasila.

fajar aulia putri
2416031034
reguler b

Dari jurnal ini, sepemahaman saya kalau inti pembahasannya tuh soal, bagaimana pemilu di Indonesia adalah salah satu bentuk nyata dari demokrasi, dan demokrasi itu sendiri adalah kelanjutan dari sila keempat pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kekuasaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” namun kenyataannya, pemilihan umum daerah (pilkada) di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang ada di sila keempat itu. seharusnya pemilu tuh jadi sarana rakyat buat milih pemimpin yang benar-benar bisa mewakili mereka, lewat proses yang adil, jujur, dan bijaksana. tapi kenyataannya sendiri, masih sering muncul masalah seperti:
1. politik uang
2. konflik antar pendukung
3. calon yang tidak bisa menerima kekalahan
4. dan partai politik yang seolah-olah hanya mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri, bukan rakyat.

selain itu, sistem pencalonan kepala daerah dari jalur independen juga masih terkesan ribet dan berat banget syaratnya, jadi nggak semua warga negara punya kesempatan yang sama buat maju. padahal kan demokrasi itu harusnya ngasih ruang buat semua orang yang punya kemampuan, bukan cuma mereka yang punya dukungan partai.
nilai demokrasi dalam sila keempat itu bukan cuma soal “pemilu langsung”, tapi juga mencakup:
1. musyawarah untuk mufakat,
2. menjunjung tinggi keadilan,
3. menghormati perbedaan,
4.dan ngedepanin kepentingan bersama.
jadi bukan sekadar nyoblos lima tahun sekali, tapi juga bagaimana proses politiknya dijalankan dengan adil dan bijak.

Menurut saya, jurnal ini mengajak kita membuat lebih peka dan sadar bahwa demokrasi yang kita jalani saat ini masih perlu diperbaiki. kita nggak bisa puas hanya karena pemilu sudah berlangsung, tapi juga harus ngelihat apakah pemilu itu sudah benar-benar mencerminkan nilai-nilai pancasila atau belum. misal:
1. apakah partai sudah transparan dan adil dalam milih calon?
2. apakah rakyat bisa menyampaikan suara tanpa rasa takut?
3. apakah calon benar-benar punya niat baik, atau cuma ngejar kekuasaan?
kalau belum, berarti kita masih mempunyai tugas yang besar dalam membangun demokrasi pancasila yang benar

pemilu daerah memang penting sebagai wujud demokrasi, tapi kalau pelaksanaannya masih banyak kondisi, hitam, dan dominasi partai kampanye politik yang tidak transparan, maka nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, belum benar-benar terwujud. Demokrasi pancasila itu seharusnya menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sosial, bukan sekedar soal menang dan kalah. kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab buat terus jaga dan dorong agar pemilu ke depannya bisa lebih sesuai sama nilai-nilai yang diajarkan para pendiri bangsa kita

nama : jeand petra gigabyte
kelas : reg b
npm: 2416031014

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Namun, pelaksanaan demokrasi dalam pemilu daerah di Indonesia dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Berbagai permasalahan seperti rendahnya partisipasi pemilih Di sisi lain, media sosial yang seharusnya menjadi ruang terbuka bagi pertukaran gagasan malah kerap digunakan untuk menyebarkan hoaks dan narasi kebencian.

NAMA: Aqiila Nadya Alsinta
NPM: 2416031016
KELAS: Regular B

Jurnal ini membahas hubungan antara nilai sila keempat Pancasila dan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Sila keempat Pancasila, yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," mengajarkan bahwa demokrasi harus melibatkan partisipasi rakyat secara bijaksana dalam pengambilan keputusan politik. Namun, dalam praktiknya, pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut.

Sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia seharusnya menjalankan pemilu yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Sayangnya, pemilu Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah, seperti konflik antar pendukung, partai politik yang kurang demokratis, dan sulitnya calon independen bersaing dengan partai besar.

Jurnal ini juga menyoroti penerapan sila keempat Pancasila dalam pemilu daerah, yang seharusnya mencerminkan sistem demokrasi yang adil dan berkeadilan. Namun, secara empiris, pemilu Indonesia belum mencerminkan prinsip kerakyatan yang bijaksana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, yang menunjukkan bahwa penguatan demokrasi dalam pemilu sangat diperlukan.

Masalah utama yang dihadapi adalah minimnya ruang bagi calon independen dan ketidaksetaraan sumber daya dalam kompetisi pemilu. Hal ini membuat pemilu kurang inklusif dan tidak sepenuhnya demokratis.

Kesimpulannya, pemilu di Indonesia masih perlu perbaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Penulis menyarankan agar ada aturan yang lebih jelas dan penegakan hukum yang lebih tegas agar pemilu lebih adil dan mencerminkan semangat demokrasi yang sesungguhnya.

NAMA: Dhea Ranisa
NPM: 2416031036
KELAS: Reguler B

Jurnal ini membahas tentang pemilihan umum sebagai cerminan dari sistem demokrasi di Indonesia. Menekankan bahwa demokrasi seharusnya memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan, menyoroti bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat.
- Sila keempat Pancasila menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ini menjadi dasar untuk pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis.
- Pemilihan umum di Indonesia, meskipun diatur oleh undang-undang, sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Terdapat banyak konflik dan kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan.
- Partai politik di Indonesia sering kali tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Penunjukan calon kepala daerah sering kali dilakukan secara sepihak oleh ketua umum partai, yang mengurangi partisipasi rakyat.
- Terdapat kesulitan bagi calon independen untuk maju dalam pemilihan, yang menunjukkan bahwa sistem pemilihan umum masih memiliki banyak batasan yang tidak mendukung demokrasi yang inklusif.
Pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, diperlukan reformasi dalam sistem pemilihan umum untuk memastikan bahwa demokrasi dapat terwujud secara nyata, termasuk mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi rakyat. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran dalam pemilihan umum juga diperlukan untuk menjaga integritas demokrasi.

Nama: Dhika Aqillah Putera
NPM: 2416031004
Kelas: Reguler B

Pada jurnal ini membahas penerapan demokrasi sebagai manifestasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum dipandang sebagai wujud sistem demokrasi yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, secara nyata, pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini terlihat dari berbagai konflik yang muncul selama pemilihan umum, seperti ketidakmampuan partai politik dan calon untuk menerima kekalahan serta adanya konflik internal partai yang mengganggu proses demokrasi. Selain itu, sistem pemilihan umum yang berlaku masih menyulitkan calon independen untuk ikut bertarung, sehingga demokrasi belum sepenuhnya inklusif dan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat. Penelitian ini menegaskan bahwa sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia perlu memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum agar sesuai dengan sila keempat Pancasila dan dapat menghindari konflik sosial serta ketidakadilan dalam proses pemilihan.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif analitis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai dasar, instrumental, dan praktis yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam sistem demokrasi yang diatur melalui pemilihan umum. Demokrasi di Indonesia telah melewati berbagai tahap sejarah, mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila dan reformasi. Namun, tantangan utama adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila ke dalam praktik pemilihan umum yang demokratis dan adil. Penelitian ini merekomendasikan agar sistem pemilihan umum di Indonesia terus dikembangkan agar lebih mencerminkan nilai permusyawaratan dan perwakilan yang menjadi inti dari sila keempat Pancasila, sehingga demokrasi yang dijalankan bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan politik.

Nama : Alisa Awaliyah
NPM : 2416031032
Kelas : Reguler B

ANALISIS JURNAL PERTEMUAN KE 10

Jurnal berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas bagaimana demokrasi dalam pemilihan umum daerah seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun, secara nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dalam praktiknya, sering terjadi konflik seperti partai politik yang tidak menjalankan prinsip demokrasi dengan baik, calon yang sulit menerima kekalahan, dan pendukung yang tidak realistis menghadapi hasil pemilu. 

Jurnal ini menekankan pentingnya demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta tanggung jawab sosial yang seimbang dengan kebebasan individu. Selain itu, penulis juga menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pemilihan dan peran partai politik agar lebih mencerminkan nilai demokrasi Pancasila, termasuk adanya sanksi bagi partai yang tidak menjalankan nilai-nilai tersebut. Secara keseluruhan, jurnal ini mengajak kita untuk melihat demokrasi tidak hanya sebagai mekanisme politik semata, tapi juga sebagai wujud nyata dari nilai-nilai luhur Pancasila yang harus dijaga dan diwujudkan dalam setiap proses pemilihan umum di Indonesia.

NAMA : SALSABILA INDIANA PUTRI
NPM : 2466031011
KELAS : MANDIRI A

Hasil dari analisis saya tentang jurnal ini secara garis besar adalah membahas bagaimana demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai dari sila keempat Pancasila yang berbicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, harus menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Jurnal ini menekankan pentingnya musyawarah dan keadilan dalam pemilihan umum daerah. Jurnal ini juga menekankan perlunya pendidikan politik untuk masyarakat. Intinya demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi juga tentang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan.

NPM : 2416031040
Kelas : Reguler B

Setelah di analisis jurnal diatas membahas mengenai perwujudan nilai-nilai sila keempat yang dimana pemilihan umum adalah cermin dari sistem demokrasi. Demokrasi sebetulnya mengizinkan warga negara berpartisipasi menjalankan roda pemerintahan yang ada pada negara tersebut, walaupun pada faktanya masih banyak sekali suara yang dibungkam serta ketidakadilan yang terjadi.

Partai politik yang seharusnya menjadi wadah bagi rakyatnya untuk bersuara, justru terkadang bertindak tidak adil atau tidak demokratis. Hal ini membuat geram masyarakat karna dapat menurunkan tingkat kepercayaan serta antusiasme masyarakat mengenai demokrasi ini.
Nilai serta norma yang terkandung dalam pancasila seolah tidak berguna bahkan penerapannya pun hanya sebatas formalitas belaka. Banyak yg hanya mementingkan kepentingan keluarganya saja dibandingkan kepentingan bersama.

NAMA : DESY ROSANTA SIMAMORA
NPM : 2456031023
KELAS : MANDIRI A

Demokrasi di Indonesia, sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila, tercermin dalam pemilihan umum daerah yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Proses ini menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan, yang merupakan inti dari demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," menjadi landasan bagi sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, yang merupakan esensi dari kerakyatan. Pemilihan umum daerah memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Proses ini mencerminkan prinsip musyawarah, di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan hanya berdasarkan suara mayoritas.

Meskipun prinsip-prinsip demokrasi telah diatur dalam konstitusi, pelaksanaannya sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Masih terdapat kendala dalam hal representasi yang adil, di mana tidak semua elemen masyarakat terwakili dalam proses pemilihan. Hikmat kebijaksanaan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang baik. Pemimpin yang terpilih diharapkan memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat. Proses permusyawaratan yang melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana dan adil.

Secara keseluruhan, demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Upaya untuk memperkuat demokrasi harus terus dilakukan, dengan fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip musyawarah yang lebih efektif.

NAMA : SARAH RAHMALIA
NPM : 2416031052
KELAS : REGULER B
"DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA"
Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam proses nya.
Pada jurnal ini ditekankan bahwa nilai sila ke-4 harus menjadi contoh dalam sistem pemilihan umum. Maksudnya, nilai-nilai seperti partisipasi aktif dan keadilan dalam proses nya adalah hal yang harus diterapkan.
Nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila mengharuskan pemilihan umum untuk dilakukan secara demokratis, yang mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam memilih wakil-wakil mereka. Meski sudah ada sistem pemilihan langsung, nyatanya masih terdapat kendala, seperti rendahnya partisipasi pemilih, adanya kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan dan minimnya pendidikan politik di kalangan pemilih. Hal ini menyebabkan demokrasi gak berfungsi secara optimal sesuai dengan cita-cita bangsa.
Pada jurnal tersebut, sang peneliti menyarankan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilihan umum, seperti, perlu adanya sanksi bagi partai politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, serta dukungan terhadap pendidikan politik bagi pemilih. Keterlibatan masyarakat dan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pemilihan juga menjadi saran penting.
Kesimpulan nya adalah meskipun Indonesia memiliki landasan ideologis yang kuat dalam Pancasila, penerapannya dalam sistem pemilihan umum masih jauh dari ideal. Jadi, perlu dilakukan reformasi dalam praktik pemilihan umum itu sendiri, supaya nilai-nilai Pancasila benar-benar tercermin dalam pemerintahan yang demokratis.

Nama: Afifah Dini Shofiyah
NPM: 2416031068
Kelas: Reg B

Analisis jurnal: "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA"

Pilkada langsung sebenarnya adalah bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Tapi dalam pelaksanaannya, masih banyak persoalan yang muncu. Mulai dari rendahnya partisipasi masyarakat, pelanggaran aturan, sampai dominasi partai politik dalam proses pencalonan. Ini menunjukkan bahwa nilai demokrasi yang ideal belum sepenuhnya berjalan di lapangan.

Seharusnya partai politik jadi sarana untuk mewujudkan demokrasi Pancasila, tapi kenyataannya justru banyak yang bertindak otoriter. Contohnya, calon kepala daerah seringkali ditunjuk langsung oleh ketua umum partai tanpa proses demokratis di internal partai. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, karena kepala daerah yang terpilih bisa merasa berutang budi pada partai pengusungnya. Sayangnya, tidak ada sanksi tegas untuk partai yang tidak menjalankan nilai-nilai demokrasi ini, beda dengan beberapa negara lain yang sudah menerapkan pembubaran partai anti-demokrasi.

Jadi, penerapan demokrasi dalam sila keempat Pancasila tidak bisa cuma dilihat dari ada tidaknya pemilu langsung, tapi harus juga menyentuh bagaimana nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, dan kepentingan rakyat diterapkan, terutama di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Kalau tidak ada perbaikan dalam sistem internal partai dan penegakan hukum yang tegas, demokrasi kita cuma akan jadi formalitas yang tidak menyentuh esensinya bagi rakyat.

Nama : Zahira Rossa Amalia
NPM : 2416031096
Kelas : Reguler D

Jurnal ini membahas bagaimana nila nilai sila keempat Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilu, khususnya di tingkat daerah. Sila keempat mengandung prinsip musyawarah, kebijaksanaan, dan keterwakilan rakyat yang harusnya tampak nyata dalam proses demokrasi. Pemilu harusnya bisa menjadi wadah masyarakt diberlakukan secara adil, jujur, bijaksana.
Tetapi, kenyataannya demokrasi di Indonesia masih jauh dari kata idealnya. Konflik internal partai, politisasi pemilu, hingga sistem yang menyulitkan calon independen, menjadi tantangan nyata yang membuat demokrasi tampak lebih prosedural daripada substansial. Bahkan partai politik sebagai pilar demokrasi pun seringkali tidak menjalankan prinsip musyawarah, karena banyak keputusan penting justru ditentukan segelintir elit. Selain itu, media sosial yang seharusnya jadi ruang publik demokratis sering disalahgunakan untuk menyebar hoaks dan ujaran kebencian, yang akhirnya memperkeruh suasana politik. Kalau nilai nilai demokrasi Pancasila diterapkan secara utuh, pemilu bisa menjadi sarana memperkuat persatuan, bukan sumber konflik. Maka dari itu, semua pihak—baik partai, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat—perlu menjalankan demokrasi tidak hanya secara formal, tapi juga secara moral dan substansial.

Nama: Reni Febriyani
NPM: 2416031024
Kelas: Reguler B

Jurnal karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas tentang nilai-nilai sila keempat pancasila sebagai perwujudan asas demokrasi yang ditandai dengan diselenggarakannya pemilihan umum daerah di indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan demokrasi dalam melaksanakan pemilu dengan proses berbangsa dan bernegara. Namun, jurnal ini menyoroti bahwa pelaksanaan pemilihan umum di tingkat daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam sila keempat, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan nilai demokrasi di Indonesia. Partai-partai yang tidak demokrasi di Indonesia telah menujukan keditaktoran dalam hal internal politiknya, seperti pemimpin partai politik tidak pernah diganti serta penunjukan kepala daerah oleh partai politik secara sepihak, akan menjadi persoalan dalam konteks demokrasi sebagai salah satu pedoman dari Pancasila sila keempat.

Nama: Feby Valentina Sinaga
NPM: 2416031100
Kelas: Regular D

Nilai memiliki sifat normatif, yaitu mengandung harapan, keharusan, dan menjadi pedoman dalam bertindak. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa mengandung nilai-nilai fundamental dalam penyelenggaraan negara, salah satunya tercermin dalam sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Pilkada langsung menurut Widodo merupakan wujud nyata demokratisasi daerah yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat tersebut. Namun, penerapannya harus mengutamakan musyawarah, semangat kekeluargaan, dan keputusan yang adil dan bertanggung jawab secara moral. Sila keempat tidak hanya menekankan pada proses demokrasi, tetapi juga pada kejujuran, kebijaksanaan, dan kepentingan bersama sebagai nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai belum mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Proses demokrasi ini justru sering memicu konflik, penyebaran hoaks, dan upaya menjatuhkan lawan politik yang merusak persatuan bangsa. Selain itu, aturan hukum mengenai Pilkada dalam Undang-Undang dinilai masih lemah dan multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan reformasi dalam sistem pemilu agar lebih sesuai dengan nilai demokrasi Pancasila yang melindungi seluruh rakyat, termasuk kelompok minoritas.

NAMA : M. FATIH AL-GHARIZAH
NPM : 2416031114
KELAS : REGULER D
Analisis dari jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni:

Jurnal ini membahas bagaimana keterkaitan antara nilai dalam sila ke empat dengan pelaksanaan demokrasi dalam pilkada di Indonesia. Penulis menilai keterkaitan itu belum dapat tercapai meskipun demokrasi sudah dijalankan secara formal, karena pada praktiknya demokrasi di Indonesia masih terjadi banyak konflik, manipulasi, penyelewengan nilai-nilai demokrasi, sehingga masih sangat jauh dari nilai ideal Pancasila.


Menurut saya untuk mencapai itu semua itu semua, perlu adanya perombakan pada sistem Pilkada dan kaderisasi partai politik seharusnya menguatkan pada sistem demokrasi, untuk membentuk karakter yang demokratis bukan mengutamakan golongan sendiri. Negara juga perlu membentuk regulasi yang mengatur sanksi atau hukuman terhadap partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi Pancasila

Nama: Fawazzah Eztu Ilham
Kelas: Reg D
NPM: 2416031132

analisis mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, dengan pendekatan naratif deskriptif:

Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, menempatkan demokrasi sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahannya. Sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menjadi landasan filosofis bagi praktik demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks pemilihan umum, demokrasi seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan negara melalui perwakilan yang mereka pilih. Namun, dalam realitasnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah masih adanya praktik-praktik yang kurang mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Keputusan-keputusan penting seringkali diambil secara elitis, tanpa melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Selain itu, konflik kepentingan dan polarisasi politik juga menjadi penghambat dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

Di sisi lain, pemilihan umum sebagai wujud demokrasi perwakilan juga seringkali diwarnai dengan praktik-praktik yang kurang sehat, seperti politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi suara. Hal ini tentu saja merusak esensi demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan transparansi.

Kendati demikian, Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki sistem demokrasi dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, serta memberantas praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan narasi deskriptif ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika demokrasi di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Analisis ini menyoroti baik tantangan maupun upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik di masa depan.

Nama : Chlara Amelia Putri
NPM : 2416031082
Kelas : Regular D

Jurnal ini ngebahas soal hal yang sering banget kita denger: demokrasi dan Pancasila. Tapi penulisnya, Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, ngajak kita ngelihat lebih dalam, gimana sih sebenarnya pemilu daerah di Indonesia itu nyambung (atau justru nggak nyambung) sama nilai-nilai yang terkandung di sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Secara teori, Indonesia udah demokratis dan punya sistem pemilu. Tapi sayangnya, dalam praktik, masih banyak hal yang bikin demokrasi kita cuma sekadar formalitas. Misalnya, masih ada politik uang, dominasi elite, dan keputusan yang sering nggak bener-bener dari rakyat, tapi dari lobi politik.

Penulis ngingetin kita kalau pemilu itu seharusnya bukan cuma rutinitas lima tahunan, tapi harus jadi momen yang mencerminkan kebijaksanaan, keterwakilan, dan musyawarah yang adil seperti yang ditekankan dalam sila keempat. Masalahnya, demokrasi kita sekarang masih lebih berorientasi pada “siapa menang siapa kalah,” bukan “bagaimana rakyat benar-benar diwakili.” Jadi, mereka ngajak kita buat lebih sadar: demokrasi yang sehat itu bukan soal kotak suara aja, tapi soal nilai dan cara berpikir yang sesuai dengan jati diri bangsa. Intinya, demokrasi kita harus lebih "berjiwa Pancasila", bukan cuma sekadar demokrasi prosedural.
penting bagi Indonesia untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap proses pemilu, agar pemilu benar-benar mencerminkan prinsip keterwakilan dan keadilan yang adil bagi seluruh rakyat.

Nama : Muthia Alfaizha Ayuningtias
Npm : 2456031014
Kelas : Mandiri B

Dalam jurnal karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni pilkada Indonesia seharusnya menunjukkan pelaksanaan sila keempat Pancasila,demokrasi melalui musyawarah dan perwakilan dalam praktiknya.Namun, banyak masalah muncul saat melakukannya dalam praktik. Kecurangan, politik yang didanai oleh uang, kampanye media sosial yang tidak transparan dan partai politik yang memilih calon sesuka mereka tanpa proses musyawarah telah menjadi kebiasaan di dunia politik. Rakyat hanya bertindak sebagai penonton, meskipun mereka memiliki hak untuk memilih. Selain itu, ada persyaratan yang ketat yang harus dipenuhi oleh calon independen yang berusaha maju dari jalur rakyat. Terakhir, demokrasi modern lebih mirip dengan formalitas tanpa substansi daripada hasil musyawarah bijaksana yang diajarkan oleh Pancasila. Seringkali, pilkada yang dimaksudkan untuk menunjukkan demokrasi Pancasila,menghasilkan perselisihan dan ketimpangan.Tidak jelas apakah dasar demokrasi Indonesia adalah musyawarah, keadilan dan persatuan.

NAMA: Bestari Cahaya Imani
NPM: 2416031070
KELAS: REG D
Pemilihan umum di Indonesia, yang seharusnya mencerminkan sistem demokrasi, belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai yang ada dalam sila keempat Pancasila.
Pelaksanaan demokrasi di negara ini tidak sepenuhnya menggambarkan ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat. Pancasila, yang merupakan landasan negara dan ideologi nasional, seharusnya memandu proses pemilihan umum, di mana sila keempat menekankan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan. Proses pemilihannya seharusnya berfungsi sebagai saluran bagi rakyat untuk terlibat dalam politik dan memilih wakil-wakil mereka yang akan mengungkapkan keinginan mereka.

Sebagai sebuah negara berdasarkan hukum, Indonesia seharusnya menghormati dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk dalam kegiatan pemilihan umum. Namun, pelaksanaan pemilihan umum di wilayah sering kali dipengaruhi oleh berbagai perselisihan dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang ideal yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jadi, penguatan nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan umum di Indonesia sangat krusial untuk mencegah konflik sosial dan untuk menciptakan sistem pemilihan umum yang lebih baik.

Nama: Najwa Santi Femida
NPM: 2416031044
Kelas: Reguler B

Analisis Jurnal "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA"

Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung belum mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila yang mengedepankan demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan perwakilan rakyat. Proses pilkada sering menimbulkan konflik, hoaks, dan interpretasi yang salah sehingga berpotensi memecah belah bangsa. Aturan dalam undang-undang pemilihan kepala daerah juga kurang jelas dan multitafsir, sehingga perlu kepastian hukum agar tidak menimbulkan kekacauan dan disintegrasi.

Sila keempat Pancasila menegaskan pentingnya demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara nyata dan melindungi hak-hak minoritas, termasuk calon kepala daerah. Demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan musyawarah, keadilan, dan kebijaksanaan, serta menjunjung tinggi persatuan dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila agar tercipta pemerintahan yang adil, berintegritas, dan diterima oleh seluruh masyarakat.

Nama: Rafeyfa Naura Inandarahman
NPM: 2456031012
Kelas: Mandiri B

Menurut analisis saya, jurnal ini ngasih sudut pandang menarik soal gimana demokrasi di Indonesia seharusnya berjalan seiring dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan". Sayangnya, realita di lapangan nggak seindah teorinya. Pemilu masih sering dijalani kayak formalitas aja, padahal idealnya jadi ruang buat masyarakat benar-benar terlibat. Partai politik malah sering dikuasai segelintir elit yang ambil keputusan sepihak, bikin suara rakyat kurang terdengar. Calon independen pun susah masuk karena aturan yang ribet.

Selain itu, media sosial yang harusnya bisa jadi tempat diskusi terbuka, justru sering dipakai buat nyebar hoaks dan memperuncing perbedaan. Demokrasi yang sehat itu nggak cukup cuma dijalanin secara prosedural, tapi harus juga substansial. Intinya, demokrasi kita masih butuh perbaikan besar biar lebih adil, inklusif, dan benar-benar berpihak ke rakyat banyak.

Nama: Bilal Rafli Ashari
NPM: 2416031062
Kelas: Reguler B

Penelitian dari Jurnal Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia membahas tentang, Pemilihan umum yang merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Membahas mengenai hukum, juga membahas mengenai pertaturan, perturan yang ini di khususkan terhadap pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila.

Sistem pemilihan umum ini merupakan cerminan atau perwujudan dari demokrasi sebagai wujud dari sila keempat Pancasila. Belum tercerminnya demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum di indonesia terlihat dari beberapa contoh kasus didalam pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik. Dapat disimpulkan bahwa, Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Nama : Naisha Ghefira Raden Jauhari
NPM : 2416031040
Kelas : Reguler B

Setelah saya analisis jurnal ini membahas mengenai implementasi pada sila ke empat dalam pemilu di indonesia, sistem demokrasi ini memiliki berbagai hambatan dalam penyelenggaraannya seperti parsipasi rakyat yang menurun serta kepercayaan rakyat yang hilang, secara empiris pelaksanaan demokrasi di indonesia masih jauh dari pencerminan nilai-nilai dari sila ke empat yang berbunyi " Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" nyatanya kebijaksanaan pemimpin indonesia mau jauh dari kata bijak, banyak yg hanya mementingkan keluarga dibanding warga.

Jurnal ini menyoroti Pancasila sebagai landasan ideologi indonesia seharusnya dijadikan petunjuk dalam bersikap karna norma-norma yang terkandung tentu memiliki banyak kebermanfaatan bagi rakyatnya. Demokrasi hakikatnya mengizinkan rakyatnya untuk ikut andil dalam demokrasi negara ini, namun pada implementasinya banyak suara yang dibungkam serta kebijakan yang disahkan tidak sesuai dengan sila ke 4.

Indonesia masih perlu meningkatkan nilai moral serta integritas untuk mencapai indonesia yang gemilang serta sejahtera. Dalam pengamalan sila ke empat masih perlu di tingkatkan lagi karena fakta saat ini menunjukkan bahwa para wakil rakyat seolah tidak peduli dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja.

NAMA: Ida Ayu Vidya Devi
NPM: 2456031019
KELAS: Mandiri A

Jurnal ini membahas hubungan antara sila keempat Pancasila dan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sila keempat ngajarin kalau demokrasi harus melibatkan rakyat dengan bijak dalam pengambilan keputusan, tapi pemilu di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan itu. Sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya ngelaksanain pemilu sesuai prinsip demokrasi, tapi banyak masalah kayak konflik antar pendukung, partai politik kurang demokratis, dan calon independen susah bersaing.
Jurnal ini juga membahas pemilu daerah yang harusnya adil dan merata, tapi masih jauh dari itu. Masalah utama adalah terbatasnya ruang buat calon independen dan ketidakmerataan sumber daya. Pemilu kita butuh perbaikan biar sesuai sama nilai Pancasila, dengan aturan yang lebih jelas dan penegakan hukum yang tegas. Demokrasi itu bukan cuma soal memilih pemimpin, tapi juga soal partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang adil dan transparan.

Nama :muhammad rizaldin nurfaiz
NPM: 2416031002
Kelas :Reguler B

Jurnal ini membahas bagaimana pemilu seharusnya mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Meskipun Indonesia telah menjalankan pemilihan langsung sebagai bentuk demokrasi, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Banyak persoalan muncul, seperti dominasi partai politik dalam penunjukan calon, sulitnya calon independen maju, serta maraknya konflik dan kampanye negatif. Pemilu sering kali hanya menjadi formalitas demokrasi tanpa memperhatikan substansi nilai kebijaksanaan dan musyawarah.
Jurnal ini juga menekankan bahwa partai politik belum berperan secara ideal dalam membangun demokrasi Pancasila dan lemahnya pendidikan politik masyarakat menjadi hambatan utama. Untuk mewujudkan pemilu yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat, diperlukan pembenahan sistem politik dan hukum, serta penguatan etika demokrasi. Nilai-nilai Pancasila harus dihidupkan kembali dalam praktik demokrasi agar pemerintahan benar-benar lahir dari dan untuk rakyat dengan semangat keadilan dan persatuan.

NAMA : KHAROLINA
NPM : 2416031022
KELAS : REGULER B

Jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni mengulas bagaimana nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila : (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan) yang belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Meskipun pemilu merupakan simbol demokrasi, kenyataan banyak pelanggaran seperti kampanye negatif, ujaran kebencian di media sosial, dominasi Elit partai, hingga sistem pencalonan yang menyulitkan calon independen. Hal ini menunjukkan masih lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek kejujuran, keadilan, dan musyawarah demi kepentingan bersama. Penulis menyoroti bahwa demokrasi Pancasila tidak hanya sebatas prosedur formal, namun menekankan pentingnya musyawarah mufakat, pengambilan keputusan yang bijak, dan partisipasi rakyat yang sehat.

Dalam kehidupan sehari-hari penerapan nilai demokrasi berdasarkan sila keempat Pancasila dapat dimulai dari hal kecil, seperti menghargai pendapat orang lain, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, dan memilih pemimpin di lingkungan sekolah, kampus, atau organisasi secara adil, dan transparan. Masyarakat juga dituntut untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi politik, serta aktif mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin, agar demokrasi tidak sekedar menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara kolektif.

Nama: Atika Barlian Almega
NPM: 2456031028
Kelas: Mandiri B

Jurnal ini membahas bagaimana demokrasi di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", terutama dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Meskipun secara hukum Indonesia adalah negara demokrasi, praktik di lapangan masih sering melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila. Pilkada langsung sebagai bentuk demokratisasi dinilai belum sepenuhnya adil dan jujur, karena masih banyak terjadi kecurangan, kampanye hitam, ujaran kebencian di media sosial, dan dominasi partai politik yang tidak mencerminkan semangat musyawarah dan kepentingan rakyat.

Pentingnya menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak menimbulkan multitafsir dan konflik sosial. Dalam jangka panjang, demokrasi Indonesia akan lebih sehat jika proses pilkada dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila secara utuh, bukan hanya prosedural, tapi juga substansial yaitu di mana aspirasi rakyat benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan. Selain itu, penting adanya kontrol terhadap partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi, bahkan dalam beberapa negara maju, partai semacam itu bisa dibubarkan.

NAMA: Yuha Ilaiya Nafiah
NPM: 2416031012
KELAS: Reguler B

Analisis jurnal dengan judul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" yang mengangkat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah. Meskipun pemilihan langsung sudah diatur dalam undang-undang, masih ada masalah seperti konflik, perbedaan interpretasi, dan penyebaran hoaks yang bisa mengancam stabilitas nasional. Dalam jurnal juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan penguatan sistem pemilihan agar sesuai dengan nilai keadilan dan musyawarah yang terkandung dalam Pancasila. Demokrasi, sebagai bagian dari sila keempat, menekankan perlunya partisipasi rakyat dan perlindungan hak-hak minoritas, yang seharusnya tercermin dalam proses pemilihan kepala daerah yang adil dan aman.

Jurnal ini juga mencatat bahwa praktik-praktik yang menyimpang dari nilai Pancasila, seperti politik uang dan kecurangan, masih sering terjadi. Selain itu, kampanye di media sosial yang dipenuhi dengan ujaran kebencian juga mengancam keberlangsungan demokrasi yang sehat. Dalam hal ini, partai politik memiliki peran penting untuk mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, termasuk transparansi dan keadilan.

Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan bahwa penguatan demokrasi internal dalam partai politik dan transparansi dalam proses politik sangat penting untuk memenuhi standar internasional dan prinsip-prinsip Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, harus menjadi dasar utama dalam seluruh proses demokrasi di Indonesia. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, diperlukan regulasi yang jelas.

Nama : Debora Dinantiamala
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A

Jurnal berjudul “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia”

Membahas mengenai bagaimana pelaksanaan demokrasi dalam konteks pemilihan umum daerah sebenarnya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Penulis menekankan bahwa meskipun sistem pemilu di Indonesia sudah mengalami perkembangan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan seperti rendahnya partisipasi pemilih, kecurangan dalam kampanye, hingga dominasi partai politik yang kerap kali tidak transparan dan cenderung tidak demokratis dalam penunjukan calon kepala daerah.
Analisis dalam jurnal ini juga menyoroti sulitnya calon independen untuk maju, serta lemahnya penerapan nilai musyawarah dan mufakat dalam proses politik. Penulis menyarankan perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara substansial, bukan hanya prosedural. Dengan kata lain, demokrasi bukan hanya soal pemilu yang dilaksanakan secara langsung dan rutin, tapi juga bagaimana seluruh prosesnya benar-benar mencerminkan semangat kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagaimana ditekankan dalam Pancasila.
Secara keseluruhan, jurnal ini menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya ideal karena masih banyak aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu, perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik, khususnya pemilu daerah, agar benar-benar mencerminkan kerakyatan yang bijaksana dan berkeadilan.

Nama : Maritza Khansa Farahdiba
NPM: 2456031024
Kelas: Mandiri B

Setelah saya membaca jurnal ini, saya menyadari bahwa pemilihan umum di daerah Indonesia tampaknya belum sepenuhnya mencerminkan esensi demokrasi yang termuat dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

Berdasarkan analisis penulis, ada sejumlah isu mendasar yang saya anggap cukup penting.
1. Kekuatan dominan partai politik yang sangat besar menghambat peluang bagi calon independen untuk terlibat dalam persaingan politik.
2. Proses politik seharusnya memprioritaskan musyawarah dan konsensus, namun sering kali justru ditandai oleh keputusan sepihak dan kurangnya dialog yang konstruktif.

Di samping itu, terdapat juga praktik kampanye yang masih sangat jauh dari standar etis, dengan adanya politik uang yang meluas dan manipulasi informasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa, baik dari aspek hukum maupun praktik politik, penerapan nilai-nilai demokrasi di level lokal masih terlihat lemah. Meskipun di sisi lain penulis berpendapat bahwa partai politik dapat menjadi pilar demokrasi, namun bisa disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia memerlukan penguatan yang mendalam agar dapat benar-benar sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila yang keempat.

Nama: Neza Agnesia
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B

Jurnal ini mengulas bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilu, sebagai manifestasi dari sistem demokrasi, seharusnya berlandaskan pada prinsip “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Namun, secara praktik, pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai luhur tersebut.

Sebagai ideologi bangsa, Pancasila seharusnya menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan publik dan mengatur mekanisme pembagian kekuasaan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis yang berbasis pada studi perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

Temuan dalam jurnal ini menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, agar proses pemilu di daerah benar-benar mencerminkan semangat kebijaksanaan dan perwakilan rakyat. Hal ini penting untuk mencegah munculnya konflik sosial serta memperbaiki persepsi negatif terhadap calon kepala daerah independen. Oleh karena itu, dinamika dan mekanisme pemilu daerah perlu terus disempurnakan agar sejalan dengan cita-cita Pancasila, khususnya dalam menciptakan pemerintahan yang adil, berdaulat, dan berlandaskan pada kehendak rakyat.

Nama: Niken Arora
NPM: 2416031056
Kelas: Reguler B

Dalam jurnal " Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Mulyono dan Rizal Fatoni menjelaskan bahwa Pemilihan umum daerah (Pilkada) di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai dari Paancasila dari sila keempat yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Namun kenyataan di lapangannya adalah menunjukkan bahwa proses Pilkada masih jauh dari nilai-nilai tersebut.

Meskipun secara prosedur, pemilu telah berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Namun, secara substansial masih banyak sekali permasalahan seperti konfllik kepentingan , pencalonan yang elitis, politik uang, serta yang paling umum adalah partisispasi masyarakat yang belum kritis. Demokrasi yang ideal seharusnya memungkinkan setiap warga negara dapat berpatisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan politik.

Peran media disini sangat penting karena dapat menumbuhkan kualitas demokrasi di era sekarang ini terutama media sosial yang seharusnya menjadi sarana edukasi yang mendorong partisipasi publik yang cerdas dan etis. Sayangnya di lapangan, media juga sering dimanfaatkan untuk kampanye hitam dan penyebaran hoaks yang justru melemahkan nilai demokrasi. Oleh karenanya, demokarasi yang berlandaskan Pancasila harus tetap di perkuat, tidak hanya lewat regulasi, namun juga melalui komuikasi politik yang transparan dimana hal tersebut berpihak pada kepentingan rakyat secara menyeluruh.

NAMA : SIFFA AMALTA YUSUF
KELAS : REG D
NPM : 2416031138

Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila seharusnya tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah (pilkada) di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa, meskipun pilkada sudah dilakukan secara langsung oleh rakyat, kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan seperti kecurangan, konflik antar pendukung, sulitnya calon independen maju, hingga partai politik yang tidak mencerminkan prinsip musyawarah dan kebijaksanaan seperti yang diamanatkan oleh Pancasila.

Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai sila keempat. Penulis menyarankan perlunya perbaikan sistem hukum dan pelaksanaan pemilu, termasuk pengawasan terhadap partai politik dan kemudahan bagi calon independen. Tujuannya agar pemilu benar-benar menjadi ajang musyawarah rakyat, bukan hanya formalitas atau ajang perebutan kekuasaan yang sarat kepentingan golongan.

NAMA: Kirani Aurilia Adila Putri
NPM: 2416031072
Kelas: Reguler D

Analisis Jurnal "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA"

Jurnal tersebut membahas tentang demokrasi dan kewajiban pelaksanaan pemilu yang tertuang dalam sila keempat Pancasila yaitu, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Hal tersebut mencerminkan sistem demokrasi dimana partisipasi warga dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu adalah wujud asli nyata dari sistem pemerintahan demokrasi Pancasila namun dengan begitu, pemilu di Indonesia belum mewujudkan cerminan dari sila keempat Pancasila sebab beberapa tantangan-tantangan yang dialami.

NAMA : HAYA FAUZIAH ULYA
NPM : 2416031074
KELAS : REGULER D

ANALISIS JURNAL
Dalam jurnal yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal fatoni dengan judul “Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” menjelaskan bahwa meskipun pemilihan kepala daerah secara langsung sudah di atur dalam UUD, fakta empiris terkait pemilukada secara langsung menunjukkan kesenjangan demokrasi. Dilihat dari banyaknya kalangan praktisi hukum yang mengemukakan argument bahwa pemilukada justru membebani keuangan daerah dan banyak terjadi mahar politik.
Menurut Widodo arti dan makna sila keempat sebagai berikut;
1. Demokrasi (dari rakyat untuk rakyat).
2. Permusyawaratan.
3. Melaksanakan Keputusan berdasarkan kejujuran.
4. Terkandung asas kerakyatan.
Jurnal ini juga menyoroti bagaimana konsolidasi demokrasi di negara ini justru hancur karena partai-partai politik yang melanggar aturan-aturan demokrasi, banyak dari parpol tersebut yang mulai menunjukkan kediktatoran internal politiknya, seperti pemimpin parpol yang tidak pernah diganti, penunjukkan kepala daerah secara sepihak oleh parpol, dan masih banyak lagi. Hal ini tentu memperjelas bagaimana kecacatan membungkus demokrasi Pancasila.

NAMA : NABILA SEPTIADEL PUTRI
NPM : 2416031140
KELAS : REG D

Jurnal ini membahas soal bagaimana demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang ada di sila keempat Pancasila, yaitu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan lewat musyawarah dan perwakilan. Tapi kenyataannya, pelaksanaan Pilkada di Indonesia masih jauh dari harapan itu.

Pilkada sering kali diwarnai konflik, kecurangan, dan dominasi elit partai. Calon independen juga susah maju karena syaratnya berat. Partai politik pun kadang lebih mementingkan keputusan pimpinan daripada musyawarah. Bahkan media sosial sering dipakai untuk menyebar hoaks saat kampanye. Ini semua bertentangan dengan semangat demokrasi yang jujur, adil, dan berpihak pada rakyat.

Kesimpulannya, demokrasi dalam Pilkada kita masih perlu banyak perbaikan supaya benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal partisipasi, keadilan, dan kebijaksanaan.

Nama: M Rahul Sijabat
Npm: 2456031006
Kelas: Man B

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk nyata penerapan sistem demokrasi serta manifestasi dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Berbagai persoalan seperti rendahnya tingkat partisipasi pemilih, konflik selama masa kampanye, dominasi partai politik, hingga kesulitan calon independen untuk ikut serta dalam pemilu menjadi bukti lemahnya penerapan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Sistem pemilu saat ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek prosedural daripada nilai-nilai demokrasi yang mendalam.

Jurnal ini menekankan pentingnya memperkuat demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila melalui regulasi yang lebih tegas, keterlibatan masyarakat yang lebih bermakna, serta reformasi internal partai politik. Tujuannya adalah agar demokrasi di Indonesia tidak hanya terlihat demokratis secara formal, tetapi juga benar-benar mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang substantif.

NAMA: Rina Lutfiana
NPM: 2416031116
KELAS: REGULER D

"DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA"

Nama: Elvaretta Ardelia Balqis
NPM: 2416031030
Kelas: Reguler B

Berdasarkan jurnal diatas, jurnal ini menekankan pada sila keempat Pancasila yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerminkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menyimak tahun politik, berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan, hal ini memicu disintegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan menganai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam UU kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi Indonesia, yang diinginkan adalah keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila

Nama : Musaffa Rafi Ramadhan
NPM : 2456031033
Kelas : Mandiri A

Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia menekankan prinsip musyawarah dan perwakilan sebagai dasar sistem pemerintahan. Pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif daerah bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki wakil yang dapat menyuarakan aspirasi mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, proses demokrasi ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif, baik dalam pemilihan langsung maupun dalam diskusi publik mengenai kebijakan daerah. Dengan adanya mekanisme pemilu, pemerintahan daerah diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kehendak rakyat melalui pemimpin yang dipilih secara transparan dan demokratis.

Namun, meskipun pemilu daerah merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila, tantangan seperti politik uang, polarisasi masyarakat, dan kurangnya literasi politik masih menjadi hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang ideal. Untuk memastikan pemilu benar-benar mencerminkan nilai musyawarah dan kebijaksanaan, diperlukan pengawasan ketat, peningkatan edukasi politik, serta penguatan kelembagaan yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, demokrasi yang berlandaskan pada prinsip Pancasila dapat terus berkembang menjadi sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua.

Nama: Syafa Riza Azahra
NPM: 2416031006
Kelas: Reguler B

Jurnal ini membahas pemilihan umum daerah di Indonesia sebagai manifestasi nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Penulis menegaskan bahwa demokrasi dalam konteks pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik, khususnya dalam memilih pemimpin daerah.

Pemilu daerah yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (prinsip Luber Jurdil) merupakan implementasi konkret dari sila keempat Pancasila. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya menyalurkan hak pilihnya, tetapi juga menjalankan prinsip musyawarah untuk mufakat yang menjadi inti dari sila keempat. Demokrasi yang dijalankan harus konsisten dengan nilai-nilai Pancasila agar tercipta pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan revisinya Nomor 32 Tahun 2004, serta UUD 1945 Pasal 22E. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat dan penguatan demokrasi yang berlandaskan nilai Pancasila. Namun, masih terdapat tantangan seperti konflik sosial dan stigma sulitnya calon independen maju, yang perlu diatasi agar demokrasi semakin sehat dan sesuai dengan sila keempat.

Kesimpulannya, pemilihan umum daerah harus terus dikembangkan sebagai perwujudan nilai demokrasi Pancasila, dengan menekankan partisipasi rakyat, musyawarah, dan kejujuran dalam proses politik. Penulis juga menyoroti perlunya pemilihan kepala daerah melalui badan perwakilan rakyat sebagai alternatif yang sesuai dengan amanat sila keempat, guna menguatkan demokrasi yang berkeadilan dan mengurangi gesekan sosial.

Resume ini menggaris bawahi pentingnya pemilu daerah sebagai manifestasi demokrasi Pancasila yang mengedepankan kerakyatan, musyawarah, dan keadilan dalam sistem politik Indonesia

NAMA : AULIA ZAHRA
NPM : 2416031064
KELAS : REGULER B

Analisis mengenai jurnal yang berjudul “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan”.

Jurnal ini membahas secara mendalam bagaimana demokrasi, khususnya dalam bentuk pemilihan umum kepala daerah (Pilkada), seharusnya menjadi cerminan nilai-nilai luhur sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Namun, realitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih jauh dari nilai ideal tersebut.

Menurut analisis saya dalam jurnal ini ditekankan bahwa demokrasi sejati bukan hanya soal “memilih langsung setiap lima tahun,” melainkan juga bagaimana proses politik itu sendiri berjalan, apakah penuh kebijaksanaan, adil, jujur, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Pemilu hanya akan menjadi formalitas bila tidak dilandasi dengan nilai-nilai moral dan integritas yang kuat dari para aktor politiknya.

Jurnal ini menyoroti sejumlah permasalahan utama yang kerap muncul dalam pelaksanaan Pilkada:
• Politik uang yang merusak integritas proses pemilu.
• Konflik antar pendukung dan elit partai, bahkan ketidakmampuan menerima kekalahan.
• Dominasi partai politik, di mana pencalonan sering kali ditentukan secara sepihak oleh elite partai, tanpa proses musyawarah yang demokratis.
• Minimnya kesempatan untuk calon independen, karena syarat pencalonan yang terlalu memberatkan.
• Menurunnya partisipasi dan kepercayaan publik, karena pemilu dianggap tidak lagi mewakili aspirasi rakyat.

Adanya kesenjangan antara nilai dan realitas yang secara ideal, sila keempat mengajarkan:
• Musyawarah untuk mufakat,
• Kepemimpinan yang bijak dan adil,
• Penghormatan terhadap perbedaan,
• Dan pengutamaan kepentingan bersama.
Namun dalam praktiknya, banyak kebijakan dan tindakan para pemimpin yang justru mencerminkan kepentingan kelompok atau pribadi, bukan suara rakyat. Bahkan dalam tubuh partai politik, nilai demokrasi itu sering kali tidak dijalankan, sehingga menjadi sumber utama krisis kepercayaan masyarakat.

Jurnal ini menegaskan pentingnya:
• Reformasi internal partai politik agar lebih demokratis dan transparan,
• Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu,
• Serta pembukaan akses yang lebih adil bagi calon independen.

Lebih jauh, nilai-nilai Pancasila harus dihidupkan secara substansial, bukan sekadar menjadi hiasan pidato atau dokumen negara. Demokrasi Indonesia akan benar-benar matang jika dilandasi moral politik yang berpihak pada rakyat, bukan hanya prosedur teknis belaka. Jadi dapat disimpulkan, jurnal ini mengajak kita untuk tidak berpuas diri hanya karena pemilu terlaksana, tapi lebih jauh, apakah proses itu benar-benar mencerminkan kebijaksanaan, keadilan, dan suara rakyat? Jika belum, maka tugas kita sebagai warga negara terutama generasi muda adalah menjaga agar demokrasi tetap berada di jalurnya. demokrasi yang berjiwa Pancasila, bukan hanya demokrasi yang berhenti di bilik suara.

NAMA : LANA ANDARA PUTRI
NPM : 2416031098
KELAS : REG D

Setiap negara memiliki ideologi yang menjadi dasar dalam membangun berbagai aspek kehidupan, termasuk Indonesia yang mengusung Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila, yang kebal terhadap pengaruh ideologi lain, memberikan arah yang jelas bagi kehidupan bermasyarakat. Khususnya, sila keempat Pancasila yang mengedepankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, berfungsi sebagai landasan bagi demokrasi dan pelaksanaan pemilihan umum di tanah air. Pemilu merupakan proses untuk memilih pejabat politik secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang diatur dalam UUD 1945 sebagai sarana bagi partisipasi politik masyarakat.

Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan demokrasi dan pemilu. Sejak masa kemerdekaan, demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai fase, mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga reformasi. Sistem pemilihan umum di Indonesia menggunakan prinsip daerah pemilihan tunggal (single-member constituency) dan daerah pemilihan ganda (multi-member constituency), mencerminkan semangat demokrasi dan nilai sila keempat dalam Pancasila.

Namun dalam praktiknya, demokrasi dan pemilu di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk konflik internal dalam partai politik dan kesulitan sejumlah calon dalam menerima hasil pemilu. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan demokrasi sesuai dengan sila keempat Pancasila belum sepenuhnya terwujud. Penelitian normatif terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan perlunya penguatan demokrasi dalam pemilu daerah, termasuk memberikan peluang lebih bagi calon independen yang selama ini terhambat oleh persyaratan yang berat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan wujud nyata dari demokratisasi di tingkat daerah, di mana kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh rakyat sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Musyawarah untuk mufakat juga menjadi prinsip penting dalam proses pengambilan keputusan demi kepentingan bersama, yang menghargai nilai moral, keadilan, persatuan, dan harkat martabat manusia selaras dengan sila keempat Pancasila.

Secara hukum, penyelenggaraan pemilu diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang terkait, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara negara. Pemilu kepala daerah memberikan peluang kepada daerah untuk memilih pemimpin yang diinginkan, namun pelaksanaan pemilu tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dapat terwujud secara optimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama : Devi Permatasari
NPM : 2416031026
Kelas : Reguler B

Dalam jurnal tersebut demokrasi sebagai nilai nilai perwujudan Pancasila, pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila merupakan hasil kesepakatan, dan Pancasila dijadikan arah atau menjadi ketetapan dalam melakukan kebijakan. Pada sila ke 4 dijadikan sebagai filosofi demokrasi Indonesia yang menandakan partisipasi rakyat dalam pemilu sebagai bentuk nilai pengamalan Pancasila ke 4. Pemilu juga di atur dalam UUD 1945, Pemilu seharusnya dijadikan regenerasi kepemimpinan yang demokratis dan terbuka namun masih banyka terjadinya kecurangan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalm memlilih pemimpin, karena masih terjadi konflik pemilu, sistem pemilu masih di dominasi parpol, tapi banyak partai politik yang tidak menjalankan prinsip demokratis padahal parpol adalah perantara rakyat dan negara dalam mewujudkan demokrasi oleh karna itu pemilu belum sepenuhnya mencerminkan pengamalan nilai Pancasila. Oleh karna itu demokrasi Pancasila harus bersifat subtantif yaitu adil, terbuka, etis dan partisipatif dan harus adanya perbaikan dari sitem pemilu agar lebih bersifat adil serta transparan untuk menjaga kepercayaan serta keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan pemimpinnya.

Nama: Viko Alexandro Sebayang
NPM: 2416031086
Kelas: Regular D

Jurnal ini membahas bahwa pemilihan umum di Indonesia seharusnya mencerminkan secara nyata nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan melalui musyawarah dan perwakilan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu masih jauh dari harapan ideal, karena sering kali diwarnai oleh konflik, kurangnya transparansi dari partai politik, serta terbatasnya ruang bagi calon independen. Sebagai negara yang menganut prinsip hukum dan demokrasi, Indonesia dituntut untuk menyelenggarakan pemilu yang adil, jujur, dan partisipatif.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pemilihan umum, yang mencakup penegakan hukum yang tegas, penguatan peran masyarakat, dan perbaikan mekanisme pencalonan. Dengan demikian, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan mampu membentuk pemerintahan yang sah dan dapat dipercaya.

NAMA: RUDOLFO YEHEZKIEL
KELAS: MANDIRI B
NPM: 2456031042

Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai dari sila keempat Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah, kebijaksanaan, dan representasi rakyat. Pemilu harus dilakukan secara adil dan jujur, tetapi kenyataannya, demokrasi di Indonesia masih memiliki banyak masalah. Terdapat konflik internal partai, politisasi pemilu, dan kendala bagi calon independen yang menjadikan demokrasi lebih bersifat prosedural. Partai politik sering kali tidak mengikuti prinsip musyawarah, dengan keputusan penting diambil oleh elit. Media sosial, yang seharusnya membantu demokrasi, sering digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Jurnal ini juga menyoroti bahwa banyak partai tidak mencerminkan nilai demokrasi Sila Keempat. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus lebih mencerminkan musyawarah, namun sering ada kecurangan dan kampanye tidak transparan. Ini menyebabkan rakyat hanya menjadi penonton meskipun memiliki hak suara, dan menyulitkan calon independen. Akhirnya, demokrasi tampak lebih seperti formalitas tanpa substansi.

Nama : Zalfa Aliyah Azzahrah
NPM : 2416031050
Kelas : Reguler B

Setelah saya cermati jurnal ini membahas mengenai implementasi pada sila ke empat dalam pemilu di indonesia, secara empiris pelaksanaan demokrasi di indonesia masih jauh dari pencerminan nilai-nilai dari sila ke empat yang berbunyi " Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" nyatanya kebijaksanaan pemimpin indonesia mau jauh dari kata bijak, banyak yg hanya mementingkan keluarga dibanding warga.

Pancasila sebagai landasan ideologi indonesia seharusnya dijadikan petunjuk dalam bersikap karna norma-norma yang terkandung tentu memiliki banyak kebermanfaatan bagi rakyatnya. Demokrasi hakikatnya mengizinkan rakyatnya untuk ikut andil dalam demokrasi negara ini, namun pada implementasinya banyak suara yang dibungkam serta kebijakan yang disahkan tidak sesuai dengan sila ke 4.

Pemilu di indonesia masih banyak sekali mengalami kendala, ketidakadilanpun masih merajalela. Saat ini pemilihan umum seolah hanya sebagai formalitas belaka padahal pemenang telah ditentukan oleh sang raja. Jurnal ini menyadarkan saya bahwa demokrasi yang baik bukan hanya tentang keberhasilan dalam kemenangannya namun pada moral dan penerapan pada sila ke empat.

Dengan demikian sebagai warga negara indonesia, kita harus mampu untuk saling rangkul dalam menuju keadilan serta kesejahteraan negara ini, jangan jadikan pemilu sebagai ladang pencarian uang semata namun benar-benar untuk menjadi seorang wakil rakyat yang berintegritas.

NAMA: ALIYA EL RAHMA
NPM: 2456031020
KELAS: MANDIRI B

Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas bahwa idealnya, pelaksanaan pemilu daerah mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak penyimpangan, seperti partai politik yang belum menjalankan prinsip demokrasi secara konsisten, calon yang enggan menerima kekalahan, serta perilaku pendukung yang kurang rasional dalam menanggapi hasil pemilu.

Jurnal ini menegaskan pentingnya penerapan demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Penulis juga menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pemilihan dan peningkatan peran partai politik agar lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang berakar pada Pancasila. Bahkan, disarankan adanya sanksi tegas bagi partai yang tidak menjunjung prinsip tersebut. Secara keseluruhan, jurnal ini mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar mekanisme politik, melainkan juga manifestasi dari nilai-nilai luhur bangsa yang harus diwujudkan dalam setiap proses pemilu di Indonesia.

Nama: Fairuza Syafana Putri Ralia
NPM:2456031039
Kelas: Man A

analisis jurnal
dilansir dengan judul jurnal DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA.

Berdasarkan deskripsi diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila
keempat Pancasila.

Nama: Tabina Ayunintyas
NPM: 2456031035
Kelas: Mandiri A

Jurnal ini menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Sayangnya, pelaksanaan pemilu kepala daerah sering kali tidak sesuai dengan nilai tersebut. Masih sering terjadi praktik kecurangan, politik uang, dan konflik antarpendukung yang menunjukkan bahwa demokrasi kita belum sepenuhnya sehat dan substansial.

Penulis juga menyoroti bahwa partai politik memainkan peran besar dalam menciptakan iklim demokratis, namun kenyataannya banyak partai justru tidak menjalankan demokrasi secara internal. Penunjukan calon kepala daerah sering hanya berdasarkan keputusan elite partai tanpa musyawarah yang adil. Selain itu, calon independen juga mengalami kesulitan karena syarat yang berat, yang membuat demokrasi seolah hanya milik segelintir orang atau kelompok.

Jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi dalam konteks Pancasila bukan hanya soal prosedur pemilu, tapi juga soal moralitas, kejujuran, dan keadilan dalam proses politik. Agar demokrasi benar-benar menjadi wujud dari sila keempat Pancasila, maka semua pihak baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat harus menjunjung tinggi nilai musyawarah, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Tanpa hal ini, demokrasi hanya akan menjadi simbol, bukan kenyataan.

Nama: Callysta Haura Naynia
NPM: 2416031108
Kelas: Reguler D


Jadi, jurnal ini ngomongin tentang gimana seharusnya pemilihan umum di Indonesia bisa bener-bener mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang ada di Pancasila, terutama sila keempat yang bahas tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Penulisnya, Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, bilang kalau meskipun Indonesia mengklaim sebagai negara demokrasi, praktik pemilihan umum yang ada sekarang ini masih jauh dari harapan. Banyak hal dalam sistem pemilihan yang nggak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya, kayak konflik di dalam partai politik, calon yang nggak bisa nerima kekalahan, dan dukungan dari pendukung yang kadang nggak realistis.

Mereka juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, yang seharusnya jadi inti dari demokrasi. Tapi kenyataannya, banyak orang yang merasa terasing dari proses politik, apalagi kalau mereka nggak punya akses yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah. Penulis mengkritik syarat yang terlalu berat buat calon independen, yang bikin mereka susah bersaing dengan kandidat dari partai besar.

Selain itu, penulis juga bilang meskipun ada undang-undang yang ngatur pemilihan umum, pelaksanaannya sering kali nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, banyak partai politik yang nggak menerapkan prinsip demokrasi di dalam tubuh mereka, di mana keputusan sering kali diambil sepihak oleh ketua umum tanpa melibatkan anggota. Ini bikin budaya "hutang budi" muncul, yang bisa mempengaruhi kebijakan kepala daerah setelah terpilih.

Secara keseluruhan, jurnal ini kasih gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi yang sebenarnya di Indonesia. Penulis ngajak kita semua untuk mikir, gimana seharusnya pemilihan umum itu bukan cuma formalitas, tapi juga jadi sarana untuk mewujudkan harapan rakyat dan menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan transparan.

Nama: Andre Sumanto Lumban Gaol
Npm: 2416031090
Kelas: Reguler D

Menurut saya, tulisan ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara Pancasila, terutama sila keempat, dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sila keempat Pancasila yang menekankan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan" menjadi fondasi bagi sistem demokrasi yang seharusnya merefleksikan nilai-nilai demokratis dalam pemilu. Pemilu lebih dari sekadar proses memilih pemimpin; ia juga berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan prinsip-prinsip Pancasila, seperti musyawarah, kebijaksanaan, dan representasi rakyat. Meski pemilu di Indonesia telah menerapkan berbagai prinsip demokrasi, masih ada beberapa tantangan yang menghalangi pelaksanaannya secara optimal, seperti konflik internal dalam partai, kesulitan bagi calon independen untuk berpartisipasi, dan ketidakpuasan terhadap hasilnya. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara cita-cita demokrasi dalam Pancasila dan kenyataan politik di lapangan. Salah satu contoh yang konkret adalah tantangan yang dihadapi oleh calon independen dalam bersaing di pemilu, di mana aturan yang ketat sering kali menyulitkan mereka untuk berkompetisi tanpa dukungan dari partai-partai besar. Sistem ini, meskipun bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terorganisir, justru sering kali memperkuat kehadiran partai-partai besar dan menciptakan oligarki politik, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pemberian kesempatan yang sama bagi semua warga. Oleh karena itu, artikel ini menyoroti pentingnya memperkuat demokrasi dalam sistem pemilu Indonesia agar menjadi lebih inklusif dan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel serta representatif. Pemilu yang adil, transparan, dan yang memberi ruang bagi berbagai calon dari beragam latar belakang dapat lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, perbaikan dan reformasi dalam sistem pemilu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa demokrasi yang diterapkan benar-benar merealisasikan tujuan Pancasila sebagai ideologi negara.
Tulisan ini mengulas penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, terutama terkait dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada di Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat dalam sila keempat, yang menekankan adanya rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan, menjadi fondasi penting dalam pengelolaan demokrasi, terutama dalam pemilihan umum daerah. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, adil, dan jujur, merupakan wujud nyata dari demokrasi Pancasila. Namun, kendati ada dasar hukum yang tegas dalam UUD 1945 serta berbagai peraturan terkait, proses Pilkada langsung masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti persyaratan ketat bagi calon independen dan isu dalam pengawasan pemilihan yang berpotensi menimbulkan praktik yang tidak demokratis seperti kecurangan, politik uang, dan tindakan korupsi.
Dalam hal ini, meskipun Pancasila sebagai ideologi negara menyajikan panduan bagi nilai-nilai demokrasi, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan adanya penyimpangan. Contohnya adalah kesulitan yang dihadapi oleh calon independen dalam mengikuti Pilkada akibat tingginya persyaratan dukungan yang diperlukan. Situasi ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan setara bagi semua warga. Selain itu, penyalahgunaan platform media sosial saat kampanye semakin berkontribusi pada polarisasi dalam masyarakat, ditandai oleh munculnya ujaran kebencian serta informasi yang tidak akurat. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam praktiknya banyak elemen demokrasi yang belum dapat diimplementasikan secara efektif dalam pelaksanaan Pilkada.
Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pemilu daerah memang krusial, tetapi pelaksanaan yang belum sepenuhnya sejalan dengan semangat sila keempat menunjukkan adanya jurang antara idealisme Pancasila dan kenyataan demokrasi yang sedang berlangsung. Penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu, baik berupa kecurangan maupun penggunaan media sosial yang tidak etis, mengindikasikan bahwa masih banyak perbaikan yang harus dilakukan dalam sistem demokrasi di Indonesia agar dapat lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial dan kepentingan rakyat. Ini memerlukan upaya lebih dari pemerintah serta penyelenggara pemilu untuk memperbaiki mekanisme pemilihan umum dan mempertahankan integritas demokrasi di Indonesia.
Pemilihan umum kepala daerah, atau Pilkada, adalah manifestasi dari prinsip-prinsip demokrasi yang ada dalam Pancasila, khususnya pada sila keempat, yang menekankan pada demokrasi yang dipimpin oleh kearifan dalam perundingan dan perwakilan. Pemilu yang diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun merupakan alat penting dalam membangun pemerintahan yang demokratis. Hal ini sesuai dengan mandat UUD 1945 yang mengatur penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Namun, meskipun tujuan utama Pilkada adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, implementasi Pilkada di Indonesia sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu isu mendasar adalah proses kampanye dalam Pilkada, yang seharusnya menjadi platform bagi calon kepala daerah untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Akan tetapi, dalam realitas, kampanye sering kali tidak dilakukan dengan niat baik dan malah berujung pada praktik yang bertentangan dengan esensi demokrasi. Contohnya, maraknya praktik politik uang, penyebaran informasi yang keliru, dan manipulasi opini publik yang dilakukan oleh pihak tertentu.
Demokrasi Pancasila, seperti yang diungkapkan oleh Yusdiyanto pada tahun 2016, menekankan musyawarah mufakat demi kepentingan kolektif dan harus diterapkan di setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi ini tidak hanya berlandaskan pada kebebasan individu, melainkan juga pada tanggung jawab sosial dan kesadaran tentang kepentingan umum. Oleh sebab itu, dalam konteks Pilkada yang demokratis, seluruh proses harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu musyawarah mufakat, gotong royong, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam kerangka kebersamaan.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukan adanya berbagai pertentangan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi pada Pilkada. Salah satu contohnya adalah rendahnya partisipasi pemilih, yang sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masalah ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya Pilkada. Selain itu, keberadaan partai politik juga memengaruhi jalannya Pilkada, di mana partai politik sering kali lebih mengutamakan kepentingan internal dibandingkan dengan mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya.
Sangat penting untuk dicatat bahwa partai politik memegang peranan besar dalam menentukan siapa yang dapat maju dalam Pilkada. Namun, proses pencalonan yang umumnya dilakukan melalui penunjukan langsung oleh ketua umum partai dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang ada dalam Pancasila. Sistem ini memiliki potensi menciptakan ketergantungan antara calon kepala daerah dan partai politik yang mengusungnya, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan serta mengabaikan aspirasi masyarakat.
Selanjutnya, pelaksanaan Pilkada secara langsung juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam demokrasi, khususnya dalam aspek pembiayaan yang semakin membebani anggaran daerah. Biaya politik yang tinggi dan biaya pencalonan yang mahal sering kali menjadi halangan bagi calon independen yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem demokrasi, di mana hanya calon tertentu yang dapat maju dalam arena politik.
Oleh karena itu, demi mencapai Pilkada yang lebih demokratis dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, diperlukan perbaikan di berbagai aspek, termasuk regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Perbaikan pada sistem pencalonan, penyelenggaraan kampanye, dan peningkatan partisipasi masyarakat harus dilakukan untuk memastikan bahwa Pilkada benar-benar mewakili kehendak rakyat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang termaktub dalam Pancasila.

Nama : Nadjwa Tipa Nadinta
NPM : 2456031027
Kelas : Mandiri A

Analisis Jurnal “ DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA”

Jurnal ini membahas tentang bagaimana demokrasi dalam pemilihan kepala daerah seharusnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Pemilu di Indonesia masih sering belum mencerminkan nilai tersebut.Banyak terjadi politik uang, kepentingan pribadi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Hal ini membuat demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan dalam Pancasila.

Untuk memperbaiki hal tersebut, disarankan agar pendidikan politik dan nilai- nilai Pancasila harus lebih ditanamkan sejak dini kepada masyarakat. Pemilu tidak hanya soal memilih pemimpin, tapi juga tentang bagaimana rakyat dan pemimpin bisa bekerja sama membangun bangsa. Jika semua pihak memahami dan menjalankan pemilu dengan jujur, adil, dan bijaksana, maka pemilu benar-benar bisa menjadi wujud nyata dari sila keempat pancasila.

Nama: Marco Valentino Situmorang
NPM:2456031021
Kelas: Mandiri A

Jurnal ini membahas tentang kegiatan pemilihan umum yang sesuai dengan pancasila terutama sila keempat nilai pada dasarnya memiliki beberapa sifat salah satu sifatnya yaitu normatif merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan dan suatu keharusan nilai diwujudkan dalam bentuk peraturan sebagai pedoman manusia dalam bertindak, penerapan nilai nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pilkada di indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah, mengambil keputusan dan kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menghargai setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dan juga keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa

Nama: Eneng Nurzihan Kurniawan
Kelas: Mandiri B
NPM: 2456031010

Dari analisis jurnal yang saya baca, jurnal ini membahas peran penting demokrasi sebagai wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam penyelenggaraan pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis menegaskan bahwa pemilu seharusnya mencerminkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan, sesuai dengan amanat Pancasila. Namun, kenyataan pelaksanaan pilkada di Indonesia masih jauh dari harapan ideal tersebut. Berbagai masalah seperti politisasi birokrasi, dominasi partai politik yang tidak demokratis, serta praktik kampanye negatif dan politik uang menjadi penghalang bagi terwujudnya demokrasi Pancasila yang substansial. Selain itu, sistem pencalonan independen yang rumit dan lemahnya regulasi terkait nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam perundang-undangan semakin memperumit pelaksanaan pemilihan umum yang benar-benar demokratis dan adil.

Penulis menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, diperlukan perbaikan dalam sistem pilkada yang lebih mengedepankan musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial. Keterlibatan partai politik seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan pragmatis, tetapi juga berfungsi sebagai wadah aspirasi rakyat yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, penting untuk menerapkan ketegasan hukum terhadap partai politik yang tidak mencerminkan demokrasi Pancasila, sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara demokrasi lainnya. Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari proses pemilihan, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai musyawarah, persatuan, dan kepentingan rakyat dapat terwujud dalam setiap tahap pelaksanaan pemilu daerah di Indonesia.

Nama : Muhammad Eka Pramuditha
NPM : 2416031112
Kelas : Reguler D

Jurnal dengan judul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" ini membahas soal demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai‑nilai Sila Keempat Pancasila. Walaupun UUD 1945 Pasal 22E mengamanatkan pilkada dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, kenyataannya proses di lapangan masih diwarnai konflik politik, ambang batas dukungan calon independen yang tinggi, serta praktik mahar politik dan kampanye negatif termasuk penyebaran ujaran kebencian di media sosial yang justru menjauhkan semangat musyawarah untuk mufakat dan perwakilan sejati ​
.
Secara metodologis, penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan undang‑undang dan konseptual, serta spesifikasi deskriptif‑analitis. Sumber data meliputi UUD 1945, UU Pemilihan Umum dan UU Pemerintahan Daerah, serta literatur tentang Pancasila. Analisis menitikberatkan pada terjemahan nilai dasar (cita‑cita demokrasi), nilai instrumental (aturan dan lembaga penyelenggara), dan nilai praktis (penerapan norma dalam pilkada) dari Sila Keempat ke dalam regulasi dan praktik pemilihan daerah

Hasil kajian mengidentifikasi tiga tantangan utama: pertama, ambang batas dukungan calon independen 6,5–10% DPT menyulitkan partisipasi warga non-partai; kedua, dominasi elit partai politik yang menominasikan calon tanpa mekanisme seleksi internal demokratis melemahkan kedaulatan rakyat; ketiga, penegakan sanksi yang lemah memicu budaya “utang budi” politik dan menurunkan akuntabilitas. Untuk mengembalikan pilkada sebagai perwujudan demokrasi deliberatif Pancasila, perlu penurunan ambang batas calon independen, kewajiban tata kelola partai yang transparan, perberatan sanksi terhadap penyimpangan, serta peningkatan literasi politik masyarakat.

Nama : Arilia Nur Azizah
NPM : 2456031032
Kelas : Mandiri B

Jurnal ini membahas bagaimana demokrasi, nilai utama dari sila keempat Pancasila, diterapkan dalam praktik pemilihan umum daerah di Indonesia. Sila keempat Pancasila mengartikan demokrasi sebagai demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Setiap aspek pemilihan umum di Indonesia harus mendukung demokrasi sebagai nilai sila keempat Pancasila. Pilkada harus lebih menekankan permusyawaratan, kebijaksanaan, dan keadilan agar demokrasi Indonesia tidak hanya bergantung pada proses pemilihan suara tetapi juga pada nilai-nilai luhur yang membedakan Indonesia. Hal ini akan memperkuat legitimasi pemerintahan lokal dan menjaga persatuan sosial dan keadilan sosial.
Hal ini juga menunjukkan bahwa, dalam konteks sila keempat Pancasila, demokrasi adalah tentang nilai-nilai kebijaksanaan, musyawarah, dan kerakyatan yang harus diterapkan dalam Pilkada Indonesia agar demokrasi dapat berfungsi sebagai sistem pemerintahan rakyat yang adil dan beradab.

Meskipun demokrasi diakui secara konstitusional, namun tetap diperlukan penguatan untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila, seperti musyawarah, permusyawaratan, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, benar-benar diterapkan dalam setiap proses pemilu daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, mengurangi konflik sosial, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada demokrasi Indonesia.

NAMA : AMMARA DHIA ZHAFIR
NPM : 2456031003
KELAS ; Man A

Secara keseluruhan, jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas bagaimana prinsip demokrasi yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila semestinya diimplementasikan dalam praktik pemilihan umum daerah (pilkada), namun masih belum sepenuhnya tercermin dalam realitas pelaksanaan pilkada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah secara langsung belum mencerminkan sepenuhnya nilai-nilai Sila Keempat Pancasila. Diperlukan evaluasi sistem pemilu dan peran partai politik agar demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang berlandaskan musyawarah, mufakat, dan beretika politik.
Pokok pembahasan jurnal ini meliputi, Sila Keempat Pancasila sebagai dasar demokrasi, Pilkada sebagai cerminan demokrasi, Problem representasi dan keadilan politik, Kritik terhadap sistem pemilu, Urgensi menguatkan nilai-nilai Pancasila. Sila keempat Ini mencerminkan demokrasi yang menjunjung musyawarah, mufakat, kejujuran, dan kepentingan rakyat, tetapi nyatanya partai politik cenderung tidak demokratis secara internal, karena calon kepala daerah sering ditunjuk langsung oleh elite partai, pemilu daerah seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, pilkada langsung belum sepenuhnya menjamin kedaulatan rakyat, diperlukan penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila agar pemilu tidak hanya prosedural, tetapi juga berbasis etika dan moralitas sesuai jati diri bangsa, banyak pelanggaran, konflik sosial, dan rendahnya partisipasi pemilih yang menunjukkan lemahnya demokrasi substansial.

Nama: Diliyan Frisca Kasmara
NPM: 2416031020
Kelas: Reguler B

Pemilihan umum di Indonesia seharusnya menjadi perwujudan nyata dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dilandasi kebijaksanaan dalam musyawarah. Sayangnya, pelaksanaannya sering kali belum sesuai harapan. Demokrasi yang ideal kerap tereduksi oleh kepentingan politik sempit, sulitnya akses bagi calon independen, dan maraknya praktik kecurangan serta ujaran kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi dasar pemilu masih belum sepenuhnya mengakar dalam praktik politik lokal.

Jurnal ini mengajak kita untuk kembali pada semangat demokrasi yang sejati, di mana rakyat bukan hanya menjadi pemilih, tetapi juga pemilik kedaulatan. Demokrasi yang berakar pada Pancasila menuntut proses yang adil, bermartabat, dan menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya. Maka dari itu, perbaikan sistem politik tidak cukup hanya lewat regulasi, tetapi juga harus menyentuh kesadaran nilai sebagai sebuah panggilan untuk menjadikan pemilu sebagai sarana membangun bangsa, bukan memecahnya.

Nama: mulando saidina saputra
NPM: 2416031092
kelas: REG D

Materi ini membahas tentang penelitian hukum yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia sesuai dengan Pancasila sila keempat. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa pemilihan umum tidak sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila, dengan munculnya konflik dan hoax yang mengganggu proses demokrasi.

Nama : Rahmad Nanda Saputra
NPM : 2456031030
Kelas : Mandiri B

Jurnal ini membahas bagaimana penerapan demokrasi bisa menjadi wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum sendiri dianggap sebagai salah satu bentuk demokrasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam pemerintahan. Namun, kenyataannya pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini terlihat dari berbagai konflik yang muncul selama pemilihan umum, seperti partai politik dan calon yang sulit menerima kekalahan, serta adanya konflik internal partai yang mengganggu jalannya demokrasi. Selain itu, sistem pemilihan umum yang ada sekarang masih cukup sulit bagi calon independen untuk ikut bertarung, sehingga demokrasi belum benar-benar inklusif dan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat.

Penelitian ini menegaskan bahwa sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia perlu memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum supaya sesuai dengan sila keempat Pancasila dan bisa menghindari konflik sosial serta ketidakadilan dalam proses pemilihan.

Lebih jauh, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif analitis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara punya nilai dasar, instrumental, dan praktis yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam sistem demokrasi yang diatur lewat pemilihan umum. Demokrasi di Indonesia sudah melewati berbagai tahapan, mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, sampai demokrasi Pancasila dan reformasi. Tantangan utamanya adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila ke dalam praktik pemilihan umum yang benar-benar demokratis dan adil.

Penelitian ini merekomendasikan supaya sistem pemilihan umum di Indonesia terus dikembangkan agar lebih mencerminkan nilai permusyawaratan dan perwakilan yang jadi inti dari sila keempat Pancasila. Dengan begitu, demokrasi yang dijalankan bukan hanya formalitas semata, tapi benar-benar mencerminkan keinginan rakyat dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan politik.

NAMA: Ramadhan Syah H
NPM: 2456031026
KELAS: Mandiri B

Jurnal ini membahas penerapan demokrasi sebagai perwujudan sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilu seharusnya menjadi wadah bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, praktik di lapangan masih jauh dari nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Banyak konflik terjadi, seperti calon atau partai yang tidak siap menerima kekalahan dan konflik internal partai. Selain itu, sistem pemilu yang berlaku masih belum ramah terhadap calon independen, sehingga demokrasi belum sepenuhnya terbuka dan inklusif.

Pancasila sebagai dasar negara seharusnya diwujudkan secara nyata, termasuk dalam sistem demokrasi. Meski demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai fase, tantangan besar saat ini adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila secara adil dan nyata dalam pemilu. Penelitian ini merekomendasikan agar sistem pemilu diperbaiki agar benar-benar mencerminkan musyawarah dan perwakilan yang menjadi inti sila keempat.

NAMA : M. NOVIZA WENDI PRATAMA
NPM : 2416031122
KELAS : REGULER D

Dari artikel "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia":
Artikel ini menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis menegaskan bahwa demokrasi sejati, sebagaimana diamanatkan Pancasila, bukan hanya sebatas prosedural pemilihan, tetapi juga mencerminkan substansi musyawarah, keadilan, dan partisipasi rakyat yang bermakna. Sayangnya, pelaksanaan pilkada di banyak daerah masih belum mencerminkan esensi tersebut, terbukti dari maraknya konflik politik, rendahnya partisipasi, hingga praktik politik yang lebih mengutamakan kepentingan golongan dan elit partai daripada aspirasi rakyat.

Permasalahan lain yang dikupas adalah lemahnya sistem pencalonan independen, dominasi partai politik yang sering tidak demokratis secara internal, serta kampanye yang menyimpang dari nilai moral dan etika demokrasi. Artikel ini mendorong agar demokrasi di Indonesia tak hanya dijalankan secara prosedural, tetapi juga dihidupkan secara substansial, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam semua proses politik. Dengan demikian, pemilu daerah dapat menjadi wadah regenerasi kepemimpinan yang adil dan benar-benar mewakili kehendak rakyat, bukan semata-mata alat kekuasaan elite.

NAMA : Benedictus Ruben Adventro
NPM : 2416031076
KELAS : REG D

Jurnal tersebut menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus mengadopsi nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Untuk menjadi demokrasi yang sebenarnya, pemilu harus dilakukan secara adil dan jujur dengan partisipasi rakyat. Namun, dalam kenyataannya, pemilihan umum di Indonesia, terutama Pilkada, masih menghadapi sejumlah masalah, termasuk kampanye yang tidak sehat, dominasi partai politik, dan kesulitan bagi calon independen untuk berpartisipasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih kurang mencerminkan prinsip-prinsip utama Pancasila.

Selain itu, penulis menekankan bahwa demokrasi di negara kita masih bersifat prosedural dan seringkali hanya berfungsi sebagai alat perebutan kekuasaan daripada berfungsi untuk kepentingan rakyat. Karena elit partai mengambil banyak keputusan secara sepihak, partai politik belum menjalankan fungsinya secara demokratis. Oleh karena itu, perlu penguatan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dengan menegakkan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab moral dalam pelaksanaan pemilu agar cita-cita demokrasi sejati bisa terwujud.

NAMA: Fiusa Avit Caessar
NPM: 2456031015
KELAS: Mandiri A

Jurnal yang ditulis Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni ini ngomongin soal gimana nilai-nilai dari sila keempat Pancasila—yang intinya soal demokrasi dan musyawarah—seharusnya jadi dasar pelaksanaan pilkada di Indonesia. Tapi kenyataannya, meskipun pilkada sudah berjalan secara resmi, praktiknya masih jauh dari ideal. Masih banyak konflik, manipulasi, dan penyimpangan yang bikin demokrasi belum berjalan sesuai harapan.
Sebenarnya, pilkada itu harusnya jadi ajang bagi rakyat buat ikut aktif menentukan pemimpin lewat wakil yang mereka pilih, dengan cara musyawarah dan mufakat. Sayangnya, keputusan sering dibuat oleh segelintir orang tanpa melibatkan masyarakat luas. Selain itu, politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi suara masih sering terjadi, yang bikin demokrasi jadi gak jujur dan gak adil.
Penulis jurnal ini bilang, supaya demokrasi di pilkada bisa berjalan sesuai nilai Pancasila, sistem pilkada harus diperbaiki dan partai politik juga harus lebih serius dalam membentuk kader yang benar-benar demokratis, bukan cuma mikirin kepentingan kelompok sendiri. Pemerintah juga perlu bikin aturan tegas dan kasih sanksi buat partai yang gak menjalankan demokrasi dengan baik.

Walaupun banyak masalah, Indonesia terus berusaha memperbaiki demokrasi dengan cara ngajak masyarakat lebih aktif, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, dan berantas korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Intinya, demokrasi yang sesuai Pancasila itu harus tetap mengutamakan musyawarah, kejujuran, keadilan, dan persatuan supaya pilkada dan proses demokrasi lain bisa berjalan dengan baik dan bener-bener mencerminkan nilai-nilai bangsa kita.

Nama: Nisrina Tiara T
NPM: 2456031004
Kelas: Mandiri B

Jurnal yang berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas bagaimana seharusnya demokrasi di Indonesia menjadi perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Pemilihan umum daerah sering kali dianggap sebagai refleksi dari praktik demokrasi, namun realitasnya pelaksanaannya masih jauh dari nilai-nilai ideal tersebut. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia sering mengalami penyimpangan, mulai dari konflik internal di dalam partai, kecurangan saat kampanye, hingga sistem pemilihan yang belum sepenuhnya mencerminkan asas musyawarah. Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung juga tidak selalu menampilkan partisipasi rakyat yang sejati, karena masih dipengaruhi oleh praktik pragmatisme politik dan dominasi elit partai.

Dalam hal ini, pentingnya penguatan demokrasi yang berlandaskan Pancasila perlu diperhatikan agar tercipta sistem pemilu yang lebih adil dan berintegritas. Pelaksanaan demokrasi seharusnya tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, di mana nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan musyawarah harus menjadi jiwa dari setiap kebijakan politik. Namun, mekanisme pencalonan independen yang masih memberatkan serta dominasi partai politik yang cenderung tidak demokratis di dalamnya menjadi hambatan besar dalam mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam sistem pemilu serta penegasan terhadap partai-partai politik yang anti-demokrasi agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan jati diri bangsa yang berlandaskan Pancasila.

NAMA : Rahma Setya Nur'Aini
NPM : 2416031088
KELAS : REGULER D

Analisis jurnal berjudul “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, diterbitkan dalam Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2, Oktober 2019:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila tercermin (atau belum tercermin) dalam praktik pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Indonesia, serta menyoroti permasalahan demokrasi substansial yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Jenis: Penelitian hukum normatif (doctrinal)
Pendekatan: Pendekatan undang-undang dan konseptual
Data: Data sekunder, mencakup bahan hukum primer (UU), sekunder (literatur), dan tersier.

1. Temuan dan Pembahasan Utama

a. Nilai Demokrasi dalam Sila Keempat
Sila keempat ("kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan") mengandung nilai-nilai seperti: Musyawarah untuk mufakat, Keadilan, Keterwakilan, Keterbukaan.

Namun dalam praktik pemilu kepala daerah, nilai-nilai ini sering kali tidak tercermin secara utuh.

b. Problem Praktis dalam Pilkada
Banyak konflik dan kecurangan dalam pilkada, partai politik tidak menjalankan prinsip demokrasi internal, sistem pemilu masih memberi hambatan besar bagi calon independen, yang seharusnya menjadi bentuk partisipasi demokratis.

c. Partai Politik dan Kemunduran Demokrasi
Pemilihan calon kepala daerah sering tidak demokratis karena hanya ditunjuk oleh elite partai, Politik uang dan “mahar politik” memperburuk kualitas demokrasi, Kurangnya sanksi tegas bagi partai yang tidak mencerminkan nilai demokratis Pancasila.

d. Pilkada Langsung: Simbol Demokrasi atau Beban?
Pilkada langsung adalah perwujudan demokrasi, namun secara empirik banyak ditemukan kecurangan, politisasi media, dan konflik sosial, Rendahnya partisipasi pemilih dan politisasi kampanye menunjukkan demokrasi belum matang.

2. Kesimpulan
Pilkada langsung belum sepenuhnya mencerminkan sila keempat Pancasila, baik dari segi substansi maupun praktik. Diperlukan penegakan hukum yang lebih pasti, regulasi yang tidak multitafsir, serta penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar demokrasi. Negara harus menegaskan kembali pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, dalam sistem pemilu. Perlu reformasi partai politik agar lebih demokratis secara internal dan merepresentasikan rakyat. Perlunya regulasi dan sistem pengawasan yang mencegah dominasi kekuasaan elite dan memberi ruang bagi calon independen.

nama : alya salsabilla aini
npm : 2456031011
kelas : mandiri a

Rangkuman Analisis Jurnal tentang Demokrasi dan Nilai-Nilai Pancasila di Indonesia

Jurnal ini secara komprehensif membahas hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, dalam konteks praktik politik dan pemilihan umum di Indonesia. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia secara konstitusional mengadopsi sistem demokrasi dan negara hukum, implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Salah satu poin utama yang diangkat adalah upaya negara-negara tertentu, seperti Kroasia, Italia, Jerman, Spanyol, dan Prancis, dalam melarang partai politik anti-demokrasi berdasarkan pengadilan hak asasi manusia Eropa (ECtHR) dan Komisi Venesia. Penentuan apakah sebuah partai tidak demokratis didasarkan pada tujuan dan praktiknya, baik dari aspek eksternal maupun internal, termasuk demokrasi internal partai yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks internasional, penegakan prinsip demokrasi tidak hanya berfokus pada keberadaan partai, tetapi juga pada kualitas demokrasi internal yang harus dijaga agar tidak mengancam kestabilan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Di Indonesia, tantangan utama terletak pada praktik politik yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Partai politik dan proses pemilihan umum seringkali menunjukkan ketidakadilan internal, seperti pemimpin yang tidak diganti, penunjukan kepala daerah secara sepihak, serta praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan Pancasila sila keempat yang menekankan kerakyatan dan musyawarah mufakat. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun sistem pemilihan langsung kepala daerah diatur secara hukum, pelaksanaannya masih rentan terhadap penyimpangan dan konflik sosial.

Lebih jauh, jurnal ini menyoroti bahwa pemilihan langsung kepala daerah tidak sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila sila keempat. Praktik politik yang tidak jujur, penyebaran ujaran kebencian di media sosial, serta kecurangan dan korupsi dalam proses pemilihan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan demokrasi yang berlandaskan keadilan dan kejujuran. Konflik dan hoaks yang muncul selama proses pemilihan sering memicu disintegrasi bangsa, sehingga pengaturan dan pelaksanaan pemilihan harus diperjelas dan diperketat untuk menghindari kekacauan.

Dalam konteks sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila, penekanan diberikan pada partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan perlindungan terhadap minoritas. Demokrasi sebagai bagian dari sila keempat menuntut adanya mekanisme musyawarah yang adil dan transparan, serta penghormatan terhadap aspirasi rakyat. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa syarat pencalonan independen yang berat dan sulit dipenuhi menjadi hambatan bagi calon independen untuk berpartisipasi secara adil dalam proses politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat penerapan nilai-nilai demokrasi, termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, jurnal ini menegaskan bahwa sistem demokrasi di Indonesia yang masih muda menghadapi kontradiksi dan kericuhan antar golongan. Partai politik sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, sehingga memperlemah fondasi demokrasi nasional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penerapan nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam seluruh proses politik dan pemerintahan.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada penegakan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Demokrasi harus dipahami sebagai proses yang melibatkan partisipasi aktif rakyat, penghormatan terhadap hak minoritas, serta mekanisme musyawarah yang adil dan transparan. Implementasi yang optimal dari prinsip-prinsip ini akan mampu memperkuat sistem demokrasi nasional dan mencegah disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem politik dan pemilihan umum, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, menjadi kunci utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan sosial dan berlandaskan pada cita-cita bangsa Indonesia.

Nama : Pranatal Bintang Pangestu
NPM : 2456031017
Kelas : Mandiri A

Pada analisis dari jurnal "demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat pancasila
dalam pemilihan umum daerah di indonesia" jurnal ini mengkaji bagaimana penerapan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", berpengaruh dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan deskripsi untuk menggambarkan situasi pelaksanaan pemilu yang belakangan ini menunjukkan banyak pelanggaran dan kekurangan dalam refleksi nilai-nilai Pancasila.

Dalam praktiknya sendiri yang di jelaskan di jurnal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sering kali dipenuhi oleh berbagai konflik dan pelanggaran yang mencerminkan ketidakpahaman atau penyimpangan terhadap dasar prinsip demokrasi Pancasila seperti Banyak partai politik yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi, Adanya kesenjangan antara praktik kebijakan pemilu dengan norma yang diinginkan, yang berpotensi merusak struktur demokrasi itu sendiri.

jurnal ini juga menjelaskan bahwa pengembangan dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pemilu daerah perlu diperkuat untuk mewujudkan demokrasi yang lebih efektif dan mencerminkan aspirasi rakyat dan jurnal ini juga cukup relevan dengan situasi politik saat ini di Indonesia dan memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Nama : Nadia Azzahra
Npm : 2456031005
Kelas : Mandiri A

Pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia mengimplementasikan demokrasi sebagai nilai utama dari sila keempat Pancasila. Pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu, dianggap sebagai representasi dari sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, pemilu di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
jurnal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan pemerintahan yang benar-benar mewakili rakyat dan menghindari gesekan sosial, pemilihan umum daerah harus lebih mengedepankan prinsip demokrasi Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat dan kebijaksanaan.
Pemilihan umum daerah di Indonesia harus diperkuat dengan nilai-nilai demokrasi sila keempat pancasila untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkeadaban, penting untuk menjaga stabilitas sosial-politik dan memperkuat legitimasi pemerintah daerah yang terpilih.

Nama: Werly Syafa Mardiah
NPM: 2466031013
Kelas: Mandiri A

Dalam jurnal ini membahas bagaimana prinsip-prinsip yang ditemukan dalam sila Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," konsisten dengan sistem demokrasi yang diterapkan di daerah pemilihan umum Indonesia (Pilkada). Meskipun Pilkada adalah bentuk demokrasi, mereka sering gagal menerapkan prinsip-prinsip inti Pancasila, khususnya dalam hal keadilan, kebijaksanaan, dan musyawarah. Dengan kata lain, pelaksanaan Pilkada tidak sepenuhnya menghormati demokrasi Pancasila. Untuk mencegah perpecahan bangsa, demokrasi berbasis Pancasila harus ditegakkan, hukum harus ditegakkan, dan kisah politik harus diintensifkan.

Nama : Karina Fitria
NPM : 2416031048
Kelas : Reguler B

Jurnal ini membahas bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Jurnal ini menekankan bahwa meskipun Indonesia telah melaksanakan pilkada secara langsung, praktiknya masih jauh dari ideal. Berbagai permasalahan seperti konflik antar pendukung, kecurangan pemilu, lemahnya peran partai politik dalam menjamin demokrasi internal, serta sulitnya pencalonan independen menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem politik kita. Partai politik sering kali menentukan calon kepala daerah berdasarkan instruksi elit partai, bukan melalui musyawarah yang demokratis, sehingga merusak esensi perwakilan rakyat.

Selain itu, kampanye yang tidak sehat, maraknya ujaran kebencian di media sosial, serta penggunaan politik uang semakin menjauhkan praktik pilkada dari semangat musyawarah dan keadilan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa agar demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan amanat Pancasila, perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pemilihan umum, penguatan moralitas politik, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. Kesimpulannya, Pemilu kepala daerah yang ideal harusnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila keempat. Penulis menyarankan agar ada evaluasi terhadap sistem pilkada, termasuk mekanisme pencalonan dan peran partai, serta perlunya pendidikan politik dan penguatan moralitas demokratis.

Nama: Shofy Yulia
NPM: 2416031038
Kelas: Reguler B

Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila seharusnya tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia. Meskipun pemilu merupakan simbol dari demokrasi dan dijamin secara konstitusional, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang menghambat terciptanya demokrasi yang ideal. Pemilu kepala daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” karena sering kali diwarnai konflik, kecurangan, politik uang, dan dominasi partai politik yang tidak demokratis secara internal. Bahkan calon independen seringkali dipersulit karena aturan yang berat, padahal keberadaan mereka penting untuk menjamin keterwakilan rakyat secara lebih adil. Jurnal ini juga menyoroti bahwa pelaksanaan pilkada langsung sebagai bentuk demokratisasi daerah masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya partisipasi pemilih dan lemahnya kontrol terhadap proses politik oleh masyarakat. Dalam konteks ini partai politik justru sering menjadi hambatan karena penunjukan calon kepala daerah lebih berdasarkan kepentingan elit partai daripada hasil musyawarah yang mencerminkan suara rakyat. Jadi agar demokrasi benar-benar menjadi refleksi nilai-nilai Pancasila khususnya sila keempat maka perlu ada penegakan hukum yang tegas, pembenahan sistem pemilihan, dan penguatan budaya politik yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan keadilan sosial.

NAMA : AJI RIDWAN MAS
NPM : 2456031018
KELAS : MAN B

Demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai sila keempat Pancasila melalui pemilihan umum daerah, yang menekankan musyawarah dan perwakilan. Proses ini memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memilih pemimpin yang mewakili aspirasi mereka. Meski prinsip demokrasi sudah diatur dalam konstitusi, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila, terutama dalam hal representasi yang adil. Oleh karena itu, penguatan demokrasi perlu terus dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan menerapkan musyawarah yang bijaksana.

NAMA: BUNGA NOVITASARI
NPM: 2456031022
KELAS: MANDIRI B

Analisis Jurnal ini Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, pilkada sering memunculkan berbagai konflik dan penafsiran yang menyimpang dari kenyataan, terutama menjelang tahun politik. Berbagai informasi palsu (hoaks) sengaja disebarkan untuk menjatuhkan lawan politik, baik secara fisik maupun personal, yang pada akhirnya justru memicu potensi disintegrasi bangsa. Selain itu, regulasi dalam Undang-Undang yang mengatur pilkada dinilai belum cukup jelas dan menimbulkan multitafsir, sehingga memperbesar peluang terjadinya kekacauan dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, sangat penting adanya kepastian hukum dan penegakan aturan yang tegas untuk menjaga stabilitas nasional dan mencegah terjadinya perpecahan. Sila keempat Pancasila menekankan bahwa demokrasi di Indonesia harus melibatkan seluruh rakyat dalam pemerintahan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok minoritas, termasuk calon kepala daerah yang berkompetisi secara sah. Melindungi demokrasi berarti juga melindungi hak-hak semua warga negara, termasuk mereka yang berada dalam posisi yang kurang dominan secara politik.

nama: dela azmelia
npm : 2416031130
kelas : reg d

Jurnal berjudul “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas bagaimana proses demokrasi seharusnya berjalan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Demokrasi bukan hanya soal prosedural dalam memilih pemimpin, tetapi menjadi cerminan dari nilai-nilai dasar bangsa. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum daerah masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan administrasi, potensi konflik sosial, hingga dominasi elite partai politik. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara idealisme Pancasila dan realita di lapangan.

Salah satu sorotan utama jurnal ini adalah lemahnya peran partai politik sebagai pilar demokrasi. Alih-alih menjalankan prinsip musyawarah, banyak partai justru menjalankan mekanisme internal secara tertutup, di mana penunjukan calon kepala daerah dilakukan secara sepihak oleh pimpinan partai. Calon independen pun sering kali dihadapkan pada persyaratan administratif yang memberatkan. Selain itu, media sosial yang seharusnya menjadi ruang diskusi publik, kini lebih banyak dimanfaatkan untuk menyebar hoaks dan ujaran kebencian saat masa kampanye. Hal ini tentu memperburuk kualitas demokrasi dan menjauhkan masyarakat dari semangat Pancasila.

Oleh karena itu, penulis menegaskan pentingnya reformasi dalam sistem pemilu agar lebih mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila seperti keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila diyakini dapat mengurangi konflik, meningkatkan partisipasi publik, serta mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Demokrasi seharusnya tidak hanya dijalankan secara prosedural lima tahunan, melainkan juga secara substansial sebagai sarana membangun pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan persatuan bangsa.

NAMA : AZZUMMA ZHUHRI ARIEZA HAKIM
NPM : 2416031046
KELAS : REGULER B

Jurnal ini membahas bagaimana seharusnya praktik demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, khususnya dalam konteks pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan salah satu bentuk nyata dari sistem demokrasi yang memberi ruang bagi rakyat untuk berperan aktif dalam pemerintahan. Namun, dalam realitasnya, pelaksanaan pemilu di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan ideologi bersama yang telah disepakati, yaitu Pancasila.

Penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sekaligus negara demokrasi, di mana sila keempat Pancasila menjadi dasar utama. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menegakkan prinsip-prinsip demokratis dan menjunjung supremasi hukum dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses pemilu. Demokrasi yang berjalan sesuai sila keempat Pancasila memiliki peran penting bagi terciptanya pemerintahan yang adil dan berlandaskan hukum.

Namun, kenyataannya, pelaksanaan pemilu di berbagai daerah di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat, yaitu prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses pemilu di Indonesia semakin mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga demokrasi dapat berkembang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa.

NAMA : RANGGITA ZAHWA KUSUMA WARDHANI
NPM : 2416031066
KELAS : REGULER

Menurut saya, artikel “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni memberikan gambaran yang jelas mengenai ketidaksesuaian antara praktik demokrasi yang berjalan di Indonesia dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Meskipun secara formal Indonesia telah menjalankan pemilihan umum secara langsung sebagai bagian dari sistem demokrasi, praktik di lapangan masih jauh dari semangat musyawarah dan kebijaksanaan yang seharusnya menjadi landasan. Pemilu yang diwarnai oleh kampanye hitam, penyebaran hoaks, politik uang, serta ketimpangan akses bagi calon independen mencerminkan bahwa demokrasi yang dijalankan lebih bersifat prosedural daripada substansial.

Selain itu, peran partai politik sebagai pilar utama demokrasi juga belum mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara utuh. Proses seleksi calon kepala daerah yang ditentukan sepihak oleh elite partai politik tanpa proses musyawarah yang transparan dan partisipatif memperlihatkan lemahnya demokrasi internal partai. Hal ini diperparah dengan tingginya syarat pencalonan bagi kandidat independen yang menyulitkan rakyat biasa untuk ikut serta dalam proses demokrasi. Padahal, esensi dari sila keempat adalah keterlibatan rakyat secara luas dalam pengambilan keputusan politik.

Lebih jauh lagi, pemilu di Indonesia sering kali hanya menjadi simbol formal demokrasi tanpa benar-benar mencerminkan semangat permusyawaratan dan kebijaksanaan. Demokrasi hanya dipahami sebagai rutinitas lima tahunan tanpa adanya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih bersifat semiotik, belum mencapai kedalaman makna yang diidealkan oleh Pancasila.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk memperbaiki keadaan ini. Menurut saya, solusi yang ditawarkan tidak cukup hanya berupa penegakan hukum atau revisi regulasi. Diperlukan juga pendidikan politik sejak dini yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, pembenahan sistem internal partai politik agar lebih demokratis, serta penguatan peraturan yang memungkinkan partisipasi calon independen secara lebih adil. Negara juga perlu menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan politik di Indonesia.

Nama: Salsabila Dwijayanti
NPM: 2416031134
Kelas: Reguler D
Analisis Jurnal: "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia"
Jurnal tersebut membahas tentang nilai-nilai sila keempat pancasila yang diterapkan dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia merupakan cerminan dari sistem demokrasi, namun secara empiris, demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati. Sila keempat Pancasila menekankan tentang kerakyakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan. Salah satu bentuk nyata dari demokratisasi adalah Pilkada langsung, di mana kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.
Namun, lagi-lagi dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak permasalahan, seperti banyak konflik dan kecurangan dalam pemilihan umum, partai politik sering tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, kesulitan bagi calon untuk maju dalam pemilihan, dan rendahnya partisipasi pemilih.
Pemillihan kepala daerah secara langsung belum mencerminkan nilai-nilai pancasila sila ke empat. Oleh karena itu, sangat diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi pelanggaran dalam pemilihan umum. Pentingnya untuk melindungi demokrasi dan memberikan kesempatan yang sama untuk semua calon, termasuk calon independen.

Nama: Alya Khansa Aguzaen
NPM: 2416031080
Kelas: Reguler D

Hasil analisis:
Jurnal sepanjang 11 halaman ini membahas mengenai bagaimana seharusnya nilai-nilai demokrasi dalam sila ke-4 Pancasila tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia sebagai Negara hukum. Dijelaskan bahwa, sebagai Negara hukum Indonesia seharusnya memegang teguh prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemilunya. Karena, pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi yang memberikan kesempatan bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal) dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier).

Nama: M Ikhsan Sutanto
NPM: 2416031126
Kelas: Reguler D


Jurnal ini membahas bagaimana demokrasi yang diajarkan dalam sila keempat Pancasila yang menekankan rakyat sebagai pemimpin melalui musyawarah dan perwakilan harus diwujudkan dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Pemilu adalah cara bagi rakyat memilih pemimpin mereka, dan seharusnya proses ini berjalan dengan adil, damai, dan berdasarkan kebijaksanaan bersama.
Namun, kenyataannya, pemilu di Indonesia masih sering mengalami masalah seperti konflik antar partai, calon yang sulit maju tanpa dukungan partai, dan ketidakmampuan menerima hasil pemilu dengan lapang dada. Ini berarti demokrasi yang ideal menurut Pancasila belum sepenuhnya tercapai.

Nama : Sulastri
Npm : 2456031029
Kelas : Mandiri A

jurnal tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia dan hubungannya dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah. Demokrasi secara hakikat memberikan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Indonesia sebagai negara hukum mendasarkan pelaksanaan demokrasinya pada Pancasila, di mana sila keempatnya mencerminkan asas demokrasi. Pemilihan umum menjadi sarana penting dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat.  

Namun, dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum daerah, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal ini terlihat dari masih adanya berbagai konflik dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari sila keempat Pancasila dalam sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi penting untuk mewujudkan demokrasi yang lebih ideal dan menghindari konflik sosial.

Nama: Davira salsabila putri
NPM: 2416031104
Kelas: Reguler D

Jurnal ini membahas bagaimana demokrasi di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, terutama dalam Pilkada. Karena faktanya di Indonesia demokrasi di Indonesia masih tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Padahal, dalam Pilkada seharusnya menjadi ajang demokrasi yang dialakukan dengan baik dan benar.

Perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila harus berdampingan agar tidak ada kesalahpahaman serta konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakjelasan dari keduanya. Demokrasi Indonesia seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik jika tidak hanya mementingkan salah satu poin saja, terutama dari suara rakyat jadi pengaruh besar untuk pengambilan keputusan.

NAMA : RAFI DHARMA SAKTI
NPM : 2456031009
KELAS : MANDIRI A
Dari hasil analisis saya jurnal ini membahas tentang pemilu dan jugaa perwujudan dari sila ke 4 Pancasila, karena kitaa tau bahwasanya pemilu di Indonesia ini banyak nyaa permasalahan yang di alami , masalah ini muncul karena adanya oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa, dan jurnal ini jugaa mengajak kita agar dapat memperkuat bangsa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah bangsa, pemilu jugaa dapat menjadi contoh agar kitaa dapat menyuarakan suara kitaaa biarr di dengar oleh pemerintah

Nama : Muhammad Adzka Aqila
NPM : 2456031038
Kelas : Mandiri B

Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Jurnal ini membahas hubungan antara demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Daerah di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik demokrasi dalam Pemilu Daerah mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta mengidentifikasi tantangan dan solusi untuk memperkuat demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Dalam penelitian ini juga dijelaskan secara gamblang bahwa Pemilu Daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai demokrasi Pancasila sila keempat. Masalah seperti kecurangan, dominasi partai politik, dan kampanye negatif masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pemilu, penguatan pendidikan politik, dan penegakan hukum agar demokrasi di Indonesia benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

NAMA: Patuhilah Seribudaya One
NPM: 2416031054
KELAS: Reguler B

Dalam juran “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” menjelaskan bahwa pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia seharusnya menjadi wujud nyata dari sila keempat Pancasila, yang mengajarkan bahwa rakyat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik melalui musyawarah yang bijak. Sayangnya, kenyataannya Pilkada masih banyak masalah, seperti praktik "jual beli suara" (politik uang), calon yang hanya berasal dari kalangan elit, minimnya partisipasi warga, serta maraknya fitnah dan hoaks di media sosial. Banyak politisi juga lebih mementingkan diri sendiri atau kelompoknya daripada suara rakyat, sehingga kebijakan yang dibuat tidak adil. Hal ini membuat masyarakat kecewa dan tidak percaya pada sistem demokrasi. Agar demokrasi Indonesia lebih baik, media harus digunakan untuk edukasi politik, pemerintah harus terbuka dalam berkomunikasi dengan rakyat, dan hukum harus ditegakkan tegas untuk memberantas korupsi. Selain itu, para pemimpin perlu meningkatkan moral dan integritas agar kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan bersama.

Nama: Qurrota a'yun
NPM: 2456031036
Kelas: Mandiri B

Berikut adalah analisis saya dari jurnal yang telah saya baca yang berjudul, "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni.

Pemilihan umum daerah di Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi ajang lima tahunan untuk memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sayangnya, dalam praktiknya, proses demokrasi sering kali menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Pemilu masih diwarnai oleh konflik, kecurangan, dominasi elit partai, dan calon independen yang dihadapkan pada syarat administratif yang berat. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan demokrasi dan prinsip-prinsip dasar yang diamanatkan oleh Pancasila.

Selain itu, partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi sering kali tidak menjalankan prinsip musyawarah secara terbuka dalam menentukan calon kepala daerah. Pemilihan calon lebih sering dilakukan secara sepihak oleh pimpinan partai tanpa melibatkan aspirasi masyarakat secara maksimal. Di sisi lain, media sosial yang seharusnya menjadi ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi publik malah kerap digunakan untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian, yang hanya memperburuk kualitas demokrasi. Agar pemilu benar-benar memperkuat demokrasi dan keadilan, perlu ada perbaikan sistem yang lebih terbuka, adil, dan sesuai dengan semangat Pancasila, sehingga suara rakyat dapat terdengar lebih jelas dan dihargai.

Armaya Siti Hayyina
2456031025
Mandiri A

Jurnal ini mengupas keterkaitan antara prinsip demokrasi dalam sila keempat Pancasila dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Menurut penulis, pemilu seharusnya menjadi wujud nyata dari sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan arah pemerintahan. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat secara utuh.

Penulis juga menyoroti bahwa Indonesia merupakan negara hukum sekaligus negara demokrasi. Oleh karena itu, seluruh proses politik, termasuk pemilu, seharusnya dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi yang jujur dan adil. Sayangnya, berbagai persoalan masih mewarnai pelaksanaan pemilu di tanah air, seperti konflik antar pendukung, partai politik yang belum sepenuhnya demokratis, hingga minimnya peluang bagi calon independen untuk berkompetisi secara seimbang.

Kesimpulannya, sistem pemilu di Indonesia masih membutuhkan banyak pembenahan agar benar-benar mencerminkan semangat demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan dalam sila keempat Pancasila. Penulis jurnal ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih ketat serta penegakan hukum yang konsisten, agar pemilu dapat berlangsung secara adil, transparan, dan bermartabat.

Nama : Khalila Nessya Putri
NPM 2416031042
Kelas : Reguler B

Jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas pentingnya keselarasan antara proses demokrasi dan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Penulis menyoroti bahwa pemilu bukan sekadar prosedur memilih pemimpin, tetapi harus mencerminkan prinsip musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab. Namun, praktik demokrasi di Indonesia masih jauh dari ideal, ditandai dengan kecurangan, dominasi elit partai, lemahnya demokrasi internal partai, serta penyalahgunaan media sosial.

Jurnal ini menyerukan reformasi sistem pemilu agar lebih substansial dan benar-benar mencerminkan nilai luhur Pancasila demi terciptanya pemerintahan yang adil dan bermoral.

Nama: Gaudena Ave Elysia
NPM: 2416031028
Kelas: Reguler B

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi. Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam jurnal ini membahas perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Keberadaan demokrasi sebagai wujud dari sila keempat Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum.

Pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia tidak sesuai dengan sila keempat yang berupa pelanggaran, kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta, dan tim pendukung, serta masyarakat. Tak hanya itu, faktanya banyak kalangan praktisi hukum mengemukakan argumen bahwa pemilukada secara langsung membebani keuangan daerah dan terjadi mahar politik. Permasalahan tersebut perlu digaris bawahi. Oleh karena itu penerapan sila keempat Pancasila dalam demokrasi sangat dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan tersebut.

Nama: M. Kevin Sahputra

NPM: 2466031012

Kelas: Man B

Analisis Jurnal
Jurnal berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" ini membahas tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila seharusnya tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Penulis mengkritik bahwa praktik demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan pada kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan dengan penafsiran hukum untuk memahami norma-norma hukum yang relevan. Penulis berpendapat bahwa konflik dalam pemilihan umum sering terjadi karena partai politik yang tidak demokratis, konflik internal partai, dan ketidakmampuan menerima kekalahan dari calon dan pendukung. Oleh karena itu, penulis menekankan perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemilihan umum untuk menghindari konflik sosial dan stigma terhadap calon independen.

nama : salwa cahya andrianti
kelas : reguler d
npm : 2416031128

Jurnal ini membahas bagaimana nilai sila keempat Pancasila diterapkan dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, yang seharusnya mencerminkan prinsip demokrasi. Meskipun demokrasi di Indonesia terus berkembang, pelaksanaannya masih jauh dari ideal, terutama dalam mencerminkan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah. Pancasila, sebagai dasar negara, seharusnya menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan dan pembagian kekuasaan, termasuk dalam proses pemilu daerah.

Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dalam pemilu daerah. Hal ini penting untuk menghindari konflik sosial dan stigma negatif terhadap calon independen. Agar pemilu daerah bisa lebih mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, sistem ini perlu terus disesuaikan dengan nilai-nilai tersebut untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan berdaulat.

Nama: Sinara Dwi Arti
NPM: 2416031120
Kelas: Reguler D

Jurnal yang berjudul “Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas bagaimana Pilkada mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pilkada memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam memilih pemimpin daerah, mencerminkan prinsip kerakyatan dalam demokrasi lokal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti politik uang, manipulasi suara, dan rendahnya partisipasi pemilih. Penulis merekomendasikan peningkatan pendidikan politik, penguatan pengawasan pemilu, dan penerapan hukum yang tegas untuk memastikan pelaksanaan Pilkada sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Jurnal ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam memperkuat demokrasi berbasis nilai Pancasila di Indonesia.

Lulu Tauziah Putri
2456031037
MANDIRI A

Jurnal ini membahas bagaimana pelaksanaan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya nilai-nilai sila Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan. Meskipun pemilihan umum daerah merupakan bentuk demokrasi langsung yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin secara langsung, dalam praktiknya masih banyak kendala, seperti rendahnya partisipasi pemilih, peran partai politik yang kurang mencerminkan nilai demokrasi, dan biaya politik yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat daerah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang diamanatkan oleh sila keempat.

Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya memperkuat nilai demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan pemilu daerah agar tercipta pemerintahan yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan mengurangi konflik sosial. Penulis menyarankan agar sistem pemilu dan peran partai politik diperbaiki dengan mengedepankan transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan integritas penyelenggara pemilu. Dengan demikian, pemilu daerah dapat menjadi wujud nyata demokrasi Pancasila yang berasaskan musyawarah dan perwakilan rakyat, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi.

Nama : Muhamad Varrel Devvanda Yusril
NPM : 2416031110
Kelas : Reguler D

Analisis Jurnal Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia

Jurnal ini membahas keterkaitan antara nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dengan pelaksanaan pemilihan umum daerah (Pilkada) di Indonesia. Penulis menekankan bahwa demokrasi yang ideal menurut Pancasila adalah demokrasi yang dijalankan berdasarkan musyawarah, kebijaksanaan, dan keterwakilan rakyat, bukan semata-mata prosedural.

Meskipun Indonesia telah menerapkan pemilihan langsung sebagai bentuk demokrasi, pelaksanaannya dinilai masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dalam sila keempat. Beberapa masalah yang diangkat dalam jurnal ini antara lain:

1. Minimnya ruang bagi calon independen
Proses pencalonan yang terlalu berat menyulitkan individu tanpa dukungan partai untuk ikut serta. Padahal, partisipasi ini penting sebagai bentuk keterwakilan rakyat secara adil.

2. Dominasi partai politik yang tidak demokratis secara internal
Penentuan calon kepala daerah kerap dilakukan secara tertutup, hanya berdasarkan keputusan elit partai, tanpa melibatkan mekanisme musyawarah yang terbuka.

3. Penyalahgunaan media sosial dan maraknya hoaks
Alih-alih menjadi sarana edukasi politik, media sosial justru sering digunakan untuk menyebar ujaran kebencian saat kampanye, yang merusak iklim demokrasi sehat.

4. Politik uang dan kampanye negatif
Praktik-praktik ini bertentangan dengan semangat kejujuran dan keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam pemilu.

Penulis juga mengkritik bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia kerap kali masih lebih menekankan kuantitas (seperti kemenangan suara) daripada kualitas (seperti nilai moral dan integritas). Pancasila seharusnya tidak hanya dijadikan simbol, tapi menjadi pedoman praktis dalam seluruh proses demokrasi.

Dari sisi metode, jurnal ini menggunakan pendekatan hukum normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Pilkada dan bagaimana penerapannya seharusnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Kesimpulan
Demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk benar-benar selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu ada:

- Reformasi internal partai politik agar lebih terbuka dan demokratis,
- Penyederhanaan syarat bagi calon independen,
- Penguatan edukasi politik bagi masyarakat,
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu.

Jurnal ini menegaskan bahwa demokrasi yang sehat bukan hanya soal proses pemilu yang berjalan, tapi bagaimana proses itu merefleksikan nilai-nilai kebijaksanaan, musyawarah, dan keadilan sosial seperti yang tercantum dalam Pancasila.

Nama : Hendri Irawan
NPM : 2416031124
Kelas : Reguler D


Jurnal ini ngebahas gimana seharusnya pemilu di Indonesia mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Intinya, demokrasi itu bukan cuma soal milih pemimpin, tapi juga soal gimana rakyat dilibatkan secara bijak dan adil dalam pengambilan keputusan.

Masalahnya, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Meskipun udah ada pemilihan langsung, masih banyak hal yang nggak sesuai dengan semangat Pancasila. Contohnya, calon independen susah banget buat maju, partai politik lebih mikirin kepentingan sendiri, dan kampanye sering kali dipenuhi konflik dan serangan negatif. Alhasil, pemilu kadang cuma jadi formalitas tanpa makna demokrasi yang sebenarnya.

Di tingkat daerah pun, pemilu belum sepenuhnya adil. Akses calon independen terbatas, dan sumber daya yang nggak merata bikin persaingan jadi nggak seimbang. Ditambah lagi, pendidikan politik masyarakat masih lemah, jadi banyak orang belum paham pentingnya pemilu yang sehat dan beretika.

Supaya pemilu kita bener-bener sesuai dengan sila keempat, perlu ada pembenahan sistem—baik dari segi aturan, penegakan hukum, sampai etika politik. Partai politik juga harus berbenah dan mulai serius menjalankan peran mendidik rakyat, bukan cuma fokus menang. Demokrasi sejati itu lahir dari rakyat dan harus dijalankan dengan semangat keadilan, musyawarah, dan persatuan.

Nama: Annisa Nayla Meriza
Kelas: Reguler B
NPM: 2416031008

Jurnal ini ngebahas bagaimana demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum daerah, seharusnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Dimana demokrasi di Indonesia bukan cuma soal memilih pemimpin lewat suara terbanyak, tapi juga harus dijalankan dengan semangat musyawarah, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan rakyat persis seperti yang diajarkan Pancasila.

Tapi, di lapangan, realitasnya belum selalu sesuai. Dalam praktik Pilkada, masih banyak kasus yang menunjukkan bahwa proses demokrasi kita kadang diselewengkan misalnya lewat politik uang, kampanye hitam, atau elite politik yang tidak benar-benar mendengar aspirasi masyarakat. Padahal, kalau mendalani sila keempat, seharusnya proses pemilihan itu dijalankan secara adil, jujur, dan mendorong partisipasi aktif. Jurnal ini mengajak untuk ngelihat demokrasi bukan hanya sebagai sistem politik, tapi sebagai nilai yang hidup di masyarakat dan dasarnya dari Pancasila.

NAMA: NIKEN KAYLA QUINARA
NPM : 2456031034
KELAS : MANDIRI B

Jurnal ini menjelaskan bagaimana demokrasi, sebagai perwujudan dari sila ke-4 Pancasila, seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut. Namun, demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya ideal karena masih sering terganggu oleh konflik dan praktik politik uang. Pemilu menjadi salah satu contoh implementasi sila ke-4, tetapi masih banyak kesalahan dalam pelaksanaannya yang seharusnya berlangsung secara LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) dan JUDIL (jujur dan adil). Banyak keputusan partai yang diambil secara sepihak tanpa melalui musyawarah, yang pada akhirnya mencederai prinsip-prinsip sila ke-4. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas terhadap partai-partai yang tidak mencerminkan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Nama: Abdillah Ahmad
NPM: 2416031094
Kelas: Reguler D

Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni dalam jurnalnya menyoroti bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Namun dalam praktiknya, demokrasi sering menyimpang: terjadi konflik, kecurangan, politisasi, dominasi elit partai, dan hambatan administratif untuk calon independen.

Partai politik kerap bertindak tidak demokratis dengan menunjuk calon tanpa musyawarah terbuka, sementara media sosial digunakan untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Penulis menekankan perlunya reformasi sistem pemilu agar lebih adil, terbuka, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Jika nilai demokrasi Pancasila diterapkan secara substansial, pemilu dapat menjadi sarana memperkuat persatuan dan membangun pemerintahan yang bermoral.

nama: layli ramadhini prawoto
npm:2416031060
kelas: reg b

Demokrasi Pancasila adalah sistem politik Indonesia yang menggabungkan prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, perlindungan HAM, dan persatuan bangsa. Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi (UUD 1945) dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Ciri utamanya meliputi pengambilan keputusan melalui musyawarah, adanya partai politik sebagai saluran aspirasi, serta pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil. Demokrasi ini menekankan keseimbangan hak dan kewajiban serta kebebasan yang bertanggung jawab secara moral. Prinsipnya juga mencakup pemerintahan berdasarkan hukum, otonomi daerah, dan peradilan yang merdeka

nama: norbert gabriantama
npm: 2466031010
kelas: man b

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan prinsip demokrasi di Indonesia. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, demokrasi di Indonesia semestinya tidak hanya menjadi sistem politik semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis, termasuk sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun, realita pelaksanaan pemilu, terutama pemilihan kepala daerah secara langsung, belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Konflik dalam pemilu, praktik kampanye yang manipulatif, rendahnya literasi politik masyarakat, serta dominasi partai politik dalam proses pencalonan tanpa mekanisme demokratis internal, menjadi bukti lemahnya implementasi demokrasi Pancasila.

Penelitian dalam jurnal ini menekankan bahwa demokrasi yang ideal seharusnya menjunjung musyawarah mufakat, kejujuran, partisipasi aktif rakyat, dan pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, bukan demi golongan atau kepentingan partai. Dalam praktiknya, sistem demokrasi Indonesia kerap terjebak dalam pragmatisme politik dan kepentingan elit. Bahkan, fenomena pencalonan kepala daerah oleh partai sering kali tidak dilakukan secara demokratis, melainkan melalui instruksi langsung dari pimpinan partai, yang berpotensi menciptakan “hutang politik” dan mengaburkan kepentingan publik.

Penulis jurnal juga mengkritisi kurangnya perlindungan bagi calon independen yang ingin maju tanpa partai. Sistem persyaratan dukungan yang berat cenderung menyulitkan calon-calon alternatif, sehingga membatasi keragaman politik dan partisipasi rakyat. Oleh karena itu, memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi bukan hanya soal prosedural, tetapi juga substansial: menjadikan pemilu sebagai sarana mewujudkan keadilan, keterwakilan rakyat, dan kepemimpinan yang benar-benar berpihak pada kepentingan umum.