MKU PKN ILMU Komunikasi Fisip Genap 2025 A

NAMA: Yuha Ilaiya Nafiah
NPM: 2416031012
KELAS: Reguler B
PRODI: Ilmu Komunikasi

[ Ini jawaban dari 'Analisis Soal' terdapat di artikel yang diberikan! ]
A. Pada artikel dibahas mengenai kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjelang peringatan Hari HAM sedunia pada 10 Desember. Pada pembahasan, menyebutkan kalau kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk, dengan banyak pelanggaran yang belum ditangani dengan efektif. Komnas HAM dan LBH Jakarta mengungkapkan kemunduran dalam demokrasi serta ancaman terhadap kebebasan sipil. Meskipun terdapat banyak tantangan, terdapat juga perkembangan positif, seperti langkah reformasi dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.

B. Analisis tentang demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, yang mana demokrasi di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai seperti gotong royong dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Namun, praktik demokrasi sering kali terdistorsi oleh kepentingan politik dan kekuasaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilainya. Dan kemudian, pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa yakni menekankan bahwa demokrasi harus berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi. Hal ini seharusnya mendorong pengambilan keputusan yang adil serta menghormati HAM. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakselarasan antara prinsip ini dan realitas politik, di mana kepentingan individu atau kelompok mengalahkan kepentingan masyarakat luas.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan dalam hal kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, serta menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Namun, dalam praktiknya, tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian dalam UUD 1945 juga, masih ada pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil, yang bertentangan dengan ketentuan UUD. Masih terdapat banyak sekali pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti secara hukum, dan korban sering kali tidak mendapatkan keadilan. Diskriminasi berbasis gender, ras, dan etnis masih menjadi masalah yang serius, menunjukkan bahwa belum sepenuhnya dihormati dan belum menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di negara Indonesia ini.

D. Anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat tetapi lebih mementingkan agenda politik pribadi atau kelompoknya menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat. Yang seharusnya, anggota parlemen itu mendengarkan dan menyampaikan keluh-kesah rakyat secara nyata. Hal ini bisa disebut dengan perampasan HAM, karena sudah jelas sekali, bahwa hak kita sebagai rakyat tidak di wakilkan secara benar dan adil. Kedepannya, saya harap anggota parlementer itu bisa berlaku jujur, tidak berkhianat, mendengarkan aspirasi rakyat, dan menerapkantransparansi, sehingga ada keterbukaan dan kejelasan dalam penyampaian.

E. Pendapat saya bahwa ini sangatlah merugikan, kenapa? karena pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik yang berakar dari tradisi maupun agama, sering kali mampu mempengaruhi dan menggerakkan emosi rakyat. Mereka dapat menggunakan pengaruh ini untuk mencapai tujuan politik yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Ketika kekuasaan kharismatik digunakan untuk menggerakkan massa tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, ini dapat mengakibatkan tindakan yang merugikan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Rakyat yang terpengaruh oleh emosi yang kuat dapat menjadi "tumbal" dalam agenda yang tidak jelas, yang sering kali mengabaikan hak-hak individu dan kebebasan sipil. Nah, hal inilah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, yang seharusnya menjunjung tinggi martabat dan kebebasan setiap individu. Begitu pula dengan keterkaitannya dengan demokrasi dewasa, kekuasaan ini dapat merusak fondasi demokrasi itu sendiri.

NAMA : Norbert Gabriantama
NPM : 2466031010
KELAS : MAN B
PRODI : Ilmu Komunikasi

A.Isi artikel tersebut menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Ini terutama berlaku untuk kasus pelanggaran HAM berat yang belum dituntaskan secara adil. Dianggap bahwa negara belum serius menyelesaikan pelanggaran sebelumnya, dan sebaliknya cenderung mendorong rekonsiliasi tanpa keadilan dan kejelasan.
Setelah membaca artikel ini, saya menjadi lebih sadar tentang pentingnya masyarakat sipil dalam mendorong negara untuk bertanggung jawab atas masa lalunya dan memperjuangkan keadilan bagi para korban.

B. Nilai-nilai budaya tradisional Indonesia, seperti musyawarah untuk mencapai konsensus, gotong royong, dan rasa hormat terhadap sesama, adalah dasar demokrasi Indonesia. Dalam berbagai komunitas adat, keputusan penting sering dibuat melalui forum bersama, tanpa dipaksakan, dan dengan kepentingan bersama sebagai prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip demokrasi sudah ada sejak lama di negara kita.
Saya setuju bahwa prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan ciri unik kepada demokrasi Indonesia. Sementara demokrasi di negara ini tidak sepenuhnya bebas, ia tetap berada dalam batas-batas etika keagamaan dan moral. Konsep ini memastikan bahwa kebebasan tidak melanggar norma dan menghormati berbagai kepercayaan yang ada di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya sistem politik; itu juga memiliki nilai moral yang dalam.

C. Nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik demokrasi Indonesia saat ini. Meskipun pemilu dan kebebasan berpendapat telah diterapkan secara sistem, masih ada beberapa hambatan terhadap kebebasan berekspresi, pelanggaran HAM, dan ketimpangan akses keadilan. Ini menunjukkan bahwa demokrasi perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan sosial dan penghormatan hak setiap warga negara.

D. Menurut pendapat saya, sikap seperti itu sangat tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang baik. Anggota legislatif seharusnya bertindak sebagai perwakilan rakyat yang mewakili kebutuhan dan keinginan masyarakat, bukan menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok mereka. Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat berkurang ketika kepentingan rakyat diabaikan. Akibatnya, anggota parlemen harus adil, jujur, dan berani mendengarkan suara masyarakat daripada tunduk pada kepentingan politik sementara.

E.Menurut pendapat saya, adalah tindakan yang sangat tidak etis dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia untuk menyalahgunakan kekuatan karismatik—baik yang berasal dari tradisi maupun agama—untuk menggerakkan perasaan dan kesetiaan rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Ketika orang dimobilisasi tanpa tahu tujuannya, apalagi sampai mereka dikorbankan, yang terjadi adalah manipulasi, bukan keterlibatan.
Dalam era demokrasi kontemporer, setiap orang memiliki hak untuk bertindak, memilih, dan berpikir secara bebas berdasarkan pengetahuan dan akal sehat. Pemimpin yang benar harus menggunakan kekuatan kekuasaan mereka untuk mencerdaskan rakyatnya, bukan untuk memperalat mereka. Akibatnya, tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan penghargaan terhadap martabat manusia. Semua bentuk kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab, jujur, dan menghormati kebebasan individu, menurut hak asasi manusia.

Nama : Alya Salsabilla Aini
NPM : 2456031011
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi

A. Penegakan Hak Asasi Manusia dan Analisisnya
Isi artikel tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, dan kekerasan di Papua. Meskipun demikian, terdapat harapan dari langkah-langkah reformasi dan gerakan masyarakat yang aktif, serta komitmen internasional dan upaya reformasi pemerintah. Analisisnya, kondisi HAM di Indonesia masih belum optimal karena hambatan seperti impunitas dan diskriminasi, namun adanya gerakan sosial dan reformasi menunjukkan potensi perbaikan jika didukung oleh politik yang berkomitmen dan partisipasi masyarakat. Hal positif yang saya dapatkan adalah adanya semangat reformasi dan gerakan masyarakat yang tetap aktif, memberi harapan bahwa situasi HAM bisa membaik di masa depan.

B. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Adat dan Budaya Asli
Nilai-nilai adat dan budaya asli Indonesia seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan sangat sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi dan musyawarah. Nilai-nilai ini dapat memperkuat praktik demokrasi yang berorientasi pada keadilan sosial dan kebersamaan. Pendapat saya, prinsip demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa sangat sesuai dengan budaya religius dan spiritual masyarakat Indonesia, karena memperkuat rasa saling menghormati, toleransi, dan keadilan sosial dalam berpolitik dan bernegara.

C. Praktik Demokrasi Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Masih banyak pelanggaran dan ketidaksesuaian, seperti korupsi, kekuasaan otoriter, dan ketidaksetaraan yang menghambat tercapainya demokrasi yang ideal dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas demokrasi agar lebih sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa.

D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Suara Rakyat
Saya berpendapat bahwa sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi dan berbeda dengan kepentingan masyarakat harus dikritisi dan diawasi. Mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan fungsi representasi secara jujur dan transparan, agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga dan hak-hak rakyat terlindungi.

E. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia
Saya berpendapat bahwa pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama dapat berbahaya jika mereka memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, bahkan menjadi tumbal. Hal ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang menuntut kebebasan, keadilan, dan perlindungan hak individu. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati, termasuk dalam pengelolaan kekuasaan yang berakar dari tradisi dan agama.

NAMA : SYAFA NADILA FORTUNA
KELAS : MANDIRI A
NPM : 2456031007


Artikel itu menggambarkan kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih sangat memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM, seperti:

Tidak adanya keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Kebebasan berekspresi dan beragama yang dibatasi.
Diskriminasi terhadap perempuan dan masyarakat Papua.
Hukuman mati dan kekerasan oleh aparat yang masih terjadi.
Meskipun demikian, masih ada harapan. Beberapa gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa mulai bangkit lagi untuk menuntut keadilan, dan Indonesia juga sudah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional.
Kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran HAM semakin tinggi.
Munculnya kembali gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai pengawas pemerintah.
Indonesia mulai berkomitmen pada reformasi HAM meski belum maksimal.

Nama: Tabina Ayunintyas
NPM: 2456031035
Kelas: Mandiri A
Prodi: Ilmu Komunikadi

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Isi artikel menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius, terutama pada tahun 2019. Beberapa hal yang menjadi sorotan adalah:

-Tidak adanya keadilan atas pelanggaran HAM masa lalu.
- Pembatasan kebebasan sipil dan berekspresi.
- Diskriminasi berbasis gender dan rasisme, khususnya di Papua.
- Lemahnya akuntabilitas negara dalam menindak aparat pelanggar HAM.

Artikel ini mengungkap kemunduran demokrasi dan HAM akibat kecenderungan otoritarianisme. Pemerintah dianggap gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi dan memajukan HAM. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM seperti di Wasior dan Wamena stagnan, dan ruang-ruang kebebasan sipil semakin menyempit.

Hal positif: Artikel juga menyebut adanya harapan, seperti:
- Langkah-langkah reformasi hukum dan sektor keamanan.
- Peran masyarakat sipil dan mahasiswa sebagai pengawas kekuasaan.
- Ratifikasi perjanjian HAM internasional oleh Indonesia.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Budaya asli Indonesia seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan nilai kekeluargaan merupakan fondasi alami bagi demokrasi. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai ini sering kali disisihkan oleh kepentingan politik elitis dan pragmatisme kekuasaan.

Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa: Demokrasi Indonesia mengakui nilai spiritual dan moral dalam kehidupan berbangsa. Namun, prinsip ini harus diimplementasikan secara inklusif, bukan menjadi alat diskriminasi atau justifikasi untuk membatasi kebebasan beragama. Demokrasi yang berke-Tuhanan harus tetap menjamin HAM, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua golongan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam artikel disebutkan:
- Kebebasan sipil semakin dibatasi.
- Aparat keamanan tidak diadili atas pelanggaran HAM.
- Masyarakat adat dan minoritas seperti di Papua diperlakukan diskriminatif.

Padahal, UUD 1945 menjamin kebebasan berekspresi, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak dasar setiap warga negara. Dengan kata lain, masih ada kesenjangan serius antara konstitusi dan praktik di lapangan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya adalah menolak dan mengecam keras tindakan tersebut. Wakil rakyat semestinya menjunjung tinggi mandat dari rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan kelompok atau partai semata. Perilaku ini mencederai prinsip demokrasi representatif dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Solusi: Perlu ada pengawasan ketat dari masyarakat sipil, media independen, serta mekanisme evaluasi kinerja parlemen yang transparan. Rakyat juga perlu lebih kritis dan aktif dalam partisipasi politik.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pemimpin kharismatik berbasis tradisi/agama yang menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan rakyat adalah bentuk penyimpangan kekuasaan. Ini bertentangan dengan prinsip HAM yang menjamin kebebasan berpikir, beragama, dan dari eksploitasi.

Dalam era demokrasi modern, otoritas berbasis karisma tidak boleh berada di atas hukum dan HAM. Rakyat harus diberikan edukasi politik dan kesadaran kritis agar tidak mudah dimobilisasi untuk agenda yang merugikan diri mereka sendiri.

NAMA: Ida Ayu Vidya Devi
NPM: 2456031019
KELAS: Mandiri A
PRODI: Ilmu komunikasi

A. Penegakan Hak Asasi Manusia dan Analisisnya
Artikel ini menunjukkan bahwa implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan, terutama dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum ditangani secara adil. Negara dinilai belum menunjukkan itikad kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan lebih memilih pendekatan rekonsiliasi yang mengesampingkan aspek keadilan. Setelah membaca artikel ini, saya semakin menyadari pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam menuntut pertanggungjawaban negara atas sejarah kelam tersebut serta dalam memperjuangkan hak-hak para korban.
Artikel ini juga menyoroti tantangan-tantangan lain dalam bidang HAM seperti pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, dan konflik berkepanjangan di Papua. Meski demikian, harapan tetap ada melalui upaya reformasi dan keterlibatan publik yang didukung oleh solidaritas internasional. Impunitas dan diskriminasi tetap menjadi penghalang utama, namun dorongan reformasi bisa membawa perubahan jika disertai dengan kemauan politik dan partisipasi masyarakat yang konsisten.

B. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Adat dan Budaya Asli
Nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan sikap saling menghormati telah lama menjadi dasar yang kuat dalam praktik demokrasi Indonesia. Dalam masyarakat adat, pengambilan keputusan dilakukan melalui forum bersama yang mengutamakan kepentingan kolektif dan tidak memaksakan kehendak. Ini menjadi bukti bahwa semangat demokrasi sejatinya sudah mengakar dalam kebudayaan bangsa.
Saya sepakat bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memberi warna khas pada demokrasi Indonesia. Sistem demokrasi kita tidak sepenuhnya liberal, tetapi tetap berpijak pada norma-norma etika dan moral agama. Oleh karena itu, kebebasan dalam sistem ini dijalankan dengan tanggung jawab serta penghormatan terhadap keberagaman keyakinan yang ada. Demokrasi Indonesia tidak hanya sebatas sistem pemerintahan, melainkan juga cerminan dari nilai-nilai luhur yang bermoral.

C. Praktik Demokrasi Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Meskipun secara prosedural demokrasi seperti pemilu dan kebebasan berpendapat sudah berjalan, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, serta ketidakadilan dalam akses terhadap hukum. Politik yang sarat dengan korupsi dan dominasi kelompok tertentu turut menghambat terciptanya demokrasi yang sejati. Karena itu, reformasi dalam sistem politik sangat diperlukan agar demokrasi benar-benar menjunjung keadilan sosial serta menjamin hak-hak seluruh warga negara.

D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Suara Rakyat
Saya berpandangan bahwa anggota legislatif yang mengaku membawa suara rakyat namun nyatanya hanya mengejar kepentingan pribadi atau kelompoknya tidak mencerminkan demokrasi yang sehat. Parlemen seharusnya menjadi corong aspirasi masyarakat dengan integritas dan tanggung jawab. Jika perilaku semacam ini terus berlanjut, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa melemah. Oleh karena itu, penting bagi para wakil rakyat untuk bertindak adil, transparan, serta benar-benar mendengar dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya agenda politik jangka pendek.

E. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia
Saya menilai bahwa penyalahgunaan kekuasaan kharismatik, baik yang bersumber dari tradisi maupun agama, untuk menggerakkan masyarakat tanpa tujuan yang jelas adalah tindakan tidak etis dan bertentangan dengan prinsip HAM. Jika masyarakat digerakkan hanya berdasarkan emosi tanpa pemahaman yang rasional, maka mereka berisiko menjadi korban manipulasi.
Dalam demokrasi modern, setiap individu memiliki hak untuk berpikir dan bertindak secara sadar. Seorang pemimpin sejati mestinya membimbing dan mencerdaskan rakyat, bukan memanfaatkan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, setiap bentuk kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap kebebasan serta martabat setiap manusia.

NAMA: Maritza Khansa Farahdiba
NPM: 2456031024
KELAS: Mandiri B
PRODI: Ilmu Komunikasi

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

= Artikel tersebut menggambarkan betapa lemahnya penegakan HAM di Indonesia, terutama sepanjang tahun 2019. Banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan secara adil, seperti kasus-kasus di Papua, dan bahkan masih terjadi pembatasan kebebasan berpendapat dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, termasuk perempuan dan masyarakat adat.

Menurut saya, artikel ini dapat membuka mata kita bahwa isu HAM bukan hanya tentang peristiwa masa lalu, tapi juga menyangkut kehidupan masyarakat sekarang—hak untuk hidup aman, bebas dari diskriminasi, dan mendapatkan keadilan. Yang membuat prihatin adalah bagaimana aparat dan sistem hukum justru terkadang menjadi bagian dari masalah, bukan solusi. Namun, hal positif yang saya tangkap dari artikel ini adalah masih adanya harapan. Gerakan masyarakat sipil, seperti mahasiswa, petani Kendeng, dan masyarakat Bali dalam menolak reklamasi Teluk Benoa, menjadi simbol bahwa rakyat Indonesia belum menyerah dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Hal ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan masih hidup, dan menjadi kekuatan moral bagi bangsa.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

= Demokrasi Indonesia sebenarnya sangat kental dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, dan rasa hormat. Di banyak daerah, sistem pengambilan keputusan secara mufakat sudah lama ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa, demokrasi bukanlah sesuatu yang asing bagi bangsa ini—ia tumbuh dari akar budaya kita sendiri. Namun dalam praktiknya, demokrasi sering kali jauh dari nilai-nilai luhur itu. Musyawarah diganti dengan suara mayoritas yang kadang mengabaikan kelompok rentan, dan gotong royong berubah menjadi kepentingan kelompok. Padahal, prinsip demokrasi Pancasila sangat luhur, yaitu demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya demokrasi kita seharusnya berjalan dalam kerangka moral, keadilan, dan menghargai martabat manusia.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

= Kalau melihat kenyataan di lingkungan masyarakat, saya merasa praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Misalnya, masih banyak warga yang mengalami intimidasi hanya karena menyuarakan pendapat, pembela HAM yang dikriminalisasi, dan minimnya perlindungan terhadap kelompok minoritas. Padahal, sila kedua dan kelima Pancasila secara langsung menekankan pentingnya keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Demokrasi kita seharusnya tidak hanya sebatas pemilu atau suara terbanyak, tapi bagaimana negara hadir melindungi setiap warganya, terutama yang paling rentan.

Jadi, menurut saya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kita semua agar demokrasi Indonesia tidak hanya sekadar prosedural, tapi juga substansial dan berlandaskan kemanusiaan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

= Sebagai mahasiswi, saya merasa kecewa dan prihatin dengan kondisi seperti ini. Ketika para wakil rakyat tidak lagi mewakili suara rakyat, tapi justru menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok, maka kepercayaan publik akan terus menurun. Demokrasi bisa kehilangan makna jika representasi hanya formalitas.

Saya percaya bahwa menjadi anggota parlemen adalah amanah. Mereka seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk elite. Jika mereka mengabaikan suara masyarakat, maka mahasiswa, masyarakat sipil, dan media harus terus kritis dan mengawasi. Kita tidak boleh diam karena diam berarti memberi ruang untuk penyimpangan.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

= Menurut saya, kekuasaan kharismatik yang tidak disertai tanggung jawab moral bisa sangat berbahaya. Ketika seseorang atau kelompok menggunakan pengaruh tradisi dan agama untuk menggerakkan rakyat demi tujuan politik yang tidak jelas atau bahkan manipulatif, maka hal itu sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Hak asasi manusia menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan tidak boleh ada paksaan atau manipulasi, apalagi sampai mengorbankan keselamatan atau kepentingan hidup orang lain. Menggunakan rakyat sebagai alat untuk mencapai ambisi pribadi, apalagi dengan dalih suci atau simbol-simbol agama, sangat tidak etis dan merusak demokrasi. Di era demokrasi sekarang, rakyat harus diberdayakan dengan informasi dan pendidikan kritis, bukan dimobilisasi dengan emosi. Masyarakat yang melek HAM dan sadar demokrasi akan lebih sulit dimanipulasi, dan itu yang harus kita dorong sebagai generasi muda.

Nama : Musaffa Rafi Ramadhan
Npm : 2456031033
Kelas : Mandiri A
Prodi : ilmu komunikasi

A. Isi Artikel dan Analisis HAM
Artikel ini menggambarkan bahwa tahun 2019 merupakan periode kelam bagi HAM di Indonesia, ditandai dengan stagnasi dalam penegakan keadilan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, serta pelanggaran yang terus berlanjut, khususnya di Papua. Namun, ada aspek positif seperti langkah reformasi hukum dan gerakan sosial yang masih berusaha menjaga HAM.

Dari artikel ini, hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran akan pentingnya kontrol sosial oleh masyarakat sipil serta pengakuan terhadap reformasi hukum yang masih berlangsung. Meskipun tantangannya besar, dorongan dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan harapan bagi perubahan yang lebih baik.

B. Demokrasi Indonesia dalam Nilai-Nilai Budaya
Demokrasi Indonesia memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai adat dan budaya asli, seperti musyawarah dan mufakat dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini tercermin dalam kehidupan masyarakat tradisional yang mengedepankan kebersamaan dan keadilan.

Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia memiliki dimensi moral yang kuat, di mana kebebasan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Idealnya, prinsip ini mengarahkan demokrasi Indonesia untuk tetap menjunjung tinggi etika dan keadilan sosial.

C. Keselarasan Demokrasi dengan Pancasila dan UUD 1945
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 secara sempurna. Secara prinsip, demokrasi Indonesia harus menjamin hak asasi manusia, namun sering kali masih terjadi kebijakan yang menghambat kebebasan berpendapat, memperkuat dominasi kelompok tertentu, serta kurangnya transparansi dalam pemerintahan. Reformasi politik dan hukum tetap diperlukan agar prinsip-prinsip demokrasi benar-benar diimplementasikan sesuai dengan konstitusi.

D. Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Suara Rakyat
Fenomena anggota parlemen yang menjalankan agenda politik pribadi tanpa merepresentasikan kepentingan masyarakat adalah masalah serius dalam demokrasi perwakilan. Sikap yang seharusnya diambil adalah peningkatan mekanisme kontrol dan akuntabilitas publik terhadap kebijakan mereka. Masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi, menyuarakan aspirasi, serta menggunakan hak pilihnya dengan kritis agar wakil rakyat benar-benar bertanggung jawab kepada pemilihnya.

E. Kekuasaan Kharismatik dan Manipulasi Loyalitas Rakyat
Dalam era demokrasi saat ini, kekuasaan berbasis kharisma, tradisi, atau agama sering kali digunakan sebagai alat untuk membentuk loyalitas rakyat. Jika digunakan dengan etika yang baik, hal ini bisa menjadi kekuatan positif dalam membangun solidaritas. Namun, ketika manipulasi dilakukan demi kepentingan pribadi atau politik tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia, hal ini dapat mengarah pada eksploitasi massa. Demokrasi yang sehat harus menjamin kebebasan berpikir rakyat dan menghindari fanatisme yang dapat merugikan kesejahteraan publik.

NAMA: Fiusa Avit Caessar
NPM: 2456031015
KELAS: Mandiri A
PRODI: Ilmu Komunikasi

A. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Jadi, dari artikel ini kita bisa lihat kalau masalah HAM di Indonesia itu masih ruwet banget. Banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sampai sekarang masih belum diselesaikan dengan adil. Pemerintah kayaknya lebih memilih jalan damai atau rekonsiliasi tanpa benar-benar memberikan keadilan buat para korban.

Selain itu, masih ada masalah lain, kayak pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi, dan konflik berkepanjangan di Papua. Sedihnya, sering kali sistem hukum kita justru jadi penghalang daripada solusi. Tapi di sisi lain, masih ada harapan karena banyak gerakan masyarakat yang terus berjuang, mulai dari mahasiswa, petani Kendeng, sampai masyarakat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa. Ini bukti kalau rakyat Indonesia nggak tinggal diam dan masih punya semangat buat memperjuangkan hak-hak mereka.

B. Demokrasi Indonesia dan Budaya Lokal
Kalau kita pikir-pikir, demokrasi di Indonesia sebenarnya udah ada sejak lama. Masyarakat adat udah biasa pakai sistem musyawarah dan gotong royong buat ambil keputusan bersama. Jadi, demokrasi bukan sesuatu yang baru buat kita, tapi memang bagian dari budaya.

Demokrasi kita juga punya ciri khas, yaitu berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya, demokrasi di sini nggak cuma soal kebebasan tanpa batas, tapi juga harus berpegang pada norma-norma etika dan moral. Tapi dalam praktiknya, sering kali demokrasi ini melenceng. Musyawarah diganti sama kepentingan kelompok, dan gotong royong berubah jadi ajang perebutan kekuasaan. Kalau prinsip demokrasi kita dijalankan dengan benar, harusnya bisa lebih adil dan tetap menghargai keberagaman.

C. Praktik Demokrasi Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Pancasila serta UUD 1945
Secara teknis, demokrasi di Indonesia udah berjalan—ada pemilu, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Tapi kalau dilihat lebih dalam, masih banyak masalah. Misalnya, banyak orang yang dikriminalisasi cuma karena menyuarakan pendapatnya, kelompok minoritas masih mengalami diskriminasi, dan aparat hukum kadang nggak berpihak pada rakyat kecil.

Padahal, dalam Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, keadilan sosial dan kemanusiaan seharusnya jadi prioritas utama. Tapi dalam praktiknya, masih banyak ketimpangan. Demokrasi kita belum benar-benar menjamin hak semua orang. Makanya, perlu ada perbaikan sistem supaya demokrasi di Indonesia nggak cuma sekadar prosedural, tapi benar-benar bisa melindungi hak setiap warga negara.

D. Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Suara Rakyat

Ini masalah klasik. Banyak anggota parlemen yang ngomongnya mewakili rakyat, tapi kenyataannya mereka lebih sibuk mikirin kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Ujung-ujungnya, masyarakat yang harusnya diuntungkan malah dirugikan.

Kalau kayak gini terus, kepercayaan publik terhadap wakil rakyat bisa makin menurun. Makanya penting banget buat kita, terutama mahasiswa dan masyarakat sipil, buat tetap kritis dan mengawasi kerja mereka. Kalau mereka nggak menjalankan amanahnya dengan baik, kita punya hak buat bersuara dan menuntut transparansi.

E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia

Pemimpin yang punya pengaruh besar itu sah-sah aja, tapi kalau kekuasaannya dipakai buat kepentingan pribadi atau politik tertentu, itu udah nggak sehat. Ada banyak contoh di mana rakyat digerakkan hanya berdasarkan emosi, tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi. Ini bisa berbahaya karena bisa dimanfaatkan buat kepentingan tertentu tanpa rakyat sadar.

Dalam demokrasi yang sehat, setiap orang harus punya kebebasan berpikir dan mengambil keputusan sendiri, tanpa manipulasi. Pemimpin yang baik harusnya bisa mencerdaskan rakyat, bukan memanfaatkan mereka. Makanya, pendidikan kritis dan akses informasi itu penting banget supaya masyarakat nggak mudah dimanipulasi dan bisa mempertahankan hak-haknya.

Nama : Salsabila Indiana Putri
Npm : 2466031011
Kelas : mandiri A
Prodi : ilmu komunikasi
Analisis Soal!

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut ?
Artikel ini menggambarkan kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dianggap suram. Banyak pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan baik, seperti pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Namun, ada juga harapan dengan adanya reformasi dan gerakan masyarakat yang aktif.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini, saya merasa optimis bahwa meskipun banyak tantangan, ada harapan untuk perbaikan. Kesadaran masyarakat dan gerakan sosial bisa menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut analisis saya demokrasi di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya lokal.
Masyarakat Indonesia yang beragam memiliki tradisi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Namun, dalam praktiknya, sering kali suara masyarakat tidak didengar, dan keputusan diambil oleh elit politik.
Pendapat saya yaitu: Prinsip ini seharusnya mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan. Namun, sering kali nilai-nilai ini terabaikan demi kepentingan politik. Demokrasi yang berke-Tuhanan harusnya menciptakan ruang bagi semua suara, termasuk yang minoritas dan menghormati hak asasi setiap individu.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Meskipun ada pemilihan umum dan kebebasan berpendapat, banyak kebijakan yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat, Yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yaitu yang berbunyi..
Pancasila : Nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil, sering kali tidak diterapkan secara konsisten. Banyak kebijakan yang lebih menguntungkan elit daripada masyarakat luas.
UUD NRI 1945 : Meskipun konstitusi menjamin hak asasi manusia, pelaksanaannya sering kali terabaikan. Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti, menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan praktik.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai kondisi tersebut adalah saya merasa sangat kecewa dengan kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi lebih mementingkan agenda politik pribadi atau kelompok. Ini menunjukkan kurangnya integritas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Seharusnya, mereka berjuang untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenal pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut pendapat saya tentang hal yang mengenal pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas yaitu, Ini bisa berbahaya karena dapat mengarah pada manipulasi dan pengabaian hak asasi manusia.
Hubungan dengan Konsep HAM yaitu : Dalam era demokrasi dewasa ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Setiap individu harus dihormati hak-haknya, dan tidak boleh ada yang menjadi tumbal demi kepentingan kekuasaan.
Konsep HAM harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan, agar semua orang dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang seharusnya mereka miliki.

Nama: Bilal Rafli Ashari
NPM: 2416031062
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Pada artikel "Refleksi 2019: Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" menjelaskan betapa buruknya penagakan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena banyaknya pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan efektif contohnya seperti pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Meski begitu, masih ada kabar baiknya. Amnesty International sebagai organisasi global yang independen dan tidak memihak yang memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia mengakui bahwa Indonesia melakukan langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud.
Seusai saya membaca artikel ini, saya sadar betapa pentingnya peran masyarakat sipil dalam mendorong perubahan terkhususnya pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

B. Analisis tentang demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia sendiri terbiasa menyelesaikan masalah dengan melakukan musyawarah mufakat yang mana semua orang berdiskusi sampai semua pihak setuju, bukan mengandalkan suara terbanyak. contohnya, masyarakat biasa berkumpul untuk membuat kesepakatan membangun jalan dengan cara gotong royong. Nilai gotong royong inilah yang seharusnya menjadi dasar demokrasi yang adil, yang mana semua orang bekerja sama untuk kebaikan khalayak ramai. kombinasi budaya dan prinsip ketuhanan bisa jadi kekuatan demokrasi Indonesia. Musyawarah mufakat bisa jadi cara untuk merangkul semua suara, termasuk kelompok yang tidak terlalu diperhatikan. Prinsip ketuhanan juga bisa dipakai untuk membangun etika politik, contohnya seperti mengingatkan para pejabat untuk selalu bekerja dengan jujur karena takut kepada Tuhan, bukan sekadar takut pada hukum.
Menurut saya, demokrasi di Indonesia sendiri memiliki pondasi budaya dan agama yang kuat, tetapi sering "tersesat" karena dikendalikan oleh kepentingan pribadi. dan tantangan terbesarnya adalah bagaimana agar kita tetap menjaga nilai-nilai demokrasi itu tetap hidup di tengah modernisasi dan keragaman, tanpa menjadikannya alat diskriminasi.

C. Menuru saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini bisa dibilang masih "setengah-setengah" jika dilihat dari kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD 1945, dan komitmen menjunjung HAM. Di satu sisi, Indonesia sudah punya sistem demokrasi yang cukup terkendali, seperti pemilu yang diadakan setiap 5tahun sekali, kebebasan pers yang relatif terbuka, dan kebebasan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Tapi di sisi lain, ada banyak masalah yang bikin demokrasi kita terasa kaku atau tidak menyentuh substansi. Contohnya, pemilu memang jalan terus, tapi politik uang dan oligarki masih menjadi penyakit. Banyak calon yang menang bukan karena program bagus, tapi karena punya duit atau dukungan partai yang kuat. Belum lagi politik identitas agama atau suku yang kerap dipakai untuk memecah belah masyarakat, padahal Pancasila justru mengajarkan persatuan. Yang mana ini sangat jelas melanggar atau bertentangan dengan nilai pancasila khususnya sila ke-5 "keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia"

D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat pahadal aslinya hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok politiknya jelas kritis. ini adalah suatu pengkhianatan yang dimana seharusnya parlemen menjadi wakil rakyat yang mengutamakan kepentingan publik, malah mementingkan kepentingan pribadi, partai, atau oligarki. sebagai mahasiswa dan juga warga negara saya akan menggunakan hak suara saya untuk menyuarakan kritik melalui demonstrasi damai, atau dukung organisasi yang mengawal akuntabilitas parlemen. Jika dibiarkan, wakil rakyat palsu ini akan terus merusak demokrasi dan menjadikan politik sebagai ajang memperkaya diri, dan bukan untuk melayani rakyat.

E. Menurut saya, pihak-pihak yang punya kekuasaan kharismatik tapi memanfaatkan pengaruhnya untuk menggerakkan massa demi kepentingan yang tidak jelas—bahkan sampai mengorbankan rakyat—itu bahaya banget buat demokrasi dan HAM. Contohnya, mereka bisa ngomporin massa buat nolak minoritas agama dengan alasan "jaga tradisi" atau "bela agama", kayak kasus penutupan gereja atau diskriminasi ke aliran kepercayaan. Atau, politisi yang mainin isu SARA biar rakyat lupa sama janji-janji mereka yang gagal. Ini jelas ngerusak prinsip HAM yang harusnya jamin hak semua orang buat hidup aman, bebas beragama, dan gak didiskriminasi.

Nama: Fairuza Syafana Putri Ralia
Kelas: Mandiri A
NPM; 2456031039

Artikel “Awan Gelap untuk HAM di Indonesia” menurut saya menyoroti kondisi penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019 yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Permasalahan utama yang diangkat adalah stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan dan pemulihan korban, serta pelanggaran HAM yang meningkat di Papua. Selain itu, masih terjadi praktik hukuman kejam, seperti vonis mati dan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, artikel juga mencatat beberapa perkembangan positif, seperti langkah reformasi HAM, ratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan munculnya gerakan masyarakat sipil serta mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara. Gerakan masyarakat di Bali dan Kendeng menjadi contoh perlawanan terhadap ketidakadilan dan upaya mempertahankan hak-hak masyarakat lokal.

Analisis Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan berat, terutama dalam hal akuntabilitas dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Negara dinilai belum optimal dalam melindungi hak-hak warganya, baik dari segi kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, maupun perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun, adanya upaya reformasi dan peran aktif masyarakat sipil menjadi harapan bagi perbaikan HAM ke depan.

Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel tersebut adalah adanya harapan dari komitmen Indonesia untuk terus memperbaiki perlindungan HAM melalui ratifikasi perjanjian internasional dan munculnya gerakan masyarakat sipil yang kritis dan aktif dalam memperjuangkan keadilan. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dan komunitas lokal menunjukkan bahwa kontrol sosial terhadap pemerintah masih hidup dan menjadi kekuatan penting dalam penegakan HAM.

Analisis Demokrasi Indonesia dari Perspektif Nilai Adat/Budaya

Demokrasi di Indonesia pada dasarnya berakar pada nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan yang merupakan warisan budaya asli bangsa. Tradisi musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan mencerminkan demokrasi partisipatif yang menghargai suara semua pihak. Namun, dalam praktiknya, demokrasi Indonesia seringkali terdistorsi oleh kepentingan politik, sehingga nilai-nilai asli seperti keadilan sosial dan kebersamaan kadang terabaikan.

Prinsip Demokrasi Indonesia yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa

Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila sila pertama. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak sekadar menekankan kebebasan individu, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan spiritual. Demokrasi Indonesia seharusnya memadukan kebebasan dengan tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama serta kemanusiaan.

Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini: Kesesuaian dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM

Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam menjunjung tinggi HAM. Masih terdapat pelanggaran kebebasan sipil, diskriminasi, dan penyelesaian kasus HAM yang belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi substantif yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM masih perlu diperkuat.

Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Tidak Mengutamakan Kepentingan Rakyat

Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Sikap seperti ini harus dikritisi dan dilawan melalui mekanisme demokrasi, seperti pengawasan publik, media, dan pemilihan umum. Rakyat berhak menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas dari para wakilnya.

Kekuasaan Kharismatik Tradisi/Agama dan Hubungannya dengan HAM

Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama, namun memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, bertentangan dengan prinsip HAM. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan semestinya digunakan untuk melindungi dan memberdayakan rakyat, bukan untuk kepentingan sempit atau manipulasi massa. Praktik semacam ini dapat melanggar hak-hak individu, terutama jika rakyat dijadikan alat atau korban demi kepentingan elite tertentu. Konsep HAM menuntut agar kekuasaan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan selalu berpihak pada kepentingan dan martabat manusia.

Jadi Penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, namun ada harapan melalui peran aktif masyarakat dan komitmen reformasi. Nilai-nilai budaya dan prinsip Ketuhanan harus menjadi fondasi demokrasi yang berkeadilan, menghormati HAM, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Nama : Naisha Ghefira Raden Jauhari
Kelas : Reguler B
NPM : 2416031040

A. Setelah saya baca dan analisis artikel tersebut menjelaskan bagaimana penegakan HAM di indonesia ternyata masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya ialah pembebasan kebebasan sipil hal itu menimbulkan banyak sekali pro dan kontra bahkan diskriminasi gender pun belum dapat diselesaikan dengan perlindungan HAM. Kondisi HAM di indonesia masih jauh dari kata sempurna karna masih banyaknya diskriminasi, namun terdapat langkah-langkah serta harapan dari masyarakat yang aktif mengenai hal tersebut. Hal itu memberikan pembelajaran positif bagi diri saya mengenai keinganan serta perjuangan masyarakat yg hingga kini masih terus berusaha agar HAM dapat benar-benar berjalan dengan baik.

B. Dalam masyarakat adat, pengambilan keputusan dilakukan melalui forum bersama yang mengutamakan kepentingan kolektif dan tidak memaksakan kehendak. Ini menjadi bukti bahwa semangat demokrasi sejatinya sudah mengakar dalam kebudayaan bangsa. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Adat dan Budaya Asli
Nilai-nilai adat dan budaya asli Indonesia seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan sangat sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi dan musyawarah. Nilai-nilai ini dapat memperkuat praktik demokrasi yang berorientasi pada keadilan sosial dan kebersamaan. Pendapat saya, prinsip demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa sangat sesuai dengan budaya religius dan spiritual masyarakat Indonesia, karena memperkuat rasa saling menghormati, toleransi, dan keadilan sosial dalam berpolitik dan bernegara.

C. Praktik Demokrasi Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.  Secara prinsip, demokrasi Indonesia harus menjamin hak asasi manusia, namun sering kali masih terjadi kebijakan yang menghambat kebebasan berpendapat, memperkuat dominasi kelompok tertentu, serta kurangnya transparansi dalam pemerintahan. Reformasi politik dan hukum tetap diperlukan agar prinsip-prinsip demokrasi benar-benar diimplementasikan sesuai dengan konstitusi.

D. Tentu sebagai seorang mahasiswa mewakili masyarakat sipil merasa miris dan kecewa mengenai hal ini. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Suara Rakyat
Saya berpandangan bahwa anggota legislatif yang mengaku membawa suara rakyat namun nyatanya hanya mengejar kepentingan pribadi dan keluarganya saja atau bahkan kelompoknya sehingga tidak mencerminkan demokrasi yang sehat. Parlemen seharusnya menjadi corong aspirasi masyarakat dengan integritas dan tanggung jawab. Jika perilaku semacam ini terus berlanjut, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa melemah.

E. Menurut perspektif saya, kekuasaan kharismatik yang tidak disertai tanggung jawab serta moralitas bisa sangat berbahaya. Ketika seseorang atau kelompok menggunakan pengaruh tradisi dan agama untuk menggerakkan rakyat demi tujuan politik yang tidak jelas atau bahkan manipulatif, maka hal itu sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam demokrasi yang sehat, setiap orang harus punya kebebasan berpikir dan mengambil keputusan sendiri, tanpa manipulasi dan harus berorientasi untuk rakyat serta tidak tamak akan tahta.

Nama: Lelyta Anggraini
NPM: 2416031058
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi

Analisis Kasus
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Kondisi suram Penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, Kommas HAM mencatat Penegakan HAM tidak mengalami kemajuan Signifikan, dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi seperti isu kesjahteraan, konflik, dan tindakan apparat keamanan. Merosotnya kebebasan sipil, karena peningkatan terhadap pembela HAM, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama. Tidak adanya keadilan dan akutanbilitas atas pelanggaran HAM berat masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, kegagalan negara dalam memberikan keadilan terhadap korban HAM adalah masalah utamanya.
Hal positif yang diambil adalah adanya pengakuan terhadap pentingnya perlindungan HAM serta peran aktif masyrakat sebagai kontorl sosial dan pendorong perubahan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia memilkik ciri khas seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi. Nilai-nilai ini tercemin dalam praktik musyawarah mufakat dan partisipasi public. Demokrasi Indonesia menempatkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sebagai tujuan utama.
Pada prisip berketuhanan yang maha esa menegaskan bahwa system negara harus sejalan sesuai nilai moral dan etika keagamaan, tanpa adanya diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan tertentu.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Dalam prinsipnya demokrasi Indonesia didasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadikannya sebagai fondasi utama. Namun, dalam implementasinya masih menghadapi banyak tantangan seperti banyak pelanggaran HAM, tidak adanya toleransi, penyalahgunaan kekuasaan oleh apparat negara, banyaknya kasus kriminalitas dan pembatasan ruang kebebsan berekspresi.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Tindakan ini mempengaruhi kepercayaan masyrakat terhadap anggota parlemen, hal ini menimbulkan ketidakpercayaan. Masyrakat perlu mengawasi dan bersikap kritis terhadap para wakil rakyat agar mereka benar-benar menjalankan fungsi yang berlandaskan kepentingan rakyat bukan kepentingan anggota saja.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Dalam era demokrasi, kekuasaan harus dijalankan dengan transparan dan menghormati hak asasi setiap individu. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan politik yang merugikan rakyat adalah bentuk pelanggaran HAM.
Konsep HAM pada demokrasi saat ini, menuntut partisipasi rasional, oleh karena itu masyrakat perlu paham akan HAM dan berani menolak manipulasi kekuasaan tersebut.

NAMA: Bestari Cahaya Imani
NPM: 2416031070
KELAS: Regular D
PRODI: Ilmu Komunikasi

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Analisis

Menceritakan keadaan penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang masih berhadapan dengan berbagai tantangan signifikan. Komnas HAM melaporkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa lalu masih belum ditangani, sementara konflik terkait sumber daya alam tetap menjadi persoalan utama. Selain itu, ruang untuk kebebasan sipil semakin menyusut. Diskriminasi berdasarkan gender dan pelanggaran terhadap hak perempuan masih sangat umum, termasuk kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di Papua. Tindakan-hukuman yang kejam seperti hukuman mati dan eksekusi tanpa proses pengadilan juga masih berlangsung.

Di sisi lain, ada hal positif yang perlu diperhatikan, seperti langkah reformasi hukum, ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, serta kemunculan gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap kekuasaan. Gerakan masyarakat lokal di Bali dan Kendeng mencerminkan perlawanan terhadap kebijakan yang tidak adil, serta usaha dalam mempertahankan hak-hak masyarakat.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan budaya lokal. Nilai-nilai ini terlihat dalam sistem demokrasi Pancasila yang menjadikan musyawarah dan konsensus sebagai cara utama dalam membuat keputusan untuk mempertahankan keharmonisan sosial berdasarkan prinsip bhinneka tunggal ika.

Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa berarti bahwa kebebasan dalam sistem demokrasi selalu terikat oleh norma-norma etika, moral, dan ajaran agama. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia tidak memisahkan antara unsur agama dan negara secara total; sebaliknya, ia menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar moral dalam melaksanakan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi pembeda paling signifikan dibandingkan dengan demokrasi liberal yang lebih sekular (pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan)

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Setelah membaca artikel tersebut, menurut saya pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini masih sangat tidak sesuai dengan ideal Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penutupan ruang bagi kebebasan sipil, adanya diskriminasi, serta penyelesaian pelanggaran HAM berat yang belum selesai menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak rintangan dalam mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Meskipun sudah terdapat dasar hukum, penerapannya masih lemah dan sering kali tidak mendukung para korban pelanggaran HAM.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Kita butuh sikap kritis dan tegas terhadap anggota parlemen yang mengklaim mewakili rakyat, namun justru menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok karena tindakan seperti ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi dan kepercayaan publik. Sebagai masyarakat, kita harus aktif dalam memantau dan menuntut pertanggungjawaban dari perwakilan kita, serta mendukung adanya sistem sanksi politik untuk mereka yang gagal menjalankan amanah rakyat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Menurut saya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berasal dari tradisi atau agama, serta menggerakkan emosi dan kesetiaan masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, bahkan hingga mengorbankan masyarakat negara, jelas bertentangan dengan asas-asas hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi yang modern, setiap bentuk penggerakan massa harus selalu menjunjung hak-hak individu dan tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat untuk keuntungan kelompok atau elit tertentu. Penyalahgunaan kekuasaan semacam ini memiliki potensi besar untuk melanggar hak asasi manusia dan merusak struktur demokrasi negara Indonesia.

NAMA : AMMARA DHIA ZHAFIR
NPM : 2456031003
KELAS : Mandiri A

JAWABAN:

1. Isi artikel di atas menyoroti suramnya kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta menunjukkan bahwa: Masih banyak pelanggaran HAM masa lalu yang belum dituntaskan, demokrasi mengalami kemunduran, ruang kebebasan sipil menyempit, terjadi pelanggaran HAM yang meningkat di Papua, diskriminasi berbasis gender dan ras masih marak. Secara umum, artikel ini memperlihatkan bahwa penegakan HAM di Indonesia belum berjalan secara konsisten dan komprehensif. Masih terjadi banyak pelanggaran yang dibiarkan atau bahkan dilegalkan secara sistemik, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi.
Pemerintah tampak abai terhadap kewajibannya melindungi HAM, terutama dalam hal: Transparansi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Pemberantasan diskriminasi struktural, Penjaminan hak sipil dan politik, termasuk kebebasan berpendapat, Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya menjamin penghormatan terhadap HAM secara utuh. Hal positif yang didapat dari membaca artikel tersebut adalah, meskipun situasi terlihat suram, artikel ini juga menyampaikan beberapa hal positif dan harapan ke depan, antara lain:
Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, yang menunjukkan ada komitmen legal formal untuk melindungi HAM, Munculnya kembali gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai kekuatan kontrol sosial terhadap negara, seperti di Kendeng dan Bali, Kesadaran publik terhadap isu HAM dan demokrasi semakin meningkat, terutama dari kalangan akademisi dan aktivis.

2. Demokrasi Indonesia idealnya berlandaskan pada nilai-nilai budaya tersebut, yang mampu menciptakan demokrasi yang partisipatif, beretika, dan menjunjung martabat manusia. Namun dalam praktiknya, nilai-nilai ini seringkali tergerus oleh kepentingan politik pragmatis, kekuasaan yang elitis, serta lemahnya pendidikan politik masyarakat. Demokrasi Indonesia sejatinya tidak hanya meniru sistem Barat, tetapi memiliki akar kuat dalam budaya dan adat istiadat bangsa sendiri. Nilai-nilai demokrasi telah lama hidup dalam praktik sosial masyarakat Indonesia melalui:
Musyawarah untuk Mufakat tradisi ini terlihat dalam forum-forum adat, desa, hingga keluarga, di mana keputusan penting diambil melalui diskusi bersama, bukan paksaan mayoritas. Gotong Royong mencerminkan solidaritas sosial dan semangat kolektif untuk membangun bersama, sesuai dengan esensi demokrasi yang menekankan keterlibatan aktif warga negara, Tenggang Rasa dan Rasa Malu Dalam budaya Indonesia, menjaga perasaan orang lain dan memiliki rasa malu jika melanggar norma adalah bentuk kontrol sosial yang efektif—menjaga harmoni dalam masyarakat demokratis, Kepemimpinan yang Beretika dan Bijaksana
Dalam banyak komunitas adat, pemimpin tidak dipilih hanya karena kekuasaan, tetapi karena kearifan, keadilan, dan keteladanan moralnya. Menurut saya mengenai Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha esa adalah kekayaan khas demokrasi Indonesia, namun harus diterapkan secara inklusif dan tidak diskriminatif. Dalam praktiknya, masih ada kecenderungan tafsir mayoritas mendominasi kebijakan publik, sehingga prinsip ber-Ketuhanan kadang justru melanggar kebebasan berkeyakinan kelompok minoritas.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam hal menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk mewujudkan demokrasi yang sejati:
Negara perlu memastikan perlindungan HAM secara menyeluruh, Demokrasi tidak boleh hanya prosedural (pemilu), tetapi juga substantif (kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan), Partisipasi rakyat harus dijamin dan diperkuat, bukan dibatasi, Dengan begitu, demokrasi Indonesia akan lebih beradab, berkeadilan, dan berakar kuat pada nilai-nilai konstitusi dan budaya bangsa.

4. Sikap saya adalah menolak dan mengecam keras tindakan tersebut. Ketika anggota parlemen menyalahgunakan mandat rakyat untuk menjalankan agenda politik pribadi atau partainya, mereka telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam sistem demokrasi. Anggota parlemen yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi atau partai adalah pengkhianat demokrasi. Demokrasi hanya akan sehat jika para wakil rakyat menjalankan tugasnya dengan integritas, keberpihakan kepada publik, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Sebagai warga negara, kita harus terus bersuara dan menuntut akuntabilitas mereka.

5. Saya menolak keras praktik pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik yang berakar dari tradisi maupun agama, yang kemudian menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan masyarakat. Tindakan ini merupakan bentuk manipulasi yang sangat berbahaya dalam kehidupan demokrasi dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Dalam masyarakat demokratis dan beradab, tidak boleh ada kekuasaan baik agama maupun tradisional yang memanipulasi rakyat demi kepentingan sempit. Demokrasi harus menjunjung HAM, yang menekankan bahwa setiap orang adalah manusia merdeka yang layak diperlakukan dengan dignitas, akal sehat, dan kebebasan moral. Oleh karena itu, masyarakat harus terus membangun kesadaran kritis dan menolak bentuk loyalitas yang membutakan, agar demokrasi benar-benar menjadi ruang pembebasan, bukan penyesatan.

NAMA : DEBORA DINANTIAMALA
NPM : 2456031031
KELAS : MANDIRI A
PRODI : ILMU KOMUNIKASI

Berdasarkan analisa artikel yang sudah di berikan.

A. Artikel ini menggambarkan betapa buramnya penegakan HAM di Indonesia selama 2019. Banyak kasus pelanggaran yang mandek, kebebasan sipil dibatasi, dan diskriminasi masih marak, terutama di Papua. Namun, masih ada harapan lewat gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, dan komitmen Indonesia meratifikasi perjanjian HAM internasional. Hal positifnya, saya jadi sadar pentingnya peran masyarakat dalam mengawal HAM dan melawan ketidakadilan.

B. Demokrasi kita punya akar kuat dari budaya, seperti musyawarah dan gotong royong. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan harusnya menjadikan nilai moral dan etika sebagai fondasi. Jadi, demokrasi Indonesia idealnya lebih manusiawi dan beradab, bukan cuma soal suara mayoritas.

C. Secara teori, demokrasi Indonesia sudah selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Tapi praktiknya? Masih jauh. Banyak kebijakan yang langgar HAM dan nilai keadilan. Ini menunjukkan demokrasi kita masih formalitas, belum menyentuh nilai-nilai dasarnya secara utuh.

D. Sebagai mahasiswa dan warga negara, saya merasa kecewa dengan anggota parlemen yang seolah hanya menjadikan suara rakyat sebagai alat kampanye, lalu setelah duduk di kursi kekuasaan, malah menjalankan agenda sendiri. Ini jelas mencederai demokrasi dan kepercayaan publik. Mereka seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok politiknya. Sikap seperti ini bikin masyarakat apatis terhadap politik. Parlemen seharusnya terbuka pada kritik dan masukan, serta benar-benar turun ke masyarakat, bukan hanya duduk di balik meja dengan narasi populis yang kosong makna.

E. Kekuasaan yang didasarkan pada kharisma dan tradisi memang bisa punya pengaruh kuat. Tapi kalau kekuatan itu dipakai untuk memanipulasi rakyat demi kepentingan pribadi atau agenda yang tidak jelas, itu jadi berbahaya banget. Apalagi kalau yang dipakai adalah sentimen agama atau budaya yang sangat sensitif. Menggerakkan massa tanpa pemahaman yang kritis dan menjadikan rakyat sebagai korban atas nama ideologi atau dogma bisa mencederai HAM secara serius. Di era demokrasi seperti sekarang, seharusnya kekuasaan justru lebih transparan dan akuntabel, bukan malah menggunakan loyalitas emosional untuk mengaburkan logika dan menjustifikasi tindakan yang melanggar hak dasar manusia. Demokrasi seharusnya membebaskan, bukan memperalat rakyat.

Nama : Nadjwa Tipa Nadinta
NPM : 2456031027
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Jawaban dari Analisis artikel yang diberikan
A.Artikel tersebut membahas situasi suram penegakan HAM di Indonesia tahun 2019, di mana pelanggaran HAM masih terus terjadi seperti ketidakadilan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi terhadap perempuan serta masyarakat Papua.Meski pemerintah dinilai gagal, gerakan masyarakat sipil dan komitmen internasional memberi harapan akan reformasi dan keadilan.

B. Demokrasi Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu dalam budaya kita, seperti musyawarah di desa-desa. Orang Indonesia terbiasa menyelesaikan masalah bersama dan mengutamakan kebersamaan. Prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa" dalam demokrasi Indonesia berarti setiap keputusan dan kebebasan harus dijalankan dengan tanggung jawab sesuai ajaran agama dan nilai moral.

C. Secara aturan, demokrasi Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tapi kenyataannya masih banyak pelanggaran, terutama soal hak asasi manusia. Banyak orang belum bebas menyampaikan pendapat, keadilan belum merata, dan masih ada diskriminasi di beberapa daerah, seperti Papua. Jadi, demokrasi kita belum berjalan sepenuhnya dengan baik.

D. Kalau anggota parlemen hanya menjalankan agenda pribadi dan bukan untuk rakyat, itu sangat mengecewakan. Mereka dipilih oleh rakyat, jadi seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk partai atau diri sendiri. Rakyat harus berani mengkritik dan tidak memilih mereka lagi jika tidak amanah.

E. Pemimpin yang pakai pengaruh tradisi atau agama untuk menggerakkan rakyat demi tujuan yang tidak jelas bisa membahayakan. Kalau rakyat sampai jadi korban, itu sudah melanggar hak asasi manusia. Dalam demokrasi sekarang, kekuasaan harus dijalankan dengan logika, keadilan, dan menghormati hak setiap orang, bukan cuma ikut emosi atau fanatisme.

Nama: Karina Fitria
NPM: 2416031048
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Artikel ini menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih jauh dari ideal. Banyak pelanggaran HAM belum terselesaikan, termasuk pelanggaran berat masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap perempuan, dan rasisme di Papua. Meskipun demikian, artikel juga menyoroti adanya langkah-langkah positif seperti komitmen meratifikasi perjanjian HAM internasional dan bangkitnya gerakan masyarakat sipil. Penegakan HAM di Indonesia mengalami stagnasi, bahkan kemunduran di beberapa aspek penting. Negara tampak gagal menunaikan kewajiban dasarnya sebagai penjamin dan pelindung hak-hak warganya. Hal ini mengindikasikan lemahnya sistem hukum dan ketidaktegasan negara dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM, terutama ketika berhadapan dengan institusi atau individu yang memiliki kekuasaan.
Hal positif yang dapat saya ambil adalah masih adanya semangat reformasi dan perlawanan dari masyarakat sipil serta komitmen pemerintah untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional. Gerakan mahasiswa dan masyarakat lokal yang kritis terhadap kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa kontrol sosial masih hidup dan menjadi harapan bagi perbaikan penegakan HAM di masa depan.

B. Demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan musyawarah mufakat yang merupakan warisan nilai-nilai lokal, seperti budaya deliberatif di masyarakat Minang, Jawa, dan Bugis. Demokrasi lokal ini menekankan pada keharmonisan, kebijaksanaan, dan kepentingan kolektif di atas ego individu. Namun, praktik demokrasi modern sering kali jauh dari semangat ini, bergeser menjadi kompetisi kekuasaan tanpa etika. Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan seharusnya menjunjung tinggi nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan sebagaimana diajarkan oleh agama-agama. Namun, dalam praktik, prinsip ini sering dipolitisasi untuk kepentingan tertentu, seperti justifikasi intoleransi atau diskriminasi, yang justru bertentangan dengan nilai HAM itu sendiri.

C. Praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Secara formal, sistem demokrasi telah berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, namun dalam implementasinya masih sering terjadi penyimpangan, seperti pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, dan lemahnya perlindungan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih perlu pembenahan agar benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta hak asasi manusia.

D. menurut saya kondisi ini mencerminkan pengkhianatan terhadap masyarat. Anggota parlemen seharusnya menjadi penyambung suara masyarakat, bukan justru menjalankan agenda politik pribadi atau partai yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sikap ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik kita. Oleh karena itu, masyarakat sipil harus lebih aktif melakukan kontrol sosial, dan sistem pemilu harus direformasi agar lebih selektif dalam memilih wakil rakyat yang benar-benar pro-rakyat.

E. menurut saya pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik sering kali dapat memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Ini berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terutama jika rakyat dipaksa untuk mengikuti agenda yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam konteks demokrasi, tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, yang menekankan kebebasan individu dan perlindungan terhadap penindasan. Penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bersuara dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Nama: Haya Fauziah Ulya
NPM: 2416031074
Kelas: Reguler D
Prodi: Ilmu Komunikasi

1. Artikel yang ditulis pada tahun 2019 ini menggambarkan titik suram Indonesia terkait pelanggaran HAM, pelanggaran ini tak lain didasari oleh beberapa aspek seperti: pembatasan kebebasan berpendapat, pelanggaran HAM di Papua, kekerasan oleh aparat keamanan hingga diskriminasi gender. Hal ini tentu memicu kritik terhadap pemerintah akan kegagalan melindungi HAM dan lebih mementingkan stabilitas politik ketimbang keadilan. Selain itu ancaman baru juga muncul dengan adanya dugaan kembalinya rezim otoritarian, sehingga penegakan HAM semakin terhambat.
Dalam artikel ini juga menyebutkan pernyataan Amnesty International mengenai Indonesia yang masih mengupayakan penegakan HAM di berbagai aspek. Meskipun artikel ini banyak menyoroti kegagalan penegakan HAM, sisi positif yang dapat diambil adalah, pembaca menyadari krisis penegakan HAM di Tanah Air, menyadari bahwa kegagalan penegakan ini juga didasari ketidak adilan pihak internal dalam implementasinya.

2. Dalam beberapa aspek, adat istiadat atau budaya Indonesia merupakan nilai-nilai yang menjadi sumber dalam demokrasi Indonesia. Pengimplementasiannya secara jelas menunjukkan sikap demokrasi, seperti musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah tidak hanya budaya satu suku saja, namun banyak suku di Indonesia yang menjadikan musyawarah sebagai budaya dalam pengambilan Keputusan. Selain itu, pemilihan pemimpin dalam beberapa budaya mengedepankan beberapa aspek penting yang harus dimiliki oleh si calon pemimpin, hal ini supaya nantinya si pemimpin mampu mengemban Amanah dengan baik tanpa mengurangi satu hak rakyat. Budaya-budaya ini tentu menunjukkan aspek dasar yang menjadi sumber demokrasi Indonesia. Kemudian, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip yang patut diimpelementasikan, selain menjadi sila pertama dalam pondasi negara, prinsip ini memberikan pemetaan demokrasi yang tertata dan tidak menyalahi nilai lainnya.

3. Dilihat dari praktiknya, Indonesia belum sepenuhnya menjalankan praktik demokrasi, terlebih beberapa hal yang akhir-akhir ini cukup mengguncang jarak pemerintah dan rakyat, sehingga memperjelas praktiknya yang masih jauh dari baik. HAM juga nampaknya menjadi hal yang cukup disorot dari beberapa kalangan, melihat banyaknya pelanggaran HAM yang masih terjadi menjadi bukti nyata bahwa hambatan penegakan HAM masih begitu kental.

4. Hal ini tentu merugikan rakyat, yang mana rakyat tidak mendapatkan hak yang seharusnya sedangkan anggota parlemen tersebut mendapat keuntungan dari kerugian tersebut. Masyarakat bisa terus bersuara dalam suatu kelompok, karena pada sekarang ini bersuara dalam skala yang kecil atau individu akan lebih berisiko.

5. Sama halnya penyalah gunaan hak, pihak-pihak yang melakukan Tindakan seperti ini tentu seharusnya dijatuhi hukuman karena menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi ataupun keluarga. Lama kelamaan hal ini tidak hanya merugikan Masyarakat saja namun juga negara. Korelasi hal ini dengan demokrasi saat ini adalah, dalam tindakannya mereka tentu tidak akan membiarkan banyak pendapat dan komentar turut bersuara, selain itu banyak individu yang akan kehilangan haknya.

NAMA: GIRLY AYU PERTIWI
NPM: 2456031013
KELAS: MANDIRI A
PRODI: ILMU KOMUNIKASI

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel “Awan Gelap untuk HAM di Indonesia” menggambarkan bahwa kondisi HAM di tahun 2019 masih sangat memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, kebebasan berpendapat mulai dibatasi, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti masyarakat Papua masih terjadi. Meskipun begitu, tetap ada hal baik, seperti komitmen Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional dan bangkitnya gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil yang mulai aktif mengkritisi kebijakan negara. Dari artikel ini saya menyadari bahwa peran aktif masyarakat sangat penting untuk menjaga agar penegakan HAM tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah saja.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Demokrasi Indonesia sebenarnya punya akar kuat dari budaya kita sendiri, seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Ini membuktikan bahwa sistem demokrasi kita punya ciri khas lokal, bukan sekadar meniru negara lain. Demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengajarkan bahwa nilai-nilai agama dan moral tetap penting dalam kehidupan bernegara. Menurut saya, ini adalah hal yang harus dijaga agar demokrasi tetap adil, menghargai perbedaan, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan.


C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Kalau dilihat dari praktiknya, demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Masih banyak kebijakan yang tidak memihak rakyat kecil, dan pelanggaran HAM masih sering terjadi. Kebebasan berpendapat pun kadang dibatasi lewat aturan yang multitafsir. Ini menunjukkan bahwa kita masih harus terus berjuang agar demokrasi di Indonesia benar-benar menghargai hak asasi setiap warga negara, tanpa pandang bulu.


D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Saya kurang setuju dengan anggota parlemen yang mengklaim membawa suara rakyat, tapi kenyataannya justru menjalankan agenda pribadi atau kelompoknya sendiri. Hal ini jelas mengecewakan dan jauh dari semangat demokrasi. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya benar-benar memperjuangkan kebutuhan masyarakat, bukan memanfaatkan posisi untuk kepentingan politik semata.



E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Menurut saya, sangat disayangkan jika ada tokoh yang punya pengaruh besar—baik dari agama maupun tradisi—namun menyalahgunakan kekuasaan itu untuk menggiring emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas. Tindakan seperti itu tidak sesuai dengan prinsip HAM dan bisa membahayakan kehidupan demokrasi kita. Di zaman sekarang, kekuasaan harus digunakan secara bijak, transparan, dan tetap menjunjung tinggi martabat setiap manusia.

Nama : Desy Rosanta Simamora
NPM : 2456031023
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menggambarkan kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dianggap suram, dengan banyak pelanggaran yang terjadi, terutama terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak-hak perempuan. Namun, ada juga harapan melalui langkah-langkah reformasi yang diambil oleh pemerintah dan kembalinya gerakan masyarakat sipil.
Artikel ini menyoroti berbagai pelanggaran yang terjadi, termasuk tidak adanya akuntabilitas bagi pelanggar HAM, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan besar masih ada.Meskipun banyak masalah, ada pengakuan terhadap langkah-langkah positif yang diambil, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan gerakan masyarakat yang aktif. Ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dan harapan untuk masa depan.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini, saya merasa optimis bahwa meskipun banyak tantangan, ada upaya nyata untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia. Keterlibatan masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa menunjukkan bahwa ada kesadaran dan keinginan untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi Indonesia, yang berakar dari nilai-nilai adat dan budaya, seharusnya mencerminkan prinsip musyawarah dan mufakat. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Pendapat saya tentang Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan: Prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa" dalam Pancasila seharusnya menjadi landasan moral bagi demokrasi Indonesia. Ini menekankan pentingnya menghormati keberagaman dan hak setiap individu untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas, yang menunjukkan bahwa implementasi prinsip ini masih perlu diperbaiki.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun ada pemilihan umum yang rutin, banyak kebijakan yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat.
Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945:
- Pancasila: Banyak kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- UUD NRI 1945: Meskipun konstitusi menjamin hak asasi manusia, implementasinya sering kali tidak konsisten, dan banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Menurut saya pribadi ini merupakan contoh nyata penghianatan terhadap Amanah public dalam system demokrasi kaarena mereka di pilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bukan untuk memperkuat posisi citra atau ambisi pribadi. Dan kondisi ini sangat memprihatinkan karena akan berdampak merugikan rakyat dan menciptakan jarak antara wakil rakyat dan masyarakat yang mereka wakili, dan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi politik.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Menurut saya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik yang berakar dari tradisi maupun agama, adalah mereka yang memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin dan mempengaruhi masyarakat. Namun, ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat dan hak asasi manusia.

Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama yang terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas masih hidup pada era demokrasi di masa ini. Karena mereka mempunyai tujuan punya politik untuk menguasai negeri ini dengan mengenakan sosok yang dianggap tokoh besar itulah yang menjadi senjata mereka.

Manipulasi semacam ini sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena loyalitas yang dibangun berdasarkan emosi dapat mengarah pada pelanggaran hak individu. Dalam era demokrasi dewasa ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.

Nama : Nadia Azzahra
NPM : 2456031005
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi

A. Penegakan HAM di Indonesia tahun 2019 masih buruk, banyak kasus pelanggaran HAM berat belum selesai, konflik agraria dan intoleransi tinggi, serta aduan ke Komnas HAM masih banyak. Namun, ada sedikit kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, meski belum signifikan.

B. Demokrasi Indonesia sejalan dengan nilai musyawarah, gotong royong, dan toleransi dari budaya asli. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan menjaga moralitas dan etika publik.

C. Praktik demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai Pancasila dan UUD 1945. Masih banyak pelanggaran HAM, intoleransi, dan kebebasan sipil yang dibatasi.

D. Anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan rakyat berarti mengkhianati amanat rakyat. Parlemen seharusnya menjadi perpanjangan tangan rakyat, bukan alat kepentingan elite politik, masyarakat harus terus mengawasi, mengkritisi, bahkan turun ke jalan jika perlu, agar wakil rakyat benar-benar menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir orang.

E. Demokrasi seharusnya membebaskan rakyat dari dominasi kekuasaan yang tidak akuntabel. Ketika kekuasaan kharismatik digunakan untuk membungkam, menyesatkan, atau mengorbankan rakyat, maka hak asasi manusia dilanggar.

Nama: Muhammad Irfan Zaky Ramadhan
NPM: 2456031016
kelas: Mandiri B
Prodi: Ilmu komunikasi

A. Artikel itu ngasih gambaran kalau kondisi HAM di Indonesia selama 2019 bisa dibilang cukup memprihatinkan. Banyak kasus pelanggaran HAM yang belum ditangani serius, mulai dari kekerasan oleh aparat, pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi terhadap perempuan, sampai persoalan di Papua yang makin rumit. Tapi meskipun begitu, ada juga sisi baiknya. Misalnya, Indonesia udah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan masyarakat sipil juga mulai aktif lagi, kayak gerakan mahasiswa yang turun ke jalan buat menyuarakan keadilan.

Analisis: Intinya, artikel ini nyorotin kalau negara belum sepenuhnya serius dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM. Tapi di sisi lain, harapan tetap ada lewat aksi-aksi masyarakat yang terus kritis dan nggak tinggal diam. Itu jadi tanda kalau masih ada energi positif dari rakyat.

B. Sebenarnya, nilai-nilai demokrasi udah lama hidup di masyarakat kita, terutama lewat tradisi musyawarah dan mufakat di desa-desa. Di banyak tempat, masyarakat terbiasa ngambil keputusan bareng-bareng lewat diskusi, tanpa harus ribut atau saling menjatuhkan. Jadi demokrasi tuh nggak asing buat kita.

Kalau soal demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurutku itu jadi pengingat penting bahwa kebebasan harus dijalani dengan rasa tanggung jawab dan nilai-nilai moral. Jadi bukan demokrasi yang bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap menghargai nilai agama dan kemanusiaan.

C. Sayangnya, praktik demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Memang sih kita punya pemilu dan lembaga demokratis, tapi kenyataannya masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Contohnya, kebebasan berpendapat kadang dibatasi, masih banyak ketimpangan sosial, dan diskriminasi juga belum hilang.

Pancasila ngajarin soal keadilan dan kemanusiaan, tapi pelaksanaannya masih jauh dari ideal. UUD juga udah ngatur soal kebebasan dan hak warga negara, tapi implementasinya masih banyak bolongnya.

D. Jujur aja, saya nggak setuju banget. Anggota parlemen itu dipilih buat jadi wakil rakyat, bukan buat ngejar kepentingan pribadi atau partainya. Kalau mereka malah sibuk urusin agenda sendiri dan lupa sama kebutuhan rakyat, itu jelas-jelas salah.

Sebagai warga negara, kita harus berani kritik dan awasi kinerja mereka. Kita juga perlu aktif menyuarakan aspirasi biar mereka nggak semena-mena. Jangan sampai kita cuma jadi penonton.

E. Menurutku, itu bahaya banget. Ketika seseorang yang punya pengaruh besar – entah dari tradisi, agama, atau karisma pribadi – nyuruh orang buat ikut sesuatu yang nggak jelas tujuannya, itu manipulatif. Apalagi kalau sampai ada yang jadi korban.

Dalam demokrasi sekarang, tiap orang punya hak untuk mikir sendiri, ambil keputusan sendiri, dan nggak boleh ditekan atau dimanfaatkan. HAM itu prinsip dasarnya adalah kebebasan dan perlindungan terhadap martabat manusia. Jadi, nggak ada tempat buat praktik-praktik yang ngeksploitasi rakyat demi ambisi pribadi.

Nama: Najwa Santi Femida
NPM: 2416031044
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Artikel ini memberikan gambaran kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 sebagai periode yang penuh tantangan. Terdapat banyak hambatan dalam penegakan HAM, seperti tidak adanya proses hukum yang adil terhadap pelanggaran HAM oleh aparat, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama secara sewenang-wenang, serta diskriminasi gender yang masih melekat. Selain itu, pemerintah belum berhasil mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di masa lalu. Pelanggaran HAM di Papua juga mengalami peningkatan, termasuk praktik hukuman mati dan eksekusi di luar proses hukum. Namun, masih ada hal positif dalam hal ini, seperti komitmen Indonesia dalam meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional dan adanya gerakan masyarakat sipil yang aktif memperjuangkan hak-hak mereka, contohnya penolakan reklamasi Teluk Benoa dan perjuangan masyarakat Kendeng.

B. Menurut saya demokrasi di Indonesia saat ini masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya asli yang menekankan pentingnya musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila mengajarkan untuk menghormati keberagaman dan hak asasi manusia. Namun, dalam kenyataannya nilai-nilai ini kadang-kadang dipakai untuk membatasi kebebasan kelompok tertentu, seperti pembatasan kebebasan beragama dan diskriminasi di Papua. Oleh karena itu, demokrasi yang berketuhanan harus ditegakkan secara adil dan inklusif, menghormati kebebasan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang mengedepankan penghormatan terhadap HAM. Masih terjadi pelanggaran HAM yang serius, pembatasan kebebasan sipil, dan kurangnya akuntabilitas aparat keamanan atas pelanggaran yang terjadi. Banyak kasus pelanggaran HAM berat belum terselesaikan secara tuntas dan ada kecenderungan praktik oleh otoriter yang mengancam demokrasi, seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan penggunaan hukum untuk membungkam kritik. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penegakan demokrasi dan HAM di Indonesia.

D. Tentu saya merasa kecewa terlebih sebagai warga negara mengenai adanya kondisi ini. Saya berpendapat bahwa sangat penting untuk kita dapat bersikap kritis terhadap anggota parlemen yang mengaku mewakili rakyat tetapi justru menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Sikap seperti ini tentu dapat merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi dan melemahkan penegakan HAM serta keadilan sosial. Parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi dan hak-hak masyarakat, bukan sebagai alat kekuasaan untuk kepentingan yang sempit.

E. Menurut saya pemimpin yang memiliki kekuasaan karena tradisi atau agama bisa membuat rakyat setia dan tergerak emosinya. Tetapi, jika kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau malah merugikan rakyat apalagi sampai menyakiti mereka tentu hal itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Di zaman kini, kekuasaan seperti itu harus diawasi supaya tidak melanggar hak rakyat. Rakyat seharusnya diberikan arahan untuk membangun masyarakat yang adil dan menghormati hak asasi, bukan untuk kepentingan politik yang dapat merugikan banyak orang.

Nama: Reni Febriyani
NPM: 2416031024
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Setelah saya membacanya, isi artikel tersebut menggambarkan jika penegakan HAM di Indonesia tahun 2019 itu masih suram karena banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tidak kunjung selesai. Masalah Papua yang tidak jelas ujungnya dan ruang kebebasan sipil yang semakin sempit. Selain itu, diskriminasi gender dan rasisme juga masih banyak terjadi, terutama pada masyarakat Papua. Tapi ada sisi positifnya, misalnya pemerintah terus berusaha meratifikasi perjanjian HAM internasional dan ada gerakan mahasiswa serta masyarakat yang aktif mengawal HAM, seperti menolak reklamasi dan mempertahankan hak mereka meski ada tekanan. Jadi, walaupun kondisinya berat, masih ada harapan dari gerakan masyarakat sipil yang peduli HAM.

B. Menurut saya, demokrasi di Indonesia itu mempunyai akar kuat dari budaya seperti musyawarah, gotong royong, dan saling menghormati. Dari dulu, masyarakat adat sudah terbiasa mengambil keputusan bersama-sama, tidak main-main atau asal sekadar voting. Jadi, demokrasi kita itu bukan hanya soal suara terbanyak, tetapi juga menjaga harmoni dan keadilan sosial. Demokrasi yang berkeTuhanan Yang Maha Esa ini penting banget karena Indonesia negara yang memiliki beragam agama. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tetap menghormati keyakinan orang lain, hidup rukun, dan tidak semena-mena dengan kelompok minoritas. Jika dijalankan dengan benar, kemungkinan demokrasi kita dapat makin bermoral dan tidak mudah dipecah belah.

C. Jika dilihat dari kenyataan sekarang, praktik demokrasi di Indonesia masih jauh dari ideal Pancasila dan UUD 1945. Banyak pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, kebebasan berpendapat sering dibatasi, diskriminasi agama dan ras masih terjadi, dan korupsi politik juga merajalela. Demokrasi dan HAM itu seharusnya berjalan bersama, tetapi di Indonesia terkadang malah saling bertabrakan. Jadi praktik di lapangannya masih banyak yang harus dibenahi agar benar-benar sesuai sama nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

D. Menurut saya jika ada anggota parlemen yang mengaku mewakili rakyat tetapi malah mengurusi kepentingannya sendiri, jelas membuat kecewa. Anggota parlemen itu seharusnya jadi perantara suara rakyat, bukan alat untuk mengurusi agenda politik kelompoknya sendiri. Jika seperti itu terus, rakyat menjadi tidak percaya dengan yang katanya “wakil rakyat” itu dan demokrasi jadi kehilangan makna. Seharusnya anggota parlemen itu benar-benar mendengarkan dan perjuangin kebutuhan rakyat, bukan malah sibuk mencari untung untuk dirinya sendiri.

E. Menurut saya jika ada tokoh tradisi atau agama yang menggunakan pengaruhnya untuk menyetir massa demi tujuan yang tidak jelas itu sudah kelewatan, apalagi kalau sampai membuat orang jadi korban atau tumbal. Di era demokrasi sekarang semua orang punya hak untuk hidup aman, bebas dari manipulasi, dan tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan segelintir orang. Tindakan seperti itu jelas melanggar HAM karena memanfaatkan kepercayaan dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak transparan dan bahkan dapat merugikan banyak orang.

NAMA : RAFI DHARMA SAKTI
NPM : 2456031009
KELAS : MANDIRI A
PRODI: ILMU KOMUNIKASI

A. Pada artikel tersebut dapat di simpulkan bahwasanya kondisi hak asasi manusia (HAM) yang ada di Indonesia masih banyak masalah yang terjadi salah satunya pada tahun 2019 masih banyak pelanggaran atau penanganan tentang ham yang belum efektif dilakukan oleh pemerintah dan negara juga di Anggap belum sempurna dalam menangani kasus ham ini , dan hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah adanya keinginan majuu dalam memberantas perlakuan ham yang ada di masyarakat ituu jugaa menjadi awal yang baguss dalam menangani kasus ham ini

B.Demokrasi Indonesia sebenarnya sudah tumbuh sejak lama lewat nilai-nilai budaya masyarakat kita. Dalam banyak adat, seperti di Jawa, Minangkabau, atau Bali, ada kebiasaan
bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Masyarakat tidak mengenal keputusan sepihak, semua dibicarakan dulu sampai mufakat. Nilai gotong royong juga mencerminkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif, yang menjadi dasar dalam sistem demokrasi kita.

Sementara itu, prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak sekuler. Nilai-nilai agama tetap dijunjung tinggi, dan moral spiritual dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Ini sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, demokrasi Indonesia bukan sekadar meniru Barat, tapi dibentuk dari akar budaya dan spiritual bangsa sendiri.

C. Menurut saya praktik demokrasi yang ada sekarang belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 karena masih banyak nyaa masalah yang terjadi seperti masalah ham dan keadilan ini sangat terbalik dengan yang ada di Pancasila ataupun UUD 1945 hal itu harus kitaa perbaiki secara bersama-sama

D. Menurut sayaa apa yang di lakukan oleh anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat tetapi demi politik pribadi harus di kritisi atau di tindak di karenakan kitaa tauu bahwasanya anggota parlemen di pilih oleh rakyat agar dapat melayani rakyat perlakuan seperti ituu sangat terbalik Dengan tugass sesungguhnya

E. Menurut saya, ketika tokoh tradisional atau agama yang karismatik menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan rakyat demi kepentingan yang tidak jelas, itu adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Rakyat bisa saja terbawa emosi dan jadi korban, padahal belum tentu mereka paham tujuannya. Dalam era demokrasi sekarang, hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yang menjunjung kebebasan berpikir, berpendapat, dan hidup tanpa tekanan. Kekuasaan, sebesar apa pun pengaruhnya, tetap harus tunduk pada prinsip keadilan dan akuntabilitas.

NAMA : Nabila Septiadel Putri
NPM : 2416031140
KELAS : Reguler D
PRODI : Ilmu Komunikasi

• Jawaban bagian A
Isi artikel menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih sangat memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum diselesaikan, ruang kebebasan sipil yang makin menyempit, serta diskriminasi yang masih berlangsung, terutama di Papua dan terhadap kelompok perempuan. Pemerintah dinilai gagal memberikan keadilan dan perlindungan HAM secara menyeluruh. Namun demikian, terdapat hal positif yang ditunjukkan dalam artikel, seperti komitmen Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan bangkitnya gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil sebagai kontrol terhadap kekuasaan negara. Ini menunjukkan masih adanya harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.

• Jawaban Bagian B
Demokrasi Indonesia, jika dilihat dari nilai-nilai adat dan budaya asli, sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan prinsip musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut menekankan pada partisipasi, kebersamaan, dan keadilan sosial, yang menjadi dasar dari demokrasi partisipatif. Sayangnya, demokrasi yang berjalan saat ini banyak yang menjauh dari akar budaya tersebut dan lebih terkesan elitis dan transaksional. Terkait prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya prinsip ini menjadikan moralitas, etika, dan kemanusiaan sebagai pedoman dalam menjalankan kekuasaan. Namun dalam praktiknya, prinsip ini sering hanya menjadi simbol tanpa implementasi nyata yang mengedepankan keadilan dan keberpihakan pada yang lemah.

• Jawaban Bagian C
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam menjunjung tinggi HAM. Masih banyak kebijakan dan tindakan negara yang melanggar hak-hak dasar warga negara, seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Penegakan hukum pun masih lemah dan seringkali tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan sosial, persamaan hak, dan penghargaan terhadap martabat manusia belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan konstitusi.

• Jawaban Bagian D
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun menjalankan agenda politik pribadi adalah menolak keras dan mengkritisinya. Tindakan seperti itu mencederai prinsip representasi dalam demokrasi. Wakil rakyat seharusnya menjadi perpanjangan suara masyarakat, bukan menjadikan jabatan sebagai alat untuk mencari kekuasaan atau keuntungan pribadi. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan dapat menimbulkan krisis legitimasi dalam pemerintahan.

• Jawaban Bagian E
Saya menilai sangat berbahaya jika ada pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama, menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan massa secara emosional demi tujuan yang tidak jelas. Ini merupakan bentuk manipulasi sosial dan politik yang mengabaikan hak-hak dasar individu, dan sangat bertentangan dengan semangat HAM. Dalam era demokrasi modern, rakyat seharusnya diberdayakan secara rasional, bukan dijadikan alat kekuasaan. Setiap individu berhak menentukan pilihan secara bebas tanpa tekanan emosional atau simbolik, sesuai dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan dalam HAM.

Nama: Nurul Ainah Novila Zahra
NPM: 2416031102
Kelas: Reguler D
Prodi: Ilmu Komunikasi

1. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai masih sangat memprihatinkan. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain:
- Banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum terselesaikan secara adil dan transparan.
- Konflik sumber daya alam dan penanganannya masih menimbulkan pelanggaran HAM baru.
- Ruang kebebasan sipil semakin sempit, dengan ancaman kembalinya pola otoritarianisme.
- Diskriminasi berbasis gender, rasisme, serta pelanggaran HAM di Papua masih marak terjadi.
-Terdapat kegagalan pemerintah dalam mengungkap kebenaran, memberikan keadilan, dan memulihkan korban pelanggaran HAM.

Hal Positif:
- Meski situasinya suram, terdapat harapan dari beberapa sisi, seperti:
- Komitmen Indonesia dalam meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional.
- Adanya langkah-langkah reformasi hukum dan sektor keamanan.
- Munculnya kembali gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang aktif mengawal dan memperjuangkan HAM, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa dan perjuangan masyarakat Kendeng.
- Masyarakat sipil tetap menjadi pilar penting dalam menuntut pemenuhan HAM dan mengawasi kebijakan pemerintah.

2. Demokrasi Indonesia masih sangat dipengaruhi nilai-nilai budaya asli seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Tradisi ini menekankan pengambilan keputusan bersama, menjaga harmoni, dan keadilan sosial, bukan sekadar suara terbanyak. Nilai-nilai ini menjadi fondasi kuat bagi demokrasi Indonesia agar tetap inklusif dan tidak mudah terpecah belah.
Prinsip ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia dibangun atas dasar penghormatan terhadap keberagaman agama dan keyakinan. Setiap warga negara diajarkan untuk saling menghormati perbedaan, hidup rukun, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Jika dijalankan dengan benar, prinsip ini dapat memperkuat moralitas demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama.

3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Masih banyak pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, kebebasan berpendapat dibatasi, diskriminasi agama dan ras terjadi, serta korupsi politik merajalela. Nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial, penghormatan hak asasi, dan persamaan di depan hukum belum sepenuhnya terwujud. Demokrasi dan HAM seharusnya berjalan beriringan, namun dalam praktiknya masih sering saling berbenturan. Perlu upaya serius untuk memperbaiki penegakan demokrasi dan HAM agar sesuai dengan cita-cita bangsa.

4. Saya sangat kecewa dengan kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi justru menjalankan agenda politik pribadi atau kelompoknya. Tindakan seperti ini mengkhianati amanah rakyat, merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, dan melemahkan penegakan HAM serta keadilan sosial. Anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan sejati rakyat, mendengarkan aspirasi, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, bukan sekadar alat kekuasaan untuk kepentingan sempit.

5. Kekuasaan yang berakar dari tradisi atau agama memang dapat membangun loyalitas dan emosi rakyat, namun jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan rakyat, hal ini sangat bertentangan dengan konsep HAM dan demokrasi. Di era demokrasi modern, kekuasaan seperti ini harus diawasi agar tidak disalahgunakan. Setiap individu berhak hidup aman, bebas dari manipulasi, dan tidak boleh dijadikan alat politik oleh siapa pun. Tindakan yang memanfaatkan kepercayaan dan emosi rakyat untuk kepentingan sempit jelas melanggar HAM dan harus dilawan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan bermartabat.

Nama: Hafshah Khairunnisa
NPM: 2416031106
Kelas: Refuler D
Ilmu Komunikasi

Berikut jawaban mengenai pertanyaan yang diberikan.

A. Dalam artikel tersebut diberitakan bahwa penegakkan hukum di Indonesia masih sangat rendah. Masih banyak bagian yang perlu dibenahi dan di evaluasi oleh para pemerintah. Sehingga dapat diketahui bahwa penegakkan HAM pada masa itu masih jauh dari kata optimal. Terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan bentuk tindak lanjutan dari adanya penegakkan HAM ini tidak optimal seperti halnya kurang adanya perhatian lebih lanjut dari pemerintah untuk menghadirkan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM ini.

Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel berikut adalah mengetahui bahwa Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus berusaha untuk meratifikasi konvensi perjanjian HAM internasional.

B. Demokrasi sebagai pandangan hidup warga indonesia yang juga mengutamakan hak dan kewajiban diambil dari nilai-nilai adat istiadat budaya masyarakat Indonesia, Sebagai rakyat Indonesia yang kaya akan nilai-nilai budaya, banyak sekali pelajaran hidup yang dapat diambil untuk implementasi sehari-hari. Dengan mengangkat nilai budaya asli Indonesia itu sendiri akan lebih relevan di kalangan masyarakat dikarenakan nilai-nilai yang ada sudah sering di lakukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga memudahkan dalam penerapan dari demokrasi tersebut.

Adapun prinsip demokrasi yang berketuhanan yang maha esa, Prinsip ini didasarkan atas kepercayaan masing-masing pemeluknya. Dengan menjalankan hidup sebagai masyarakat yang berketuhanan tentu dapat mendatangkan hal-hal baik dalam pemikiran yang ada, perbuatan yang dilakukan. Sehingga masyarakat tahu bagaimana misalnya contoh toleransi yang baik antar umat beragama yang menjadi hal krusial yang harus sekali ditegakkan dimasa sekarang in, dimana isu agama terus menjadi hal pembahasan atau ranah yang sensitif dan seringkali menyinggung pihak-piak tertentu.

C. Praktik demokrasi yang terjadi di rentang waktu sekarang ini bisa dikatakan sudah melenceng dari nilai-nilai yang ada di dalam UUD dan menjunjung tinggi hak manusia. Banyak sekali terus terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi tentu bertentangan dengan adanya nilai yang terdapat di alinea ke-4 UUD yang menjelaskan bahwa kesejahteraan kehidupan warga negara. Sekarang sudah sering kali terjadi permasalahan pembatasan dalam berpendapat secara bebas, banyak masyarakat resah dengan pembatasan berbicara yang ada ini dapat memicu akan terjadinya perubahan kebijakan oleh pemerintah tanpa adanya campur tangan masyarakat sipil, karena pendapat rakyat yang sudah tidak lagi ingin didengar dan diacuhkan.

D. Sebagai rakyat Indonesia yang tentunya akan kritis dengan adanya permasalahan ini. Karena keberadaan pejabat negara sebagai wakil rakyat ialah sebagai jembatan dari masyarakat kepada lembaga lainnya untuk menyampaikan aspirasi dan mewujudkan keinginan masyarakat. Dengan mengatasnamakan rakyat kecil demi kepentingan pribadi tentu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap anggota parlemen sebagai perwakilan rakyat. Tentu harus adanya pengawasan dari pihak-pihak berwenang dalam jalannya program yang berlangsung agar tetap di dalam tujuan utama dari adanya lembaga tersebut yakni melayani kepentingan rakyat.

E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, namun jika digunakan untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas atau merugikan, hal ini berbahaya dan bertentangan dengan prinsip HAM dan demokrasi modern.

Dalam era demokrasi dewasa, kekuasaan harus dijalankan secara rasional, transparan, dan bertanggung jawab, bukan berdasarkan manipulasi emosional atau loyalitas buta. Penggunaan kekuasaan semacam itu bisa mengorbankan hak-hak individu dan kelompok, serta menimbulkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, konsep HAM menuntut adanya perlindungan terhadap kebebasan individu dan penegakan hukum yang adil, sekaligus menghindari dominasi kekuasaan yang bersifat otoriter atau manipulatif.

Nama : Alisa Awaliyah
NPM : 2416031032
Kelas : Reguler B

Prodi : Ilmu Komunikasi  

ANALISIS SOAL PERTEMUAN KE- 14

A. Dari artikel tersebut, membahas tentang kondisi HAM di Indonesia tahun 2019 yang masih banyak masalah. Banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum selesai, kebebasan warga dibatasi, diskriminasi masih terjadi, apalagi di Papua situasinya semakin rumit. Pemerintah juga dianggap belum serius memberikan keadilan untuk korban pelanggaran HAM. Tetapi ada sisi positifnya, yaitu adanya perubahan hukum, gerakan masyarakat yang mulai aktif mengawal HAM, dan Indonesia juga sudah banyak tanda tangan perjanjian HAM Internasional. Dari artikel ini, saya jadi sadar pentingnya masyarakat aktif dan pemerintah harus lebih serius dalam menjaga HAM.

B. Demokrasi di Indonesia itu unik, karena mengambil nilai-nilai adat. Misalnya, musyawarah dan gotong royong yang udah menjadi budaya kita. Jadi keputusan biasanya diambil bersama-sama, bukan cuman suara mayoritas atau individu. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa itu bikin kita harus menjalankan demokrasi dengan rasa tanggung jawab dan moral yang kuat. Jadi, kebebasan tidak boleh kelewatan sampai melanggar nilai agama atau budaya yang kita pegang. Ini jadi tantangan juga karena Indonesia sendiri beragam.

C. Jika dilihat dari aturan, demokrasi harusnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang mengajarkan kita buat menghormati HAM dan keadilan sosial. Tapi kenyataannya masih ada banyak masalah, misalnya kebebasan berpendapat yang dibatasi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan baik. Jadi, meskipun ada kemajuan, demokrasi kita belum sepenuhnya berjalan sesuai nilai-nilai yang ada.

D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tapi menjalankan agenda politik sendiri yang beda dengan kepentingan masyarakat adalah sangat kritis dan menolak hal tersebut. Menurut saya, anggota parlemen harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai atau pribadi. Mereka wajib bertanggung jawab dan transparan, serta aktif berkomunikasi dengan konstituen agar aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan di parlemen. Masyarakat juga perlu lebih kritis dan aktif mengawasi agar wakilnya tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan.

E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menjadi kekuatan positif jika digunakan untuk memperkuat solidaritas sosial dan nilai-nilai keadilan. Namun, jika kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas, bahkan sampai mengorbankan rakyat, maka hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi modern. Di zaman demokrasi sekarang, semua pemimpin harus menghormatin HAM dan keadilan, tidak boleh ada yang menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas.

Nama: Syafa Riza Azahra
NPM: 2416031006
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi

1. Realita Penegakan HAM di Indonesia

Artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" menggambarkan situasi pelanggaran HAM yang masih serius di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa persoalan utama yang disorot meliputi:

Kasus HAM berat yang mandek. Tidak ada perkembangan berarti dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Proses hukum terhadap pelaku, terutama dari aparat keamanan, berjalan lambat dan tidak transparan.

Pembatasan kebebasan sipil. Warga yang menyuarakan pendapat, aktivis, dan pembela HAM masih sering dikriminalisasi. Kebebasan berekspresi, beragama, dan berkumpul sering dibatasi, termasuk dalam ruang digital.

Diskriminasi dan kekerasan. Masih marak diskriminasi terhadap perempuan, kelompok rentan, serta rasisme terhadap masyarakat Papua.

Konflik agraria dan hak sosial ekonomi. Banyak warga kehilangan hak atas tanah dan sumber daya alam tanpa penyelesaian yang adil.

Namun, di tengah kondisi tersebut, masih ada hal positif, yaitu:

1. Pemerintah telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional.

2. Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa tetap aktif sebagai pengawas dan penggerak perubahan.

3. Komunitas lokal seperti di Bali dan Kendeng terus memperjuangkan hak mereka.

Intinya Penegakan HAM masih lemah, tapi masih ada harapan melalui masyarakat sipil dan reformasi hukum yang berpihak pada keadilan.

2. Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Budaya dan Ketuhanan

Demokrasi di Indonesia sebenarnya telah lama tertanam dalam budaya lokal. Sistem seperti musyawarah di desa-desa Jawa, nagari di Sumatra Barat, dan banjar di Bali sudah mengedepankan kedaulatan rakyat dan keputusan bersama. Dalam budaya Minangkabau misalnya, rakyat bisa menolak keputusan pemimpin yang tidak adil.

Selain itu, demokrasi Indonesia memiliki dimensi spiritual, yaitu berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti demokrasi di Indonesia seharusnya dijalankan dengan menjunjung moral, etika, dan nilai kemanusiaan. Bukan demokrasi sekadar prosedural seperti di Barat, tapi demokrasi yang berakar pada iman dan tanggung jawab sosial.

3. Tantangan Demokrasi dalam Praktik

Walaupun secara konstitusional demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, praktik di lapangan masih banyak penyimpangan:

Dominasi elit politik (oligarki) masih kuat, dan keputusan sering tidak mencerminkan kehendak rakyat.

Kebebasan sipil terancam, seperti pembubaran paksa aksi damai dan kriminalisasi aktivis.

Partisipasi rakyat rendah karena rasa tidak percaya terhadap wakil rakyat.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila belum sepenuhnya diterapkan.

4. Sikap terhadap Parlemen yang Tidak Pro-Rakyat

Anggota parlemen yang hanya mengejar kepentingan pribadi atau kelompok, bukan kepentingan rakyat, perlu dikritisi. Hal ini menyebabkan:

1. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
2. Aspirasi rakyat tidak tersampaikan dengan baik.
3. Perlunya reformasi politik, transparansi, dan akuntabilitas agar wakil rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat.
4. Sebagai warga negara, kita perlu lebih aktif, kritis, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

5. Kekuasaan Kharismatik dan HAM di Era Demokrasi

Kekuasaan yang berbasis pada kharisma tokoh adat atau agama bisa menggerakkan massa, namun juga berisiko disalahgunakan. Jika digunakan untuk membenarkan kekerasan, menekan kebebasan berpikir, atau mengeksploitasi rakyat demi tujuan tertentu, maka hal itu bertentangan dengan prinsip HAM.

Di era demokrasi modern, kekuasaan semacam itu harus diuji dengan akal sehat, etika, dan prinsip keadilan bukan hanya berdasarkan pengaruh atau simbolisme.

NAMA : Sulastri
NPM : 2456031029
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Komunikasi

A.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
= Artikel menyoroti beberapa isu penting seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, kembalinya ancaman rezim otoritarian, tidak adanya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, serta berlanjutnya hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan. Namun, artikel juga mencatat adanya beberapa perkembangan positif dan harapan, seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia untuk perlindungan HAM, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.hal hal positif pada artikel ini adalah peran masyarakat sipil dan mahasiswa sangatlah penting dalam hal ini.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
= demokrasi khas yang berakar pada nilai-nilai budaya seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan. Hal ini menjadikannya berbeda dari demokrasi liberal yang individualistis.

Demokrasi yang berke-Tuhanan , mengakui dan menghormati keberagaman keyakinan, serta mendorong terciptanya harmoni antar umat beragama. Prinsip ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama, tetapi menempatkan nilai-nilai agama dan kepercayaan sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam berdemokrasi.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
= Demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan implementasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam beberapa aspek seperti penyelenggaraan pemilu, tantangan-tantangan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
= sebagai wakil rakyat seharusnya benar - benar mendengarkan dan memperjuangkan suara rakyat bukan malah memanfaatkan kedudukan tersebut karena Hal ini dapat merusak kepercayaan publik, mendistorsi kebijakan, melanggar etika politik, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.


E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
= Menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat secara manipulatif hingga menjadi "tumbal" untuk tujuan yang tidak jelas adalah praktik yang tidak etis, tidak demokratis, dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dalam era demokrasi ini, di mana nilai-nilai seperti kebebasan berpikir, dan otonomi individu, dijunjung tinggi.

NAMA : Elvaretta Ardelia Balqis
NPM : 2416031030
KELAS : Reguler B
PRODI : Ilmu Komunikasi

A. Artikel ini berisikan pembahasan mengenai keadaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia saat menjelang peringatan Hari HAM sedunia yang bertepatan pada tanggal 10 Desember. Pada pembahasan ini menjelaskan tentang kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih kurang baik, karena banyak pelanggaran HAM yang masih belum dapat ditangani dengan efektif. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyebutkn bahwa adanya kemunduran dalam demokrasi serta ancaman terhadap kebebasan sipil. Meskipun terdapat banyak tantangan, terdapat juga perkembangan positif, seperti langkah pergerakan reformasi dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.

B. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Adat dan Budaya Asli dapat memperkuat praktik demokrasi yang berada dilingkup keadilan sosial dan kebersaman. Nilai-nilai adat dan budaya asli Indonesia seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan sangat mencerminkan sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi dan musyawarah.
Menurut saya, prinsip demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa sangat sesuai dengan budaya religius dan spiritual yang dianut masyarakat Indonesia, karena memperkuat rasa saling menghormati, toleransi, dan keadilan sosial dalam berpolitik dan bernegara.

C. Proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan UUD 1945. Meskipun demokrasi sering dianggap seperti proses pemilu dan kebebasan berpendapat sudah berjalan, Tentunya tetap masih ada tantangan dalam prosesnya, Misalny masih terdapat pelanggaran HAM, keterbatasan berpendapat, dan ketidakadilan dalam akses terhadap hukum. Hal ini membut terjadinya penghambatan dalam terciptanya demokrasi. Karena itu, reformasi dalam sistem politik sangat diperlukan agar demokrasi benar-benar menjunjung keadilan sosial serta menjamin hak-hak yang dimiliki seluruh warga negara.

D. Ketika anggota parlemen tidak lagi mewakili suara rakyat, namun malah menjalankan agenda politik pribadi. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Anggota parlemen diberikan amanah untuk bekerja untuk rakyat, bukan untuk urusan pribadi. Maka dari itu, ketika rakyat merasa dikhianagi, maka semua masyarakat sipil termasuk mahasiswa, masyarakat, dan media harus terus kritis dan mengawasi para anggota parlemen. Sebagai rakyat sipil kita harus menghidupkan kembali sikap perlawanan dan menolak penyimpangan.

E. Menurut saya penyalahgunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan politik yang dapat merugikan rakyat adalah suatu bentuk pelanggaran HAM. Dalam era demokrasi, kekuasaan harus dijalankan dengan transparan dan menghormati HAM setiap individu. Dalam proses menjalankan demokrasi yang baik, setiap individu memiliki kebebasan dalam berfikir, dan mengambil keputusan, tanpa adanya manipulasi.

Nama : Pranatal Bintang Pangestu
NPM : 2456031017
Kelas : Mandiri A

Jawaban terkait soal analisis yang diberikan :

A. Pada artikel yang dibahas,menjelaskan bahwa situasi yang suram bagi penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019. Terdapat analisis tajam tentang berbagai insiden pelanggaran HAM, baik dari segi kebijakan pemerintah maupun perilaku aparat keamanan. Menurut analisis saya, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan tanpa adanya akuntabilitas menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi gender, serta kegagalan menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, yang mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip HAM. Meski begitu sisi positifnya masih adannya harapan dan potensi perubahan dalam perbaikan penegakan hukum HAM di Indonesia.

B. Menurut saya, nilai-nilai demokrasi di Indonesia sudah terintegrasi dengan budaya lokal dan tradisi seperti musyawarah dan gotong royong, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Prinsip demokrasi juga terkait erat dengan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa, yang mengingatkan bahwa kebebasan harus dilaksanakan dalam konteks tanggung jawab moral dan keagamaan. Prinsip-prinsip ini perlu dijaga agar tidak disalahgunakan dan bisa menjadi pengingat tentang batasan kebebasan dalam berdemokrasi.

C. Menurut saya, praktik demokrasi saat ini telah berjalan dalam kerangka yang tepat, tetapi masih banyak perbaikan yang diperlukan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan keadilan terhadap HAM dapat terwujud secara adil. Di sini, perubahan politik yang lebih mendukung keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan yang masih sangat diperlukan terutama bagi kelompok' tertentu.

D.Menurut saya sikap seperti ini sebagai penyimpangan dalam sistem perwakilan dan pemerintahan, di mana wakil rakyat mengedepankan kepentingan partai atau keuntungan pribadi di atas kepentingan rakyat. Hal ini sama saja dengan mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Situasi ini tidak hanya merusak publik terhadap wakilnya, tetapi juga menimbulkan kesenjangan antara kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok yang benar-benar memerlukan kebijakan dari pemerintah.

E. Menurut saya, pemimpin yang memiliki daya tarik karismatik yang berasal dari tradisi atau agama bisa memengaruhi masyarakat hingga memanipulasi mereka untuk tujuan yang tidak jelas, menjadikan rakyat sebagai alat atau korban, bahkan membuat mereka kehilangan kebebasan dan rasionalitas. Dalam konteks hak asasi manusia dan demokrasi, setiap individu berhak untuk berpikir dan memilih dengan bebas tanpa paksaan atau pengaruh yang menyesatkan. Demokrasi seharusnya melindungi rakyat dari pemanfaatan semacam itu, mendorong kepemimpinan yang adil, dan menghargai setiap individu untuk menjadi pribadi yang merdeka.

NAMA: SHOFY YULIA
NPM: 2416031038
KELAS: REGULER B
PRODI: ILMU KOMUNIKASI

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab: Jika di analisis dari artikel diatas terlihat bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang struktural dan politis. Negara masih dinilai gagal menindak pelanggar HAM, khususnya di masa lalu, membiarkan diskriminasi dan kekerasan berlanjut serta merespons gerakan sosial dengan pendekatan represif. Tetapi dengan adanya kesadaran masyarakat sipil, dukungan hukum internasional dan juga partisipasi aktif mahasiswa memberi secercah harapan. Jadi meskipun negara belum optimal tetapi kontrol sosial dari bawah mulai menguat sebagai penyeimbang kekuasaan. Dari artikel tersebut dapat memberikan kesadaran bahwa penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih jauh dari ideal, sehingga penting bagi masyarakat untuk lebih peduli dan kritis terhadap isu-isu HAM.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab: Demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan kemunduran karena tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, musyawarah dan menghargai antar agama. Praktik otoritarian dan pembatasan kebebasan sipil mencerminkan hilangnya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya seperti diskriminasi yang terjadi pada kelompok masyarakat Papua, menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung dalam adat istiadat mulai diabaikan, sehingga demokrasi kehilangan akar budayanya sendiri.
Menurut pendapat saya tentang prinsip ini sangat penting karena mengakar pada jati diri bangsa Indonesia yang religius dan beragam secara keyakinan. Prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa ini menegaskan bahwa kebebasan harus berjalan seiring dengan nilai moral dan etika agama, yang menunjukkan bahwa jati diri bangsa yang religius dan beragam.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab: Jika menurut saya untuk praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam hal menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karana masih banyak pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, juga lambannya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab: Untuk anggota parlemen yang seperti disebutkan diatas, menurut saya itu termasuk perilaku egois. Memang mengucapkan janji manis sangatlah mudah dibanding merealisasikannya, jadi saya harap negara juga bisa lebih tegas kepada anggota anggota parlemen yang seperti ini, karena ujungnya dapat merugikan negara dan juga masyarakat akibat keegoisan mereka yang selalu ingin menang dalam segala hal.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab: Jika menurut saya pemimpin yang menggunakan pengaruh tradisi atau agama untuk mempengaruhi rakyat sampai rela berkorban demi tujuan yang nggak jelas itu tentu berbahaya. Karena dalam demokrasi dan hak asasi manusia itu setiap orang harus dihargai kebebasannya dan tidak boleh dipaksa atau dikorbankan demi kepentingan tertentu, penggunaan kekuasaan seperti itu justru bisa melanggar hak asasi dan merusak demokrasi.

NAMA : SARAH RAHMALIA
NPM :2416031052
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI 

Analisis Soal

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
=Berdasarkan artikel tersebut, bisa kita lihat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal yaitu:
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2.Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
6.Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Hal, positif yang bisa diambil setelah membaca dan menganalisis artikel tersebut terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
=Nilai-nilai adat istiadat/ budaya seperti kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah tidak dapat dilepaskan dan saling berkaitan dan prinsip demokrasi yang berKetuhanan Yang Maha Esa merupakan ciri khas demokrasi di Indonesia yang membedakan dengan demokrasi di negara lain. Nilai-nilai religius yang menjadi fondasi/landasan dalam setiap pengambilan keputusan politik dalam penyelenggaraan negara.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
=Menurut saya, kalau dilihat dari prinsipnya demokrasi memang dirancang untuk sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia namun kalau dilihat dari praktiknya masih banyak nilai-nilai dalam Pancasila dan hak asasi manusia yang tidak sesuai dan menyimpang, misalnya seperti yang ada di dalam artikel bahwa masih banyak kasus yang melanggar Hak Asasi Manusia, lalu adanya rasisme dan lain sebagainya.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
=Jika begitu, maka sikap saya yang pasti adalah tidak akan mendukung anggota parlemen tersebut lagi, karena seharusnya sebagai perwakilan rakyat, harus mencerminkan demokrasi yang baik, dengan mengutamakan dan melayani rakyat dan bukan kepentingan pribadi.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
=Sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik perlu waspada agar tidak ada potensi untuk penyalahgunaan kekuasaan. Karena disaat pihak yang memiliki kekuasaan tersebut menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dan menjadikannya sebagai "tumbal" dengan tujuan yang tidak jelas atau bahkan demi kepentingan tersendiri itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM yang saya pelajari. Demokrasi yang sehat bisa dimulai dengan bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Karena rakyat berhak mendapatkan informasi yang jujur, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau penindasan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berwawasan luas dan berpendidikan tinggi agar tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang bersifat emosional dan manipulatif.

NAMA: Aqiila Nadya Alsinta
NPM: 2416031016
KELAS: Regular B
PRODI: Ilmu Komunikasi

A. Artikel tersebut menunjukkan berbagai kemunduran dalam perlindungan HAM. Terlihat bahwa negara belum menunjukkan komitmen yang cukup untuk menindak pelanggaran HAM dan cenderung melarang masyarakat sipil untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat mereka. Selain itu, terlihat bahwa pendekatan keamanan dan otoritarianisme lebih dominan daripada pendekatan keadilan sosial dan inklusi. Positif: Meskipun komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia masih belum terpenuhi. Kontrol sosial tetap ada, seperti yang ditunjukkan oleh gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa. Perlawanan di tingkat lokal, seperti di Teluk Benoa dan Kendeng, memberikan harapan untuk perbaikan.

B. Demokrasi Indonesia seharusnya berakar dari prinsip-prinsip lokal seperti rasa hormat, musyawarah, dan gotong royong. Konsensus dan partisipasi kolektif, bukan dominasi suara mayoritas, adalah ciri khas budaya asli Indonesia. Namun, praktik politik oligarkis, transaksional, dan elitis sering mengabaikan prinsip-prinsip ini dalam praktiknya. Prinsip Demokrasi Ketuhanan Yang Maha Esa: Konsep ini menekankan bahwa demokrasi Indonesia tidak bebas nilai. Demokrasi yang ber-Ketuhanan berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kejujuran, dan kebebasan saat ini harus disertai dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Prinsip ini sering disalahartikan dan digunakan sebagai alasan untuk memaksakan standar agama tertentu daripada berfungsi sebagai landasan etika universal.

C. Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia masih menimbulkan banyak masalah
- Tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan). - Melarang kebebasan berpendapat dan kekerasan di Papua adalah salah satu contoh pelanggaran HAM yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM belum menjadi dasar kebijakan publik.
- Tidak ada pelaksanaan yang adil dan menyeluruh dari Pasal 28 UU 1945, yang menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat.

D. Saya sangat menentang praktik ini. Anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai perwakilan rakyat, bukan sebagai politisi yang hanya mementingkan kepentingan partai atau kelompok mereka. Kepercayaan publik terhadap demokrasi akan hancur saat suara rakyat diabaikan. Ini juga merupakan pengkhianatan terhadap mandat konstitusi dan prinsip perwakilan demokratis. Masyarakat memiliki hak untuk mengkritik, mengevaluasi, dan bahkan tidak memilih kembali wakil rakyat yang tidak memenuhi syarat untuk memenuhi amanahnya.

E. Kekuasaan tradisional dan religius seharusnya menjadi kekuatan moral dan kultural untuk memperjuangkan keadilan, bukan alat untuk mengeksploitasi loyalitas rakyat demi kepentingan politik atau pribadi. Pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi rakyat adalah ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Hubungan dengan Hak Asasi Manusia: Manipulasi emosional semacam ini sering melanggar Hak Asasi Manusia karena: Mengabaikan hak setiap orang untuk beropini dan memilih sendiri menghasilkan perselisihan horizontal dan kekerasan. menutup ruang rasional untuk keputusan publik Demokrasi modern menuntut otoritas, baik religius maupun tradisional, tunduk pada prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia, yang merupakan prinsip universal.

NAMA : Muthia Alfaizha Ayuningtias
Npm : 2456031014
Kelas : Mandiri B
Prodi : Ilmu Komunikasi

A. Artikel ini membahas kondisi HAM di Indonesia selama 2019. Banyak masalah yang belum ditangani, seperti pelanggaran HAM masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi terhadap perempuan, dan rasisme di Papua yang terus berlanjut. Negara juga dikritik karena gagal memberikan keadilan kepada korban dan seringkali tutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat. Namun, ada juga manfaat dari situasi ini. Misalnya, masyarakat sipil dan mahasiswa mulai memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan kebijakan pemerintah, dan Indonesia telah menandatangani sejumlah perjanjian HAM internasional, meskipun implementasinya belum maksimal. Pada dasarnya, artikel ini mengajarkan kita untuk tetap kritis dan memperhatikan masalah HAM, karena perubahan tidak akan datang dari atas jika masyarakatnya sendiri pasif.

B. Demokrasi Indonesia sebenarnya didasarkan pada prinsip-prinsip budaya dan kearifan lokal. Di banyak tempat, masyarakat sudah biasa musyawarah untuk membuat keputusan bersama, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sebelum sistem demokrasi modern didirikan, prinsip-prinsip seperti rasa hormat, mufakat, dan gotong royong sudah ada. Namun, sayangnya, prinsip demokrasi saat ini lebih berfokus pada politik kekuasaan daripada prinsip budaya asli. Ini seharusnya menjadi prinsip moral dan etika dalam berpolitik terkait dengan prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keputusan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan anti-diskriminasi. Sebenarnya, prinsip ini kadang-kadang digunakan untuk mendukung intoleransi, diskriminasi, atau narasi politik berbasis agama yang memecah belah. Menjadi "ber-Ketuhanan" seharusnya membuat demokrasi kita lebih manusiawi, adil, dan menjunjung tinggi HAM, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, dasar budaya dan nilai spiritual yang benar-benar inklusif dan berkeadilan adalah dasar demokrasi Indonesia yang ideal.

C. Melihat demokrasi Indonesia saat ini, bisa dibilang masih jauh dari ideal yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai HAM. Secara teoritis, kita telah memiliki fondasi kuat melalui sila ke-2 dan ke-5 Pancasila tentang kemanusiaan dan keadilan, serta pasal-pasal UUD tentang HAM. Namun, faktanya, banyak kebijakan dan tindakan negara yang membatasi kebebasan berpendapat, menghentikan diskriminasi, dan mempertahankan kekerabatan. Demokrasi kita kadang-kadang beralih ke pemilu formalitas, tetapi partisipasi publik yang signifikan dan perlindungan hak warga telah berkurang. Oleh karena itu, meskipun konstitusi Indonesia tampaknya demokratis dan pro-HAM, banyak praktik yang salah dan perlu diperbaiki.

D. Sebagai mahasiswa, saya jelas tidak dapat membiarkan anggota parlemen yang mengabaikan suara rakyat dan malah bertindak untuk kepentingan partainya sendiri. Mereka dipilih untuk mewakili rakyat, bukan kelompok atau kepentingan politik tertentu. Demokrasi sejati harus mendukung kepentingan publik daripada menjadi platform untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang peduli, kita harus terus kritis, berani bersuara, dan mengawasi tindakan para wakil rakyat untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi amanah mereka dan tidak hanya terlibat dalam perdebatan politik kosong.

E. Pendapat saya sangat berbahaya bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik entah dari agama, tradisi, atau budaya terus memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai agenda yang tidak jelas. Apalagi jika rakyat menjadi tumbal untuk kepentingan kelompok atau elit tertentu. Ini bukan hanya tindakan manipulatif, tetapi juga pelanggaran HAM karena mengabaikan hak orang untuk berpikir bebas, membuat keputusan, dan hidup dengan aman.Dalam era demokrasi saat ini, kekuasaan seharusnya dapat dilihat secara jelas, logis dan didasarkan pada hukum, bukan karena popularitas individu tertentu yang tidak dapat dikritik.Demokrasi yang sehat harus mendorong orang untuk berpikir kritis.Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai generasi muda untuk menjadi sadar diri dan menghindari keterlibatan dalam kisah-kisah emosional yang tidak jelas hasilnya karena pada akhirnya semua orang akan menjadi korban

Nama: Marco Valentino Situmorang
Npm:2456031021
Kelas: Mandiri A
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Dalam artikel tersebut menjelaskan kemunduran HAM di indoensia yang setiap tahun semakin meprihatinkan seperti contoh Banyak orang yang menyerang pembela HAM dan juga kuatnya posisi Aparat keamanan jika melakukan pelanggaran HAM, ini justru sangat bertentangan dengan sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, Hal positif yang saya dapatkan adalah dalam maraknya ketidakadilan dalam menegakan HAM saya ingin menjadi orang yang meneriakan revolusi dan ingin membela para penegak HAM diluar sana baik secara langsung maupun tidak langsung

B.Analisis tentang demokrasi indonesia yang diambil dari nilai nilai adat istiadat harusnya bersifat permusyawarahan dan tidak diambil dari 1 kubu saja, dan yang dimaksud dari demokrasi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah demokrasi harus sejalan dan sesuai dengan aturan aturan beberapa agama yang ada di indonesia dan mementingkan kemakmuran dan kesejahtraan rakyat bukan malah condong lebih mementingkan kepentingan elite politik semata

C. Menurut saya belum sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 karna banyaknya hak hak rakyat yang diambil oleh elit elit politik bahkan aparat negri sendiri justru ini membuat demokrasi kurang berjalan karna supremasi sipil belum berjalan sepenuhnya dan banyaknya kasus kasus orang penting yang ditutup tutupi dan tidak dibahas lagi setelah ketahuan bahkan menghilang.

D. Menurut saya mereka melangar demokrasi yang ada di indonesia karna demokrasi mengutamakan rakyat bukan mengutamakan kepentingan elit politik itu sendiri

E. Sangat merugikan karna mereka hanya mementingkan kelompok pribadi mereka bukan mementingkan seluruh elemen masyarakat indonesia

Nama: Hendri Irawan
NPM: 2416031124
Kelas: Reguler D
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Masalah HAM di Indonesia masih banyak yang belum terselesaikan, seperti pelanggaran masa lalu, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi. Meski pemerintah belum efektif, masyarakat sipil dan mahasiswa mulai aktif memperjuangkan perubahan. Perbaikan HAM tidak bisa hanya mengandalkan negara—masyarakat harus turut berperan.

B. Demokrasi Indonesia sebenarnya berakar pada budaya lokal seperti musyawarah dan gotong royong. Sayangnya, kini lebih didominasi kepentingan kekuasaan. Demokrasi seharusnya dijalankan dengan nilai keadilan, kasih sayang, dan anti-diskriminasi, bukan digunakan untuk membenarkan intoleransi.

C. Secara konstitusi, Indonesia menjunjung HAM dan demokrasi. Namun, praktiknya masih jauh dari ideal, karena banyak kebijakan membatasi hak warga dan partisipasi publik. Reformasi nyata diperlukan agar demokrasi kita benar-benar melindungi rakyat.

D. Mahasiswa tidak boleh diam terhadap wakil rakyat yang mengabaikan kepentingan publik. Demokrasi harus mengutamakan suara rakyat, bukan partai. Maka, pengawasan dan sikap kritis dari masyarakat sangat penting.

E. Pengaruh tokoh agama atau budaya yang memanfaatkan rakyat demi kepentingan pribadi sangat berbahaya. Demokrasi harus rasional dan berbasis hukum. Generasi muda perlu kritis dan tidak mudah terbawa arus emosi atau narasi manipulatif.

NAMA: ALIYA EL RAHMA
NPM:2456031020
KELAS:MANDIRI B
PRODI:ILMU KOMUNIKASI

A.Artikel tersebut memberikan gambaran bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019 mengalami banyak tantangan serius. Komnas HAM mencatat stagnasi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan konflik agraria, sementara LBH Jakarta menyoroti kemunduran demokrasi dan penyempitan ruang kebebasan sipil. Usman Hamid menyatakan bahwa tahun tersebut penuh dengan kemunduran, mulai dari impunitas terhadap aparat, pembatasan kebebasan, hingga diskriminasi berbasis gender. Sementara itu, Asmin Fransiska menyoroti kegagalan negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua dan mengkritik upaya rekonsiliasi yang tidak disertai pengungkapan kebenaran. Namun demikian, terdapat beberapa harapan seperti komitmen ratifikasi perjanjian internasional dan kembalinya gerakan masyarakat sipil. Hal positif yang dapat dipetik dari artikel ini adalah adanya kesadaran bahwa gerakan masyarakat dan mahasiswa tetap menjadi kekuatan pengawas negara, serta dorongan agar negara terus memperbaiki sistem hukum dan HAM secara berkelanjutan.

B.Demokrasi Indonesia idealnya bersumber dari nilai-nilai asli masyarakat seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut telah lama hidup dalam budaya lokal dan seharusnya memperkuat praktik demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Namun dalam praktiknya, demokrasi cenderung dikuasai oleh kepentingan politik elit dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mengenai prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, idealnya hal ini menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan negara, bukan justru digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi atas nama moralitas atau agama. Ketuhanan yang sejati dalam konteks demokrasi seharusnya menjamin keadilan, menghormati perbedaan, dan menolak segala bentuk diskriminasi terhadap warga negara.

C.Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Secara konstitusional, negara menjamin hak-hak warga negara untuk berekspresi, berpendapat, dan mendapatkan keadilan, namun dalam praktiknya masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi tanpa penanganan yang adil. Banyak kebijakan dan tindakan represif yang justru menghalangi kebebasan sipil dan mengancam ruang demokrasi. Selain itu, ketimpangan sosial dan ketidakadilan masih sering dijumpai, bertentangan dengan semangat sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi dan penghormatan terhadap HAM masih perlu dibenahi secara serius.

D.Saya memandang bahwa anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun menjalankan agenda politik pribadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah demokrasi. Parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang benar-benar menyuarakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan menjadi alat kekuasaan segelintir elit. Jika hal ini terus dibiarkan, maka legitimasi parlemen akan runtuh di mata publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih kritis dan aktif dalam mengawasi kinerja wakil rakyat, serta mendorong adanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses perumusan kebijakan.

E.Kekuasaan yang bersumber dari kharisma tradisi maupun agama memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi masyarakat. Namun, ketika kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak jelas, bahkan sampai menjadikan rakyat sebagai tumbal demi ambisi tertentu, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip HAM. Demokrasi modern menuntut akuntabilitas, transparansi, dan rasionalitas, bukan kultus individu atau mobilisasi emosional tanpa pertanggungjawaban. Dalam konteks HAM, setiap individu memiliki hak untuk hidup, berpikir, dan menyuarakan pendapatnya secara bebas tanpa tekanan dari kekuasaan apapun. Maka dari itu, kekuasaan apapun bentuknya harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum dan HAM yang berlaku universal, serta menghargai martabat setiap manusia secara setara.

NAMA : CHLARA AMELIA PUTRI
NPM :2416031082
KELAS : REGULAR D
PRODI : ILMU KOMUNIKASI

A. Artikel ini menjelaskan bahwa keadaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih cukup tidak menguntungkan. Banyak isu yang belum dapat diatasi, seperti pelanggaran HAM di masa lalu yang belum mendapatkan keadilan, pembatasan hak untuk berpendapat dan beragama, serta terus berlangsungnya diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, keadaan di Papua juga semakin kompleks dengan meningkatnya pelanggaran HAM.
Namun, di tengah situasi yang kelam ini, terdapat sedikit harapan. Pemerintah sedang berupaya untuk melakukan perbaikan dengan meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional, dan masyarakat, terutama kalangan mahasiswa dan komunitas lokal, mulai berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka.
Hal positif yang saya perhatikan:
Meski menghadapi banyak rintangan, terdapat semangat untuk berubah dan melawan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki harapan untuk memperbaiki keadaan HAM di masa depan.

B. Demokrasi Indonesia berakar dari budaya musyawarah dan gotong royong. Prinsip berketuhanan mengajarkan bahwa demokrasi harus berjalan sesuai nilai moral dan agama, bukan hanya suara mayoritas.

C. Secara teori, demokrasi di Indonesia sudah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan pentingnya keadilan, persatuan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, masih ada ketidaksetaraan. Pelanggaran HAM masih terjadi, kebebasan berpendapat kadang dibatasi, dan keadilan belum dirasakan merata oleh semua warga.
Karena itu, meskipun fondasinya sudah kuat, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih perlu terus diperbaiki agar benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

D. Anggota parlemen seharusnya mencerminkan suara masyarakat dan berjuang untuk kepentingan publik secara umum. Ketika mereka malah menjalankan agenda pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan harapan masyarakat, ini merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi dan kekuasaan rakyat yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Pandangan kritis, pengawasan masyarakat, dan sistem pertanggungjawaban harus senantiasa diperkuat agar dewan perwakilan benar-benar bisa melaksanakan fungsi perwakilan rakyat.

E. Pihak yang memiliki daya tarik khas dalam konteks budaya atau spiritual dapat memicu kesetiaan masyarakat, tetapi saat itu dimanfaatkan untuk mengorbankan rakyat demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, itu menjadi isu yang signifikan. Dalam bentuk demokrasi saat ini, wewenang semacam ini perlu diawasi untuk mencegah penyalahgunaan hak-hak rakyat atau penindasan mereka. Kekuasaan yang penuh kharisma seharusnya berhubungan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, harus transparan, dan mengikutsertakan masyarakat agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kebebasan.

Nama : Qurrota a’yun
NPM: 2456031046
Kelas : Mandiri B
prodi : Ilmu komunikasi

1. Menurut saya, isi berita tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM dan praktik demokrasi di Indonesia masih banyak masalah. Masih ada pelanggaran HAM, kebebasan berpendapat dibatasi, dan wakil rakyat sering tidak benar-benar mewakili suara rakyat. Demokrasi belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya kita seperti musyawarah dan gotong royong.

Hal positif yang bisa diambil adalah masih adanya semangat masyarakat untuk mendorong perubahan. Banyak orang yang mulai peduli, bersuara, dan ikut mengawasi pemerintah. Ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki keadaan jika kita terus aktif dan pemimpin mau mendengar rakyat.

2. Menurut saya, menyampaikan pendapat di tempat umum adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Aksi demonstrasi yang merusak fasilitas umum justru merugikan banyak orang dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Apalagi jika pelaku merasa tidak bersalah padahal sudah jelas melakukan pelanggaran, ini menunjukkan kurangnya kesadaran hukum dan etika dalam menyampaikan aspirasi.

Menyalurkan aspirasi bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Misalnya, dengan memanfaatkan media sosial, membuat petisi online, mengikuti diskusi publik virtual, atau menyampaikan pendapat langsung ke lembaga terkait secara tertulis. Cara-cara ini lebih aman, tidak merugikan orang lain, dan tetap bisa menunjukkan kepedulian terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.

3. Menurut saya, benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh bisa diselesaikan dengan cara mencari jalan tengah yang adil, yaitu dengan tetap menghargai hak dan menjalankan kewajiban dari kedua belah pihak. Pengusaha memiliki kewajiban memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman, sementara buruh juga punya kewajiban untuk bekerja dengan jujur dan disiplin. Keduanya harus saling menghargai dan tidak memaksakan kepentingan masing-masing.

Solusi terbaik adalah lewat dialog dan musyawarah yang terbuka dan jujur. Pemerintah juga perlu hadir sebagai penengah yang adil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Undang-undang harus ditegakkan, tetapi tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan keadilan sosial, seperti yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan HAM. Dengan begitu, hubungan kerja bisa berjalan harmonis, dan kesejahteraan bersama bisa tercapai.

4. Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis antara negara dan warga negara, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama, negara harus menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang siapa pun, supaya hak setiap warga dihormati dan pelanggaran bisa dicegah. Kedua, pelayanan negara kepada masyarakat harus lebih baik dan merata, misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hak sipil. Ketiga, warga negara juga harus menjalankan kewajiban mereka, seperti menaati aturan dan ikut menjaga ketertiban agar kehidupan bersama berjalan lancar.

Selain itu, transparansi dan keterbukaan pemerintah perlu ditingkatkan agar masyarakat merasa dilibatkan dan dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan mendukung demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan mufakat, sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Terakhir, pengambilan keputusan harus berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi, seperti prinsip ke-Tuhanan Yang Maha Esa, agar adil dan menghormati hak semua orang.

Dengan memperbaiki hal-hal tersebut, hubungan antara negara dan warga negara akan lebih seimbang dan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang damai dan harmonis.

Nama: Rahmad Nanda Saputra
NPM: 2456031030
Kelas: Mandiri B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Artikel ini pada dasarnya menggambarkan kondisi buram penegakan HAM di Indonesia, khususnya di tahun 2019. Banyak pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, dan kebebasan sipil pun semakin sempit. Namun, di balik semua itu, ada juga sisi positif: munculnya perlawanan masyarakat sipil yang makin berani menyuarakan keadilan, serta adanya komitmen formal Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian HAM internasional.
Yang saya dapat dari artikel ini, selain gambaran realitas yang menyedihkan, adalah harapan. Meski situasinya berat, masyarakat masih punya energi untuk bergerak. Itu artinya, kesadaran akan pentingnya HAM belum padam, dan masih ada peluang untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

B. Kalau saya lihat dari nilai-nilai adat dan budaya kita, sebenarnya demokrasi itu bukan hal asing. Kita punya budaya musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan. Demokrasi Indonesia idealnya mengakar pada nilai-nilai itu yang mengutamakan kebersamaan dan keadilan, bukan sekadar perebutan suara terbanyak. Soal prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan, itu penting sebagai fondasi moral dan etika. Tapi sayangnya, dalam praktik sering kali prinsip ini disalahgunakan untuk menghakimi atau membatasi kebebasan kelompok lain atas nama moral. Demokrasi yang ber-Ketuhanan seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan untuk semua, bukan malah jadi alat kekuasaan.

C. Secara prosedural, pemilu tetap berjalan, partai politik tetap aktif, rakyat bisa memilih. Tapi secara substansi, banyak yang belum sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Kebebasan berekspresi masih dibatasi, aktivis dikriminalisasi, dan kebijakan sering lebih menguntungkan elite politik atau pengusaha ketimbang rakyat biasa. Pancasila bicara soal keadilan sosial dan kemanusiaan. Tapi kalau praktik demokrasi malah menyingkirkan suara-suara minoritas dan membiarkan ketimpangan, maka jelas belum sesuai dengan cita-cita yang tertulis dalam konstitusi.

D. Saya pribadi kecewa dan merasa itu bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Wakil rakyat seharusnya mewakili kepentingan rakyat, bukan agenda partai atau kelompok tertentu. Ketika mereka justru mengambil keputusan yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, maka rakyat berhak untuk bersuara, mengkritik, bahkan mencabut dukungan politiknya. Kontrol publik dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi jadi sangat penting supaya parlemen tetap “dibawah” rakyat, bukan sebaliknya.

E. Fenomena semacam ini cukup berbahaya. Pemimpin karismatik yang disanjung karena latar tradisi atau agama memang punya pengaruh besar. Tapi kalau pengaruh itu dipakai untuk mendorong rakyat bertindak atas dasar emosi, bahkan jadi korban untuk kepentingan yang tak jelas, itu jelas bertentangan dengan semangat HAM.
HAM mengajarkan kita bahwa setiap orang punya kebebasan berpikir, menyuarakan pendapat, dan menjalani hidupnya sendiri. Dalam era demokrasi modern, manipulasi emosi rakyat dengan dalih loyalitas seharusnya sudah ditinggalkan. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepemimpinan yang rasional, transparan, dan menghargai hak-hak semua orang.

Nama: Neza Agnesia
NPM: 2416031018
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi

1. Bagaimanakah Isi Artikel Tersebut Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Berikan Analisismu Secara Jelas?

Artikel tersebut menunjukkan bahwa kondisi HAM di Indonesia tahun 2019 cukup memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM, terutama kasus berat masa lalu, belum diselesaikan secara tuntas. Negara terlihat belum maksimal dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan sipil, seperti kebebasan berekspresi dan beragama. Diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat Papua juga masih terjadi.
Analisis saya, ini menggambarkan bahwa meskipun Indonesia secara hukum mendukung HAM melalui ratifikasi perjanjian internasional, praktiknya belum mencerminkan hal tersebut. Penegakan hukum masih tebang pilih dan aparat kadang menjadi pelanggar. Namun, adanya suara kritis dari mahasiswa, LSM, dan komunitas adat menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk perbaikan ke depan.

2. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Yang saya dapat adalah rasa optimisme bahwa masih ada kekuatan dari masyarakat sipil yang peduli dan berani menyuarakan keadilan. Gerakan mahasiswa, aktivis HAM, hingga komunitas adat terus mendorong negara agar bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa meski negara belum maksimal, masyarakat tidak tinggal diam. Kesadaran dan kepedulian terhadap HAM masih hidup, dan itu adalah hal positif yang perlu terus didukung.

3. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!

Demokrasi di Indonesia sebenarnya bisa tumbuh dari nilai budaya lokal, seperti musyawarah dan mufakat. Banyak masyarakat adat sudah menerapkan prinsip-prinsip ini jauh sebelum demokrasi modern diperkenalkan. Contohnya seperti rembug desa di Jawa atau musyawarah adat di Minangkabau. Namun, dalam praktik modern, nilai-nilai ini mulai tergeser oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Demokrasi kita sering kali terjebak pada formalitas pemilu, tapi melupakan substansi seperti keadilan dan partisipasi yang setara. Idealnya, demokrasi Indonesia harus kembali berpijak pada akar budaya yang menjunjung tinggi kebersamaan dan moral.

4. Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Prinsip ini unik dan penting, karena membangun demokrasi yang tidak sekadar bebas, tapi juga bermoral. Demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan kebebasan individu, tapi juga diiringi tanggung jawab spiritual sesuai Pancasila.
Namun, prinsip ini harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Jangan sampai dijadikan alasan untuk menekan keyakinan lain atau membenarkan diskriminasi. Demokrasi yang berke-Tuhanan seharusnya menjamin kebebasan beragama dan menghargai keberagaman keyakinan di Indonesia.

5. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Sayangnya, praktik demokrasi saat ini masih jauh dari ideal. Banyak kebijakan dan tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM. Contohnya, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, kriminalisasi aktivis, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Padahal UUD 1945 menjamin hak warga untuk bersuara dan berkumpul. Pancasila pun menempatkan kemanusiaan dan keadilan sebagai nilai utama. Maka dari itu, demokrasi kita harus dibenahi agar benar-benar berpihak pada rakyat dan nilai-nilai dasar negara.

6. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri?

Saya melihat ini sebagai bentuk pelanggaran amanat rakyat. Mereka dipilih untuk membawa suara masyarakat, tapi justru sibuk dengan agenda pribadi atau partai. Ini merusak kepercayaan publik dan mencederai demokrasi. Sikap saya, masyarakat harus aktif mengawasi, memberi kritik, dan tidak ragu untuk menuntut transparansi dari para wakil rakyat. Kita juga perlu lebih selektif dalam memilih wakil, agar yang duduk di parlemen benar-benar peduli pada rakyat, bukan hanya kepentingan elite.

7. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas rakyat demi tujuan tidak jelas dan hubungannya dengan HAM di era demokrasi saat ini?

Menurut saya, ini sangat berbahaya. Kekuasaan karismatik yang digunakan untuk membutakan rakyat demi tujuan tertentu dapat menimbulkan manipulasi dan pelanggaran HAM. Apalagi jika rakyat dikorbankan secara emosional, sosial, bahkan fisik. Dalam era demokrasi modern, semua bentuk kekuasaan harus diawasi dan tidak boleh kebal dari kritik. HAM harus jadi pedoman utama dalam setiap tindakan, termasuk yang dilakukan oleh tokoh agama, adat, atau politik. Demokrasi yang sehat adalah yang menjamin hak-hak individu dan melindungi dari segala bentuk penindasan—tak peduli siapa pelakunya.

Muhammad Eki Gilang Ramadhan
2456031008
Mandiri B



A.
Menurut saya, artikel tersebut sangat menggambarkan bahwa kondisi penegakan HAM di Indonesia masih memprihatinkan. Banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu belum dituntaskan, ditambah lagi dengan berbagai bentuk ketidakadilan seperti diskriminasi terhadap kelompok tertentu, pembatasan kebebasan berpendapat, dan kekerasan yang masih terjadi di Papua. Ini menunjukkan bahwa komitmen negara dalam melindungi hak dasar warga negaranya masih lemah. Tapi di tengah situasi yang suram ini, saya melihat sisi positif dari munculnya gerakan masyarakat sipil, seperti aksi mahasiswa, perjuangan warga Kendeng, dan penolakan reklamasi oleh masyarakat Bali. Semua ini menunjukkan bahwa masih ada harapan dari kesadaran dan keberanian warga untuk memperjuangkan keadilan.


B.
Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya budaya Indonesia punya akar demokrasi yang kuat, seperti tradisi musyawarah, gotong royong, dan sikap saling menghargai antarwarga. Demokrasi Indonesia idealnya bisa menggabungkan nilai-nilai lokal ini dengan prinsip demokrasi modern. Soal prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, saya setuju, asalkan dimaknai secara inklusif. Prinsip itu seharusnya menjadi dasar untuk menjunjung tinggi kebebasan beragama, bukan dijadikan alat pembenaran untuk membatasi atau mendiskriminasi keyakinan orang lain. Demokrasi kita harus tetap terbuka dan menghormati keberagaman.


C.
Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Meskipun dalam teks hukum terlihat sesuai, pelaksanaannya seringkali jauh dari harapan. Masih banyak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil dan malah merugikan mereka. Ruang kebebasan berpendapat pun semakin sempit, terlihat dari tekanan terhadap aktivis dan kelompok kritis. Padahal, demokrasi seharusnya memberikan ruang dialog dan partisipasi publik. Artinya, masih banyak yang harus diperbaiki agar demokrasi kita benar-benar adil, manusiawi, dan sesuai dengan dasar negara kita.


D.
Saya cukup kecewa dengan kenyataan bahwa banyak anggota parlemen yang seharusnya menyuarakan kepentingan rakyat, tapi justru sibuk mengejar agenda politik mereka sendiri. Mereka sering membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan seolah-olah melupakan siapa yang mereka wakili. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif menurun. Seharusnya, parlemen menjadi tempat rakyat menitipkan suara dan harapan, bukan panggung untuk kepentingan segelintir elite. Saya rasa keterbukaan, tanggung jawab, dan pelibatan publik perlu lebih dikuatkan agar demokrasi kita bisa berjalan lebih sehat dan jujur.


E.
Buat saya, sangat mengkhawatirkan jika ada pihak-pihak yang punya pengaruh besar, baik karena tradisi atau agama, lalu menyalahgunakan kekuasaan itu untuk menggerakkan masyarakat demi kepentingan yang tidak jelas. Apalagi kalau sampai mengorbankan rakyat demi ambisi tertentu. Ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang menjunjung kebebasan berpikir, hak hidup, dan martabat manusia. Di era demokrasi seperti sekarang, rakyat harus diberi ruang untuk berpikir kritis, bukan diarahkan secara emosional untuk tujuan yang manipulatif. Kekuasaan seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kebaikan bersama, bukan untuk memperkuat dominasi yang menindas.

Nama : Muhammad Adzka Aqila
NPM : 2456031038
Kelas : Mandiri B
Prodi : Ilmu Komunikasi

Jawaban Analisis Soal Berdasarkan Artikel "Awan Gelap Untuk HAM di Indonesia"

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Secara konkrit, artikel ini telah menggambarkan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang cenderung suram. Berbagai pelanggaran HAM masih terjadi, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, serta penanganan yang tidak memadai terhadap pelanggaran HAM masa lalu, khususnya di Papua. Selain itu, terdapat juga penurunan dalam kualitas HAM, dengan kegagalan pemerintah dalam membawa keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Diskriminasi terhadap perempuan dan penyerangan terhadap pembela HAM menjadi masalah yang mendalam. Meskipun demikian, kekuatan gerakan sosial yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penegakan HAM menunjukkan adanya harapan bagi masa depan.

Nama : Kharolina
Npm : 2416031022
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi

A. Menurut saya, artikel ini menjelaskan situasi HAM di Indonesia yang cukup memprihatinkan selama tahun 2019. Banyak pelanggaran HAM yang belum diselesaikan terutama kasus-kasus lama. Selain itu, kebebasan berekspresi dan beragama mulai dibatasi, bahkan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok tertentu seperti yang saat ini masih terjadi pada masyarakat Papua. Dari artikel ini, saya menyadari bahwa meskipun banyak hal negatif, ada juga sisi positif nya, seperti peran masyarakat sipil yang tetap kritis dan aktif menyuarakan keadilan. Gerakan mahasiswa, warga Kendeng, dan masyarakat Bali menunjukkan bahwa masih ada harapan bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

B. Kalau dilihat dari budaya asli Indonesia, sebenarnya nilai-nilai seperti musyawarah, gotong-royong, dan saling menghormati sangat mendukung demokrasi tapi dalam praktiknya sekarang justru sering muncul keputusan sepihak yang tidak melibatkan rakyat secara langsung. Saya juga melihat bahwa demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menjunjung tinggi moral dan keadilan. Sayang nya, terkadang nilai-nilai keagamaan malah dijadikan alasan untuk membatasi hak orang lain, buksn untuk menjaga keberagaman seperti seharusnya.

C. Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saaat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Masih ada pelanggaran terhadap sila kedua (kemanusiaan) dan sila kelima (keadilan sosial). Misalnya, dalam artikel disebutkan pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi rasial, serta hukumankejam tanpa proses pengadilan yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM yang dijamin konstitusi belum sepenuhnya ditegakkan.

D. Sikap saya adalah menolak keras praktik tersebut karena seharusnya anggota parlemen mewakili suara rakyat, bukan kepentingan politik pribadi atau kelompok. Artikel ini menunjukkan bagaimana rakyat seperti petani Kendeng yang harus berjuang sendiri karena pengabaian dari pemimpin politik. Hal ini mencerminkan krisis representasi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi sejati.

E. Menurut saya, sangat berbahaya kalau ada tokoh yang menggunakan kekuasaan kharismatik demi kepentingan tertentu tanpa memperhatikan keselamatan rakyat, karena hal tersebut telah melanggar HAM dan sangat merugikan masyarakat, mreka akan menganggap hanya dijadikan sebagai " alat" bahkan sampai ada yang menjadi korban. Dalam demokrasi, seharusnya setiap orang punya hak untuk memilih dan berpikir bebas tanpa harus dikendalikan oleh emosi atau tekanan kekuasaan seperti itu.

NAMA : AULIA ZAHRA
NPM : 2416031064
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel ini mengangkat kenyataan pahit tentang kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang digambarkan sebagai tahun penuh kemunduran. Penindasan terhadap kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, rasisme yang terpendam, dan ketidakadilan terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan bahwa sistem hukum dan pemerintahan kita belum berpihak secara utuh kepada martabat kemanusiaan. Namun di balik kelamnya situasi tersebut, saya melihat secercah harapan dalam bentuk gerakan masyarakat sipil yang terus menyuarakan keadilan dan perlawanan terhadap ketimpangan. Hal ini menyadarkan saya bahwa perubahan tidak selalu datang dari atas, tetapi juga dari suara rakyat yang bersatu dan berani melawan ketidakadilan. Kesadaran kolektif ini adalah energi positif yang patut dijaga.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Demokrasi di Indonesia sejatinya tidak datang dari Barat, melainkan sudah tertanam sejak lama dalam praktik kehidupan masyarakat adat melalui musyawarah, mufakat, dan semangat gotong royong. Nilai-nilai seperti ini tidak hanya menciptakan keputusan yang adil, tetapi juga menjunjung tinggi martabat kolektif. Sayangnya, praktik demokrasi hari ini lebih banyak diwarnai oleh perebutan kekuasaan, bukan pengabdian. Demokrasi yang berke-Tuhanan seharusnya menghadirkan nilai moral, empati, dan keadilan dalam proses bernegara. Namun jika yang dijunjung hanya simbol dan bukan substansi, maka spiritualitas dalam demokrasi hanyalah formalitas belaka. Demokrasi yang sesungguhnya adalah ketika nilai-nilai ketuhanan hadir dalam sikap, bukan sekadar jargon politik.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini, apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Secara normatif, demokrasi Indonesia memang dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, demokrasi kita masih timpang dan jauh dari cita-cita konstitusi. Banyak kebijakan publik tidak mencerminkan kepentingan rakyat, melainkan kelompok elite. Kebebasan berekspresi dibatasi secara halus, dan pelanggaran HAM kerap kali luput dari akuntabilitas hukum. Ini menunjukkan adanya ketimpangan antara idealisme dalam teks konstitusi dan realitas di lapangan. Jika demokrasi kita ingin sehat dan kuat, maka pelaksanaan hukum harus berpihak pada keadilan, bukan kekuasaan. Demokrasi bukan sekadar pemilu lima tahunan, tetapi tentang bagaimana hak-hak dasar manusia dihormati setiap hari.

D. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Saya merasa prihatin sekaligus kecewa. Ketika wakil rakyat menjadikan jabatan sebagai alat untuk melanggengkan kepentingan pribadi atau kelompok, maka sesungguhnya mereka telah mengkhianati kepercayaan publik. Demokrasi menjadi hanya panggung politik, bukan ruang pengabdian. Parlemen seharusnya menjadi tempat artikulasi suara rakyat, bukan pasar kekuasaan. Integritas, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat adalah nilai mutlak yang harus dimiliki setiap legislator. Jika nilai-nilai ini terus dikhianati, maka bukan hanya kepercayaan yang runtuh, tetapi juga harapan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai masyarakat sipil, kita harus aktif mengawal, mengkritik, dan menagih janji para pemimpin kita.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas, serta bagaimana hubungannya dengan konsep HAM dalam era demokrasi dewasa saat ini?

Kekuasaan kharismatik yang tidak disertai tanggung jawab moral bisa menjadi senjata yang berbahaya. Ketika tradisi atau agama dijadikan alat manipulatif untuk menggerakkan massa demi agenda politik yang tidak jelas, maka kita sedang menyaksikan penyalahgunaan kepercayaan rakyat. Demokrasi sejati menghormati kebebasan berpikir, memilih, dan bersuara. Dalam konteks HAM, setiap individu berhak membuat keputusan secara sadar dan merdeka bukan karena dorongan emosional yang dimobilisasi demi kepentingan elite. Era demokrasi dewasa menuntut kewaspadaan kolektif: jangan sampai kekuatan simbolik digunakan untuk membungkam nurani publik. Kita butuh pemimpin yang bijak, bukan yang hanya pandai memainkan emosi.

Nama : Devi Permatasari
NPM : 2416031026
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi


A. Isi Artikel dan Penegakan HAM
Artikel ini menjelaskan bahwa penegakan HAM di Indonesia selama 2019 tidak ada perubahan dan makin memburuk. Banyak pelanggaran HAM masa lalu belum diselesaikan, kebebasan sesorang untuk menyampaikan pendapat dibatasi, dan diskriminasi masih terjadi dimana mana, khususnya terhadap perempuan dan warga Papua. Meski begitu, disisi positif adalah kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan keadilan HAM untuk melihat bahwa masih ada harapan untuk melakukan perbaikan.



B. Demokrasi dan Nilai Budaya Indonesia
Sebenarnya, demokrasi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama, terutama lewat tradisi musyawarah dan gotong royong. Dalam budaya kita, keputusan diambil lewat diskusi bersama, bukan hanya berdasarkan siapa yang paling banyak suaranya. Demokrasi yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa juga berarti bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan nilai moral, etika, dan keadilan untuk semua pihak.


C. Praktik Demokrasi dan Hubungannya dengan Pancasila
Walaupun secara sistem Indonesia sudah menerapkan demokrasi, pelaksanaannya masih banyak yang menyimpang. Masih sering terjadi pembatasan kebebasan berpendapat dan perlakuan hukum yang tidak adil. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin keadilan dan hak asasi untuk semua warga. Pemerintah harus lebih serius memastikan bahwa demokrasi benar-benar berjalan sesuai dengan dasar negara.


D. Wakil Rakyat yang Tidak Mengutamakan Rakyat
Saat anggota parlemen lebih sibuk menjalankan kepentingan pribadi atau partainya sendiri, mereka sebenarnya sedang mengabaikan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Tindakan seperti ini bisa membuat masyarakat kecewa dan tidak lagi percaya pada sistem demokrasi. Sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya mereka memprioritaskan kebutuhan dan suara rakyat, bukan agenda pribadi.


E. Kekuasaan Kharismatik dan HAM di Zaman Sekarang
Kekuasaan yang berasal dari pengaruh agama atau budaya bisa menjadi berbahaya jika digunakan untuk menggerakkan masyarakat demi kepentingan sempit. Apalagi kalau sampai ada orang-orang yang dikorbankan demi tujuan yang tidak jelas. Di era demokrasi sekarang, kekuasaan harus digunakan secara adil dan bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi hak asasi setiap orang tanpa manipulasi atau diskriminasi.

NAMA : BUNGA NOVITASARI
NPM : 2456031022
KELAS : MANDIRI B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI

JAWABAN ANALISIS SOAL

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu dan Hal positif secara jelas?

Isi artikel:
Artikel tersebut menggambarkan buruknya situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Pelanggaran HAM berat masa lalu belum diselesaikan, kebebasan sipil menyempit, diskriminasi berbasis gender meningkat, dan kekerasan di Papua terus terjadi. Meskipun demikian, masih ada upaya reformasi seperti ratifikasi perjanjian internasional dan gerakan masyarakat sipil.

Analisis:
Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sebenarnya masih sangat lemah. Banyak kasus pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun sekarang, belum ditangani dengan serius. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyebutkan bahwa negara belum benar-benar bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran yang terjadi. Misalnya, masih jarang ada pelaku yang dihukum, dan sering kali pemerintah hanya menawarkan jalan damai atau rekonsiliasi tanpa memberikan keadilan yang layak bagi korban. Ini membuat upaya penyelesaian masalah HAM terasa tidak adil dan hanya formalitas saja. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM sebenarnya belum sungguh-sungguh diterapkan dalam kebijakan dan tindakan pemerintah sehari-hari. Meskipun begitu, artikel ini juga menunjukkan adanya harapan, yaitu dari gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang terus berjuang menyuarakan keadilan. Mereka menjadi pengingat dan pengawas bagi pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Suara-suara kritis dari rakyat inilah yang menjadi secercah harapan bahwa perubahan masih bisa terjadi jika terus diperjuangkan bersama.

Hal positif yang bisa dilihat dari artikel tersebut adalah bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia cukup memprihatinkan, masih ada usaha dan harapan yang terus hidup. Pemerintah memang belum maksimal, tapi setidaknya sudah ada langkah-langkah awal, seperti ikut serta atau meratifikasi perjanjian internasional tentang HAM. Selain itu, masyarakat sipil juga tetap aktif menyuarakan kebenaran, contohnya terlihat dari gerakan menolak reklamasi Teluk Benoa di Bali dan perjuangan warga Kendeng di Jawa Tengah untuk mempertahankan lingkungan mereka. Para akademisi dan aktivis juga tidak tinggal diam, mereka terus bersuara mengkritik ketidakadilan dan membuka ruang diskusi agar masyarakat semakin sadar tentang pentingnya hak asasi manusia. Semua ini menunjukkan bahwa di tengah kondisi yang suram, masih ada semangat dari berbagai pihak yang memperjuangkan keadilan dan menjaga nilai-nilai demokrasi tetap hidup.

B.   Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini, apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Masih sering terjadi pelanggaran HAM, ketimpangan hukum, dan pembungkaman kebebasan berpendapat. Demokrasi formal memang berjalan, namun substansinya belum mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan perlindungan hak setiap warga negara.

Sikap saya adalah menolak keras praktik semacam itu. Wakil rakyat seharusnya menjalankan amanat rakyat, bukan mengejar kepentingan pribadi atau partai. Perilaku seperti ini merusak demokrasi dan mengkhianati kepercayaan publik. Pengawasan ketat dari masyarakat dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi menjadi sangat penting untuk mencegah hal ini.

Mendorong rakyat untuk setia atau patuh hanya karena pengaruh tokoh yang dianggap berkuasa atau kharismatik baik itu dari agama, adat, atau budaya demi tujuan yang tidak jelas, sebenarnya sangat berbahaya. Hal seperti ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Di zaman demokrasi seperti sekarang, setiap orang punya hak untuk berpikir, berbicara, dan menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa tekanan dari siapa pun, termasuk dari tokoh agama atau adat.

Kalau rakyat dikorbankan hanya demi kepentingan kekuasaan segelintir orang, itu sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Kekuasaan yang tidak terbuka, tidak bisa dipertanyakan, dan tidak masuk akal seharusnya tidak dibenarkan, karena itu justru mematikan suara dan partisipasi masyarakat. Prinsip HAM mengajarkan bahwa setiap orang berhak dilindungi dari segala bentuk manipulasi atau pengaruh yang menyesatkan, bahkan jika itu datang dari orang yang terlihat suci, dihormati, atau sangat berpengaruh sekalipun. Dalam demokrasi, tidak ada yang boleh dibiarkan menggunakan pengaruhnya untuk mengorbankan orang lain.

NAMA: Niken Arora
NPM: 2416031056
KELAS: Reguler B
PRODI: Ilmu Komunikasi

Analisis Soal!
A. Dalam artikel ini, situasi penegakan HAM Indonesia sepanjang tahun 2019 dinilai telah menunjukkan penurunan. Artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan, penegakan hukum, dan ketidakadilan struktural terus menantang penegakan HAM Indonesia. Dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang signifikan, pemerintah cenderung mengabaikannya dan malah menggunakan metode represif terhadap kritik dan ketidaksepakatan. Namun, meskipun begitu, saya menyadari betapa pentingnya masyarakat terutama generasi muda dan mahasiswa, dalam memperjuangkan hak-hak warga. Untuk membangun negara yang adil, individu harus menyadari pentingnya supremasi hukum dan menentang diskriminasi.

B. Demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan musyawarah dan mufakat yang telah menjadi bagian dari budaya asli kita, seperti yang terlihat dalam sistem nagari Minangkabau ataupun rembug desa di Jawa. Budaya kita menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Namun prinsip-prinsip ini sering sekali menyimpang dari praktik demokrasi modern, yang lebih berfokus pada persaingan kekuasaan daripada keinginan rakyat.
Demokrasi yang didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menghasilkan sistem yang mempertahankan keadilan, nilai moral, dan kemanusiaan. Singkatnya kebijakan publik harus menghormati etika, menghindari diskriminasi, dan menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Semangat ketuhanan adalah untuk menjamin keadilan bagi semua umat manusia, tetapi sayangnya, prinsip ini kadang-kadang digunakan untuk membenarkan intoleransi atau kepentingan kelompok tertentu.

C. Secara normatif, demokrasi Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 45, yang melindungi HAM. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran HAM seperti pembatasan kebebasan berbicara, represi terhadap demonstrasi, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara praktik nyata dan prinsip konstitusi.

D. Sikap saya mengenai hal ini adalah menentang. Anggota paarlemen, sebagai wakil rakyat, harus menjalankan amanah untuk memperjuangkan kepentingan partai atau kepentingan pribadi mereka. Legitimasi mereka sebagai wakkil rakyat dipertanyakan ketika mereka mengabaikan suara rakyat. Sebagai warga negara, kita harus lebih aktif mengamati dan menuntut wakil rakyat untuk bertanggung jawab.

E. Pendapat saya sendiri bahwa kekuatan kharismatik dapat bermanfaat jika digunakan untuk kebaikan. Tetapi, ketika digunakan untuk mengeskpolitasi emosi dan kesetiaan rakyat untuk tujuan ekonomi atau politik yang tidak jelas itu adalah manipulasi yang melanggar HAM. Setiap warga negara berhak atas informasi yang akurat dan tidak diperalat dalam era demokrasi kontemporer. Demokrasi harus memastikan kesadaran kritis, bukan hanya ketaatan buta terhadap tokoh-tokoh yang menarik.

Nama: Eneng Nurzihan Kurniawan
NPM: 2456031010
Kelas: Mandiri B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" memberikan gambaran yang jelas dan menyedihkan tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia selama tahun 2019. Tulisan ini menyampaikan keprihatinan yang dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis, dan organisasi yang peduli terhadap HAM, mengenai bagaimana pemerintah masih gagal memenuhi kewajibannya dalam melindungi dan menegakkan hak-hak dasar warganya. Artikel ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa demokrasi yang dilewati tanpa menghormati HAM pada dasarnya sedang menghadapi krisis yang serius. Usman Hamid menandai tahun 2019 sebagai "masa suram" untuk HAM di Indonesia. Penilaian ini bisa dimengerti jika kita melihat beberapa fakta yang terungkap. Pertama, tidak adanya prosedur keadilan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan menggambarkan bahwa hukum masih belum memberikan perlindungan kepada korban. Kedua, adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan beragama menunjukkan semakin menyusutnya ruang sipil untuk menyuarakan kritik atau menjalankan keyakinan. Ketiga, diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas masih menjadi isu yang terus berulang, sering kali diperkuat oleh pernyataan pejabat negara yang merendahkan martabat manusia. Yang paling mencolok adalah kenyataan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, seperti tragedi 1965, serta peristiwa di Wasior dan Wamena, atau kasus penculikan, belum mendapatkan penyelesaian. Negara tidak tampil sebagai penjaga keadilan, dan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan HAM yang ada sejak dua dekade lalu telah gagal menjalankan tugasnya. Selain itu, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara, seperti penembakan di tempat dan hukuman mati, juga menggambarkan sifat kekuasaan yang keras dan tidak berpihak pada perlindungan hak hidup warga negara.

Salah satu hal positif yang saya perhatikan adalah masih adanya gerakan masyarakat sipil yang aktif dan berani untuk menyampaikan kebenaran. Misalnya, gerakan mahasiswa yang kembali berdemonstrasi untuk menjaga demokrasi, masyarakat Bali yang tegas menolak reklamasi Teluk Benoa, dan komunitas Kendeng yang bertahan melindungi tanah mereka dari ekspansi industri. Gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa kontrol sosial dari rakyat masih ada dan merupakan kekuatan penting untuk memastikan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Hal positif lainnya yang disebutkan adalah usaha Indonesia untuk terus meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional, meskipun belum sepenuhnya optimal. Proses ratifikasi ini menunjukkan adanya pengakuan resmi dari negara akan pentingnya HAM dalam sistem hukum nasional. Sayangnya, ratifikasi ini sering kali tidak disertai dengan tindakan nyata di lapangan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Terkait dengan asas demokrasi yang berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini menandakan bahwa demokrasi di Indonesia tidak sepenuhnya sekuler, tetapi mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari ajaran agama. Prinsip ini mengajarkan bahwa kebebasan dalam demokrasi tidak boleh melanggar norma ketuhanan atau merendahkan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat tetap dilindungi, namun harus dipraktikkan dengan penuh tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan terhadap kepercayaan orang lain. Sayangnya, dalam implementasinya, nilai-nilai mulia ini belum sepenuhnya terwujud. Sebagaimana dijelaskan dalam tulisan “Awan Gelap untuk HAM di Indonesia”, masih terjadi diskriminasi, intoleransi, dan penekanan terhadap suara-suara kritis. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip demokrasi yang berlandaskan budaya dan nilai-nilai ketuhanan, dengan realitas praktik politik yang sering kali menyimpang. Oleh karena itu, tantangan besar bagi bangsa ini adalah mengembalikan semangat demokrasi Indonesia ke akar budaya yang menghargai kebersamaan dan keadilan, serta menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai pedoman moral dalam setiap kebijakan dan tindakan publik.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam menghormati hak asasi manusia. Meskipun secara resmi demokrasi dijalankan melalui pemilihan umum dan kebebasan berbicara dijamin, dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Pembatasan atas kebebasan sipil, pengekangan kritik, dan pelanggaran hak asasi manusia di daerah seperti Papua menunjukkan bahwa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab belum terwujud dengan baik. Selain itu, adanya ketidakadilan hukum dan diskriminasi menunjukkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia masih jauh dari harapan. Meskipun secara konstitusi demokrasi Indonesia mengedepankan hak asasi manusia, pelaksanaannya masih kurang efektif dan sering kali bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan konstitusi. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, khususnya pemerintah, untuk mengembalikan demokrasi pada jalur yang benar.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap anggota dewan yang mengaku mewakili suara rakyat tetapi justru mengikuti agenda pribadi adalah skeptis dan menolak. Dewan seharusnya menjadi perwakilan masyarakat yang memperjuangkan kepentingan umum, bukan malah mengutamakan kepentingan kelompok atau partai. Tindakan seperti ini merusak prinsip-prinsip demokrasi dan merupakan pengkhianatan terhadap mandat konstitusi. Masyarakat memilih wakil mereka untuk menyampaikan kebutuhan yang sebenarnya, bukan untuk dijadikan alat bagi kepentingan politik yang sempit. Pentingnya ada pengawasan yang kuat dari masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas agar dewan benar-benar menjalankan fungsi representasi dengan transparansi dan tanggung jawab.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan yang bersifat kharismatik dan berakar dari agama atau tradisi bisa menjadi sumber masalah besar jika disalahgunakan untuk memotivasi massa demi kepentingan yang tidak jelas atau bahkan membahayakan. Ketika jenis kekuasaan ini memanfaatkan perasaan dan kesetiaan masyarakat tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, hal ini dapat menyebabkan pengekangan pemikiran kritis dan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Di zaman demokrasi saat ini, hak asasi manusia memberikan jaminan bagi setiap orang untuk berpikir, memilih, dan bertindak secara mandiri tanpa adanya tekanan dari kekuasaan yang bersifat manipulatif. Menjadikan masyarakat sebagai "korban" demi ambisi kekuasaan merupakan bentuk penolakan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. Setiap bentuk kekuasaan, termasuk yang bersifat kharismatik, harus mematuhi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Masyarakat perlu didorong untuk berpikir kritis, bukan diarahkan secara buta, agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan hak setiap individu tetap terlindungi.

NAMA : Ramadhan Syah Harahap
NPM : 2456031026
KELAS : Mandiri B
PRODI : Ilmu Komunikasi

A. Isi Artikel dan Analisis HAM
Artikel ini menunjukkan bahwa tahun 2019 merupakan masa suram bagi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Penegakan keadilan tidak menunjukkan kemajuan, kebebasan sipil dibatasi, diskriminasi berbasis gender masih terjadi, dan pelanggaran HAM, terutama di Papua, terus berlangsung. Meskipun demikian, terdapat sisi positif seperti adanya upaya reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang tetap memperjuangkan HAM.
Poin positif dari situasi ini adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan sosial serta adanya pengakuan terhadap proses reformasi hukum yang masih berjalan. Walaupun hambatan masih besar, partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan adanya harapan untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

B. Demokrasi Indonesia dan Nilai Budaya
Demokrasi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai budaya lokal, seperti musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut hidup dalam tradisi masyarakat yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan keadilan.
Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia memiliki dasar moral yang kuat, di mana kebebasan individu tetap harus selaras dengan nilai-nilai ilahiah dan kemanusiaan. Idealnya, prinsip ini menjadi pedoman agar demokrasi di Indonesia tetap menjunjung etika dan keadilan sosial.

C. Kesesuaian Demokrasi dengan Pancasila dan UUD 1945
Implementasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi kendala dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konseptual, demokrasi seharusnya menjamin perlindungan HAM. Namun, kenyataannya masih terdapat kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi, memperkuat kepentingan kelompok tertentu, dan lemahnya transparansi pemerintahan. Diperlukan reformasi di bidang politik dan hukum agar prinsip-prinsip demokrasi benar-benar diterapkan sesuai dengan konstitusi.

D. Peran Anggota Parlemen sebagai Wakil Rakyat
Fenomena anggota legislatif yang lebih mementingkan agenda politik pribadi ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat mencerminkan permasalahan dalam sistem demokrasi perwakilan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik yang lebih kuat terhadap kebijakan para wakil rakyat. Masyarakat perlu aktif mengawasi, menyuarakan pendapatnya, serta menggunakan hak pilih secara bijak agar wakil yang terpilih benar-benar menjalankan amanah rakyat.

E. Kekuasaan Kharismatik dan Pengaruh terhadap Loyalitas Publik
Di era demokrasi modern, kekuasaan yang berlandaskan kharisma, tradisi, atau agama kerap digunakan untuk membangun loyalitas masyarakat. Bila dijalankan secara etis, hal ini bisa memperkuat solidaritas sosial. Namun, apabila disalahgunakan demi ambisi politik atau pribadi tanpa memperhatikan hak-hak rakyat, hal ini bisa mengarah pada manipulasi dan eksploitasi publik. Demokrasi yang sehat harus melindungi kebebasan berpikir warganya dan mencegah tumbuhnya fanatisme yang bisa mengganggu kesejahteraan umum.

NAMA: M Rahul Sijabat
NPM: 2456031006
KELAS: MANDIRI B
PRODI: Ilmu Komunikasi

A. Penegakan Hak Asasi Manusia dan Analisisnya
Isi artikel menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran berat di masa lalu, pembatasan terhadap kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, serta kekerasan di wilayah Papua. Meskipun demikian, terdapat harapan melalui langkah-langkah reformasi, keterlibatan aktif masyarakat sipil, serta komitmen internasional dan upaya pemerintah dalam melakukan pembenahan. Secara analisis, kondisi HAM di Indonesia belum optimal karena masih dihadapkan pada hambatan seperti impunitas dan diskriminasi. Namun, kehadiran gerakan sosial dan agenda reformasi menunjukkan adanya potensi perbaikan, asalkan didukung oleh kemauan politik yang kuat serta partisipasi aktif masyarakat. Hal positif yang dapat saya ambil adalah adanya semangat perubahan dan keterlibatan masyarakat yang terus memberi harapan akan perbaikan kondisi HAM di masa depan.

⸻

B. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Adat dan Budaya Asli
Nilai-nilai adat dan budaya asli Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan semangat kekeluargaan, sejatinya sangat selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi dan musyawarah. Nilai-nilai ini dapat memperkuat praktik demokrasi yang berkeadilan sosial dan berorientasi pada kebersamaan. Menurut pandangan saya, prinsip demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius dan spiritual. Hal ini dapat memperkuat rasa saling menghormati, toleransi, serta keadilan sosial dalam kehidupan berpolitik dan berbangsa.

⸻

C. Praktik Demokrasi Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945
Demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita luhur yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Berbagai permasalahan seperti praktik korupsi, dominasi kekuasaan yang cenderung otoriter, serta ketimpangan sosial menjadi hambatan utama dalam mewujudkan demokrasi yang ideal dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas demokrasi agar lebih sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

⸻

D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Suara Rakyat
Menurut saya, anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat namun menjalankan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan publik perlu dikritisi secara serius. Mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan fungsi representatif secara jujur, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga dan hak-hak masyarakat terlindungi secara adil.

⸻

E. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia
Saya berpendapat bahwa kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi maupun agama dapat menjadi ancaman jika dimanfaatkan untuk mengendalikan masyarakat melalui loyalitas emosional tanpa tujuan yang jelas. Dalam konteks ini, kekuasaan semacam itu berpotensi melanggar hak asasi manusia karena bisa mengekang kebebasan individu dan mencederai prinsip keadilan. Oleh karena itu, dalam era demokrasi yang semakin dewasa, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, dan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi prinsip utama, termasuk dalam pengelolaan kekuasaan berbasis tradisi maupun agama.

NAMA : Afifah Dini Shofiyah
NPM : 2416031068
KELAS : Reguler B
PRODI : Ilmu Komunikasi

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut membahas kondisi penegakan HAM di Indonesia yang masih lemah. Banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum diselesaikan, seperti kasus di Papua, serta kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang semakin dibatasi. Bahkan, diskriminasi terhadap kelompok tertentu masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap HAM belum maksimal. Padahal, perlindungan HAM adalah bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional, terutama dari sisi sosial dan politik.
Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah peran masyarakat sipil yang masih aktif mengawasi jalannya negara. Gerakan mahasiswa dan komunitas lokal masih berani menyuarakan keadilan dan menolak ketidakadilan. Ini menunjukkan bahwa semangat demokrasi dan kepedulian terhadap HAM masih ada di tengah masyarakat. Dalam konteks ketahanan nasional, hal ini penting karena menunjukkan adanya kekuatan dari rakyat untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai dasar dalam mengisi kemerdekaan Indonesia.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa?
Demokrasi Indonesia sebenarnya punya akar kuat dalam budaya asli masyarakat, seperti nilai musyawarah dan gotong royong. Tradisi masyarakat desa yang mengutamakan mufakat menunjukkan bahwa demokrasi bukan hal baru di Indonesia. Sayangnya, demokrasi sekarang lebih sering dipahami hanya sebatas pemilu, bukan pada nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan sosial yang sudah jadi bagian budaya kita. Padahal, budaya lokal bisa memperkuat ketahanan nasional jika dijadikan dasar dalam sistem demokrasi kita.
Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa juga sangat penting karena mengajarkan bahwa kebebasan harus tetap berlandaskan nilai moral dan etika agama. Tapi yang harus dijaga adalah agar prinsip ini tidak dijadikan alat untuk membenarkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Demokrasi Indonesia seharusnya menjamin kebebasan beragama dan melindungi semua warga negara tanpa terkecuali. Ini sejalan dengan semangat Pancasila dan dapat memperkuat ketahanan ideologi dan integrasi bangsa.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Secara sistem, demokrasi di Indonesia memang mengikuti aturan dalam Pancasila dan UUD 1945. Tapi dalam praktiknya, masih banyak penyimpangan. Misalnya, masih ada pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan ketimpangan sosial yang belum ditangani dengan baik. Hal-hal ini membuat demokrasi kita belum sepenuhnya menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.
Kondisi seperti ini bisa menjadi tantangan besar bagi ketahanan nasional karena bisa menimbulkan ketidakpuasan, perpecahan, bahkan konflik. Jika pemerintah ingin memperkuat ketahanan nasional, maka pelaksanaan demokrasi harus betul-betul mencerminkan keadilan sosial, menghargai kebebasan, dan menegakkan HAM. Dengan begitu, seluruh rakyat bisa merasa dilindungi dan terlibat aktif dalam mengisi kemerdekaan dengan komitmen kolektif yang kuat.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya memandang sikap anggota parlemen yang hanya menggunakan nama rakyat untuk kepentingan politik pribadi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, tetapi juga melemahkan prinsip dasar demokrasi dan keadilan sosial. Dalam konteks ketahanan nasional, perilaku seperti ini berbahaya karena dapat memicu ketidakstabilan politik dan perpecahan sosial. Wakil rakyat seharusnya menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan negara, bukan justru mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang menjunjung tinggi kesejahteraan dan hak seluruh warga negara.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Saya menilai bahwa pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat demi tujuan pribadi atau kelompok, merupakan tindakan yang sangat mencederai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Kekuasaan berbasis tradisi atau agama seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab moral dan etika, bukan untuk membodohi atau mengorbankan rakyat. Dalam era demokrasi saat ini, setiap individu memiliki hak untuk hidup layak, berpikir bebas, dan tidak dimanipulasi secara emosional. Tindakan manipulatif semacam ini justru dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan ideologi dan persatuan bangsa, karena dapat menumbuhkan konflik, perpecahan, serta melemahkan komitmen kolektif dalam menjaga keutuhan dan keadilan sosial di Indonesia.

NAMA: Gaudena Ave Elysia
NPM: 2416031028
KELAS: Reguler B
PRODI: Ilmu Komunikasi

A. Artikel ini menyoroti kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun ini digambarkan sebagai "tahun kelam" karena terdapat pelanggaran pelanggaran berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, dan terdapat kekerasan di Papua. Setelah membaca artikel ini, pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya.

B. Nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan saling mufakat merupakan dasar demokrasi Indonesia. Namun, dalam prakteknya, musyawarah mengabaikan suara masyarakat dan keputusan diambil oleh elit politik.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 menjunjung nilai-nilai sosial, keadilan, dan persatuan. Namun, banyak kasus pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

D. Menurut saya, ketika anggota parlemen tidak bekerja untuk rakyat, sudah sebaiknya kita lebih kritis lagi dan terus mengawasi. Karena jika anggota parlemen tidak bekerja untuk rakyat, kepercayaan rakyat akan terus menurun.

E. Menurut saya, kekuasaan kharismatik sangat memengaruhi emosi rakyat. Tidak etis dan melanggar HAM jika disalahgunakan. Jika disalahgunakan, bisa terjadi konflik horizontal dan berisiko menjadi korban manipulatif para pihak. Karena dalam demokrasi, sudah seharusnya rakyat memiliki kebebasan berpikir dan bertindak seccra rasional.

NAMA : Nisrina Tiara T
NPM : 2456031004
KELAS : Mandiri B
PRODI : Ilmu Komunikasi

a. Isi artikel menunjukkan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia selama tahun 2019 masih sangat memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu belum diselesaikan, adanya pembatasan pada kebebasan berpendapat dan beragama, diskriminasi yang berdasar pada jenis kelamin, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Selain itu, negara dianggap gagal dalam keadilan dan akuntabilitas yang diperlukan. Meskipun dalam kondisi ini, terdapat beberapa aspek positif, seperti komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai pengawas sosial, serta perlawanan masyarakat lokal terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HAM semakin tumbuh, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil serta mahasiswa memberi harapan bahwa ada kontrol terhadap kekuasaan negara yang terus berlanjut.

b. Demokrasi Indonesia seharusnya berakar pada nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial yang merupakan bagian dari adat istiadat bangsa. Nilai ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dalam praktiknya, demokrasi harus dijalankan dengan dialog, mufakat, dan menghormati keberagaman. Prinsip demokrasi, Ketuhanan yang Maha Esa menuntut bahwa setiap proses demokratis harus menjunjung tinggi moralitas, keadilan, dan kemanusiaan. Artinya, demokrasi Indonesia bukan hanya mekanisme politik, tapi juga etika dalam menjalankan kekuasaan dengan landasan spiritual dan tanggung jawab moral terhadap rakyat dan Tuhan.

c. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum mencapai kondisi yang diharapkan. Terdapat banyak kebijakan dan tindakan dari pihak berwenang yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam hal keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Penyekatan terhadap kebebasan sipil, tindakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta tidak adanya sanksi bagi pelanggar hak asasi manusia menunjukkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya menghargai hak asasi manusia.

d. Pendapat saya anggota parlemen dipilih untuk mewakili dan berjuang demi kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kelompok atau partai tertentu. Apabila mereka menyalahgunakan amanah itu, masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan, memberikan kritik, dan bahkan menarik kepercayaan melalui mekanisme demokrasi yang ada. Tindakan semacam ini merusak kepercayaan publik dan menghancurkan inti dari demokrasi.

e. Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan karismatik untuk kepentingan politik atau kekuasaan dengan mengorbankan masyarakat telah melanggar prinsip dasar HAM dan demokrasi. Dalam era demokrasi yang modern, setiap orang mempunyai hak untuk berpikir secara bebas, membuat pilihan tanpa paksaan, dan tidak boleh diperlakukan sebagai alat oleh pemimpin yang mengeksploitasi emosi serta loyalitas demi kepentingan yang tidak jelas. Tindakan semacam ini menciptakan ketidakadilan dalam kekuasaan, merendahkan martabat manusia, dan dapat menyebabkan pelanggaran HAM yang bersifat sistematis.

Nama : Arilia Nur Azizah
NPM : 2456031032
Kelas : Mandiri B

A. Sebagai hasil dari berbagai hambatan struktural dan kelembagaan yang ditampilkan dalam artikel ini, penegakan HAM di Indonesia terus menghadapi “awan kegelapan”. Meskipun ada aturan dan tindakan, hal tersebut tidak dilaksanakan karena kurangnya kekuatan kebijakan, kurangnya kemampuan aparatur, dan budaya hukum yang tidak mendukung penghormatan HAM. Untuk memastikan bahwa HAM benar-benar dilindungi dan dihormati, sistem hukum dan tata kelola negara harus diubah secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan penanganan pandemi COVID-19 yang tidak berperspektif HAM dan kurangnya koordinasi antar lembaga memperburuk keadaan. Hal positif yang dapat diambil dari hal ini adalah Komnas HAM secara konsisten menerima dan menyetujui aduan untuk mengawasi masyarakat dan melindungi HAM, menunjukkan bahwa ada mekanisme pengaduan yang berjalan.

B. Prinsip musyawarah mufakat, partisipasi kolektif, dan penghormatan terhadap norma agama dan adat istiadat adalah pilar demokrasi Indonesia, yang dihilangkan dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat asli. Demokrasi Indonesia memperkuat aspek moral dan spiritual melalui prinsip demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan demokrasi yang berkeadaban dan beretika. Untuk mempertahankan integritas dan identitas bangsa dan meningkatkan praktik demokrasi nasional, penting untuk mengakui dan memperkuat nilai-nilai demokrasi yang berbasis kearifan lokal ini.

c. Demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan yang membuatnya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Dengan indeks demokrasi yang menurun, serta permasalahan seperti politik uang, disinformasi, dan dominasi kekuasaan, jelas bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami kematangan yang signifikan. Namun, ada sinyal positif bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki ruang untuk berkembang dan diperbaiki melalui upaya untuk meningkatkan demokrasi melalui pendidikan politik, partisipasi generasi muda, dan gerakan masyarakat sipil. Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih inklusif, transparan, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, diperlukan upaya terus menerus untuk bahwa demokrasi tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif dan berkeadaban.

D. Sangat penting bagi saya untuk menyatakan pendapat saya tentang anggota parlemen yang menggunakan suara rakyat untuk melakukan agenda politik pribadi. Ini merusak kepercayaan masyarakat dan merusak demokrasi karena anggota legislatif seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk mengatasi hal ini, reformasi pengawasan, penegakan kode etik yang ketat, transparansi proses hukum, dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengawasan wakilnya . Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat berkembang sesuai dengan gagasan bahwa rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

E. Pemimpin karismatik yang memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dan mengorbankan mereka bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Agar berkeadilan dan demokrasi, pemimpin yang baik harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan penghormatan hak asasi manusia.

Nama: M Ikhsan Sutanto
NPM: 2416031126
Kelas: Reguler D

1. Artikel tersebut membahas tentang penegakan HAM di Indonesia pada 2019 belum menunjukkan kemajuan signifikan. Komnas HAM mencatat masih lemahnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh institusi negara. Banyaknya aduan masyarakat terkait konflik agraria, ketenagakerjaan, dan kepegawaian menunjukkan masih rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat terhadap prinsip HAM
2. Demokrasi Indonesia tumbuh dari akar budaya dan adat istiadat bangsa. Sejak zaman kerajaan dan masyarakat adat, musyawarah mufakat sudah menjadi tradisi dalam mengambil keputusan bersama. Prinsip demokrasi Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, terutama sila ke-4.
3. Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia sepanjang 2019 masih jauh dari harapan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila, demokrasi di Indonesia justru mengalami kemunduran, dengan ruang kebebasan sipil yang semakin sempit dan kembalinya pola otoriter. Dan dari sudut pandang HAM banyak sekali oknum apparat yang melanggar HAM tetapi tidak mendapatkan pelanggaran yang sudah ditetapkan.
4. Sikap yang saya ambil Ketika ada anggota parlemen yang bertindak atas nama rakyat tetapi melaksanakan kegiatan politik untuk kepentingan mereka sendiri adalah. Menolak keras kegiatan tersebut dengan cara melakukan demonstrasi dan sebagianya. Mungkin juga saya akan melakukan penyebaran berita untuk memviralkan oknum tersebut agar bisa dihakimi seadil mungkin.
5. Praktik menggerakkan rakyat untuk kepentingan yang tidak jelas, apalagi sampai menjadi korban, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menekankan kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan. Praktik seperti ini juga memperkuat impunitas, memperdalam diskriminasi, dan menghambat pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

NAMA: Rafeyfa Naura Inandarahman
NPM: 2456031012
KELAS: Mandiri B
PRODI: Ilmu Komunikasi

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Menurut analisis saya, artikel tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia pada 2019 masih terbilang buruk. Pemerintah dinilai gagal menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, membiarkan kekerasan di Papua, dan membatasi kebebasan sipil. Saya melihat ini sebagai masalah serius karena impunitas hanya akan memperpanjang budaya kekerasan. Namun, saya juga melihat sisi positifnya di artikel tersebut dari gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas kekuasaan negara.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Menurut analisis saya, demokrasi di Indonesia sebenarnya memiliki akar yang kuat dalam budaya lokal, tetapi aslinya, saya melihat nilai demokrasi bertabrakan dengan budaya feodal yang masih kental. Misalnya, budaya sungkan dan hierarki sosial sering membuat masyarakat enggan mengkritik pemimpin.

Untuk demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa, menurut saya ini seharusnya menjadi nilai pemersatu, bukan alat untuk mendiskriminasi kelompok minoritas. Sayangnya, hal yang sering terjadi justru sebaliknya.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi kita ini masih sangat jauh dari kata ideal jika dilihat dari Pancasila dan UUD 1945. Yang paling mengkhawatirkan adalah semakin menyempitnya ruang kebebasan berekspresi. Saya juga prihatin dengan oligarki yang membuat demokrasi hanya milik segelintir orang tertentu. Padahal menurut saya, esensi demokrasi adalah kedaulatan rakyat, bukan kekuasaan para politikus.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Menurut saya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi berbeda dengan kepentingan masyarakat adalah penyakit di demokrasi kita. Saya merasa kecewa melihat banyak wakil rakyat yang sibuk dengan urusan politik dan proyek-proyek daripada memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Ini menurut saya terjadi karena sistem politik kita tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang ketat.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Menurut pendapat saya, penggunaan kekuasaan kharismatik berbasis agama atau tradisi untuk memobilisasi massa adalah bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang berbahaya. Saya sering lihat bagaimana isu agama atau suku dipolitisasi untuk kepentingan praktis. Hal ini jelas melanggar prinsip HAM karena memanipulasi kesadaran masyarakat.

Di era demokrasi modern seperti sekarang, kepemimpinan seharusnya didasarkan pada kepintarannya, bukan hanya dari tampang atau omongan saja. Masyarakat juga perlu dididik untuk lebih kritis dan tidak mudah dihasut.

Nama: Asyifa Sakinah
NPM: 2416031010
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel ini menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai sangat buruk. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, serta diskriminasi yang masih terjadi, khususnya di Papua. Enam isu besar diangkat, mulai dari impunitas aparat, kebebasan berekspresi yang dibatasi, hingga hukuman mati dan kekerasan oleh aparat. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional, implementasinya masih jauh dari harapan. Penegakan hukum masih diskriminatif, dan ruang demokrasi menyempit.

Hal positif: Meski demikian, masih ada harapan seperti kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, masyarakat sipil yang aktif, serta komitmen Indonesia untuk terus meratifikasi konvensi HAM internasional.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Demokrasi Indonesia seharusnya berakar dari nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal. Budaya asli masyarakat Indonesia menjunjung tinggi mufakat dan kepedulian terhadap sesama, bukan dominasi mayoritas atau kekuasaan absolut.

Pendapat tentang prinsip demokrasi berke-Tuhanan: Prinsip ini mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia tidak bebas nilai, tetapi menjunjung tinggi moral, etika, dan tanggung jawab spiritual. Demokrasi yang berke-Tuhanan berarti kebebasan dijalankan dengan tanggung jawab, tidak melanggar hak orang lain, dan menghormati keberagaman agama.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Banyak pelanggaran HAM, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan yang bertentangan dengan sila kedua dan kelima Pancasila. Meski ada pemilu dan kebebasan pers secara formal, praktik otoritarianisme masih tampak, seperti represi terhadap aktivis dan pembungkaman kritik melalui regulasi.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya adalah menolak keras praktik seperti itu karena mengkhianati mandat rakyat. Anggota parlemen seharusnya menjadi representasi aspirasi publik, bukan menjalankan kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini mencederai demokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Kekuasaan kharismatik yang digunakan untuk memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat demi tujuan tidak jelas adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip HAM karena merampas kebebasan berpikir dan bertindak individu. Dalam era demokrasi modern, setiap warga negara berhak atas kebebasan berpikir dan tidak boleh dijadikan alat politik atau dikorbankan demi kekuasaan.

NAMA : NAURAH EDEL WEIS
NPM : 2416031126
KELAS : REG D
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
A. Artikel ini membahas kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjelang peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember. Dinyatakan bahwa kinerja Indonesia dalam hal HAM pada tahun 2019 masih menunjukkan banyak kekurangan, dengan banyak pelanggaran yang belum ditangani secara efektif. Komnas HAM dan LBH Jakarta mengungkapkan adanya kemunduran dalam demokrasi serta ancaman terhadap kebebasan sipil. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, terdapat juga perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial.

B. Analisis mengenai demokrasi di Indonesia yang berakar dari nilai-nilai adat dan budaya lokal, di mana seharusnya demokrasi mencerminkan prinsip musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai seperti gotong royong dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan sangat penting. Namun, praktik demokrasi sering kali terdistorsi oleh kepentingan politik dan kekuasaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Saya berpendapat bahwa prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi, mendorong pengambilan keputusan yang adil dan menghormati HAM. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat ketidakselarasan antara prinsip ini dan realitas politik, di mana kepentingan individu atau kelompok sering kali mengalahkan kepentingan masyarakat luas.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan dalam hal kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, serta menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya tercermin, terutama dalam hal keadilan sosial dan perlindungan HAM. Selain itu, dalam UUD 1945 masih terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil, yang bertentangan dengan ketentuan UUD. Banyak pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti secara hukum, dan korban sering kali tidak mendapatkan keadilan. Diskriminasi berdasarkan gender, ras, dan etnis masih menjadi masalah serius, menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM belum sepenuhnya dihormati di Indonesia.

D. Anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat tetapi lebih mementingkan agenda politik pribadi atau kelompok menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap amanah masyarakat. Seharusnya, anggota parlemen mendengarkan dan menyampaikan keluh-kesah rakyat dengan tulus. Hal ini dapat dianggap sebagai perampasan HAM, karena hak rakyat tidak diwakili dengan benar dan adil. Saya berharap ke depan, anggota parlemen dapat bersikap jujur, tidak berkhianat, mendengarkan aspirasi rakyat, dan menerapkan transparansi, sehingga ada keterbukaan dan kejelasan dalam penyampaian.

E. Saya berpendapat bahwa situasi ini sangat merugikan. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik yang berasal dari tradisi maupun agama, sering kali dapat mempengaruhi dan menggerakkan emosi rakyat. Mereka dapat memanfaatkan pengaruh ini untuk mencapai tujuan politik yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Ketika kekuasaan kharismatik digunakan untuk menggerakkan massa tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, hal ini dapat mengakibatkan tindakan yang merugikan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Rakyat yang terpengaruh oleh emosi yang kuat dapat menjadi "korban" dalam agenda yang tidak jelas, yang sering kali mengabaikan hak-hak individu dan kebebasan sipil. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, yang seharusnya menjunjung tinggi martabat dan kebebasan setiap individu. Selain itu, dalam konteks demokrasi yang berkembang, kekuasaan ini dapat merusak fondasi demokrasi itu sendiri.

Nama: Atika Barlian Almega
NPM: 2456031028
Kelas: Mandiri B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Isi artikel tersebut menggambarkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019 masih mengalami banyak kemunduran. Sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu belum diselesaikan, diskriminasi terhadap kelompok tertentu masih terjadi, serta kebebasan berekspresi dan berpendapat dibatasi, baik melalui kebijakan maupun tindakan represif. Selain itu, para pembela HAM pun menghadapi tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum serius dalam menegakkan HAM secara menyeluruh dan konsisten. Namun demikian, di tengah situasi yang suram ini, terdapat beberapa hal positif yang patut diapresiasi. Indonesia telah meratifikasi sebagian besar perjanjian HAM internasional, sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak asasi. Selain itu, masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, menunjukkan peran aktif dalam menyuarakan keadilan dan mengkritisi kebijakan yang dinilai melanggar HAM. Gerakan masyarakat lokal seperti di Kendeng dan Bali juga menjadi bukti bahwa semangat perlawanan terhadap ketidakadilan masih tumbuh. Dari artikel ini, saya mendapat hal positif bahwa harapan tetap ada selama masyarakat tidak diam dan terus memperjuangkan haknya. Kesadaran kolektif tentang pentingnya HAM makin tumbuh, yang menjadi modal penting untuk perbaikan ke depan.

B. Demokrasi di Indonesia sejatinya memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat dan budaya asli masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan tenggang rasa merupakan bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia sejak dahulu. Dalam musyawarah, misalnya, setiap orang diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya dan keputusan diambil secara bersama demi kepentingan bersama, bukan hanya berdasarkan kehendak segelintir orang. Nilai-nilai ini sangat sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung partisipasi dan kesetaraan. Selain itu, demokrasi di Indonesia juga berlandaskan pada prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa", yang membedakannya dari model demokrasi di negara lain. Demokrasi Indonesia tidak hanya mengejar kebebasan individu, tetapi juga mengedepankan nilai moral dan spiritual. Prinsip ini mengingatkan bahwa kebebasan dalam demokrasi harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tetap menghormati nilai-nilai agama serta keyakinan masyarakat.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam realitanya, kebebasan berekspresi yang seharusnya dijamin justru sering kali dibatasi, baik melalui regulasi maupun tindakan aparat. Selain itu, hak-hak masyarakat adat dan kelompok minoritas masih sering diabaikan, bahkan tidak jarang mereka menjadi korban ketidakadilan dan diskriminasi. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga banyak yang belum diselesaikan secara adil dan transparan. Padahal, dalam Pancasila dan UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945. Negara juga dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial serta menghargai hak setiap orang secara setara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih banyak "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan agar praktik demokrasi kita benar-benar mencerminkan nilai-nilai dasar negara dan menjamin perlindungan hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi justru menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok sangatlah kecewa. Tindakan semacam itu jelas mencederai kepercayaan publik dan mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat melalui pemilu. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjalankan misi partai atau kepentingan pribadi yang jauh dari kebutuhan dan aspirasi rakyat. Ketika mereka justru memanfaatkan posisinya untuk tujuan sempit, itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merusak nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, rakyat sebagai pemilik kedaulatan harus lebih aktif dalam mengawasi kinerja para wakilnya. Partisipasi publik tidak boleh berhenti hanya saat memilih di pemilu, tetapi harus terus berlanjut dalam bentuk pengawasan, kritik, dan bahkan penolakan terhadap kebijakan yang merugikan. Demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap berada di jalur yang benar.

E. Pendapat saya, penggunaan kekuasaan tradisional atau keagamaan untuk menggerakkan massa demi kepentingan tertentu yang tidak jelas atau bahkan merugikan sangatlah berbahaya. Ketika kekuasaan semacam ini dimanfaatkan untuk membangkitkan loyalitas emosional tanpa dasar rasional yang jelas, hal itu menjadi bentuk manipulasi yang merugikan rakyat. Dalam Hak Asasi Manusia (HAM), setiap individu memiliki hak untuk berpikir, berpendapat, dan membuat pilihan secara bebas. Tidak ada seorang pun yang boleh dipaksa mengikuti sesuatu yang tidak mereka pahami atau setujui, apalagi sampai dikorbankan demi ambisi kekuasaan pihak tertentu. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar HAM. Dalam kaitannya dengan demokrasi modern, hal semacam itu bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi akal sehat, logika, dan penghormatan terhadap hak serta martabat setiap warga negara. Demokrasi bukanlah tentang mengikuti tokoh karismatik secara membabi buta, tetapi tentang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap rakyat.

fajar aulia putri
2416031034
Reguler B
Ilmu Komunikasi

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini menjelaskan kondisi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih memprihatinkan. laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta menunjukkan kalo pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu belum juga dituntaskan secara adil dan benar-benar selesai. Selain itu kebebasan untuk berekspresi dan beragama juga semakin dibatasi, serta banyak sekali tindakan diskriminasi kepada perempuan, kasus kekerasan yang terjadi di Papua, dan juga tindakan hukum otoriter seperti hukuman mati dan tembak langsung di tempat, ini menunjukkan bahwa terjadi kemunduran dalam perlindungan HAM di Indonesia.
Hal positif yang saya lihat dari artikel ini ialah bahwasanya di tengah gelapnya kondisi perlindungan HAM di Indonesia masih ada harapan dari masyarakat yang terus ingin memperjuangkan hak dan keadilan yang mereka punya, sera gerakan mahasiswa yang terus mencuat sebagai pengontrol kekuasaan. dan di artikel tersebut juga dituliskan juga penerapan langsung aksi masyarakat, mislanya pada masyarakat di Kendeng dan Bali yang menunjukkan perlawanan kuat terhadap kebijakan yang merugikan lingkungan dan hak hidup mereka. selain dari itu juga Indonesia terus berkomitmen untuk meratifikasi Konvensi HAM internasional agar bisa menjadi langkah positif meskipun implementasinya masih sangat minim.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Semestinya demokrasi di Indonesia itu harus berakar pada nilai asli budaya bangsa dan juga berke-Tuhanan yang Maha Esa seperti mufakat, gotong royong, serta bertoleransi dan menjadi pemimpin yang jujur dan adil. dalam kebudayaan kita keputusan itu diambil secara bersama-sama bukan hanya dari salah satu pihak saja/otoriter. Namun yang kita lihat saat ini demokrasi seringkali kehilangan akar budaya seperti munculnya politik agama, lalu juga banyak sekali kepemimpinan kita yang tidak adil dan jujur. akibatnya masyarakat seringkali kehilangan semangat untuk berpartisipasi pada demokrasi di Indonesia ini dan semakin tidak percaya terhadap pemerintah yang menjalankan. Seharusnya demokrasi kita itu tumbuh berdasarkan nilai lokal yang menekankan mufakat dan keputusan bersama, bukan hanya sekedar kepentingan satu golongan. Demokrasi yang berketuhanan jug harus bersifat inklusif, menghargai semua pemeluk agama, dan menolak bentuk-bentuk diskriminasi berdasarkan keyakinan seseornag.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Sekarang ini praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. pada kenyataan langsungya, masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia, terutama jika itu pada menyangkut kebebasan berekspresi dan bersuara, dan juga penegakan hukum kita ini masih jauh dari kata adil, Ini nunjukin bahwa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila ke-2 serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sila ke-5 itu masih belum tercapai. Demokrasi kita lebih prosedural, belum mencapai demokrasi substantif yang benar-benar melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan dan menjamin hak-hak dasar diri mereka sendiri.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya melihat ini sebagai bentuk pengkhianatan yang sangat besar terhadap amanat rakyat. anggota parlemen sewajibnya menjadi perwakilan rakyat yang menyuarakan kepentingan konstituen dari rakyat, bukan malah melakasanakan agenda pribadi atau kepentingan partai yang sama sekali ga sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Jika hal ini terus"an terjadi, maka berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap parlemen. sehingga membuat lemahnya demokrasi. di indonesia sebagaj masyarakat, kita juga harus terus bersikap kritis dan aktif dalam mengawasi wakil rakyat, serta berani untuk menyuarakan aspirasi secara terbuka agar wakil-wakil tersebut benar-benar menjalankan fungsinya sesuai namanya sebagai"wakil rakyat"

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pemimpin yang punya kekuasaan karismatik dari agama atau tradisi bisa sangat berpengaruh. namun, jika kekuasaan itu digunakan untuk menggerakkan emosi rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok, bahkan sampai mengorbankan rakyat untuk tujuan yang ga jelas, maka itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM. kekuasaan itu harus dijalankan secara transparan, rasional, dan etis. memanipulasi emosi massa beratasnamakan agama atau budaya untuk tujuan politik tidak hanya mencoreng sebuah demokrasi, tapi juga ngerendahin harkat kemanusiaan rakyat. dalam demokrasi kita menuntut pemimpin yang bertanggung jawab, bukan hanya memikat secara kharismatik.

Nama: Sinara Dwi Arti
NPM: 2416031120
Kelas: Reguler D
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Isi Artikel dan Penegakan HAM di Indonesia
Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia pada 2019 yang menunjukkan kemunduran di berbagai aspek. Beberapa isu kritis mencakup:
1. Ketidakadilan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak perempuan.
4. Kekerasan yang terus berlangsung di Papua.
5. Hukuman mati dan eksekusi tanpa pengadilan.
Hal Positif dari Artikel:
• Indonesia telah menyetujui sebagian besar perjanjian internasional terkait HAM, menunjukkan niat baik meski implementasi masih lemah.
• Gerakan masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat Bali, dan komunitas Kendeng menunjukkan kekuatan kontrol sosial.
• Ada upaya untuk mendorong reformasi kebijakan HAM, meskipun hasilnya belum signifikan.

B. Demokrasi Indonesia dan Nilai Adat Istiadat
Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, kebersamaan, dan rasa keadilan telah lama menjadi praktik dalam kehidupan masyarakat.
Prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan penghormatan pada nilai agama, moralitas, dan etika, yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Namun, prinsip ini perlu diterapkan tanpa diskriminasi dan dengan menghormati keberagaman keyakinan di Indonesia.

C. Praktik Demokrasi Indonesia dan HAM
Praktik demokrasi di Indonesia sering kali bertentangan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945:
1. Kesenjangan dalam Kebebasan: Kebebasan berpendapat sering kali dibatasi, terutama dalam situasi politik tertentu.
2. Ketidakadilan Hukum: Implementasi hukum tidak selalu mencerminkan kesetaraan bagi semua warga negara.
3. Diskriminasi: Masih banyak kelompok minoritas yang dipinggirkan, bertentangan dengan prinsip persatuan dan keadilan sosial.
Meskipun demikian, ada langkah maju, seperti pemilu yang relatif transparan dan partisipasi masyarakat yang meningkat dalam pengambilan keputusan.

D. Sikap terhadap Parlemen yang Tidak Mewakili Kepentingan Rakyat
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik sendiri menunjukkan pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan. Sikap ini merusak kepercayaan publik dan mengancam stabilitas demokrasi. Solusinya adalah:
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan publik.
• Memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan dan kinerja parlemen.
• Mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam memilih wakilnya.

E. Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan HAM
Kekuasaan kharismatik yang mengeksploitasi loyalitas rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok bertentangan dengan prinsip HAM. Tindakan ini mengabaikan hak individu atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Dalam era demokrasi modern, hal ini perlu dicegah melalui:
1. Pendidikan HAM: Membentuk masyarakat yang kritis dan sadar akan hak-haknya.
2. Regulasi dan Penegakan Hukum: Mengatur batasan kekuasaan kharismatik agar tidak disalahgunakan.
3. Partisipasi Publik: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi untuk mencegah manipulasi.

NAMA : M. FATIH AL-GHARIZAH
KELAS : REGULER D
NPM : 2416031114

A. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hal Positif dari Artikel
Analisis Isi Artikel:
Artikel ini menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2019 yang dinilai suram. Terdapat banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, terutama kasus-kasus pelanggaran berat masa lalu. Pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender dan ras, serta tindakan represif aparat di Papua menjadi sorotan utama. Kritik utama ditujukan pada stagnasi dan mundurnya mutu penegakan HAM serta lemahnya akuntabilitas pemerintah.
Hal Positif:
Meski gelap, artikel ini juga menyoroti secercah harapan:
-Komitmen Indonesia terhadap ratifikasi instrumen HAM internasional.
-Munculnya gerakan sipil, seperti mahasiswa, masyarakat Kendeng, dan Bali, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang melanggar HAM.
-Adanya pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan dan supremasi hukum masih terus diperjuangkan.
Artikel ini menegaskan bahwa penegakan HAM di Indonesia belum optimal, tetapi ada potensi perbaikan lewat penguatan peran masyarakat sipil dan komitmen terhadap hukum internasional.
B. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai Adat/Budaya serta Prinsip Ketuhanan
Analisis dari Nilai Budaya Indonesia:
Demokrasi Indonesia sebenarnya selaras dengan nilai-nilai lokal seperti:
-Musyawarah mufakat (dalam budaya Jawa, Minang, Bugis) sebagai bentuk deliberasi partisipatif.
-Gotong royong mencerminkan solidaritas sosial.
-Kekeluargaan dan kebersamaan, yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif.

Prinsip Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa:
Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila tidak menganut sekularisme total. Nilai Ketuhanan menjadi pondasi moral:
-Demokrasi bukan hanya soal suara terbanyak, tetapi juga nilai keadilan, kejujuran, dan etika.
-Prinsip ini mendorong tanggung jawab moral pejabat publik kepada Tuhan dan rakyat, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Demokrasi Indonesia memiliki fondasi kuat dari budaya lokal dan spiritualitas bangsa. Namun, implementasi prinsip ber-Ketuhanan sering kali belum tercermin dalam tindakan para pemangku kekuasaan.

C. Praktik Demokrasi Indonesia: Apakah Sesuai Pancasila dan UUD NRI 1945?
Realitas Demokrasi Indonesia Saat Ini:
-Banyak kebijakan dan tindakan negara yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial (Sila ke-5) dan kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila ke-2).
-Praktik demokrasi prosedural sering mengabaikan substansi hak rakyat, terutama hak untuk bersuara, bebas dari diskriminasi, dan mendapatkan keadilan.
-Pembatasan terhadap kebebasan pers, kriminalisasi aktivis, dan kekerasan aparat menunjukkan pelanggaran terhadap semangat demokrasi dan HAM.
Secara konstitusional, Indonesia menjunjung tinggi HAM dan demokrasi. Namun dalam praktik, pelaksanaannya sering menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 karena lemahnya penegakan hukum dan kepentingan politik jangka pendek.

D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Menyimpang dari Aspirasi Rakyat
Analisis Sikap:
Anggota parlemen seharusnya menjadi representasi aspirasi rakyat, bukan alat partai atau kelompok tertentu. Ketika mereka menjalankan agenda pribadi atau golongan:
-Itu adalah pengkhianatan terhadap mandat demokrasi.
-Menandakan dekadensi etika politik dan lemahnya mekanisme pengawasan publik.
-Hal ini bisa memicu apatisme politik atau bahkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Sikap: Harus ada dorongan untuk memperkuat partisipasi rakyat, transparansi legislasi, dan mekanisme recall (penarikan mandat) bila terbukti anggota DPR menyimpang dari kepentingan rakyat.
________________________________________
E. Kekuasaan Kharismatik yang Menyesatkan dan Kaitannya dengan HAM
Analisis Fenomena Kekuasaan Kharismatik:
Kharisma yang berakar dari tradisi atau agama dapat menjadi sumber kekuatan positif bila digunakan untuk memperjuangkan keadilan.
Namun jika dimanfaatkan untuk manipulasi emosi rakyat, menutup kritik, atau menghalalkan kekerasan, maka ini bertentangan dengan prinsip HAM.
Rakyat menjadi alat politik, bukan subjek yang dihormati haknya.
Hubungan dengan HAM:
Demokrasi seharusnya melindungi kebebasan berpikir, berpendapat, dan kebebasan dari intimidasi.
Penggunaan simbol agama atau budaya untuk mengintimidasi oposisi atau menjustifikasi kekerasan adalah pelanggaran serius terhadap HAM.
Kekuasaan kharismatik harus diimbangi dengan akuntabilitas dan rasionalitas publik. Demokrasi modern menuntut pemimpin yang menghormati HAM, bukan yang mengeksploitasi loyalitas emosional demi kepentingan sempit.

NAMA : Zahira Rossa Amalia
NPM : 2416031096
KELAS : REG D
PRODI : Ilmu Komunikasi

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban : Dibahas di dalam artikel tersebut bahwa, HAM di Indonesia masih menghadapi masalah yang cukup berat seperti kehilangan keberanian untuk menegakkan keadilan contohnya seperti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara sendiri tapi justru tidak ditindak apapun. Menurut saya tidak salah jika hukum indonesia di cap sebagai hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, karna bisa dilihat rakyat menjadi korban yang dilukai dan juga diabaikan suaranya. Dimana negara yang seharusnya memberi perlindungan justru menjadi "oknum" yang membiarkan pelanggaran HAM terjadi. Saya juga percaya bahwa rekonsiliasi tapi tidak melakukan kejujuran tentang sejarah bukanlah solusi, justru itu akan menambah luka dan membuat pelanggaran baru terulang lagi jadi negara harus berani jujur bahwa memang ada hal besar yang belum diselesaikan, dan itu hanya bisa diselesaikan dengan mendengarkan korban.
Dan untuk hal posistif yang saya dapatkan dari artikel ini adalah, dibalik kasus pelanggaran HAM yang terjadi, masyrakat sipil, gerakan mahasiswa, masyarakat adat masih perduli dan juga menjadi bukti bahwa suara keadilan masih ada, saya juga sadar bahwa perubahan itu tidak harus dari atas justru kita bisa menjadi bagian dari suara suara kecil tentang nilai kemanusiaan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban : sebelum pengertian demokrasi benar benar ada musyawarah, mufakat, gotong royong adalah salah satu bentuk kebiasaan dan bukti bahwa orang indonesia mempunyai nilai nilai dan tradisi untuk menyelesaikan masalah secara bersama, tapi semakin lama nilai nilai dan kebiasaan ini sudah semakin pudar, dan sekarang demokrasi hanya sebagai formalitas yang dilakukan oleh orang orang berkuasa. Demokrasi dengan prinsip ketuhanan seharusnya bisa menjadi dasar saling menghargai. tapi dalam realisasinya justru dipakai untuk menghakimi atau memaksakan pandangan mayoritas. padahal, seharusnya jika benar benar berlandaskan ketuhanan demokrasi bisa lebih adil, manusiawi, dan tidak mendiskriminatif orang lain.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban : kata demokrasi saat ini menurut saya hanya kata formalitas, kata demokrasi sendiri memiliki arti bentuk pemerintahan yang melibatkan pengambilan keputusan kepada warga negara dan memiliki hak suara yang sama, tetapi pada kenyataan nya sekarang suara rakyat dianggap sebagai ancaman, kritik masyarakat dibungkam, kebebasan berekspresi dibatasi, kebijakan banyak dibuat tanpa memperdulikan keputusan rakyat dan praktik demokrasi sekarang banyak melenceng dari nilai nilai pancasilla

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban : menurut saya anggota parlemen adalah bentuk kepercayaan rakyat, dan mempunyai amanah rakyat, jadi anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan negara. seharusnya anggota parlemen bisa menjadi wakil rakyat, bukan wakil kepentingan pribadi atau kelompok politiknya, dengan begitu mereka merusak inti dari demokrasi itu sendiri. karna pada akhirnya hal hal seperti itu akan merusak akar dari kepercayaan rakyat dan masalah besar lainnya.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban : menurut saya ketika pemimpin menggunakan kekuasaan dan kharismatik nya untuk memanipulasi emosi rakyat demi kepentingan yang tidak jelas dan tidak transparan, dan kekuasaan itu menurut saya itu adalah bentuk pembodohan apalagi saat rakyat dijadikan tumbal atas nama " loyalitas", demokrasi itu tentang menjunjung kesetaraan, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab moral, hak asasi manusia bukan hanya soal bebas berpendapat, tapi juga bebas dari manipulasi. jadi pihak kekuasaan yang melakukan hal itu adalah orang yang memiliki kekuasaan tidak beretika.

Nama: Alya Khansa Aguzaen
NPM: 2416031080
Kelas: Reguler D
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Artikel membahas kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai masih buruk. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti banyaknya pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, dan pelanggaran di Papua. Selain itu, ada kritik terhadap pemerintah yang dinilai gagal mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Namun, artikel juga menyoroti adanya langkah positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan munculnya gerakan masyarakat sipil yang aktif mengontrol kekuasaan. Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan berat, terutama dalam hal akuntabilitas aparat, kebebasan berekspresi, dan diskriminasi. Pemerintah dinilai belum serius menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Namun, adanya komitmen ratifikasi konvensi internasional dan peran aktif masyarakat sipil menjadi harapan positif untuk masa depan HAM di Indonesia.
Hal Positif
• Komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.
• Munculnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial.
• Kesadaran akan pentingnya rekonsiliasi yang berbasis pada pengungkapan kebenaran.

B. Analisis Demokrasi dari Nilai Budaya
Demokrasi Indonesia sejatinya berakar dari nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan mufakat yang menjadi ciri khas adat istiadat bangsa. Dalam berbagai suku dan komunitas, keputusan penting diambil bersama, mengedepankan kebersamaan dan keadilan, bukan dominasi mayoritas semata.

Prinsip Demokrasi Berketuhanan
Prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa kebebasan dan hak asasi manusia harus dijalankan dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan moralitas. Hal ini menjadi pembeda dengan demokrasi Barat yang lebih sekuler. Saya berpendapat, prinsip ini sangat penting agar demokrasi tidak kebablasan dan tetap berpijak pada etika serta nilai luhur bangsa.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam menjunjung tinggi HAM. Masih banyak terjadi pelanggaran kebebasan berpendapat, diskriminasi, dan ketidakadilan hukum. Namun, ada juga kemajuan seperti pemilu yang relatif bebas dan peran masyarakat sipil yang semakin kuat. Untuk benar-benar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, negara harus lebih serius menegakkan keadilan, menghapus diskriminasi, dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.

D. Saya sangat menyesalkan dan menolak keras sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat namun hanya menjalankan agenda politik pribadi atau kelompoknya. Hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan prinsip demokrasi. Parlemen seharusnya menjadi representasi suara rakyat, bukan alat kepentingan elit. Masyarakat harus aktif mengawasi dan menuntut akuntabilitas para wakil rakyat.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama dan tega memanipulasi loyalitas serta emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas sangat berbahaya. Praktik ini melanggar prinsip HAM karena mengorbankan hak dan kebebasan individu demi kepentingan sempit. Dalam era demokrasi, kekuasaan harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan menghormati hak asasi setiap orang. Manipulasi massa atas nama tradisi atau agama bertentangan dengan nilai demokrasi dan HAM modern.

Nama: Andre Sumanto Lumban Gaol
NPM: 2416031090
Kelas: Reguler D
Prodi Ilmu Komunikasi

1. Artikel ini menguraikan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019 yang masih menghadapi banyak persoalan mendalam. Penegakan hukum terkait pelanggaran HAM masa lalu belum berjalan efektif, sehingga keadilan yang diharapkan oleh para korban belum berhasil dicapai. Selain itu, terdapat pengurangan ruang untuk kebebasan berekspresi dan beribadah yang semakin menyempitkan hak-hak fundamental warga negara. Diskriminasi yang berasaskan gender dan etnis tetap bertahan, menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM belum merata dalam masyarakat dan dalam kebijakan pemerintah. Keadaan di Papua mendapatkan perhatian khusus, karena pelanggaran HAM di wilayah tersebut belum terselesaikan dan disertai dengan rasisme yang bersifat sistematik. Meskipun demikian, ada harapan lewat kebangkitan gerakan sosial, seperti dari kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang mulai aktif dalam memperjuangkan penegakan HAM dan demokrasi. Artikel ini juga menekankan pentingnya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi yang tulus dalam menangani pelanggaran HAM, untuk mencegah terulangnya impunitas dan pelanggaran yang sama. Poin positif yang dapat diambil dari tulisan ini adalah meningkatnya kesadaran akan isu HAM di Indonesia dan niat pemerintah untuk melakukan reformasi, meskipun upaya tersebut masih perlu ditingkatkan. Kebangkitan gerakan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial juga menjadi sinyal bahwa demokrasi dan HAM masih dapat diperjuangkan oleh rakyat. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menyoroti tantangan yang signifikan, tetapi juga menunjukkan harapan untuk masa depan penegakan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi di Indonesia, yang berakar pada tradisi dan budaya masyarakat lokal, menyajikan karakteristik khas yang berbeda dari model demokrasi barat. Dalam berbagai komunitas tradisional di tanah air, dasar pengambilan keputusan terletak pada musyawarah dan mufakat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, dan saling menghargai. Demokrasi yang berlandaskan kebijaksanaan lokal ini menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dan keseimbangan hubungan antarwarga, bukan sekadar mementingkan kemenangan mayoritas atau hak individu secara ekstrem. Dengan cara ini, rasa persatuan di tengah keragaman suku, agama, dan budaya semakin kuat, menjadikan demokrasi di Indonesia bersifat tidak hanya politis, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek sosial budaya.

Dalam konteks prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, saya melihat hal ini sebagai pondasi moral dan spiritual yang kokoh. Pancasila sebagai dasar negara menjadikan nilai-nilai religius dan ketuhanan sebagai pijakan utama, sehingga demokrasi di Indonesia tidak hanya menekankan kebebasan dan keadilan, tetapi juga kewajiban dan etika dalam pelaksanaan hak politik. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa kebebasan dalam demokrasi harus sejalan dengan nilai-nilai agama dan tidak boleh merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia mencoba menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan kolektif, serta menjaga rasa saling menghormati antar penganut agama yang berbeda. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menerapkan prinsip ini dengan inklusif tanpa menjadikan agama sebagai alat diskriminasi atau pembatasan kebebasan, sehingga demokrasi tetap terbuka dan adil bagi semua warga negara.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih berhadapan dengan berbagai persoalan dalam mencapai tujuan yang diuraikan dalam Pancasila, UUD NRI 1945, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Secara resmi, sistem demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan pemilihan umum yang cukup bebas dan adil, serta terdapat mekanisme checks and balances melalui lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Sebagai contoh, masih ada kasus diskriminasi, intoleransi, dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembatasan kebebasan berpendapat dan beragama, serta persoalan korupsi yang merusak keadilan sosial.

Selain itu, meskipun Pancasila menegaskan komitmen terhadap keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab, kenyataan sosial dan politik menunjukkan bahwa belum semua warga negara merasakan perlindungan hak-hak dasar secara merata, khususnya bagi kelompok minoritas dan masyarakat adat. Hambatan-hambatan ini mencerminkan adanya ketimpangan antara aspirasi idealisme demokrasi Indonesia dengan praktik yang ada di lapangan.

Di sisi lain, sesuatu yang positif adalah peningkatan kesadaran masyarakat serta adanya berbagai gerakan sipil yang aktif dalam mendorong penegakan demokrasi dan hak asasi manusia, serta upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan. Secara keseluruhan, proses demokrasi di Indonesia terus bergerak menuju kedewasaan politik yang lebih sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, tetapi masih membutuhkan usaha dan komitmen bersama untuk secara menyeluruh menghormati nilai-nilai hak asasi manusia.

Terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, saya menganggapnya sebagai dasar moral dan spiritual yang kuat. Pancasila sebagai landasan negara memposisikan nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan sebagai pijakan utama, sehingga demokrasi di Indonesia bukan hanya menekankan kebebasan dan keadilan, tetapi juga tanggung jawab serta etika dalam pelaksanaan hak politik. Prinsip ini mengingatkan bahwa kebebasan dalam demokrasi harus sejalan dengan nilai-nilai religius dan tidak boleh merusak keharmonisan sosial. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, serta menghormati satu sama lain di antara penganut agama yang berbeda. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menerapkan prinsip ini secara inklusif tanpa menjadikan agama sebagai alat untuk diskriminasi atau pembatasan kebebasan, sehingga demokrasi tetap terbuka dan adil bagi seluruh warga negara.
4. Sikap saya terhadap situasi di mana legislator mengaku mewakili suara masyarakat namun sebenarnya menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat adalah kritis dan sangat menolak tindakan seperti itu. Dalam sebuah demokrasi yang sehat, perwakilan rakyat terpilih untuk menjadi suara yang murni memperjuangkan aspirasi, kebutuhan, serta hak-hak masyarakat. Apabila mereka menyalahgunakan kekuasaan ini demi kepentingan pribadi, partai, atau kelompok elit tertentu, maka mereka telah mengkhianati kepercayaan rakyat dan prinsip-prinsip fundamental demokrasi.

Tindakan yang demikian tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, tetapi juga mengikis legitimasi dari sistem demokrasi itu sendiri. Terlebih lagi jika kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan mayoritas, tetapi malah memperkuat ketimpangan, memperkokoh oligarki politik, dan membatasi ruang partisipasi publik.

Sikap kritis dari masyarakat mengenai fenomena ini sangatlah penting, diiringi dengan keterlibatan aktif dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum, pengawasan terhadap kebijakan, dan advokasi publik. Selain itu, sistem pendidikan politik dan transparansi di lembaga parlemen juga harus diperkuat agar masyarakat dapat menilai dan mengawasi wakil-wakil mereka dengan cara yang lebih cerdas dan objektif. Dalam semangat demokrasi berdasarkan Pancasila, para anggota parlemen seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat sebagai hal utama dalam menjalankan tugas mereka, bukannya menggunakan posisi mereka untuk memenuhi ambisi politik pribadi.

Di samping itu, walaupun Pancasila menekankan nilai-nilai keadilan sosial serta kemanusiaan yang beradab, kenyataan sosial dan politik menunjukkan bahwa belum semua warga negara menikmati perlindungan hak-hak dasar secara setara, terutama bagi kelompok minoritas dan masyarakat adat. Hambatan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan di antara idealisme demokrasi Indonesia dengan implementasi di lapangan.

Namun, ada sisi positif yang terlihat melalui peningkatan kesadaran publik dan berbagai inisiatif gerakan sosial yang aktif dalam mendorong pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia, serta adanya reformasi dalam sektor hukum dan pemerintahan. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia terus berkembang menuju kedewasaan politik yang lebih sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945, meskipun masih memerlukan usaha dan komitmen bersama untuk benar-benar mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia secara menyeluruh.

Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, saya melihat ini sebagai landasan moral dan spiritual yang kuat. Pancasila sebagai dasar negara menjadikan nilai-nilai agama dan ketuhanan sebagai pijakan utama, sehingga demokrasi di Indonesia tidak hanya menekankan kebebasan dan keadilan, tetapi juga tanggung jawab dan etika dalam menjalankan hak-hak politik. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa kebebasan dalam demokrasi harus sejalan dengan nilai-nilai religius dan tidak boleh merusak harmoni sosial. Dengan demikian, demokrasi Indonesia bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, serta memupuk rasa saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menerapkan prinsip ini secara inklusif tanpa menjadikan agama sebagai sarana diskriminasi atau pembatasan kebebasan, sehingga demokrasi dapat tetap terbuka dan adil bagi seluruh warga negara.
5. Pandangan saya terhadap individu atau kelompok yang memiliki karisma tinggi—apakah berasal dari budaya, tradisi, atau agama—namun menyalahgunakan pengaruh itu untuk menarik loyalitas dan perasaan masyarakat dengan tujuan yang samar atau bahkan menyesatkan, adalah sangat skeptis dan hati-hati. Dalam konteks demokrasi modern yang menghargai hak asasi manusia, perilaku semacam ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan ancaman bagi kebebasan berpikir, ekspresi, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat diandalkan.

Pengaruh karismatik memang dapat memiliki dampak sosial yang signifikan, karena dapat menjangkau dimensi emosional, keyakinan, dan spiritualitas individu. Namun, bila kekuatan ini tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran kritis dan kesejahteraan kolektif, melainkan untuk kepentingan segelintir elit, melestarikan keadaan yang ada, atau menggerakkan orang banyak secara buta, maka risiko pelanggaran hak asasi manusia menjadi nyata, termasuk hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari eksploitasi ideologis dan politik.

Dalam kerangka hak asasi manusia dan demokrasi, setiap jenis kekuasaan wajib mengikuti prinsip-transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap otonomi individu. Masyarakat seharusnya dipandang sebagai subjek yang memiliki kedaulatan, bukan sekadar objek yang dimanfaatkan. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang memiliki karisma diharapkan menggunakan pengaruhnya untuk menerangi, mendidik, dan memberdayakan masyarakat—bukan untuk menutupi atau memecah belah mereka atas dasar loyalitas yang sempit atau tujuan yang tidak memiliki dasar etis maupun hukum.

Ada hubungan yang kuat dengan hak asasi manusia: ketika perasaan dan keyakinan dimanfaatkan untuk mengabaikan kebutuhan dan hak masyarakat, maka prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar telah tergoyahkan. Demokrasi yang sehat membutuhkan akal sehat publik, keterlibatan aktif yang didasarkan pada kesadaran, bukan penyembahan terhadap individu atau sikap tunduk tanpa berpikir terhadap simbol-simbol tradisional atau religius. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman politik, mendidik secara kritis, dan melindungi hak sipil lewat hukum untuk menjaga demokrasi dari penyelewengan kekuasaan yang berkarisma.

Praktik semacam ini tidak hanya mengikis kepercayaan publik terhadap institusi legislatif, tetapi juga mengurangi legitimasi sistem demokrasi itu sendiri. Terlebih lagi, jika kebijakan yang dihasilkan tidak merepresentasikan kebutuhan masyarakat luas, tetapi justru mempertahankan ketidaksetaraan, memperkuat oligarki politik, dan menghalangi ruang untuk partisipasi publik.

Dalam kerangka hak asasi manusia dan demokrasi, setiap bentuk kekuasaan wajib mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap kebebasan individu. Warga negara bukanlah subjek yang bisa dieksploitasi, melainkan entitas yang punya hak dan kewenangan. Maka dari itu, pemimpin dengan daya tarik karismatik seharusnya memanfaatkan pengaruhnya untuk memberikan pencerahan, pendidikan, dan pemberdayaan kepada masyarakat—bukan untuk membuat mereka terbelenggu atau terpecah belah berdasarkan kesetiaan yang sempit atau tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Keterkaitannya dengan hak asasi manusia sangat kuat: ketika emosi dan keyakinan diutamakan dalam mengorbankan kepentingan serta hak-hak rakyat, prinsip-prinsip demokrasi yang substantif telah dilanggar. Demokrasi yang sehat membutuhkan rasionalitas publik, keterlibatan aktif yang berlandaskan pemahaman, bukan hanya sekadar pemujaan terhadap individu atau penghormatan buta terhadap simbol-simbol tradisional atau religius. Oleh karena itu, peningkatan literasi politik, pendidikan kritis, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil sangat penting untuk melindungi demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat karismatik.

Nama: Callysta Haura Naynia
NPM: 2416031108
Kelas: Reguler D
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Isi artikelnya menjelaskan bahwa penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019 itu masih jauh dari kata memuaskan. Banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang nggak dituntaskan, kebebasan masyarakat makin dibatasi, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu (terutama di Papua) masih terjadi. Dari analisis saya, sebenarnya pemerintah sudah melakukan beberapa langkah seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional, tapi praktiknya di lapangan belum terasa maksimal. Banyak korban yang belum mendapatkan keadilan, dan ruang demokrasi terasa makin sempit. Masih ada ketimpangan antara aturan dan pelaksanaannya.

B. Prinsip ini sebenarnya keren banget. Demokrasi kita bukan demokrasi bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap punya dasar moral dan spiritual. Artinya, kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan tanggung jawab dan menghormati hak orang lain. Sayangnya, dalam praktik, prinsip ini kadang dimanipulasi. Nilai Ketuhanan malah dipakai buat membenarkan diskriminasi atau pembatasan terhadap kelompok tertentu. Padahal, prinsip ini seharusnya menjamin perlindungan untuk semua warga negara tanpa pandang agama atau kepercayaan.

C. Secara teori, demokrasi Indonesia harus sesuai Pancasila (misalnya sila ke-2 tentang kemanusiaan) dan UUD 1945 (pasal-pasal HAM). Tapi realitanya:

- Kebebasan pers dibatasi (contoh: kasus pembubaran diskusi kritis).
- HAM di Papua diabaikan dengan alasan "kedaulatan negara".
-Elite politik lebih sering berdebat daripada menyelesaikan masalah rakyat.

Kesimpulan: Masih jauh dari ideal, tapi bukan berarti nggak bisa diperbaiki.

D. Sebenernya ini masalah klasik. Politisi janji muluk-muluk pas kampanye, tapi malah sibuk korupsi atau bikin UU yang nggak penting (contoh: UU yang menguntungkan oligarki). Jadi, sikap yang seharusnya ditunjukkan sebagai warga negara, kita harus aktif mengawasi dan menyuarakan kritik. Jangan diam aja. Kalau mereka menyimpang, kita berhak menuntut pertanggungjawaban, baik lewat media sosial, aksi damai, atau pemilu berikutnya.

E. Hal ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Dalam beberapa kasus, pengaruh ini bahkan mendorong masyarakat untuk bertindak secara emosional, tanpa pemahaman yang utuh terhadap tujuan yang diperjuangkan, hingga rela berkorban atas nama loyalitas. Dalam konteks demokrasi modern, tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Demokrasi menuntut partisipasi masyarakat yang bebas, rasional, dan berdasarkan kesadaran, bukan karena tekanan atau manipulasi dari tokoh kharismatik. Setiap individu memiliki hak untuk berpikir kritis, menyuarakan pendapatnya secara bebas, dan membuat keputusan tanpa paksaan.

NAMA : SALWA CAHYA ANDRIANTI
KELAS : REGULER D
NPM ; 2416031128
PRODI : ILMU KOMUNIKASI

A.
Setelah membaca dan memahami artikel tersebut, saya menyadari bahwa pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi banyak rintangan. Salah satu persoalan utamanya adalah terbatasnya ruang kebebasan sipil, yang memunculkan berbagai polemik di masyarakat. Bahkan, persoalan diskriminasi, termasuk terhadap gender, masih belum sepenuhnya mendapat perhatian yang layak dalam sistem perlindungan HAM. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih belum ideal. Meski demikian, adanya upaya dan semangat dari masyarakat untuk terus memperjuangkan keadilan menjadi pelajaran penting bagi saya bahwa perubahan bisa terwujud lewat partisipasi aktif warga negara.

B.
Dalam sistem masyarakat adat, proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui forum bersama, dengan mengedepankan kepentingan bersama dan menghindari dominasi sepihak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi sejatinya telah tumbuh dalam akar budaya bangsa Indonesia sejak lama. Nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan sangat sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern, karena menekankan pentingnya partisipasi aktif, keadilan sosial, dan rasa kebersamaan. Saya percaya bahwa demokrasi yang dibangun di atas landasan ke-Tuhanan dan nilai spiritual masyarakat akan memperkuat toleransi dan rasa hormat antarwarga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C.
Dalam praktiknya saat ini, pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan semangat yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Meskipun secara normatif demokrasi menjunjung hak-hak asasi manusia, dalam kenyataannya masih banyak kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi, memperkuat dominasi elite tertentu, dan memperlihatkan minimnya akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, reformasi di bidang hukum dan politik masih menjadi kebutuhan mendesak agar prinsip-prinsip demokrasi benar-benar berjalan sesuai dengan amanat konstitusi.

D.
Sebagai bagian dari kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil, saya merasa prihatin atas fenomena sebagian wakil rakyat yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu, alih-alih memperjuangkan aspirasi publik. Hal ini bertolak belakang dengan hakikat demokrasi yang sehat, di mana wakil rakyat seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan kebijakan negara. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif akan semakin menurun, dan demokrasi akan kehilangan makna sejatinya.

E.
Dalam pandangan saya, kepemimpinan yang hanya mengandalkan kharisma tanpa dibarengi tanggung jawab moral dan etika berpotensi membahayakan kehidupan demokrasi. Ketika figur tertentu menggunakan kekuatan simbolik dari agama atau budaya demi agenda politik pribadi yang manipulatif, hal itu sangat bertentangan dengan prinsip kebebasan berpikir dan HAM. Dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap individu berhak menentukan sikap politik secara mandiri tanpa tekanan, dan pemimpin seharusnya bekerja demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk mempertahankan kekuasaan.

Nama: Annisa Nayla Meriza
NPM: 2416031008
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Artikel ini menyoroti bahwa penegakan HAM di Indonesia sepanjang 2019 penuh kemunduran, seperti pelanggaran oleh aparat yang tidak ditindak, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi di Papua; tapi sisi baiknya, masih ada harapan lewat gerakan mahasiswa dan komunitas lokal yang berani bersuara meski di tengah tekanan.

B. Demokrasi Indonesia seharusnya sejalan dengan budaya lokal yang menjunjung musyawarah dan keadilan, tapi faktanya, banyak keputusan negara justru mengabaikan nilai itu; prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan juga belum dijalankan sepenuhnya karena diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi.

C. Secara hukum, Indonesia mengakui HAM lewat Pancasila dan UUD 1945, tapi prakteknya belum maksimal karena masih banyak pelanggaran seperti represi terhadap kebebasan berpendapat dan tidak tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk di Papua.

D. Kalau anggota parlemen bilang membela suara rakyat tapi nyatanya hanya mengutamakan agenda pribadi atau partai, itu bentuk penyalahgunaan kepercayaan publik; kita sebagai rakyat perlu kritis dan menuntut pertanggungjawaban mereka.

E. Saat tokoh yang punya kekuasaan karena agama atau tradisi memanipulasi emosi rakyat demi kepentingan tertentu, itu bertentangan dengan semangat HAM dan demokrasi karena rakyat seharusnya tidak dijadikan alat, tapi subjek yang dihormati martabat dan kebebasannya.