Nama : Hengky Kurniawan
NPM : 2415061105
Kelas : PSTI D

Menurut saya jurnal berjudul "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia" oleh Ariesta Wibisono Anditya mengevaluasi peran media massa dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai alat kontrol sosial untuk mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, menelaah norma dalam sistem hukum yang terkait dengan media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa di Indonesia belum maksimal dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Banyak berita yang disampaikan tidak teruji kebenarannya dan lebih mengutamakan pemenuhan keingintahuan publik daripada membangun kesadaran moral berbasis Pancasila. Hal ini mengindikasikan bahwa media sering gagal menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media massa lebih terfokus pada penyampaian informasi daripada menekankan nilai-nilai Pancasila, sehingga kurang efektif dalam mengurangi kejahatan. Penulis merekomendasikan agar media massa meningkatkan integritas dan tanggung jawab sosialnya, dengan lebih menitikberatkan pada pendidikan etika dan moral yang sesuai dengan Pancasila serta penyampaian berita yang akurat dan berbasis fakta, guna membentuk masyarakat yang lebih beretika dan taat hukum.

Nama : Hengky Kurniawan
NPM : 2415061105
Kelas : PSTI D

A. Menurut Saya
Sistem Etika Perilaku Politik Saat Ini dan Kesesuaian dengan Nilai Pancasila
Sistem etika politik di Indonesia masih menghadapi tantangan yang menunjukkan jarak dengan nilai-nilai Pancasila:

Independensi: Birokrasi sering kali tidak bebas dari pengaruh kepentingan politik, melanggar prinsip Keadilan Sosial.
Integritas: Tingginya korupsi menunjukkan masih lemahnya nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Transparansi: Kurangnya keterbukaan dalam pemerintahan mengurangi kepercayaan publik dan bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat.
Pelayanan Publik: Pelayanan yang lambat dan tidak responsif bertentangan dengan nilai Persatuan Indonesia.
Secara keseluruhan, perilaku politik saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun ada perbaikan di beberapa aspek.

B. Etika Generasi Muda di Lingkungan Sekitar
Etika generasi muda bervariasi. Teknologi membawa tantangan etika digital, sementara kepedulian sosial ada namun kadang disertai apatisme. Masalah seperti kurangnya kesadaran hukum menunjukkan adanya dekadensi moral.

Solusi
Pendidikan Karakter sejak dini berbasis nilai Pancasila.
Teladan dari Pemimpin untuk integritas dan tanggung jawab.
Literasi Media untuk menggunakan teknologi secara bijak.
Pengembangan Diri melalui program positif.
Peran Komunitas dalam menjaga nilai etika.
Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan etika generasi muda sesuai nilai bangsa.

Nama : Hengky Kurniawan
NPM : 2415061105
Kelas : PSTI D

Video "Pancasila sebagai Sistem Filsafat" memberikan wawasan penting tentang bagaimana mahasiswa dapat menghayati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila berfungsi sebagai Philospische Grondslag atau dasar filosofis yang perlu direnungkan dan dipahami mendalam sebagai fondasi utama bagi arah dan tujuan bangsa. Selain itu, Pancasila sebagai Weltanschauung atau pandangan hidup mengajak mahasiswa untuk menjadikannya pedoman dalam kehidupan sehari-hari sehingga tetap relevan dalam dinamika sosial dan politik.

Mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bagi mereka, Pancasila bukan hanya sekadar teori, tetapi juga filosofi hidup yang dapat membentuk karakter, pola pikir, dan tindakan yang bijaksana. Dengan menerapkan Pancasila, mahasiswa bisa menghadapi tantangan dan perubahan zaman dengan dasar nilai-nilai luhur bangsa yang kuat.

Tantangan utama dalam penerapan Pancasila di era modern, seperti kapitalisme dan komunisme, perlu dihadapi dengan bijak. Kapitalisme yang menekankan kebebasan pasar seringkali bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila, sementara komunisme yang mengedepankan kolektivitas dapat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai filsafat harus mampu beradaptasi agar tetap relevan sebagai landasan kebijakan negara dan masyarakat.

Sebagai pedoman hidup, Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara pemikiran dan tindakan. Hal ini mengingatkan mahasiswa bahwa Pancasila tidak hanya merupakan ideologi tetapi juga panduan hidup yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini, baik secara individu maupun sosial, menciptakan konsistensi antara pikiran dan tindakan yang akan membawa keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Belajar Pancasila memiliki manfaat besar bagi mahasiswa, antara lain menumbuhkan nasionalisme, membentuk karakter yang baik, memperkuat pemahaman keberagaman, serta memberikan panduan bertindak sesuai nilai-nilai luhur bangsa. Pembelajaran ini membantu mahasiswa mengembangkan kesadaran nasional, pemikiran kritis, dan wawasan luas untuk menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Nama : Hengky Kurniawan
Npm : 2415061105
Kelas : PSTI D

Jurnal ini memiliki judul "Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia" yang ditulis oleh Sri Pujiningsih dan diterbitkan dalam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum pada tahun 2017, membahas mengenai keterkaitan antara hukum dan etika dalam politik hukum Indonesia. Artikel ini menekankan pentingnya Pancasila sebagai sumber nilai utama dan etika dalam pengaturan hukum serta sebagai pedoman moral bangsa Indonesia. Melalui tulisan ini, penulis mengeksplorasi bagaimana hukum dan etika berperan dalam pembentukan politik hukum di Indonesia dan bagaimana kedua konsep ini berinteraksi dalam proses legislasi.

Dalam pembahasan mengenai latar belakang politik hukum di Indonesia, penulis menguraikan bahwa tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, politik hukum digunakan sebagai instrumen penting dalam membentuk berbagai regulasi yang mencerminkan kehendak bersama seluruh elemen bangsa. Politik hukum dalam hal ini dianggap sebagai hasil kompromi berbagai kepentingan yang mempengaruhi arah kebijakan hukum di Indonesia.

Jurnal ini juga membahas konsep politik hukum berdasarkan pandangan beberapa ahli hukum terkemuka di Indonesia. Politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan dasar yang memengaruhi arah, bentuk, serta isi dari hukum yang dibentuk. Beberapa tokoh, seperti Mahfud MD dan Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa politik hukum adalah sarana untuk menggabungkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dengan kaidah-kaidah yang dituangkan dalam konstitusi. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa politik hukum bukan hanya sekadar proses legislasi tetapi juga merupakan bentuk dinamika hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, politik hukum memiliki peran penting dalam proses pembentukan undang-undang, di mana hukum dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Hubungan antara hukum dan etika diuraikan secara mendalam dalam jurnal ini melalui tiga dimensi utama. Pertama, dimensi substansi dan wadah menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai kerangka untuk mengatur perilaku masyarakat, sedangkan etika adalah substansi yang menjadi dasar bagi perilaku tersebut. Kedua, dimensi luas cakupan menjelaskan bahwa etika memiliki cakupan lebih luas daripada hukum. Artinya, setiap pelanggaran hukum juga dianggap sebagai pelanggaran etika, tetapi tidak setiap pelanggaran etika melanggar hukum. Ketiga, dimensi alasan kepatuhan menggambarkan bahwa alasan seseorang mematuhi hukum tidak hanya karena adanya sanksi tetapi juga karena kesadaran etis bahwa aturan hukum tersebut benar dan sesuai dengan nilai moral yang diyakini.

Penulis juga menguraikan perkembangan politik hukum di Indonesia, yang awalnya dirumuskan melalui TAP MPRS No. 2 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (GBPNSB). Dokumen ini kemudian mengalami perubahan dan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diperbarui setiap lima tahun sekali. Dalam perkembangan selanjutnya, politik hukum di Indonesia terus berubah seiring dengan dinamika sosial dan politik yang ada. Pembentukan hukum di Indonesia juga melibatkan berbagai kepentingan, baik dari partai politik maupun dari masyarakat sipil, sehingga menghasilkan kebijakan hukum yang merupakan hasil kompromi antara berbagai kekuatan politik yang ada.

Pada bagian kesimpulan, jurnal ini menekankan bahwa politik hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis tetapi juga harus mencakup nilai-nilai etika dan moral yang berkembang di masyarakat. Hubungan antara hukum dan etika diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang patuh hukum bukan semata-mata karena takut sanksi, tetapi karena adanya kesadaran moral dan etis. Hal ini penting agar hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga konstruktif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, jurnal ini menyajikan pandangan yang komprehensif tentang pentingnya integrasi antara hukum dan etika dalam pembentukan politik hukum di Indonesia. Penekanan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana hukum di Indonesia harus dibangun dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur bangsa.

Nama : Hengky Kurniawan
NPM : 2415061105
Kelas : PSTI-D

Jurnal "Filsafat Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia: Menuju Bangsa Berkarakter" karya Yoga Putra Semadi membahas pentingnya Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam pendidikan nasional. Pancasila, sebagai falsafah hidup yang mengandung nilai-nilai dasar, bertujuan untuk membangun karakter bangsa yang kuat, moralitas yang tinggi, serta ketahanan sosial. Penulis menyoroti bahwa filsafat Pancasila dalam pendidikan tidak hanya sebatas teori, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk karakter yang mencerminkan budaya Indonesia. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila diharapkan dapat menghasilkan individu yang cerdas, berperilaku baik, serta mampu bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya.

Analisis jurnal ini membahas tiga aspek utama filsafat Pancasila: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dari sisi ontologis, filsafat Pancasila berakar pada hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang saling terhubung. Pandangan ini mengarahkan bahwa pendidikan harus dapat mengembangkan potensi siswa sebagai individu sekaligus sebagai bagian dari masyarakat yang majemuk. Secara epistemologis, Pancasila adalah sumber pengetahuan yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam setiap silanya. Nilai-nilai ini disusun secara hierarkis, di mana nilai Ketuhanan yang Maha Esa menjadi nilai paling utama. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pengetahuan bangsa Indonesia dalam Pancasila memiliki susunan logis yang terstruktur. Sedangkan dari aspek aksiologis, Pancasila berperan sebagai panduan etis yang menanamkan nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, setiap individu diharapkan menjadikan nilai-nilai ini sebagai dasar dalam berperilaku dan bermasyarakat.

Jurnal ini juga menegaskan bahwa pendidikan Pancasila tidak hanya mengajarkan teori moral tetapi lebih jauh lagi diharapkan menjadi pendorong utama pembentukan karakter bangsa yang religius, beretika, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila ini menjadi sangat penting di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Penulis menekankan bahwa melalui pendidikan karakter yang berakar pada Pancasila, generasi muda Indonesia dapat tumbuh sebagai individu yang menghargai kebhinekaan, mengedepankan gotong royong, dan memiliki keadilan sosial. Pancasila berfungsi sebagai pondasi spiritual dalam pendidikan, yang tidak hanya menanamkan kecerdasan intelektual tetapi juga kepribadian yang mulia.

Pada akhirnya, jurnal ini menyimpulkan bahwa Pancasila bukan sekadar landasan hukum, tetapi juga falsafah hidup yang perlu diinternalisasi dalam pendidikan untuk menjaga jati diri bangsa. Sistem pendidikan yang berlandaskan Pancasila adalah kunci untuk melahirkan generasi Indonesia yang berkarakter baik, beriman, berperilaku etis, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Pendidikan yang berakar pada filsafat Pancasila ini diharapkan menjadi kekuatan utama dalam menjaga integritas bangsa di tengah perkembangan zaman, serta membentuk generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaya saing tinggi.