Nama : Rizky Ahmad Fahrezi
NPM : 2415061031
NPM : 2415061031
Kiriman dibuat oleh Rizky Ahmad Fahrezi
NAMA: Rizky Ahmad Fahrezi
NPM: 2415061031
KELAS: PSTI D
Dalam jurnal berjudul "Penanaman Nilai-nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia," dibahas mengenai upaya pencegahan kejahatan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dilandasi kesadaran setiap individu di Indonesia.
Jurnal ini menjelaskan bahwa media massa memiliki peran penting sebagai penyebar informasi kepada masyarakat, mencakup informasi pendidikan, hiburan, hingga kontrol sosial. Media massa kerap mengangkat berbagai topik atau isu yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat. Salah satu contoh informasi yang disajikan oleh media massa adalah penanganan kasus kejahatan, seperti pemantauan proses kasus korupsi yang meliputi tahap penyelidikan, penuntutan, pengadilan, hingga pemasyarakatan. Topik ini sering dibahas di berbagai media massa, dan setiap media memberikan sudut pandang atau penjelasan yang berbeda.
Namun, melimpahnya informasi di media massa juga dapat memicu munculnya berita yang belum jelas kebenarannya. Banyak masyarakat Indonesia yang mudah terprovokasi oleh berita hoaks. Sebagai individu yang berpikir kritis, seharusnya kita dapat memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayainya.
Kejadian ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, karena lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak bagi orang lain. Oleh karena itu, media massa belum sepenuhnya mampu mengubah moral masyarakat Indonesia untuk benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
NPM: 2415061031
KELAS: PSTI D
Dalam jurnal berjudul "Penanaman Nilai-nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia," dibahas mengenai upaya pencegahan kejahatan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dilandasi kesadaran setiap individu di Indonesia.
Jurnal ini menjelaskan bahwa media massa memiliki peran penting sebagai penyebar informasi kepada masyarakat, mencakup informasi pendidikan, hiburan, hingga kontrol sosial. Media massa kerap mengangkat berbagai topik atau isu yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat. Salah satu contoh informasi yang disajikan oleh media massa adalah penanganan kasus kejahatan, seperti pemantauan proses kasus korupsi yang meliputi tahap penyelidikan, penuntutan, pengadilan, hingga pemasyarakatan. Topik ini sering dibahas di berbagai media massa, dan setiap media memberikan sudut pandang atau penjelasan yang berbeda.
Namun, melimpahnya informasi di media massa juga dapat memicu munculnya berita yang belum jelas kebenarannya. Banyak masyarakat Indonesia yang mudah terprovokasi oleh berita hoaks. Sebagai individu yang berpikir kritis, seharusnya kita dapat memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayainya.
Kejadian ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, karena lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak bagi orang lain. Oleh karena itu, media massa belum sepenuhnya mampu mengubah moral masyarakat Indonesia untuk benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Nama : Rizky Ahmad Fahrezi
NPM : 2414061031
Kelas : PSTI D
A. Sistem Etika Perilaku di Indonesia
Menurut saya, sistem etika perilaku di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dalam praktiknya, sistem politik dan etika di Indonesia sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan masih banyak terjadi dalam pelayanan publik dan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme Pancasila dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Solusi:
1. Meningkatkan integritas dan transparansi pejabat publik.
2. Mengadakan pelatihan etika politik bagi pegawai negeri sipil yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
3. Memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika politik.
B. Etika Generasi Muda di Lingkungan Sekitar
Etika generasi muda di lingkungan sekitar saya tampak mengalami perubahan seiring dengan perkembangan budaya dan nilai-nilai sosial. Banyak generasi muda menunjukkan minat yang besar terhadap isu keberlanjutan lingkungan, inklusi sosial, dan inovasi teknologi. Namun, terdapat pula pengaruh negatif dari budaya asing yang mengakibatkan penurunan nilai-nilai seperti kesopanan, tanggung jawab sosial, dan rasa hormat. Meskipun kesadaran akan pentingnya perubahan mulai meningkat, dekadensi moral tetap terlihat dalam gaya hidup konsumtif dan penggunaan teknologi yang kurang bijak.
Solusi:
1. Pendidikan Karakter: Mengintegrasikan pendidikan karakter di sekolah dan lingkungan keluarga.
2. Keteladanan: Orang tua dan masyarakat perlu menjadi teladan dalam menerapkan etika yang baik.
3. Edukasi Positif: Meningkatkan penyebaran konten positif di media sosial.
NPM : 2414061031
Kelas : PSTI D
A. Sistem Etika Perilaku di Indonesia
Menurut saya, sistem etika perilaku di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dalam praktiknya, sistem politik dan etika di Indonesia sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan masih banyak terjadi dalam pelayanan publik dan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme Pancasila dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Solusi:
1. Meningkatkan integritas dan transparansi pejabat publik.
2. Mengadakan pelatihan etika politik bagi pegawai negeri sipil yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
3. Memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika politik.
B. Etika Generasi Muda di Lingkungan Sekitar
Etika generasi muda di lingkungan sekitar saya tampak mengalami perubahan seiring dengan perkembangan budaya dan nilai-nilai sosial. Banyak generasi muda menunjukkan minat yang besar terhadap isu keberlanjutan lingkungan, inklusi sosial, dan inovasi teknologi. Namun, terdapat pula pengaruh negatif dari budaya asing yang mengakibatkan penurunan nilai-nilai seperti kesopanan, tanggung jawab sosial, dan rasa hormat. Meskipun kesadaran akan pentingnya perubahan mulai meningkat, dekadensi moral tetap terlihat dalam gaya hidup konsumtif dan penggunaan teknologi yang kurang bijak.
Solusi:
1. Pendidikan Karakter: Mengintegrasikan pendidikan karakter di sekolah dan lingkungan keluarga.
2. Keteladanan: Orang tua dan masyarakat perlu menjadi teladan dalam menerapkan etika yang baik.
3. Edukasi Positif: Meningkatkan penyebaran konten positif di media sosial.
Nama : Rizky Ahmad Fahrezi
NPM : 2415061031
Kelas : PSTI-D
Video ini memberikan wawasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang penting untuk pembentukan karakter, terutama bagi mahasiswa. Pembahasan mencakup dua konsep yang memperkuat peran Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu philosophische grondslag (landasan filsafat) dan weltanschauung (pandangan hidup).
Philosophische grondslag mengacu pada peran Pancasila sebagai landasan berpikir yang memungkinkan mahasiswa dan masyarakat untuk mengevaluasi nilai-nilai kebenaran. Sebagai dasar filsafat, Pancasila mendorong pola pikir yang kritis dan berpandangan luas, sekaligus menjadi acuan dalam membentuk kebijaksanaan saat menghadapi situasi yang kompleks.
Sementara weltanschauung memaknai Pancasila sebagai pandangan hidup yang praktis. Ini berarti nilai-nilai Pancasila tidak hanya direnungkan tetapi juga diterapkan dalam tindakan nyata. Hal ini sangat penting bagi mahasiswa sebagai generasi muda, karena mereka diharapkan mampu membawa nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan mengaplikasikan nilai-nilai ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga membentuk karakter yang sejalan dengan identitas bangsa.
Berdasarkan video pembelajaran tersebut, saya menyimpulkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai kerangka berpikir yang mendalam dan reflektif, sekaligus sebagai panduan praktis dalam bertindak. Harapannya, mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga nilai luhur bangsa tetap relevan dan hidup di tengah perubahan zaman.
NPM : 2415061031
Kelas : PSTI-D
Video ini memberikan wawasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang penting untuk pembentukan karakter, terutama bagi mahasiswa. Pembahasan mencakup dua konsep yang memperkuat peran Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu philosophische grondslag (landasan filsafat) dan weltanschauung (pandangan hidup).
Philosophische grondslag mengacu pada peran Pancasila sebagai landasan berpikir yang memungkinkan mahasiswa dan masyarakat untuk mengevaluasi nilai-nilai kebenaran. Sebagai dasar filsafat, Pancasila mendorong pola pikir yang kritis dan berpandangan luas, sekaligus menjadi acuan dalam membentuk kebijaksanaan saat menghadapi situasi yang kompleks.
Sementara weltanschauung memaknai Pancasila sebagai pandangan hidup yang praktis. Ini berarti nilai-nilai Pancasila tidak hanya direnungkan tetapi juga diterapkan dalam tindakan nyata. Hal ini sangat penting bagi mahasiswa sebagai generasi muda, karena mereka diharapkan mampu membawa nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan mengaplikasikan nilai-nilai ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga membentuk karakter yang sejalan dengan identitas bangsa.
Berdasarkan video pembelajaran tersebut, saya menyimpulkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai kerangka berpikir yang mendalam dan reflektif, sekaligus sebagai panduan praktis dalam bertindak. Harapannya, mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga nilai luhur bangsa tetap relevan dan hidup di tengah perubahan zaman.
Nama : Rizky Ahmad Fahrezi
NPM : 2415061031
Kelas : PSTI-D
Jurnal ini mengkaji secara mendalam keterkaitan antara hukum dan etika dalam konteks politik hukum di Indonesia. Penulis, Sri Pujiningsih, menyatakan bahwa Pancasila sebagai landasan negara memiliki peran utama dalam membentuk nilai-nilai etis yang kemudian diwujudkan dalam sistem hukum di Indonesia.
Isi jurnal mencakup beberapa poin penting, yaitu:
1. Tujuan Negara dan Politik Hukum: Penulis mengaitkan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dengan konsep politik hukum. Menurutnya, politik hukum adalah proses perancangan, pembentukan, dan kesepakatan bersama guna mencapai tujuan negara.
2. Hukum sebagai Hasil Akhir Kebijakan Publik: Pembentukan undang-undang atau norma hukum dipandang sebagai hasil akhir dari proses kebijakan publik yang mencakup beragam kepentingan dan pertimbangan, termasuk aspek etika.
3. Etika Terapan dalam Kehidupan Bernegara: Dalam konteks ini, etika terapan terkait dengan perilaku manusia dalam kehidupan bernegara. Penulis menekankan bahwa etika sangat penting untuk mengarahkan tindakan manusia dalam kehidupan bernegara.
4. Hubungan Hukum dan Etika: Terdapat tiga dimensi yang diidentifikasi terkait hubungan antara hukum dan etika:
- Dimensi Substansi dan Wadah: Hukum sebagai wadah untuk merefleksikan nilai-nilai etis.
- Dimensi Cakupan Luas: Hubungan antara hukum dan etika mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara.
- Dimensi Alasan Manusia: Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan atau pelanggaran hukum, yang sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan etis.
5. Peran Pancasila: Pancasila dilihat sebagai sumber nilai dan etika yang menjadi pijakan utama dalam pembentukan hukum di Indonesia.
Jurnal ini memberikan sumbangan penting untuk memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan etika dalam ranah politik hukum di Indonesia, dengan menyoroti poin-poin berikut:
1. Keterkaitan Hukum dan Etika: Penulis menegaskan bahwa hukum dan etika saling berkaitan dan saling mempengaruhi, bukan dua hal yang berdiri sendiri. Hukum tidak hanya merupakan aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai dan etika yang dianut masyarakat.
2. Peran Pancasila: Penulis mengaitkan hukum dan etika dengan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pentingnya Pancasila sebagai inspirasi dan pedoman dalam pembentukan hukum di Indonesia.
3. Dimensi Kompleksitas Hubungan Hukum dan Etika: Jurnal ini menyajikan analisis menyeluruh dengan mengidentifikasi tiga dimensi hubungan antara hukum dan etika, yang memperlihatkan bahwa hubungan tersebut sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan.
NPM : 2415061031
Kelas : PSTI-D
Jurnal ini mengkaji secara mendalam keterkaitan antara hukum dan etika dalam konteks politik hukum di Indonesia. Penulis, Sri Pujiningsih, menyatakan bahwa Pancasila sebagai landasan negara memiliki peran utama dalam membentuk nilai-nilai etis yang kemudian diwujudkan dalam sistem hukum di Indonesia.
Isi jurnal mencakup beberapa poin penting, yaitu:
1. Tujuan Negara dan Politik Hukum: Penulis mengaitkan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dengan konsep politik hukum. Menurutnya, politik hukum adalah proses perancangan, pembentukan, dan kesepakatan bersama guna mencapai tujuan negara.
2. Hukum sebagai Hasil Akhir Kebijakan Publik: Pembentukan undang-undang atau norma hukum dipandang sebagai hasil akhir dari proses kebijakan publik yang mencakup beragam kepentingan dan pertimbangan, termasuk aspek etika.
3. Etika Terapan dalam Kehidupan Bernegara: Dalam konteks ini, etika terapan terkait dengan perilaku manusia dalam kehidupan bernegara. Penulis menekankan bahwa etika sangat penting untuk mengarahkan tindakan manusia dalam kehidupan bernegara.
4. Hubungan Hukum dan Etika: Terdapat tiga dimensi yang diidentifikasi terkait hubungan antara hukum dan etika:
- Dimensi Substansi dan Wadah: Hukum sebagai wadah untuk merefleksikan nilai-nilai etis.
- Dimensi Cakupan Luas: Hubungan antara hukum dan etika mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara.
- Dimensi Alasan Manusia: Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan atau pelanggaran hukum, yang sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan etis.
5. Peran Pancasila: Pancasila dilihat sebagai sumber nilai dan etika yang menjadi pijakan utama dalam pembentukan hukum di Indonesia.
Jurnal ini memberikan sumbangan penting untuk memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan etika dalam ranah politik hukum di Indonesia, dengan menyoroti poin-poin berikut:
1. Keterkaitan Hukum dan Etika: Penulis menegaskan bahwa hukum dan etika saling berkaitan dan saling mempengaruhi, bukan dua hal yang berdiri sendiri. Hukum tidak hanya merupakan aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai dan etika yang dianut masyarakat.
2. Peran Pancasila: Penulis mengaitkan hukum dan etika dengan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pentingnya Pancasila sebagai inspirasi dan pedoman dalam pembentukan hukum di Indonesia.
3. Dimensi Kompleksitas Hubungan Hukum dan Etika: Jurnal ini menyajikan analisis menyeluruh dengan mengidentifikasi tiga dimensi hubungan antara hukum dan etika, yang memperlihatkan bahwa hubungan tersebut sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan.