NAMA : RIZKY AHMAD FAHREZI
NPM : 2425061031
kelas : PSTID
NPM : 2425061031
kelas : PSTID
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Rizky Ahmad Fahrezi
Nama : Rizky Ahmad Fahrezi
NPM : 2415061031
Kelas : PSTID
Jurnal ini mengulas berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat praktik demokrasi, khususnya melalui penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019. Meskipun pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin dan mengevaluasi kinerja pemerintahan, temuan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilpres 2019 masih jauh dari kata ideal. Penulis menyoroti bahwa sejumlah elemen penting demokrasi, seperti partai politik, media, masyarakat sipil, dan birokrasi, belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Akibatnya, demokrasi di Indonesia cenderung sebatas menjalankan prosedur formal, namun belum mencerminkan nilai dan substansi demokrasi yang sesungguhnya.
Jurnal ini juga menyinggung berbagai persoalan yang mencuat selama proses pemilu, seperti maraknya politisasi identitas, ketidakmampuan partai politik dalam mengemban fungsi strategisnya, serta kurangnya netralitas di kalangan birokrasi. Pemilu tidak hanya menjadi panggung politik, tetapi juga memperlihatkan dominasi media sosial dalam membentuk persepsi publik, termasuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
Salah satu poin penting yang diangkat dalam jurnal ini adalah bahwa kualitas demokrasi tidak bisa diukur hanya dari besarnya partisipasi pemilih atau semaraknya kampanye. Demokrasi yang baik harus mampu menciptakan pemerintahan yang dipercaya rakyat, lembaga negara yang netral dan profesional, serta ruang politik yang sehat. Dalam hal ini, Pemilu 2019 justru menunjukkan lemahnya konsolidasi demokrasi akibat belum optimalnya peran aktor-aktor politik dan institusi terkait.
Kesimpulannya, jurnal ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi seperti penyelenggara pemilu, partai politik, dan aparat penegak hukum. Ketika kepercayaan ini menurun, potensi munculnya konflik dan instabilitas akan semakin besar. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama lintas sektor untuk memastikan demokrasi di Indonesia tidak hanya berlangsung secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
NPM : 2415061031
Kelas : PSTID
Jurnal ini mengulas berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat praktik demokrasi, khususnya melalui penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019. Meskipun pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin dan mengevaluasi kinerja pemerintahan, temuan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilpres 2019 masih jauh dari kata ideal. Penulis menyoroti bahwa sejumlah elemen penting demokrasi, seperti partai politik, media, masyarakat sipil, dan birokrasi, belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Akibatnya, demokrasi di Indonesia cenderung sebatas menjalankan prosedur formal, namun belum mencerminkan nilai dan substansi demokrasi yang sesungguhnya.
Jurnal ini juga menyinggung berbagai persoalan yang mencuat selama proses pemilu, seperti maraknya politisasi identitas, ketidakmampuan partai politik dalam mengemban fungsi strategisnya, serta kurangnya netralitas di kalangan birokrasi. Pemilu tidak hanya menjadi panggung politik, tetapi juga memperlihatkan dominasi media sosial dalam membentuk persepsi publik, termasuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
Salah satu poin penting yang diangkat dalam jurnal ini adalah bahwa kualitas demokrasi tidak bisa diukur hanya dari besarnya partisipasi pemilih atau semaraknya kampanye. Demokrasi yang baik harus mampu menciptakan pemerintahan yang dipercaya rakyat, lembaga negara yang netral dan profesional, serta ruang politik yang sehat. Dalam hal ini, Pemilu 2019 justru menunjukkan lemahnya konsolidasi demokrasi akibat belum optimalnya peran aktor-aktor politik dan institusi terkait.
Kesimpulannya, jurnal ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi seperti penyelenggara pemilu, partai politik, dan aparat penegak hukum. Ketika kepercayaan ini menurun, potensi munculnya konflik dan instabilitas akan semakin besar. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama lintas sektor untuk memastikan demokrasi di Indonesia tidak hanya berlangsung secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Nama : Rizky Ahmad Fahrezi
NPM : 2415061031
Kelas : PSTID
Video ini mengulas dinamika dalam sistem demokrasi yang kerap kali diidentikkan dengan “keramaian” atau “kegaduhan” akibat kebebasan berpendapat serta beragamnya perspektif yang muncul. Namun, keramaian tersebut sebetulnya bukan sesuatu yang negatif. Justru, hal itu merupakan bagian yang wajar dan esensial dari proses demokrasi, selama tetap berada dalam kerangka hukum dan aturan yang berlaku.
Dalam video tersebut, ditekankan betapa pentingnya keberadaan ruang bagi perbedaan pandangan, kritik yang terbuka, dan diskusi yang hidup. Semua itu merupakan wujud nyata dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh sistem demokrasi. Setiap individu maupun kelompok berhak menyuarakan pendapatnya secara terbuka, selama dilakukan dengan cara yang tertib dan tidak melanggar ketentuan hukum. Kebisingan politik ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau anarkisme.
Video ini juga menyoroti kekhawatiran terhadap kemunduran kualitas demokrasi, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain. Hal tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi merupakan sistem yang rapuh dan memerlukan komitmen kolektif serta upaya berkelanjutan untuk dijaga dan diperbaiki.
Secara keseluruhan, pesan utama dari video ini adalah bahwa kegaduhan dalam demokrasi mencerminkan kebebasan berpolitik yang sah dan sehat, asalkan dibarengi dengan tanggung jawab serta kepatuhan terhadap norma hukum dan etika. Perbedaan pendapat yang dikelola dengan baik justru menjadi fondasi utama bagi tumbuhnya demokrasi yang matang.
NPM : 2415061031
Kelas : PSTID
Video ini mengulas dinamika dalam sistem demokrasi yang kerap kali diidentikkan dengan “keramaian” atau “kegaduhan” akibat kebebasan berpendapat serta beragamnya perspektif yang muncul. Namun, keramaian tersebut sebetulnya bukan sesuatu yang negatif. Justru, hal itu merupakan bagian yang wajar dan esensial dari proses demokrasi, selama tetap berada dalam kerangka hukum dan aturan yang berlaku.
Dalam video tersebut, ditekankan betapa pentingnya keberadaan ruang bagi perbedaan pandangan, kritik yang terbuka, dan diskusi yang hidup. Semua itu merupakan wujud nyata dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh sistem demokrasi. Setiap individu maupun kelompok berhak menyuarakan pendapatnya secara terbuka, selama dilakukan dengan cara yang tertib dan tidak melanggar ketentuan hukum. Kebisingan politik ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau anarkisme.
Video ini juga menyoroti kekhawatiran terhadap kemunduran kualitas demokrasi, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain. Hal tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi merupakan sistem yang rapuh dan memerlukan komitmen kolektif serta upaya berkelanjutan untuk dijaga dan diperbaiki.
Secara keseluruhan, pesan utama dari video ini adalah bahwa kegaduhan dalam demokrasi mencerminkan kebebasan berpolitik yang sah dan sehat, asalkan dibarengi dengan tanggung jawab serta kepatuhan terhadap norma hukum dan etika. Perbedaan pendapat yang dikelola dengan baik justru menjadi fondasi utama bagi tumbuhnya demokrasi yang matang.
NAMA : Rizky Ahmad Fahrezi
NPM : 2415061031
Kelas : PSTI D
Nama : Rizky Ahmad Fahrezi
NPM : 2415061031
Kelas : PSTI D
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, berperan sebagai panduan moral dan etika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang relevan untuk memastikan bahwa IPTEK berkembang secara etis, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menekankan pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam proses pengembangan IPTEK. Prinsip ini mengingatkan para inovator untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan serta memprioritaskan kesejahteraan manusia dalam setiap inovasi.
Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menggarisbawahi pentingnya pengembangan IPTEK yang inklusif dan bermanfaat bagi semua kalangan. Hasil penelitian harus memberikan dampak positif dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya kerja sama lintas daerah dan lintas disiplin ilmu dalam menciptakan inovasi yang tidak hanya memperkuat persatuan bangsa tetapi juga mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia.
Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan," menuntut agar keputusan dalam pengembangan IPTEK dilakukan melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan masyarakat. Dengan begitu, hasilnya dapat memenuhi kebutuhan rakyat secara menyeluruh.
Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menegaskan bahwa akses terhadap hasil pengembangan IPTEK harus merata. Teknologi yang dikembangkan harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman, pengembangan IPTEK di Indonesia tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat.
NPM : 2415061031
Kelas : PSTI D
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, berperan sebagai panduan moral dan etika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang relevan untuk memastikan bahwa IPTEK berkembang secara etis, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menekankan pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam proses pengembangan IPTEK. Prinsip ini mengingatkan para inovator untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan serta memprioritaskan kesejahteraan manusia dalam setiap inovasi.
Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menggarisbawahi pentingnya pengembangan IPTEK yang inklusif dan bermanfaat bagi semua kalangan. Hasil penelitian harus memberikan dampak positif dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya kerja sama lintas daerah dan lintas disiplin ilmu dalam menciptakan inovasi yang tidak hanya memperkuat persatuan bangsa tetapi juga mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia.
Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan," menuntut agar keputusan dalam pengembangan IPTEK dilakukan melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan masyarakat. Dengan begitu, hasilnya dapat memenuhi kebutuhan rakyat secara menyeluruh.
Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menegaskan bahwa akses terhadap hasil pengembangan IPTEK harus merata. Teknologi yang dikembangkan harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman, pengembangan IPTEK di Indonesia tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat.