Nama : Pandu Sahala Sitanggang
NPM : 2415061089
Kelas : PSTI C

Jurnal ini membahas urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Indonesia. Pancasila, sebagai kristalisasi nilai budaya dan agama, diakui sebagai landasan normatif yang harus mengarahkan pengembangan iptek agar tetap sesuai dengan moralitas, nilai budaya, dan kepribadian bangsa Indonesia. Jurnal ini menguraikan bahwa Pancasila memiliki tiga jenis nilai, yaitu nilai dasar (intrinsik) yang bersifat universal dan abstrak, nilai instrumental yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi praktis, serta nilai praktis yang terlihat dalam implementasi nyata di masyarakat.

Selain itu, Pancasila juga dipandang sebagai sumber nilai dan moral yang menjadi pedoman pengembangan iptek. Ilmu pengetahuan diharapkan dapat menghormati nilai spiritual, kemanusiaan, solidaritas, demokrasi, dan keadilan. Pengembangan iptek juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat menghindari mendehumanisasi manusia. Jurnal ini juga menyoroti landasan historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Secara historis, hal ini tercermin dalam amanat Pembukaan UUD 1945 tentang "mencerdaskan kehidupan bangsa." Dari sudut pandang sosiologis, masyarakat menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu yang melibatkan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan. Secara politis, berbagai kebijakan pemerintah sejak masa kemerdekaan telah mendukung Pancasila sebagai pedoman pembangunan iptek.

Kesimpulan dari jurnal ini menegaskan bahwa Pancasila sangat penting untuk memastikan bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam pengembangan iptek, dan menjadi rambu normatif agar iptek tetap selaras dengan kepribadian bangsa.

Nama : Pandu Sahala Sitanggang
Npm : 2415061089
Kelas : PSTI C

A. Sistem etika perilaku politik saat ini umumnya bertujuan untuk menciptakan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam tindakan politik. Namun, penerapannya masih sering menghadapi tantangan. Secara garis besar, sistem etika politik yang ideal mendorong pemimpin dan pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral serta standar hukum dan sosial yang berlaku. Jika dilihat berdasarkan Pancasila, sistem etika perilaku politik saat ini di Indonesia masih jauh dari ideal dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sistem etika politik saat ini masih membutuhkan banyak perbaikan agar benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diperlukan komitmen nyata dari para pemimpin dan pejabat publik untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, serta dukungan masyarakat dalam mengawasi dan menegakkan standar etika yang sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa.

B. Etika generasi muda di lingkungan sekitar saya menghadapi tantangan besar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi, pengaruh budaya luar, serta perubahan sosial yang cepat. Jika dibandingkan dengan nilai-nilai etika bangsa Indonesia, seperti gotong royong, saling menghormati, dan tenggang rasa, beberapa perilaku generasi muda mungkin tampak tidak mencerminkannya. Misalnya, gaya komunikasi di media sosial yang sering kali tanpa filter, kurang sopan, atau bahkan agresif, menunjukkan pergeseran dari nilai-nilai kesantunan yang diajarkan dalam budaya Indonesia. Fenomena ini kadang menimbulkan kesan bahwa generasi muda kurang menghormati nilai-nilai yang dianut bangsa. Solusi untuk keadaan tersebut adalah :
- Diadakannya pendidikan karakter di sekolah dan keluarga
- Mengadakan pengawasan dan edukasi dalam penggunaan media sosial
- Mempromosikan kegiatan positif dan kebudayaan

Nama : Pandu Sahala Sitanggang
Npm : 2415061089
Kelas : PSTI C

Jurnal ini membahas pentingnya peran media massa dalam pengendalian sosial untuk mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan media massa dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip sosial. Penelitian ini menyoroti bahwa peran media dalam masyarakat belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, terlihat dari banyaknya berita yang kurang valid dan bisa merusak ketertiban sosial.

Di Indonesia, media massa diharapkan tidak hanya menjadi sumber informasi tetapi juga berfungsi sebagai pengawas sosial dan edukator, mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pemberitaan. Menurut jurnal ini, implementasi fungsi tersebut masih kurang optimal. Banyak media yang hanya berfokus pada pemuasan informasi publik tanpa menyentuh aspek pembentukan karakter berdasarkan nilai Pancasila. Akibatnya, media massa kadang menjadi penyebar informasi yang menimbulkan keresahan dan tidak mendukung tujuan pembangunan moral bangsa.

Selain itu, jurnal ini menegaskan bahwa kehadiran teknologi dan media elektronik telah meningkatkan akses informasi masyarakat. Namun, peran kontrol sosial media massa masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal integritas berita. Konten yang disajikan media seringkali lebih menekankan pada sensasionalisme daripada nilai-nilai etika yang mencerminkan Pancasila. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pentingnya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap media untuk memastikan pemberitaan yang objektif dan beretika.

Penulis jurnal juga menyarankan agar media massa bekerja sama dengan penegak hukum dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi dalam menjaga ketertiban sosial dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hukum. Dalam konteks ini, media tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat budaya hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Nama : Pandu Sahala Sitanggang
Npm : 2415061089
Kelas : PSTI-C

Tanggapan saya terhadap video pembelajaran tersebut, Pancasila sebagai sistem filsafat memainkan peran penting dalam pembentukan pemahaman generasi muda, terutama mahasiswa. Pancasila bukan hanya sekadar kumpulan sila yang dihafalkan, tetapi juga dasar filosofis yang membentuk karakter dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menghadapi tantangan modern seperti kapitalisme dan komunisme, pemahaman mendalam tentang Pancasila menjadi lebih relevan, karena mahasiswa perlu mengembangkan perspektif kritis dan bijaksana dalam menghadapi berbagai isu sosial dan politik. Dengan menghayati nilai-nilai Pancasila, mahasiswa bisa berkontribusi secara positif untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa. Selain itu, penting untuk menekankan keseimbangan antara pemikiran dan tindakan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Oleh sebab itu, pendidikan Pancasila perlu mendapat perhatian dalam kurikulum agar mahasiswa mampu menjadi agen perubahan yang membawa bangsa ke arah yang lebih baik.

Keuntungan dalam pembelajaran Pancasila sangatlah penting untuk membentuk karakter dan kesadaran diri mahasiswa. Pertama, pembelajaran Pancasila dapat menumbuhkan kesadaran nasionalisme, sehingga mahasiswa lebih mencintai tanah air dan menjaga persatuan. Selain itu, pembelajaran ini juga membangun karakter yang baik bagi mahasiswa, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Pancasila juga memperkuat pemahaman terhadap keberagaman, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia. Selanjutnya, pembelajaran Pancasila mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan melakukan refleksi terhadap diri, guna memperbaiki kualitas pribadi. Di samping itu, Pancasila membentuk wawasan global yang lebih luas, membuka pemahaman tentang peran Indonesia di dunia internasional. Terakhir, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, memberikan arahan yang jelas dalam membuat keputusan yang adil dan bijaksana.

Nama : Pandu Sahala Sitanggang
Npm : 2415061089
Kelas : PSTI-C

jurnal ini menyoroti hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia, dengan mengedepankan Pancasila sebagai dasar nilai dan etika. Artikel ini menjelaskan bahwa tujuan utama negara Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, harus diwujudkan melalui politik hukum yang memadukan seluruh elemen bangsa. Dalam hal ini, hukum tidak hanya sebagai alat mencapai tujuan negara, tetapi juga sebagai produk konsensus dari berbagai kepentingan politik yang ada, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Penulis artikel ini, Sri Pujiningsih, menekankan bahwa hukum dan etika memiliki hubungan yang kompleks dan dapat dilihat dari tiga dimensi utama: substansi dan wadah, cakupan hubungan, serta alasan untuk mematuhi atau melanggar. Dari perspektif substansi, hukum sering kali dianggap sebagai wadah yang merepresentasikan nilai-nilai etika, sementara etika melampaui batas-batas hukum. Hal ini berarti bahwa meskipun semua pelanggaran hukum merupakan pelanggaran etika, tidak semua pelanggaran etika dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Dimensi etika dalam politik hukum juga mencerminkan kedalaman moral dari nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia, khususnya dalam konteks Pancasila. Dalam jurnal ini, penulis menyoroti pentingnya Pancasila sebagai landasan moral yang membimbing pembentukan hukum, serta sebagai sumber dari etika politik yang ideal. Dengan demikian, politik hukum yang berbasis pada Pancasila tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga berupaya menciptakan keharmonisan sosial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral bangsa.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pandangan bahwa politik hukum di Indonesia harus menyeimbangkan antara kekuatan hukum dan prinsip etika. Hal ini diperlukan agar hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga mampu mempengaruhi perilaku masyarakat secara positif.