NAMA: RIDHO AZHARI PUTA
NPM: 2415061039

Video ini mengulas perjalanan demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih sangat terbatas, hanya didukung oleh segelintir pihak seperti Tempo dan Robert Cribb. Demokrasi kemudian mencapai masa kejayaannya saat sistem parlementer diterapkan antara tahun 1950–1959, meskipun akhirnya gagal karena konflik antar partai, lemahnya fondasi sosial ekonomi, dan ketegangan antara Soekarno dan TNI-AD. Setelah itu, era Demokrasi Terpimpin muncul (1959–1965), di mana kekuasaan lebih terpusat pada tiga aktor utama: Soekarno, ABRI, dan PKI. Masuk ke masa Orde Baru, awalnya pemerintahan berorientasi pada rakyat, namun tidak lama kemudian ABRI mulai mendominasi dan pemerintah banyak mencampuri urusan rakyat, menjadikan demokrasi lebih bersifat formalistik. Barulah setelah 1998, melalui era reformasi, Indonesia mulai menerapkan demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilu dilaksanakan dengan lebih jujur, kekuasaan dapat berganti secara rutin hingga ke tingkat desa, rekrutmen politik dilakukan secara terbuka, dan kebebasan berpendapat lebih terjamin. Video ini memperlihatkan bagaimana demokrasi di Indonesia berkembang lewat banyak tantangan, dengan harapan terus membaik dari waktu ke waktu.

NAMA : RIDHO AZHARI PUTRA
NPM: 2415061039
KELAS: PSTI-D

Jurnal ini membahas Pancasila sebagai dasar filsafat ilmu dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Harapan terhadap pemimpin, warga negara, dan ilmuwan yang berlandaskan Pancasila sangat relevan untuk menghadapi tantangan global saat ini dan masa depan. Pemimpin Pancasilais diharapkan dapat menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan dalam memimpin, dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan menjaga integritas bangsa. Mereka perlu memanfaatkan teknologi dengan bijaksana untuk membangun infrastruktur yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi global, tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan etika.

Warga negara Pancasilais memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan keragaman. Mereka harus mengedepankan sikap saling menghormati, gotong-royong, dan cinta tanah air dalam setiap aspek kehidupan. Dalam era digital, mereka perlu bijak dalam menggunakan teknologi, menghindari konsumtivisme dan individualisme yang berlebihan, serta memastikan teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.

Ilmuwan Pancasilais diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Inovasi yang mereka ciptakan seharusnya tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memajukan peradaban bangsa.

Di masa depan, individu-individu yang Pancasilais akan menjadi pilar penting dalam mengatasi berbagai tantangan global. Mereka dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan identitas nasional dan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat dapat terwujud.

NAMA : RIDHO AZHARI PUTRA
NPM: 2415061039
KELAS: 2415061039

A. Peran Pancasila sebagai Paradigma Ilmu dan Kebijakan Ilmu:

Pancasila dapat menjadi paradigma ilmu dalam berbagai disiplin dengan memberikan landasan etika yang kuat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Berikut adalah peran setiap sila Pancasila dalam kebijakan ilmu dan etika pengembangan ilmu:

1. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa): Mengajarkan bahwa ilmu dan teknologi harus selaras dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Dalam disiplin ilmu, ini dapat berarti bahwa pengembangan ilmu harus memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, menghindari penyalahgunaan ilmu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan etika.

2. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Menuntut ilmu dan teknologi yang dikembangkan harus mendukung kemajuan manusia dan memperhatikan hak asasi manusia. Pengembangan ilmu harus mengutamakan keadilan dan menghindari penindasan atau eksploitasi manusia, serta memastikan manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

3. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia): Ilmu dan teknologi harus berkontribusi pada persatuan bangsa, dengan mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan pemerataan akses terhadap teknologi di seluruh wilayah Indonesia, baik di daerah maju maupun tertinggal.

4. Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan): Proses pengambilan keputusan dalam pengembangan ilmu dan teknologi harus melibatkan musyawarah dan memperhatikan kebijaksanaan untuk kepentingan rakyat banyak. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

5. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Pengembangan ilmu dan teknologi harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, mengurangi ketimpangan sosial, dan memastikan bahwa hasil kemajuan iptek bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Proses dalam persaingan global: Di tengah persaingan global, Indonesia harus mengembangkan ilmu dan teknologi dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, mengutamakan etika dan keberlanjutan. Indonesia harus mendorong inovasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan memperkuat ketahanan nasional, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

B.Harapan Pemimpin, Warganegara, dan Ilmuwan Pancasilais:

1.Pemimpin Pancasilais: Pemimpin di masa depan harus mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan mengutamakan kepentingan rakyat. Mereka harus menjadi contoh dalam menjalankan etika, menjunjung tinggi keadilan, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

2.Warganegara Pancasilais: Warga negara harus memiliki kesadaran untuk berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa, menjaga persatuan, dan mendukung kebijakan yang membawa kesejahteraan sosial. Mereka perlu aktif dalam kehidupan politik dengan bijak dan bertanggung jawab.

3.Ilmuwan Pancasilais: Ilmuwan harus mengembangkan ilmu dan teknologi dengan memperhatikan dampak sosial, moral, dan lingkungan. Mereka harus mengutamakan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, menjaga integritas, dan memastikan hasil penelitian atau inovasi tidak merugikan masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara memberikan panduan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara etis dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Di tengah persaingan global, Indonesia harus tetap menjaga nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan ilmiah dan teknologi. Harapan ke depan, pemimpin, warganegara, dan ilmuwan Pancasilais dapat memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan membawa dampak positif dan adil bagi seluruh bangsa.

NAMA: RIDHO AZHARI PUTRA
NPM: 2415061039
KELAS: PSTI-D

A. Tanggapan dan Antisipasi Dampak Negatif Hoaks:

Hoaks bisa tersebar luas tanpa memandang tingkat pendidikan, bahkan di kalangan orang terpelajar. Media sosial memperburuk dampaknya, membuat informasi palsu lebih cepat viral. Untuk mengantisipasi, penting untuk:
1.Edukasi masyarakat tentang literasi media dan kemampuan berpikir kritis.
2. Pengecekan fakta sebelum menyebarkan informasi.
3. Pengawasan pemerintah untuk regulasi lebih ketat terkait hoaks.
4. Kesadaran pengguna agar lebih selektif dalam menyebarkan konten.

B. Pengaruh Pengembangan Iptek Tidak Sesuai Pancasila dan Solusinya:

Iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dapat memperburuk polarisasi sosial dan penyalahgunaan data pribadi. Solusi untuk pengembangan iptek yang lebih baik:
1. Etika penggunaan teknologi: Memasukkan nilai Pancasila dalam pendidikan iptek.
2. Regulasi yang mengutamakan kepentingan publik: Perlindungan data dan pembatasan hoaks.
3. Pengembangan teknologi untuk kebaikan bersama: Teknologi yang mendukung kesejahteraan dan lingkungan.

C. Solusi Terhadap Masalah Pasar Teknologi Indonesia:

Konsumerisme di Indonesia menyebabkan ketergantungan pada produk luar negeri. Solusi:
1. Inovasi dalam negeri: Mendorong riset dan pengembangan produk teknologi lokal.
2. Peningkatan pendidikan teknologi untuk menciptakan tenaga ahli.
3. Kolaborasi antara pemerintah dan industri untuk menciptakan ekosistem teknologi.
4. Kebijakan mendukung industri dalam negeri: Insentif untuk riset dan pengembangan produk lokal.