Nama: Rahmi Taqiya Darmawanti
NPM:2413031006

1. PT Sumber Hijau menghadapi tantangan utama dalam menyeimbangkan ekspansi ke Kalimantan Timur dengan prinsip keberlanjutan karena konflik antara manfaat ekonomi seperti penyerapan tenaga kerja lokal dan risiko kerusakan hutan tropis yang dikritik LSM serta masyarakat adat, ditambah tekanan regulasi ISPO dan sertifikasi global yang menuntut nol deforestasi. Integrasi pelaporan SDGs seperti SDG 13 (iklim), SDG 15 (ekosistem darat), dan SDG 8 (pekerjaan layak) menjadi rumit akibat kurangnya data terverifikasi untuk emisi karbon dan dampak sosial, serta resistensi internal manajemen yang memprioritaskan pertumbuhan laba daripada transparansi jangka panjang.

2. Teori akuntansi positif membantu memahami pelaporan keberlanjutan PT Sumber Hijau dengan menganalisis perilaku aktual manajemen yang cenderung memilih pengungkapan minimal untuk memaksimalkan valuasi saham di mata investor ESG, sementara teori normatif merekomendasikan standar ideal seperti pengakuan biaya lingkungan penuh untuk mencerminkan tanggung jawab sosial, sehingga keduanya menjelaskan dilema antara realitas profit-driven dan etika berkelanjutan.

3. Untuk mengintegrasikan SDGs ke laporan keuangan PSAK yang terbatas pada data finansial, PT Sumber Hijau bisa menerapkan standar GRI secara sukarela melalui bagian terpisah seperti Sustainability Report yang dirujuk dalam catatan laporan tahunan, dengan mengadopsi ISSB IFRS S1/S2 untuk pengukuran materialitas ESG seperti biaya reklamasi lahan sawit, serta menggunakan indeks SDG mapping untuk menghubungkan metrik seperti emisi GHG (SDG 13) dengan posisi keuangan.

4. Sebagai akuntan pelaporan keberlanjutan, saran untuk PT Sumber Hijau adalah menyusun narasi laporan dengan struktur berbasis stakeholder yang menonjolkan cerita sukses penyerapan 70% tenaga kerja lokal (respons terhadap SDG 8 dan komunitas adat), diimbangi komitmen nol deforestasi via HCV assessment untuk SDG 15, serta strategi mitigasi iklim seperti biomassa EFB pellet guna meyakinkan investor global sambil menjawab kritik LSM melalui data audited dan dialog multipartai.

Nama: Rahmi Taqiya Darmawanti
NPM: 2413031006

Pelajaran hari ini tentang menganalisis isu keberlanjutan dan pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat relevan dengan tren terkini di Indonesia, di mana 97% emiten di Bursa Efek Indonesia telah menyampaikan laporan keberlanjutan pada 2023-2024 sesuai POJK 51/2017, menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi ESG meski masih ada kesenjangan seperti hanya 37% perusahaan publik yang sepenuhnya memenuhi standar global. Pendekatan ini mengintegrasikan kerangka GRI dan SDGs yang paling banyak diadopsi (80% perusahaan Indonesia pada 2022), termasuk pengungkapan tanggung jawab direksi yang naik 36% dan keterlibatan pemangku kepentingan hingga 70%, untuk menanggapi risiko iklim serta meningkatkan kredibilitas di mata investor. Materi tersebut menekankan pentingnya platform seperti CESGS Insight untuk menyederhanakan pelaporan, menghubungkan kinerja lingkungan-sosial dengan nilai perusahaan, serta menyelaraskan dengan IFRS S1/S2 yang mendorong integrasi data keuangan dan non-keuangan demi net zero 2050.

Nama: rahmi Taqiya Darmawanti
NPM: 2413031006

1. Manajemen PT Lestari Mineral memilih kebijakan akuntansi konservatif untuk mengakui biaya reklamasi tambang secara penuh, mencerminkan sikap hati-hati yang dipengaruhi bias kognitif seperti risk aversion dan overconfidence dalam menghindari overstatement laba. Motivasi utamanya meliputi kepatuhan regulasi Indonesia yang menekankan transparansi lingkungan, perlindungan dari tuntutan hukum terkait kerusakan ekosistem nikel, serta pembangunan kepercayaan stakeholder lokal seperti masyarakat sekitar tambang yang rentan dampak sosial. Dampak potensialnya positif bagi pemerintah dan komunitas melalui pengurangan risiko lingkungan jangka panjang, tetapi negatif bagi investor asing karena laba rendah mengurangi valuasi saham dan daya tarik investasi.

2. Sebagai akuntan perusahaan, sikap yang tepat adalah menolak perubahan ke kebijakan agresif dengan menekankan interpretasi IFRS yang seimbang (IAS 37 untuk provisi lingkungan), sambil mengusulkan dialog transparan melalui sustainability report untuk menjembatani ekspektasi. Mengikuti keinginan investor sepenuhnya bertentangan dengan etika profesi akuntan (kode etik IKPI dan IFAC) yang mengutamakan integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional, karena dapat menimbulkan earnings management yang menyesatkan dan merusak kredibilitas laporan. Pendekatan ini juga melanggar prinsip going concern jika mengabaikan kewajiban reklamasi nyata.

3. Proses penetapan standar akuntansi dipengaruhi ekonomi politik melalui lobbying kelompok kepentingan, di mana aktor kuat seperti asosiasi industri mendorong fleksibilitas untuk profitabilitas, sementara regulator global (IASB) menyeimbangkan tekanan investor institusional. Di tingkat nasional Indonesia, kasus ini menunjukkan OJK dan Kemenkeu dipengaruhi tekanan politik dari industri tambang untuk menunda standar keberlanjutan, mirip kasus Enron di AS di mana politik korporasi memperlambat pengakuan IFRS 16 lease untuk lindungi laba. Secara global, IFRS sering dikritik karena bias pro-bisnis dari lobi Eropa/AS, berbeda dengan standar nasional yang lebih protektif lingkungan.

4. Pendekatan standard-setting berbasis prinsip seperti IFRS menekankan penilaian profesional dengan fleksibilitas interpretasi, cocok untuk kasus PT Lestari Mineral di mana manajer bisa menilai biaya reklamasi secara kontekstual tanpa aturan kaku, sedangkan berbasis aturan seperti US GAAP memberikan panduan detail tapi rentan loophole dan kurang adaptif terhadap isu lingkungan unik Indonesia. Di Indonesia, pendekatan berbasis prinsip lebih relevan karena SAK mengadopsi IFRS secara substansial, memungkinkan akomodasi nilai keberlanjutan nasional seperti PSAK 72 tentang liabilitas lingkungan, sambil mengurangi beban birokrasi di tengah tekanan politik industri dan regulasi OJK yang menuntut transparansi fleksibel untuk sektor tambang.

Nama: Rahmi Taqiya Darmawanti
NPM: 2413031006

JURNAL 1
Aspek perilaku dalam akuntansi mengakui bahwa keputusan keuangan tidak murni rasional, melainkan dipengaruhi oleh bias kognitif seperti overconfidence, confirmation bias, dan heuristik yang mendistorsi interpretasi informasi akuntansi, sebagaimana dibahas dalam artikel Muhammad Daham Sabbar. Urgensinya krusial karena mengabaikannya menyebabkan keputusan suboptimal, sistem akuntansi yang tidak efektif, serta ketidakseimbangan antara kompleksitas data dengan kapasitas kognitif pengguna, sehingga diperlukan desain sistem yang selaras dengan dinamika emosional, budaya organisasi, dan kepercayaan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Proses standard-setting akuntansi melibatkan sintesis literatur multidisiplin (psikologi, ekonomi perilaku, teori organisasi) melalui tinjauan integratif untuk membangun kerangka konseptual, sementara ekonomi politiknya mencerminkan dinamika kekuasaan, norma institusional, dan konteks sektoral yang memediasi pengaruh perilaku, menuntut pendekatan kontekstual agar standar adaptif terhadap variasi budaya dan regulasi.

JURNAL 2
Aspek perilaku dalam akuntansi mengintegrasikan psikologi dan sosiologi untuk memahami bagaimana sikap, motivasi, persepsi, kepribadian, dan emosi memengaruhi interpretasi serta penggunaan informasi akuntansi, melampaui asumsi rasionalitas tradisional. Urgensinya tinggi karena ketidakpahaman ini menyebabkan distorsi keputusan, fraud seperti kasus Enron, dan inefisiensi sistem akuntansi, sehingga diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan dimensi manusia untuk mencegah manipulasi laporan keuangan dan meningkatkan etika profesional. Proses standard-setting melibatkan sintesis konsep psikologi sosial melalui tinjauan literatur deskriptif untuk membangun kerangka teori adaptif, sementara ekonomi politiknya mencerminkan dinamika kekuasaan organisasi, norma budaya, dan konflik kepentingan yang memediasi perilaku akuntan dalam konteks institusional.