NAMA: WAHYUNISA SALSABILA
NPM: 2416041013
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA


Ketahanan nasional merupakan keuletan, ketangguhan, dan keterampilan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman demi menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup negara. Ancaman ini meliputi ancaman langsung seperti yang dilakukan oleh Bangsa Belanda terhadap Bangsa Indonesia, ancaman dari dalam yang merongrong stabilitas negara, hingga ancaman tidak langsung seperti penguasaan ekonomi secara perlahan yang menggerus posisi penduduk asli. Oleh karena itu, ketahanan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, kita harus fokus untuk mempertahankan integritas, identitas, dan tujuan nasional bangsa.

Ancaman yang dihadapi bangsa dapat dikategorikan dalam dua dimensi utama, yaitu trigatra dan pancagatra. Trigatra mencakup posisi geografis, kekayaan alam, dan kualitas penduduk. Sementara itu, pancagatra meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Gabungan dari unsur-unsur ini sangat penting untuk menghadapi tantangan dalam mempertahankan ketahanan bangsa terutama di era globalisasi.

Peran masyarakat sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Selain menjaga semangat persatuan, masyarakat juga harus aktif dalam mendukung nilai-nilai ideologi Pancasila, menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta melestarikan budaya bangsa. Namun, keterlibatan masyarakat juga bisa saja menghadapi berbagai ancaman dan hambatan, tetapi dengan begitu, kita bisa memastikan tercapainya tujuan nasional.

NAMA: WAHYUNISA SALSABILA
NPM: 2416041013
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Berdasarkan jurnal tersebut, kita ketahui bahwa pentingnya menjaga semangat bela negara di tengah pandemi COVID-19. Sebagai warga negara, kita wajib menjaga eksistensi dan martabat bangsa. Dalam situasi pandemi, bela negara dapat diwujudkan diwujudkan dengan cara mematuhi protokol kesehatan, menghindari penyebaran informasi hoax, dan ikut serta dalam upaya melawan virus. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat seperti melakukan gotong royong, dan menjaga solidaritas, tantangan pandemi akan lebih mudah teratasi dan menjadi penguat ketahanan nasional.

Dalam implementasinya, bela negara dilandasi dasar hukum Pasal 27 dan Pasal 30 UUD 1945, yang mewajibkan warga untuk ikut serta dalam pertahanan negara. Dengan demikian , bela negara merupakan tindakan sederhana yang dapat dilakukan masyarakat di tengah pandemi, seperti berdiam di rumah, mendukung tenaga medis, dan membantu masyarakat lain yang terkena dampak pandemi. Melalui jurnal tersebut, kita menjadi tahu bahwa bela negara bukan sekedar angkat senjata, tetapi juga mencakup perilaku positif sehari-hari yang mendukung kesejahteraan bersama dan keutuhan bangsa.

NAMA: WAHYUNISA SALSABILA
NPM: 2416041013
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Dalam video tersebut dijelaskan bahwa Republik Pertama terjadi pada saat Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 sekaligus disahkannya Konstitusi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Kemudian, Piagam Jakarta, yang awalnya dimasukkan dalam rancangan pembukaan UUD, diubah dengan menghilangkan kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Dan UUD 1945 saat itu tidak menyertakan penjelasan dalam dokumen resminya.

Pada republik kedua, kemudian Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949, sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Konstitusi RIS diberlakukan dan menggantikan UUD 1945 yang awalnya merupakan dasar hukum di Indonesia.

Republik Ketiga, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan UUDS 1950 yang mulai diberlakukan kembali menjadi konstitusi negara Indonesia dan RIS dibubarkan.

Terakhir, pada Republik Keempat disebutkan bahwa UUD 1945 kembali diberlakukan dan UUDS diganti (bukan sebagai konstitusi lagi). Pada masa ini terjadi ketidakstabilan politik sehingga dikeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Penjelasan UUD 1945 yang sebelumnya dokumen terpisah, kini menjadi lampiran resmi yang tidak terpisahkan dari UUD 1945. Presiden Soekarno menegaskan bahwa Piagam Jakarta merupakan bagian dari UUD 1945 yang tidak terpisahkan. Hal ini juga diatur dalam Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959.

Era Reformasi (Amandemen UUD 1945 - 1999 hingga 2002). Mulai tahun 1999 - 2002, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen agar sesuai dengan perkembangan zaman. Amandemen ini menambahkan dan mengubah beberapa pasal, termasuk aturan tentang kekuasaan presiden, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan.

Terdapat catatan khusus tentang penjelasan UUD 1945 yang dipublikasikan sebagai dokumen terpisah pada 15 Februari 1946. Dalam penerapan UUD 1945 pasca-Dekrit 1959, penjelasan ini dijadikan bagian resmi melalui lampiran.

NAMA: WAHYUNISA SALSABILA
NPM: 2416041013
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Pada tahun 2019, kondisi HAM di Indonesia mengalami kemunduran sehingga berpengaruh terhadap penegakan HAM, terlebih banyaknya pelanggaran masa lalu seperti, diskriminasi gender, dan pelanggaran yang terjadi di Papua bahkan kebebasan berekspresi dan agama dibatasi pada saat itu.

Hal Positif
Gerakan masyarakat dan mahasiswa dalam mempertahankan hak-hak mereka merupakan tindakan yang tepat sekaligus menjadi kontrol sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.

Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai Adat dan Budaya
Adanya nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan merupakan nilai yang selaras dan mendukung demokrasi. Namun, dalam praktik diskriminasi yang telah dijelaskan sebelumnya, artikel tersebut menunjukkan bahwa jarak antara nilai budaya memiliki jarak sehingga kurang sesuai dengan realita dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip demokrasi berkeTuhanan yang Maha Esa yang tertera dalam Pancasila mengingatkan pentingnya moralitas dan kemanusiaan. Sayangnya, dalam mengimplementasikannya sering kali dirusak oleh oknum partai politik.

Praktik Demokrasi Saat Ini
Saat ini, masih banyak kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 karena kurangnya transparansi dan kurang menghargai HAM. Karena hal tersebut, banyak anggota parlemen yang sering mengabaikan aspirasi rakyat demi kepentingan politik, sehingga hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.


Kritik terhadap Kekuasaan Berbasis Tradisi dan Agama
Penyebab adanya mobilisasi massa yaitu kekuasaan kharismatik, karena dengan kekuasaan kharismatik banyak massa yang dimobilisasikan tanpa memerhatikan dampaknya terhadap HAM. Contohnya diskriminasi yang berkaitan dengan agama seseorang, bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan kebebasan dalam beragama.


Pendapat Pribadi
Menurut saya, diperlukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam bidang hukum dan pendidikan. Karena, masyarakat sipil juga memiliki peran untuk terus mengawasi kinerja pemerintah melalui transparansi. Hal tersebut perlu dilakukan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diselaraskan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

NAMA: WAHYUNISA SALSABILA
NPM: 2416041013
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA