Adminitrasi Negara MKU PKN Ganjil 2024

NAMA: Fharas Tika Anggunan Muli
NPM: 2416041050
KELAS: Reguler B
PRODI: FISIP (Ilmu Administrasi Negara)

Analisis kasus 
1)Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Artikel di atas sendiri secara sederhana membahas terkait dengan penegakan HAM di indonesia pada tahun 2019 yang masih kurang optimal, kemunduran akan mutu ham yang dialami serta berbagai serangan yang dialami oleh pembela ham juga kian mewarnai kurang nya optimalisasi ham pada tahun tersebut. Hal ini terjadi terjadi karena beberapa indikator diantaranya, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggran ham yang terjadi, kemudian juga adanya penyalahgunaan kekuasaan yang terus dimanfaatkan oleh beberapa kalangan pejabat yang bertindak sewenang-wenang, dan yang menonjol juga bisa terlihat dengan maraknya diskriminasi gender, yang hampir sebagian besar pada kala itu bahkan mungkin pada masa sekarang masih ada beberapa oknum yang memandang sebelah mata akan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan. Padahal jika kita lihat arus perubahan yang berkembang pesat, saat ini sudah memasuki era emansipasi wanita yang artinya baik pria maupun wanita sekalipun memilik kedudukan dan kesetaraan penuh.
Hal positif yang dapat saya ambil setelah membaca artikel ini adalah, bagaimana sebisa mungkin menanamkan pola dan kerangka berfikir yang tidak kuno, yang lebih terbuka, fleksibel karena jika kita memiliki pola pikir yang tertutup maka kita akan sulit untuk bisa menghargai serta memahami akan pentingnya menghargai ham yang dimiliki oleh masing-masing individu, sehingga upaya untuk tegakknya ham di negara kita ini bisa terus berkembang dengan baik dan terjaga stabilitasnya.

2)Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai serta adat dan isitiadat asli masyarakat indonesia menurut saya merupakan suatu langkah serta hal yang sudah tepat. Karena demokrasi sendiri memang sudah seharusnya dibuat berdasarkan nilai adat istiadat dari negara itu, sederhananya demokrasi dibuat dengan cara mengadaptasi kondisi lingkungan, kebiasaan serta nilai yang memang sudah menetap pada masa terdahulu, hal ini dilakukan supaya masyarakat diharapkan mampu untuk menyesuaikan diri dengan lebih cepat dan tidak terlalu merasa asing dengan demokrasi yang tercipta tadi.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, artinya negara indonesia sendiri memberikan hak serta kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk dapat memilih serta menentukan agama yang akan dianut serta adanya kebebasan dalam beribadah menurut kepercayaan masing-masing dan rasa saling menghormati antar umat beragama yang senantiasa harus dijaga.

3)Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Pada kenyataannya praktik demokrasi Indonesia sendiri bisa dikatakan sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, hal ini karena jika kita lihat memang benar sudah banyak sekali beberapa perwujudan nyata dari adanya praktik demokrasi yang sesusai dengan pancasila dan uud, namun halnya juga masing sangat banyak sekali tindak pelanggraan yang sangat menyimpang dari adanya upaya tegaknya demokrasi yang berlandaskan pancasila dan uud 1945. Sebenarnya hal ini terjadi bukan karena demokrasi itu sendiri yang salah akan tetapi masalahnya terdapat pada bagaimana cara masyarakat menangkap serta memahami praktik demokrasi yang sesuai dengan pancasila dan uud, dalam penerapannya pun sebagian dari masyarakat masih salah mengartikannya. Jika kita kaitkan, apabila dalam pemahaman dan pengimplemetasian terhadap demokrasi pancasila maka bisa kemungkinanan besar pelanggaran akan hak asasi manusia juga akan terus merambat.

4)Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Menanggapi masalah anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tapi melaksanakan agenda politik untuk kepentingan mereka pribadi adalah suatu tindakan manipulasi yang artinya mereka anggota parlemen tadi secara tidak langsung sudah berlaku tidak adil terhadap rakyat. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata adanya penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang yang masih terus terjadi yang juga sudah jauh melanggar demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia. Pada sila kelima dalam pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah tertera jelas bahwa rakyat Indonesia seharusnya mendapatkan suatu keadilan yang mana mestinya, tapi justru eksistensi rakyat hanya digunakan sebagai tameng semata untuk kepentingan pribadi anggota parlemen yang menyimpang.

5)Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Kesuasaan kharismatik yang berakar pada tradisi atau agama sering kali memilki daya tarik yang cukup kuat, apalagi bagi masyarakat yang sangat menghormati serta menjunjung tinggi nilai budaya dan agama tersebut. Namun pada kenyataannya bukanlah suatu tindakan terpuji jika kekusaan ini di manfaatkan untuk tujuan yang tidak jelas apalagi sampai harus mengorbankan masyarakat yang sudah terkanjur manaruh kepercayaa. Secara langsung pemimpin seperti itu sudah melakukan dua pelanggaran sekaligus, pertama karena telah menggunakan dalih tentang tradisi dan agama untuk tujuan yang tidak jelas, dan yang kedua karena telah memanipulasi masyrakat yang terlibat secara emosional.
Kekuasaan yang berlandaskan demokratis seharusnya bersifat akuntable dan berbasis hukum bukan semata-mata kharsima apalagi menggunakan label tradisi dan agama, itu sudah sangat menyimpang jauh.
Dalam konteks hak asasi manusia, rakyat memilki hak untuk menentukan pilihan mereka sendiri, termasuk kebebasan dari tekanan atau adanya manipulasi. Ketika loyalitas dan emosi rakyat digunakan secara tidak bertanggung jawab, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hal individu.

Nama: Suci Agne Pramesuari
Npm: 2416041052
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakkan HAM di Indonesia yang masih mengalami tantangan dan keprihatinan sekaligus pencapaian positif dalam menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Jika kita analisis terlihat bahwa pada 2019 merupakan tahun kelam eksistensi HAM, yang mana agenda penegakkan HAM yang belum dijalankan dengan baik, melihat dari proses keadilan pelanggaran HAM yang belum dituntaskan oleh aparat yang berwenang, kebebasan berekspresi dan beragama yang dipaksa dibungkam melalui aturan dan praktik kebijakan, diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti dengan penyataan pejabat yang merendahkan perempuan, kegagalan elemen pemerintah dalam menegakkan keadilan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih tajam berlangsung di Papua, penjatuhan penerapan hukum di luar pengadilan. Lalu dua kejahatan HAM berbentuk rasisme di Papua yang seolah-olah pemerintah menutup mata dan telinga serta isu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hal ini menggambarkan tentang keprihatinan penegakkan HAM pada saat itu, kegagalan pemerintah dalam menegakkan HAM yang seadil-adilnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, terdapat hal positif dari tantangan-tantangan tersebut, terlihat dari Indonesia melakukan langkah-langkah untuk melindungi dan menegakkan HAM yang lebih baik salah satunya yaitu melakukan reformasi kunci, supremasi hukum, dan keamanan guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik serta memulihkan kegagalan pemerintah dalam menegakkan HAM. Lalu keterlibatan mahasiswa yang terlihat dari adanya kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai adat/istiadat budaya asli yaitu musyawarah yang mana melibatkan partisipasi dari masyarakat, serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat, lalu gotong royong yang sampai saat ini masih diterapkan karena merupakan nilai-nilai adat yang melekat yang mana pada gotong royong menekankan nilai kebersamaan dibandingkan individu. Dan adanya pemilihan pemimpin, yang mana terdapat partisipasi aktif masyarakat, seperti pemilihan kepala desa yang mana dalam pemilihannya warga desa berpartisipasi aktif. Secara keseluruhan demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli mengutamakan partisipasi masyarakat serta menekankan pada kepentingan bersama diatas kepentingan individu dan tak penting adanya solidaritas dan keadilan.

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa yaitu mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan agama di Indonesia sehingga menjaga demokrasi yang damai. Selanjutnya prinsip ini mendorong untuk mengutamakan nilai-nilai moral dalam kehidupan bernegara. Maka dari itu, dengan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat menciptakan lingkup demokrasi yang harmonis dan sehat.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Adanya Pemilu sudah menunjukkan keberadaan demokrasi. Aturan tertulis yang mengatur tentang perlindungan HAM, lalu sistem demokrasi yang sudah menjadi landasan dalam kenegaraan. Namun walaupun begitu, tidak sesuai dengan penerapannya, terbukti dari huru-hara kondisi di Indonesia ini. Banyak praktik demokrasi di Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta mengabaikan nilai Hak Asasi. Masih banyak terjadinya pelanggaran HAM, diskriminasi kaum minoritas, dan lemahnya penegakkan hukum.

Seperti pada demonstrasi oleh para mahasiswa yang menuntut keadilan sering kali dihadapi dengan kekerasan oleh aparat kepolisian. Padahal mahasiswa sebagai warga negara memiliki hak untuk berpendapat serta berpartisipasi aktif, namun berujung dengan adanya kekerasan, pembungkaman hak berpendapat, bahkan ada beberapa mahasiswa yang berakhir diculik dan dihabiskan nyawanya. Terdapat masih banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang mana menunjukkan bahwa praktik demokrasi masih belum berlandaskan dengan Pancasila, UUD NRI, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seakan penyelenggaraan dan aturan tertulis di konsistusi hanyalah sebatas formalitas saja.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Melihat kondisi tersebut yaitu merasa prihatin, saya semakin merasa bahwa masyarakat hanya sebagai alat kepentingan anggota-anggota parlemen dan kaum atas untuk mencapai tujuan. Padahal anggota parlemen bertugas sebagai wadah aspirasi kepentingan masyarakat. Saya juga mengambil sikap kritis dan mengecam agar dilakukannya pengawasan ketat terkait kinerja para anggota parlemen bila perlu dilakukan sanksi. Anggota parlemen seharusnya bisa bertindak sebenar-benarnya sebagai “wakil rakyat” mereka bertugas untuk mendengarkan segala kebutuhan rakyat. Maka dari itu, diharapkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip Demokrasi. Karena lagi dan lagi sejatinya negara bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat bukan untuk melayani kepentingan diri sendiri dan kelompok. Jika praktik seperti ini tidak ditanggapi dengan serius, maka demokrasi akan semakin melemah dan negara akan kehilangan integritas.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pendapat saya hal ini dapat mendorong adanya penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat Indonesia sendiri lebih sering menggunakan emosional dibandingkan rasional bahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sekalipun. Terbukti dengan masyarakat yang kerap kali memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dengan memancing loyalitas dan emosi rakyat. Lalu, jika rakyat sudah memakan umpannya pihak-pihak tersebut akan menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas seperti tujuan pribadi dan kelompoknya. Dalam hal ini, tentu kepentingan masyarakat tidak lagi dilibatkan, nah inilah awal dari pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia. Pihak-pihak yang hanya mementingkan tujuan tidak jelas dibandingkan tujuan masyarakat menciptakan ketidakadilan, hal ini tentu melanggar Hak Asasi Manusia yang mana masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Kemudian ketika pihak-pihak tersebut melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan hanya mementingkan tujuan tidak jelas dengan mengambil keputusan yang membatasi keterlibatan aktif masyarakat, tentu mengabaikan nilai-nilai demokrasi dewasa saat ini. Demokrasi sendiri menekankan pada keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat, dengan masyarakat yang tidak memiliki akses, maka sudah dipastikan pihak-pihak tersebut mengabaikan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini.

Maka dari itu, di era saat ini perlunya penegakkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Indonesia masih perlu upaya yang lebih keras dalam mewujudkan demokrasi yang menjunjung tinggi HAM serta sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

NAMA : Ayuni Aziizah
NPM : 2456041007
KELAS : Mandiri A
PRODI : Administrasi Negara

1. Bagaimanakah artikel tersebut dalam penegakan Hak Asasi Manusia dan apa hal positifnya. Pada tahun 2019 HAM sempat mengalami kemunduran penyebabnya karena tidak ada proses keadilan, diskriminasi berbasis gender, kebebasan yang sewenang-wenang, gegalalan pemerintah dalam menegakkan keadilan bagi korban, pelanggaran yang masih terus terjadi, dan penjatuhan hukuman kejam.
hal ini dapat di cegah dengan cara menegakkan ham yang dapat dilakukan dengan memastikan capaian pemenuhan HAM, kritis terhadap kebijakan asumsi moralitas dan populisme, serta melakukan upaya untuk mengadili bagi pelaku yang melanggar ham.
-hal positif dalam artikel tersebut yaitu Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik serta kita lebih memahami bagaimana penegakan HAM yang baik dan dapat merespon hal yang melanggar dengan memberi konsekuensi kepada yang melanggar.

2. analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dan bagaimana prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa.
Indonesia kaya akan keragaman budaya dan berbagai penganut agama maka dari itu kita perlu memiliki rasa toleransi beragama hal ini menghendaki adanya sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda dan budaya yang terus berlaku disetial daerah tanpa membeda-bedakan satu sama lain, keadilan sosial semua agama selalu mengajarkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan demokrasi Indonesia tidak selalu menyoroti tentang politik tetapi juga keragaman dan peran kita sebagai masyarakat dalam menjalankan perannya tanpa melanggar HAM dan membedakan bedakan karena Indonesia memiliki semboyan yaitu bhinekaan tunggal ika.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? jika kita lihat dari praktik penerapan nya sekarang tidak bisa di bilang sudah sesuai semua karena masih ada saja yang melenceng bahkan melanggar dari pancasila dan uud maka dari itu perlu adanya perbaikan dalam penerapannya. Prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud karena masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan terkadang banyak kasus yang tidak di tindaklanjuti seperti korupsi, pembunuhan, penyalahgunaan kekuasaan dan kasus kriminalisasi lainnya.

4. sikap masyarakat mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Perilaku anggota parlemen yang tidak menjalankan amanah rakyat merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media massa. Hal ini akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan sistem demokrasi secara keseluruhan, serta dapat mengancam kelangsungan demokrasi.

5. Bagaimana pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Saat ini banyak sekali pihak yang memiliki kekuasaan sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya dan menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan dan masyarakat pula yang menanggungnya dari masalah yang ia perbuat, bahkan kadang suara para rakyat kecil tidak di gubris oleh pemerintah dan pemerintah juga tidak langsung menindaklanjuti hal tersebut sehingga mengakibatkan adalah konflik antara masyarakat dan pemerintah (demo) hubungannya dengan ham yaitu seharusnya pemerintah dan rakyat saling melengkapi untuk persatuan bangsa dan perlu adanya kesadaran dari segala pihak untuk tidak menggunakan kekuasaan dengan seenaknya saja dan kekuasaan kharismatik dapat melemahkan institusi demokrasi seperti parlemen, pengadilan, dan media massa. Pemimpin kharismatik juga seringkali memberikan janji-janji yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dipenuhi, namun cukup meyakinkan untuk menarik massa.

Nama : Yeshicha Indah Cahyani
NPM : 2416041064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Setelah saya baca secara keseluruhan, artikel tersebut membahas tentang penegakan HAM di Indonesia, tepatnya pada tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 penegakan HAM di Indonesia berada di tahun yang kelam, mulai dari kemunduran akan mutu HAM, kemacetan agenda HAM, dan serangan terhadap para pembela HAM. Masalah ini ditunjukkan dengan berbagai cara seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, terbatasnya kebebasan berekspresi dan beragama, mengakarnya diskriminasi berbasis gender, dan peningkatan tajam pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua.
Namun, menurut saya sendiri yang paling masih banyak terjadi sampai sekarang adalah diskriminasi berbasis gender. Dimana masih banyak orang-orang yang menganggap rendah perempuan dan beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Padahal di era globalisasi ini, perempuan maupun laki-laki memiliki kesetaraan dan kedudukan yang sama, yang membedakan hanya kodratnya.

Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah sebagai bagian dari masyarakat kita harus mengubah pola pikir kita (mindset) mengenai gender, meningkatkan kesadaran masyarakat yang membuat masyarakat paham akan kondisi dan isu-isu hak asasi manusia, serta memberikan edukasi kepada setiap individu tentang HAM dan memberikan pendidikan kepada setiap individu tentang pentingnya penegakan HAM.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang berasal dari budaya adat istiadat atau budaya asli Indonesia memang sudah seharusnya diterapkan. Mengapa? Karena demokrasi yang seperti ini akan sejalan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia. Sehingga demokrasi ini mudah diterima oleh masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dan dapat menjaga keragaman. Di mana hasilnya demokrasi ini dapat lebih relevan dengan masyarakat, efektif, dan berkelanjutan.
Demokrasi berketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan tanpa adanya paksaan. Di mana hal ini juga mencerminkan penerapan sila pertama Pancasila, yakni kebebasan untuk beragama dan kita harus saling menghormati antar umat beragama.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945. Mengapa? Karena masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, praktik politik yang tidak transparan dan tidak adanya keadilan sosial. Meskipun sudah banyak praktik demokrasi yang berupaya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.

Jika dilihat secara keseluruhan praktik-praktik demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dapat berakibat pada pelanggaran HAM. Contohnya pada saat pemilu banyak oknum yang memberikan uang kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk memilihnya. Padahal sebagai masyarakat kita mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan memilih wakil rakyat.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Kondisi ini merupakan hal yang serius dalam praktik demokrasi. Karena sudah seharusnya wakil rakyat mementingkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bukan malah mengatasnamakan suara rakyat untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan kurangnya mekanisme akuntabilitas dan transparansi pada para anggota parlemen dan adanya pelanggaran terhadap amanat yang diberikan rakyat, sehingga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi publik.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Kekuasaan karismatik yang berasal dari tradisi maupun agama dapat menggerakkan emosi rakyat, sehingga seringkali menimbulkan tantangan bagi demokrasi dan penegakan HAM. Apalagi hal ini digunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Di sini masyarakat seringkali mengorbankan kepentingan dan keselamatan mereka untuk kepentingan pemimpin. Di mana hal-hal ini melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk hidup dan hak kebebasan berpendapat.

Dalam konteks demokrasi modern sudah seharusnya kekuasaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, adanya transparansi, dan tidak adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Peningkatan pendidikan politik, peningkatan pemahaman akan pentingnya HAM, dan partisipasi yang seimbang dari masyarakat dapat menciptakan demokrasi yang sehat, terjaga, dan tidak adanya pelanggaran HAM dalam praktik demokrasi.

Nama: Tasya Salsabila Febriana
NPM: 2416041058
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Artikel tersebut membahas tentang tantangan serius dalam penegakan HAM di Indonesia, seperti pelanggaran HAM berat yang tidak diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, dan rasisme. Serta Pemerintah yang belum menunjukkan tanggungjawabnya dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu dan konflik di Papua. Namun, artikel tersebut juga membahas mengenai perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan perlawanan masyarakat sipil. Hal Positif tersebut antara lain:
- Keberlanjutan gerakan masyarakat sipil untuk mempertahankan keadilan sosial.
- Reformasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan HAM memang sedang berjalan, meskipun progresnya masih lambat.
- Gerakan mahasiswa yang kembali berperan sebagai pengawas kekuasaan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi yang ada di Indonesia berdasar pada budaya musyawarah untuk mufakat, yang mencerminkan kebersamaan dan kesatuan dalam pengambilan keputusan. Sayangnya, nilai-nilai ini sering terkikis oleh pragmatisme politik modern. Demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan moralitas sebagai landasan kebijakan, namun hal ini sering kali dipolitisasi untuk kepentingan tertentu, sehingga mengabaikan keadilan dan HAM.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Banyak kebijakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, seperti:
- Diskriminasi dalam kebijakan publik.
- Pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi.
- Ketidakseimbangan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Untuk mencerminkan Pancasila, demokrasi Indonesia perlu menekankan keadilan sosial dan kesetaraan HAM secara universal.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Ketika anggota parlemen lebih mengutamakan agenda politik pribadi dibandingkan aspirasi rakyat, mereka mengkhianati mandat yang diberikan. Sikap ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan menunjukkan rendahnya integritas mereka sebagai wakil rakyat. Rakyat harus aktif mengawasi dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari para wakilnya.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sangat berbahaya. Hal ini sering kali mengarah pada pengorbanan hak-hak dasar rakyat demi kepentingan elit tertentu. Dalam era demokrasi, HAM harus menjadi prinsip utama, sehingga tindakan-tindakan seperti itu harus ditentang. Edukasi politik yang baik dan kesadaran masyarakat terhadap HAM sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

NAMA: Diva Febriana Putri
NPM: 2416041042
KELAS: Reguler B
PRODI: FISIP (Ilmu Administrasi Negara)

1. Bagaimana isi artikel tersebut dalam rangka penegakkan HAM dan berikan analis dan hal positif apa yang didapatkan?
Tahun 2019 kinerja Indonesia terhadap penegakkan HAM masih buruk, masih banyak yang harus dilakukan pemerintah dalam pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM dan pencegahan konflik SDA. HAM mengalami kemunduran, kemacetan, dan serangan kepada pembela HAM. Hal ini karena tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan, pembatasan kebebasan eskpresi dan agama, diskriminasi gender dimana perempuan direndahkan dan hak hak perempuan dilanggar, serta merendahkan HAM meningkat tajam di Papua yaitu rasis, dan penjatuhan hukum dan tindakan diluar pengendalian seperti ditembak mati. Oleh karena itu dibutuhkan langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang didapatkan yaitu meningkatkan kesadaran pentingnya penegakkan HAM, sikap saling menghargai sesama manusia, lebih meningkatkan penegakkan hukum yang adil dan transparan, dan menumbuhkan rasa kebersamaan dan komitmen sehingga penegakkan HAM akan berjalan baik.

2. Berikan analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia? bagaimana pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa?
Demokrasi di Indonesia memang diambil dari nilai nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat, contohnya seperti di daerah jawa untuk mengambil keputusan dibutuhkan kesepakatan yaitu dengan musyawarah yang melahirkan keputusan yang sama dan bukan untuk memecah belah prinsip ini sama dengan demokrasi karena untuk mengambil keputusan dalam konteks persatuan. selain itu Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama dengan prinsip keharmonisan maka akan penekankan kepada persatuan yang sesuai dengan demokrasi karena perbedaan bukan penghalang untuk bersatu.
Prinsip ketuhanan yang maha esa yaitu memberikan hak kepada individu untuk bebas memilih agama yang sesuai dengan kepercayaan masing masing, sikap saling menghargai perbedaan sangat dibutuhkan, selain itu untuk menjadi pemimpin atau masyarakat yang baik tentunya perlu untuk berpedoman agar merasa bahwa hidup itu selalu diawasi nilai dan normanya.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Indonesia telah mengadopsi prinsip pancasila dan UUD NRI 1945 ke dalam demokrasi, seperti pemilu luberjurdil, menghargai pendapat dan kebijakan keadilan, HAM, dan dengan keberagaman akan menciptakan persatuan, namun masih ada tantangan seperti intoleransi, kesulitan dalam pemerataan pembangunan, diskriminasi, melanggar hak kemausiaan dan perpecahan.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Perilaku mereka yang seperti itu perlu dibincangkan karena sama saja sudah berperilaku tidak adil, membohongi, dan kepercayaan masyarakat akan menurun ini akan menjadikan masyarakat tidak ingin partisipasi dalam demokrasi, karena kepercayaan itu sangat penting dalam interaksi anggota parlemen dengan masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat harus memberikan suara bahwa kita untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, partisipasi aktif dalam proses politik untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diperjuangkan. Dengan ini akan memberikan demokrasi yang baik dan benar.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Pemimpin dengan kekuasaan ini dapat menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terkadang hingga mengorbankan individu demi tujuan yang tidak jelas. kegiatan ni akan mengarah kepada manipulasi massa, mengorbangkan individu lain untuk mencapai kekuasaan dengan cara yang tidak transparan.
Dalam HAM individu harus dilindungi dari tindakan seperti itu karena mereka memiliki kebebasan untuk berpendapat. Jika penguatan karismatik disalahgunakan akan menimbulkan penekanan, penindasan. demokrasi yang seharusnya menjadikan dirinya pada penghormatan martabat malah jadi terancam ketika dia mengutamakan kepentingan pribadi.
Dalam hal ini penting bagi negara untuk menguatkan HAM dan mendorong transparansi, dengan begitu masyarakat merasa dihargai , mendapat kebebasan berpendapat dan penyalahgunaan dapat ditekan serta masyarakat dapat berkembang di lingkungan yang adil dan bebas.

Nama : Najwa Intan Zahira
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Analisis kasus
1. Isi dari artikel tersebut, HAM pada tahun 2019 benar-benar berada pada titik terendah karena mengalami kemunduran pada kualitas HAM. Kasus tersebut berisi tidak adanya proses keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, adanya pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskrimasi gender, yang terakhir kegagalan pemerintah dalam menciptakan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM.

Hal positif yang dapat diambil adalah Indonesia terus mengupayakan beberapa pembaruan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakan supremasi hukum, dan memperbarui sektor keamanan publik. Dalam hal ini pemerintah masih berusaha supaya masyarakat indonesia mendapatkan apa yang seharusnya dirasakan dalam kepemilikan Hak Asasi Manusia.

2. Demokrasi yang diambil dari istiadat/budaya di Indonesia sebenarnya hasil dari adaptasi dari perkembangan zaman dan pengaruh dari luar yang diwariskan dari setiap generasi. Dengan memahami akar dari sebuah demokrasi di Indonesia, diharapkan bisa lebih menghargai dan melestarikan nilai-nilai luhur. Contohnya seperti proses pengambilan keputusan dengan cara musyawarah, tolong-menolong jika ada yang berada dalam masalah, dan lain sebagainya.

Prinsip demokrasi berdasarkan Ketuhanan yang maha esa seharusnya bisa menjadi pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia karena jika seseorang memiliki kepercayaan kepada Tuhan, maka bisa mendorong manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan. Selain itu, bisa dijadikan pelajaran mengenai pentingnya toleransi dan saling menghormati.

3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menurut saya pribadi masih belum 100% sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena masih ada oknum-oknum penegak keadilan yang bertolak belakang dengan hukum yang ada. Oknum-oknum tersebut juga ada yang menghambat HAM di masyarakat biasa dan mangacuhkan suara-suara dari rakyat kecil seolah sengaja menulikan telinga mereka. Kebijakan yang dibuat banyak yang menguntungkan bagi aparatur negara dan sangat merugikan bagi rakyat biasa. Kebijakan-kebijakan yang dibuat sengaja untuk menyejahterakan orang-orang yang berkuasa dan sengaja menindas rakyat-rakyat kecil saja.

4. Tanggapan saya mengenai sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun sebenarnya melaksanakan politik untuk kepentingan pribadi itu termasuk ke pelanggaran sumpah yang sudah diutarakan saat pertama kali dilantik. Oknum seperti itu sangat mengacaukan negara karena bertindak seolah-olah tidak ada aturan yang mengikatnya. Bukan hanya rakyat yang merugi, tetapi juga negara yang dijadikan sebagai kapal untuk menjalankan semua Kebijakan-kebijakan pribadinya tersebut untuk kepentingan sendiri.

5. Pihak-pihak yang mempunyai kekuasan kharismatik tega menggerakan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, seolah-olah rakyat adalah boneka yang bisa dimainkan dengan mudahnya dan diarahkan dengan gampangnya. Mempermainkan segala hak-hak yang seharusnya diberikan secara adil dan keseluruhan, menjadikan sebagian besar masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Indonesia mempunyai tujuan untuk menyejahterakan rakyat namun pada kenyataan berbanding terbalik dengan itu semua, yang ada hanya menyejahterakan pihak-pihak 'tinggi' saja.

NAMA : Azizah Ramadhani
NPM : 2456041016
KELAS : Mandiri A
PRODI : Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawab : Artikel tersebut membahas bahwa situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih sangat memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM yang tidak mendapat penyelesaian, pembatasan kebebasan berpendapat dan beragama yang terus berlangsung, dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Namun, meskipun terdapat banyak masalah, tetapi ada hal positif yang ada di artikel tersebut seperti perkembangan positif komitmen Indonesia untuk meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HAM dan adanya gerakan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Hal positif yang dapat diambil adalah upaya reformasi sektor keamanan publik dan adanya gerakan sosial yang terus memperjuangkan keadilan serta HAM, meskipun tantangan yang dihadapi masih sangat besar.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Jawab : menurut analisis saya terkait demokrasi yang di ambil dari nilai nilai adat istiadat,budaya masyarakat Indonesia adalah, demokrasi Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya lokal, sering mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ini tercermin dalam sistem politik yang mengedepankan konsensus dan kerjasama.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengindikasikan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan moralitas. Ini berarti demokrasi di Indonesia tidak hanya mengenai politik semata, tetapi juga mencakup etika kehidupan beragama yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawab : Praktik demokrasi di Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun Indonesia mengklaim sebagai negara demokratis yang menghargai HAM, kenyataannya masih banyak kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Ketidaksetaraan sosial, pelanggaran terhadap kelompok minoritas, serta pembatasan kebebasan berpendapat masih sering terjadi.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab : Saya sebagai masyarakat tentunya merasa kecewa dengan sikap anggota parlemen yang lebih mengutamakan agenda politik pribadi mereka, meskipun mereka mengklaim mewakili suara rakyat. Seharusnya Para wakil rakyat seharusnya memprioritaskan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok atau diri mereka sendiri. Jika ini terus terjadi, maka kualitas demokrasi akan semakin tergerus dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab : Menurut pendapat Saya, Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik yang berasal dari tradisi maupun agama, sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan pribadi yang tidak jelas, bahkan kadang merugikan rakyat itu sendiri. Dalam sistem demokrasi hal ini dapat membahayakan karena bisa mengarah pada manipulasi dan penindasan. Sikap seperti ini sangat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia, yang menekankan kebebasan individu dan perlindungan terhadap martabat manusia. Demokrasi yang sehat seharusnya menekankan pada transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak semua orang tanpa adanya eksploitasi demi kepentingan kekuasaan.

NAMA : Flora Magdalena Sitohang
NPM : 2416041045
KELAS : Reguler B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

A. Menurut saya, penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti. Di dalamnya masih terdapat lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Hal positif yang saya dapat adalah Komnas HAM telah memberikan perhatian khusus untuk isu-isu yang dianggap penting bagi masa depan demokrasi dan hak asasi manusia seperti penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, konflik agraria, intoleransi, dan lain-lain

B. Demokrasi Indonesia dapat dilihat dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia yang menekankan musyawarah, gotong royong, dan konsensus. Dalam banyak budaya di Indonesia, keputusan penting sering diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, di mana setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan partisipasi dan keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. Gotong royong juga mencerminkan semangat kebersamaan yang mendasari demokrasi di Indonesia, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

Terkait dengan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya mengutamakan kebebasan dan keadilan duniawi, tetapi juga menghormati dimensi spiritual dan moral dalam kehidupan berbangsa. Prinsip ini mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia, serta mengajak setiap warga negara untuk menjalankan kehidupan yang bermoral dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia tidak hanya berfokus pada hak dan kebebasan individu, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang dianut oleh rakyat Indonesia.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih berproses menuju kesempurnaan. Secara umum, sistem demokrasi di Indonesia sudah mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, seperti kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hak asasi manusia. Pemilihan umum yang langsung dan bebas menunjukkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin mereka. Namun, dalam praktiknya, masih ada tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Beberapa masalah seperti ketimpangan sosial, korupsi, serta kurangnya penegakan hukum yang adil masih ada. Selain itu, meskipun hak asasi manusia dijamin oleh negara, terkadang ada pelanggaran terhadap kebebasan individu, seperti dalam kasus kebebasan berbicara atau berkumpul.

D. Jika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi justru melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, itu sangat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya bertanggung jawab untuk mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan agenda pribadi atau kelompok tertentu. Ketika anggota parlemen lebih mementingkan kepentingan pribadi atau partainya daripada kepentingan masyarakat, maka kepercayaan rakyat terhadap mereka bisa berkurang, dan demokrasi menjadi tidak berjalan dengan baik. Sebagai warga negara, kita harus terus mengawasi dan menuntut para wakil rakyat untuk bertindak jujur dan transparan, serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik itu berasal dari tradisi atau agama, yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan cara yang membahayakan atau menjadikan rakyat sebagai tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, sangat berisiko merugikan masyarakat. Mereka sering kali memanfaatkan kepercayaan rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan menindas kebebasan individu.

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar HAM yang menjamin kebebasan berpikir, berbicara, dan memilih tanpa tekanan. Dalam demokrasi yang dewasa, hak setiap individu untuk membuat keputusan secara bebas dan rasional harus dihormati, tanpa adanya manipulasi atau pemaksaan berdasarkan kekuasaan kharismatik yang tidak jelas tujuannya. Demokrasi yang sehat harus melindungi warga negara dari eksploitasi semacam ini dan memastikan bahwa kepentingan rakyat yang sebenarnya selalu menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan politik.

NAMA : Kristin febrianti
NPM : 2456041013
KELAS : MANDIRI A
PRODI : ILMU Administrasi negara
Jawaban Analisis Soal:

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu
jawab

Artikel ini menyoroti buruknya kondisi HAM di Indonesia sepanjang 2019, dengan berbagai persoalan seperti pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum tuntas, konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, serta pelanggaran HAM di Papua. Namun, terdapat sisi positif berupa langkah-langkah reformasi seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan kebangkitan masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan.
Hal Positif: Upaya reformasi dan perlawanan dari gerakan masyarakat menunjukkan harapan bahwa perubahan masih bisa dicapai melalui peran aktif publik dan dukungan terhadap supremasi hukum.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab :
1. Dari Adat Istiadat/Budaya
Demokrasi Indonesia memiliki fondasi pada nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan mufakat yang mencerminkan kebijaksanaan lokal. Nilai-nilai ini mengajarkan bahwa kepentingan bersama harus didahulukan. Namun, praktiknya sering tergeser oleh politik praktis dan individualisme, sehingga esensi demokrasi berbasis budaya mulai tergerus.

2. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa:
Demokrasi Indonesia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa mengintegrasikan nilai moral dalam pengambilan kebijakan. Namun, prinsip ini harus dijalankan tanpa membatasi kebebasan individu dan tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu, sehingga mencerminkan keselarasan antara agama dan HAM.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab :
Praktik demokrasi saat ini sering kali belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Masalah-masalah seperti pembatasan kebebasan sipil, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum menunjukkan adanya penyimpangan. HAM sebagai salah satu pilar demokrasi sering diabaikan, sehingga ada kebutuhan mendesak untuk membenahi sistem tata kelola dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab:
Anggota parlemen yang lebih mengutamakan agenda politik pribadi mencederai kepercayaan publik. Sikap yang perlu diambil adalah:
Meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kerja parlemen.
Mengadvokasi transparansi dalam pengambilan keputusan.
Memberi tekanan politik melalui gerakan masyarakat agar wakil rakyat benar-benar menjalankan amanah konstitusi.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab :
Pemimpin kharismatik yang menggunakan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas bertentangan dengan prinsip HAM dan demokrasi. Manipulasi seperti ini seringkali memanfaatkan emosi dan kepercayaan rakyat untuk mencapai agenda tertentu tanpa memperhatikan hak dan kesejahteraan individu. Dalam konteks HAM, tindakan ini adalah bentuk eksploitasi yang mencederai martabat manusia. Demokrasi modern seharusnya menjamin rakyat terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan dengan memperkuat sistem hukum dan meningkatkan literasi politik masyarakat.

Nama : Shabrina Anindita
NPM : 2416041040
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Artikel tersebut berisi tentang kondisi penegakan HAM ( Hak Asasi Manusia ) di Indonesia yang penuh tantangan dan masih buruk terlebih pada tahun 2019. Adapun masalah yang diangkat meliputi termasuk konflik di Papua, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di masa lalu yang belum ditangani. Meskipun ada perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat sipil, namun situasinya masih jauh dari kata ideal. Hal positif yang bisa saya dapatkan ialah bahwa masih adanya harapan melalui langkah-langkah reformasi dan peran aktif masyarakat sipil sebagai kontrol sosial. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan komitmen tulus dari pemerintah dan masyarakat, kemajuan masih dapat dicapai meskipun dalam keadaan yang sulit.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi di Indonesia sebenarnya berakar dari budaya asli kita Indonesia, seperti musyawarah untuk mufakat, yang mencerminkan nilai kekeluargaan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Tetapi tantangan dihadapi adalah bagaimana cara kita untuk tetap menjaga nilai-nilai ini sambil tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan esensinya.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukan bahwa demokrasi harus sejalan dengan morali dan keadilan yang diajarkan agama. Hal ini sebenarnya bagus untuk menjaga kebebasan agar tidak disalahgunakan. Namun pada kenyataannya masih adanya penyimpangan seperti diskriminasi berdasarkan moral atau agama.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Berdasarkan pada kenyataan yang ada, menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasil dan UUD NKRI 1945. Walaupun penerapan demokrasi seperti pemilu sudah berjalan, akan tetapi masih adanya penyimpangan penyimpangan yang terjadi, seperti politik uang, konflik kepentingan serta pembatasan dalam hal berpendapat. Terkadang nilai-nilai HAM masih sering diabaikan, dengan kebijakan yang dibuat karena tekanan dan kepentingan elit atau oknum tertentu, contohnya kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Hal ini jelas bertentangan dengan sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Menurut saya tentunya kondisi ini sangat mengecewakan, mereka dipilih rakyat untuk memperjuangkah hak-hak serta kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Jika mereka mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik sendiri dan tidak sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, itu sama saja seperti menghianati amanah rakyat, merusak kepercayaan rakyat yang sudah memilih mereka. Tentunya sikap yang harus kita lakukan mengenai kondisi ini, kita harus kritis dan tidak boleh tinggal diam, masyarakat perlu aktif dalam mengawasi kerja anggota parlemen bisa dari media sosial atau diskusi publik. Selain itu kita harus pintar dalam memilih wakil rakyat, bukan hanya melihat dari janji-janji manis nya saja akan tetapi kita perlu melihat dari rekam jejak serta integritasnya.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Menurut pendapat saya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik baik dari tradisi maupun agama, seringkali menyalahgunakan serta memanfaatkan kekuasaan nya untuk memainkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak jelas yang bahkan merugikan banyak orang. Tentunya hal ini sangat berbahaya karna bisa merugikan hak-hak rakyat. Dalam konteks HAM. Tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menjamin adanya kebebasan, keadila serta perlindungan. Untuk pada era demokrasi dewasa saat ini, masyarakat harus sadar dan bersikap kritis terhadap manipulasi semacam ini, agar hak-hak mereka tetap terjaga dan dihormati serta tidak dijadikan tumbal untuk kepentingan oknum tertentu.

NAMA: Khalisa Azzahra
NPM: 2416041053
KELAS: Reg B
PRODI: Administrasi Negara

Analisis Kasus 2
Awan gelap untuk HAM di Indonesia.
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakkan HAM dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Dalam artikel tersebut dapat dilihat bahwa penegakkan HAM pada tahun 2018 mengalami kemunduran. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, menguatnya pembatasan kebebasan berekspesi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang, dan lain-lain. Namun terlihat juga meski ada kemunduran dalam penegakan HAM, ada juga perbaikan melalui langkah-langkah reformasi dan keterlibatan masyarakat. Hal positif yang dapat saya ambil adalah artikel ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya isu HAM di Indonesia, hal ini mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dan meski mengalami situasi yang sulit, terdapat peluang untuk melakukan lerubahan melalui advokasi dan partisipasi masyarakat.
2. ⁠Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa?
Analisis yang dapat saya ambil mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat adalah masih banyaknya kelompok adat di Indonesia yang menggunakan musyawarah atau mufakat sebagai sarana pengambilan keputusan. Dan adanya penerapan hukum adat di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa nilai demokrasi tidak terpisah dari hukum positif.
Lalu pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa adalah akan terciptanya etika moral dalam berpolitik, keberagaman, dan keadilan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya asli ke dalam praktik modern, Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif bagi seluruh rakyatnya.
3. ⁠Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini sudah memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, contohnya seperti dalam pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran politik yang baik. Banyaknya partai politik yang berkompetisi dalam pemilu menciptakan ruang bagi keberagaman suara dan representasi politik. Namun meski ada kemajuan, tantangan seperti korupsi, intoleransi dan polarisasi masih menghambat kemajuan demokrasi di Indonesia. Kesesuaian dengan pancasila sendiri, seringkali masih belum sejalan dengan fakta yang ada. UUD NRI 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara juga terkadang pada kenyataannya pelanggaran terhadap hak-hak ini masih terjadi.
4. ⁠Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan masyarakat?
Hal ini merupakan tantangan yang serius bagi demokrasi. Perlu adanya upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan institusi terkait untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi politik. Sehingga dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan politik.
5. ⁠Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep HAM pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, dapat membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Namun ketika pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas, hal ini dapat berujung pada pelanggaran HAM dan krisis moral dalam masyarakat. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis terhadap pemimpin mereka dan memastikan prinsip HAM selalu dijunjung tinggi dalam demokrasi.

NAMA: Helma Amelia Putri Utomo
NPM: 2416041031
KELAS: Regular A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

Analisis kasus
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel tersebut berisi kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang dalam penegakan HAM, termasuk pelanggaran berat, kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa meskipun ada penjelasan, terdapat harapan dari gerakan masyarakat sipil dan langkah reformasi yang diambil pemerintah. Pentingnya penegakan HAM di Indonesia terletak pada perlunya tanggungjawab atas pelanggaran masa lalu dan perlindungan terhadap hak-hak sipil. Keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi pemerintah menjadi kunci untuk mendorong perubahan positif. tetapi tantangan seperti diskriminasi dan kebebasan tetap menghalangi kemajuan.
Hal positif yang saya ambil pada artikel tersebut adalah adanya pengakuan terhadap peran sipil masyarakat dalam mendorong penegakan HAM. Gerakan mahasiswa dan komunitas lokal menunjukkan potensi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan hak-hak mereka.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi Indonesia dapat dijelaskan melalui nilai-nilai adat istiadat yang diterapkan dalam masyarakat. Tradisi musyawarah dan mufakat,menunjukkan nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan keterlibatan masyarakat dan kondisi yang ada.
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan Peranan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa.Artinya demokrasi tidak hanya tentang kekuasaan rakyat, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.karena itu demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan syarat tetap menghormati prinsip-prinsip HAM universal dan keadilan sosial.


C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang penting meskipun telah berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mewajibkan pemerintah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Namun kenyataannya menunjukkan adanya praktik represif terhadap kritik dan kebebasan berekspresi. meskipun ada kemajuan dalam hal tertentu, seperti pemilu yang lebih demokratis, tantangan struktural dan budaya politik yang masih kental menghambat pencapaian demokrasi yang ideal sesuai dengan cita-cita Pancasila dan perlindungan hak asasi manusia.


D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat khawatir.Hal ini menunjukkan bahwa proses perwakilan di parlementidak lagi berfungsi dengan efektif, sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya diprioritaskan.Ketika anggota parlemen lebih melayani agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat, maka struktur kekuasaan menjadi kurang transparan dan tidak responsif terhadap kebutuhan publik. Ini dapat mengarah pada keputusan yang tidak rasional dan tidak bertanggung jawab.
kondisi ini harus diatasi dengan serius guna mempertahankan integritas demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan nyata masyarakat.


E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas. Hal ini berbahaya, karena pemimpin yang memiliki kharisma dapat menggerakkan massa tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, bahkan menjadikan pengikut sebagai tumbal untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Hubungan dengan hak asasi manusia (HAM),proses semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat individu dan kebebasan berekspresi. Ketika pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk menekan suara-suara kritis atau memanipulasi emosi masyarakat, mereka melanggar hak-hak dasar individu dan menciptakan ketidakadilan.
Di era demokrasi dewasa ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.Karena untuk menjaga integritas demokrasi dan menghormati hak asasi manusia, perlu ada mekanisme kontrol sosial yang kuat serta pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka.

NAMA: SHEPIA NOER ARDIRA
NPM: 2456041020
KELAS: MANDIRI A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel ini membahas kondisi buruk ham di Indonesia pada 2019, dengan penekanan pada pelanggaran ham berat, diskriminasi gender, dan pembatasan kebebasan sipil. Akan tetapi, ada harapan Melewati reformasi dan gerakan masyarakat sipil. Hal positif yang dapat diambil ialah partisipasi aktif masyarakat dan adanya langkah reformasi yang diakui.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, mengedepankan keragaman dan inklusivitas. Prinsip demokrasi yang berketuhanan seharusnya menekankan nilai moral dalam pengambilan keputusan Tetapi perlu diimbangi dengan penghormatan terhadap ham agar tidak berdasarkan moralitas yang sempit

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Menurut saya Praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan UUD NRI 1945. Dan Pancasila, masih banyak kebijakan yang tidak mendukung pemenuhan ham, menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi prinsip

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Dengan anggota parlemen yang lebih mengutamakan agenda politik pribadi daripada kepentingan rakyat menciptakan ketidakpercayaan publik/merusak kepercayaan masyarakat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pihak pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas. Cara ini dapat mengarah pada manipulasi massa, di mana individu dipaksa menjadi tumbal demi kepentingan tertentu, kerap bertentangan dengan prinsip prinsip Hak Asasi Manusia. Dalam konteks demokrasi dewasa, tindakan tsb menciptakan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak individu, karena keputusan yang diambil tidak mencerminkan aspirasi rakyat secara keseluruhan. Hal ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokratis dan memperburuk kondisi sosial. Prinsip HAM menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bebas dari penindasan dan diskriminasi. Ketika kekuasaan kharismatik menggunakan emosi rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok, hal itu melanggar hak dasar tsb. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan hak mereka dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan

Nama :Fernando Hasan
NPM : 2456041022
Kelas : Mandiri A

Jawaban Soal Analisis Kasus

A. Artikel tersebut mengungkapkan tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, mencatat pelanggaran yang terus berlanjut dan kurangnya akuntabilitas. Namun, terdapat harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat. Hal positif yang didapat adalah kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan HAM.

B. Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, seperti musyawarah dan mufakat, yang mencerminkan kearifan lokal. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan mengedepankan moralitas dan etika dalam pengambilan keputusan.

C. Praktik demokrasi saat ini menunjukkan kemunduran dalam kebebasan sipil dan pelanggaran HAM, meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 menekankan perlindungan hak asasi manusia.

D. Anggota parlemen yang melaksanakan agenda pribadi bertentangan dengan prinsip demokrasi, menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.

E. Pihak dengan kekuasaan kharismatik dapat menyalahgunakan loyalitas rakyat untuk kepentingan pribadi, yang bertentangan dengan prinsip HAM dan demokrasi yang sehat.

NAMA : Klara Aurelia Maharani
NPM : 2416041010
KELAS : REG A
PRODI : ILMU ADM NEGARA

1. Isi Artikel dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia dan Hal Positif yang Didapatkan beserta hal positif?
membahas kondisi HAM di Indonesia yang penuh tantangan pada 2019, seperti pelanggaran HAM masa lalu yang belum diselesaikan, diskriminasi berbasis gender dan agama, pelanggaran HAM di Papua, serta pengikisan kebebasan sipil. Namun, ada perkembangan positif seperti ratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan peran masyarakat sipil dalam kontrol sosial. dan hal positif nya Langkah reformasi kunci dalam perlindungan sosial serta Gerakan mahasiswa yang aktif sebagai kontrol sosial.

2.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli dan Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Mnurut saya, Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai musyawarah dan gotong royong yang berasal dari budaya asli. Prinsip ini tercermin dalam Pancasila, khususnya sila keempat. Namun, dalam praktik, sering terjadi pelanggaran nilai ini, seperti pengambilan keputusan yang tidak melibatkan rakyat secara utuh. Karena banyaknya pejabat di Indonesia yang mempergunakan hak pribadi dalam rangkaian acara musyawarah. Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam demokrasi Indonesia menuntut keseimbangan antara kebebasan individu dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Hal ini menciptakan tantangan, terutama ketika kebijakan publik diwarnai oleh interpretasi moralitas agama

3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini bisa kita lihat melalui berbagai aspek, termasuk pemerintahan, pelaksanaan pemilu, dan penghormatan terhadap HAM. Dalam implementasi nya, tentunya masih banyak kekurangan yang seharusnya diperbaiki terutama dalam menjunjung tinggi HAM dan memastikan demokrasi berjalan secara berkeadilan.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri?
Sikap saya terhadap kondisi ini adalah harus tegas dan kritis, kerana tindakan anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi dilakukan untuk melaksanakan agenda politik pribadi. Parlemen sendiri adalah institusi yang seharusnya bisa menjadi aspirasi masyarakat. Dalam hal ini adanya langkah' yang seharusnya kita lakukan yaitu :
1. Setiap kebijakan seharusnya dibuat transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
2.Masyarakat perlu diberikan space untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung
3.adanya edukasi politik untuk masyarakat

5.bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut pendapat saya mengenai prilaku tsb menggunakan loyalitas dan emosi rakyat tanpa kejelasan itu adalah tindakan manipulatif yg dapat mengeksploitasi kepercayaan. Tindakan ini sering kali mengorbankan hak dasar masyarakat seperti keamanan, dan hak hidup yang damai. Hubungan dengan HAM di era demokrasi dewasa ini adalah HAM menekankan otonomi individu, dalam era demokrasi modern HAM menegaskan bahwa setiap individu memiliki hal kebebasan pendapat, berpikir dan tanpa paksaan.

Nama: Nia Amalia Rahdian
NPM: 2416041029
Kelas: Reg A
Prodi: Administrasi Negara

Analisis Kasus
1. Arikel ini berisi tentang HAM yang mengalami kemacetan dan kemunduran, bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, terdapat kabar baik Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.

2. Demokrasi Indonesia dipertimbangkan dalam kaitannya dengan adat istiadat dan nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat Indonesia.Demokrasi di Indonesia merupakan upaya untuk menggabungkan nilai-nilai modern dengan nilai-nilai tradisional yang telah berakar dalam budaya Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang sangat kaya, yang sering kali menekankan pentingnya musyawarah, gotong royong, dan keharmonisan sosial. Nilai-nilai itu tidak langsung mencerminkan prinsip demokrasi sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam Pancasila. Pendapat saya mengenai Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah konsep yang sangat relevan serta memiliki kepentingan yang tinggi. Dengan menjunjung prinsip ini, demokrasi Indonesia bukan hanya berguna untuk mengatur pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk masyarakat yang adil, harmonis, dan berwibawa. Nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam ajaran agama-agama di Indonesia memberikan landasan moral yang kokoh untuk pengambilan keputusan politik dan sosial yang lebih beradab.

3. Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia berusaha mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sambil menghormati hak asasi manusia. Meskipun begitu, terdapat beberapa halangan dan rintangan yang harus dihadapi, seperti adanya praktik oligarki, penyalahgunaan kekuasaan, serta penegakan hak asasi manusia yang belum sepenuhnya optimal. Itulah sebabnya, kendati telah terjadi perkembangan, Indonesia perlu terus meningkatkan mutu demokrasi sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara berkelanjutan.

4. Kondisi di mana anggota parlemen berbicara atas nama suara rakyat namun lebih memprioritaskan agenda politik pribadi merupakan isu yang serius dan memerlukan perhatian dalam kerangka demokrasi.Anggota parlemen sepatutnya bertindak selaku wakil rakyat, bermakna mereka perlu mendengar serta mewakili kehendak masyarakat yang mereka perwakili. Saat mengabaikan suara konstituen demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal tersebut bisa mengganggu kepercayaan masyarakat pada lembaga politik. Hal tersebut bisa menimbulkan akibat buruk seperti mengecewakan masyarakat, meningkatkan perpecahan, serta merangsang korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Peran masyarakat sangat krusial dalam memantau serta menegakkan akuntabilitas anggota parlemen melalui upaya advokasi dan pengawasan yang dilakukan. Sikap terhadap anggota parlemen yang menunjukkan prioritas agenda pribadi daripada kepentingan masyarakat dari para anggota parlemen perlu dikritisi secara bijaksana dan membangun. Masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam proses demokrasi agar suara mereka dapat didengarkan dan diwakili dengan baik. Dengan bekerja sama antara masyarakat, organisasi sipil, dan melakukan reformasi sistem, kita bisa menciptakan lingkungan politik yang lebih responsif dan akuntabel.

5. Saya berpandangan bahwa pihak-pihak yang memegang kekuasaan kharismatik, baik berasal dari tradisi maupun agama, yang mampu menyulut loyalitas dan emosi masyarakat dengan mudah untuk tujuan yang samar adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berbahaya dalam kerangka demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).Menggunakan kekuatan kharismatik yang bersumber dari tradisi atau agama guna memperoleh kesetiaan rakyat dalam upaya yang tidak terdefinisi dengan jelas merupakan perilaku yang amat berisiko di dalam ranah demokrasi dan hak asasi manusia. Dampaknya dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi yang mementingkan penghormatan terhadap hak individu, asas keadilan, serta kebebasan berpikir. Di era demokrasi yang matang, menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok merupakan hal yang krusial. Sebaliknya, kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat dan didasarkan pada penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

NAMA: Sara Christy Togina H.
NPM: 2456041010
KELAS: Ane 1 (Man A)
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

1.Isi Artikel dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Analisis.
Artikel ini menggambarkan situasi suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menyoroti sejumlah pelanggaran HAM serius, termasuk impunitas atas pelanggaran masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, serta peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Namun, artikel ini juga menunjukkan ada harapan melalui beberapa perkembangan positif, seperti gerakan reformasi hukum dan adanya gerakan sosial dari masyarakat, termasuk mahasiswa,.
Artikel ini menyoroti ketegangan antara kemajuan yang dicapai dan kendala besar yang menghalangi penegakan HAM di Indonesia. Sebagian besar kritik berfokus pada ketidakmampuan negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, pengurangan kebebasan sipil, serta diskriminasi yang masih terjadi, terutama terhadap perempuan dan minoritas. Namun, hal positif yang dapat diambil adalah adanya komitmen untuk memperbaiki hak-hak individu melalui reformasi hukum dan dukungan masyarakat yang semakin kuat untuk menuntut hak mereka, terutama dalam bentuk gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak lingkungan dan kebebasan sipil.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai Adat Istiadat/Budaya Asli. Pendapat tentang Demokrasi Berdasarkan "Ketuhanan yang Maha Esa"
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, terutama sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa", memberikan dasar moral yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi yang menghormati pluralitas keyakinan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan hak asasi manusia dengan menjunjung tinggi nilai toleransi. Namun, dalam praktiknya, ada tantangan besar untuk menjaga agar demokrasi Indonesia tidak jatuh ke dalam pemaksaan ideologi atau diskriminasi berbasis agama, yang bisa bertentangan dengan prinsip HAM.

3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Demokrasi Indonesia sudah berjalan lebih dari dua dekade sejak reformasi, namun banyak tantangan yang masih dihadapi dalam mengimplementasikan Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip HAM secara menyeluruh. Meskipun ada kemajuan dalam aspek kebebasan politik dan pemilu yang lebih demokratis, banyak masalah seperti impunitas terhadap pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, dan ketidaksetaraan ekonomi yang masih menjadi hambatan.
Secara teoritis, Pancasila dan UUD NRI 1945 menjamin hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta hak atas keadilan dan kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum yang tidak konsisten dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang lambat sering mengaburkan komitmen tersebut. Sistem demokrasi Indonesia perlu lebih ditingkatkan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi lebih memprioritaskan agenda politik pribadi atau kelompoknya, ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang sejati. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat dan berusaha untuk mewujudkan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Ketika hal ini terjadi, kepercayaan publik terhadap demokrasi bisa berkurang, yang berdampak pada kualitas pemerintahan dan penegakan hak asasi manusia.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?Kekuasaan yang berakar dari tradisi atau agama seringkali mengandalkan karisma pemimpin untuk mendapatkan loyalitas rakyat. Namun, bila kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak jelas, bahkan mengorbankan rakyat untuk kepentingan pribadi atau golongan, hal ini menjadi ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Pemimpin yang memanfaatkan emosi dan loyalitas rakyat untuk tujuan politik pribadi atau kelompok bisa merusak prinsip dasar HAM, yakni hak untuk hidup bebas dari penindasan dan diskriminasi.
Hubungan dengan HAM, Tindakan yang mengeksploitasi loyalitas rakyat dan menggerakkan mereka untuk tujuan yang tidak jelas sering kali mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan posisi mereka untuk menekan oposisi dan mengabaikan hak-hak individu, yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menghormati hak setiap orang.

NAMA: Giska D E Simanullang
NPM: 2416041021
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Menjelang Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada 10 Desember, kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan sejumlah tantangan yang serius. Banyak laporan dari berbagai lembaga, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengindikasikan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih tergolong buruk. Terdapat pelanggaran HAM berat yang belum ditangani dengan baik, serta masalah dalam penanganan konflik sumber daya alam yang terus berlanjut.
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga menyoroti kemunduran demokrasi yang terjadi, di mana ruang kebebasan sipil semakin terancam oleh rezim otoritarian. Hal ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi perkembangan hak asasi manusia di negara kita.
Namun, di tengah situasi yang suram ini, ada beberapa hal positif yang bisa dicatat. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah reformasi, seperti meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HAM. Ini menunjukkan adanya niat untuk memperbaiki kondisi HAM, meskipun implementasinya masih jauh dari harapan.
Selain itu, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial memberikan harapan baru. Mereka berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ini adalah sinyal positif bahwa masyarakat sipil masih memiliki suara dan kekuatan untuk mendorong perubahan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi di Indonesia dapat dipahami melalui nilai-nilai adat dan budaya asli masyarakat, seperti musyawarah mufakat dan gotong royong. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Dalam konteks "Ketuhanan Yang Maha Esa," seharusnya demokrasi Indonesia mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keragaman. Namun, praktik demokrasi saat ini sering kali terhalang oleh diskriminasi dan kurangnya akuntabilitas dari para pemimpin politik. Ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip demokrasi berlandaskan pada nilai-nilai luhur, implementasinya masih perlu diperbaiki agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terdapat beberapa kemajuan, banyak aspek yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai dasar tersebut, termasuk pelanggaran HAM dan kebebasan sipil.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan agar sesuai dengan semangat Pancasila.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi sangat memprihatinkan. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap institusi politik dan dapat mengakibatkan alienasi publik dari proses demokrasi. Anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat yang mereka wakili, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik seringkali memanfaatkan loyalitas rakyat untuk mencapai tujuan politik mereka, terkadang dengan mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi dewasa ini, hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang lebih luas.
Kekuasaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme kontrol sosial dan hukum guna memastikan bahwa semua pihak menghormati hak asasi manusia sebagai bagian integral dari proses demokratis.

NAMA : Susanti Amelia
NPM : 2416041030
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Analisis Kasus
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikananalisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel ini membahas tantangan dan kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia. Meskipun terdapat banyak pelanggaran, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi, ada juga harapan melalui reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dan gerakan masyarakat sipil. Keadaan masalah hak asasi manusia (HAM) di Indonesia selama 2019, menggambarkannya sebagai “tahun gelap” untuk hak asasi manusia. Ini menyoroti beberapa masalah kritis, termasuk: Kurangnya keadilan, Penindasan kebebasan, Pelanggaran yang sedangan. Terlepas dari tantangan ini, artikel ini juga menunjukkan beberapa perkembangan positif, seperti :
-Komitmen terhadap Reformasi: Pengakuan atas upaya Indonesia untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional merupakan tanda positif, menunjukkan kesediaan untuk terlibat dengan standar hak asasi manusia global.
-Keterlibatan Masyarakat Sipil: Kebangkitan gerakan mahasiswa dan aktivisme masyarakat, terutama di daerah-daerah seperti Bali, menunjukkan meningkatnya kesadaran publik dan permintaan akan akuntabilitas dan reformasi, yang dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk perubahan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budayaasli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesiayang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban :
Demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang beragam di masyarakatnya. Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" mencerminkan semangat bangsa dalam merangkul identitas multikultural dan menumbuhkan rasa persatuan. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati keragaman suku, bahasa, dan adat istiadat sebagai faktor vital dalam menjalankan demokrasi di tengah masyarakat yang beragam.Tradisi yang ada dalam budaya komunitas sering memberikan perhatian pada kesepakatan bersama dalam proses pengambilan keputusan, dengan tujuan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi melalui dukungan terhadap ketertutupan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pendekatan ini selaras dengan semangat demokrasi dengan mendorong berdialog dan mengatasi masalah secara bersama-sama. Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah salah satu aspek penting dari ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Prinsip ini menyoroti betapa pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menandakan bahwa di Indonesia, demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga merupakan landasan moral yang mengarahkan tindakan warga dan pemimpin politik. Prinsip ini bisa dianggap sebagai kekuatan yang menghubungkan, mengatasi perbedaan etnis dan budaya, serta mendorong rasa identitas bersama di kalangan warga Indonesia. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita perlakukan kelompok agama minoritas dan mengakui pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan kebebasan demokratis.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila danUUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 menekankan pentingnya HAM, pelanggaran masih terjadi, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari cita-cita yang diabadikan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 (UUD 1945), praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang signifikan. Laporan menunjukkan bahwa kualitas hak asasi manusia di Indonesia telah memburuk, dengan isu-isu seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul, khususnya pada tahun 2019, menyoroti kesenjangan antara cita-cita demokrasi dan kenyataan. Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) telah mencatat bahwa pemerintah masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan terkait pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan penanganan konflik terkait sumber daya alam. Ini menunjukkan bahwa sementara kerangka kerja hak asasi manusia ada, implementasinya sering kurang.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakansuara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengankepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Ini menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik agar kepentingan rakyat benar-benar terwakili. Anggota parlemen harus lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yangberakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlumenjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsephak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik dari tradisi maupun agama, dapat memengaruhi loyalitas rakyat. Namun, ketika kekuasaan ini digunakan untuk tujuan politik yang tidak jelas, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemimpin harus menghormati dan melindungi hak-hak individu, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan politik.

NAMA : ZAHRANI NURKHASANAH
NPM : 2416041065
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA


1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel ini membahas kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang masih menghadapi banyak masalah. Komnas HAM mencatat bahwa pelanggaran HAM berat, terutama yang terjadi di masa lalu, belum terselesaikan. Selain itu, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama juga dibatasi, dan diskriminasi terhadap perempuan serta masalah di Papua masih menjadi tantangan. Namun, ada beberapa hal positif seperti adanya reformasi dan komitmen Indonesia untuk melindungi HAM, serta peran gerakan mahasiswa dan masyarakat dalam mengawasi pemerintah. Walaupun ada perkembangan positif, masalah HAM di Indonesia masih perlu diperbaiki dengan lebih serius.

Setelah membaca artikel ini, saya merasa bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia masih buruk, ada beberapa harapan. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian internasional tentang HAM, dan masih berusaha untuk meningkatkan perlindungan terhadap HAM. Selain itu, gerakan mahasiswa yang kritis dan kuat menuntut perubahan menunjukkan bahwa masyarakat masih peduli dengan isu HAM dan demokrasi, yang bisa mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.


2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat masyarakat. Di Indonesia, ada nilai gotong royong dan musyawarah untuk mufakat yang sudah menjadi bagian dari tradisi. Nilai-nilai ini seharusnya bisa menjadi dasar demokrasi Indonesia, di mana semua orang bisa bersuara dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Namun, kenyataannya, terkadang kepentingan politik tertentu lebih menguasai dan suara rakyat tidak selalu didengar dengan baik.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang tertuang dalam Pancasila, mengharuskan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghormati nilai-nilai agama dan moralitas. Demokrasi Indonesia bukan hanya tentang kebebasan individu, tetapi juga tentang menciptakan harmoni sosial dengan tetap menjaga nilai-nilai agama. Namun, dalam praktiknya, kadang ada kebijakan yang tidak memperhatikan keberagaman dan kepentingan berbagai kelompok agama di Indonesia.


3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Saat ini, praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Banyak kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan rakyat. Banyak pula kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi, seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan diskriminasi terhadap beberapa kelompok. Meskipun Indonesia memiliki Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin hak-hak warga negara, dalam kenyataannya masih banyak kebijakan yang tidak adil dan tidak menghormati hak asasi manusia.


4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jika anggota parlemen lebih mementingkan agenda politik mereka sendiri dan bukan kepentingan rakyat, itu adalah masalah besar. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Ketika mereka lebih mementingkan diri sendiri atau partainya, maka rakyat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik dan lembaga legislatif.


5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjdi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Di Indonesia, kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama seringkali digunakan untuk memengaruhi rakyat. Seringkali, kekuasaan ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Dalam demokrasi yang sudah dewasa, prinsip hak asasi manusia harus dijaga dengan baik. Setiap orang memiliki hak untuk bebas, tidak diskriminasi, dan untuk mengemukakan pendapatnya. Menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas melanggar hak-hak dasar mereka.

Nama : Revalina Maharani
NPM : 2416041068
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

A. Analisis saya: Artikel ini menyampaikan kekhawatiran tentang kemunduran hak asasi manusia di Indonesia dan menyoroti pentingnya reformasi lebih lanjut, khususnya dalam pengungkapan kebenaran dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Artikel ini juga mencatat pentingnya peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial untuk memastikan pemerintah bertanggung jawab atas pelanggaran HAM.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya pengakuan terhadap beberapa langkah perbaikan, seperti reformasi di sektor keamanan dan komitmen untuk meratifikasi lebih banyak perjanjian internasional tentang HAM. Selain itu, gerakan masyarakat yang kuat di beberapa daerah, seperti Bali dan Kendeng, menunjukkan bahwa kesadaran terhadap hak asasi manusia masih hidup dan berfungsi sebagai alat untuk menuntut keadilan.

B. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Dalam konteks budaya asli Indonesia, prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan salah satu cara utama untuk membuat keputusan bersama. Ini serupa dengan nilai demokrasi yang ada dalam Pancasila yang menekankan musyawarah untuk mufakat, yaitu menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara berdialog dan mencapai kesepakatan bersama.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Tuhan adalah bahwa nilai ini mencerminkan jati diri bangsa yang religius dan mengutamakan toleransi antarumat beragama. Demokrasi yang berke-Tuhanan Maha Esa dapat berarti bahwa keputusan politik dan kebijakan negara harus mencerminkan rasa hormat terhadap nilai-nilai agama dan moralitas, tanpa mengabaikan hak-hak individu atau kebebasan beragama. Dengan demikian, prinsip ini seharusnya memperkuat hak asasi manusia dan memastikan setiap individu diperlakukan dengan martabat dan kesetaraan.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini, meskipun memiliki landasan yang kuat dalam Pancasila dan UUD 1945, masih menghadapi berbagai tantangan. Pancasila menegaskan bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap HAM tetap terjadi, terutama di daerah-daerah seperti Papua. Secara umum, meskipun prinsip-prinsip dasar dalam Pancasila dan UUD 1945 mengarahkan pada negara yang menjunjung tinggi HAM, dalam praktiknya, penerapan yang konsisten terhadap HAM masih memerlukan banyak perbaikan.

D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi malah melaksanakan agenda politik pribadi adalah kritis. Mereka harus bertanggung jawab atas janji-janji mereka kepada konstituen dan tidak boleh mengejar kepentingan pribadi atau golongan di luar kepentingan rakyat. Demokrasi harus mencerminkan kehendak rakyat, dan wakil rakyat seharusnya berfungsi sebagai penjaga dan pelaksana kehendak tersebut, bukan sebagai agen untuk kepentingan politik pribadi atau golongan.

E. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas bisa berisiko besar bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Di masa lalu, pemimpin dengan kekuasaan kharismatik dapat memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat untuk mencapai tujuan politik tertentu, seringkali dengan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan.
Dalam konteks HAM, hal ini berbahaya karena dapat menciptakan iklim politik yang menekan kebebasan individu dan melanggar hak asasi manusia. Pada era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada supremasi hukum, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemimpin yang mengandalkan kekuasaan kharismatik untuk menggugah loyalitas rakyat harus diwaspadai karena bisa menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi yang sejati.

NAMA: WAHYUNISA SALSABILA
NPM: 2416041013
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Pada tahun 2019, kondisi HAM di Indonesia mengalami kemunduran sehingga berpengaruh terhadap penegakan HAM, terlebih banyaknya pelanggaran masa lalu seperti, diskriminasi gender, dan pelanggaran yang terjadi di Papua bahkan kebebasan berekspresi dan agama dibatasi pada saat itu.

Hal Positif
Gerakan masyarakat dan mahasiswa dalam mempertahankan hak-hak mereka merupakan tindakan yang tepat sekaligus menjadi kontrol sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.

Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai Adat dan Budaya
Adanya nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan merupakan nilai yang selaras dan mendukung demokrasi. Namun, dalam praktik diskriminasi yang telah dijelaskan sebelumnya, artikel tersebut menunjukkan bahwa jarak antara nilai budaya memiliki jarak sehingga kurang sesuai dengan realita dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip demokrasi berkeTuhanan yang Maha Esa yang tertera dalam Pancasila mengingatkan pentingnya moralitas dan kemanusiaan. Sayangnya, dalam mengimplementasikannya sering kali dirusak oleh oknum partai politik.

Praktik Demokrasi Saat Ini
Saat ini, masih banyak kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 karena kurangnya transparansi dan kurang menghargai HAM. Karena hal tersebut, banyak anggota parlemen yang sering mengabaikan aspirasi rakyat demi kepentingan politik, sehingga hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.


Kritik terhadap Kekuasaan Berbasis Tradisi dan Agama
Penyebab adanya mobilisasi massa yaitu kekuasaan kharismatik, karena dengan kekuasaan kharismatik banyak massa yang dimobilisasikan tanpa memerhatikan dampaknya terhadap HAM. Contohnya diskriminasi yang berkaitan dengan agama seseorang, bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan kebebasan dalam beragama.


Pendapat Pribadi
Menurut saya, diperlukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam bidang hukum dan pendidikan. Karena, masyarakat sipil juga memiliki peran untuk terus mengawasi kinerja pemerintah melalui transparansi. Hal tersebut perlu dilakukan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diselaraskan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Nama: sinta nopiana
NPM: 2456041009
Kelas: MAN A
prodi: Ilmu administrasi negara


Analisis kasus
1.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel ini mengangkat kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019, yang dikatakan sebagai tahun kelam dalam hal penegakan HAM. Beberapa masalah yang diidentifikasi termasuk tidak adanya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan pemerintah untuk memberikan keadilan atas pelanggaran HAM masa lalu, serta meningkatnya pelanggaran HAM di Papua.

Namun, ada beberapa langkah positif yang diakui, seperti ratifikasi hampir semua perjanjian internasional tentang HAM dan reformasi sektor keamanan publik. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya komitmen untuk memperbaiki kondisi HAM meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Pemerintah Indonesia berusaha melakukan reformasi kunci dalam menegakkan hukum dan HAM, meskipun pelaksanaannya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penting untuk melihat perbaikan dan mendorong reformasi berkelanjutan dalam hal ini.

2.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang beragam. Demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa" mencerminkan keberagaman spiritual dan pengakuan terhadap berbagai agama yang ada di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan demokrasi, di mana kebebasan beragama dan kepercayaan menjadi bagian integral dari kehidupan bernegara.

Menurut saya, prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia bukan sekadar sistem politik, tetapi juga berusaha menyatukan keragaman budaya dan agama dalam kesatuan nasional yang berke-Tuhanan. Ini berbeda dengan demokrasi Barat yang cenderung lebih sekuler dan berfokus pada pemisahan agama dan negara. Namun, penerapan prinsip ini harus diimbangi dengan penghormatan terhadap pluralisme dan kebebasan individu, termasuk hak untuk bebas beragama dan berkeyakinan.

3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih mengalami beberapa tantangan dalam implementasi Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Beberapa masalah seperti pembatasan kebebasan sipil, kebebasan berpendapat yang terancam, serta penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu masih ditemukan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengklaim sebagai negara demokratis, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial dan menghormati hak asasi manusia.

Namun, upaya untuk menegakkan hukum dan mereformasi sektor-sektor terkait menunjukkan adanya komitmen untuk terus memperbaiki demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun ada banyak tantangan, demokrasi Indonesia berpeluang berkembang lebih baik jika disertai dengan reformasi dan penguatan institusi demokrasi yang ada.

4.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi mereka adalah sangat kritis. Ini merupakan penyalahgunaan amanah yang diberikan oleh rakyat dan mencederai prinsip dasar demokrasi, yaitu bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Anggota parlemen yang lebih mementingkan kepentingan politik pribadi atau kelompoknya daripada kepentingan umum tidak hanya mengkhianati konstitusi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan transparansi dalam proses legislatif untuk memastikan bahwa keputusan politik yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat.

5.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki potensi untuk memobilisasi rakyat, namun sering kali berisiko disalahgunakan untuk tujuan politik yang tidak jelas. Ketika seorang pemimpin atau pihak yang memiliki pengaruh besar menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat yang sebenarnya, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, dalam situasi di mana loyalitas buta dibangun di sekitar figur pemimpin, rakyat bisa menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil, dan kebebasan individu bisa terancam.

Hubungannya dengan HAM dalam era demokrasi dewasa saat ini adalah bahwa kekuasaan yang didasarkan pada kharisma atau emosi dapat merusak hak-hak individu, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dalam sistem demokrasi, kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok harus dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok semata. Prinsip-prinsip HAM harus tetap dijaga dan dihormati dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin atau pihak berkuasa.

NAMA : Azahra Annisa
NPM : 2416041067
KELAS : Reguler B
PRODI : Ilmu Adminitrasi Negara

1. Isi artikel dan analisis penenegakkan HAM serta hal positif
Artikel ini menggambarkan situasi HAM di Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019, banyak pelanggaran yang belum ditangani, seperti masalah pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, konflik papua, serta penerapan hukum yang tidak manusiawi. Namun, ada harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat yang aktif. Positifnya, terdapat harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat yang memperjuangkan HAM, menunjukkan bahwa kesadaran akan hak asasi semakin meningkat.

2. Analisis mengenai demokrasi yang di ambil dari nilai-nilai ada istiadat dan pendapat mengenai prinsip demokrasi indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa
Demokrasi di Indonesia menekankan pada musyawarah dan mufakat, yang merupakan nilai adat Indonesia. Prinsip berke-Tuhanan mencoba mengintegrasikan nilai-nilai agama yang dapat menambah etika dalam pemerintahan dan mengedepankan nilai spiritual dalam pengambilan keputusan, namun tetap perlu menghormati keragaman yang ada. Namun, tantangannya adalah potensi politisasi agama dimana nilai-nilai agama disalahgunakan oleh pohak tertentu untuk kepentingan politik, serta menciptakan konflik di masyarakat dan diskirminasi terhadap kaum minoritas.

3. Praktik demokrasi di Indonesia apakah sudah sesuai dengan paancasila dan UUD 1945 serta menjujung tinggi HAM
Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, penghormatan terhadap HAM, dan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan, yang berarti bahwa praktik demokrasi belum sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Sila pertama, demokrasi Indonesia memang secara resmi mengakui keberagaman agama, tetapi ternyata masih sering terjadi politisasi agama dalam politik. Masih adanya diskriminasi berbasis gender, agama, atau ras, pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, dan kebijakan yang mengguntungkan pihak tertentu. Perlu adanya kerjasama dan komitmen dari semua pihak dalam mendorong demokrasi yang lebih adil.

4. Sikap terhadap anggota parlemen yang tidak mewakili kepentingan rakyat
anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi membuat kepercayaan masyarakat menurun dan melemahkan sistem demokrasi. Sikap saya, melakukan pengawasan yang ketat melalui media massa terhadap kinerja mereka dan menilai kinerja parlemen.

5. Pendapat tentang kekuasaan kharismatik
Kekuasaan kharismatik berbasis tradisi atau agama yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat demi tujuan yang tidak jelas dapat mengancam demokrasi dan HAM. Tindakan ini sering memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan pribadi, mengabaikan prinsip keadilan, tranparansi, dan menghormati hak individu. Akibatnya, akan terjadi diskriminasi dan pelanggaran HAM. Dalam demokrasi, HAM menjamin kebebasan dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penyalahgunaan kekuasaan ini harus dicegah dengan mengedukasi politik, pengawasan yang ketat, dan menghormati hak asasi setiap warga tanpa pandang bulu.

Nama: Meilisa Mutiara Anggraini
NPM: 2416041054
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Menurut analisis saya, secara keseluruhan artikel tersebut memaparkan tantangan besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa masalah mencakup pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, diskriminasi berbasis gender, pelanggaran di Papua, serta pembatasan kebebasan sipil. Hal positif yang saya dapatkan adalah semangat perjuangan masyarakat dan harapan bahwa langkah-langkah kecil dapat menjadi landasan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Menurut analisis saya, demokrasi di Indonesia memiliki akar dalam nilai gotong royong dan musyawarah mufakat yang mencerminkan keberagaman masyarakat kita. Namun, praktik demokrasi saat ini terkadang melupakan prinsip tersebut, terutama karena adanya pengaruh politik modern yang cenderung individualis dan dapat atau selalu diperdebatkan. Jika nilai-nilai adat istiadat dipadukan dengan baik dalam demokrasi, Indonesia dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan harmonis. Pendapat saya mengenai demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yaitu pada dasarnya demokrasi di Indonesia tidaklah selalu berfokus pada kebebasan, tetapi juga harus memegang nilai moral dan etika beragama. Inilah yang menjadi pembeda dari demokrasi negara lain. Namun, menurut saya pelaksanaannya masih sering terhambat oleh politik agama yang justru dapat merusak nilai-nilai keadilan.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Belum sesuai, karena meski dasar hukumnya Pancasila dan UUD NRI 1945 sudah jelas menjunjung tinggi HAM, namun pada kenyataannya masih saja terdengar kasus yang berhubungan dengan pelanggaran HAM. Contohnya adalah pembatasan kebebasan berpendapat dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang terabaikan. Padahal Demokrasi yang sejati harus mampu melindungi hak semua warga tanpa diskriminasi.

5. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya memandang hal ini sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Anggota parlemen seharusnya mewakili dan merealisasikan suara rakyat, bukan malah menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Karena sangat disayangkan mereka yang sudah dipilih oleh rakyat malah mengkhianati rakyat dan terkadang melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan janji mereka saat berkampanye. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat harus lebih kritis dalam berpikir dan berani melawan jika terjadi ketidakadilan terhadap rakyat.

6. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut pendapat saya, kekuasaan kharismatik yang disalahgunakan untuk memanipulasi rakyat itu sangat bertentangan dengan prinsip HAM dan demokrasi. Dalam era modern, setiap individu memiliki hak untuk berpikir dan membuat keputusan secara bebas tanpa tekanan dari figur atau otoritas tertentu. Demokrasi yang sehat harus memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk menindas, melainkan untuk memberdayakan masyarakat.

NAMA: Nayla Putri Hairinisa
NPM: 2416041039
KELAS: REG B
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan.
Artikel ini menggambarkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih kurang. Salah satu masalah utama adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus-kasus yang terjadi di Papua. Selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama semakin mengkhawatirkan, mencerminkan upaya pemerintah untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HAM, implementasinya masih jauh dari memadai. Ada juga masalah serius terkait diskriminasi dan ketidaksetaraan, khususnya di Papua, yang menunjukkan ketidakmampuan negara untuk menangani masalah mendasar seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perbaikan, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak kendala dan tantangan yang harus diselesaikan secara serius. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, ada beberapa hal positif yang bisa dipetik dari situasi ini. Salah satunya adalah kesadaran yang semakin tumbuh di kalangan masyarakat dan gerakan sosial. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional tentang HAM, yang menunjukkan komitmen negara untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Meskipun implementasinya masih kurang, langkah ini memberikan harapan bahwa Indonesia berusaha untuk memperbaiki kondisi HAM di masa depan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong, mengutamakan keputusan bersama demi kepentingan bersama. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip demokrasi yang menekankan kebersamaan dan saling menghormati. Namun, dalam praktik demokrasi, musyawarah bisa menjadi lebih sulit karena perbedaan pendapat yang tajam. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara mengakui Tuhan sebagai dasar moral dan etika. Ini menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, mendukung terciptanya keadilan dan kebebasan.

3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun Indonesia memiliki sistem demokrasi dengan pemilu dalam prakteknya, masih ada ketidakadilan dalam akses politik dan kebebasan berbicara. Kebebasan berpendapat sering dibatasi, dan penyelesaian pelanggaran HAM, terutama di Papua, masih belum tuntas. Selain itu, meskipun Pancasila menekankan keadilan sosial, ketimpangan sosial dan ekonomi masih ada, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas belum sepenuhnya diatasi. Jadi, meskipun Indonesia sudah memiliki dasar demokrasi yang kuat, masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya, sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tapi justru melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Seharusnya, anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jika mereka lebih mengutamakan agenda politik mereka sendiri, maka itu bisa merugikan masyarakat dan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang ada. Seharusnya, para wakil rakyat mendengarkan dengan baik aspirasi masyarakat dan bekerja untuk kesejahteraan bersama. Sebagai warga negara, saya berharap anggota parlemen benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan sekadar menggunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama, tetapi tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, adalah hal yang sangat berbahaya. Mereka bisa memanipulasi perasaan orang banyak untuk mendukung agenda pribadi atau kelompok mereka, bahkan jika itu merugikan banyak orang. Dalam hal ini, rakyat bisa menjadi korban karena dipaksa atau dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar atau berbahaya, hanya karena merasa terikat oleh kewajiban terhadap pemimpin yang mereka anggap memiliki otoritas. Ini sangat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia (HAM), terutama dalam era demokrasi saat ini. setiap individu seharusnya punya hak untuk berpikir dan bertindak bebas, serta memilih pemimpin dengan alasan yang rasional dan bukan karena pengaruh emosi atau manipulasi. Hak untuk memiliki kebebasan berpendapat dan memilih tanpa paksaan adalah hak dasar setiap orang yang harus dihormati. Jadi, jika pihak-pihak ini memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memanipulasi rakyat, mereka sebenarnya melanggar hak asasi manusia karena merampas kebebasan individu.

Nama: Muhamad Andrian Muliana
NPM: 2416041004
Kelas: Regular A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

A. Artikel tersebut menyoroti kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, mencatat kemunduran dalam penegakan HAM dan meningkatnya pelanggaran, terutama oleh aparat keamanan.
Beberapa poin penting yang diangkat termasuk:

1. Pelanggaran HAM Berat: Terjadi peningkatan pelanggaran, terutama di Papua, dengan tidak adanya akuntabilitas.
2. Pembatasan Kebebasan: Kebebasan berekspresi dan beragama semakin dibatasi.
3. Diskriminasi Gender: Diskriminasi terhadap perempuan masih berlangsung.
4. Reformasi Positif: Meskipun ada banyak masalah, terdapat beberapa langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dan gerakan masyarakat.
Hal Positif: Kembalinya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan di masa depan.

B. Demokrasi Indonesia, yang berakar dari nilai-nilai adat istiadat, seharusnya mencerminkan keberagaman dan musyawarah. Namun, dalam praktiknya, demokrasi sering kali terhambat oleh kepentingan politik yang sempit.
Prinsip Berke-Tuhanan: Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya moralitas dan etika dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia harusnya mencerminkan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini sering kali tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Banyak keputusan politik yang tidak mempertimbangkan hak asasi manusia dan sering kali mengabaikan suara rakyat yang sebenarnya.

D. Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda pribadi, ini menunjukkan kegagalan sistem demokrasi. Ini dapat merusak kepercayaan publik dan mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menjadi berbahaya jika digunakan untuk memanipulasi emosi rakyat. Hal ini dapat mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memicu konflik sosial.
Hubungan dengan HAM: Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa semua individu diperlakukan dengan adil, tanpa mengorbankan hak-hak mereka demi kepentingan politik.

NAMA : GEBY FATEHA SILFIA PUTRI
NPM : 2456041008
KELAS : MANDIRI A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Dari kasus yang telah diberikan maka, analisis yang didapat adalah :

1. Isi dari artikel tersebut menyoroti bahwa terdapat banyak sekali pelanggaran HAM, mulai dari kekerasan aparat kemanan, diskriminasi gender, sampai kebebasan berkespesi yang direnggut dan masih berlangsung sampai sekarang, Komnas HAM mencatat banyaknya aduan yang diterima menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan dalam menuntut hak-hak mereka. Hal tersebut juga menunjukan bahwa upaya penegakan HAM di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Situasi demokrasi di Indonesia dilaporkan mengalami kemundura, menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah untuk menjaga ruang demokrasi dan hak asasi warga negara. Artikel diatas juga menyoroti peningkatan pelanggaran HAM di Papua, yaitu tentang keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di daerah tersebut, meski banyak tantangan masih terdapat harapan untuk perbaikan. Melalui upaya reformasi dalam perlindungan HAM dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih aktif berperan dalam memperjuangkan hak asasi mereka. Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel tersebut adalah artikel ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penegakan HAM dan tantangan yang dihadapi dimana masyarakat juga ikut diingatkan akan peran mereka dalam memperjuangkan hak asasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah, artikel tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun situasi saat ini tidak ideal, masih terdapat peluang untuk melakukan reformasi yang dapat memperbaiki kondisi HAM di masa depan hal tersebut memberikan harapan bagi aktivis dan masyarakat untuk terus berjuang demi perubahan yang positif, dan juga artikel diatas menekankan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak asasi dan kritis terhadap kebijakan pemerintah sehingga dapat menginspirasi individu serta kelompok untuk lebih aktif dalam membela HAM.
2. Indonesia sebagai negara demokrasi yang kaya akan keberagaman budaya dan juga adat tentunya tidak dapat lepas dari nilai – nilai lokal yang telah mengakar dan sudah ada sejak lama, terdapat beberapa aspek seperti musyawarah dan mufakat dimana masih banyak masyarat adat di Indonesia mengutamakan musyawarah sebagai cara untuk mencapai suatau keputusan bersama dan prinsip ini sangat relevan dengan demokrasi yang menekankan pasriitisipasi warga didalam pengambilan keputasannya. Lalu terdapat juga keberasamaan dan gotong royong dimana nilai – nilainya menceriminkan semangat solidaritas dan juga kolaborasi masyarakat yang mengarah pada keinginan unutk membangun suatu komunitas yang harmonis di mana setiap individunay berkontribusi untuk kesejahteraan bersama dapat dilihat dari peraktik pemilu. Demokrasi di Indonesia sendiri juga harus mampu mengakomondasikan kearifan lokal dimana setiap daerah di Indonesia memiliki struktur sosial serta tradisi berbeda – beda yang dijadikan sebagai dasar untuk proses pengambilan keputusan yang lebih relevan. Lalu bagaimana pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke – Tuhanan Yang Maha Esa?
Tanggapn sata mengenai hal ini tentunya dalam konteks demokrasi di Indonesia sendiri maknanya sangat penting karena demokrasi yang berke – Tuhanan Yang Maha Esa menghrauskan para pemimpin dan warga negaranay untuk bertindak dengan integritas dan juga bertanggung jawab yang dapat membentuk karakter yang lebih baik dan juga mendorong perilau yang etis. Prinisp berke – Tuhanan Yang Maha Esa juga menekankan bahwa semua warga negara terlepas dari agama atau kepercayaannya apa juga memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi dan juga menjadi landasan spritual guna mendorong terciptanya masyarakat yang asil, setara, dan beretika agar indonesia dapat membangun sistem negara yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.
3. Menurut sepengamatan saya sendiri praktik demokrasi di indonesia saat ini telah menunjukan kemajuan, namun pada praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian dan menghadapi berbagai macam tantangan berkiatan dengan keselarasan dengan nilai – nilai pancasila, UUD 1945, dan HAM. Seperti dalam UUD 1945 yang mengatur berbagai aspek demokrasi dan HAM seperti pada pasal 27 “ menjamin kesesataraan di hadapan hukum”. Pasal 28 “menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul, dan pasal 29 “menjamin kebebasan beragama” pada peraktiknya masih terdapat banyak tantangan seperti kebabasan berpendapat dan tindakan represif terhadap kelomok tertentu. Paraktik demokrasi dalam menjunjung HAM juga masih mengalami berbagai permasalahan seperti diskriminasi dan kebebaan berpendapatan yang dibungkam padahal sudah terdapat batasan yang diberlakukan melalui UU seperti UU ITE.
4. Kondisi di mana anggota parlemen mengklaim mewakili suara rakyat tetapi sebenarnya menjalankan agenda politik mereka sendiri adalah masalah serius dalam demokrasi. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara harapan masyarakat dan tindakan wakil mereka. Anggota parlemen seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan mereka, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pastisipasi masyarakat disini sangatlah penting maka dari itu menurut saya, proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan harus dilakukan secara transparan dikarenakan masyarakat berhak mengetahui apa yang menjadi agenda anggota parlemen, termasuk kebijakan dan anggaran yang diusulkan. Keterbukaan ini akan membantu masyarakat memahami bagaimana keputusan diambil dan mengapa.
5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik, baik yang berakar dari tradisi maupun agama, adalah bahwa pengaruh mereka dapat sangat kuat dalam mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat. Pihak-pihak ini sering kali mampu menarik perhatian masyarakat, dalam hal ini terdapat risiko besar ketika loyalitas digunakan untuk tujuan yang lebih pribadi atau politik, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan masyarakat.
Ketika kekuasaan karismatik menggerakkan massa, sering kali mereka memanfaatkan emosi rakyat untuk mencapai agenda tertentu. Sehingga berpotensi untuk manipulasi, di mana suara dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya dapat terabaikan. Dalam konteks ini, hak asasi manusia bisa terancam, karena individu atau kelompok mungkin dipaksa untuk mengorbankan hak mereka demi kepentingan pemimpin atau kelompok yang berkuasa.
Di era demokrasi dewasa ini, konsep HAM harus menjadi dasar dalam setiap tindakan dan kebijakan. Namun, ketika kekuasaan karismatik mendominasi, terdapat risiko bahwa hak-hak individu akan diabaikan demi kepentingan kelompok atau pemimpin tertentu.
Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan karismatik dan prinsip-prinsip demokrasi serta HAM. Masyarakat harus kritis dan berani menuntut akuntabilitas dari para pemimpin.
Kesimpulannya, hubungan antara kekuasaan karismatik dan HAM dalam konteks demokrasi membutuhkan kewaspadaan dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa hak setiap individu tetap dihormati dan dilindungi.

NAMA: Feyza Alfarizi 

NPM: 2416041060

KELAS: Reguler B

PRODI: Ilmu Adm. Negara

1. Dari artikel tersebut memberitahu kita bahwa penegakan HAM di indonesia ini masih jauh dari kata memuaskan, karena banyak masalah seperti pelanggaran HAM masa lalu yang tidak selesai-selesai, ada diskriminasi, dan isu papua yang tidak jelas arahannya. Untuk sisi positif nya kita sebagai mahasiswa terdorong untuk aktif dan membuat gerakan sosial yang terus hidup yang membuat kita sadar bahwa perjuangan belum selesai karena harapan tersebut masih ada dan kita tidak boleh diam saja.
2.kalau membicarakan demokrasi di indonesia sebenarnya kita punya budaya gotong royong dan musyawarah yang sudah jadi tradisi. Tapi sekarang sepertinya malah jauh dari hal tersebut. Demokrasi kita lebih ke ajang rebutan kursi daripada mencari solusi. Prinsip demokrasi yang ber ketuhanan kalau dibuat menyudutkan kelompok tertentu atau kebijakan yang diskriminatif, sangat tidak benar, karena demokrasi harus inklusif tidak bisa pilih pilih.

3.Kalau dilihat sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 sudah ada usaha mengarah kesitu, namun banyak praktiknya yang melenceng seperti pembatasan kebebasan berekspresi, padahal pancasila mengajarkan kita soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi terlihat HAM masih menjadi korban politik

4.Anggota parlemen yang mengaku ngaku wakil rakyat tapi malah mengejar kepentingan pribadi sendiri, kita harus memberikan sikap yang kritis dan berani bersuara. Jangan biarkan mereka semena mena kalau perlu masyarakat harus aktif untuk mengawasi kinerja mereka.

5. Pemimpin yang pakai karisma tradisi atau agama buat memanipulasi rakyat itu mereka sudah tega mengorbankan loyalis demi tujuan yang tidak jelas dan jelas tidak sesuai konsep HAM, karena HAM tentang menghormati martabat manusia bukan menjual emosi mereka untuk kepentingan pribafi atau kelompok. Demokrasi harus mendukung kebebasan berfikir dan tidak bermain propaganda

NAMA : ANNISA APRILIZA
NPM : 2416041020
KELAS : Reg A

1). Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab: Artikel ini menggambarkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada 2019 mengalami kemunduran, dengan masalah utama seperti pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, kurangnya kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan perlakuan buruk terhadap masyarakat Papua. Meski demikian, ada perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat sipil yang terus memperjuangkan hak-hak dasar. Artikel ini menekankan pentingnya perjuangan berkelanjutan dalam memperbaiki situasi HAM di Indonesia, serta peran masyarakat sipil dan mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan reformasi HAM.

2). Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab: Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat seperti musyawarah dan mufakat, yang menekankan kesepakatan bersama. Prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila mendasari kebebasan beragama dan keberagaman, menciptakan toleransi antarumat beragama dan memastikan hak setiap individu dihormati, membangun masyarakat yang plural dan harmonis.

3). Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab : Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak era reformasi, seperti pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers, dan partisipasi politik masyarakat. Namun, meskipun telah ada perkembangan positif, masih ada tantangan dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Masalah seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta korupsi masih menghambat penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih baik, sehingga terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi. Demokrasi Indonesia masih perlu terus diperbaiki agar lebih efektif dalam melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan keadilan sosial.

4). Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun lebih mengutamakan agenda politik pribadi mereka. Tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, di mana anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Ketika mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, daripada kepentingan umum, maka esensi demokrasi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat akan terabaikan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, dan berpotensi merusak keadilan sosial yang seharusnya menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi hanya akan berfungsi dengan baik jika wakil rakyat benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

5). Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab: Pendapat saya, kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama, ketika digunakan untuk menggerakkan loyalitas rakyat, sangat berpotensi membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan karismatik untuk memanipulasi emosi rakyat demi tujuan pribadi atau politik tertentu, seringkali mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Menggunakan rakyat sebagai “tumbal” untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau tidak adil adalah bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Dalam demokrasi yang sehat, pemimpin seharusnya berfokus pada kepentingan umum dan menghargai kebebasan individu. Setiap warga negara berhak untuk berpikir kritis, membuat pilihan sendiri, dan hidup dengan martabat tanpa tekanan atau manipulasi dari kekuasaan politik, agama, atau tradisi. Pemimpin tidak boleh memperlakukan rakyat sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan yang sifatnya sementara atau untuk tujuan yang tidak transparan.

Demokrasi dewasa harus menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menjamin bahwa setiap individu dapat hidup dengan bebas, tanpa rasa takut atau ancaman. Oleh karena itu, sangat penting bagi demokrasi untuk menghormati kebebasan berpikir, hak memilih, dan martabat setiap individu, serta memastikan bahwa kepentingan rakyat selalu ditempatkan di atas ambisi kekuasaan.

NAMA: CARISSA HEPY MAHARANI
NPM: 2416041051
KELAS: REGULER B
PRODI: ADM NEGARA

Analisis Kasus
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut? Artikel tersebut menyoroti buruknya kinerja Indonesia dalam penegakan HAM, terutama terkait pelanggaran HAM berat, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan. Pemerintah lambat dalam mengatasi isu-isu penting seperti keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, rasisme di Papua, dan diskriminasi gender. Namun, ada hal positif yang dapat diambil, seperti komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan kebangkitan gerakan masyarakat sipil serta mahasiswa sebagai kontrol sosial. Ini memberi harapan bahwa meski jalannya lambat, perubahan tetap mungkin terjadi melalui tekanan publik.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa? Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat mencerminkan musyawarah dan mufakat sebagai cara pengambilan keputusan. Prinsip ini menunjukkan harmoni dan kebersamaan, tetapi sering kali belum diterapkan secara maksimal dalam praktik modern. Demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa nilai spiritual dan moral tetap menjadi landasan. Menurutku saya prinsip ini sangat baik, tetapi harus dengan menghormati HAM, agar keadilan dan kemanusiaan tidak diabaikan.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Saat ini, demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Banyak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, seperti pembatasan kebebasan berpendapat atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Demokrasi yang seharusnya berpihak pada rakyat sering kali terjebak dalam kepentingan elit politik.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? Ketika ada anggota parlemen mewakili rakyat namun hanya mengejar kepentingan politik pribadi, hal ini merusak kepercayaan publik. Saya merasa mereka harus lebih bertanggung jawab dan transparan. Masyarakat juga harus terus kritis dan aktif mengawasi kinerja wakilnya, misalnya melalui petisi/aksi damai, agar suara rakyat benar-benar menjadi prioritas.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? Pemimpin dengan kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama memang bisa mempengaruhi rakyat secara emosional. Namun, jika digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas dan mengorbankan hak rakyat, itu melanggar prinsip HAM. Dalam demokrasi, kekuasaan seperti ini harus dibatasi agar tidak menjadi alat manipulasi yang merugikan. Demokrasi modern harus melindungi individu dari tindakan otoriter dan memastikan kebebasan tetap dihormati.

Nama: Citra Angelina
NPM: 2456041026
Kelas: MAN A
Prodi: Ilmu administrasi negara

Analisis 2
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas?

Secara garis besar artikel ini membahas tentang kendala dalam tantangan penegakkan HAM di Indonesia. di dalamnya terbukti bahwa di tahun 2019 banyak agenda HAM yang mengalami keburukan, seperti 1) tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, 2) menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang, 3) diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat. Keberadaan Undang - Undang yang biasanya bisa "menjamin HAM" namun sering kali masih terabaikan atau tidak terlaksana secara kondusif. Hal ini juga memperlihatkan pentingnya kesadaran akan pentingnya HAM bagi seluruh masyarakat. Amnelsty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
hal positif yang bisa saya dapat dari materi ini yaitu, pertama artikel ini mendorong kita untuk lebih peduli lagi terhadap penegakkan HAM dan bisa memenuhkan hak-hak dasar manusia adalah tanggung jawab bersama baik dari pemerintah, penegak hukum ataupun masyarakat warga Indonesia. Adanya komitmen dari sebagian elemen warga untuk memperjuangkan HAM seperti hal kecilnya yaitu, "gerakan mahasiswa fan masyarakat yg menolak adanya ketidakadilan."

2. Analisis mengenai Demokrasi Indonesia diambil dari Nilai-Nilai Adat Istiadat/Budaya Asli Masyarakat Indonesia:
Demokrasi Indonesia dapat dipandang sebagai sistem yang berpadu dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal. Sebagai contoh, prinsip musyawarah untuk mufakat yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat adat Indonesia sangat berhubungan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Indonesia, meskipun terinspirasi oleh nilai-nilai Barat, tetap mengakomodasi kearifan lokal dalam sistemnya. Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, hal ini menggarisbawahi bahwa negara Indonesia menghormati dan menjamin kebebasan beragama, sekaligus menekankan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini:
Meskipun Indonesia menjalankan sistem demokrasi setelah reformasi 1998, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Pembatasan terhadap kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan media, serta diskriminasi terhadap kelompok tertentu, masih menjadi masalah besar. Ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Analisis Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945:
Demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Meski negara menjamin hak asasi manusia, penerapan kebijakan sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan ekonomi yang mengabaikan kesejahteraan rakyat dan hak-hak dasar. Dalam hal ini, pemerintah perlu lebih konsisten dalam menegakkan prinsip-prinsip Pancasila, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial dan penghormatan terhadap kebebasan individu

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab: mereka yang seperti itu perlu dibincangkan karena sama saja sudah berperilaku tidak adil, membohongi, dan kepercayaan masyarakat akan menurun ini akan menjadikan masyarakat tidak ingin partisipasi dalam demokrasi, karena kepercayaan itu sangat penting dalam interaksi anggota parlemen dengan masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat harus memberikan suara bahwa kita untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, partisipasi aktif dalam proses politik untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diperjuangkan. Dengan ini akan memberikan demokrasi yang baik dan benar.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pihak-pihak yang memegang kekuasaan karismatik dari tradisi ataupun agama telah memegang peran penting dalam membentuk opini publik dan memobilisasi masyarakat. Namun, ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk tujuan yang tidak jelas, hal ini bisa menjadi problematis, terutama dalam konteks demokrasi modern dan Hak Asasi Manusia.

Nama : M. Zaki Radit Aditya
NPM : 2416041059
Kelas : Reguler B
Prodi : Administrasi Negara

1. Isi Artikel tentang Penegakan HAM
Artikel ini membahas masalah HAM di Indonesia pada 2019 yang masih buruk, seperti:
- Tidak ada keadilan untuk pelanggaran HAM.
- Pembatasan kebebasan berpendapat dan beragama.
- Diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok tertentu.
- Kasus di Papua belum selesai.

Namun, ada harapan, seperti upaya meratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang aktif memperjuangkan keadilan.

Hal Positif dari Artikel
Hal positif yang bisa diambil:
- Gerakan mahasiswa dan masyarakat tetap kritis terhadap pemerintah.
- Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperbaiki HAM, meski lambat.

2. Demokrasi Berdasarkan Budaya
Demokrasi Indonesia sebenarnya berakar pada budaya seperti musyawarah dan gotong royong. Tapi, pelaksanaannya sering tidak sesuai karena dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Prinsip Demokrasi yang Berketuhanan

Prinsip ini menekankan moralitas dalam demokrasi. Namun, terkadang agama dipolitisasi, yang bisa merusak kebhinekaan.

3. Praktik Demokrasi Saat Ini
Demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Masih banyak pelanggaran HAM, korupsi, dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

4. Sikap terhadap Anggota Parlemen
Anggota parlemen yang tidak memperjuangkan suara rakyat harus diawasi. Masyarakat perlu menuntut transparansi dan memastikan mereka bekerja untuk kepentingan publik.

5. Kekuasaan Kharismatik yang Menyalahgunakan Rakyat
Pemimpin yang memanfaatkan emosi rakyat untuk kepentingan pribadi melanggar HAM. Dalam demokrasi, pemimpin harus adil dan transparan, bukan menyalahgunakan kepercayaan rakyat.

NAMA : Rizki Eka Bandira Armiza
NPM : 2456041014
KELAS : Mandiri A
PRODI : Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Artikel tersebut berisi kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019,HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan.

Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah artikel ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya isu HAM di Indonesia, hal ini mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke- Tuhanan yang Maha Esa ?

Jawab: Demokrasi
Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya lokal, yang menekankan kolektivisme dan musyawarah. Masyarakat adat sering menggunakan demokrasi deliberatif, di mana keputusan diambil melalui diskusi dan mufakat, berbeda dari sistem individualistis di Barat. Nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan keadilan sosial dan kebersamaan, juga menjadi dasar bagi sistem demokrasi Indonesia. Namun, tantangan seperti korupsi dan oligarki masih menghambat implementasi demokrasi yang ideal. Upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam praktik demokrasi dapat memperkuat partisipasi masyarakat.
Menurut saya Prinsip Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks demokrasi Indonesia menekankan bahwa seluruh aspek pemerintahan harus selaras dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang diambil dari ajaran agama. Ini berarti bahwa keputusan politik dan kebijakan publik harus mencerminkan etika dan tanggung jawab kepada Tuhan, serta menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih dalam proses penyesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun ada kemajuan, tantangan dalam hal partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia, dan transparansi pemerintahan masih perlu diperhatikan untuk mencapai demokrasi yang lebih konsolidasi dan sesuai dengan cita-cita bangsa.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab : Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat adalah masalah serius dalam sistem demokrasi.Hal ini merupakan tantangan yang serius bagi demokrasi. Perlu adanya upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan institusi terkait untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi politik.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep HAM pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : menurut saya adalah dapat membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Namun ketika pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas, hal ini dapat berujung pada pelanggaran HAM dan krisis moral dalam masyarakat.

NAMA : Silvi Aninda
NPM : 2456041003
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakkan Hak Asasi Manusia dan berikan analisis mu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel ini menjelaskan beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia, yang mencangkup tindakan represif terhadap aktivis, pembatasan kebebasan berekspresi, dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas. Ada banyak kasus pelanggaran yang tidak di tangani secara serius oleh pihak yang berwenang. Artikel ini juga menjelaskan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dan realitas dilapangan. Hal positif yang saya dapat adalah meningkatnya kesadaran tentang isu-isu HAM yang ada di Indonesia dan juga pentingnya penegakan hak-hak tersebut. Perjuangan aktivis dan organisasi masyarakat sipil memberikan banyak inspirasi untuk bisa terlibat dalam upaya penegakan HAM. Meskipun juga banyak tantangan yang dihadapi, ini menunjukkan bahwa perubahan mungkin saja bisa terjadi jika ada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan komunitas internasional.

2. Berikan analisis mu Tentang demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya yang berke-tuhanan yang maha Esa?
Jawaban :
Pancasila sebagai ideologi negara indonesia yang mengutamakan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berada di urutan paling atas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan demokrasi, spiritualitas dan moralitas telah menjadi dasar yang penting. Dalam konteks demokrasi, nilai ini penting untuk memastikan bahwa suara semua pihak didengar dan dihargai, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Ini juga menggambarkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketuhanan Yang Maha Esa juga mendorong sikap toleransi antarumat beragama dan antarbudaya. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, sikap toleransi ini sangat penting untuk menjaga kerukunan dan stabilitas sosial.Toleransi dalam konteks demokrasi memungkinkan terjadinya dialog dan interaksi antar kelompok yang berbeda, yang pada gilirannya dapat memperkuat kohesi sosial dan mencegah terjadinya konflik.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1954 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi yang ada di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan, tetapi juga masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menegakkan hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa Indonesia menganut demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam memastikan partisipasi masyarakat yang luas dan inklusif. kasus pelanggaran hak asasi manusia juga masih terjadi di indonesia, hal ini menunjukkan harus ada perhatian yang lebih dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi menlaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Ketika anggota parlemen tidak bisa mewakili kepentingan masyarakat, bisa menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap institusi politik. Karena rakyat merasa suaranya tidak didengar dan tidak dihargai. Sebagai anggota parlemen seharusnya juga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Perlu diingatkan kembali bahwa mereka itu dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi, dan jika mereka menyimpang dari tugasnya, mereka juga harus siap menerima konsekuensinya, termasuk kritik dari masyarakat dan kemungkinan pemecatan dalam pemilihan selanjutnya.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Pihak yang mempunyai kekuasaan kharismatik sering menggunakan argumen yang kuat dan simbol-simbol budaya maupun agama untuk membangun emosi rakyat. Hal ini bisa menuju pada pengorbanan individu atau kelompok demi kepentingan yang lebih besar, sering juga tidak jelas atau tidak terdefinisi dengan baik. Ketika loyalitas ini dipakai untuk tujuan yang merugikan, yaitu seperti konflik atau diskriminasi, yang menjadi masalah serius. Ketika rakyat dipaksa demi kepentingan kekuasaan, hal ini sering melanggar hak asasi manusia. Hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan juga hak untuk tidak didiskriminasi dapat teracuhkan. Seharusnya dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia menjadi landasan utama, dan tindakan yang merugikan suatu individu atau kelompok harus dilawan.

NAMA : SALSA BILA AZZAHRA
NPM : 2416041047
KELAS : REGULER B
PRODI : ADM NEGARA

A. Artikel "Refleksi 2019: awan gelap untuk HAM di Indonesia" membahas kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Membahas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, seperti kekerasan aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi berbasis gender. Walau situasinya buruk, ada beberapa perkembangan positif yang menunjukkan harapan untuk masa depan, seperti langkah-langkah reformasi dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
Analisis:
Kondisi Buruk: artikelnya mencatat kemunduran dalam penegakan HAM, termasuk ketidakadilan atas pelanggaran masa lalu dan meningkatnya diskriminasi di Papua serta terhadap kelompok LGBT. Reformasi dan Harapan: ada pengakuan bahwa Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional dan ada dorongan dari masyarakat sipil untuk perubahan. Peran Masyarakat Sipil: menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam menjaga hak-hak individu dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah.
Hal Positif:
satu hal positif yang dapat saya diambil adalah adanya kesadaran yang meningkat di kalangan masyarakat dan aktivis tentang pentingnya perlindungan HAM. Munculnya gerakan sosial yang kritis menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif dan berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ini memberikan harapan bahwa perubahan menuju kondisi yang lebih baik mungkin terjadi jika ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

B. Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai Adat dan Budaya
Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi nilai-nilai adat dan budaya asli masyarakat. Beberapa aspek penting dalam analisis saya
Musyawarah dan Mufakat: Banyak masyarakat adat di Indonesia menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan di mana semua suara dianggap penting dalam pengambilan keputusan. Ini mengedepankan kolaborasi dan keharmonisan sosial.
Kebersamaan dan Gotong Royong: Nilai gotong royong dalam budaya Indonesia menciptakan solidaritas dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa. ini terlihat dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan sosial.
Penghargaan Terhadap Keragaman: Indonesia yang kaya akan suku dan budaya mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan, dengan memberikan ruang bagi berbagai kelompok untuk bersuara dan berpartisipasi.
Pendapat tentang Prinsip Demokrasi yang Berke-Tuhanan
Prinsip Demokrasi yang Berke-Tuhanan dalam Pancasila menekankan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral. Pendapat saya tentang prinsip ini yaitu
Etika dan Moralitas: Mengharuskan pemimpin dan masyarakat untuk bertindak adil dan bertanggung jawab, menciptakan integritas dalam proses politik.
Keseimbangan: menyeimbangkan antara aspek spiritual dan duniawi, mendorong kesejahteraan tidak hanya material tetapi juga spiritual.
Keadilan: Menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak dan martabat yang sama dalam sistem demokrasi.
prinsip ini berpotensi membentuk masyarakat yang lebih adil dan harmonis, namun memerlukan komitmen nyata dari semua elemen masyarakat untuk diimplementasikan secara efektif.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini melihatkan kemajuan, tapi masih menghadapi tantangan dalam kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia:
Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 Itu ada kedaulatan Rakyat: Pemilihan umum berlangsung relatif bebas, namun ada isu politik uang dan manipulasi.
Kemudian musyawarah dan Mufakat: Keputusan sering diambil secara top-down, mengurangi partisipasi masyarakat. Dan Penghormatan terhadap Pluralisme: Upaya akomodasi keragaman ada, tetapi intoleransi masih menjadi masalah.
Nilai Hak Asasi Manusia
Pelanggaran HAM: Masih ada laporan pelanggaran, termasuk kekerasan aparat dan diskriminasi. Kebebasan Berekspresi: Ancaman terhadap jurnalis dan aktivis menciptakan iklim ketakutan. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat sipil semakin aktif, tetapi ruang gerak mereka terbatas.
meskipun ada kemajuan, praktik demokrasi Indonesia masih jauh dari ideal dan memerlukan perhatian untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan partisipasi masyarakat.

D. Sebagai mahasiswa, saya sangat prihatin dengan kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi justru melaksanakan agenda politik pribadi. ini mencerminkan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

E. Sebagai mahasiswa, saya sangat khawatir terhadap pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan sampai mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas. ini berpotensi merusak tatanan demokrasi dan mengekang hak asasi manusia, karena seringkali mengabaikan kebutuhan dan suara individu demi agenda kelompok.

Nama: Olivia Fransiska Br Girsang
Npm:2416041041
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara



1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan HAM Dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut
Jawaban:
Artikel ini membahas tentang yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia adalah tantangan sistematik sekarang nilai ini menunjukkan bahwa masalah HAM di Indonesia persatuan sistematik dan mendalam.
Pelanggaran tidak hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga terkait dengan kebijakan dan praktik yang lebih luas.
Dan Awan gelap yang disebutkan dalam artikel bisa diartikan sebagai ancaman bagi masa depan dan penegakan HAM.
- hal positif yang dapat diambil yaitu peningkatan kesadaran membaca artikel ini meningkatkan kesadaran tentang kondisi HAM di Indonesia itu penting agar lebih banyak orang peduli dan terlibat dalam isu-isu ini.

2. berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat budaya asli masyarakat Indonesia bagaimanakah pendapatmu prinsip demokrasi yang berketuhanan yang maha esa?
Jawaban:
- analisis demokrasi Indonesia berdasarkan nilai nilai adat dan budaya. Banyak budaya Indonesia mengedepankan proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dalam banyak komunitas, keputusan diambil setelah diskusi bersama mencerminkan semangat kolektif dan budaya lokal mengajarkan kepentingan dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Pemimpin yang baik diharapkan mampu mendengarkan kebutuhan masyarakat dan mengambil keputusan yang baik

- prinsip prinsip demokrasi yang berketuhanan yang maha esa
-integritasi nila spiritual yang mengakui ketuhanan dalam demokrasi berarti bahwa nilai spiritual dan moral harus menjadi landasan dalam setiap keputusan.
-keseimbangan hak dan kewajiban prinsip ini menekankan hubungan antara hak individu dan kewajiban sosial setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi, tetapi juga harus bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan kesejahteraan bersama.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Jawaban:
- tapi harganya lebih aktif demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan tetapi masih di daerah bertentangan meskia untuk menerapkan nilai-nilai dan UUD 1945. Kegunaan pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM belum sepenuhnya seimbang dengan demokrasi.keterkaitan antara keduanya sangat demokrasi yang kuat dapat mendukung perlindungan HAM.namun kondisi ini masih terlambat oleh korupsi politik dan diskriminasi selain itu pemahaman masyarakat tentang HAM dan pengawasan hukum yang lemah juga menjadi Kendala.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
- pentingnya representasi yang sejati yaitu anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan mereka. Ketika mereka lebih fokus pada agenda pribadi atau partai. Hal ini dapat ketidakpuasan masyarakat.representasi yang sejati memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi rakyat.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi dan agama seringkali memanfaatkan pengaruh emosional untuk menggerakkan massa, terkadang mengorbankan moralitas demi tujuan yang tidak jelas. Hal ini menciptakan risiko pelanggaran hak asasi manusia terutama ketika kekuasaan tersebut digunakan untuk mendominasi atau menekan kelompok tertentu. Dalam era demokrasi saat ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan karismatik tidak mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratis tanpa takut akan represi.

NAMA : NADINE FIDIA MESHILFA
NPM : 2456041005
KELAS : MANDIRI A
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban : Artikel ini fokus pada tantangan yang masih dihadapi dalam hal HAM di Indonesia selama tahun 2019. Berbagai pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan, terutama pelanggaran serius yang terjadi di masa lalu, dan masalah-masalah kebebasan sipil yang terancam oleh tindakan represif pemerintah. Pada sisi lain, masalah diskriminasi gender, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama juga masih menjadi fokus utama dalam penegakan HAM di Indonesia.
Poin positif dari artikel ini adalah realisasi bahwa walaupun situasi HAM masih buruk, ada beberapa kemajuan yang telah tercapai. Sebagai contoh, keterlibatan Indonesia dalam menyetujui perjanjian internasional mengenai HAM dan munculnya kembali aktivitas mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat harapan untuk perbaikan melalui kesadaran kolektif masyarakat dan upaya terus-menerus dalam reformasi hukum.

2. ⁠Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban: Indonesia kaya akan keragaman budaya dan berbagai penganut agama maka dari itu kita perlu memiliki rasa toleransi beragama hal ini menghendaki adanya sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda dan budaya yang terus berlaku disetial daerah tanpa membeda-bedakan satu sama lain, keadilan sosial semua agama selalu mengajarkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan demokrasi Indonesia tidak selalu menyoroti tentang politik tetapi juga keragaman dan peran kita sebagai masyarakat dalam menjalankan perannya tanpa melanggar HAM dan membedakan bedakan karena Indonesia memiliki semboyan yaitu bhinekaan tunggal ika.

3. ⁠Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban : Praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti korupsi dan ketidakadilan. Meskipun Pancasila dan UUD 1945 mendukung HAM, implementasinya perlu perbaikan dalam transparansi dan akuntabilitas.

4. ⁠Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban : Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi adalah sangat kritis. Hal ini mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan dapat merusak demokrasi itu sendiri. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

5. ⁠Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban : Kekuasaan yang bersumber dari kharisma, baik dari tradisi atau agama, bisa berbahaya dalam demokrasi. Ketika seorang pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan emosi dan loyalitas rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok, hal ini bisa mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan hak dan kebebasan individu. Pemimpin yang terlalu berkuasa bisa mengabaikan hak asasi manusia dan menggunakan kekuasaannya untuk menindas atau mengeksploitasi rakyat demi kepentingan mereka sendiri. Kekuasaan semacam ini sering kali menciptakan ketidakadilan dan melanggar hak-hak individu. Dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan tidak boleh disalahgunakan, dan setiap keputusan harus mengutamakan kesejahteraan rakyat serta menghormati kebebasan dan martabat setiap individu.

NAMA: Embang Tri Rahayu
NPM: 2416041049
KELAS: Reg B
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
– Isi artikel tersebut mencakup berbagai kasus pelanggaran HAM, tindakan represif terhadap para pembela HAM, serta upaya penegakan hukum yang tidak sesuai. Meskipun ada landasan hukum yang cukup memadai, sering muncul fenomena impunitas (nirpidana) dan lemahnya penegakan hukum yang berujung pada pengabaian hak asasi manusia. Pelanggaran yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten. Ini menandakan adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap bagaimana pemerintah menanggapi tuntutan keadilan dan perlindungan hak asasi.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat saya ambil adalah meningkatkan kesadaran tentang isu-isu HAM dan pentingnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kesadaran ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka.


2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
– Analisis mengenai demokrasi Indonesia dilihat dari kacamata nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak masyarakat adat di Indonesia menganut prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat diutamakan. Namun, dalam praktiknya, penerapan musyawarah masih sering terabaikan oleh elit politik yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan. Masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya dan suku harusnya dapat menjadi dasar bagi demokrasi yang inklusif. Tetapi, seringkali, keberagaman ini malah menjadi sumber konflik, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga toleransi dan mengedepankan persatuan dalam keragaman.

Prinsip Demokrasi Berketuhanan yang Maha Esa, prinsip ini menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghormati keberagaman agama dan kepercayaan merupakan bagian dari penerapan prinsip ini.
Demokrasi yang berketuhanan seharusnya menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk kelompok yang terpinggirkan. Namun, pada tahun 2019, banyak pelanggaran HAM yang menunjukkan bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud.


3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
– Meskipun Indonesia memiliki landasan konstitusi yang kuat, yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945, implementasi nilai-nilai demokrasi dan HAM masih sering melenceng dari yang seharusnya. Pada tahun 2019, terdapat beberapa laporan mengenai pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam penanganan demonstrasi maupun dalam kasus-kasus lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen untuk menegakkan HAM, implementasinya masih lemah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta benar-benar menghormati dan melindungi hak asasi manusia.


4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
– Ketika anggota parlemen, yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat, lebih mementingkan agenda politik pribadi atau kelompoknya, itu dapat menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Sikap saya mengenai kondisi ini adalah bahwa penting untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik. Anggota parlemen seharusnya diingatkan bahwa mereka diangkat untuk melayani publik dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika mereka mengabaikan kepentingan masyarakat, hal itu dapat menyebabkan peningkatan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik, serta dapat mengarah pada konflik sosial.


5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
– Ketika kekuasaan kharismatik menggerakkan emosi rakyat, hal ini bisa berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama jika tindakan tersebut berujung pada kekerasan, intoleransi, atau pengabaian terhadap individu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan tertentu. Dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia seharusnya menjadi pilar utama. Tetapi, jika kekuasaan kharismatik ini tidak disesuaikan dengan sistem yang demokratis dan akuntabel, maka pelanggaran terhadap HAM bisa meningkat.
Di era demokrasi yang semakin dewasa, penting bagi masyarakat untuk menyadari dan mendiskusikan bahaya dari kekuasaan kharismatik yang dapat melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Pemberdayaan masyarakat sipil, pendidikan tentang hak asasi manusia, serta penguatan lembaga-lembaga yang menjaga hak dan kebebasan individu adalah kunci untuk mencegah manipulasi oleh pihak-pihak berkuasa.

NAMA: ZAHRA ALLISA HERDINANSYAH
NPM: 2416041016
KELAS: REG A
PRODI: ADM NEGARA

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Pendapat saya sebagai mahasiswa, bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya akuntabilitas pemerintah dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak rakyat. Di sisi lain, adanya gerakan masyarakat seperti protes lingkungan di Bali dan Kendeng memberikan harapan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan masih hidup.
Artikel ini juga memberikan wawasan yang Positif bahwa meskipun kondisi HAM suram, upaya reformasi perjanjian internasional terus berjalan. Peran masyarakat sipil dan mahasiswa dalam mengawasi pemerintah juga menunjukkan potensi perubahan positif. Hal ini memotivasi generasi muda untuk lebih aktif memperjuangkan demokrasi yang lebih adil dan inklusif.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi Indonesia yang khas mengambil inspirasi dari adat istiadat dan budaya lokal, seperti konsep musyawarah untuk mufakat. Nilai ini tercermin dalam sistem sosial tradisional seperti rembug desa atau sidang adat, di mana keputusan diambil secara kolektif demi kepentingan bersama. Demokrasi Indonesia, meskipun dipengaruhi oleh praktik modern, tetap menjunjung tinggi nilai harmoni dan kebersamaan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan yang lebih mengedepankan kepentingan elit daripada kepentingan rakyat luas.
Serta terdapat Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan yang Maha Esa yang mengakar pada sila pertama Pancasila, yang menekankan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya sekuler, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan spiritual. Demokrasi berke-Tuhanan mengharuskan setiap kebijakan dan keputusan menghormati keberagaman agama dan keyakinan. Namun, tantangan muncul ketika prinsip ini dijadikan alat politik untuk membatasi kebebasan berekspresi atau mendiskriminasi kelompok tertentu, yang bertentangan dengan nilai HAM universal.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Secara prinsip, demokrasi Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menegaskan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, seperti yang tercantum dalam artikel, pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan sipil, dan korupsi politik sering kali menjadi masalah utama. Demokrasi yang seharusnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat yang sering terhambat oleh kegiatan politik pribadi dan kelompok.
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan banyaknya tantangan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM).

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Ketika anggota parlemen lebih mementingkan agenda pribadi daripada kepentingan masyarakat, hal ini dapat merusak esensi demokrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa lemahnya kontrol masyarakat terhadap wakilnya. Menurut saya sebagai mahasiswa, penting untuk mendukung transparansi, memperkuat partisipasi publik, dan mendesak akuntabilitas wakil rakyat.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Sebagai mahasiswa, saya menilai bahwa penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama untuk memanipulasi rakyat adalah tindakan yang merugikan demokrasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam era demokrasi modern, tindakan ini bertentangan dengan prinsip HAM yang melindungi kebebasan individu dan mencegah eksploitasi. Kekuasaan semacam ini sering digunakan untuk tujuan politik atau kepentingan pribadi, sehingga rakyat menjadi korban manipulasi emosional dan kehilangan hak mereka untuk berpikir kritis serta bebas menentukan pilihan. Demokrasi harus menjunjung transparansi dan keadilan, bukan mengorbankan rakyat untuk kepentingan yang tidak jelas.

Nama: Cici Widya Pratiwi
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara


A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Isi Artikel dari Artikel ini membahas tentang Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia 2019, di dalam artikel ini ada beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia pada 2019 tetang Hak Asasi Manusia karena pada saat itu kinerja Hak Asasi Manusia masih buruk, banyaknya kasus-kasus berat di masa itu, dan terjadinya konflik tentang sumber daya alam yang tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah maupun warga negaranya. Banyaknya konflik yang terjadi membuat Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia disebut sebagai tahun kelam, hal ini membuat banyak agenda mengenai HAM terhenti, terjadinya pemerosotan kualitas HAM, dan terjadi serangan-serangan terhadap pembela HAM.

Masalah yang lumayan terjadi besar itu permasalahan dari konteks Papua, rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua masih jadi masalah besar saat itu. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial, tetapi praktik rasisme itu masih tetap terjadi. Dalam isu kemiskinan, ketidakadilan akses ekonomi, dan pendidikan di Papua sering kali juga terjadi keabaian karena lebih banyak perhatian tertuju pada konflik separatisme.

Hal Positif yang didapatkan adalah masyarakat-masyarakat sipil terus menunjukkan peran mereka dalam penegakkan HAM, hal ini memberikan motivasi untuk selalu berjuang mengenai kebenaran dan keadilan dan terus mengedepankan rasa kemanusiaan. Selain itu dalam lembaga pemerintahannya mereka mau berubah dengan kegiatan komitmen untuk meratifikasi perjanjian internasional meskipun dilakukan secara lambat, itu memberikan pelajaran bahwa kita harus melakukan perubahan sekecil apa pun untuk kebaikan.


B. Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? Analisis Demokrasi Berdasarkan Adat/Budaya Asli Indonesia dan Prinsip Ke-Tuhanan

Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut saya prinsip ini baik karena prinsip ini mencapurkan nilai-nilai universal demokrasi dengan nilai spiritual. Dalam sila Pancasila sila pertama juga dicetuskan menganai Ketuhanan yang dimana sila ini dijadikan sila pertama , berarti prinsip ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan kebebasan beragama, tetapi juga menuntut penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Demokrasi yang ber-Ketuhanan harus mendorong persatuan, toleransi, dan penghormatan atas keberagaman, bukan justru menjadi alat untuk membatasi kebebasan atau mendominasi kelompok tertentu.

Menurut Adat dan Budaya Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman. Karena nilai-nilai ini sudah menjadi warisan kearifan lokal yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita dan sudah menjadi kebiasaan yang sudah diterima dengan baik mengenai budaya yang melekat. Jika nilai-nilai ini benar-benar diterapkan, demokrasi Indonesia menjadi demokrasi tidak hanya mengutamakan kebebasan individu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan keadilan.

Prinsip Ke-Tuhanan Demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa ini berarti bahwa kebebasan demokrasi harus sejalan dengan nilai moralitas dan spiritualitas. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa kebebasan setiap individu tidak merugikan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia ini. Tapi dalam kenyataannya, prinsip ini sering disalahgunakan untuk membatasi kebebasan tertentu, seperti kebebasan beragama atau berekspresi.
Misalnya, aturan-aturan tertentu kadang dibuat tanpa mempertimbangkan keberagaman pandangan masyarakat, sehingga malah mempersempit ruang demokrasi.


C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Menurut saya raktik demokrasi Indonesia sudah menyamai prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, tetapi ada banyak tantangan yang tentunya dihadapi. Sistem demokrasi Indonesia adalah untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, menjamin kebebasan berpendapat, beragama, dan berekspresi sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.

Tentu dalam praktiknya, terdapat sejumlah persoalan yang menunjukkan belum optimalnya demokrasi Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Masalah yang sering terjadi adalah diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama atau etnis, pembatasan kebebasan berpendapat dengan alasan keamanan atau moralitas, serta masih adanya kasus pelanggaran HAM menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan.
Untuk itu peran dari pemerintah dan masyarakat harus punya komitmen untuk penegakkan HAM, keadilan sosial, dan toleransi terhadap keberagaman.


D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi atau kelompok adalah tidak membenarkan. Karena sikap seperti Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat untuk mereka. Rakyat memilih anggota parlemen dengan harapan mereka akan bekerja demi kesejahteraan bersama, memberikan pelayanan yang adil, dan merumuskan kebijakan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat luas. Ketika kepercayaan ini disalahgunakan, dampaknya dapat memunculkan kekecewaan, menurunkan legitimasi lembaga parlemen, dan melemahkan demokrasi itu sendiri.

Demokrasi menuntut para wakil rakyat untuk benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, diperlukan pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas dalam kinerja anggota parlemen.


E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?


Pendapat saya kekuasaan kharismatik yang dimanfaatkan untuk tujuan tidak jelas adalah bentuk ketidakadilan jujuran yang merugikan baik masyarakat ataupun si pemilik kekuasaan itu. Dalam era demokrasi, penggunaan loyalitas rakyat tanpa mempertimbangkan kepentingan mereka adalah pelanggaran HAM karena mengabaikan hak untuk bebas itu menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak tatanan sosial dan menghancurkan rasa keadilan.

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM, terutama hak untuk bebas dari penindasan. Rakyat bukan objek yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan pihak-pihak, apalagi dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas dan tidak berdasar pada kepentingan rakyat banyak.

Demokrasi dewasa, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, menuntut perlindungan terhadap individu dan masyarakat, bukan justru mengeksploitasi emosi atau loyalitas demi kepentingan politik atau kelompok tertentu. Penggunaan kekuasaan yang tidak adil seperti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar HAM, yang menuntut penghargaan terhadap martabat manusia, kebebasan, dan keadilan sosial.

Nama : Rhaina Dyas Shafira Hasan
NPM : 2416041056
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

1. menurut analisis yang saya baca, memang Kinerja HAM di Indonesia masih terbilang buruk apalagi di tahun 2019 yang menjadi tahun kelam, seperti banyak agenda HAM mengalami kemacetan dan mutu HAM pun mengalami kemunduran, dikarenakan beberapa hal, yaitu , tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, serta diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Dari situpun menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh para penegak hukum. Namun, pengakuan terhadap adanya gerakan masyarakat sipil dan reformasi dalam perlindungan HAM memberikan harapan untuk perbaikan ke depan. Salah satu hal positif yang dapat diambil adalah Masyarakat yang aktif berperan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dapat menjadi pendorong bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap isu-isu HAM.

2. Demokrasi Indonesia mencerminkan keragaman dan kekayaan tradisi yang ada di seluruh nusantara. Dalam keberagaman di Indonesia, pengambilan keputusan sering dilakukan melalui musyawarah, di mana semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum mencapai kesepakatan. Nilai ini berkaitan dengan prinsip demokrasi yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan musyawarah mufakat. Dalam hal ini juga Toleransi menjadi salah satu ada istiadat bangsa Indonesia, karena Toleransi merupakan salah satu nilai penting dalam adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang sangat terhubung dengan demokrasi di negara ini. Indonesia dikenal dengan keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang sangat kaya. Nilai toleransi dalam adat istiadat masyarakat Indonesia menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai, serta sebagai fondasi bagi demokrasi Indonesia yang terbuka.
Terkait dengan prinsip demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yaitu memang penting mengedepankan nilai keagamaan dikehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan bahwa semua tindakan dan kebijakan harus didasarkan pada standar etika dan moral yang tinggi, serta menghormati keberadaan Tuhan di setiap aspek kehidupan agar bisa berjalan lurus sesuai dengan kepercayaan.

3. Demokrasi di Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 namun memang masih belum sempurna. Ada kemajuan yang terlihat dalam kebebasan politik, pemilu yang lebih bebas dan adil, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi agar demokrasi Indonesia bisa lebih baik dan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Terkait dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, berdasarkan artikel, terdapat catatan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk, dengan banyak pelanggaran yang belum ditangani secara efektif. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam masih menjadi isu penting yang perlu diselesaikan. Selain itu, ada pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi berbasis gender yang mengakar dalam masyarakat. Tetapi balik lagi ke awal, bahwa saat ini sudah ada kemajuan dan terus berkembang, justru itu diharapkan semua elemen masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas sistem demokratis agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah, harapan untuk masa depan demokrasi yang lebih baik dapat terwujud.

4. Mengenai kondisi anggota parlemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan, apalagi hal ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat dan kepentingan umum. Tentu saja kasus ini memperlihatkan bahwa anggota parlemen tersebut menyalahgunakan kekuasaannya. Sebagai wakil rakyat, seharusnya menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Rakyat akan merasa dibohongi dan tidak diwakili dengan baik. Jika anggota parlemen terus-menerus mengabaikan kepentingan rakyat untuk kepentingan politik mereka sendiri, hal ini dapat memicu perpecahan politik yang merugikan negara. Hal ini bisa memicu konflik sosial, ketidakpuasan publik, dan bahkan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Pengawasan yang ketat dan transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa praktik demokrasi berjalan sebagaimana mestinya dan bahwa anggota parlemen tetap berpihak pada kepentingan rakyat yang mereka wakili.

5. Secara keseluruhan, saya percaya bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang sangat berbahaya adalah penggunaan kekuasaan kharismatik yang menggerakkan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, terutama dalam konteks demokrasi yang harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar demokrasi seperti kebebasan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi kekuasaan saat ini, memastikan ada akuntabilitas, dan memperjuangkan demokrasi yang benar-benar menghormati hak-hak setiap orang dan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Di era demokrasi dewasa, ada hubungan yang kuat antara hak asasi manusia dan penggunaan kekuasaan kharismatik. Jika kekuasaan ini disalahgunakan, itu dapat melanggar banyak hak asasi manusia, seperti kebebasan berpikir dan beragama, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak untuk hidup bebas dari penindasan. Untuk itu, sangat penting bagi masyarakat dan institusi demokrasi untuk memastikan bahwa otoritas tidak disalahgunakan, dengan kesejahteraan rakyat dan penghormatan hak asasi setiap orang di atas segalanya.

NAMA:Cesar Nur Falaq
NPM:241604100o
KELAS:REGULER A
PRODI :FISIP (ILMU ADMINISTRASI NEGARA)

1.Artikel yang membahas "gelapnya HAM di Indonesia" berpotensi mencerminkan situasi di mana pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum dan lembaga negara yang mendukung perlindungan HAM. Dalam analisis penegakan HAM, artikel ini kemungkinan menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam kerangka hukum seperti pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, namun pencapaian nyata dalam praktik sering terhambat oleh impunitas, korupsi, dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Misalnya, kekerasan terhadap kelompok tertentu, pelanggaran hak perempuan dan anak, serta ketidakadilan sosial yang masih dialami sebagian masyarakat.
2.Demokrasi Indonesia, yang berakar dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, menunjukkan karakteristik yang unik dalam pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat. Dalam banyak budaya lokal, musyawarah dan mufakat merupakan cara utama untuk mencapai konsensus, mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan. Prinsip ini sejalan dengan semangat Pancasila, di mana musyawarah untuk mufakat menjadi salah satu asas penting dalam pengambilan keputusan.
3.Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Pancasila dan UUD 1945 menekankan pada keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM.
• Kesesuaian dengan Pancasila: Banyak kebijakan yang masih jauh dari prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal keadilan dan kesetaraan.
•Pelanggaran HAM Penerapan hukum yang tidak adil dan diskriminasi menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam UUD 1945 belum sepenuhnya diimplementasikan.
4.Jika anggota parlemen lebih mementingkan agenda politik mereka sendiri dan bukan kepentingan rakyat, itu adalah masalah besar. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Ketika mereka lebih mementingkan diri sendiri atau partainya, maka rakyat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik dan lembaga legislatif.
5.Pendapat yang saya miliki mengenai hal ini yaitu, kegiatan tersebut adalah hal yang sangat salah dan berlawanan dengan HAM. Individu yang dijadikan tumbal dengan tujuan tidak jelas dalam hal politik jelas meklanggar HAM karena individu tersebut tidak diberikan kebebasan berekspresi, jika tidak siap dengan konsekuensi yang mereka hadapi maka bisa menimbulkan masalah psikologis yang terganggu serta jelas individu tersebut akan mengalami diskriminasi.

NAMA: Rahelia Nur Arina
NPM: 2416041002
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

Izin menjawab pak bahwa analisis Saya mengenai kasus yang diajukan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan memberikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi dari artikel tersebut terkait dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang mengalami kemerosotan di tahun 2019 oleh organisasi pemantau HAM dunia, Human Rights Watch (HRW) di mana terdapat sembilan isu penegakan HAM di Indonesia yang dipaparkan dalam laporan yang dirilis pertengahan bulan Januari 2020, termasuk beragam kebebasana, LGBT, hak-hak perempuan dan anak perempuan sampai kebebasan pers di Papua, kebebasan berekspresi dan berkumpul, orientasi seksual dan identitas gender, hak-hak difabel, hak-hak lingkungan, hak-hak masyarakat adat, dan sikap terhadap negara pelanggar HAM. Juga yang ditandai dengan mundurnya jauhnya demokrasi ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian yang menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai tertutup. Padahal, masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM sangat berperan penting. Salah satunya adalah memastikan pencapaian indikator HAM terjadi, serta menetapkan kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan asumsi moralitas dan populisme semata-mata tanpa data dan ilmu. Lalu, di dalam artikel tersebut, beberapa pakar memberikan pandangan mereka terhadap HAM pada tahun 2019, seperti Usman Hamid menyebutkan tahun tersebut merupakan 'tahun kelam' bagi penegakan HAM di Indonesia di mana ia mengatakan bahwa banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami contoh, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Selain itu, ada Asmin Fransiska yang menyebutkan 'Bhinneka Tapi Bercanda' sebagai reaksi atau pengecualian terhadap penegakan HAM di tahun 2019. Ia mengatakan sebuah catatan penting yang muncul pada mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur rekonsiliasi. Menurutnya, rekonsiliasi tanpa mengungkap kebenaran akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan. Menurut Saya sendiri, kemerosotan penegakan HAM yang terlihat jelas di tahun 2019 tidak terlepas dari munculnya Covid-19 yang memang peristiwa tersebut telah mengubah seluruh tatanan kehidupan secara global dan kesadaran serta ketegasan pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya sangat diperlukan dengan penuh tanggung jawab.

Hal positif yang Saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah di artikel tersebut disebutkan bahwa Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh perjanjian HAM internasional dan masih terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi-konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk melindungi semua orang dari penghapusan paksa. Selain itu, asa harapan juga masih terlihat karena kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas kekuasaan negara. Contohnya: di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa dan di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru, termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi dalam kacamata masyarakat adat di Indonesia sekali lagi tidak bisa terlepas dari keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia dan mempengaruhi cara masyarakat dari berbagai daerah dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, terutama pada proses pengambilan keputusan dan partisipasi politik. Dalam konteks masyarakat adat, terdapat nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi yang akhirnya mempengaruhi aspek sosial, budaya, dan politik mereka. Negara pun perlu mengakui secara politik dan hukum bagi masyarakat adat dalam menjalankan hak-hak tradisionalnya. Terdapat istilah demokrasi deliberatif yang menjadi pola dalam konteks masyarakat adat, di mana proses pengambilan keputusan didasarkan pada diskusi publik dan musyawarah yang pada akhirnya musyawarah untuk mufakat dan aklamasi lebih sering digunakan dibandingkan menggunakan mekanisme voting. Meskipun secara mekanisme demokrasi pada umumnya berbeda-beda, namun nilai-nilai partisipasi dan proses musyawarah yang didasarkan pada kepentingan bersama menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap mengakar pada masyarakat adat. Selain musyawarah, ada juga yang menjadi budaya asli masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, kekeluargaan, solidaritas, dan kerja sama di mana demokrasi Pancasila berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong memang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat.

Pendapat Saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa tentu mengarah ke hal-hal yang positif dan proses dinamika yang berkemajuan, artinya sistem dan perilaku penyelenggaraan negara Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia memiliki beragam agama, hal ini tentu sangat diperlukan untuk tetap menjaga kerukunan dan perdamaian antar umat beragama di Indonesia dan menjunjung tinggi toleransi di setiap perbedaan yang ada. Contoh penerapan prinsip demokrasi ini adalah saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan keyakinan yang dianut serta tidak memaksakan keyakinan atau agama kepada orang lain.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut Saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum sepenuhnya dalam menjunjung tinggi nilai HAM. Pasalnya, masih banyak terjadi kasus yang dalam penerapannya masih belum sesuai dengan hal ketiga tersebut. Banyak hal yang perlu diupayakan untuk menciptakan praktik demokrasi yang berkualitas, seperti pemerintah perlu memperhatikan kebebasan warga negara yang terkontrol dan menegakkan hukum tata negara nasional yang sesuai dengan budaya Indonesia. Di sisi lain, Saya menyadari bahwa seluruh elemen negara, baik pemerintah dan masyarakat terus bekerja sama untuk menciptakan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang berkualitas dan berkeadilan.

4. Bagaimana sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap Saya terhadap fenomena seperti ini tentu yang paling utama harus bijak, mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenarannya karena saat ini hoax atau penyebaran berita palsu di Indonesia semakin meningkat. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bijak dalam menanggapi suatu permasalahan seperti ini. Selain itu, kita sebagai pelajar/i dapat merespon dengan melakukan peningkatan. Di Indonesia, terdapat sistem politik yang cukup kompleks di mana sistem politik di Indonesia menganut sistem demokrasi yang berasal dari kehendak rakyat dan disalurkan melalui partai politik. Partai politik harus bisa menyerap aspirasi dan kemudian merancang programnya sebagai respons atas keinginan rakyat tersebut. Misalnya, masyarakat ingin mendapatkan lapangan kerja yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan partai harus membuat rencana bagaimana cara membuka lapangan kerja baru.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang dihapuskan dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah implementasi dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini ?
Menurut pendapat Saya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang dicabut dari tradisi maupun agama yang terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas masih hidup pada era demokrasi di masa ini . Ada beberapa alasan yang mendasari fenomena ini, salah satunya karena mereka mempunyai tujuan politik untuk menguasai negeri ini dengan mengenakan sosok yang dianggap tokoh besar dan itulah yang menjadi senjata mereka.

Nama: Elodya Nur Cahyani Palogan
NPM: 2416041008
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang saya dapatkan adalah pemahaman bahwa perubahan konstitusi mencerminkan responsifitas terhadap dinamika sosial dan politik. Amandemen UUD 1945 tidak hanya memperkuat lembaga negara tetapi juga meningkatkan perlindungan hak-hak asasi manusia, menunjukkan kemajuan dalam sistem demokrasi Indonesia.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Dalam masyarakat adat, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, mencerminkan prinsip partisipatif. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia mengedepankan aspek spiritual dan moral. Dengan menjadikan nilai ketuhanan sebagai dasar, demokrasi diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial dan harmoni antarwarga. Integrasi nilai-nilai adat dalam praktik demokrasi memperkuat karakter bangsa yang beradab dan menghormati keragaman budaya.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan. Meskipun berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaan demokrasi sering terhambat oleh politik uang, intoleransi, dan dominasi elit politik.
Dalam hal hak asasi manusia, ada kemajuan dalam kebebasan berpendapat, tetapi masih terjadi pelanggaran, seperti saat demonstrasi dan pembatasan media, meskipun ada perkembangan, perlu upaya lebih untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 benar-benar terwujud dalam praktik demokrasi dan penghormatan terhadap HAM.

5. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda pribadi adalah sangat kritis. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi. Ketika wakil rakyat tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, prinsip demokrasi dan partisipasi menjadi terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di lembaga legislatif, serta mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari wakil mereka.

6. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Dalam konteks hak asasi manusia, fenomena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjunjung tinggi martabat individu. Ketika loyalitas dipaksa dan emosi dieksploitasi, hak-hak individu sering kali diabaikan. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa setiap tindakan pemimpin harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat serta menghormati hak asasi manusia. Masyarakat perlu kritis dan aktif dalam menuntut akuntabilitas dari pemimpin mereka agar tujuan bersama dapat tercapai tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.

NAMA : Nanda Dwi Fadhilla
NPM : 2416041038
KELAS : Regular B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimana isi artikel tersebut? Hal positif apa yang didapatkan?
Isi artikel tersebut menjelaskan bahwa HAM (Hak Asasi Manusia) di Negara Indonesia yang semakin buruk, terlebih ditahun 2019. HAM di Indonesia dilepasliarkan dan mengalami pemberhentian sehingga pelanggaran oleh aparat semakin banyak dan tidak ditindak lanjuti serta bersembunyi dibalik kekuasaannya. Pemerintah juga dianggap kurang adil dalam pemulihan serta kurang gesit dalam pengungapan kebenaran. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah reformasi seperti supremasi hukum dan peningkatan pelayanan publik. Berbagai pakar juga setuju dengan implementasi HAM di Indonesia yang tidak dijalankan baik oleh pemerintah sehinga menjadi seburuk-buruknya. Hal positif yang bisa diambil setelah membaca artikel tersebut adalah:
• Kesadaran masyarakat menjadi meningkat diatas kesadaran pemerintah
• Pembentukan lembaga penegakkan HAM
• Memberikan sosialisasi tentang kesadaran HAM serta menjadikan individu yang sadar akan pentingnya HAM
• Kerjasama internasional yang membahas tentang isu HAM

2. Berikan analisis mengenai demokrasi diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat! Serta berikan pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Masa Esa!
• Demokrasi yang diambil dari nilai adat dan budaya menunjukan bahwa banyaknya perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia dalam penerapan prinsip demokrasi dan nilai-nilai, tetap saja masyarakat memainkan peran dalam musyawarah dan diskusi dalam pengambilan keputusan. Serta mengedepankan kepentingan bersama dan melibatkan berbagai pihak. Hal tersebut sering disebut dengan demokrasi liberatif. Demokrasi yang diambil dari nilai adat dan budaya juga memberikan ruang kepada masyarakat dalam partisipasi aktif dalam kegiatan pemerintah dengan tetap menghormati adat. Hal ini juga membatasi individu untuk tidak mengganggu kepercayaan orang lain dengan tidak mengganggunya.
• Pendapat tentang prinsip demokrasi yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa merupakan landasan fundamental yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan. Setiap kebijakan pemerintah harus sejalan dengan moral dan etika yang berlandaskan nilai ketuhanan. Demokrasi ini juga harus memiliki prinsip bahwa individu harus menghormati perbedaan keyakinan sehingga terciptanya keadaan yang rukun, damai sehingga mendukung pelaksanaan demokrasi. Prinsip selanjutnya, masyarakat memiliki tanggungjawab dalam memilih pemerintah yang kompeten, adil dan bijaksana.

3. Apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini sudah sejalan dengan nilai-nilai pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat sebagian besar sudah sejalan dengan nilai-nilai pancasila, UUD NRI 1945 dan HAM, salah satunya musyawarah dalam mengambil keputusan, adil dalam bertindak dan masih banyak hal lain. Tetapi disisi pelaksanaan demokrasi belum sesuai dengan pancasila, masih banyak tantangan seperti adanya perbedaan dalam pelaksanaan keadilan sosial, dan penerapan HAM. Di sisi UUD NRI 1945 ada tantangan yang dihadapi seperti korupsi, kedaulatan rakyat dan praktik transaksional. Dan tantangan dalam hal Hak Asasi Manusia yaitu, pelanggaran hak-hak oleh kelompok, intoleransi agama dsb. Oleh karena itu perlu perbaikan secara terus menerus baik dari pemerintah maupun individu agar semakin sejalan dengan nilai-nilai pancasila, UUD NRI 1945 serta HAM.

4. Sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda poitik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Kondisi dimana anggota parlemen melakukan agenda politik sendiri dan berbeda kepentingan nyata masyarakat adalah tantangan serius bagi demokrasi. Dalam hal ini masyarakat menjadi peran penting dalam memilih wakil rakyat yang tidak hanya memberikan janji-janji palsu apalagi memberikan amplop putih berisi uang. Masyarakat wajib mengedepankan penyelesaian masalah untuk kedepannya. Pemerintah juga sebaiknya membuat sistem yang lebih transparan dan akuntanbel agar masyarakat bisa mengawasi kinerja wakil rakyat. Pemerintah juga sebaiknya mendengarkan suara rakyat dan bukan malah membungkamnya, dan pemerintah bisa memberikan layanan tentang aduan masalah yang terjadi disekitar mereka yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat yang saya miliki mengenai hal ini yaitu, kegiatan tersebut adalah hal yang sangat salah dan berlawanan dengan HAM. Individu yang dijadikan tumbal dengan tujuan tidak jelas dalam hal politik jelas meklanggar HAM karena individu tersebut tidak diberikan kebebasan berekspresi, jika tidak siap dengan konsekuensi yang mereka hadapi maka bisa menimbulkan masalah psikologis yang terganggu serta jelas individu tersebut akan mengalami diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah maupun masyarakat berperan penting dalam memantau dan mengontrol perilaku dan kegiatan kekuasaan oleh wakil rakyat agar tidak merugikan hak dasar individualisasi serta masyarakat luas.

NAMA : Fara Nadina Putri
NPM : 2416042055
KELAS : REG B

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menggambarkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai pelanggaran dan kemunduran dalam penegakan HAM. Komnas HAM mencatat masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya dalam menangani pelanggaran berat dan konflik sumber daya alam. Namun, artikel ini juga menyebutkan kemajuan yang dilakukan Indonesia, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan munculnya gerakan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial.
Kondisi HAM di Indonesia menunjukkan ketegangan antara kemunduran dan harapan. Meski banyak masalah yang dihadapi, seperti penyerangan terhadap pembela HAM dan diskriminasi gender, ada langkah-langkah positif yang diambil. Perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti kembalinya gerakan mahasiswa, mengindikasikan adanya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan hak asasi.Hal positif yang saya dapat yaitu munculnya kesadaran dan partisipasi dalam isu-isu HAM menjadi harapan untuk masa depan. Gerakan sosial yang ada menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk menuntut keadilan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks nilai-nilai budaya lokal yang menekankan musyawarah dan mufakat. Dalam banyak tradisi masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, mencerminkan semangat kebersamaan.Prinsip ini mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berlandaskan pada suara mayoritas, tetapi juga menghormati nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat. Hal ini menciptakan ruang bagi dialog antaragama dan toleransi, yang sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi saat ini menunjukkan tantangan dalam penerapan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun ada pemilihan umum yang demokratis, seringkali tindakan anggota parlemen tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia juga sering terabaikan, terutama dalam konteks kritik terhadap pemerintah.

Kesimpulannya meskipun prinsip-prinsip Pancasila ada, implementasinya masih memerlukan perhatian dan penegakan yang lebih konsisten agar demokrasi dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai HAM.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi adalah sangat kritis. Hal ini mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan dapat merusak demokrasi itu sendiri. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menginspirasi dan memotivasi rakyat, tetapi di sisi lain, dapat memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat untuk kepentingan yang tidak jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terutama jika rakyat dipaksa untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi tujuan yang tidak transparan.Hubungannya dengan konsep HAM pada era demokrasi dewasa yaitu, dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Konsep HAM harus menjadi landasan dalam setiap keputusan politik, memastikan bahwa hak individu dihormati dan dilindungi dari manipulasi kekuasaan.

NAMA: Nabilla Syafa Ramadhani
NPM: 2416041019
KELAS: REGULAR A
PRODI: FISIP (IIlmu Administrasi Negara)

1. Pelanggaran HAM dan ketidakadilan yang terus terjadi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengancam stabilitas sosial, dan melemahkan demokrasi.

hal positif yang dapat saya ambil ialah dorongan untuk reformasi dan solidaritas.

2. Demokrasi di Indonesia memiliki akar kuat pada budaya dan nilai-nilai adat istiadat yang telah berkembang jauh sebelum konsep demokrasi modern diperkenalkan. Prinsip musyawarah untuk mufakat, yang merupakan nilai utama dalam berbagai adat istiadat di Nusantara. Prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” menekankan bahwa demokrasi di Indonesia tidak bersifat sekuler sepenuhnya.

Demokrasi Indonesia memiliki kekuatan unik karena bersumber dari akar budaya dan nilai keagamaan. Prinsip musyawarah, gotong royong, dan pluralitas adalah warisan luar biasa yang dapat memperkaya demokrasi modern. Namun, tantangannya terletak pada menjaga keseimbangan antara demokrasi yang berorientasi pada nilai lokal dan prinsip-prinsip universal, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat menjadi pedoman moral, tetapi harus diterapkan dengan inklusif, tanpa diskriminasi. Jika digunakan dengan benar, prinsip ini dapat memperkuat fondasi demokrasi, namun jika disalahgunakan, dapat menjadi alat untuk memecah belah masyarakat.

3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam dinamika yang kompleks. Secara prinsip, demokrasi Indonesia seharusnya berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang membuat implementasi demokrasi tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai tersebut, terutama dalam hal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

4. Melakukan kritik terhadap penyimpangan tugas wakil rakyat. Anggota parlemen yang menyimpang dari mandat rakyat menunjukkan kegagalan moral dan politik. Masyarakat dan sistem harus bersikap tegas dengan meningkatkan pengawasan, transparansi, dan partisipasi publik. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak demokrasi dan memperparah ketidakadilan sosial. Wakil rakyat harus ingat bahwa mereka adalah pelayan rakyat, bukan tuannya.

5. Menurut saya, penyalahgunaan kekuasaan kharismatik adalah ancaman nyata bagi HAM dan demokrasi. Pemimpin semacam ini memanfaatkan kepercayaan dan loyalitas rakyat tanpa menghormati hak-hak individu mereka. Dalam era demokrasi modern, rakyat harus didorong untuk menjadi subjek yang kritis dan sadar hak, bukan objek yang mudah dimobilisasi demi kepentingan pemimpin tertentu. Kekuasaan sejati adalah kekuasaan yang menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi keadilan.

NAMA: Sarah Margareta. S
NPM: 2416041061
KELAS: Reguler B
PRODI: FISIP (Ilmu Administrasi Negara)

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Artikel ini mengungkapkan situasi HAM Indonesia di tahun 2019, yang dianggap suram dengan banyaknya tantangan dalam penegakan HAM. Beberapa isu utama yang disoroti adalah pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, diskriminasi berbasis gender, pembatasan kebebasan sipil, dan pelanggaran HAM di Papua.
Namun, terdapat sisi positif berupa kemajuan reformasi hukum seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional, komitmen pada konvensi perlindungan, dan penguatan kontrol sosial oleh gerakan masyarakat.
Hal positif nya yaitu :
1. Kesadaran bahwa masih ada harapan untuk perbaikan melalui gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa.
2. Pengakuan terhadap langkah-langkah kecil yang telah dilakukan pemerintah, meskipun masih jauh dari cukup.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia memiliki nilai unik yang berakar pada budaya asli, seperti musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini merefleksikan nilai kekeluargaan dan kolektivitas masyarakat adat Indonesia.
Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa kebebasan tidak boleh melanggar nilai moral dan spiritual masyarakat. Pendekatan ini menjadikan demokrasi Indonesia berbeda dari sistem liberal, dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya.
Prinsip ini baik karena mengakomodasi keragaman budaya dan agama, tetapi seringkali implementasinya menjadi masalah ketika digunakan untuk membatasi kebebasan individu atau menjustifikasi diskriminasi.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Secara ideal, demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus menjunjung tinggi HAM. Namun, dalam praktiknya masih banyak penyimpangan, seperti:
- Kebijakan yang tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat.
- Pembatasan kebebasan berpendapat melalui kriminalisasi aktivis atau undang-undang represif.
- Pelanggaran HAM yang terus terjadi, terutama terkait kebebasan berekspresi, gender, dan konflik SDA.
Hal ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi masih jauh dari ideal, meskipun prinsip dasarnya sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
anggota parlemen seharusnya menjadi suara rakyat, namun jika mereka hanya mengejar agenda politik pribadi, hal ini mengkhianati kepercayaan publik. Masyarakat perlu meningkatkan pengawasan, mendorong transparansi, dan memperkuat gerakan sipil agar parlemen benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Kekuasaan kharismatik sering kali memanfaatkan emosi rakyat melalui manipulasi identitas budaya atau agama untuk kepentingan politik sempit, yang bertentangan dengan prinsip HAM. Hal ini dapat mengabaikan hak individu, memicu diskriminasi, dan konflik sosial. Pemimpin dengan kekuasaan seperti ini seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap HAM, bukan mengeksploitasi rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok.

NAMA : LIA SEPTIYANI
NPM : 2316041035
KELAS : REG B
PRODI : ILMU ADM. NEGARA

A. Isi Artikel dan Analisis Penegakan HAM
Artikel tersebut berisi tentang situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa isu utama yang diangkat antara lain :
1. Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Tidak adanya proses yang jelas dalam pengungkapan kebenaran dan tidak terselesaikannya keadilan untuk korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.
2. Pembatasan Kebebasan Sipil: Kebijakan yang membatasi kebebasan beropini, kebebasan menganut agama, serta kebebasan untuk bermusyawarah.
3. Diskriminasi: Diskriminasi mengenai gender, tradisi, dan etnis, termasuk di Papua, yang mencerminkan gagalnya suatu negara dalam menjamin perlakuan yang setara bagi semua warga negara.
Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah masih adanya kesadaran serta gerakan masyarakat yang tetap aktif untuk memperjuangkan HAM, seperti gerakan mahasiswa dan komunitas lokal yang menolak kegiatan yang merusak lingkungan sekitar. Selain itu, meski lambat, pemerintah tetap menunjukkan aksi niatnya untuk menyetujui banyak perjanjian internasional tentang HAM dan berusaha menjadikan itu sebagai hukum dalam negeri.

B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai Adat dan Prinsip Ketuhanan
Demokrasi di Indonesia berdasar pada adat istiadat seperti musyawarah dan gotong royong, di mana keputusan disetujui bersama untuk kepentingan semua orang. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya tentang kebebasan, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai agama dan moral masyarakat. Namun, tantangan muncul ketika prinsip ini digunakan untuk membatasi kebebasan kelompok tertentu atas nama agama. Demokrasi yang ideal adalah yang menghormati keberagaman dan melindungi hak semua orang tanpa adanya diskriminasi.

C. Praktik Demokrasi Indonesia: Apakah Sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM?
Praktik demokrasi di Indonesia masih memiliki kekurangan, misalnya:
• Kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945, tetapi kenyataannya masih banyak pembatasan, seperti kriminalisasi terhadap kritik.
• Keadilan sosial sering terganggu oleh korupsi, diskriminasi, dan keputusan politik yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Meskipun nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 mendukung demokrasi dan HAM, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai.

D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Tidak Mengutamakan Kepentingan Rakyat
Anggota parlemen yang lebih fokus pada urusan pribadi atau kelompok melanggar kepercayaan rakyat. Dalam situasi ini, sikap kita harus:
1. Kritik dan awasi kebijakan mereka untuk memastikan kepentingan Masyarakat dapat menjadi prioritas.
2. Gunakan hak suara dengan bijak dalam memilih wakil rakyat.
3. Tuntut akuntabilitas, termasuk melalui melakukan pemilihan ulang jika mereka tidak menjalankan tugasnya.
Anggota parlemen harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.

E. Pemimpin yang Memanfaatkan Loyalitas Rakyat untuk Tujuan Tidak Jelas
Pemimpin yang menggunakan pengaruh dan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas melanggar hak asasi manusia. Hal ini sering terjadi ketika rakyat dimanfaatkan sebagai tumbal untuk agenda tertentu.
Hubungannya dengan HAM:
• Rakyat kehilangan kebebasan berpikir dan bertindak sesuai kemauan mereka sendiri.
• Manipulasi semacam ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sehat.
Dalam demokrasi modern, masyarakat harus sadar akan hak-haknya dan tidak mudah terpengaruh oleh pemimpin yang hanya mengejar kepentingan pribadi.. dan tanggung jawab harus menjadi prioritas.

nama: suci nur rachma
npm: 2416041017
kelas: reguler a
prodi: ilmu administrasi negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menggambarkan situasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang menurut berbagai lembaga, masih banyak menghadapi tantangan. Meskipun ada perkembangan positif, pelanggaran HAM terus terjadi, termasuk kasus-kasus lama yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap pembela HAM. Artikel ini menyajikan pandangan dari beberapa pakar yang menyoroti pentingnya langkah-langkah reformasi dan peran masyarakat sipil dalam memperbaiki situasi HAM di Indonesia.

**Analisis Penegakan HAM di Indonesia:**
1. Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu: Usman Hamid menyoroti bahwa pemerintah Indonesia gagal mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, seperti yang terjadi di Papua. Penyelesaian pelanggaran HAM melalui jalur rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dianggap akan menciptakan impunitas dan tidak memberi efek jera. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen pemerintah untuk memperbaiki HAM dan kenyataan di lapangan yang belum memberikan keadilan bagi korban.

2. Pembatasan Kebebasan Sipil dan Kebebasan Berekspresi: Isu pembatasan kebebasan berekspresi juga menjadi sorotan penting. Banyak kebijakan yang membatasi ruang bagi individu dan kelompok untuk menyuarakan pendapat, seperti yang disampaikan oleh LBH Jakarta. Hal ini mengarah pada semakin menguatnya otoritarianisme yang dapat merusak demokrasi dan HAM. Pembatasan ini terlihat nyata dalam ketegangan sosial dan politik yang terjadi di beberapa daerah, termasuk di Papua.

3. Diskriminasi Rasial dan Ketidaksetaraan: Asmin Fransiska menekankan bahwa rasisme dan diskriminasi di Indonesia tidak cukup mendapat perhatian serius. Meski Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD), diskriminasi berbasis ras dan etnis tetap terjadi, khususnya terhadap masyarakat Papua. Selain itu, ketimpangan sosial, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, memperburuk situasi HAM.

4. Peran Masyarakat Sipil: Sebagai bagian dari pilar penegakan HAM, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong perubahan. Gerakan masyarakat yang menuntut keadilan, seperti yang terjadi di Bali terkait reklamasi Teluk Benoa dan di Kendeng terkait perjuangan masyarakat pegunungan, menunjukkan bahwa meski dalam situasi sulit, masyarakat masih bisa menjadi agen perubahan yang mempengaruhi kebijakan publik.

Hal Positif dari Artikel Ini:
1. Komitmen Reformasi Pemerintah: Artikel ini mencatat bahwa Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian internasional mengenai HAM, yang menunjukkan adanya komitmen untuk mematuhi standar internasional dan terus berupaya memperbaiki kondisi HAM meskipun ada banyak tantangan.

2. Kembalinya Gerakan Sosial: Adanya kembalinya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara menjadi harapan. Gerakan ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan dan perjuangan untuk menuntut keadilan, meskipun sering kali dihadapkan pada ancaman kekerasan atau kriminalisasi.

3. Kesadaran Masyarakat terhadap Isu HAM: Banyaknya perhatian terhadap berbagai pelanggaran HAM, baik dari lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, LBH, maupun dari para akademisi dan aktivis, menunjukkan bahwa isu HAM semakin mendapat sorotan di kalangan masyarakat Indonesia. Ini membuka ruang untuk perbaikan meski dengan jalan yang panjang.

Secara keseluruhan, artikel ini menggambarkan realitas suram tentang pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 2019, namun juga menunjukkan bahwa ada perkembangan positif, seperti komitmen internasional dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Tantangan besar tetap ada, namun potensi untuk perbaikan terus ada sepanjang ada kesadaran kolektif dan upaya bersama untuk menegakkan HAM.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia, meskipun secara formal didasarkan pada sistem pemerintahan republik yang berlandaskan konstitusi, dapat dipahami lebih dalam dengan melihatnya dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, budaya dan tradisi lokal sering kali menawarkan perspektif yang lebih mengedepankan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan, yang pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih inklusif dan berbasis pada konsensus.

Demokrasi dalam Nilai-nilai Adat Istiadat Indonesia
Dalam banyak budaya dan masyarakat adat di Indonesia, prinsip musyawarah untuk mufakat menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Tradisi ini tercermin dalam sistem demokrasi Indonesia, terutama dalam lembaga legislatif dan proses pembuatan kebijakan yang sering kali memerlukan konsensus antar berbagai pihak. Sebagai contoh, dalam banyak komunitas adat, keputusan besar tidak hanya diambil oleh satu orang atau kelompok, tetapi melibatkan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mencapai mufakat. Konsep ini mirip dengan representasi politik dalam demokrasi Indonesia, di mana masyarakat memilih wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Selain itu, tradisi gotong royong juga sangat kuat dalam budaya Indonesia. Dalam konteks demokrasi, gotong royong mengajarkan pentingnya kerja sama dalam menyelesaikan masalah bersama, baik di tingkat desa maupun dalam masyarakat yang lebih besar. Sistem gotong royong ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan bersama, yang merupakan esensi dari demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai ini dalam sistem yang lebih formal dan terstruktur, di mana seringkali birokrasi dan politik praktis yang mendominasi proses pengambilan keputusan dapat mengikis nilai-nilai musyawarah dan gotong royong.

Prinsip Demokrasi yang Berke-Tuhanan Yang Maha Esa
Prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa" dalam Pancasila menjadi dasar yang sangat penting dalam membentuk karakter demokrasi Indonesia. Dalam pandangan ini, Indonesia mengakui keberagaman agama dan kepercayaan sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap agama, tetapi juga memastikan bahwa semua keputusan politik dan sosial dihormati dengan mempertimbangkan nilai-nilai spiritual yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Secara filosofi, prinsip ini menekankan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai entitas politik, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang terkait erat dengan ke-Tuhanan. Demokrasi Indonesia, dalam hal ini, dituntut untuk tidak hanya berfokus pada mekanisme pemilihan umum atau hak-hak politik semata, tetapi juga pada bagaimana membangun masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan berlandaskan pada etika spiritual. Ini mengharuskan negara dan masyarakat untuk tidak sekadar mengutamakan kebebasan individu, tetapi juga mengutamakan keseimbangan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual.

Di satu sisi, prinsip ini juga menjadi tantangan besar dalam konteks pluralisme Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara dengan berbagai agama dan kepercayaan, prinsip Ketuhanan yang Maha Esa perlu diterjemahkan dalam bentuk penghargaan terhadap keberagaman tersebut, tanpa menjadikan salah satu agama atau kepercayaan dominan. Dalam konteks demokrasi, ini berarti negara harus memastikan bahwa semua kelompok agama dan kepercayaan dapat hidup berdampingan dengan harmonis, dan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan agama dalam pengambilan keputusan politik atau sosial.

Pendapat Saya tentang Prinsip Demokrasi yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dalam konteks Indonesia sangat relevan, karena menggambarkan pandangan bahwa sistem politik tidak hanya berbicara tentang kekuasaan manusia atas manusia, tetapi juga mengakui dimensi spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mengarah pada kesadaran moral kolektif bahwa negara tidak hanya mengutamakan kebebasan individual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai universal yang bersumber dari agama dan moralitas yang ada dalam masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, prinsip ini sering kali diuji, terutama dalam kerangka pluralisme agama dan budaya Indonesia yang sangat beragam. Tantangan utamanya adalah bagaimana negara dan masyarakat dapat menyeimbangkan kebebasan beragama dengan kesetaraan hak-hak politik dan sosial bagi semua warga negara, tanpa memaksakan salah satu pandangan agama atau kepercayaan tertentu sebagai norma tunggal.

Jika diterapkan dengan bijaksana, prinsip ini dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kesatuan di tengah keberagaman. Negara yang demokratis berke-Tuhanan seharusnya tidak hanya memastikan kebebasan beragama, tetapi juga mendukung nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti keadilan, kesejahteraan, dan persaudaraan, yang menjadi fondasi moral untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan damai.

Kesimpulan
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai adat istiadat dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera. Nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan penghargaan terhadap keberagaman agama dan kepercayaan menjadi pilar utama yang dapat memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengharmoniskan nilai-nilai tradisional ini dengan tuntutan modernisasi dan tantangan globalisasi yang terus berkembang.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik Demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan dan dinamika yang perlu dipertimbangkan untuk menilai sejauh mana demokrasi Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Di satu sisi, ada kemajuan yang signifikan dalam demokratisasi sejak era reformasi 1998, namun di sisi lain, masih terdapat beberapa masalah struktural dan sosial yang menghambat tercapainya tujuan demokrasi yang ideal.

1. Kesesuaian dengan Pancasila:
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung lima sila yang mengatur hubungan antara negara, individu, dan masyarakat, serta menggambarkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Praktik demokrasi Indonesia seharusnya mengacu pada nilai-nilai tersebut, tetapi kenyataannya terdapat tantangan dalam penerapannya:

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa Demokrasi Indonesia mengakui keragaman agama dan kepercayaan, dan meskipun ini menjadi landasan negara, dalam praktiknya ada ketegangan antara kebebasan beragama dan upaya menjaga kesatuan bangsa. Beberapa kelompok minoritas agama atau kepercayaan masih menghadapi diskriminasi atau marginalisasi. Misalnya, kelompok-kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah atau kelompok agama lainnya, kadang-kadang menghadapi penindasan atau pembatasan kebebasan beragama. Ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam penerapan prinsip Ketuhanan dalam kehidupan berbangsa.
Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Prinsip ini mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup untuk perlindungan HAM, banyak kasus pelanggaran HAM, baik yang bersifat berat maupun ringan, yang belum mendapatkan penanganan yang memadai. Selain itu, diskriminasi berbasis gender, ras, dan agama masih berlangsung, dan kebebasan berekspresi kadang-kadang dibatasi.
Sila ketiga: Persatuan Indonesia Demokrasi Indonesia secara umum menghargai keberagaman etnis, budaya, dan agama. Namun, konflik sosial dan ketegangan politik masih sering muncul, baik dalam bentuk sektarianisme, rasisme, maupun ketidaksetaraan antara kelompok tertentu. Kasus-kasus seperti kerusuhan sosial di Papua atau intoleransi agama di beberapa daerah menunjukkan bahwa Indonesia masih harus berjuang lebih keras untuk mencapai persatuan yang sesungguhnya dalam keberagaman.
Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Prinsip ini tercermin dalam sistem demokrasi Indonesia yang mengutamakan musyawarah mufakat dan perwakilan rakyat melalui pemilu. Namun, dalam praktiknya, sistem demokrasi Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti politik uang, politik identitas, dan polarisasi yang tajam dalam masyarakat. Pemilihan umum yang seharusnya menjadi ruang ekspresi kebebasan rakyat sering kali dipengaruhi oleh kekuatan uang dan manipulasi politik, yang mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri.
Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Demokrasi Indonesia seharusnya berorientasi pada keadilan sosial, namun ketimpangan ekonomi dan sosial masih sangat terasa. Perbedaan kaya dan miskin, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kesenjangan pembangunan antar wilayah menunjukkan bahwa keadilan sosial masih jauh dari tercapai. Meskipun ada program-program sosial yang bertujuan mengurangi ketimpangan, masalah distribusi kekayaan dan akses yang tidak merata tetap menjadi hambatan besar.
2. Kesesuaian dengan UUD NRI 1945:
UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Namun, ada beberapa poin yang masih memerlukan perhatian dalam praktik demokrasi Indonesia:

Pemisahan kekuasaan dan checks and balances: Meskipun UUD 1945 menjamin prinsip pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dalam praktiknya, sering kali ada ketidakseimbangan antara lembaga-lembaga negara tersebut. Eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden, seringkali memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lembaga legislatif dan yudikatif, yang dapat mengurangi sistem checks and balances. Selain itu, dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah terkadang melampaui batas kewenangan atau tidak sesuai dengan konstitusi.
Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945: UUD 1945 secara jelas mengakui hak asasi manusia sebagai bagian dari konstitusi negara. Meskipun begitu, dalam praktiknya, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang bersifat kontemporer, sering kali tidak ditangani dengan memadai, baik dalam hal penyelesaian hukum maupun pemulihan hak-hak korban. Kasus-kasus seperti kekerasan di Papua, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta kebebasan berekspresi yang dibatasi, menunjukkan bahwa meskipun konstitusi menjamin HAM, pelaksanaannya masih kurang optimal.
3. Menjunjung Tinggi Nilai Hak Asasi Manusia (HAM):
Prinsip-prinsip HAM dijamin dalam Pancasila dan UUD 1945, namun implementasinya dalam praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi beberapa masalah:

Kebebasan Berbicara dan Ekspresi: Meskipun kebebasan berbicara dijamin, dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan berekspresi dan kebebasan media seringkali dibatasi, baik melalui hukum maupun intimidasi. Undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat atau media, seperti UU ITE, sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah. Ini mengurangi ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses politik secara bebas.
Diskriminasi dan Ketidaksetaraan: Diskriminasi berbasis gender, ras, dan agama masih menjadi masalah besar di Indonesia. Diskriminasi terhadap perempuan, misalnya dalam hal akses ke pekerjaan, pendidikan, atau hak-hak politik, masih sangat terasa. Begitu juga dengan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti kelompok LGBT dan komunitas agama tertentu, yang sering kali menghadapi kekerasan atau pengucilan.
Penegakan Hukum dan Keadilan: Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mendukung perlindungan HAM, implementasi hukum seringkali lemah. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama yang terjadi pada masa lalu, sering kali tidak mencapai keadilan. Proses hukum yang berlarut-larut dan ketidakmampuan sistem peradilan untuk menghadirkan keadilan bagi korban menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam penegakan HAM.
Kesimpulan:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini, meskipun sudah mengalami banyak kemajuan sejak reformasi 1998, masih memiliki banyak tantangan dalam mencocokkan prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beberapa masalah utama yang harus dihadapi adalah ketimpangan sosial-ekonomi, ketidakadilan dalam penegakan hukum, pembatasan kebebasan berekspresi, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik, Indonesia perlu terus berkomitmen untuk memperkuat sistem hukum, menghormati kebebasan individu, dan memastikan bahwa hak asasi manusia diterapkan secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat, tetapi pada kenyataannya melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, sangatlah kritis dan menyoroti masalah fundamental dalam praktik demokrasi. Kondisi ini merupakan salah satu bentuk bentuk kegagalan representasi politik yang serius, dan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan politik yang seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan praktik politik yang seringkali lebih berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Masalah yang Dihadapi:
Kehilangan Kepercayaan Publik: Ketika anggota parlemen, yang seharusnya menjadi wakil rakyat, justru mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan publik, hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Rakyat yang berharap wakil mereka dapat menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka merasa kecewa, dan ini dapat memperburuk keterlibatan masyarakat dalam politik, serta memperburuk apatisme politik.
Politik Uang dan Kepentingan Pribadi: Dalam beberapa kasus, anggota parlemen mungkin lebih mementingkan keuntungan pribadi atau golongan daripada memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Hal ini sering terjadi dalam politik uang, di mana keputusan dan kebijakan lebih ditentukan oleh pihak-pihak yang memiliki sumber daya finansial untuk mempengaruhi proses politik, bukan oleh kehendak rakyat yang sejati.
Jarak antara Kebijakan dan Kebutuhan Rakyat: Ketika kebijakan yang diambil oleh anggota parlemen lebih mementingkan agenda politik partai atau kelompoknya daripada memperhatikan kepentingan rakyat, maka kebijakan tersebut seringkali tidak tepat sasaran dan tidak efektif dalam mengatasi permasalahan nyata masyarakat. Ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan pemberdayaan ekonomi yang lemah dapat terjadi karena kebijakan tersebut tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat yang sebenarnya.
Dampak yang Ditimbulkan:
Polarisasi dan Fragmentasi Sosial: Ketika agenda politik anggota parlemen lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri, ini dapat memperburuk polarisasi politik di masyarakat, yang sudah terbagi atas berbagai afiliasi politik. Alih-alih menyatukan masyarakat, anggota parlemen justru berkontribusi pada perpecahan dengan menajamkan perbedaan dan memanfaatkan isu-isu sensitif untuk kepentingan politik mereka.
Penurunan Kualitas Kebijakan: Kebijakan yang dihasilkan dari agenda politik yang tidak memperhatikan kebutuhan rakyat cenderung tidak relevan atau tidak memadai dalam menyelesaikan masalah sosial-ekonomi yang ada. Hal ini sering kali berujung pada kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan tidak memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat.
Kemunduran Demokrasi: Demokrasi berfungsi sebagai sistem di mana kekuasaan rakyat disalurkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Ketika anggota parlemen mengabaikan suara rakyat demi kepentingan mereka sendiri, maka demokrasi itu sendiri terancam. Ini bisa menurunkan kualitas proses demokrasi, karena pemilih merasa suara mereka tidak didengar atau dihargai.
Apa yang Harus Dilakukan?
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Salah satu langkah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan akuntabilitas anggota parlemen. Masyarakat perlu mengetahui dengan jelas bagaimana keputusan diambil, dan siapa yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Proses legislatif yang lebih terbuka dan dapat diakses publik akan memastikan bahwa anggota parlemen lebih bertanggung jawab terhadap aspirasi rakyat.
Penguatan Sistem Partai dan Pemilu: Untuk menghindari pergeseran agenda politik yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, penting untuk memperkuat sistem partai politik dan mekanisme pemilu agar lebih transparan dan dapat menampung keberagaman aspirasi. Pemilu yang jujur dan adil akan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar tercermin dalam pemilihan anggota legislatif.
Pemberdayaan Masyarakat Sipil dan Partisipasi Publik: Masyarakat sipil harus diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan adanya ruang yang lebih luas untuk partisipasi publik, anggota parlemen akan lebih terdorong untuk memperhatikan suara masyarakat dan tidak semata-mata berfokus pada agenda pribadi atau politik kelompok.
Reformasi Hukum dan Pengawasan: Pengawasan terhadap perilaku anggota legislatif perlu diperkuat, baik melalui lembaga-lembaga negara yang independen maupun sistem kontrol sosial yang melibatkan media dan organisasi masyarakat sipil. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja anggota parlemen akan membuat mereka lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang bisa merugikan rakyat.
Kesimpulan:
Praktik di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi lebih mengutamakan agenda politik pribadi atau kelompok sangat merugikan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan cita-cita Pancasila serta UUD 1945, penting untuk memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Proses demokrasi harus senantiasa dikawal dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa langkah-langkah ini, kesenjangan antara kebijakan politik dan kebutuhan nyata masyarakat akan terus berlanjut, memperburuk krisis kepercayaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, dan menggunakan pengaruh mereka untuk menggerakkan loyalitas serta emosi rakyat, hingga menjadikan rakyat sebagai "tumbal" untuk tujuan yang tidak jelas, sangatlah kritis dan memperhatikan beberapa aspek penting, baik dari sisi **etika, moralitas,** maupun **hak asasi manusia**.

### **Kekuasaan Kharismatik dan Eksploitasi Loyalitas Rakyat:**

Kekuasaan kharismatik, seperti yang dijelaskan oleh sosiolog Max Weber, adalah bentuk kekuasaan yang didasarkan pada pesona pribadi seorang pemimpin, yang dapat menginspirasi dan memobilisasi massa. Pemimpin seperti ini sering kali memiliki pengaruh besar dan mampu menggerakkan emosi dan loyalitas rakyat. Namun, bila pengaruh ini digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka dapat menimbulkan bahaya besar bagi **kesejahteraan masyarakat** dan **stabilitas sosial**.

Dalam konteks ini, pemimpin yang menggunakan kekuasaan kharismatik dapat dengan mudah mengeksploitasi **perasaan agama, patriotisme, atau tradisi** untuk mencapai tujuan politik atau pribadi yang tidak selalu berlandaskan pada kebaikan umum. Mereka sering kali memanipulasi emosi rakyat dengan cara yang mengarah pada **radikalisasi, kekerasan, atau tindakan yang merugikan banyak pihak**, bahkan jika itu berarti mengorbankan kelompok tertentu sebagai "tumbal" demi mencapai tujuan tersebut. Pemimpin seperti ini sering kali memanfaatkan **narasi agama** atau **kearifan lokal** yang sudah lama ada dalam budaya masyarakat untuk memobilisasi massa tanpa memberikan pemahaman yang lebih kritis atau menyeluruh mengenai konsekuensi dari tindakan tersebut.

### **Hubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM):**

Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik yang berpotensi merugikan masyarakat ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip **Hak Asasi Manusia (HAM)**, yang menekankan pada perlindungan terhadap martabat individu dan pengakuan terhadap **hak-hak dasar** setiap orang, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks ini, tindakan yang menggerakkan loyalitas rakyat hingga mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas jelas **melanggar hak-hak dasar manusia**.

1. **Eksploitasi dan Pemanfaatan Emosi Rakyat:**
Ketika pemimpin menggunakan kekuasaan kharismatik untuk menggiring emosi rakyat ke dalam tindakan yang merugikan, mereka mengabaikan **hak atas kebebasan berpikir dan bertindak**. Rakyat dipaksa untuk mengikuti arus tanpa diberi ruang untuk melakukan refleksi kritis terhadap tindakan tersebut. Tindakan ini menciptakan ketergantungan dan mencegah masyarakat untuk membuat pilihan yang rasional, berdasarkan **hak untuk mendapatkan informasi yang tepat** dan **hak untuk berpartisipasi dalam keputusan politik** secara bebas.

2. **Mengorbankan Rakyat untuk Tujuan Tidak Jelas:**
Pemimpin yang menggunakan rakyat sebagai "tumbal" demi kepentingan politik pribadi atau kelompok jelas bertentangan dengan prinsip **perlidungan terhadap integritas individu** dalam hak asasi manusia. **Pengorbanan** semacam ini mengabaikan prinsip dasar bahwa **setiap individu berhak atas perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan**. Dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan rakyat harus dilindungi dari keputusan yang dapat membahayakan nyawa, kesejahteraan, atau martabat mereka.

3. **Penindasan Kebebasan Berpendapat dan Berorganisasi:**
Kekuasaan kharismatik yang menindas kebebasan individu untuk berpikir, berbicara, atau berkumpul secara bebas akan mengekang hak-hak dasar rakyat dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tindakan tersebut menciptakan suasana yang **tidak demokratis** dan **tidak menghargai keragaman pendapat** yang merupakan fondasi demokrasi. Dalam masyarakat yang bebas, setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan pandangannya, bahkan jika pandangan tersebut berbeda dari yang dipromosikan oleh pihak yang berkuasa.

### **Kaitan dengan Demokrasi Dewasa:**

Pada **era demokrasi dewasa** saat ini, di mana masyarakat lebih sadar akan pentingnya **hak-hak individu** dan **penegakan hukum**, penyalahgunaan kekuasaan kharismatik seperti ini semakin tidak dapat diterima. Demokrasi dewasa menuntut adanya **partisipasi aktif rakyat**, **transparansi**, **akuntabilitas** dalam pengambilan keputusan, serta **perlindungan terhadap hak-hak minoritas**. Dalam demokrasi yang matang, pemimpin yang berfungsi dengan baik tidak hanya mengandalkan kekuasaan kharismatik, tetapi juga **menghormati prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia**.

Jika para pemimpin politik atau agama menggunakan kekuasaan mereka untuk memobilisasi massa demi tujuan yang merugikan rakyat atau negara, maka hal tersebut akan mengarah pada **pencemaran terhadap demokrasi** itu sendiri. Selain itu, hal ini juga dapat membuka peluang bagi **otoritarianisme** atau **populisme berbahaya**, yang dapat merusak integritas sistem demokrasi dan meminggirkan prinsip hak asasi manusia.

### **Kesimpulan:**

Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas dan bahkan menjadikan rakyat sebagai "tumbal" tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. **Kekuasaan** yang didasarkan pada **manipulasi emosi** dan **eksploitasi** ini harus ditanggapi dengan kewaspadaan dan pengawasan yang ketat. Di era demokrasi dewasa, **transparansi, akuntabilitas,** dan penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat harus menjadi dasar dari setiap tindakan politik. Pemimpin yang sah adalah mereka yang berkomitmen untuk melindungi **hak-hak rakyat**, bukan mereka yang memanfaatkan kekuasaan untuk memanipulasi dan mengorbankan kepentingan orang banyak demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Nama : Annisa Mufti Taqiyyah
NPM : 2416041006
Kelas : Reg A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawaban : Artikel ini menekankan pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fondasi demokrasi modern, termasuk kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan keadilan hukum. Penegakan HAM memberikan dasar bagi keadilan dan martabat manusia, tetapi tantangannya sering muncul dalam penerapannya, seperti inkonsistensi hukum dan kepentingan politik tertentu.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawaban : Demokrasi Indonesia mengadaptasi nilai musyawarah dan mufakat yang berasal dari adat istiadat seperti tradisi gotong royong dan deliberasi kolektif. Prinsip ini mencerminkan karakter masyarakat yang mengutamakan kebersamaan. Demokrasi berketuhanan yang maha ESA prinsip ini unik karena mengintegrasikan nilai spiritual dalam politik. Hal ini memastikan demokrasi tidak sekadar bebas nilai, tetapi tetap menghormati keberagaman agama dan keyakinan.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawaban : Praktik demokrasi di Indonesia telah berkembang sesuai Pancasila dan UUD 1945, namun belum sepenuhnya ideal. Masih terdapat pelanggaran HAM, seperti kebebasan berpendapat yang sering dibatasi dan ketimpangan hukum. Demokrasi yang sesuai Pancasila seharusnya mengutamakan keadilan sosial dan musyawarah, tetapi terkadang praktik politik lebih dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan kepentingan elit.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawaban : Sikap saya mengenai kondisi dengan mengkritik dan mendorong akuntabilitas melalui saluran hukum, media, dan keterlibatan masyarakat sipil. Parlemen seharusnya mewakili suara rakyat, bukan kegiatan pribadi atau kelompok. Mekanisme pemilu, pengawasan publik, dan keterbukaan informasi perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawaban : kekuasaan kharismatik sering kali berakar pada tradisi atau agama, tetapi jika digunakan untuk memanipulasi emosi rakyat demi tujuan pribadi, hal ini bertentangan dengan prinsip HAM. Dan manipulasi ini dapat merusak demokrasi karena menyamarkan transparansi dan akuntabilitas. HAM menuntut penghormatan atas kebebasan individu, bukan eksploitasi loyalitas untuk kegiatan yang tidak jelas. Demokrasi harus melindungi rakyat dari kekuasaan manipulatif melalui edukasi, kesadaran kritis, dan mekanisme pengawasan yang kuat.

NAMA : Ayu Nanda Usnita
NPM : 2416041003
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Jawaban:

1) Menurut saya, dengan beberapa isu utama seperti kemacetan agenda HAM, pembatasan kebebasan, diskriminasi gender, pelanggaran di Papua, dan hukuman kejam. Mereka juga mencatat beberapa perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik.
Hal positif yang bisa diambil, yaitu:
-Adanya pengakuan terhadap beberapa langkah reformasi yang telah diambil, menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan di masa depan.
-Ada beberapa langkah reformasi yang diakui dalam artikel, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan upaya untuk memperbaiki sektor keamanan publik. Ini menunjukkan bahwa ada upaya, meskipun terbatas, untuk memperbaiki situasi HAM.

2) Demokrasi Indonesia sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai adat dan budaya asli, seperti musyawarah untuk mufakat yang merupakan bagian dari budaya gotong royong. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai religius yang kuat dalam masyarakat Indonesia.
- Menurut oendapat saya, integrasi nilai-nilai adat dan budaya dalam demokrasi dapat memperkuat kohesi sosial dan memberikan legitimasi yang lebih besar terhadap sistem demokrasi. Namun adanya tantangan yang terkadang nilai-nilai adat dan budaya bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, seperti kesetaraan gender dan kebebasan individu.

3)Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM. Hal yang menyesuaikan adalah adanya upaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, seperti melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Namun ada hal yang tidak sesuai, yaitu masih ada banyak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan HAM.

4) Menurut saya, anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Solusi yang dapat diatasi adalah diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan partisipasi publik yang lebih aktif untuk memastikan akuntabilitas anggota parlemen.

5) Menurut pendapat saya, kekuasaan kharismatik dapat memberikan stabilitas dan legitimasi, terutama dalam konteks budaya yang menghargai tradis.
Namun, jika disalahgunakan, kekuasaan ini dapat mengarah pada pelanggaran HAM dan manipulasi politik. Penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

Nama: Kayla Dwi Safitri
Npm: 2416041023
Kelas: Reg A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

A. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Artikel
Artikel tersebut menyoroti kinerja HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih menghadapi tantangan besar. Masalah utama mencakup pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan, pelanggaran di Papua, diskriminasi berbasis gender, serta pembatasan kebebasan sipil. Namun, ada harapan melalui reformasi HAM yang mulai diterapkan, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan perlawanan masyarakat sipil.

Hal Positif:
1. Komitmen Indonesia terhadap ratifikasi perjanjian HAM internasional.
2. Kebangkitan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial.
3. Kesadaran akan pentingnya rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran masa lalu.

Indonesia menghadapi kesenjangan antara kebijakan formal dan pelaksanaannya. Reformasi yang dilakukan masih harus diperkuat dengan transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok rentan.


B. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Budaya dan Prinsip Berke-Tuhanan
Budaya Lokal:
Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai musyawarah untuk mufakat yang diambil dari tradisi adat. Nilai ini memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan, meskipun terkadang sulit diterapkan dalam konteks modern yang kompleks.

Prinsip Berke-Tuhanan:
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan penghormatan terhadap etika dan moralitas. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan publik harus berdasarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap HAM.
Prinsip ini sangat relevan tetapi sering kali diabaikan dalam praktik, terutama ketika kepentingan politik atau ekonomi lebih dominan daripada nilai moral.


C. Praktik Demokrasi Saat Ini
Demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam merealisasikan nilai Pancasila dan UUD 1945. Beberapa masalah yang muncul:
1. Kebebasan berekspresi dibatasi melalui regulasi yang kontroversial.
2. Partisipasi publik sering kali hanya bersifat formal tanpa dampak nyata.
3. Pelanggaran HAM masih terjadi, terutama terhadap kelompok marginal.
Praktik demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Pancasila. Demokrasi harus lebih inklusif, transparan, dan akuntabel untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.


D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Tidak Pro-Rakyat
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Sikap ini harus dilawan dengan:
1. Pengawasan ketat: Melalui transparansi dan pelaporan yang jelas.
2. Peningkatan partisipasi publik: Memberikan tekanan politik melalui saluran legal seperti petisi dan demonstrasi damai.
3. Sanksi politik: Partai harus bertanggung jawab terhadap kader yang menyimpang dari kepentingan masyarakat.


E. Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan HAM
Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang mengeksploitasi loyalitas rakyat untuk tujuan tidak jelas berisiko melanggar HAM. Hal ini sering kali terjadi dengan memanfaatkan tradisi atau agama untuk memobilisasi massa tanpa mempertimbangkan kesejahteraan mereka.

Hubungan dengan HAM:
- Praktik ini bertentangan dengan hak atas kebebasan berpikir, memilih, dan hidup bermartabat.
- Demokrasi yang sehat harus memastikan bahwa pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyat, bukan hanya memanfaatkan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.

Kekuasaan kharismatik harus diawasi melalui hukum dan etika untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM atau manipulasi terhadap rakyat. Demokrasi yang ideal menempatkan transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak individu di atas segalanya.

NAMA: Alya Luthfi Devianti
NPM: 2456041021
KELAS: MAN A
PRODI: ADM. Negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

jawab : artikel ini menggambarkan hak asasi manusia (HAM) yang ada di Indonesia pada tahun 2019, berbagai pelanggan dan kemunduran dalam penegakan HAM. Pemerintah di anggap kurang adil dalam pemilihan serta kerang gesit dalam pengungkapan kebenaran. Hal positif nya:
1. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran HAM.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

jawab: demokrasi Indonesia diambil dari adat istiadat dan budaya lokal sama hal nua dengan konsep musyawarah. ini juga tercermin dalam sistem tradisional, seperti sebuah desa yang melakukan rapat adat yang dimana keputusan di ambil secara kolektif demi kepentingan bersama.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

jawab: praktik demokrasi yang ada menunjukkan adanya kemajuan, namun masih benyak tantangan yang harus dihadapi. Diperlukan upaya - upaya untuk menegakkan hak asasi manusia dan memastikan semua warga negara berpartisipasi dengan aktif.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

jawab: Anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun malah melaksanakan agenda politik pribadi ini bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Kita sebagai masyarakat juga harus terus kritis dan aktif agar suara rakyat menjadi prioritas mereka.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

jawab: mereka yang memiliki kekuasaan kharismatik malah menyalahgunakan untuk memanipulasi rakyat yang bertentangan dengan prinsip HAM dan demokrasi. Setiap individu memiliki hak untuk berpendapat. Demokrasi yang sehat memastikan bahwa kekuasaan tidak di gunakan untuk menindas, melaikan untuk menghormati hak setiap orang

NAMA: Silvi Dwi Lutfianti
NPM: 2456041027
KELAS: Mandiri A
PRODI: Administrasi Negara

Menjelang Hari HAM Sedunia, kinerja HAM Indonesia 2019 dinilai buruk. Komnas HAM mencatat pelanggaran HAM masa lalu belum terselesaikan dan konflik SDA terus terjadi. LBH Jakarta menyoroti kemunduran demokrasi serta ancaman rezim otoritarian yang membatasi kebebasan sipil. pelanggaran HAM oleh aparat tidak dihukum, kebebasan berekspresi dan beragama dibatasi, diskriminasi gender meningkat, serta pelanggaran HAM di Papua memburuk. Asmin Fransiska menyebut pengadilan HAM gagal mengadili pelanggar, khususnya di Papua, dengan kasus Wasior dan Wamena mandek. Rasisme, kemiskinan, dan ketidaksetaraan masih menjadi masalah besar. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam memastikan pemenuhan HAM dan mengkritisi kebijakan diskriminatif.

1. Artikel ini menggambarkan situasi terkait dengan penegakan HAM di Indonesia, terutama pada tahun 2019, dan mengungkapkan berbagai tantangan serta kemunduran dalam penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia di negara ini. Artikel ini mencakup kritik terhadap pemerintah, tindakan aparat keamanan, serta kebijakan yang membatasi kebebasan sipil dan hak-hak individu. Pentingnya Peran Masyarakat Sipil: Masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa berperan penting dalam menuntut hak-hak mereka dan mengawasi kebijakan pemerintah. Ini mengingatkan kita bahwa HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dan kelompok masyarakat.

2. Demokrasi Indonesia, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, menawarkan model yang unik yang mengutamakan keharmonisan, musyawarah, dan pengakuan terhadap keberagaman. Prinsip demokrasi Indonesia berke-Tuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar moral yang kuat, tetapi juga menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan keberagaman agama dan perlindungan hak-hak individu. Agar demokrasi Indonesia dapat berkembang dengan baik, perlu ada upaya untuk lebih mengintegrasikan nilai-nilai luhur dari adat istiadat dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, serta memastikan bahwa kebijakan negara selalu mencerminkan penghormatan terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini memang sudah mencerminkan sebagian besar prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, namun masih terdapat tantangan besar dalam hal penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penyelesaian ketimpangan sosial-ekonomi. Meskipun ada kemajuan, terutama dalam hal kebebasan politik dan reformasi demokrasi, tantangan terkait korupsi, ketidaksetaraan sosial, serta pelanggaran HAM harus segera ditangani agar demokrasi Indonesia dapat benar-benar mewujudkan cita-cita Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia secara efektif.

4. Sikap saya mengenai kondisi tsb Tindakan politik yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat harus dihadapi dengan sanksi yang jelas. Penegakan hukum terhadap anggota parlemen yang terbukti melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan mengkhianati amanat rakyat sangat diperlukan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Selain itu, penerapan kode etik politik yang ketat di dalam parlemen dapat membantu meminimalkan penyalahgunaan jabatan dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif. Anggota parlemen harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka dan senantiasa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Demokrasi hanya akan berjalan dengan baik jika semua pihak, terutama wakil rakyat, mampu menjalankan peran mereka dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Maka dari itu, masyarakat, lembaga pengawas, serta partai politik harus berperan aktif dalam mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari para anggota parlemen.

5. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik yang menggerakkan emosi dan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi yang sehat. Dalam era demokrasi dewasa ini, setiap individu berhak untuk memiliki kebebasan berpikir, menentukan pilihan, dan menjalani kehidupan yang bebas dari manipulasi dan eksploitasi. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan mereka untuk tujuan pribadi atau kelompok, tanpa menghormati martabat dan hak-hak rakyat, merusak nilai-nilai dasar HAM dan demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada, kritis, dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh para pemimpin sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai hak asasi manusia.

Nama: Ammara Fahnida Suparno
NPM: 2416041011
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menggambarkan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang sangat memprihatinkan. Di dalam artikel ini mengungkap berbagai permasalahan dalam penegakan HAM di Indonesia, mulai dari tidak adanya proses keadilan atas pelanggaran HAM di masa lalu, tidak ada kebebasan dalam berekspresi, diskriminasi gender, hingga pelanggaran HAM berkelanjutan di wilayah Papua. Usman Hamid dari Amnesty International dengan tegas menyatakan 2019 sebagai tahun yang kelam.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah kesadaran kritis yang tinggi, terus mendorong perubahan, mengungkap kebenaran, dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan HAM yang berkeadilan.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi Indonesia mengandung budaya dan adat istiadat nusantara yang berbeda secara fundamental dengan konsep demokrasi liberal Barat. Konsep musyawarah mufakat, yang berasal dari tradisi gotong royong masyarakat Indonesia, merupakan bentuk dari demokrasi di Indonesia. Dalam tradisi masyarakat adat, pengambilan keputusan selalu dilakukan secara kolektif, di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk berbicara, didengar, dan mencapai kesepakatan bersama. Prinsip ini tercermin dalam sistem demokrasi Indonesia yang tidak sekadar mengandalkan suara mayoritas, tetapi lebih mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, melainkan sebagai praktik nyata dalam kehidupan berbangsa, di mana perbedaan dipandang sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber konflik.
pemerintah harus mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan agama yang ada di Indonesia sehingga dapat menjadi demokrasi yang damai dan harmonis.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia masih jauh dari ideal penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Masih terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu yang tidak terselesaikan, tidak ada kebebasan berpendapat serta diskriminasi terjadi di mana mana terutama jika menyangkut gender dan etnis. Ini bertentangan dengan prinsip persamaan dan keadilan dalam Pancasila dan UUD.
contohnya pada saat ada mahasiswa yang menuntut keadilan sering kali dihadapi dengan kekerasan oleh aparat kepolisian. Padahal mahasiswa sebagai warga negara memiliki hak untuk berpendapat serta berpartisipasi aktif, namun berujung dengan adanya kekerasan, pembungkaman hak berpendapat. Masih banyak sekali kasus di Indonesia yang tidak menunjukkan bahwa praktik demokrasi sudah berlandaskan dengan Pancasila, UUD NRI, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat padahal hanya untuk kepentingan pribadi mereka sangatlah mengecewakan. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya integritas dan komitmen terhadap prinsip demokrasi, di mana seharusnya wakil rakyat berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ketika kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kepentingan nyata rakyat, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan memperburuk ketidakpuasan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media massa. Hal ini akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan sistem demokrasi secara keseluruhan, serta dapat mengancam kelangsungan demokrasi.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Saat ini banyak sekali pihak yang memiliki kekuasaan sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya dan menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan, bahkan suara para rakyat kecil tidak di gubris oleh pemerintah dan pemerintah juga tidak langsung menindaklanjuti hal tersebut sehingga mengakibatkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, Ketika pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk menekan suara-suara kritis atau memanipulasi emosi masyarakat, mereka melanggar hak-hak dasar individu dan menciptakan ketidakadilan.
Di era demokrasi saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.Karena untuk menjaga integritas demokrasi dan menghormati hak asasi manusia, perlu ada mekanisme kontrol sosial yang kuat serta pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka.

NAMA: ULLYA ROYSA
NPM: 2416041012
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Isi artikel tersebut yaitu tentang meningkatnya pelanggaran, lambatnya penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu , masalah rasisme dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan negara telah meratifikasi konvensi internasional penghapusan diskriminasi rasial sejak tahun 1999 namun masalah rasisme tetap ada dan sering kali diabaikan. Banyak sekali permasalahan seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan serta ketidakadilan seringkali tertutupi oleh isu-isu politik. Dalam artikel tersebut bahwa hak asasi manusia mencakup perlindungan terhadap semua individu dari diskriminasi serta menjamin kebebasan dari kemiskinan dan ketidaktahuan. Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan besar terutama dalam mengatasi rasisme dan ketidakadilan sosial.
Hal positif dari artikel tersebut adalah bahwa peran masyarakat sipil sebagai pilar penting dalam menegakkan HAM serta kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong perubahan dari penyimpangan yang telah terjadi.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban:
Analisis mengenai demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yaitu bahwa demokrasi di Indonesia dapat kita lihat melalui nilai-nilai budaya seperti budaya lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat,gotong royong, dan keadilan merupakan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan dari nenek moyang. Bahwa keputusan yang diambil secara adil dapat mencerminkan prinsip demokrasi yang sesuai dan baik.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. tindakan harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Namun pandangan yang beragam terhadap nilai-nilai ini bisa menjadi tantangan , prinsip ini seringkali disalahartikan dan digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, ketidakadilan sosial, pelanggaran terhadap HAM. walaupun banyaknya kemajuan dalam kebebasan untuk berpendapat serta berpartisipasi dalam politik namun dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 masih saja tidak sesuai karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dan juga perlunya diperbaiki agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Menurut saya sikap kita mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat yaitu sangat memprihatinkan karena ini mencerminkan kurangnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik. Menurut saya anggota parlemen perlu adanya tanggung jawab dan tindakan yang dapat lebih mendengarkan suara masyarakat bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat itulah pentingnya transparansi.


5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Bahwa pihak-pihak yang dengan kekuasaan karismatik yang memanfaatkan rakyat untuk tujuan tidak jelas dapat membahayakan prinsip demokrasi dan HAM ketika masyarakat mulai mengeluarkan emosinya dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik seringkali hak individu diabaikan demi kepentingan kelompok tertentu hubungan dengan konsep HAM penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan karismatik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia rakyat harus dilindungi dari manipulasi yang dapat mengarah pada pelanggaran hak-hak dasar mereka Karena setiap individu memiliki hak untuk dilindungi.

Nama : Femilia Rahma Agustina
NPM : 2416041062
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menyoroti kondisi suram HAM di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin penting meliputi kurangnya keadilan untuk pelanggaran HAM masa lalu, diskriminasi berbasis gender, pembatasan kebebasan berekspresi, dan pelanggaran HAM di Papua. Namun, ada langkah positif seperti reformasi kunci dalam perlindungan HAM dan ratifikasi konvensi internasional. Kemunduran penegakan HAM terlihat pada kurangnya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM berat, lemahnya perlindungan kebebasan sipil, dan diskriminasi. Namun, langkah-langkah kecil seperti gerakan masyarakat dan komitmen meratifikasi konvensi internasional menunjukkan adanya harapan. Hal lositif yang didapatkan dari artikel ini antara lain gerakan sosial yang aktif, memiliki kesadaran akan persoalan rasisme dan diskriminasi, dan komitmen untuk meratifikasi konvensi perlindungan dari penghilangan paksa.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi Indonesia sejatinya memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat dan budaya lokal. Nilai musyawarah mufakat, gotong royong, dan kebersamaan merupakan prinsip dasar dari kehidupan masyarakat tradisional Indonesia yang sudah lama diterapkan jauh sebelum era modern. Nilai-nilai ini mencerminkan sistem yang inklusif, menghormati keberagaman, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Namun, dalam praktik demokrasi saat ini, banyak dari nilai-nilai tersebut yang mulai tergerus oleh pengaruh individualisme dan pragmatisme politik. Musyawarah mufakat sering kali digantikan oleh mekanisme voting yang cenderung mengutamakan mayoritas, tanpa memastikan bahwa suara minoritas juga dihargai.

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi indonesia yang berketuhanan yang maha esa harus diterapkan dengan menjunjung tinggi toleransi antaragama, sehingga warga negara apapun agamanya merasa dihormati. Demokrasi yang berke-Tuhanan seharusnya tidak menjadi alat untuk memaksakan nilai-nilai agama tertentu kepada semua warga negara, tetapi menjadi panduan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Demokrasi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan kedaulatan rakyat yang menghormati hak asasi manusia (HAM). Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan serius yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara idealisme konstitusi dan realitas demokrasi. Pasal 28 UUD NRI 1945 tentang HAM. Pada kenyataannya, terdapat elanggaran HAM berat di masa lalu, seperti kasus Wasior dan Wamena, masih belum diselesaikan, menunjukkan kurangnya akuntabilitas pemerintah​. Praktik demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Diperlukan upaya lebih besar dalam memperkuat supremasi hukum, memberdayakan masyarakat sipil, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas pemerintah untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, berdaulat, dan menghormati hak asasi manusia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Anggota parlemen yang mengkhianati amanah rakyat bukan hanya mencederai demokrasi, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Hal ini membutuhkan tindakan tegas, baik dari masyarakat, media, maupun lembaga pengawasan negara, untuk mengembalikan demokrasi yang sehat dan berbasis kepentingan kolektif rakyat. Sikap saya mengenai kondisi ini dengan mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam kerja parlemen, menguatkan peran masyarakat sipil sebagai pengawas, mendorong sistem pemilu yang lebih selektif untuk memastikan kualitas pemimpin.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan karismatik yang digunakan untuk tujuan yang tidak jelas, terutama dengan mengorbankan rakyat, bertentangan dengan prinsip HAM. Dalam era demokrasi, loyalitas harus dibangun atas dasar kepercayaan dan integritas, bukan manipulasi emosi. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik tanpa mengindahkan nilai HAM berpotensi menciptakan tirani, yang berlawanan dengan esensi demokrasi dan kemanusiaan. Praktik semacam itu melanggar hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat, serta berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM besar jika rakyat diperalat untuk agenda yang tidak transparan. Demokrasi modern harus memastikan bahwa pemimpin berfungsi sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai penguasa yang memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadi.

NAMA:Muhammad Genta Cardanez
NPM:2456041019
KELAS:Mandiri A
PRODI:Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
artikel diatas membahas terkait penegakan HAM di indonesia di tahun 2019 dicatat sebagai tahun kelam,kasus ini berisi tidak adanya proses keadilan atas pelanggaranya HAM yang dilakukan oleh aparat kemanan setempat adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan agama,diskriminasi gender yang manaperempuan direndahkan,dan merendahkan HAM seperti di papua rasis ,penjatuhan hukum dikuar pengendalian yang dilakukan seperti ditembak.
hal positif dari artikel ini indoensia melakukan langkah untuk dapat melindungi dan menegakan HAM seperti melakukan reformasi kunci,supermasi hukum,berkomitmen pengakuan gerakan sosial,dan harapan untuk masa depan yang baik dalam HAM di indonesia.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi indonesia yang diambil dari nilai serta adat dan istiadat asli masyarakat indonesia.seperi nilai nilai musyawarah untuk gotong royong dan saling menghormati satu sama lain dari aspek penting,menghargai antar agama yang berbeda dan budaya tanpa membeda bedakan.
prinsip demokrasi berdasarkan ketuhanan yang maha esa bahwa demokrasi harus berjalan dengan mempertimbangkan nilai nilai agama dan kebaikan.dengan mengintegrasikan moral indonesia dapat membangun sistem yang lebih responsif untuk masyarakat.

3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
praktik demokrasi indonesia mempunyai banyak tantangan meskipun berusaha dalam mencerminkan nilai-nilai lancasila dan UUD NRI 1945.
Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat untuk membangun demokrasi yang sehat, tetapi masalah-masalah terkait pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan sosial, serta penggunaan kekuasaan yang terkadang menyimpang, masih menjadi isu yang harus terus diperbaiki. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia tetap menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis dan adil.

4.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri?
Jawab:
Tindakan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi sebenarnya lebih mementingkan agenda politik pribadi atau kelompok mereka adalah sebuah praktik yang sangat problematis dalam konteks demokrasi.

5.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
menurut saya yaitu penyalah guanaan kekuasaan,pemimpin kharismatik dapat memanipulasi loyalitas rakyat untuk tujuan pribadi dan merugikan rakyat.rakyat menjadi korban dan kehilangan kebebasan dan hak untuk memilih secara independen.

NAMA:NURUL ANES
NPM:2456041015
KELAS:MANDIRI A

berikut adalah analisis saya terhadap kasus kedua.
1.Artikel yang membahas kondisi HAM di Indonesia mengungkapkan bahwa meskipun ada sistem hukum dan lembaga yang mendukung perlindungan HAM, pelanggaran tetap terjadi. Pencapaian dalam hak sipil dan politik seringkali terhalang oleh masalah seperti impunitas, korupsi, dan penegakan hukum yang lemah. Kasus kekerasan terhadap kelompok tertentu, ketidakadilan bagi perempuan dan anak, serta ketimpangan sosial masih sering ditemukan.

Namun, artikel ini juga mencatat upaya perbaikan, seperti peningkatan kesadaran tentang HAM, pembentukan komisi-komisi HAM, serta peran aktif masyarakat dan organisasi internasional dalam mengawasi dan mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam penegakan HAM. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, ada pula langkah-langkah positif yang patut dihargai.

2.Demokrasi Indonesia tidak hanya mengacu pada sistem politik modern, tetapi juga menggabungkan nilai-nilai adat seperti musyawarah dan mufakat, yang menekankan pentingnya konsensus dalam pengambilan keputusan. Masyarakat adat di berbagai daerah, seperti Bali dan Jawa, sering mengedepankan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila memberikan ruang untuk kebebasan beragama dan keberagaman. Prinsip ini mendasari pentingnya toleransi antarumat beragama, dan melindungi hak setiap individu untuk menjalankan agama dan keyakinannya tanpa diskriminasi. Dengan demikian, Indonesia berusaha membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif.

3.Meskipun praktik demokrasi di Indonesia sudah banyak berkembang, masih ada tantangan dalam konsistensi penerapan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers, serta partisipasi politik masyarakat sudah ada, namun masalah transparansi, akuntabilitas, dan korupsi masih menjadi hambatan utama.

Terkait hak asasi manusia, meskipun Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian internasional, pelanggaran HAM masih terjadi, seperti diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara. Untuk itu, pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas sangat diperlukan agar prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 dapat diterapkan secara maksimal.

4.Saya mengkritik keras tindakan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi justru menjalankan agenda pribadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mencerminkan kepentingan rakyat. Ketika anggota parlemen hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, hal ini merusak integritas sistem demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

5.Kekuasaan karismatik yang menggerakkan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas berisiko memanipulasi dan mengeksploitasi rakyat demi kepentingan tertentu. Dalam demokrasi yang sehat, pemimpin harusnya tidak menggunakan loyalitas rakyat untuk kepentingan pribadi. Manipulasi semacam ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, karena setiap individu berhak untuk berpikir bebas, memilih, dan hidup dengan martabat tanpa adanya tekanan atau eksploitasi.

Demokrasi yang dewasa harus mengutamakan keadilan, transparansi, dan menghormati kebebasan individu, menghindari manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Rakyat tidak boleh menjadi alat untuk kepentingan politik atau kekuasaan.

Nama: Stella Flora Allysia
NPM: 2416041022
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

A. Artikel tersebut menggambarkan bahwa kondisi penegakan HAM di Indonesia masih penuh tantangan. Banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu belum terselesaikan, seperti konflik Papua, diskriminasi berbasis gender, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Namun, artikel juga menyoroti beberapa hal positif, seperti reformasi hukum yang terus berlangsung dan gerakan masyarakat yang tetap kritis terhadap ketidakadilan.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini adalah kesadaran bahwa masih ada harapan dalam penegakan HAM. Meskipun banyak masalah, gerakan mahasiswa dan komunitas sipil menunjukkan bahwa perubahan bisa diperjuangkan dari bawah. Ini menginspirasi saya untuk lebih peduli terhadap isu HAM dan mendorong pemerintah agar lebih bertanggung jawab.

B. Demokrasi di Indonesia memiliki keunikan karena berakar pada nilai-nilai musyawarah dan gotong royong yang menjadi ciri khas budaya bangsa. Nilai-nilai ini sebenarnya mendukung sistem demokrasi yang menghormati keragaman pendapat dan mencari solusi bersama. Sayangnya, dalam praktiknya, budaya tersebut mulai luntur akibat individualisme dan kepentingan politik tertentu.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sangat relevan karena mencerminkan spiritualitas masyarakat Indonesia yang religius. Namun, saya berpendapat bahwa prinsip ini harus dipahami dengan bijak, yaitu memastikan bahwa semua agama dihormati dan digunakan untuk memperkuat moralitas demokrasi, bukan menjadi alat untuk mendiskriminasi kelompok tertentu.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Masih banyak pelanggaran HAM, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Selain itu, kebebasan berpendapat yang seharusnya dijunjung tinggi dalam demokrasi sering kali dibatasi. Misalnya, aksi demonstrasi kerap berujung kekerasan, dan aktivis HAM masih mendapat intimidasi. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM dalam demokrasi kita masih perlu diperbaiki.

D. Saya merasa sangat kecewa dengan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi malah memprioritaskan agenda politik pribadi atau kelompok mereka. Sikap seperti ini mencederai kepercayaan rakyat dan bertentangan dengan prinsip demokrasi sejati.
Sebagai warga negara, penting bagi kita untuk terus mengawasi kinerja mereka melalui media, dialog publik, dan partisipasi aktif dalam pemilu. Anggota parlemen harus diingatkan bahwa jabatan mereka adalah amanah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan alat untuk memperkaya diri atau memperkuat kekuasaan.

E. Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi rakyat demi tujuan pribadi atau kelompok tertentu sangat berbahaya. Ini tidak hanya merusak demokrasi tetapi juga melanggar hak asasi manusia, terutama ketika rakyat dijadikan alat untuk konflik atau kepentingan yang tidak mereka pahami.
Dalam konteks HAM, tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan dan martabat manusia. Demokrasi seharusnya mendorong kesadaran kritis masyarakat, bukan menunggangi emosi mereka demi tujuan yang tidak jelas. Saya percaya bahwa penting bagi kita untuk meningkatkan literasi politik dan HAM agar masyarakat tidak mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak seperti ini.

NAMA : Lily Suryani AR
NPM : 2416041025
KELAS : Reg A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara


A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut membahas tentang penegakan HAM di Indonesia. Dalam artikel tersebut mencerminkn situasi yang dimana seringkali kebebasan individu terancam. Mau itu dari negara,dan kelompok tertentu.
Hal positif yang saya dapat dari artikel ini adalah adanya pemahaman mengenai tantangan yang di hadapi oleh indonesia dalam menegakan HAM serta pentingnya kesadaran dari masyarakat dalam memperbaiki penegakan HAM yang ada

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia sangat di kenal dengan prinsip Musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini mengedepankan keharmonisan dalam pengambilan keputusan bersama.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat memberikan landasan moral yang kuat dalam setiap keputusan politik dan sosial karena mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimana tidak hanya mengutamakan kebebasan individu tapi jg saling menghargai kebeneran di setiap keyakinan agama

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya masih ada beberapa yang hal yang belum sesuaidengan prinsip-prinsip di dalam pancasila dan UUD 1945. Masih banyak ditemukan korupsi dan ketidaksetaraan terhadap keadilan. Tetapi indonesia masi mengusahakan antara demokrasi dan HAM dalam hukum dan kebijakan

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Dari sini saja sudah sangat membuat masyarakat kurang percaya terhadap lembaga legislatif dan dapat merusak demokrasi karena ini merupakan masalah serius. Sikap saya sebagai warga negara, saya berpandangan bahwa anggota legislatif harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan rakyat

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Hal ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan HAM, karena dapat mengarah pada pengorbanan individu demi kepentingan para” petinggi atau sekelompok oknum tertentu.
Konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa ini menuntut agar setiap individu diakui martabat dan hak-haknya tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan yang manipulatif. Memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau sekelompok oknum yang tidak jelas.

Nama : Indy Dhea El Farha
NPM : 2416041069
Kelas : REG B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

Hal positif yang dapat di ambil :

- Kesadaran akan Pentingnya HAM: Artikel ini memberikan wawasan bahwa penegakan HAM adalah isu kompleks yang melibatkan banyak aspek, mulai dari hukum, politik, hingga budaya.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi di Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia salah satunya adalah "Gotong Royong". Gotong royong adalah semangat kebersamaan yang melekat di hampir seluruh masyarakat adat di Indonesia. Dalam budaya Jawa, Sunda, hingga Papua, bekerja bersama-sama tanpa memandang perbedaan adalah nilai dasar kehidupan bermasyarakat. Gotong royong dapat menjadi landasan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan politik. Dalam demokrasi, hal ini berarti rakyat memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah perpaduan yang harmonis antara spiritualitas dan kedaulatan rakyat. Prinsip ini menempatkan moralitas sebagai pilar demokrasi, sekaligus menjaga keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Namun, keberhasilan penerapannya bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara nilai agama, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kebebasan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Menurut saya, Demokrasi di Indonesia sudah cukup sesuai berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, mungkin masih ada beberapa 'oknum' yang belum melaksanakan itu. Harapannya, kedepannya demokrasi di Indonesia bisa berdiri dengan tegak agar bisa menyejahterakan rakyat.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya tentu menentang akan hal itu. Perilaku seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Jika dibiarkan, fenomena ini dapat mengakibatkan apatisme politik di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya melemahkan partisipasi warga dalam demokrasi. Rakyat perlu menuntut transparansi dalam pengambilan keputusan oleh anggota parlemen. Publik juga harus memiliki akses yang lebih besar untuk mengawasi tindakan anggota parlemen melalui laporan periodik atau mekanisme pemantauan langsung.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pihak dengan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama memiliki tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan pengaruh mereka. Menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat hingga menjadi korban untuk tujuan yang tidak jelas melanggar prinsip hak asasi manusia, yang menjunjung martabat dan kebebasan individu. Di era demokrasi, penyalahgunaan ini mengancam nilai HAM dan harus dihindari melalui kritik masyarakat serta akuntabilitas otoritas tersebut.

Nama : risa zhafira putri sakni
Npm : 2456041012
Kelas : mandiri A
prodi : Ilmu administrasi negara

1. Menurut saya, artikel ini menunjukkan bahwa Indonesia masih punya banyak tantangan dalam menegakkan HAM, terutama soal menyelesaikan kasus lama dan menjaga kebebasan berbicara. Tapi, ada sedikit harapan karena Indonesia sudah mulai meratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional.
Perjuangan masyarakat lokal dan mahasiswa membuktikan bahwa masih banyak orang yang peduli dengan keadilan. Hal ini menjadi pengingat bahwa perubahan bisa dimulai dari masyarakat sendiri.

2. Demokrasi kita berasal dari nilai musyawarah dan gotong royong. Sayangnya, hal ini sering tidak terlihat karena keputusan politik lebih banyak mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.
Demokrasi yang berdasarkan ke-Tuhanan seharusnya menjunjung tinggi moral dan keadilan. Tapi, prinsip ini sering digunakan untuk mendukung agenda yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

3. Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar demokrasi yang baik, tetapi dalam praktiknya masih sering mengabaikan hak asasi manusia. Contohnya, kebebasan berbicara masih dibatasi, dan hak untuk mendapatkan keadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Demokrasi seharusnya memastikan semua orang diperlakukan sama dan hak-hak dasar mereka dihormati, tapi kenyataannya masih banyak masalah yang perlu diperbaiki.

4. Ketika parlemen menyimpang dari tugas utamanya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hal ini menunjukkan adanya krisis integritas. Sikap saya dalam situasi ini adalah mendorong masyarakat untuk terus terlibat dalam proses demokrasi, seperti dengan memberikan tekanan kepada parlemen melalui petisi, protes damai, dan kontrol sosial. Selain itu, partai politik perlu dipaksa untuk mereformasi mekanisme internalnya agar memastikan calon legislatif yang diusung benar-benar memiliki rekam jejak yang baik dan berpihak pada kepentingan rakyat. Akhirnya, masyarakat juga perlu diberdayakan untuk memahami hak-hak politik mereka sehingga tidak mudah terjebak dalam janji-janji kosong.

5. Kekuasaan kharismatik memiliki dua sisi. Satu sisi bisa membawa perubahan positif, tetapi di sisi lain bisa menjadi ancaman besar jika digunakan untuk tujuan egois atau kelompok tertentu. Dalam konteks HAM, penggunaan kekuasaan ini sering kali menciptakan polarisasi di masyarakat, di mana loyalitas kepada pemimpin menjadi lebih penting daripada penghormatan terhadap hak individu. Solusi saya adalah memperkuat pendidikan politik dan HAM di masyarakat. Dengan pengetahuan yang cukup, rakyat tidak hanya akan mendukung pemimpin karena kharisma, tetapi juga akan melihat kebijakan yang mereka buat. Selain itu, penting untuk memperkuat peran hukum sebagai pengawas utama, sehingga tidak ada pemimpin yang dapat menggunakan pengaruhnya untuk melanggar hak dasar orang lain.

NAMA : JAKA WARDANA
NPM : 2456041023
KELAS : MANDIRI A
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA

A. Artikel tersebut mengungkapkan tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, mencatat pelanggaran yang terus berlanjut dan kurangnya akuntabilitas. Namun, terdapat harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat. Hal positif yang didapat adalah kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan HAM.

B. Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, seperti musyawarah dan mufakat, yang mencerminkan kearifan lokal. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan mengedepankan moralitas dan etika dalam pengambilan keputusan.

C. Praktik demokrasi saat ini menunjukkan kemunduran dalam kebebasan sipil dan pelanggaran HAM, meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 menekankan perlindungan hak asasi manusia.

D. Anggota parlemen yang melaksanakan agenda pribadi bertentangan dengan prinsip demokrasi, menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.

E. Pihak dengan kekuasaan kharismatik dapat menyalahgunakan loyalitas rakyat untuk kepentingan pribadi, yang bertentangan dengan prinsip HAM dan demokrasi yang sehat

Nama : Aisyah Sathrani Meiva
NPM : 2416041018
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Adm. Negara

1. Artikel ini membahas situasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019, yang dianggap sebagai tahun yang buruk bagi hak asasi manusia karena banyaknya kasus pelanggaran yang belum diselesaikan. Ada beberapa masalah, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran HAM yang berkelanjutan di Papua oleh aparat keamanan. Namun, ada juga hal-hal baik, seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki undang-undang dan perjanjian yang berkaitan dengan hak asasi manusia, masih ada banyak tantangan untuk melaksanakannya, terutama dalam hal akuntabilitas. Karena ada gerakan masyarakat yang menentang ketidakadilan, masa depan penegakan HAM juga lebih cerah. Artikel ini meningkatkan pemahaman tentang peran masyarakat dan pengawasan publik dalam mendorong pemerintah untuk menjadi lebih bertanggung jawab dalam penegakan HAM.

2. Demokrasi Indonesia tidak hanya berasal dari ide-ide Barat, tetapi juga dari nilai-nilai budaya dan tradisi, seperti musyawarah untuk mencapai konsensus. Nilai ini mendorong proses pengambilan keputusan yang mengambil berbagai perspektif. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjadi dasar demokrasi Indonesia, yang menekankan bahwa nilai religiusitas harus ada dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Demokrasi Indonesia, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan betapa pentingnya untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan nilai moral agama. Ini adalah ciri khas demokrasi Indonesia yang menunjukkan bahwa kebebasan warga negara harus sejalan dengan nilai-nilai agama mereka.

3. Meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang, masih ada tantangan, terutama dalam hal pemenuhan hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat. Banyak kritik yang menyoroti bahwa kebebasan berekspresi dibatasi, ada diskriminasi terhadap orang-orang, dan pemerintah tidak transparan dan bertanggung jawab. Secara ideal, demokrasi Indonesia seharusnya mengikuti Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan hak asasi manusia. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa ada banyak hambatan yang menghalangi pencapaian demokrasi yang benar-benar mengikuti nilai-nilai tersebut.

4. Ketika anggota parlemen melakukan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, ini menunjukkan adanya disfungsi dalam representasi rakyat. Praktik seperti ini mencederai prinsip demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.Agar tekanan sosial dapat mendorong anggota parlemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tindakan seperti ini harus mendapatkan perhatian lebih dari publik dan media.

5. Kekuasaan kharismatik berdasarkan tradisi atau agama dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, terutama jika mengabaikan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan seperti ini harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap hak-hak dasar manusia dalam demokrasi. Kekuasaan karismatik yang menyesatkan publik atau mengorbankan HAM tidak sesuai dengan prinsip-prinsip modern yang menghargai kebebasan individu. Di era demokrasi saat ini, HAM seharusnya menjadi prioritas utama agar tidak ada orang yang menjadi korban kepentingan politik atau kepentingan pribadi yang tidak jelas.

Nama : M Zulio Khadafy
NPM :2416041032
KELAS : REG A
PRODI ADM NEGARA

Isi artikel dan analisis penenegakkan HAM serta hal positif
Artikel ini menggambarkan situasi HAM di Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019, banyak pelanggaran yang belum ditangani, seperti masalah pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, konflik papua, serta penerapan hukum yang tidak manusiawi. Namun, ada harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat yang aktif. Positifnya, terdapat harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat yang memperjuangkan HAM, menunjukkan bahwa kesadaran akan hak asasi semakin meningkat.
2. Demokrasi kita berasal dari nilai musyawarah dan gotong royong. Sayangnya, hal ini sering tidak terlihat karena keputusan politik lebih banyak mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.
Demokrasi yang berdasarkan ke-Tuhanan seharusnya menjunjung tinggi moral dan keadilan. Tapi, prinsip ini sering digunakan untuk mendukung agenda yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.
Kalau dilihat sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 sudah ada usaha mengarah kesitu, namun banyak praktiknya yang melenceng seperti pembatasan kebebasan berekspresi, padahal pancasila mengajarkan kita soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi terlihat HAM masih menjadi korban politik.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangatlah kritis dan mengecewakan. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya integritas dan komitmen terhadap prinsip demokrasi, di mana seharusnya wakil rakyat berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ketika kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kepentingan nyata rakyat, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan memperburuk ketidakpuasan sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus melakukan pengawasan dan memberikan tekanan kepada wakil-wakil mereka agar tetap accountable dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan.
Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Pemimpin dengan kekuasaan ini dapat menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terkadang hingga mengorbankan individu demi tujuan yang tidak jelas. kegiatan ni akan mengarah kepada manipulasi massa, mengorbangkan individu lain untuk mencapai kekuasaan dengan cara yang tidak transparan.
Dalam HAM individu harus dilindungi dari tindakan seperti itu karena mereka memiliki kebebasan untuk berpendapat. Jika penguatan karismatik disalahgunakan akan menimbulkan penekanan, penindasan. demokrasi yang seharusnya menjadikan dirinya pada penghormatan martabat malah jadi terancam ketika dia mengutamakan kepentingan pribadi.
Dalam hal ini penting bagi negara untuk menguatkan HAM dan mendorong transparansi, dengan begitu masyarakat merasa dihargai , mendapat kebebasan berpendapat dan penyalahgunaan dapat ditekan serta masyarakat dapat berkembang di lingkungan yang adil dan bebas.

NAMA: Akmafira Ramadamita
NPM: 2416041014
KELAS: REG A
PRODI: ILMU ADM. NEGARA

1) Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

izin menjawab, artikel ter sebut membahas tentang buruknya penegakan HAM di Indonesia. 2019 merupakan tahun dimana banyak agenda HAM yg mengalami kemacetan, mengalami kemunduran, bahkan banyak serangan yg terjadi pada pembela HAM. hal ini dibuktikan dengan adanya ketidakadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yg dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya kebebasan berekspresi dan beragama, banyaknya diskriminasi berbasis gender, pemerintah gagal dalam menegakkan keadilan, pelanggaran terus berlanjut dan meningkat tajam di papua.
namun, ada hal positif dari artikel tersebut yg saya baca, seperti:
A. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. bukan hanya lembaga terkait, namun masyarakat di Indonesia pun ikut serta menegakkan HAM sesuai aturan

2) Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

izin menjawab, menurut saya demokrasi terbentuk dari nilai-nilai adat dan kebudayaan. hal ini tentu sangat bagus karena sudah seharusnya demokrasi mengedepankan keadaan adat dan budaya di negara ini. dengan menekankan nilai budaya dan adat, pengambilan keputusan secara bersama sama (musyawarah mufakat) dan tolong menolong antar sesama warga akan mudah terjadi karena mengikat kepentingan bersama.
meski menekankan banyak nilai adat dan kebudayaan, prinsip ketuhanan yang maha esa menjadi landasan utama bagi demokrasi di Indonesia. mengingat bahwa negara kita tidak hanya memiliki 1 agama yg bisa dianut oleh warganya, melainkan banyak agama lain yg bisa dianut oleh warga lainnya seperti islam, kristen, katholik, budha, hindu, dan konghucu. dengan adanya keanekaragaman agama, tentunya akan meningkatkan sikap toleransi kita terhadap penganut agama lain.

3) Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

izin menjawab, menurut saya tidak sepenuhnya demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD, karena jika kita lihat masih banyak konflik yg terjadi yang kurang mencerminkan sebagai negara demokrasi. contohnya seperti masih maraknya isu radikalisme, masih banyak terjadi diskriminasi, dll. namun disatu sisi, demokrasi Indonesia juga sudah berjalan sesuai pancasila dan UUD. contohnya adalah ketika pemilu berlangsung, kita menganut sistem LUBER JURDIL.

4) Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

izin menjawab, hal ini dengan kata lain dinamakan sebagai bentuk pengkhianatan seorang anggota parlemen terhadap rakyat. karena sudah seharusnya hal itu dilaksanakan secara demokratis, dan mereka para anggota parlemen sudah menjadi kewajiban untuk mendahulukan rakyatnya. hal seperti ini tentunya akan menimbulkan kekecewaan yang besar dari kami para rakyat terhadap wakil rakyat, dan juga pasti memengaruhi kepercayaan kami sebagai rakyat terhadap wakil rakyat tersebut.

5) Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

izin menjawab, jelas inj akan merugikan rakyat, apalagi mereka melakukannya untuk kepentingan pribadi mereka. pemimpin yg memiliki kharismatik berlebih memang cenderung akan melakukan penyalahgunaan kekuasaannya, karena mereka beranggapan dengan kekuasaan mereka bisa melakukan hal yg mereka mau. bahkan mereka seringkali mengabaikan hak-hak asasi manusia, dan mereka tidak segan-segan untuk melakukan tindak kekerasan kepada orang yg jauh dibawahnya. hal ini tentunya menimbulkan masalah serius karena melanggar prinsip² demokrasi.

NAMA:Muhammad Andri Asan Hilmas
NPM:2456041004
PRODI:Administrasi Negara
KELAS:MANDIRI A

Artikel di atas membahas tentang Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan hukum yang terjadi di negara ini. Tahun 2019, meskipun merupakan periode yang lebih stabil setelah beberapa tahun reformasi, masih menunjukkan adanya ketegangan dalam upaya penegakan HAM. Berikut adalah analisis tentang penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 dari beberapa perspektif penting. Pada tahun 2019, lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan HAM, seperti Komnas HAM dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), terus berupaya mengawasi dan melaporkan pelanggaran HAM. Komnas HAM juga semakin berperan dalam menangani masalah pelanggaran HAM masa lalu, meskipun tantangan besar tetap ada terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Nama: Nabiel Arafie
Kelas: REG A
NPM: 2416041026
PRODI: Ilmu adm negara

1.Artikel tersebut menggambarkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai pelanggaran dan kemunduran dalam penegakan HAM. Komnas HAM mencatat masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya dalam menangani pelanggaran berat dan konflik sumber daya alam. Namun, artikel ini juga menyebutkan kemajuan yang dilakukan Indonesia, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan munculnya gerakan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial.
Kondisi HAM di Indonesia menunjukkan ketegangan antara kemunduran dan harapan. Meski banyak masalah yang dihadapi, seperti penyerangan terhadap pembela HAM dan diskriminasi gender, ada langkah-langkah positif yang diambil. Perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti kembalinya gerakan mahasiswa, mengindikasikan adanya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan hak asasi.Hal positif yang saya dapat yaitu munculnya kesadaran dan partisipasi dalam isu-isu HAM menjadi harapan untuk masa depan. Gerakan sosial yang ada menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk menuntut keadilan.

2.Menurut analisis saya, demokrasi di Indonesia memiliki akar dalam nilai gotong royong dan musyawarah mufakat yang mencerminkan keberagaman masyarakat kita. Namun, praktik demokrasi saat ini terkadang melupakan prinsip tersebut, terutama karena adanya pengaruh politik modern yang cenderung individualis dan dapat atau selalu diperdebatkan. Jika nilai-nilai adat istiadat dipadukan dengan baik dalam demokrasi, Indonesia dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan harmonis. Pendapat saya mengenai demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yaitu pada dasarnya demokrasi di Indonesia tidaklah selalu berfokus pada kebebasan, tetapi juga harus memegang nilai moral dan etika beragama. Inilah yang menjadi pembeda dari demokrasi negara lain. Namun, menurut saya pelaksanaannya masih sering terhambat oleh politik agama yang justru dapat merusak nilai-nilai keadilan.

3.Praktik demokrasi Indonesia sudah sangat berkembang jika prinsip Pancasila dan HAM benar-benar diinternalisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Praktik demokrasi di Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan
Dalam penerapannya agar benar-benar sesuai dengan nilai pancasila dan UUD NRI 1945.

4.Kondisi dimana anggota parlemen melakukan agenda politik sendiri dan berbeda kepentingan nyata masyarakat adalah tantangan serius bagi demokrasi. Dalam hal ini masyarakat menjadi peran penting dalam memilih wakil rakyat yang tidak hanya memberikan janji-janji palsu apalagi memberikan amplop putih berisi uang. Masyarakat wajib mengedepankan penyelesaian masalah untuk kedepannya. Pemerintah juga sebaiknya membuat sistem yang lebih transparan dan akuntanbel agar masyarakat bisa mengawasi kinerja wakil rakyat. Pemerintah juga sebaiknya mendengarkan suara rakyat dan bukan malah membungkamnya, dan pemerintah bisa memberikan layanan tentang aduan masalah yang terjadi disekitar mereka yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah.

5.Pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik berbasis tradisi atau agama untuk tujuan yang tidak jelas seringkali mengorbankan hak-hak rakyat. Ini bertentangan dengan konsep HAM, yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam era demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan semacam ini harus dicegah melalui edukasi kritis, penegakan hukum yang adil, serta pemberdayaan masyarakat agar tidak mudah dimanipulasi demi kepentingan segelintir pihak

NAMA: Satria Adhyatma Rafie Bhaskara
NPM:2416041057
KELAS: REGULER B
PRODI:Ilmu Administrasi Negara

1. artikel mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi, seperti meratifikasi perjanjian internasional, pelanggaran HAM masih banyak terjadi, terutama terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Hal positif yang dapat diambil adalah bahwa meskipun ada banyak tantangan, Indonesia tetap berkomitmen untuk memperbaiki situasi HAM, dan gerakan masyarakat sipil serta tekanan dari publik masih menjadi kekuatan penting untuk memperjuangkan HAM di Indonesia. Hal positif yang dapat diambil adalah bahwa meskipun ada banyak tantangan, Indonesia tetap berkomitmen untuk memperbaiki situasi HAM, dan gerakan masyarakat sipil serta tekanan dari publik masih menjadi kekuatan penting untuk memperjuangkan HAM di Indonesia.

2. jika dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, memiliki dasar yang kuat pada prinsip musyawarah untuk mufakat dan gotong royong. Masyarakat adat Indonesia secara tradisional mempraktikkan pengambilan keputusan bersama yang melibatkan berbagai pihak dengan tujuan untuk mencapai satu suara. demokrasi tidak hanya berfokus pada kebebasan individu tetapi juga menghargai nilai-nilai religius yang mengarah pada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial.

3. menurut saya, sistem demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan UUD NKRI 1945 dimana Indonesia masih banyak pelanggaran sebab masih ada oknum oknum yang memang dengan sengaja mengabaikan demokrasi.

4. menurut saya, mereka telah ingkar janji dan merupakan orang orang yang egois, mereka melupakan kita yang telah memilih nya sehingga dia dapat menjabat sebagai anggota parlemen. Mereka lebih mementingkan agenda politik mereka dan mengabaikan kepentingan bersama.

5.pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang buruk, sebab ia menumbalkan masyarakat hanya demi tujuannya yang tidak jelas dan cenderung menguntungkan beberapa pihak saja. perilaku ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap HAM masyrakat.

Nama : Amir solihin
Npm : 2416041044
Kelas : Regular B
Prodi : Administrasi Negara

1. Isi Artikel dan Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia
Artikel ini memberikan gambaran yang cukup suram mengenai kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Banyak lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa pelanggaran HAM masih terjadi, termasuk serangan terhadap pembela HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi terhadap perempuan. Namun, di tengah situasi yang gelap ini, ada harapan yang muncul, seperti gerakan masyarakat yang semakin kuat dan langkah-langkah reformasi yang diambil oleh pemerintah.
Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah pengakuan terhadap upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi HAM. Misalnya, ratifikasi perjanjian internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial menunjukkan bahwa meskipun banyak tantangan, ada juga upaya untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Ini memberikan harapan bahwa masyarakat masih memiliki suara dan kekuatan untuk mendorong perubahan.

2. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-nilai Adat Istiadat
Demokrasi di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya asli masyarakat. Dalam banyak budaya di Indonesia, prinsip musyawarah dan mufakat sangat dihargai. Ini sejalan dengan semangat demokrasi yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa juga menekankan pentingnya spiritualitas dalam kehidupan berbangsa. Hal ini seharusnya mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan bekerja sama. Namun, dalam praktiknya, sering kali nilai-nilai ini terabaikan, dan demokrasi lebih banyak diwarnai oleh kepentingan politik tertentu. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk mengembalikan esensi demokrasi yang seharusnya inklusif dan menghargai keberagaman.

3. Praktik Demokrasi Indonesia dan Pancasila
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, implementasinya sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Banyak kebijakan yang diambil tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan sering kali mengabaikan nilai-nilai HAM.
Misalnya, pembatasan kebebasan berekspresi dan tindakan represif terhadap aktivis menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan HAM. Kita semua harus berperan aktif dalam mendorong perubahan positif ini.

4. Sikap Terhadap Anggota Parlemen
Saya merasa sangat prihatin dengan kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Ini menunjukkan adanya jarak antara wakil rakyat dan konstituen mereka. Anggota parlemen seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, tetapi jika mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi atau partai, maka suara rakyat akan terabaikan.
Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan mengurangi partisipasi politik. Oleh karena itu, penting bagi anggota parlemen untuk benar-benar mendengarkan dan mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya agenda politik mereka sendiri. Kita perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik.

5. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pemimpin dengan kekuasaan kharismatik dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat. Namun, di sisi lain, jika mereka menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hal ini bisa berbahaya.
Ketika loyalitas rakyat dipergunakan untuk tujuan yang tidak jelas, ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa semua tindakan pemimpin harus transparan dan akuntabel. Konsep hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam setiap tindakan politik, dan masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Secara keseluruhan, tantangan dalam penegakan HAM dan praktik demokrasi di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

nama: adzie fathurrahman
kelas : man a
npm: 2456041018
prodi: adm negara



1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawab : Artikel tersebut membahas bahwa situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih sangat memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM yang tidak mendapat penyelesaian, pembatasan kebebasan berpendapat dan beragama yang terus berlangsung, dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Namun, meskipun terdapat banyak masalah, tetapi ada hal positif yang ada di artikel tersebut seperti perkembangan positif komitmen Indonesia untuk meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HAM dan adanya gerakan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Hal positif yang dapat diambil adalah upaya reformasi sektor keamanan publik dan adanya gerakan sosial yang terus memperjuangkan keadilan serta HAM, meskipun tantangan yang dihadapi masih sangat besar.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Jawab : menurut analisis saya terkait demokrasi yang di ambil dari nilai nilai adat istiadat,budaya masyarakat Indonesia adalah, demokrasi Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya lokal, sering mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ini tercermin dalam sistem politik yang mengedepankan konsensus dan kerjasama.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengindikasikan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan moralitas. Ini berarti demokrasi di Indonesia tidak hanya mengenai politik semata, tetapi juga mencakup etika kehidupan beragama yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawab : Praktik demokrasi di Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun Indonesia mengklaim sebagai negara demokratis yang menghargai HAM, kenyataannya masih banyak kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Ketidaksetaraan sosial, pelanggaran terhadap kelompok minoritas, serta pembatasan kebebasan berpendapat masih sering terjadi.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab : Saya sebagai masyarakat tentunya merasa kecewa dengan sikap anggota parlemen yang lebih mengutamakan agenda politik pribadi mereka, meskipun mereka mengklaim mewakili suara rakyat. Seharusnya Para wakil rakyat seharusnya memprioritaskan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok atau diri mereka sendiri. Jika ini terus terjadi, maka kualitas demokrasi akan semakin tergerus dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab : Menurut pendapat Saya, Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik yang berasal dari tradisi maupun agama, sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan pribadi yang tidak jelas, bahkan kadang merugikan rakyat itu sendiri. Dalam sistem demokrasi hal ini dapat membahayakan karena bisa mengarah pada manipulasi dan penindasan. Sikap seperti ini sangat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia, yang menekankan kebebasan individu dan perlindungan terhadap martabat manusia. Demokrasi yang sehat seharusnya menekankan pada transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak semua orang tanpa adanya eksploitasi demi kepentingan kekuasaan.

NAMA:M.DZACKY AL BASRI BANDARUDIN
NPM:2456041025
KELAS: MANDIRI A
PRODI:ILMU ADM NEGARA

A. Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Artikel

Artikel ini menyoroti berbagai tantangan penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, terutama dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu, konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, dan pelanggaran HAM di Papua.

Analisis:

Pemerintah menghadapi kritik karena lambannya proses penyelesaian pelanggaran HAM berat, seperti Kasus Wasior dan Wamena, yang menunjukkan kurangnya akuntabilitas.
Pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi berbasis gender serta agama mencerminkan mundurnya demokrasi.
Isu rasisme yang tidak diakui secara eksplisit menjadi salah satu akar masalah ketidaksetaraan di Papua.
Hal positif:

Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional.
Gerakan masyarakat sipil seperti mahasiswa dan komunitas lokal menunjukkan harapan sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
Upaya reformasi sektor keamanan dan komitmen untuk ratifikasi konvensi HAM lainnya menjadi langkah kecil menuju perbaikan.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai Budaya

Nilai-nilai adat istiadat/budaya asli:

Demokrasi Indonesia berbasis musyawarah untuk mufakat mencerminkan nilai budaya asli, seperti gotong royong dan kebersamaan.
Nilai kekeluargaan menjadi landasan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak.
Demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa:

Prinsip ini menekankan moralitas dalam demokrasi, yaitu bahwa kebebasan individu harus diiringi dengan tanggung jawab dan nilai-nilai agama.
Pendekatan ini unik karena menggabungkan nilai spiritualitas dengan praktik demokrasi, namun seringkali disalahgunakan untuk justifikasi kebijakan berbasis moralitas tanpa data yang valid.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini

Kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945:

Demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan).
Hak asasi manusia sering kali diabaikan dalam pengambilan keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan politik tertentu.
Hambatan:

Maraknya kriminalisasi terhadap aktivis dan pembatasan ruang publik menunjukkan praktik demokrasi yang belum menjunjung tinggi HAM.
Politisasi hukum untuk mendukung kelompok tertentu menunjukkan ketidaksesuaian dengan semangat UUD 1945.
D. Sikap terhadap Parlemen yang Tidak Merepresentasikan Kepentingan Rakyat

Anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik pribadi menunjukkan kegagalan dalam memahami peran sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini, sikap yang dapat diambil:

Mendesak transparansi dalam proses legislasi dan kebijakan publik.
Menguatkan peran masyarakat sipil untuk mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban.
Menolak legitimasi tindakan tersebut dengan cara damai, seperti mengajukan petisi atau melakukan advokasi.
E. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik yang Menyalahgunakan Loyalitas

Kekuasaan kharismatik yang menyalahgunakan emosi dan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas bertentangan dengan prinsip HAM modern:

Konsep HAM: HAM menjunjung tinggi martabat manusia dan tidak membenarkan manipulasi atau eksploitasi rakyat untuk kepentingan sempit.
Hubungan dengan demokrasi: Demokrasi yang sehat memerlukan warga yang kritis, bukan tunduk pada figur otoritas yang menggunakan tradisi atau agama untuk kepentingan pribadi.

NAMA: Rahma Nur Pratiwi
NPM: 2416041046
KELAS: Reg B
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

A. Artikel tersebut membahas masalah serius terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran, terutama dalam kebebasan beragama dan situasi di Papua, yang masih terjadi. Namun, ada juga harapan karena ada upaya untuk memperbaiki situasi HAM dan komitmen untuk mengikuti standar internasional. Setelah membaca artikel ini, saya merasa lebih sadar akan tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM di negara kita.

B. Demokrasi di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yang mengutamakan musyawarah dan keadilan sosial. Budaya gotong royong yang ada dalam masyarakat kita juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi ini, sehingga hak individu dapat seimbang dengan kepentingan bersama. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa memberikan dasar moral dalam pengambilan keputusan publik, mengingat pentingnya etika dalam politik.

C. Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Meskipun ada kemajuan, pelanggaran HAM masih sering terjadi, menunjukkan bahwa kita perlu bekerja lebih keras untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

D. Saya merasa sangat kritis terhadap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda pribadi daripada suara rakyat. Mereka seharusnya mewakili kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan politik mereka sendiri. Ketidakcocokan antara apa yang mereka lakukan dan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi

E. Orang-orang dengan kekuasaan kharismatik sering kali memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan politik mereka sendiri, bahkan jika itu merugikan masyarakat. Ini bisa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan waspada terhadap penyalahgunaan kekuasaan agar demokrasi kita tetap sehat dan adil.

Nama: Rahmah Eka Yusdiana
NPM: 2456041017
Kelas: Mandiri A
Prodi: Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Penegakan HAM di Indonesia dalam artikel tersebut tergolong buruk, dengan banyak pelanggaran yang tak terselesaikan, seperti pelanggaran HAM masa lalu dan penindasan kebebasan sipil, terutama di Papua.
Hal positifnya yaitu komitmen Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional dan semakin kuatnya gerakan sosial.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Analisis saya mengenai Demokrasi yaitu Indonesia mencoba menggabungkan prinsip kebebasan dan nilai-nilai budaya seperti musyawarah dan gotong royong. Ini berbeda dengan demokrasi mayoritas yang lebih menekankan kebebasan individu. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Maha Esa mengakui keberagaman agama, tetapi seringkali ada tantangan dalam menjaga kebebasan beragama di lapangan.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini meskipun Indonesia menganut demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, praktiknya masih sering mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Banyak kebijakan yang lebih menguntungkan elit politik, sementara rakyat sering terabaikan.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda pribadi atau kelompok dari pada kepentingan rakyat merusak kepercayaan publik. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya fokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan politik pribadi.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat Saya mengenai Pemimpin yang mengandalkan kekuasaan kharismatik dapat memanipulasi emosi rakyat untuk kepentingan pribadi. Ini bisa merusak prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, karena dapat mengarah pada penindasan atau eksploitasi. Demokrasi harus memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak rakyat tetap dihormati.

NAMA: PUTRI ANGGRAINI
NPM: 2416041037
KELAS: REGULER B
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut membahas menjelang peringatan Hari HAM sedunia pada tanggal 10 Desember. Kinerja penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 kurang memuaskan dan bisa dibilang masih buruk dengan banyak pelanggaran yang belum ditangani secara serius, terutama terkait pelanggaran berat di masa lalu dan konflik SDA. Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, menyatakan bahwa tahun 2019 adalah tahun kelam untuk HAM, dengan meningkatnya serangan terhadap pembela HAM dan pembatasan kebebasan berekspresi. Beberapa isu yang diangkat dari artikel tersebut antara lain yaitu pelanggaran HAM berat, dan kekerasan terhadap pembela HAM
Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut, yaitu:
1. Adanya gerakan perbaikan untuk masa depan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil
2. Kebijakan pemerintah untuk melakukan perjanjian internasional terkait perlindungan HAM
3. Upaya untuk menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut saya demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena dipengaruhi oleh adat istiadat yang bermacam-macam. Salah satunya adalah Indonesia memiliki prinsip "musyawarah untuk mufakat" yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Proses ini mengedepankan kepentingan bersama dan melibatkan semua pihak dalam diskusi, sehingga menciptakan rasa saling memiliki dan tanggung jawab.

 
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan hubungan antara spiritualitas dan politik. Nilai ini mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi moralitas dan etika dalam berpolitik. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya dilihat sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai cara hidup yang menghormati nilai-nilai agama dan spiritual. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai adat istiadat dan prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa menciptakan sistem pemerintahan yang mengayomi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, pengakuan terhadap kearifan lokal dan prinsip moral dapat memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam hal penegakan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun pemilihan umum berlangsung secara rutin, dan berprinsip LUBER dan JURDIL, tetapi masih banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat serta Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara demokrasi terjaga, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi lebih mementingkan agenda politik pribadi adalah masalah yang serius dalam sistem demokrasi. Hal ini menimbulkan kontroversi bagi masyarakat. Pastinya saya sangat merasa kecewa terhadap wakil rakyat yang sudah diberi amanah dan tanggungjawab terhadap rakyat. Saya merasa sangat prihatin dengan kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi pada kenyataannya melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Sikap saya terhadap kondisi ini adalah:
1. Mengajak masyarakat untuk melakukan upaya yang berguna meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik. Masyarakat harus ikut serta untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, baik melalui forum diskusi. Dengan demikian, suara rakyat dapat lebih terdengar dan dipertimbangkan dalam kebijakan yang diambil.
2. Pendidikan politik bagi masyarakat juga sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan proses politik, masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai tindakan wakil mereka dan lebih aktif dalam menuntut perubahan. Dalam hal ini, soosialisasi terhadap masyarakat penting untuk diolakukan bukan hanya menjelang pemilu, tetapi harusnya dilakukan sebagai kegiatan.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik sering kali memanfaatkan tradisi dan agama untuk menggerakkan emosi dan loyalitas rakyat. Tindakan ini dapat berpotensi merugikan, terutama jika rakyat dijadikan tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Pemimpin kharismatik sering kali menggunakan simbol-simbol agama dan nilai-nilai tradisional untuk memperkuat posisi mereka. Mereka dapat menciptakan narasi yang menyentuh emosi rakyat, menggugah rasa identitas kolektif, dan membangkitkan semangat patriotisme. Misalnya, dalam konteks politik, pidato atau diskusi publik menggunakan bahasa yang menarik lalu mengaitkan perjuangan politik dengan nilai-nilai agama dapat menarik dukungan luas dari masyarakat yang religius.

• Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik sering kali menggunakan retorika yang kuat untuk membangkitkan emosi rakyat.
• Mereka dapat menciptakan narasi yang mengaitkan identitas budaya atau agama dengan tujuan politik tertentu.
• Loyalitas yang dibangun melalui emosi ini dapat mengarah pada tindakan yang merugikan, termasuk pengorbanan individu demi kepentingan kelompok atau pemimpin.

Arya Ali Fahmi
2416041007
reg A

dari analisis saya
- Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
Artikel ini menguraikan tantangan besar dalam penegakan HAM di Indonesia, menyoroti isu-isu seperti impunitas pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender dan rasial, serta konflik berkepanjangan di Papua. Pemerintah dianggap gagal memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM dan menghadirkan keadilan bagi korban. Meski begitu, beberapa langkah positif dicatat, seperti ratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional dan kebangkitan gerakan masyarakat sipil.

- Hal Positif:
Artikel ini memberikan harapan melalui peran aktif masyarakat sipil dalam mengkritisi kebijakan yang melanggar HAM, serta upaya reformasi keamanan yang terus berlangsung. Gerakan mahasiswa dan masyarakat seperti di Teluk Benoa dan Kendeng menjadi bukti bahwa kesadaran HAM tetap hidup di tengah tantangan besar.

---

- Analisis Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Adat Budaya
Demokrasi Indonesia idealnya berpijak pada nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagaimana terkandung dalam adat istiadat nusantara. Nilai-nilai ini mengajarkan kolektivitas dan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam kerangka kebersamaan.

Namun, praktik demokrasi saat ini sering bertentangan dengan prinsip budaya tersebut. Demokrasi yang sehat menuntut dialog yang inklusif, tetapi kerap kali diskursus politik didominasi oleh kepentingan elit tanpa melibatkan suara masyarakat secara substansial. Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara prinsip demokrasi dan realitas pelaksanaannya.

---
- Prinsip Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa
Prinsip ini menggarisbawahi bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya menjunjung kebebasan, tetapi juga berbasis pada nilai-nilai moral dan agama. Idealnya, demokrasi berke-Tuhanan ini memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sejalan dengan nilai-nilai luhur agama yang mendukung keadilan, kasih sayang, dan martabat manusia.

Namun, praktiknya masih jauh dari ideal. Kerap kali, agama digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, bertentangan dengan semangat HAM universal. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip berke-Tuhanan sering disalahgunakan sebagai alat kontrol sosial.

---
- Praktik Demokrasi Indonesia dan Keselarasan dengan Pancasila
Praktik demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Demokrasi kerap terjebak dalam formalitas politik yang meminggirkan partisipasi masyarakat dan tidak sepenuhnya menjunjung tinggi HAM. Contohnya, pembatasan kebebasan sipil melalui regulasi yang represif bertentangan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yang menekankan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.

---
- Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Mengabaikan Kepentingan Rakyat.Anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik mereka sendiri daripada kebutuhan nyata rakyat mencederai kepercayaan publik dan semangat demokrasi. Dalam konteks ini, masyarakat perlu mengawasi kinerja mereka dengan ketat dan memastikan adanya akuntabilitas. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika para pemimpin bertindak sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa.

- Kekuasaan Kharismatik dan Implikasinya terhadap HAM
Kekuasaan kharismatik berbasis tradisi atau agama sering kali disalahgunakan untuk memobilisasi massa demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini berbahaya karena dapat menciptakan polarisasi, konflik horizontal, dan pelanggaran HAM. Dalam era demokrasi modern, penguasa harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang menghormati martabat manusia dan menghindari manipulasi emosional atau politisasi agama dan tradisi.

**Kesimpulan:**
Praktik demokrasi Indonesia membutuhkan reformasi mendalam agar benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan penghormatan terhadap HAM. Peran aktif masyarakat sipil, transparansi dalam pemerintahan, dan akuntabilitas pejabat publik adalah kunci untuk mendorong demokrasi yang lebih manusiawi dan inklusif.

Nama: Aqilla Shafia Latifa Zahra
Npm: 2416041024
Kelas: Regular A
Prodi: Ilmu Adm Negara

A. Isi Artikel dan Analisis Positif
Artikel ini membahas kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang dianggap buruk. Beberapa poin penting meliputi:
Kemunduran HAM: Banyak pelanggaran HAM terjadi, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi gender.
Pelanggaran di Papua: Kasus pelanggaran HAM, terutama di Papua, terus meningkat.
Harapan Reformasi: Meskipun situasinya suram, terdapat langkah-langkah reformasi seperti ratifikasi konvensi internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Budaya
Praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Diskriminasi rasial dan gender masih ada, menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi.
C. Praktik Demokrasi dan HAM
Praktik demokrasi saat ini masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan bahwa implementasi Pancasila dan UUD NRI 1945 perlu ditingkatkan.
D. Sikap Terhadap Parlemen
Anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat menciptakan ketidakpercayaan dalam sistem demokrasi. Penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.
E. Kekuasaan Karismatik dan HAM
Kekuasaan karismatik dapat menggerakkan loyalitas rakyat tanpa mempertimbangkan dampak etis, berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM. Kontrol yang lebih ketat terhadap pemimpin karismatik diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia dalam demokrasi. Analisis ini merangkum tantangan penegakan HAM di Indonesia serta harapan untuk reformasi yang lebih baik ke depan.

Winanda fara zhavira
2416041048
Reg b
Ilmu administrasi negara

HAM itu memang setiap manusia mempunyai haknya. Prinsip HAM sangat jelas yaitu tiada seorangpun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan. Namun pada tahun 2019 dikatakan sebagai tahun yang kelam, banyak agenda HAM mengalami kemacetan; mutu HAM mengalami kemunduran dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.

Mengapa pada tahun 2019 mengalami kekelaman? dikarenakan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Serta, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Kita sebagai masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.

Nama : Aurelia Grisnandhita
NPM : 2416041001
Kelas : REG A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban : Menurut artikel yang saya baca terus menggambarkan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjelang Hari HAM Sedunia, menyoroti kinerja buruk pemerintah terkait pelanggaran HAM, termasuk tidak adanya akuntabilitas untuk aparat keamanan dan meningkatnya pembatasan kebebasan sipil. Meskipun 2019 dicatat sebagai tahun kelam, terdapat harapan melalui langkah reformasi yang diakui oleh Amnesty International dan kembalinya gerakan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial. Analisisku menunjukkan bahwa meskipun tantangan besar masih ada, kesadaran dan upaya untuk memperjuangkan HAM terus berlanjut, mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban : Indonesia kaya akan keragaman budaya dan berbagai penganut agama maka dari itu kita perlu memiliki rasa toleransi beragama hal ini menghendaki adanya sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda dan budaya yang terus berlaku disetial daerah tanpa membeda-bedakan satu sama lain, keadilan sosial semua agama selalu mengajarkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan demokrasi Indonesia tidak selalu menyoroti tentang politik tetapi juga keragaman dan peran kita sebagai masyarakat dalam menjalankan perannya tanpa melanggar HAM dan membedakan bedakan karena Indonesia memiliki semboyan yaitu bhinekaan tunggal ika.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban : Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945. Mengapa? Karena masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, praktik politik yang tidak transparan dan tidak adanya keadilan sosial. Meskipun sudah banyak praktik demokrasi yang berupaya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.

4. Bagaimana sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban : Ketika anggota parlemen lebih mengutamakan agenda politik pribadi dibandingkan aspirasi rakyat, mereka mengkhianati mandat yang diberikan. Sikap ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan menunjukkan rendahnya integritas mereka sebagai wakil rakyat. Rakyat harus aktif mengawasi dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari para wakilnya.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban : Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Pemimpin dengan kekuasaan ini dapat menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terkadang hingga mengorbankan individu demi tujuan yang tidak jelas. kegiatan ni akan mengarah kepada manipulasi massa, mengorbangkan individu lain untuk mencapai kekuasaan dengan cara yang tidak transparan.
Dalam HAM individu harus dilindungi dari tindakan seperti itu karena mereka memiliki kebebasan untuk berpendapat. Jika penguatan karismatik disalahgunakan akan menimbulkan penekanan, penindasan.

NAMA: Lintang Sastra Gemilang
NPM: 2416041066
KELAS: Reguler B
PRODI: FISIP (Ilmu Administrasi Negara)

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Artikel tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti impunitas atas pelanggaran masa lalu, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan sipil. Pemerintah seringkali lambat atau gagal dalam menindaklanjuti berbagai kasus pelanggaran HAM, seperti di Papua atau pelanggaran berbasis gender. Namun, ada hal positif, yaitu upaya reformasi hukum, ratifikasi perjanjian internasional, serta kebangkitan gerakan masyarakat sipil yang menjadi kontrol sosial. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah tantangan, masih ada harapan untuk memperkuat perlindungan HAM di masa depan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan budaya lokal sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi sistem yang inklusif. Gotong royong, musyawarah, dan mufakat merupakan warisan budaya yang sejalan dengan demokrasi deliberatif. Namun, penerapannya masih jauh dari ideal karena seringkali nilai-nilai ini hanya dipakai sebagai simbol tanpa praktik nyata.
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia seharusnya memastikan bahwa kebijakan publik menghormati keberagaman agama dan keyakinan, tetapi dalam praktiknya, sering ada penyalahgunaan nilai agama untuk kepentingan politik. Demokrasi harus tetap netral secara agama, sambil tetap melindungi kebebasan beragama sesuai amanat Pancasila.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam menjunjung tinggi HAM. Misalnya, sila kelima tentang keadilan sosial belum tercermin dalam pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sila kedua tentang kemanusiaan juga sering diabaikan, terlihat dari lemahnya perlindungan terhadap minoritas. Walaupun ada ruang demokrasi, pembatasan kebebasan berekspresi sering terjadi, seperti penangkapan aktivis atau pembungkaman kritik, yang jelas bertentangan dengan nilai konstitusional.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Ketika anggota parlemen lebih mementingkan agenda politik pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat, ini mencederai demokrasi. Parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat, tetapi sering kali mereka terjebak dalam politik transaksional. Kondisi ini menciptakan jarak antara rakyat dan pemerintah. Sikap yang seharusnya diambil adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta memperketat aturan mengenai konflik kepentingan di parlemen.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik seringkali menggunakan loyalitas masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, bahkan melanggar prinsip-prinsip HAM. Hal ini terjadi ketika emosi rakyat dimanipulasi untuk mendukung agenda yang merugikan mereka sendiri. Di era demokrasi, hal ini menciptakan tantangan besar karena dapat mengikis rasionalitas dalam pengambilan keputusan publik. Demokrasi seharusnya mengutamakan kesetaraan dan kebebasan individu, bukan kepatuhan buta kepada satu figur. Untuk mengatasi ini, pendidikan kritis dan literasi politik perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat menilai pemimpin berdasarkan integritas dan visi, bukan semata-mata kharisma.

NAMA : Fitra Rizky Oktarian
NPM : 2456041024
KELAS : Mandiri A
PRODI : Administrasi Negara


1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakkan HAM di Indonesia yang masih mengalami tantangan dan keprihatinan sekaligus pencapaian positif dalam menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Jika kita analisis terlihat bahwa pada 2019 merupakan tahun kelam eksistensi HAM, yang mana agenda penegakkan HAM yang belum dijalankan dengan baik, melihat dari proses keadilan pelanggaran HAM yang belum dituntaskan oleh aparat yang berwenang, kebebasan berekspresi dan beragama yang dipaksa dibungkam melalui aturan dan praktik kebijakan, diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti dengan penyataan pejabat yang merendahkan perempuan, kegagalan elemen pemerintah dalam menegakkan keadilan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih tajam berlangsung di Papua, penjatuhan penerapan hukum di luar pengadilan. Lalu dua kejahatan HAM berbentuk rasisme di Papua yang seolah-olah pemerintah menutup mata dan telinga serta isu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hal ini menggambarkan tentang keprihatinan penegakkan HAM pada saat itu, kegagalan pemerintah dalam menegakkan HAM yang seadil-adilnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, terdapat hal positif dari tantangan-tantangan tersebut, terlihat dari Indonesia melakukan langkah-langkah untuk melindungi dan menegakkan HAM yang lebih baik salah satunya yaitu melakukan reformasi kunci, supremasi hukum, dan keamanan guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik serta memulihkan kegagalan pemerintah dalam menegakkan HAM. Lalu keterlibatan mahasiswa yang terlihat dari adanya kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai adat/istiadat budaya asli yaitu musyawarah yang mana melibatkan partisipasi dari masyarakat, serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat, lalu gotong royong yang sampai saat ini masih diterapkan karena merupakan nilai-nilai adat yang melekat yang mana pada gotong royong menekankan nilai kebersamaan dibandingkan individu. Dan adanya pemilihan pemimpin, yang mana terdapat partisipasi aktif masyarakat, seperti pemilihan kepala desa yang mana dalam pemilihannya warga desa berpartisipasi aktif. Secara keseluruhan demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli mengutamakan partisipasi masyarakat serta menekankan pada kepentingan bersama diatas kepentingan individu dan tak penting adanya solidaritas dan keadilan.

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa yaitu mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan agama di Indonesia sehingga menjaga demokrasi yang damai. Selanjutnya prinsip ini mendorong untuk mengutamakan nilai-nilai moral dalam kehidupan bernegara. Maka dari itu, dengan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat menciptakan lingkup demokrasi yang harmonis dan sehat.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Adanya Pemilu sudah menunjukkan keberadaan demokrasi. Aturan tertulis yang mengatur tentang perlindungan HAM, lalu sistem demokrasi yang sudah menjadi landasan dalam kenegaraan. Namun walaupun begitu, tidak sesuai dengan penerapannya, terbukti dari huru-hara kondisi di Indonesia ini. Banyak praktik demokrasi di Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta mengabaikan nilai Hak Asasi. Masih banyak terjadinya pelanggaran HAM, diskriminasi kaum minoritas, dan lemahnya penegakkan hukum.

Seperti pada demonstrasi oleh para mahasiswa yang menuntut keadilan sering kali dihadapi dengan kekerasan oleh aparat kepolisian. Padahal mahasiswa sebagai warga negara memiliki hak untuk berpendapat serta berpartisipasi aktif, namun berujung dengan adanya kekerasan, pembungkaman hak berpendapat, bahkan ada beberapa mahasiswa yang berakhir diculik dan dihabiskan nyawanya. Terdapat masih banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang mana menunjukkan bahwa praktik demokrasi masih belum berlandaskan dengan Pancasila, UUD NRI, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seakan penyelenggaraan dan aturan tertulis di konsistusi hanyalah sebatas formalitas saja.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Melihat kondisi tersebut yaitu merasa prihatin, saya semakin merasa bahwa masyarakat hanya sebagai alat kepentingan anggota-anggota parlemen dan kaum atas untuk mencapai tujuan. Padahal anggota parlemen bertugas sebagai wadah aspirasi kepentingan masyarakat. Saya juga mengambil sikap kritis dan mengecam agar dilakukannya pengawasan ketat terkait kinerja para anggota parlemen bila perlu dilakukan sanksi. Anggota parlemen seharusnya bisa bertindak sebenar-benarnya sebagai “wakil rakyat” mereka bertugas untuk mendengarkan segala kebutuhan rakyat. Maka dari itu, diharapkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip Demokrasi. Karena lagi dan lagi sejatinya negara bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat bukan untuk melayani kepentingan diri sendiri dan kelompok. Jika praktik seperti ini tidak ditanggapi dengan serius, maka demokrasi akan semakin melemah dan negara akan kehilangan integritas.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pendapat saya hal ini dapat mendorong adanya penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat Indonesia sendiri lebih sering menggunakan emosional dibandingkan rasional bahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sekalipun. Terbukti dengan masyarakat yang kerap kali memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dengan memancing loyalitas dan emosi rakyat. Lalu, jika rakyat sudah memakan umpannya pihak-pihak tersebut akan menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas seperti tujuan pribadi dan kelompoknya. Dalam hal ini, tentu kepentingan masyarakat tidak lagi dilibatkan, nah inilah awal dari pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia. Pihak-pihak yang hanya mementingkan tujuan tidak jelas dibandingkan tujuan masyarakat menciptakan ketidakadilan, hal ini tentu melanggar Hak Asasi Manusia yang mana masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Kemudian ketika pihak-pihak tersebut melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan hanya mementingkan tujuan tidak jelas dengan mengambil keputusan yang membatasi keterlibatan aktif masyarakat, tentu mengabaikan nilai-nilai demokrasi dewasa saat ini. Demokrasi sendiri menekankan pada keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat, dengan masyarakat yang tidak memiliki akses, maka sudah dipastikan pihak-pihak tersebut mengabaikan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini.

Maka dari itu, di era saat ini perlunya penegakkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Indonesia masih perlu upaya yang lebih keras dalam mewujudkan demokrasi yang menjunjung tinggi HAM serta sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Maulana Toha Fauzi
2456041006
Mandiri A

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada 2019 yang penuh tantangan, dengan berbagai kemunduran meskipun ada beberapa perkembangan positif. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, terutama kasus-kasus besar di Papua, seperti Wasior dan Wamena. Rekonsiliasi yang tidak didasarkan pada pengungkapan kebenaran berpotensi menciptakan impunitas. Selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama semakin menguat, sementara diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran terhadap hak perempuan juga meningkat.

Isu di Papua tidak hanya berfokus pada tuntutan kemerdekaan, tetapi juga terkait dengan diskriminasi rasial dan ketidaksetaraan sosial. Meskipun Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional untuk mengatasi diskriminasi rasial, masalah ini masih belum mendapat perhatian yang cukup. Eksekusi hukum yang kejam dan kebijakan represif juga terus terjadi, termasuk penerapan hukuman mati dan kekerasan aparat.

Namun, ada perkembangan positif, seperti ratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM. Gerakan sosial yang muncul, seperti gerakan mahasiswa dan masyarakat di Bali dan Kendeng, juga memberikan harapan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Meskipun situasi HAM di Indonesia pada 2019 tampak suram, ada harapan untuk perbaikan di masa depan melalui upaya-upaya reformasi yang terus dilakukan.

NAMA : NABILA LUTHFISYAH
KELAS : ANE 1 REG A
NPM : 2416041027
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA

PERTANYAAN NO 1
Artikel di atas sendiri secara menurut saya menggambarkan kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjelang Hari HAM Sedunia pada 10 Desember. Kinerja pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM, terutama terkait pelanggaran berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam, dinilai buruk. Namun, terdapat harapan melalui gerakan masyarakat dan komitmen untuk reformasi HAM. Hal positif yang dapat diambil adalah adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM dan dorongan untuk akuntabilitas.
PERTANYAAN NO 2
Menurut analisis saya Demokrasi Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai adat dan budaya, mencerminkan keragaman dan musyawarah. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan mengedepankan nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
PERTANYAAN NO 3
Pada kenyataan nya Adanya Pemilu demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam penerapan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun ada kemajuan, pelanggaran HAM dan kebebasan sipil menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud.
PERTANYAAN NO 4
Melihat kondisi tersebut saya merasa prihatin terhadap Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi adalah kritis. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakilnya dan mengancam integritas demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat.
PERTANYAAN NO 5
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik sering kali memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan politik yang tidak jelas, yang dapat merugikan masyarakat. Ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia, karena mengorbankan individu demi kepentingan kelompok atau pemimpin tertentu, mengabaikan prinsip keadilan dan kebebasan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam era demokrasi saat ini.

Nama : Lingga Fani J.p
Npm : 2416041028
Kelas : Reg A
Prodi : Ilmu administrasi Negara

1.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
=Artikel ini menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan meskipun ada beberapa pencapaian positif. Pada 2019, Indonesia mengalami masa kelam dalam penegakan HAM, ditandai dengan kegagalan menuntaskan pelanggaran HAM, pembungkaman kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta pelanggaran hak-hak perempuan. Selain itu, masalah pelanggaran HAM di Papua, rasisme, dan ketimpangan sosial juga menjadi isu besar. Pemerintah dinilai gagal dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu dan melindungi hak seluruh masyarakat Indonesia.

Namun, ada upaya positif dalam menghadapi tantangan ini, seperti reformasi kunci, penguatan supremasi hukum, dan peningkatan keamanan untuk memastikan perlindungan HAM. Selain itu, keterlibatan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial juga mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kondisi penegakan HAM di Indonesia.

2.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
=Demokrasi Indonesia mengakar pada nilai-nilai adat dan budaya asli, seperti musyawarah yang melibatkan partisipasi masyarakat, kebebasan menyampaikan pendapat, dan gotong royong yang menekankan kebersamaan. Pemilihan pemimpin, seperti kepala desa, juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia mengutamakan kepentingan bersama, solidaritas, dan keadilan di atas kepentingan individu.

menurut pendapat saya, prinsip nilai “ketuhanan yang maha esa” semakin menghargai adanya perbedaan dalam setiap hal di masyarakat yang bisa saling menghormati perbedaan tersebut sehingga ikut serta mensejahterakan masyarakat.

3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
= Meskipun Pemilu dan aturan tentang perlindungan HAM menunjukkan keberadaan demokrasi di Indonesia, praktik demokrasi seringkali tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan mengabaikan nilai Hak Asasi Manusia. Banyak pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap kaum minoritas, serta lemahnya penegakan hukum. Demonstrasi mahasiswa yang seharusnya menjadi bentuk partisipasi aktif sering dihadapi dengan kekerasan aparat, pembungkaman hak berpendapat, bahkan ancaman nyawa. Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan HAM, sehingga aturan yang tertulis dalam konstitusi terasa hanya sebagai formalitas.

4.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
= saya prihatin karena masyarakat sering kali dijadikan alat untuk kepentingan anggota parlemen dan elit. Padahal, anggota parlemen seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat. Saya mengkritik perlunya pengawasan ketat terhadap kinerja anggota parlemen, bahkan dengan sanksi jika diperlukan. Anggota parlemen harus mendengarkan kebutuhan rakyat dan bertindak sebagai "wakil rakyat." Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, sesuai prinsip demokrasi. Negara seharusnya melayani kepentingan masyarakat, bukan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Jika hal ini diabaikan, demokrasi akan melemah dan negara kehilangan integritas.

5.Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
= menurut saya, Penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia seringkali dipicu oleh emosi masyarakat yang lebih dominan daripada rasionalitas, terutama dalam memberikan dukungan kepada pihak yang berkuasa. Pihak-pihak ini kemudian memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini mengarah pada pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), karena kepentingan rakyat tidak lagi diutamakan, menciptakan ketidakadilan dan mengabaikan hak untuk memperoleh keadilan.

Penyalahgunaan kekuasaan yang membatasi partisipasi aktif masyarakat juga mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang menekankan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Jika masyarakat tidak memiliki akses atau peran, maka hak asasi manusia, terutama dalam konteks demokrasi, akan terabaikan.

Oleh karena itu, di era sekarang, penting untuk menegakkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi HAM. Indonesia perlu usaha lebih keras untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan menghormati HAM.

Nama:Muhammad Daffa Ghifari
Npm:1946041002
Kelas:Pararel
Prodi:Adm negara

1. Isi artikel dan analisis penenegakkan HAM serta hal positif
Artikel ini menggambarkan situasi HAM di Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019, banyak pelanggaran yang belum ditangani, seperti masalah pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, konflik papua, serta penerapan hukum yang tidak manusiawi. Namun, ada harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat yang aktif. Positifnya, terdapat harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat yang memperjuangkan HAM, menunjukkan bahwa kesadaran akan hak asasi semakin meningkat.

2. Analisis mengenai demokrasi yang di ambil dari nilai-nilai ada istiadat dan pendapat mengenai prinsip demokrasi indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa
Demokrasi di Indonesia menekankan pada musyawarah dan mufakat, yang merupakan nilai adat Indonesia. Prinsip berke-Tuhanan mencoba mengintegrasikan nilai-nilai agama yang dapat menambah etika dalam pemerintahan dan mengedepankan nilai spiritual dalam pengambilan keputusan, namun tetap perlu menghormati keragaman yang ada. Namun, tantangannya adalah potensi politisasi agama dimana nilai-nilai agama disalahgunakan oleh pohak tertentu untuk kepentingan politik, serta menciptakan konflik di masyarakat dan diskirminasi terhadap kaum minoritas.

3. Praktik demokrasi di Indonesia apakah sudah sesuai dengan paancasila dan UUD 1945 serta menjujung tinggi HAM
Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, penghormatan terhadap HAM, dan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan, yang berarti bahwa praktik demokrasi belum sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Sila pertama, demokrasi Indonesia memang secara resmi mengakui keberagaman agama, tetapi ternyata masih sering terjadi politisasi agama dalam politik. Masih adanya diskriminasi berbasis gender, agama, atau ras, pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, dan kebijakan yang mengguntungkan pihak tertentu. Perlu adanya kerjasama dan komitmen dari semua pihak dalam mendorong demokrasi yang lebih adil.


Nama: Suci Agne Pramesuari
Npm: 2416041052
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakkan HAM di Indonesia yang masih mengalami tantangan dan keprihatinan sekaligus pencapaian positif dalam menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Jika kita analisis terlihat bahwa pada 2019 merupakan tahun kelam eksistensi HAM, yang mana agenda penegakkan HAM yang belum dijalankan dengan baik, melihat dari proses keadilan pelanggaran HAM yang belum dituntaskan oleh aparat yang berwenang, kebebasan berekspresi dan beragama yang dipaksa dibungkam melalui aturan dan praktik kebijakan, diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti dengan penyataan pejabat yang merendahkan perempuan, kegagalan elemen pemerintah dalam menegakkan keadilan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih tajam berlangsung di Papua, penjatuhan penerapan hukum di luar pengadilan. Lalu dua kejahatan HAM berbentuk rasisme di Papua yang seolah-olah pemerintah menutup mata dan telinga serta isu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hal ini menggambarkan tentang keprihatinan penegakkan HAM pada saat itu, kegagalan pemerintah dalam menegakkan HAM yang seadil-adilnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, terdapat hal positif dari tantangan-tantangan tersebut, terlihat dari Indonesia melakukan langkah-langkah untuk melindungi dan menegakkan HAM yang lebih baik salah satunya yaitu melakukan reformasi kunci, supremasi hukum, dan keamanan guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik serta memulihkan kegagalan pemerintah dalam menegakkan HAM. Lalu keterlibatan mahasiswa yang terlihat dari adanya kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai adat/istiadat budaya asli yaitu musyawarah yang mana melibatkan partisipasi dari masyarakat, serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat, lalu gotong royong yang sampai saat ini masih diterapkan karena merupakan nilai-nilai adat yang melekat yang mana pada gotong royong menekankan nilai kebersamaan dibandingkan individu. Dan adanya pemilihan pemimpin, yang mana terdapat partisipasi aktif masyarakat, seperti pemilihan kepala desa yang mana dalam pemilihannya warga desa berpartisipasi aktif. Secara keseluruhan demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli mengutamakan partisipasi masyarakat serta menekankan pada kepentingan bersama diatas kepentingan individu dan tak penting adanya solidaritas dan keadilan.

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa yaitu mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan agama di Indonesia sehingga menjaga demokrasi yang damai. Selanjutnya prinsip ini mendorong untuk mengutamakan nilai-nilai moral dalam kehidupan bernegara. Maka dari itu, dengan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat menciptakan lingkup demokrasi yang harmonis dan sehat.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Adanya Pemilu sudah menunjukkan keberadaan demokrasi. Aturan tertulis yang mengatur tentang perlindungan HAM, lalu sistem demokrasi yang sudah menjadi landasan dalam kenegaraan. Namun walaupun begitu, tidak sesuai dengan penerapannya, terbukti dari huru-hara kondisi di Indonesia ini. Banyak praktik demokrasi di Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta mengabaikan nilai Hak Asasi. Masih banyak terjadinya pelanggaran HAM, diskriminasi kaum minoritas, dan lemahnya penegakkan hukum.

Seperti pada demonstrasi oleh para mahasiswa yang menuntut keadilan sering kali dihadapi dengan kekerasan oleh aparat kepolisian. Padahal mahasiswa sebagai warga negara memiliki hak untuk berpendapat serta berpartisipasi aktif, namun berujung dengan adanya kekerasan, pembungkaman hak berpendapat, bahkan ada beberapa mahasiswa yang berakhir diculik dan dihabiskan nyawanya. Terdapat masih banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang mana menunjukkan bahwa praktik demokrasi masih belum berlandaskan dengan Pancasila, UUD NRI, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seakan penyelenggaraan dan aturan tertulis di konsistusi hanyalah sebatas formalitas saja.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Melihat kondisi tersebut yaitu merasa prihatin, saya semakin merasa bahwa masyarakat hanya sebagai alat kepentingan anggota-anggota parlemen dan kaum atas untuk mencapai tujuan. Padahal anggota parlemen bertugas sebagai wadah aspirasi kepentingan masyarakat. Saya juga mengambil sikap kritis dan mengecam agar dilakukannya pengawasan ketat terkait kinerja para anggota parlemen bila perlu dilakukan sanksi. Anggota parlemen seharusnya bisa bertindak sebenar-benarnya sebagai “wakil rakyat” mereka bertugas untuk mendengarkan segala kebutuhan rakyat. Maka dari itu, diharapkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip Demokrasi. Karena lagi dan lagi sejatinya negara bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat bukan untuk melayani kepentingan diri sendiri dan kelompok. Jika praktik seperti ini tidak ditanggapi dengan serius, maka demokrasi akan semakin melemah dan negara akan kehilangan integritas.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pendapat saya hal ini dapat mendorong adanya penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat Indonesia sendiri lebih sering menggunakan emosional dibandingkan rasional bahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sekalipun. Terbukti dengan masyarakat yang kerap kali memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dengan memancing loyalitas dan emosi rakyat. Lalu, jika rakyat sudah memakan umpannya pihak-pihak tersebut akan menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas seperti tujuan pribadi dan kelompoknya. Dalam hal ini, tentu kepentingan masyarakat tidak lagi dilibatkan, nah inilah awal dari pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia. Pihak-pihak yang hanya mementingkan tujuan tidak jelas dibandingkan tujuan masyarakat menciptakan ketidakadilan, hal ini tentu melanggar Hak Asasi Manusia yang mana masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Kemudian ketika pihak-pihak tersebut melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan hanya mementingkan tujuan tidak jelas dengan mengambil keputusan yang membatasi keterlibatan aktif masyarakat, tentu mengabaikan nilai-nilai demokrasi dewasa saat ini. Demokrasi sendiri menekankan pada keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat, dengan masyarakat yang tidak memiliki akses, maka sudah dipastikan pihak-pihak tersebut mengabaikan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini.