nama : elsa triananda
npm :2313031053

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA adalah laporan yang membandingkan antara rencana anggaran dengan penggunaan uang yang sebenarnya. Jadi dari sini bisa terlihat apakah pemerintah memakai uang sesuai rencana atau justru tidak maksimal. Contohnya jika pemerintah menganggarkan 10 miliar untuk kesehatan, LRA menunjukkan berapa yang benar-benar dibelanjakan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
LPSAL menggambarkan sisa anggaran dari tahun sebelumnya dan apa yang dilakukan terhadap sisa itu. Apakah dipakai, disimpan, atau berubah karena kebijakan tertentu. Sederhananya, ini seperti laporan sisa uang dari tahun lalu dipakai buat apa.
3. Neraca
Neraca menunjukkan apa saja yang dimiliki pemerintah dan apa kewajibanny pada satu waktu tertentu. Isinya daftar aset seperti tanah, gedung, kendaraan dinas, dan kas, serta utang-utang yang perlu dibayar. Laporan ini membantu kita melihat kekayaan dan tanggungan negara.
4. Laporan Operasional (LO)
LO memuat informasi tentang pendapatan dan beban pemerintah selama satu tahun. Dari laporan ini, terlihat apakah keuangan pemerintah mengalami surplus atau defisit. Mirip dengan laporan laba-rugi, tapi fokusnya bukan mencari keuntungan, melainkan melihat seberapa baik pemerintah mengelola layanan publik.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
LAK menjelaskan aliran uang masuk dan keluar. Laporan ini menunjukkan apakah pemerintah punya cukup kas untuk menjalankan program dan membayar pengeluaran. Ibaratnya seperti buku catatan pengeluaran dan pendapatan harian, tapi versi pemerintah.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan ini menggambarkan naik turunnya kekayaan bersih pemerintah dari periode sebelumnya. Perubahan bisa terjadi karena surplus/defisit, penilaian ulang aset, atau kebijakan tertentu. Intinya, laporan ini menjawab “kenapa kekayaan negara bisa bertambah atau berkurang”.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK berfungsi memberikan penjelasan rinci mengenai angka-angka dalam laporan yang lain. Isinya bisa berupa metode akuntansi yang dipakai, rincian aset, penjelasan utang, atau alasan kenapa suatu angka berubah. Ini seperti bagian penjelasan tambahan agar laporan tidak membingungkan.

.

nama : elsa triananda
npm :2313031053

Dalam memilih teknik akuntansi sektor publik, hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian teknik tersebut dengan aturan negara, terutama Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Teknik yang dipilih juga harus sesuai dengan kebutuhan organisasi—misalnya apakah fokusnya pada pengendalian anggaran, pencatatan aset, atau pelayanan publik. Selain itu, kondisi sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki juga harus dipertimbangkan, karena tidak semua instansi mampu menerapkan teknik yang kompleks. Terakhir, teknik akuntansi harus mampu menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, akuntabilitas, serta transparansi ke publik.

referensi jawaban :
Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Halim, Abdul. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Republik Indonesia. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). PP No. 71 Tahun 2010.
Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
IFAC. (2014). International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). New York: IFAC.

nama :elsa triananda
npm :2313031053

Pengukuran kinerja sektor publik itu sebenarnya cara pemerintah untuk mengecek, “Kami sudah kerja bagus belum sih?”. Jadi bukan cuma melihat anggaran habis atau tidak, tapi lebih ke apakah pelayanan yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk masyarakatPemerintah melihat beberapa hal. Pertama, apa saja yang dipakai untuk menjalankan program—uang, tenaga pegawai, fasilitas, dan sebagainya. Lalu dicek apa yang dihasilkan, misalnya berapa banyak orang yang dilayani, berapa sekolah yang dibangun, atau berapa data yang sudah diproses. Setelah itu, hal yang paling penting adalah dampaknya, apakah masyarakat merasakan perubahan, misalnya layanan makin cepat, kemiskinan menurun, atau kesehatan masyarakat meningkat.
Selain itu, pengukuran kinerja juga memastikan pelayanan pemerintah itu:
1.Efektif, artinya tujuan yang direncanakan tercapai.
2.Efisien, artinya tidak boros waktu dan biaya.
3.Ekonomis, artinya pembelian barang/jasa dilakukan dengan harga yang wajar dan tidak pemborosan.
Intinya, pengukuran kinerja sektor publik adalah cara memastikan bahwa uang rakyat digunakan dengan benar, pelayanan semakin baik, dan program pemerintah benar-benar memberikan hasil

nama : elsa triananda
npm :2313031053

Penentuan Harga Pelayanan Sektor Publik

Penentuan harga pelayanan sektor publik dilakukan pemerintah bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang terjangkau dan adil. Harga ditentukan dengan melihat biaya penyediaan layanan (seperti gaji pegawai, fasilitas, dan peralatan), lalu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar agar tidak memberatkan.Pemerintah juga mempertimbangkan tujuan kebijakan, misalnya membuat tarif murah untuk mendorong penggunaan transportasi umum, atau membuat layanan kesehatan tertentu gratis demi kesejahteraan. Jika biaya layanan terlalu besar, pemerintah memberikan subsidi agar harga tetap rendah.Jadi, harga layanan publik adalah hasil keseimbangan antara biaya, kemampuan masyarakat, tujuan pemerintah, kualitas layanan, dan subsidi.

nama : elsa triananda
npm :2313031053

Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik dan Penjelasan Singkatnya

1. Anggaran Operasional
Anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah sehari-hari, seperti gaji pegawai, listrik, air, ATK, dan pemeliharaan fasilitas umum. Lingkupnya mencakup semua kebutuhan dasar agar pelayanan publik tetap berjalan normal setiap waktu.

2. Anggaran Modal / Belanja Modal
Anggaran ini dipakai untuk pembangunan atau pengadaan aset jangka panjang seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, alat kesehatan, atau kendaraan dinas. Lingkupnya meliputi perencanaan, pelaksanaan proyek, hingga pengawasan pembangunan.

3. Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran ini disusun berdasarkan target kinerja dan hasil yang ingin dicapai. Setiap dana harus memiliki tujuan dan indikator yang jelas. Lingkupnya mencakup penetapan target program, pengukuran output dan outcome, serta evaluasi hasil.

4. Anggaran Partisipatif
Jenis anggaran ini melibatkan masyarakat langsung dalam penyusunan anggaran, misalnya melalui Musrenbang. Lingkupnya termasuk penyerapan aspirasi warga, diskusi kebutuhan daerah, dan penetapan prioritas pembangunan berdasarkan suara masyarakat.

5. Anggaran Defisit
Terjadi ketika belanja pemerintah lebih besar dari pendapatan. Lingkupnya mencakup cara pemerintah menutup kekurangan dana, misalnya melalui pinjaman atau penerbitan obligasi. Biasanya digunakan saat pembangunan sangat membutuhkan dana besar.

6. Anggaran Surplus
Terjadi ketika pendapatan pemerintah lebih besar dari pengeluarannya. Lingkupnya mencakup pengelolaan dana lebih, cadangan fiskal, dan pembayaran utang. Surplus sering dianggap sebagai kondisi fiskal yang sehat.

7. Anggaran Berimbang
Pendapatan dan belanja pemerintah jumlahnya sama atau hampir sama. Lingkup anggaran ini fokus pada pengendalian belanja agar tidak melebihi pendapatan serta memastikan stabilitas keuangan negara.

8. Anggaran Kas
Anggaran ini mengatur arus kas masuk dan keluar untuk memastikan pemerintah selalu memiliki kas yang cukup. Lingkupnya meliputi pengaturan jadwal penerimaan pajak, pembayaran gaji, dan kewajiban yang jatuh tempo.

9. Anggaran Multi-Year
Digunakan untuk proyek yang berlangsung lebih dari satu tahun, seperti pembangunan infrastruktur besar. Lingkupnya mencakup perencanaan jangka panjang, pembiayaan bertahap, dan evaluasi tiap tahap proyek.