Nama : Anita Melani
Npm : 2216041024
Kelas :Reg A

Pemahaman umum mengenai pemilihan walikota (pilwakot) dengan melibatkan dua calon, yaitu Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana, dengan mempertimbangkan aspek kajian HAN (Hukum, Administrasi, dan Normatif).

1. Aspek Hukum:
Dalam aspek ini, perlu dianalisis kepatuhan kedua calon terhadap peraturan hukum terkait pilkada dan tata kelola pemerintahan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan calon memenuhi syarat dan mematuhi regulasi yang berlaku. Misalnya, apakah Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana telah melaporkan kekayaan mereka secara transparan sesuai dengan ketentuan hukum? Selain itu, kajian hukum juga mencakup pemahaman mereka tentang undang-undang pemilihan dan penanganan pelanggaran hukum selama masa kampanye.

2. Aspek Administrasi:
Aspek ini berkaitan dengan kemampuan kedua calon dalam mengelola pemerintahan dan menyusun kebijakan yang efektif. Pemilih perlu mengevaluasi pengalaman mereka dalam bidang administrasi publik, rekam jejak kerja, dan kualifikasi terkait. Penting untuk mempertimbangkan apakah Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola kota, mengimplementasikan kebijakan yang baik, serta mampu menghadapi dan memecahkan masalah administratif yang kompleks.

3. Aspek Normatif:
Aspek ini melibatkan kompatibilitas calon dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat setempat. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pandangan dan agenda politik mereka sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan warga kota. Pertanyaan yang dapat diajukan meliputi apakah Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana memiliki rencana yang konsisten dengan kebutuhan masyarakat, apakah mereka dapat mengatasi isu-isu sosial yang relevan, dan apakah mereka mampu membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

Perlu dicatat bahwa evaluasi terhadap Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana dalam pilwakot 2024 harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti visi dan misi, integritas, kepemimpinan, dan kapasitas kerja mereka. Selain itu, partisipasi aktif dan pemilihan yang bijak oleh masyarakat sangat penting dalam memastikan pemimpin yang berkualitas dan mampu memenuhi harapan publik.

Nama :Anita Melani
Npm : 2216041024
Kelas : Reg A

Sebagai seorang mahasiswa, saya berpendapat bahwa pernyataan gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita di suatu acara yang viral di media sosial adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang merupakan hak asasi yang dijamin oleh undang-undang.

Kebebasan pers adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi yang sehat. Wartawan memiliki peran penting sebagai penjaga informasi publik dan bertanggung jawab untuk menyampaikan berita secara objektif kepada masyarakat. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita yang telah diterbitkan, terutama hanya karena acara tersebut viral di media sosial, dapat dipandang sebagai upaya untuk membatasi kebebasan pers.

Selain itu, media sosial juga merupakan platform yang penting untuk berbagi informasi dan pendapat secara luas. Apabila sebuah acara telah menjadi viral di media sosial, maka masuk akal bagi wartawan untuk melaporkan dan memberitakan acara tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita hanya karena popularitasnya di media sosial dapat menimbulkan pertanyaan tentang niat sebenarnya dari permintaan tersebut.

Namun demikian, dalam menyampaikan liputan berita, wartawan juga harus bertanggung jawab untuk memverifikasi fakta dan menjaga integritas jurnalisme. Jika terdapat kesalahan dalam liputan berita, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah koreksi dan klarifikasi yang tepat, bukan menghapus liputan secara sepihak.

Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa kebebasan pers harus dihormati dan dilindungi dalam upaya menjaga integritas demokrasi. Memiliki media yang independen dan dapat bekerja tanpa adanya intervensi politik adalah salah satu indikator kebebasan berpendapat dan transparansi dalam suatu negara.

Nama : Anita Melani
Npm : 2216041024
Kelas : Reg A

Sebagai mahasiswa, kita harus mengkritisi tindakan Pemerintah Provinsi Lampung yang hanya memperbaiki jalan-jalan rusak ketika akan ada kunjungan dari Presiden Joko Widodo. Tindakan tersebut menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam pengelolaan infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah selama ini.

Perbaikan infrastruktur harus dilakukan secara terus-menerus dan bukan hanya pada saat-saat tertentu saja. Selain itu, perbaikan yang dilakukan harus didasarkan pada prioritas dan urgensi, bukan hanya untuk mengejar kepentingan politik semata.

Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mendapatkan infrastruktur yang baik dan layak. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung harus memperbaiki jalan-jalan rusak dengan cara yang efektif dan efisien, tanpa harus menunggu kunjungan dari Presiden atau pejabat tinggi lainnya.

Kelompok 4
Kasus korupsi dan kerangkeng manusia di rumah bupati langkat terbit

Nama : Anita MELANI
Npm : 2216041024

kedudukan pemerintah dalam hukum Publik

Sebagai salah satu cabang hukum, Hukum Publik atau Public Law bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta mengatur tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam Hukum Publik.

Pemerintah memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dalam Hukum Publik, karena bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam tata kelola pemerintahan. Sebagai subjek hukum, pemerintah harus mematuhi dan menaati hukum dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Pemerintah juga memiliki peran penting dalam proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Publik. Pemerintah dapat mengusulkan atau memperjuangkan pengesahan suatu undang-undang di dalam lembaga legislatif, dan harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi.

Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam tata kelola pemerintahan, seperti penetapan kebijakan publik, pengangkatan pejabat publik, dan pengelolaan sumber daya publik.
Namun, peran dan kedudukan pemerintah dalam Hukum Publik tidak bersifat absolut. Pemerintah tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, serta memperhatikan hak-hak warga negara dalam tata kelola pemerintahan. Jika pemerintah melanggar hukum atau melakukan tindakan yang merugikan warga negara, maka pemerintah dapat dikenai sanksi atau tindakan hukum yang sesuai.