ANE Hukum Administrasi Negara REG.A 2023

Nama : Mutiara Aulia Imani
NPM : 2216041001
Kelas : Reguler A

Menurut saya, meskipun partai politik pengusung memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan dan platform politik, faktor-faktor tersebut bukanlah penentu utama dari kemenangan. Pemilih cenderung akan melihat kualitas dari individu calon, kinerja saat ia menjabat, serta popularitas dan citra publik mereka. Pemilih juga akan dapat melihat calon secara independen dari partai politik yang mereka dukung. Jika seorang calon menunjukkan kompetensi, integritas, dan mendapat popularitas yang baik di mata pemilih, maka mereka akan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk memenangkan Pilwakot.
Namun, perlu diingat bahwa faktor dari partai politik pengusung tetap memiliki dampak dan relevansi dalam kontestasi politik. Partai politik dapat memberikan dukungan organisasional, sumber daya keuangan, dan jaringan yang luas bagi calonnya. Selain itu juga, partai politik juga memiliki basis pemilih yang dapat memberikan dukungan secara kolektif.
Dukungan popularitas dan elektabilitas yang tinggi dapat diukur dengan survei politik. Dengan memiliki data survei politik yang akurat, maka calon dapat menilai sejauh mana mereka memiliki peuang untuk memenangkan Pilwakot, memungkinkan para calon membuat strategi kampanye lebih terarah, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan mengoptimalkan upaya mereka untuk meningkatkan popolaritas dan elektabilitas. Namun, survei politik juga dapat memiliki keterbatasan dan harus diinterpretasikan dengan cermat.
Jadi, memiliki data survei politik yang menggambarkan dukungan dan elektabilitas dapat menjadi sebuah panduan yang sangat berharga bagi para calon dalam mengarahkan langkah mereka ke arah yang lebih rasioanal. Namun, faktor-faktor lain seperti kualitas individu, kinerja, serta faktor kontekstual juga tetap menjadi penentu dalam kemenangan Pilwakot.

Nama: rosmila
Kelas: 2216041012

Dari perspektif hukum administrasi, pernyataan Dedy Hermawan mengenai pentingnya faktor individu dalam memenangkan Pilkada Bandar Lampung tahun 2024 tidak serta merta bertentangan dengan kerangka hukum pilkada. Undang-undang dan peraturan pemilu di Indonesia pada umumnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat, terlepas dari afiliasi politik atau popularitas individu mereka. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa penggunaan survei dan analisis data untuk mengukur dukungan rakyat dan elektabilitas adalah praktik umum dalam kampanye pemilu modern. Selama survei dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, dan datanya digunakan untuk menginformasikan strategi kampanye daripada memanipulasi hasil pemilu, hal itu tidak mungkin melanggar ketentuan hukum apa pun. Selain itu, seruan Dedy untuk fokus pada gagasan dan cara pandang ketimbang politik uang sejalan dengan prinsip good governance dan partisipasi demokratis yang menjadi landasan sistem hukum Indonesia.

Nama : NIDA NABILA
Npm : 2216041004
Kelas : Reg A

Menurut saya terkait pilwalkot dari aspek hukum administrasi negara yaitu bahwa dalam konteks Pilwalkot meskipun partai politik pengusung memiliki peran penting, faktor-faktor individu seperti kualitas calon, kinerja, popularitas, dan citra publik juga berperan signifikan dalam menentukan kemenangan. Pemilih cenderung menilai calon secara independen dari partai politik yang mereka dukung, dan calon yang menunjukkan kompetensi, integritas, dan popularitas yang baik memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan Pilwalkot. Meskipun demikian, faktor dari partai politik tetap relevan, karena mereka dapat memberikan dukungan organisasional, sumber daya keuangan, dan basis pemilih yang dapat memberikan dukungan kolektif. Dalam hal ini, pentingnya faktor individu dalam memenangkan Pilkada tidak bertentangan dengan kerangka hukum pemilihan. Penggunaan survei dan analisis data untuk mengukur dukungan rakyat dan elektabilitas merupakan praktik umum dalam kampanye pemilu modern, asalkan dilakukan dengan cara yang adil dan transparan serta data tersebut digunakan untuk menginformasikan strategi kampanye bukan memanipulasi hasil pemilu. Selain itu, seruan untuk fokus pada gagasan dan cara pandang, daripada politik uang, sejalan dengan prinsip good governance dan partisipasi demokratis yang menjadi landasan sistem hukum Indonesia.

Nama : Melani
Npm. :2226041039

Kelas : reguler A

Faktor individu paling menentukan dalam memenangkan pemolihan Pilwakot dibandingkan dengan faktor lain seperti dukungan partai dengan alasan sebagai berikut:

1. Popularitas dan Karisma: Popularitas dan karisma calon dapat dipengaruhi oleh faktor individu. Jika seorang kandidat memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kecerdasan dan keterampilan komunikasi yang baik, dia biasanya mendapat lebih banyak dukungan dari publik. Jika seorang kandidat memiliki daya tarik pribadi yang kuat, hal itu dapat memengaruhi pemilih untuk memilihnya terlepas dari afiliasi partainya.
2. Kesuksesan dan Kredibilitas: Kandidat yang memiliki catatan bagus dan dihormati dalam karier atau kehidupan pribadinya cenderung mendapatkan kepercayaan dari para pemilih. Jika seseorang telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang baik di masa lalu atau telah bekerja secara efektif di posisi publik atau swasta, hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada pemilih bahwa kandidat tersebut dapat memimpin Pilwako dengan baik.
3. Isu-isu lokal yang penting: Faktor-faktor individu juga menjadi penting ketika ada isu-isu spesifik atau keprihatinan lokal yang sangat penting bagi para pemilih. Misalnya, jika seorang kandidat memiliki pengalaman atau pengetahuan yang luas tentang isu-isu di wilayah atau komunitas tertentu, pemilih cenderung melihat kandidat sebagai seseorang yang dapat menangani isu-isu tersebut secara efektif. Faktor partisan mungkin tidak begitu penting jika calon individu lebih mampu menanggapi kebutuhan lokal.
4. Faktor emosional dan identitas. Terkadang pemilih bersandar pada kandidat karena alasan emosional atau identitas pribadi. Mereka mungkin merasakan hubungan emosional dengan kandidat tertentu karena latar belakang, politik, atau pandangan konstituen mereka. Dalam hal ini, faktor partisan bisa dikurangi jika pemilih merasa lebih dekat secara personal dengan kandidat. Namun perlu diingat juga bahwa faktor individu bukan satu-satunya faktor penentu pilwakot. Faktor lain seperti dukungan partai, platform politik dan faktor lingkungan politik yang lebih luas juga dapat mempengaruhi hasil Pilwakot secara signifikan.

Nama: Yolanda Natsya
NPM: 2216041033
Kelas: Reguler A

Menurut pendapat saya, hal-hal yang di katakan oleh saudara Dedy Hermawan adalah hal yang benar dan sangat realistis.
Selain faktor partai politik pengusung, faktor dari individu itu sendiri sangat berpengaruh.
Daya dukung popularitas dan elektabilitas yang tinggi juga dapat menjadi salah satu agar pergerakannya terlihat.
Strategi memainkan peran penting dalam memenangkan pemilihan walikota. Berikut adalah beberapa strategi yang telah dapat memengaruhi individu dalam memenangkan pilwakot:

1. Membangun tim kampanye yang kuat: Memiliki tim yang terdiri dari individu-individu yang berdedikasi dan terampil yang dapat membantu berbagai aspek kampanye, seperti penggalangan dana, pengumpulan data, dan manajemen media sosial, dapat meningkatkan peluang untuk memenangkan pemilihan.

2. Komunikasi yang efektif dengan pemilih: Kandidat perlu mengkomunikasikan pesan dan platform mereka secara efektif kepada para pemilih. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pidato publik, debat, media sosial, dan canvassing dari rumah ke rumah.

3. Memahami lanskap politik lokal: Kandidat harus memiliki pemahaman yang baik tentang lanskap politik lokal dan isu-isu yang paling penting bagi para pemilih di daerah tersebut. Hal ini dapat membantu mereka menyesuaikan pesan dan platform mereka agar lebih beresonansi dengan para pemilih.

4. Memiliki platform yang kuat dan jelas: Para kandidat harus memiliki platform yang kuat dan jelas yang membahas isu-isu yang paling penting bagi para pemilih. Hal ini dapat membantu mereka mendapatkan dukungan dari para pemilih yang mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi.

5. Mengamankan dana yang cukup untuk kampanye: Menjalankan kampanye yang sukses membutuhkan dana yang cukup besar. Kandidat perlu mendapatkan dana yang cukup untuk menutupi biaya iklan, acara, dan biaya kampanye lainnya.

6. Memanfaatkan media sosial: Media sosial telah menjadi alat yang semakin penting untuk kampanye politik. Kandidat dapat menggunakan platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terlibat dengan pemilih, dan berbagi pesan dan platform mereka.

7. Memobilisasi pendukung: Kandidat perlu memobilisasi pendukung mereka untuk keluar dan memberikan suara pada hari pemilihan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti telepon, pesan teks, dan canvassing dari rumah ke rumah.

Nama: Dhita Sabrina Putri Baihaqi
NPM: 2216041032
Kelas: Reg A

Menurut saya pada pemilihan walikota, pengaruh faktor individu dan faktor partai politik dapat berperan dalam peluang kandidat untuk memenangkan pemilihan. Faktor individu meliputi reputasi, pengalaman, keahlian, kepribadian, dan dukungan dari masyarakat. Faktor partai politik melibatkan dukungan partai, basis pemilih, dan sumber daya yang dimiliki partai. Seorang kandidat harus mempertahankan reputasinya di hadapan publik dan memiliki elektabilitas yang kuat untuk dapat memenangkan pemilihan umum. Namun tidak dapat dipungkiri partai politik juga sangat mempengaruhi kemenangan, misal dalam sumber daya yang dimiliki setiap partai politik, kemampuan partai politik dalam mengadakan kampanye dan memiliki tim kampanye yang capable, dan memiliki akses ke media massa yang dapat membantu kandidat dalam memperoleh visibilitas yang lebih besar dan mencapai pemilih potensial. Dalam menghindari money politics pada pemilihan walikota diperlukan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum berdasarkan ide dan gagasan, bukan karena imbalan finansial. Untuk itu masyarakat perlu diberikan akses yang lebih baik terhadap informasi tentang kandidat sehingga mereka paham dan bijak dalam menggunakan suaranya. Dengan begitu peluang pemilihan walikota yang adil dan berdasarkan ide serta gagasan dapat ditingkatkan.

Nama: Aulia Fahra Dina
NPM : 2216041021

Pemilihan umum dan hukum administrasi memiliki kaitan erat dalam konteks demokrasi dan pengaturan pemerintahan. Beberapa hubungan antara pemilu dan hukum administrasi diantaranya:
1. Peraturan pemilihan:
Hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemilu. Hukum tata negara dapat mencakup aspek-aspek seperti pendirian dan pendaftaran partai politik, penetapan tata cara pemilihan, pengelolaan daftar pemilih, penyelenggaraan kampanye politik, pemetaan batas-batas pemilihan dan pengelolaan sengketa pemilihan. Undang-undang negara bagian atau peraturan administratif yang mengatur pemilu memastikan proses yang adil, terbuka, dan transparan.
2. Pengawasan Pemilu:
Hukum administrasi negara juga menyediakan kerangka hukum untuk pemantauan pemilu. Di antaranya adalah pembentukan lembaga pengawas pemilu yang independen, tata cara pengaduan pelanggaran pemilu, penanganan sengketa pemilu, dan mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Hukum administrasi negara memiliki peran dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
3. Manajemen pemerintahan pasca pemilu:
Setelah pemilihan, undang-undang manajemen negara diterapkan untuk mengatur proses pemindahan kekuasaan dan pembentukan pemerintahan baru. Ini termasuk mengubah posisi, membentuk kabinet, mengelola proses pelantikan, dan mengelola tugas dan wewenang lembaga pemerintah yang baru terpilih. Hukum administrasi negara membantu menjaga fluiditas dan stabilitas administrasi setelah pemilihan.
4. Penerapan UU Pemilu:
Hukum administrasi negara juga mengatur tentang penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran proses pemilu. Ini termasuk penegakan hukum terhadap korupsi, manipulasi suara, pelanggaran kampanye, atau pelanggaran peraturan pemilu lainnya. Penegakan hukum yang efektif oleh administrasi publik dalam konteks pemilu merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu.

Untuk mempertahankan proses pemilu yang demokratis dan tertib, hukum administrasi menyediakan kerangka hukum yang diperlukan untuk mengatur semua aspek pemilu, mulai dari persiapan hingga pasca pemilu. Keterkaitan ini memastikan pemilu yang adil, terbuka, dan dapat dipercaya.

Nama : Anita Melani
Npm : 2216041024
Kelas :Reg A

Pemahaman umum mengenai pemilihan walikota (pilwakot) dengan melibatkan dua calon, yaitu Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana, dengan mempertimbangkan aspek kajian HAN (Hukum, Administrasi, dan Normatif).

1. Aspek Hukum:
Dalam aspek ini, perlu dianalisis kepatuhan kedua calon terhadap peraturan hukum terkait pilkada dan tata kelola pemerintahan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan calon memenuhi syarat dan mematuhi regulasi yang berlaku. Misalnya, apakah Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana telah melaporkan kekayaan mereka secara transparan sesuai dengan ketentuan hukum? Selain itu, kajian hukum juga mencakup pemahaman mereka tentang undang-undang pemilihan dan penanganan pelanggaran hukum selama masa kampanye.

2. Aspek Administrasi:
Aspek ini berkaitan dengan kemampuan kedua calon dalam mengelola pemerintahan dan menyusun kebijakan yang efektif. Pemilih perlu mengevaluasi pengalaman mereka dalam bidang administrasi publik, rekam jejak kerja, dan kualifikasi terkait. Penting untuk mempertimbangkan apakah Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola kota, mengimplementasikan kebijakan yang baik, serta mampu menghadapi dan memecahkan masalah administratif yang kompleks.

3. Aspek Normatif:
Aspek ini melibatkan kompatibilitas calon dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat setempat. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pandangan dan agenda politik mereka sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan warga kota. Pertanyaan yang dapat diajukan meliputi apakah Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana memiliki rencana yang konsisten dengan kebutuhan masyarakat, apakah mereka dapat mengatasi isu-isu sosial yang relevan, dan apakah mereka mampu membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

Perlu dicatat bahwa evaluasi terhadap Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana dalam pilwakot 2024 harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti visi dan misi, integritas, kepemimpinan, dan kapasitas kerja mereka. Selain itu, partisipasi aktif dan pemilihan yang bijak oleh masyarakat sangat penting dalam memastikan pemimpin yang berkualitas dan mampu memenuhi harapan publik.

Nama : Azizah Dzil Izzati Ramadhani
NPM : 2216041025

Dari komentar saya, Dedy Hermawan menyampaikan beberapa hal yang penting terkait peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2024. Pertama, Dedy Hermawan menekankan bahwa yang paling penting dalam menang dalam Pilwakot adalah individu, sedangkan partai politik hanya sebagai tiket. Ini berarti bahwa warga negara memiliki hak untuk langsung memilih pemimpin yang mereka anggap cocok untuk memimpin daerah mereka.

Popularitas dan elektabilitas seseorang adalah faktor penentu kemenangan dalam Pilwakot. Ini berkaitan dengan dukungan masyarakat dan kinerja yang dihargai oleh masyarakat. Pemimpin yang populer dan memiliki elektabilitas yang tinggi cenderung mendapatkan lebih banyak dukungan.

Penting untuk memiliki data dan hasil survei sebagai dasar keputusan politik yang rasional. Penggunaan data dan survei membantu dalam pengambilan keputusan politik berdasarkan fakta dan bukti. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara.

Kepuasan masyarakat adalah indikator penting dalam mengevaluasi kinerja petahana. Prinsip pelayanan publik yang baik dan keadilan administrasi negara menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kepuasan masyarakat menjadi faktor penentu dalam elektabilitas petahana.

Nama : Ahmad S. Zuhri
NPM : 2216041020
Kelas : Reg A

menurut saya aspek yang memiliki peran yang penting yaitu partai politik tidak terlalu dapat diperthitungkan ketika pilwalkot 2024 nanti, menurut saya faktor-faktor individu seperti kualitas calon, kinerja, popularitas, dan citra publik juga berperan signifikan dalam menentukan kemenangan. Faktor dari sebuah partai politik juga melibatkan dukungan partai, basis pemilih, dan sumber daya yang dimiliki partai. Seorang calon kandidat harus mempertahankan dan menjaga reputasinya di hadapan publik atau rakyat dan memiliki dominasi yang kuat untuk dapat memenangkan pemilihan umum walikota 2024 nanti

Nama: Alvivia Dela Veronica
Npm: 2216041027

Menurut saya apa yang di ucapkan bpk Dedy Hermawan merupakn hal yang benar faktor individu sendiri sangat berpengaruh. Dalam sistem hukum administrasi negara, pemilihan kepala daerah harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Biasanya, terdapat aturan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah yang mengatur persyaratan, proses pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah.

Setiap calon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan bersaing dalam pemilihan. Peluang calon untuk memenangkan pemilihan tergantung pada dukungan dan keyakinan masyarakat terhadap visi, program, dan rekam jejak calon tersebut.

Dalam sisi hukum administrasi negara, pemerintah harus memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem hukum harus menjamin bahwa setiap calon memiliki hak yang sama dalam mengikuti pemilihan dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum atau kecurangan yang terjadi.

Nama: Alya Wulan Wijaya
Npm: 2216041008
Kelas: Reguler A
Mata Kuliah: Hukum Administrasi Negara

Menurut saya, Pemilihan walikota (Pilwakot) merupakan bagian dari proses demokrasi di mana warga kota memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Dalam aspek hukum administrasi negara, Pilwakot diatur oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara.

Berikut ini beberapa aspek penting dalam hukum administrasi negara yang terkait dengan Pilwakot:
1. Undang-Undang Pemilihan: Biasanya, setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah seperti Pilwakot. Undang-undang tersebut menetapkan prosedur, persyaratan, dan mekanisme pemilihan, termasuk pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
2. Persyaratan Kandidat: Hukum administrasi negara biasanya mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon walikota. Persyaratan ini dapat mencakup hal-hal seperti kewarganegaraan, usia, tempat tinggal, pendidikan, dan integritas moral. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjabat sebagai walikota.
3. Kampanye dan Pendanaan: Hukum administrasi negara juga mengatur aturan tentang kampanye dan pendanaan dalam Pilwakot. Ini mencakup ketentuan tentang kegiatan kampanye, iklan politik, partisipasi partai politik, serta pelaporan dan pengawasan terhadap pendanaan kampanye. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses kampanye serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
4. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara: Hukum administrasi negara mengatur proses pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pilwakot. Hal ini termasuk penyelenggaraan tempat pemungutan suara, penggunaan teknologi pemungutan suara, pengawasan pemilihan oleh lembaga terkait, dan penanganan sengketa pemilihan. Tujuannya adalah untuk memastikan keabsahan dan integritas hasil pemilihan.
5. Akuntabilitas dan Penegakan Hukum: Aspek hukum administrasi negara juga mencakup akuntabilitas dan penegakan hukum terkait dengan Pilwakot. Ini melibatkan pengawasan terhadap pelanggaran hukum dalam pemilihan, seperti praktik korupsi, intimidasi pemilih, atau kecurangan pemilihan. Hukum administrasi negara juga harus memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menangani sengketa pemilihan dan menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum administrasi negara yang berbeda, dan persyaratan serta mekanisme pemilihan dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting bagi warga negara dan calon walikota untuk memahami hukum administrasi negara yang berlaku.

Nama : Irmayanti

NPM : 2216041005

Kelas : Reg A

Dari prespektif Hukum Administrasi Negara, dilaksanakannya Pemilu Walikota Bandar Lampung termasuk salah satu bagian dari implementasi manajemen publik.
Keterlibatan Rahmat Mirzani Djasual dan Eva Dwiana dalam partai politik merupakan suatu perwujudan dari partai politik sebagai mesin politik untuk meningkatkan elektabilitas dari masing masing calon walikota, meskipun tidak selamanya partai politik menjadi penentu kemenangan setidaknya partai politik sedikit banyak akan berpengaruh terhadap suara rakyat.

Closing statement dari Dedy Hermawan yang berharap agar pilkada bebas dari money politics menunjukkan bahwa terindikasi masih terdapat praktik money politics dibeberapa daerah pemilihan umum, yang mana money politics termasuk salah satu pelanggaran hukum pasal 523 Ayat 1-3 UU No. 7 Th. 2017, dalam sudut pandang hukum administrasi negara sendiri praktik money politics melanggar fungsi normatif.

Nama:Lily Rahmawati
NPM :2216041006
Kelas :Reg A

Di dalam artikel tersebut terlihat jelas bahwa isinya adalah dalam rangka melihat atau menganalisis peluang terkait dengan akan diadakannya pemilihan wali kota di bandar lampung 2024 mendatang, beberapa nama terkait yaitu Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana. Disini saya setuju terhadap pernyataan dari bapak dedy Hermawan dimana faktor individu menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi Pilwakot jika dibandingkan dengan faktor lain, seperti faktor partai politik pengusung. Karena faktor pentingnya ada dari kacamata masyarakat itu sendiri, pemimpin yang baik adalah mereka yang pro rakyat.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemimpin yang baik. Berikut adalah beberapa kriteria pemimpin yang baik dalam perspektif hukum administrasi negara:

1. Kepatuhan terhadap Hukum: Seorang pemimpin yang baik harus mematuhi hukum secara konsisten dan tidak memilih-milih dalam penerapan hukum. Mereka harus bertindak sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemimpin yang baik harus bersedia untuk beroperasi secara terbuka dan transparan dalam menjalankan pemerintahan. Mereka harus memberikan akses informasi yang memadai kepada publik dan menerima pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil.
3. Integritas: Integritas merupakan kualitas yang penting bagi seorang pemimpin. Mereka harus jujur, adil, dan tampil tanpa konflik kepentingan. Mereka tidak boleh terlibat dalam praktik korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan.
4. Efektivitas dan Efisiensi: Pemimpin yang baik harus mampu mengelola sumber daya publik dengan efektif dan efisien. Mereka harus memiliki keterampilan manajerial yang baik untuk mengelola program-program pemerintah, mengalokasikan anggaran secara bijaksana, dan mencapai hasil yang diharapkan.
5. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat: Pemimpin yang baik harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Mereka harus memfasilitasi dialog, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mengambil langkah-langkah untuk melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
6. Kemampuan Berkomunikasi: Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan berbagai pihak, termasuk anggota masyarakat, staf pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pemimpin yang baik harus memperhatikan pengembangan dan pemberdayaan staf dan aparat pemerintahan. Mereka harus memberikan pelatihan yang tepat, mendorong pertumbuhan profesional, dan menciptakan lingkungan kerja yang baik.
8. Visi dan Inovasi: Pemimpin yang baik harus memiliki visi jangka panjang untuk pengembangan daerah atau negara mereka. Mereka harus mampu mengidentifikasi tantangan masa depan, menciptakan strategi inovatif, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemilihan wali kota merupakan proses yang melibatkan aspek hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pemilihan wali kota.

NAMA : INDAH WIRA MULIANA
NPM : 2216041015
Dalam aspek kajian hukum administrasi negara, artikel tersebut memberikan pandangan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bandar Lampung tahun 2024. Beberapa komentar dari perspektif hukum administrasi negara meliputi:
1. Faktor Individu dan Partai Politik: Teks menyatakan bahwa faktor individu memiliki peran yang lebih penting dalam menentukan kemenangan dalam Pilwalkot dibandingkan dengan faktor partai politik pengusung. Dalam konteks hukum administrasi negara, penting untuk memperhatikan bahwa partai politik memiliki peran dan aturan hukum yang mengatur pengusungan calon, pembentukan koalisi, dan penyebaran dukungan politik. Meskipun faktor individu juga penting, partai politik tetap merupakan elemen penting dalam proses pemilihan yang diatur oleh hukum.

2. Survey Politik: Teks menekankan pentingnya survei politik dalam menentukan peluang kemenangan calon dalam Pilwalkot. Dalam kajian hukum administrasi negara, survei politik dapat menjadi alat penting untuk memperoleh data dan informasi tentang preferensi pemilih, popularitas calon, dan elektabilitas mereka. Hasil survei dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan strategis bagi calon dan partai politik. Namun, penting juga untuk diingat bahwa survei politik bukanlah satu-satunya faktor yang harus diperhatikan dalam konteks hukum, dan hasil survei tidak menggantikan proses pemilihan yang diatur oleh undang-undang.

3. Kepuasan Masyarakat: Teks menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 60 persen dianggap sebagai gambaran elektabilitas petahana yang kuat. Dalam hukum administrasi negara, tingkat kepuasan masyarakat dapat menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi kinerja petahana dan dampaknya pada peluang kemenangan dalam pemilihan. Namun, penilaian kepuasan masyarakat harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan aspek-aspek yang diatur dalam hukum serta dalam kaitannya dengan hak-hak dan kebutuhan masyarakat.

4. Money Politik: Teks berharap Pilwalkot 2024 akan bebas dari money politik dan kembali kepada adu gagasan perspektif. Dalam konteks hukum administrasi negara, money politik merupakan praktik yang melibatkan penggunaan uang atau sumber daya materi lainnya untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Money politik dapat melanggar prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan aturan hukum yang ketat untuk mencegah praktik money politik dan memastikan pemilihan yang adil dan berkeadilan.

Nama: Danivan Pramundiaz
NPM: 2216041038
Kelas: Reguler A

Menurut saya, dalam Pilwalkot Bandar Lampung 2024, faktor individu memiliki peran yang lebih penting daripada partai politik. Popularitas, kinerja, dan citra publik calon menjadi penentu utama kemenangan. Meskipun partai politik memberikan dukungan dan basis pemilih, mereka bukan faktor penentu utama. Adu ide, kebebasan dari politik uang, dan kebebasan berpendapat juga penting. Kualitas individu, kinerja, dan faktor kontekstual perlu diperhatikan dalam menentukan kemenangan Pilwalkot.

Nama : Dzahabi Sabillah Al-mukharrom
NPM : 2216041002
Kelas : Reg A

Menurut saya, dalam pemilihan walikota, pengaruh faktor personal dan faktor partai bisa mempengaruhi peluang menang calon. Faktor pribadi meliputi reputasi, pengalaman, keterampilan, kepribadian dan dukungan dari masyarakat. Faktor partai meliputi dukungan partai, basis pemilih, dan sumber daya partai. Calon harus menjaga reputasi yang baik dengan publik dan memiliki kekuatan elektoral yang kuat untuk memenangkan pemilihan umum. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik juga memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil akhir, seperti sumber daya yang dimiliki masing-masing partai politik, kemampuan kampanye partai politik, tim kampanye yang mumpuni, dan apakah ada saluran media yang dapat membantu kandidat menang, dll. . Dapatkan visibilitas yang lebih besar dan jangkau calon pemilih.

Nama : Dira safira
Npm : 2216041034
Kelas : reguler A
terdapat beberapa artikel yang membahas tentang peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana dalam Pilwakot 2024 di Bandar Lampung. Berikut tanggapan dan informasi yang dapat diambil dari artikel-artikel tersebut:
1.Menurut Dedy Hermawan, akademisi FISIP Universitas Lampung, faktor individu menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi Pilwakot jika dibandingkan dengan faktor lain, seperti faktor partai politik pengusung

2.Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, mulai menggalang dukungan untuk maju di Pilwakot Bandar Lampung tahun 2024. Namun, belum ada informasi pasti mengenai dukungan yang berhasil ia kumpulkan

3. Eva Dwiana, incumbent Walikota Bandar Lampung, memiliki peluang untuk maju sebagai calon independen dalam Pilwakot 2024. Selain Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana, terdapat beberapa nama lain yang disebut-sebut sebagai bakal calon walikota, seperti Kostiana dan Yuhadi Belum ada informasi pasti mengenai kekuatan masing-masing kandidat dalam Pilwakot 2024. Namun, menurut Dedy Hermawan, tingkat kepuasan masyarakat harus mencapai 60 persen sebagai gambaran elektabilitas petahana yang kuat.

Menurut saya dalam pemilihan umum di manapun, letak peluang tergantung pada berbagai faktor seperti popularitas calon, dukungan partai politik, kinerja masa lalu atau kinerja yang sudah dilalui selama ini, isu-isu politik dan sosial yang relevan, dan referensi pemilihan selain itu situasi politik dapat berubah-ubah dengan cepat dan sulit untuk diprediksikan dengan hasil. Oleh karena itu kita perlu memanfaatkan sebaik-baik mungkin atas peluang yang ada.

Ratu Alifvia Gusti Amirah Kusuma
2216041017
Reguler A

Menurut pendapat saya mengenai artikel tersebut yaitu, dalam Hukum Administrasi Negara, pemilihan untuk Calon Walikota harus mengikuti hukum hukum yang berlaku. Calon yang telah memenuhi syarat yang ada di dalam Undang Undang, dapat memiliki Hak untuk menjadi calon Waikota atau pun kepala daerah lainnya.

Keterlibatan Rahmat Mirzani Djasual dan Eva Dwiana yang tergabung dalam partai politik merupakan salah satu perwujudan partai politik sebagai mesin politik untuk meningkatkan elektabilitas. Walaupun tidak semua kemenangan ditentukan oleh partai politik, tetapi partai politik dapat sangat berpengaruh pada suara rakyat.

Selain Dedy Hermawan, semua rakyat pun berharap Pilkada dilaksanakan tanpa adanya Money Politics. Karena, dalam pandangan Hukum Administrasi Negara, Money Politics merupakan sebuah pelanggaran.

Nama : Ivana Angelin Nauli Siahaan
NPM : 2216041018
Kelas : Reg. A

Dilihat dari sisi/ aspek kajian HAN mengenai artikel yang berjudul “Peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana Dalam Pilwakot 2024”, pendapat Dedy Hermawan yang merupakan seorang akademisi dari FISIP Universitas Lampung mengenai artikel ini menunjukkan bahwa suatu peluang terbesar didapatkan/ dihasilkan dari faktor individu terutama dalam popularitas, elektabilitas yang tinggi serta kepuasan masyarakat selama mereka pernah menjabat dibandingkan dari faktor partai politik pengusung.
Dalam HAN, seorang calon harus memastikan mereka layak dan memenuhi syarat administratif dan aturan/ hukum yang telah ditetapkan oleh badan pemilihan. Dukungan partai politik menjadi tiket dalam meningkatkan jaringan politik, kampanye, hingga akses ke masyarakat/ pemilih. Tetapi, di samping ini semua calon yang telah memiliki prestasi/ rekam jejak yang diakui, reputasi yang baik, dan dapat memenangkan hati para pemilih untuk mendukungnya merupakan faktor utama/ terbesar dalam mendapatkan peluang mereka terpilih. Karena jika calon telah berhasil membangun faktor-faktor tersebut serta memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat atau pemilih, calon dapat membangun komunikasi publik/ kampanye yang efektif kepada masyarakat sehingga nantinya para pemilih akan merasa puas, percaya, dan memberikan hak suara mereka kepada calon tersebut. Sebaliknya, jika calon tidak memenuhi fakto-faktor utama yang disebutkan, sudah pasti mereka akan mendapatkan peluang kecil untuk dapat terpilih.

nama: irma yuliana
npm: 2216041007

menurut pendapat saya, penting untuk menekankan bahwa pelaksanaan Pilwakot harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Faktor individu memang menjadi penentu kemenangan, tetapi tetap harus mematuhi persyaratan administratif, prinsip demokrasi, dan aturan hukum yang mengatur pemilihan kepala daerah. faktor individu memiliki peran yang signifikan dalam kemenangan Pilwakot, namun hal tersebut harus selaras dengan ketentuan hukum yang mengatur pemilihan kepala daerah. Penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku.

Nama : VANI NUR AINI
Npm : 2216041011

Dalam konteks hukum administrasi negara, pemilihan walikota melibatkan aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaan proses pemilihan, kekuasaan dan kewenangan walikota, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Pemilihan walikota diatur berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Undang-undang tersebut biasanya mengatur tata cara pemilihan, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon walikota, serta prosedur pengajuan gugatan terkait hasil pemilihan. Proses pemilihan walikota melibatkan beberapa tahapan, seperti pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Hukum administrasi negara mengatur prosedur dan mekanisme pelaksanaan setiap tahapan pemilihan tersebut untuk memastikan proses yang adil dan transparan.
Dalam kajian Hukum administrasi negara menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon walikota. Syarat ini dapat berupa persyaratan umum seperti kewarganegaraan, usia, dan integritas moral. Selain itu, undang-undang juga dapat mengatur persyaratan khusus seperti pendidikan, pengalaman kerja, atau afiliasi partai politik tertentu.

Reyanldi Abditio
2216041030
Reguler A

pendapat saya mengenai artikel tersebut yaitu, dalam Hukum Administrasi Negara, pemilihan untuk Calon Walikota harus mengikuti hukum hukum yang berlaku. Calon yang telah memenuhi syarat yang ada di dalam Undang Undang, dapat memiliki Hak untuk menjadi calon Waikota atau pun kepala daerah lainnya.

Keterlibatan Rahmat Mirzani Djasual dan Eva Dwiana yang tergabung dalam partai politik merupakan salah satu perwujudan partai politik sebagai mesin politik untuk meningkatkan elektabilitas. Walaupun tidak semua kemenangan ditentukan oleh partai politik, tetapi partai politik dapat sangat berpengaruh pada suara rakyat.

Selain Dedy Hermawan, semua rakyat pun berharap Pilkada dilaksanakan tanpa adanya Money Politics. Karena, dalam pandangan Hukum Administrasi Negara, Money Politics merupakan sebuah pelanggaran.

Nama : ADELIA FITRIANI
NPM : 2216041010

Menurut pendapat saya mengenai artikel tersebut yaitu dalam Hukum Administrasi Negara, untuk pemilihan calon Walikota harus mengikuti hukum hukum yang telah berlaku. Calon yang telah memenuhi syarat yang ada di dalam Undang Undang, dapat memiliki Hak untuk menjadi calon Waikota atau pun kepala daerah lainnya. Dalam sisi hukum administrasi negara, pemerintah harus memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem hukum harus menjamin bahwa setiap calon memiliki hak yang sama dalam mengikuti pemilihan dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum atau kecurangan yang akan terjadi.

Nama : Vivi Amelia
Npm : 2216041037
kelas : Reg A

Dalam aspek hukum administrasi negara, ditekankan bahwa pentingnya pelaksanaan Pilwalkot harus sesuai dengan hukum yang berlaku terkait dalam proses pemilihan. Harus memastikan adanya transparansi, keadilan, dan integritas dalam pemilihan walikota. Proses Pilwalkot juga harus dilakukan sesuai dengan hukum aturan yang ditetapkan untuk menjaga demokrasi, mecegah adanya kecurangan yang terjadi, mencegah korupsi, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, menjaga keadilan, menjaga kepercayaan publik dan menjamin kepentingan publik. Berdasarkan faktor peluang yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan walikota yang disampaikan Dedy Hermawan dalam artikel tersebut merupakan hal yang benar, beliau menyampaikan faktor individu akan menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi pilwalkot daripada faktor partai politik pengusung. Karena pada dasarnya masyarakat akan melihat dari kinerja, ektabilitas yang tinggi, tingkat popularitasnya, serta dilihat dari kepuasan masyarakat selama mereka pernah menjabat. Dan Parpol itu hanya sebagai tiket saja.

Dari artikel tersebut, Dedy Hermawan, Akademisi FISIP Universitas Lampung menyatakan bahwa siapapun nantinya yang akan maju dalam Pilwalkot kedepan tentunya harus memiliki modal logistik yang besar, dan berharap dalam Pilwalkot 2024 ini adalah adu ide dan gagasan. Sehingga pilkada kedepan akan bebas dari money politik, karena money politik merupakan sebuah pelanggaran dalam hukum administrasi negara.

Nama : Shoofii Alyaa Zalfaa
Kelas : Reg A
NPM : 2216041036

Menurut saya apa yang di ucapkan bapak Dedy Hermawan adalah hal yang benar Faktor individu melibatkan karakteristik pribadi calon, seperti kredibilitas, integritas, keahlian, retorika, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan pemilih. Faktor ini dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih calon tertentu . Di sisi lain, faktor partai politik pengusung melibatkan dukungan, struktur organisasi, jaringan, kampanye, dan sumber daya yang dimiliki oleh partai politik. Partai politik sering kali memiliki basis pemilih yang mapan, dan dukungan partai dapat mempengaruhi sejumlah pemilih untuk memilih calon yang diusung oleh partai tersebut.

Namun faktor-faktor lain juga dapat berperan dalam hasil pemilihan, seperti isu-isu kampanye yang relevan, kondisi ekonomi, faktor sosial, geografis, dan sejarah politik suatu wilayah. Selain itu, tingkat partisipasi pemilih, kampanye yang efektif, dukungan masyarakat, dan faktor tak terduga juga dapat mempengaruhi hasil pemilihan.

Daya dukung popularitas dan elektabilitas yang tinggi dalam survei politik dapat memberikan keuntungan kepada calon Wali Kota dalam pemilihan.

Pilwakot adalah proses demokratis di mana penduduk kota memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. Selain popularitas dan elektabilitas, seorang calon juga harus memiliki kualifikasi, integritas, visi yang jelas, kemampuan kepemimpinan, dan pengetahuan tentang isu-isu kota yang relevan. Calon yang baik harus mampu mengartikulasikan ide-idenya, menyelesaikan masalah yang dihadapi kota, dan memiliki komitmen untuk melayani kepentingan publik.
Sementara popularitas dan elektabilitas dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik dan memperluas basis dukungan, itu tidak menjamin kualitas kepemimpinan yang efektif.

Sangat penting untuk melakukan riset mandiri, mengikuti debat atau forum calon, membaca program kerja, dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai sumber.

Nama : Destri Nur Fadhilah
NPM : 2216041019

Dalam peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana sebagai calon Pilwakot 2024, melihat dari pernyataan bpk Dedy Hermawan dan dari prespektif kajian hukum administrasi negara dapat di katakan benar adanya karena dalam pemilihan walikota hal ini juga meliputi prinsip demokrasi yang penting untuk mewujudkan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan politik dan juga faktor individu merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi Pilwakot jika dibandingkan dengan faktor lain, seperti faktor partai politik pengusung. Proses ini juga harus dilakukan dengan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum yang jelas. Proses pemilihan walikota tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang jelas dan tegas, melibatkan partisipasi aktif dari calon walikota dan pemilih, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak politik individu. Selain itu, pemilihan walikota juga mengharuskan walikota terpilih untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan publik. Dalam hal terjadi sengketa, mekanisme penyelesaian yang adil dan efektif perlu tersedia. Dengan menjaga prinsip-prinsip ini, pemilihan walikota dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun pemerintahan lokal yang demokratis, transparan, dan akuntabel untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam pemilihan.

Nama :Galih aji permana
Kelas : Reg A
Npm : 2216041022

Menurut hukum administrasi, pernyataan Dedy Hermawan tentang pentingnya faktor individu dalam memenangkan Pilkada Bandar Lampung 2024 tidak serta merta bertentangan dengan kerangka legislasi pilkada. Undang-undang dan peraturan pemilu Indonesia umumnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat, terlepas dari posisi politik atau popularitas pribadi mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan polling dan analisis data untuk mengukur opini publik dan elektabilitas adalah praktik umum dalam kampanye pemilu modern. Selama jajak pendapat dilakukan dengan cara yang adil dan transparan dan datanya digunakan untuk membentuk strategi kampanye dan tidak memanipulasi hasil pemilu, hal itu tidak mungkin melanggar hukum. Selain itu, seruan Dedy untuk lebih fokus pada ide dan perspektif ketimbang kebijakan moneter sejalan dengan prinsip good governance dan partisipasi demokratis yang menjadi landasan sistem hukum Indonesia.

Nama : Salsabila Fitri
NPM : 2216041029
Kelas : Reguler A

Meskipun partai politik pengusung memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan dan platform politik, faktor-faktor tersebut bukanlah penentu utama dari kemenangan.
Popularitas dan elektabilitas seseorang adalah faktor penentu kemenangan dalam Pilwakot. Ini berkaitan dengan dukungan masyarakat dan kinerja yang dihargai oleh masyarakat. Pemimpin yang populer dan memiliki elektabilitas yang tinggi cenderung mendapatkan lebih banyak dukungan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemimpin yang baik. Berikut adalah beberapa kriteria pemimpin yang baik dalam perspektif hukum administrasi negara:
1. integritas
2. kepatuhan terhadap hukum
3. efektivitas dan efisiensi
4. transparansi dan akuntabilitas
5. visi dan komunikasi
6. kemampuan berkomunikasi

Pemilihan wali kota merupakan proses yang melibatkan aspek hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pemilihan wali kota

nama : raya marlianti
npm : 2216041040
reg A

menurut saya berdasarkan hal yang di ungkapkan oleh pak dedi hermawan selaku akademisi FISIP Universitas Lampung, memberikan pendapatnya tentang peluang Rahmat Mirzani Djausali dan Eva Dwiana pada pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2024.Ia mengungkapkan, faktor individu menjadi penentu kemenangan Pilwakot dibanding faktor lain seperti partai yang diunggulkan.“Partai tidak selalu menjadi faktor penentu kemenangan, tetapi kinerja dan popularitas seseorang menjadi faktor penentu, partai politik hanyalah tiketnya,” kata Dedi dalam rapat di FISIP Unila, Senin.Menurutnya, sosok Rahmat Mirzani Djausal sebagai pimpinan DPD Gerindra Lampung tidak serta merta disukai dan memiliki kualifikasi yang tinggi dibanding kader partainya.Kemudian, Eva Dwiana yang digosipkan bukan calon walikota dari Partai PDI Perjuangan menjadi faktor keberhasilan kedua nama tersebut, terbukti dari hasil jajak pendapat. Dia menyarankan agar gerakannya bermakna, setiap kandidat Pilwakot harus memiliki popularitas dan kelayakan yang tinggi berdasarkan jajak pendapat politik. ketika “Incumbent cenderung punya modal sosial dan politik yang superior, apalagi kalau kinerjanya bagus. Mereka biasanya diapresiasi publik. Namun, ini juga perlu ditelisik. Sejauh ini incumbent ini berkualitas tinggi, banyak juga tempat di mana incumbent kalah," jelasnya.Selain itu, tambah Dedy, kepuasan masyarakat harus naik hingga 60 persen, mencerminkan daya tarik incumbent yang tinggi. Siapa pun yang maju di Pilwakot ke depan perlu memiliki modal logistik yang besar. sehingga [ilkada nantinya bisa berjalan dengan baik dan sesui harapan

NAMA : DWI CITRA WIDYA NINGSIH
NPM : 2216041013
Menurut saya pemilihan walikota pengaruh faktor individu dan faktor-faktor politik dapat berperan dalam peluang kandidat untuk memenangkan pilihannya.
Dan Dede Hermawan menyampaikan beberapa hal yang penting terkait peluang Rahmat Mirzani dan Eva dwiana dalam pemilihan walikota bandar Lampung tahun 2004, tentang seberapa besar peluang yang mereka miliki untuk menjadi calon walikota.
Dalam isi hukum Administrasi negara pemerintahan harus memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sistem hukum harus menjamin setiap calon memiliki hak yang sama dengan mengikuti pemilihan dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum atau kecurangan yang terjadi.

Nama : Arinka Natayasa
NPM : 2216041016
Kelas : Reg A

Menurut pendapat saya, Dedy Hermawan memang benar faktor individu menjadi penentu tertinggi dalam menjadikan seseorang sebagai pemenang kontestasi pemilihan walikota. Faktor individu menjadi sangat penting dikarenakan kinerja, pengalaman, dan tingkat popularitas seseorang akan menjadi penentu mereka dapat dipilih. Selain faktor individu, partai politik juga memiliki peranan untuk menjadi penentu dalam sebuah pemilihan. Partai politik dapat membantu seseorang dalam mengampanyekan karena seseorang itu masuk kedalam sumber daya partai tersebut dan terkadang beberapa pemilih juga melihat seseorang dari partainya. Dalam pemilihan walikota 2024 diharapkan proses pemilihannya dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebuah peraturan harus menjamin setiap orang yang menjadi calon akan memiliki hak yang sama dalam sebuah pemilihan, dan peraturan harus memastikan bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi didalam sebuah pemilihan. Di pemilihan walikota 2024 banyak juga yang berharap tidak ada money politik atau kedepannya pilkada bebas dari money politik dan pemilihan kembali kepada adu gagasan perspektif dari para calon.

NAMA: TITIK NUR SEFTI
NPM:2216041035
KELAS: REGULER (A)

Dari yang saya pahami dari artikel di atas memenangkan kontestasi, termasuk pemilihan walikota. Salah satunya adalah faktor individu, seperti popularitas, rekam jejak, dan kualitas kepemimpinan calon tersebut. Seseorang yang memiliki citra yang baik, rekam jejak yang kuat, dan keahlian kepemimpinan yang diakui dapat memiliki keunggulan dalam memenangkan pemilihan.

Selain faktor individu, faktor partai politik pengusung juga bisa memainkan peran penting dalam pemilihan. Dukungan dan jaringan yang dimiliki oleh partai politik dapat memberikan keuntungan dalam hal sumber daya, organisasi kampanye, dan akses ke basis pemilih.

Namun, penting untuk diingat bahwa politik adalah hal yang kompleks dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, termasuk isu-isu politik yang sedang berkembang, tren nasional, serta keadaan ekonomi dan sosial saat itu. Selain itu, preferensi pemilih juga dapat berubah seiring waktu, sehingga memprediksi hasil pemilihan dengan pasti seringkali sulit dilakukan.