Nama : Ratu Alifvia Gusti Amirah Kusuma
NPM : 2216041017

Daro berita yang disajikan di atas bapak menko Polhukam Mahfud MD hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) memenuhi undangan DPR komisi lll yang di dalamnya membahas tentang temuan transaksi mencurigakan sebesar 349 T. Mahfud MD selaku Mentri Polhukam mengungkapkan bahwa dugaan transaksi yang mencurigakan tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok, transaksi keuangan oleh juru sita keuangan sebesar RP 35 Triliun, transaksi juru sita keuangan penuntutan keuangan dengan pihak lainnya sebesar RP 56 Triliun dan lainnya. Namun, Mahfud MD menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah korupsi melainkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai kemenkeu dan pihak lain yang dilakukan dengan modus kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarga.
Hujan interupsi dan debat panas sempat terjadi saat rapat dengar pendapat ini. pasalnya anggota DPR komisi lll Arteria Dahlan menyebutkan seorang pejabat negara wajib merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pernyataan Arteria itu membuat Mahfud kesal. Dia menyatakan, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana melaporkan soal transaksi janggal di Kemenkeu tersebut karena dirinya sebagai Ketua Komite TPPU. Mahfud lantas menggertak balik dengan menantang Arteria mengeluarkan pernyataan serupa kepada Kepala BIN Budi Gunawan. Dia mengatakan, Kepala BIN merupakan jabatan yang langsung berada di bawah Presiden.
Selain itu bapak menko juga membahas mengenai fenomena Markus di DPR dan anggota komisi III DPR yang terkesan menutup nutupi penyidikan.
Dari kasus di atas terlihat bahwa wakil rakyat yang seharusnya bisa transparan pada kasus ini terkesan menutup nutupinya. Jika sudah begini bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan tetap terjaga, kalau kebenaran saja di bungkam. Oleh karna itu untuk menjadi seorang pejabat publik kecerdasan saja tidak cukup untuk itu, melainkan juga harus memiliki sikap jujur, beradab, dan berprinsip, agar tidak mudah menjadi pejabat yang menyimpang dari aturan.

Nama : Ratu Alifvia Gusti AK
NPM : 221041017
Kelas : Reguler A

Izin menanggapi kasus kelompok 3
Menurut pendapat saya Lukas Enembe yang merupakan politikus yaitu Gubernur Papua. Lukas Enembe pantas untuk mendapatkan hukumannya. Karena Lukas sudah terjerat kasus korupsi yang sudah merugikan negara dan juga masyarakat.

Nama : Ratu Alifvia Gusti Amirah Kusuma
Npm : 2216041017

Kedudukan Pemerintah Dalam Hukum Publik

hukum publik merupakan sederet aturan yang mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan negaranya yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik juga dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang mengatur masyarakat, sehingga hukum publik juga dapat disebut dengan hukum negara. Hukum publik negara adalah organisasi jabatan dan diantara jabatan-jabatan ini ada jabatan pemerintah. Di dalam hukum mengenai badan hukum kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan atau harta kekayaan.

badan hukum melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakili nya. Lembaga-lembaga hukum publik yang menjadi induk dari bahan atau jabatan tata usaha negara (TUN) ini yang besar diantaranya adalah negara, lembaga-lembaga tertinggi di negara, departemen, badan-badan non departemen, provinsi, kabupaten, kotamadya dan sebagainya. Meskipun orang atau jabatan pemerintah dapat melakukan perbuatan hukum, perdata mewakili badan hukum induknya, namun yang terpenting dalam konteks hukum administrasi negara adalah mengetahui organ atau jabatan pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik.

Asas-Asas Hukum Indonesia

Mahadi (Guru Besar Ilmu Hukum USU)
berpendapat bahwa sumber asas hukum Indonesia adalah Pancasila, dikemukakan: “Apabila dalam bidang hukum kita telah sepakat, bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum negara, maka sudah wajarlah, kalau kita membicarakan asas, berpendapat bahwa sumber dari segala asas hukum adalah Pancasila juga. Pancasila dipegang teguh sebagai kaidah dasar, sebagai suatu beginsel rechtsideologie atau asas ideologi hukum Indonesia10”. Dalam pandangan Pancasila sumber asas Hukum Indonesia, dapat dikatakan bahwa asas hukum dari sistem hukum hierarkhis lebih tinggi daripada norma/kaidah hukum. Agar pancasila mewarnai tingkah laku hukum manusia sehari-hari perlu dijabarkan bertingkat dari asas-asas sampai tata norma/kaidah hukum positif dan tingkah laku hukum manusia/subyek hukum.

Nama : Ratu Alifvia Gusti Amirah Kusuma
NPM : 2216041017

Hukum Administrasi Negara atau Hukum tata pemerintahan berisi peraturan peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Hukum administrasi negara juga merupakan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsi nya yang sekaligus juga menular gas terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri.

Hukum administrasi negara terdapat dalam dua aspek yaitu aturan aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya yang kedua aturan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan negara atau pemerintah dengan warga negara nya.

Seiring dengan perkembangan pemerintahan khususnya dalam ajaran welfare state yang memberikan kewenangan yang luas kepada negara termasuk kemenangan dalam bidang legislasi maka peraturan peraturan hukum dalam hukum negara disamping dibuat oleh lembaga legislatif juga ada peraturan peraturan yang dibuat secara mandiri oleh negara.

Dengan demikian pernyataan diajukan di atas dapat diberikan jawaban bawah hukum negara adalah hukum dan peraturan peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara Peraturan peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara dan sebagian peraturan peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara

Nama : Ratu Alifvia Gusti Amirah Kusuma

NPM : 2216041017

isu :
Inflasi ini biasanya pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.
kenaikan harga yang lebih cepat.
disamping dalam masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan penerimaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus menerus dalam masa seperti ini pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang di pungutnya. untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi.

cara mengatasinya :
Cara mengatasi inflasi adalah untuk menekan inflasi adalah dengan menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga akan mengurangi dan membatasi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi tersebut akan berpengaruh terhadap menurunnya harga suatu barang.

Dimensi Administrasi publik yang di gunakan adalah manajemen dan akuntabilitas kinerja.