PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK KLAS A

1. contoh isu/masalah administrasi publik misalnya ada peningkatan kejahatan dengan kekerasan yang mempengaruhi lingkungan tertentu.

2. solusi untuk mengurangi kejahatan di daerah tersebut adalah dengan Salah satu cara misalnya dengan menambah jumlah polisi di wilayah tersebut, dan Kemungkinan lain adalah mengembangkan program sekolah untuk remaja bermasalah.

Jawaban:

1. Contohnya Isu Reformasi Kebijakan Publik
2. Cara mengatasi isu tersebut yaitu Pertama, pemerintah harus bertanggung jawab atas tersusunnya kebijakan dengan memainkan perannya sebagai katalisator. Dengan kata lain pemerintah harus mengurusi kebijakan sedangkan yang melaksanakan tidak harus pemerintah sendiri. Pelaksanaan dapat dilakukan oleh sektor swasta, LSM, dan masyarakat sendiri.
Kedua, pemerintah dalam menyusun kebijakan harus melibatkan masyarakat karena masyarakat adalah pelanggannya. Partisipasi masyarakat harus dibangkitkan agar aspirasi mereka dapat terungkap (desentralisasi dan customer-driven).
Ketiga, kebijakan-kebijakan itu harus mendorong tumbuhnya proses belajar dan inovasi di kalangan masyarakat sehingga masyarakat makin lama semakin berdaya.
Keempat, kebijakan yang dirumuskan juga harus berorientasi pada pasar, termasuk pasar sosial (social marketing), yaitu tidak lain dari pada kebutuhan masyarakat.

kelima, kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif perlu dilakukan, dan hasil atau kinerja kebijakan harus diutamakan. Kebijakan-kebijakan yang di implementasikan seringkali tidak diarahkan untuk mencegah masaiah publik dan tidak dikoordinasikan dengan kebijakan-kebijakan yang lain sehingga sering berbenturan dalam hal implementasi dan hasil.

Partisipasi masyarakat dalam sharing pendapat, dialog bebas, penekanan pada kepentingan publik dan prinsip-prinsip demokrasi, hams mewarnai kebijakan publik.

1. dilihat dari perkembangan nya, administrasi publik masih memiliki berbagai isu, salah satunya birokratis, dan kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat.

2. dimensi yang digunakan yaitu, dimensi moral dan etika, dan dimensi lingkungan. pekerja harus lebih menghargai suara/aspirasi masyarakat. dan harus lebih tertata aturannya agar tidak lamban.

2216041014 (Reg A)
Annisya Rahma Azzahra

1. Isu pemalsuan kebijakan, contohnya seperti kebebasan dalam pers yang mana tiap-tiap individu berhak untuk mengutarakan pendapatnya, namun tidak sedikit pula orang yang ditangkap karena mengutarakan pendapat yang dianggap memojokkan pihak tertentu.

2. Dimensi administrasi publik yang dapat mengatasinya ialah dimensi kebijakan, yaitu dengan cara dimensi kebijakan mengawasi jalannya kebijakannya dan tidak segan untuk memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakannya tersebut.

Nama : Salsabila Fitri
Kelas : Reguler A
NPM : 2216041029

1. Pengaruh budaya lama (budaya feodal)
Dalam mengadopsi sistem administrasi, maka tidak bisa dengan utuh langsung diterapkan di sebuah negara atau daerah, karena pasti budaya setempat mempengaruhi dengan kuat ketika akan mempraktekkannya. New Publik Service atau good governance sulit untuk di terapkan di Indonesia, karena budaya masyarakat Indonesia yang biasa melayani kepentingan penguasa, maka aparatur yang seharusnya melayani warga masyarakat, malah berbalik arah untuk minta dilayani, dan masyarakatpun dengan senang hati melayani kepentingan atau kemauan penguasa dalam hal pengurusan permasalahan administrasi pemerintahan. Budaya asal bapak senang, budaya kroonisme/nepotisme, tidak bisa di pisahkan dalam pelaksanaan administrasi, Rasa kekeluargaan di Indonesia sangat kuat, apabila ada saudara, famili, atau tetangga yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses pengurusan administrasi pemerintahan, pastilah kita minta bantuannya dan otomatis famili atau keluarga tersebut akan mendahulukan kita tanpa proses antri.

2. Menurut saya, dimensi administrasi publik yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan atau isu tersebut adalah kebijakan publik (Kebijakan Publik mempunyai prinsip seperti tahap-tahap kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring & evaluasi kebijakan), etika (Teori Intuisi yang berpendapat bahwa manusia secara alami mempunyai pemahaman mengenai baik/buruk, dan Teori Relevansi dimana anggapan bahwa benar/salah berdasarkan Tuhan), dan akunbilitas kerja (Akuntabilitas adalah kondisi dimana seseorang yang menggunakan kekuasaan dapat dihambat oleh instrumen eksternal dan norma-norma internal).

1. Isu etika kebijakan
Isu Pertanyaan umum yang sering dipertanyakan terkait dengan etika kebijakan publik. Semua fase proses pengambilan keputusan biasanya terkait dengan masalah etika. Diawali dengan fase pertama, agenda setting, analisis masalah, permintaan kriteria, fase kedua analisis kebijakan, formulasi dan legitimasi, penerimaan, fase ketiga alokasi sumber daya, implementasi dan pengelolaan, dan fase keempat proses evaluasi, hasil. Evaluasi dan analisis kebijakan sedang berlangsung. Salah satu yang paling populer menyangkut fase pemilihan kebijakan alternatif, di mana seringkali terdapat kontradiksi antara kriteria yang digunakan, sehingga memberikan peluang untuk pemrosesan. 

2. Solusinya Misalnya, pemurnian ulang seringkali berlawanan dengan matriks politik atau ketenangan Karena keterbatasan analis atau pembuat keputusan dan data yang rumit, atau bahkan kekurangan data yang valid dan dapat diandalkan untuk mendukung evaluasi alternatif yang ada, sering mengalami kesulitan teknis dalam mengumpulkan informasi atau data untuk setiap kriteria. kesulitan atau keterbatasan dan dengan itu bahwa analis sebenarnya berusaha untuk tidak mengoptimalkan hasil keputusannya.

Keputusan harus diserahkan hanya kepada beberapa pembuat keputusan untuk mendapatkan keputusan transitif. KebebasanTetapi dengan banyak pembuat keputusan, ia menawarkan peluang untuk pengembangan pembuat keputusan yang berwibawa dan sewenang-wenang.

Nama : Destri Nur Fadhilah
Npm : 2216041019

1. Salah satu masalah yang terjadi yaitu seperti pelayanan publik di Indonesia, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan publik seperti pola pelayanan publik di Indonesia yang masih lemah. Diantaranya seperti terbatasnya mendengar keluhan atau aspirasi masyarakat dan inefisiensi. Masalahnya di sini terletak pada aparatur yang ada pada model birokrasi klasik dan sistem tertutup serta pemerintah dalam memberikan pelayanan sistem kompensasi yang terbilang rendah dan tidak tepat.

2. Pelayanan dalam administrasi publik disini harus bisa melayani warga masyarakat bukan pelanggan, mengutamakan kepentingan publik dan melayani dari pada mengendalikan. Dalam new publik service, pelayanan publik harus responsif, informatif, aksesibilitas, dan koordinasi terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik yang ada.

1. Contoh isu/masalah administrasi publik
yaitu minimnya akses layanan publik untuk kaum yang terpinggirkan atau miskin
perbedaan perlakuan ini sering terjadi dalam layanan publik, seperti saat pejabat ingin mengurus surat izin akan lebih cepat atau dipermudah, sedangkan bagi orang miskin saat ingin mengurus surat yang sama terkadang dipersulit atau diminta untuk menunggu dengan waktu yang tidak pasti.

2. Dimensi administrasi yang bisa digunakan yaitu dimensi akuntabilitas kinerja, etika, dan kebijakan publik.

Nama : Indah Wira Muliana
NPM : 2216041015
1. Contohnya isu tingginya angka kematian ibu hamil di Kabupaten Banggai

2. Dimensi Kebijakan Publik digunakan dalam mengatasi isu tersebut. Terkait Posyandu Pra Konsepsi yang di luncurkan pemerintah Kabupaten Banggai, dilatarbelakangi oleh angka kematian ibu hamil yang tinggi di Kabupaten Banggai. Sehingga pemerintah berkomitmen mengadakan pendampingan kepada ibu-ibu hamil oleh dinas kesehatan sampai melahirkan.

1. Contoh nya masalah yang terjadi di administrasi publik yaitu, Kualitas pelayanan publik

2. Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada stakeholder. Dimensi yang dapat digunakan yaitu dimensi kebijakan publik.

Nama : Mutiara Aulia Imani
NPM : 2216041001
Kelas : Reg A

1. Masalah realitas administrasi publik dalam bidang sosial yang terjadi di Indonesia adalah buruknya pelayanan publik beserta fasilitasnya, minimnya akses layanan publik untuk kaum marjinal, mekanisme pengajuan yang tidak jelas, maraknya aksi pungli, diskiminasi pemberian layanan, serta petugas yang semena – mena dalam melakukan pelayanan.

2. Dimensi yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dimensi kebijakan publik, serta akuntabilitas kinerja.

Nama: Ferdian Yusuf
NPM: 2216041045
Kelas: REG A


1. Salah satu issue yang saat ini marak ditemui dalam pelayanan publik ialah perihal pungutan liar oleh oknum-oknum pegawai negeri sipil. Banyak sekali ditemukan kasus pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dengan dalih sebagai alat pelicin dalam mengurus suatu hal misalnya saja dalam mengurus berkas-berkas, masyarakat tak jarang dimintai uang untuk mempercepat proses pembuatan berkas, hal ini tentunya merugikan masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu dan benar-benar membutuhkan berkas tersebut.

2. Untuk memecahkan masalah ini dapat menggunakan salah satu dimensi administrasi publik yaitu dimensi kebijakan publik. Lewat dimensi ini pemerintah atau pihak yang berwenang dapat membuat kebijakan publik mengenai pungutan liar, yang isinya larangan dilakukannya pungutan liar dan jika dilakukan maka ada sanksi yang akan didapat oleh pelaku. Dengan kebijakan ini tentunya membuat para pelaku yang ingin melakukan pungutan liar akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut karena akan ada sanksi yang mereka terima jika tetap melakukannya.

1.Sebagai salah satu isu strategis dalam reformasi administrasi negara,
berkaitan dengan kompetensi SDM aparatur yang di dalamnya mencakup
kompetensi, profesionalisme, etika dan budaya kerja. Sejauh ini masih
banyak aparatur negara yang belum kompeten, serta mengabaikan
norma-norma, etika dan aturan administrasi negara yang baik.
Indikasinya adalah masih tingginya penyalahgunaan kewenangan
sehingga menimbulkan ketidakefisienan, ketidakefektifan dan ketidak
produktifan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, sehingga
harapan akan suatu kultur aparatur negara yang profesional dan
akuntabel belum dapat tercapai.

2.Dimensi Administrasi Publik yang dapat digunakan untuk menghadapi isu di atas yaitu Dimensi Kebijakan Publik Karena
Kebijakan Publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Kebijakan Publik mempunyai prinsip seperti tahap-tahap kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring & evaluasi kebijakan.

Nama : Lathifa Puspita Ningrum
NPM : 2216041050

1). Isu Komitmen dan profesioanalisme Pelayanan publik

Di Indonesia dapat kita lihat sendiri betepa komitmen pemberi pelayanan publik sangatlah rendah. Komitmen kepada kepentingan para penerima pelayanan seperti masyarakat kurang diperhatikan, dan komitmen kepada nasib para pemberi pelayanan juga sangat memprihatinkan.
Dalam kenyataan belum dipersoalkan secara serius profesionalisme para manajer. mereka sering mengangkap bahwa diri mereka sudah profesional, padahal tidak demikian.

2).Cara untuk memecahkan isu di atas adalah dengan dimensi manajemen. Para manajer bisa memberi pengarahan pada komitmen dan profesionalisme dengan didukung oleh berbagai faktor seperti :

1.Faktor pertama yang mempengaruhi komitmen pelaksana pelayanan publik adalah komitmen organisasi. Anggota organisasi yang memiliki komitmen terhadap organisasinya mungkin saja mengembangkan pola pandang yang lebih positif terhadap organisasi dan dengan senang hati tanpa paksaan mengeluarkan energi ekstra demi kepentingan organisasi.

2.Faktor kedua yaitu situasi kerja,tidak lepas dari manajerial seorang pemimpin. Situasi kerja yang disiplin, kondusif dan menyenangkan akan mempengaruhi komitmen pelaksana pelayanan publik.Apabila tidak diciptakan situasi kerja yang kondusif, maka pelaksana pelayanan publik pun tidak akan maksimal dalam menyelenggarakan pelayanan.

3.Memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pegawai dengan performa prima dan memberikan evaluasi ataupun hukuman bagi pegawai yang tidak berkomitmen juga menjadi faktor yang memotivasi komitmen serius dari pelaksana pelayanan publik, misal dalam penerapan standar pelayanan, bagaimana seorang pelaksana pelayanan publik dapat menyelenggarakan pelayanan berkualitas ketika standarnya saja tidak terpenuhi. Maka dari itu perlu ada nya evaluasi untuk para pegawai.

4.Faktor terkahir dan yang utama adalah kepribadian pelaksana pelayanan publik itu sendiri. Jika seorang pegawai memiliki kepribadian yang baik,berintegritas, mampu bekerjasama, dsb, maka akan sejalan dengan komitmenya sendiri, bahkan bisa memunculkan ide-ide atau inovasi baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu penting untuk digaris bawahi pada saat proses penerimaan pegawai, Tes kepribadian juga harus diperhatikan.

NAMA: YOLANDA NATSYA 

NPM: 2216041033 

KELAS: REG A 

1. permasalahan dalam hal pelayanan dalam sebuah instansi terkadang ada yang kurang responsif, tidak menerima kritik dan saran dari masyarakat, kurang informatif

2. Ada enam dimensi dalam Administrasi Publik yaitu:
a. Dimensi Kebijakan
b. Dimensi Organisasi
c. Dimensi Manajemen
d. Dimensi Moral dan Etika
e. Dimensi Lingkungan
f. Dimensi Akuntabilitas Kinerja

Lingkungan dapat memengaruhi kinerja secara langsung tanpa melalui kebijakan, manajemen, organisasi, moral dan etika, seperti masuknya kebiasaan dan tradisi masyarakat, perubahan gaya hidup, perubahan harga dan nilai tukar, bencana alam, dsb. yang memengaruhi kinerja organisasi publik karena menambah biaya kesulitan lebih tinggi.
Apabila kinerja administrasi publik pada suatu saat buruk, maka dalam di telusuri penyebabnya dari kelima dimensi tersebut atau kombinasi dari kelima dimensi tersebut. Hubungan ini harus dilihat sebagai hubungan yang bersifat strategis karena kebanyakkan masalah kinerja birokrasi yang muncul di dalam tubuh administrasi publik justru berakar atau berasal dari sini.

1. isu pemalsuan kebijakan, seperti tidak adanya kebebasan individu untuk mengutarakan pendapat dan suara terhadap pemerintah dan publik yang akhirnya berujung pada penangkapan individu individu yang mengutarakan pendapat atau suaranya.

2. dimensi yang bisa mengatasi persoalan isu diatas ialah dimensi kebijakan, dengan cara mengawasi cara atau jalannya suatu sistem kebijakan yang terjadi dalam suatu lingkaran pemerintah atau negara dan memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran atau penyelewengan kekuasaaan ataupun kebijakan jika suatu hal yang tidak sesuai dengan aturan terjadi di kemudian hari.

1. Isu Etika Kebijakan
Isu yang sering dipersoalkan berkenaan dengan etika dalam kebijakan publik. Semua tahapan proses pembuatan keputusan cenderung berhubungan dengan masalah etika. Etika ini merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

2. Dimensi etika dan moral
Etika sebagai aturan perilaku yang berkaitan dengan manusia, kelompok maupun budaya yang ada di masyarakat. Moral sebagai suatu prinsip atau kebiasaan yang berhubungan dengan perilaku benar atau salah

Nama : Raya marlianti

Npm : 2216041040

Reg A

1. Isu kebijakan pengawasan menghindari gratifikasi berebut kursi parlemen

2. Kebijakan pengawasan menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mencegah gratifikasi dalam proses pemilu, dengan diperketatnya pengawasan peraturan perundang-undangan, dengan tindak pidana yang di tetapkan pemerintah diharapkan tidak terjadi kecurangan, namun sering kali kita mendengar gratifikasi tetap terjadi meski pengawasan telah di terapkan
Ada saja oknum-oknum yang tetap melanggar kebijakan tersebut, atas dasar kepentingan pribadi, perebutan kekuasaan sering kali membuat seseorang melakukan apa saja, dari sini perlu ditanamkan kesadaran nilai kejujuran, karna pada dasarnya bagaimana suatu negara akan maju apa bila sistem pemerintah tidak di laksanakan dengan baik oleh rakyatnya, tak jarang banyak isu beredar bahkan pejabat pemerintah yang sering kali terjebak dalam kasus gratifikasi, seharusnya kita bersama-sama mengubah kebiasaan ini melalui mengubah menset berfikir untuk jangka panjang, sehingga tertanam dalam diri masing2 kesadaran menjunjung tinggi nilai nasionalisme untuk negara Indonesia yang lebih baik.

Nama : Ratu Alifvia Gusti Amirah Kusuma

NPM : 2216041017

isu :
Inflasi ini biasanya pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.
kenaikan harga yang lebih cepat.
disamping dalam masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan penerimaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus menerus dalam masa seperti ini pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang di pungutnya. untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi.

cara mengatasinya :
Cara mengatasi inflasi adalah untuk menekan inflasi adalah dengan menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga akan mengurangi dan membatasi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi tersebut akan berpengaruh terhadap menurunnya harga suatu barang.

Dimensi Administrasi publik yang di gunakan adalah manajemen dan akuntabilitas kinerja.

Nama : Dira Safira
Npm : 2216041034
Reguler: A

1. Contoh isu
Pandemi Covid-19: Menjaga dan Menyelamatkan Lingkungan Hidup

Ketika Pandemi Covid-19 menyebar, belakangan populer juga pembahasan terkait penularan penyakit melalui hewan.

2. Solusi nya adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, serta Pandemi yang sedang terjadi ini memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan penularannya dengan melakukan pembatasan sosial di beberapa daerah yang berstatus waspada.

Contoh masalah realitas administrasi publik:
Weny Prihatini merupakan mantan General Manager Business Unit Fish Trade and Processing dari Perum Perindo yang terancam 4 tahun penjara karena kasus korupsi Pengeloaan Keuangan dan Usaha Umum Perikanan Indonesia. Dana yang seharusnya digunakan untuk modal kerja perdagangan malah disalah gunakan.

Dimensi Administrasi Publik yang mempu memecahkannya:
Dalam kasus tersebut Dimensi Manajemen dapat mengatasi masalah korupsi yang dilakukan oleh Weny Prihatini, dengan menekankan prinsip dan fungsi manajemen pada dalam suatu instansi akan menurunkan resiko korupsi, terutama fungsi controlling.

Selain itu Dimensi Moral dan Etika Publik juga dapat meminimalisir terjadinya tidak korupsi di suatu instansi. Etika dan Moral akan menjadi kontrol diri seseorang dalam melakukan suatu hal dan membedakan baik buruk serta benar dan salah.

Nama : Dwi Citra Widya Ningsih

Npm : 2216041013

REG A

Jawaban :
1. Contoh petugas aadministrasi publik yang semena mena.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa layanan publik sama seperti hukum yang menyenangkan pihak berduit, dan cenderung untuk melupakan keberadaan Kaum marginal atau terpinggirkan. Perbedaan perlakuan ini kerap kali terjadi dalam layanan publik.
Ini harus di hilangkan dengan melakukan inspeksi mendadak dan memperbaiki kualitas karakter dari aparat pelayanan publik
2. Kita harus menggunakan dimensi kebijakan, masalah kecenderungan ini harus di hilangkan dengan melakukan inspeksi mendadak dan memperbaiki kualitas karakter dari aparat pelayanan publik, kita harus melakukan karena penegakan dan perlindungan HAM harusndilakukan secara sinergis.

Nama: Fitri Wahyu Niarseh
NPM: 2216041047
Kelas: Regular A

1. Masalah/isu Pelayanan Publik di Indonesia dimana masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan hal-hal seperti berbelit-belit, lamban, mahal, melelahkan, ketidakpastian.
Keadaan demikian terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani” bukan yang dilayani.

2. Jika diperhatikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, maka permasalahan utama pelayanan publik sekarang ini adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Dimensi administrasi publik yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan/isu tersebut yaitu Dimensi kebijakan, dimensi organisasi, dimensi manajemen, dimensi moral dan etika, dimensi lingkungan, dimensi akuntabilitas Kinerja. Semua dimensi dalam administrasi publik harus digunakan karena kepentingan masyarakat dalam bentuk kebutuhan tidak dapat ditangkap dengan cepat oleh pemerintah. Seperti kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba seperti kebutuhan akan kesehatan, air bersih, bisa terjadi sewaktu-waktu. Agar kebutuhan masyarakat dapat segera diantisipasi dan diatasi oleh pemerintah maka yang seharusnya dilakukan adalah dengan menerapkan seluruh dimensi administrasi publik serta media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat supaya permasalahan tersebut dapat segera diatasi dan ini juga sesuai dengan perspektif dari New Public Service maupun good governance.

NAMA: TITIK NUR SEFTI

NPM:2216041035

REGULER(A)

 1.permasalahan yang masih sering tejadi pada administrasi publik adalah,masih melekatnya pengaruh budaya lama yang ada pada tatanan masyarakat yang tidak bisa berjalan dengan konsep konsep yang diambil dari luar menjadikan kurang accessible .dan masalah sosial juga sering terjadi seperti masih adanya kekurangan dalam responsive dalam penanganan pelayanan publik,kurang dalam mendengar keluhan masyarakat,kurang koordinasi seperti yang diketahui administrasi negara sebuah ilmu yang berkaitan dengan keorganisasiaan.sering kali masalah sosial kurangnya koordinasi timbul dalam administrasi publik.
2.menurut saya pemecahan masalah dalam hal budaya dapat dengan adanya pengembangan operating prosedur dengan acuan jelas agar berjalan dengan konsisten dan lebih efisien,sedangkan masalah sosial dengan adanya pengembangan survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dan pengembangan sistem pengelolaan pengaduaan agar menjadikan pelayaan yang dihasilkan sesuai dengan yang telah di tetapkan.serta lebih meningkatkan lagi koordinasi dalam suatu kelembagaan.

Nama : Dzahabi Sabillah Al-mukharrom
Npm : 2216041002

1. Isu Reformasi Kebijakan Publik
Dewasa ini muncul ajakan untuk menerapkan reformasi dalam proses kebijakan publik baik menyangkut doktrin Reinventing Governmentl, seperti pemerintah yang bersifat katalitik, memberdayakan masyarakat, mendorong semangat kompetisi, berorientasi pada misi, mementingkan hasil dan bukan cara, mengutamakan kepentingan pelanggan, berjiwa wirausaha, selalu berupaya dalam mencegah masalah atau bersikap antisipatif

2. Lingkungan dalam hal ini adalah semua faktor yang berada di luar batas organisasi. Ada pandangan bahwa interaksi yang terbatas dari suatu organisasi terhadap lingkungannya, dan apa yang dikerjakan organisasi tidak tergantung pada dinamika lingkungan.

Nama : Vani nur aini
NPM : 2216041011
Kelas : Regular A

1. Rendahnya akses layanan publik untuk orang dengan ekonomi rendah,contohnya pejabat lebih mudah untuk mengurus surat-surat,sementara orang dengan ekonomi rendah dipersulit atau diminta menunggu yang tidak pasti.

2. Dimensi Administrasi publik kebijakan publik dalam memecahkan masalah tersebut yaitu pemerintah memberi sanksi terhadap oknum-oknum tersebut atau membuat kebijakan tertentu yang bertujuan menyamaratakan baik pejabat maupun orang miskin.

Nama : Lintang Dwi Hapsari
NPM : 2216041026
Kelas : Reguler A

1. Salah satu contoh isu/masalah administrasi publik yaitu Diskriminasi dalam pemberian layanan.

2. Dimensi yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan dimensi kebijakan yaitu melakukan pengawasan dan memastikan pelayanan publik yang nondiskriminatif.

Nama: Mukhlisatun Ifah Afiari
NPM: 2216041041
Kelas: Reguler A

Izin menjawab bu,
1. Contoh isu/masalah yang terjadi yaitu masih adanya kegiatan pungli atau pungutan liar dalam proses pelayanan publik seperti dalam pembuatan Akte Kelahiran atau KK.

2. Dimensi yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah  dengan menggunakan dimensi kebijakan dan dimensi moral dan etika. Dimensi kebijakan yang dapat dilakukan yaitu di era digitalisasi saat ini dapat menciptakan kebijakan baru seperti dalam pelayanan pembuatan Akte kelahiran dan KK dengan pemanfaatan teknologi informasi secara online. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya pertemuan antara masyarakat dan pihak yang melakukan pungli. Dimensi moral dan etika, diharapkan dapat menumbuhkan sifat jujur dan bertanggung jawab dalam diri sumber daya manusianya.

Nama: Danivan Pramundiaz
NPM: 2216041038
Kelas: Reguler A

1)
Administrator publik atau pejabat publik disuatu lingkungan atau daerah dapat menggunakan kuasanya dalam membuat kebijakan publik. Namun seringkali kebijakan publik tersebut kurang cocok untuk diterapkan di lingkungan tersebut karena norma atau aturan yang telah berlaku sebelumnya, sehingga menimbulkan konflik di masyarakat. Misalnya


2).
Dimensi administrasi publik yang bisa digunakan yaitu dimensi moral dan etika lalu dimensi akuntabilitas kinerja.
Dimensi moral dan etika dapat digunakan karena administrator dapat mengetahui dan menerapkan apa yang benar dan apa yang salah serta apa yang baik dan buruk dilingkungan tempat administrator atau pejabat publik bekerja
lalu dimensi akuntabilitas kinerja, disini pejabat publik dan administrator dituntut untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dibuat dan perbuatan kepada publik yang mereka layani harus professional dan bermoral karena telah dipercaya dalam membuat kebijakan publik

1. Contoh masalah yang terjadi pada administrasi publik yaitu pada bagian pelayanan administrasi publik, misalnya pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mendiskriminasi pemberian pelayanan terhadap masyarakat kecil.

2. untuk memecahkan persoalan tersebut kita dapat menggunakan dimensi administrasi publik yaitu kebijakan publik dengan cara meningkatkan kualitas pekerja untuk dapat berkomunikasi yang baik dengan cara merespon dan mendengarkan permasalahannya,fokus kepada tujuan utama tugas yaitu penyelenggara pelayanan publik dimana berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat sesuai wewenang dan prosedur yang ada.

Nama : Anita Melani
Npm : 2216041024


1. Salah satu contoh masalah administrasi publik adalah kurang nya sosialisasi seperti saat layanan publik mengeluarkan suatu produk baru, mereka cenderung untuk tidak melakukan sosialisasi secara maksimal. Ini menyebabkan masyarakat kita tidak mengetahui dan kurang memanfaatkan produk tersebut.

2.Dimensi yang di gunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah isu kebijakan publik.

KANDITA PRAHASANTI A.P
2216041043

1. Salah satu isu realitas administrasi publik ada perkembangan fokus administrasi publik, fokusnya yang berkembang
dan berubah mengikuti dinamika
perubahan masyarakat. Terdapat
tekanan yang makin kuat untuk
melihat atau merumuskan kembali
pada materi disiplin administrasi
publik. Banyak pakar yang optimis
bahwa administrasi publik mampu
mengatasi krisis saat ini, tetapi tidak
kurang pula para ahli yang pesimis
dan melihat bahwa bidang studi ini
sudah sekarat sehingga administrasi publik tradisional sudah saatnya diganti oleh "The new public
management". Alasan singkatnya model lama ini
sudah tidak dapat berfungsi dengan
baik karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman yang terus semakin modern.

2. Dalam isu tersebut dimensi manajemen dapat digunakan sebagai pemecahan permasalahan tersebut, karena dalam kemodernan jaman SDM sangat berperan penting dalam hal yang berkenaan dengan perencanaan perubahan, pengembangan unit-unit organisasi, pengendalian koordinasi, bugdeting, dan pengambilan keputusan dalam perubahan fokus administrasi publik yang disebabkan oleh kemodernan jaman.

Nama : Aulia Fahra Dina
NPM : 2216041021

Salah satu dimensi administrasi publik yaitu kebijakan publik, kebijakan publik adalah penggunaan strategis sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau administratif. Kebijakan publik memiliki prinsip-prinsip seperti tahapan kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan.
Contoh tindakan pemerintah dalam pendidikan dapat berupa peraturan dan perubahan kurikulum. Kurikulum terus berubah, hal ini hanya didasari oleh keinginan untuk mempengaruhi tujuan dari pelatihan itu sendiri, agar proses belajar mengajar berjalan lebih efektif.

Kebijakan pendidikan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain kurikulum, pemerintah juga menyetujui kebijakan publik terkait dana BOS, atau dana operasional sekolah, yang membantu mengembangkan fasilitas sekolah dan mendukung siswa. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan.

Nama : Shoofii Alyaa Zalfaa
NPM : 2216041036

1.Contoh isu/masalah adm publik yaitu Politisasi Administrator Daerah
Tuntutan otonomi daerah pada saat reformasi tahun 1998, merupakan bentuk dari ketidakpuasan daerah dalam rangka pembagian kekayaan daerah dengan pusat, walaupun hanya daerah-daerah tertentu (daerah yang kaya, seperti Riau, Aceh, Kaltim, dsb) yang menuntut ruang yang lebih besar dalam pengelolaan kekayaannya, atau mereka akan melepaskan diri dari NKRI. Dalam perkembangannya otonomi daerah dengan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, dimana kepala daerah merupakan jabatan politis yang dicalonkan oleh partai, sehingga unsur politis tidak akan pernah lepas dari corak dan gaya kepemimpinannya. Administrator daerah dalam hal ini kepala daerah sebagai jabatan politis maka akan banyak kepentingan politis yang lebih mempengaruhi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Ini bisa terlihat setiap ada pergantian kepala daerah, maka pasti akan diikuti oleh pergantian pejabat eselon yang ada, tanpa alasan yang jelas hampir semua pejabat diganti, dengan alasan menempatkan orang yang loyal, dan ini menyebabkan pejabat eselon juga menjadi mandul, tidak kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, karena takut jabatannya di copot. Kemudian bisa di pastikan ada kesepakatan-kesepakatan politik antara kepala daerah terpilih dengan partai yang mencalonkannya, minimal pada pembagian proyek-proyek daerah. Dan masih banyak yang lainnya.

2.Dimensi administrasi publik yang dapat mengatasinya adalah Kebijakan Publik,karena pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Kebijakan Publik mempunyai prinsip seperti tahap-tahap kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring & evaluasi kebijakan.

Nama: Sukma Maulana
Npm: 2216041031

1. Isu maladministrasi, contohnya seperti ada laporan dugaan pungutan liar (pungli) bagi siswa sekolah dengan membebankan pembayaran pengambilan surat keterangan lulus (SKL) dan raport.

2. Dalam hal ini, dimensi administrasi publik yang dapat memecahkan isu tersebut yaitu dimensi moral dan etika. Terkait pungutan liar yang pada dasarnya perilaku yang tidak baik dan suatu kebiasaan yang salah, hal ini harus dirubah dengan cara menanamkan perilaku jujur dan rasa tanggung jawab dalam setiap perbuatan.

Nama: Galih aji permana
Npm : 2216041022

1. Minimnya Akses Layanan Publik untuk Kaum Marjinal, Seperti contoh apabila pejabat pasti lebih mudah untuk mengurus surat izin, sementara orang miskin yang ingin mengurus surat yang sama harus dipersulit atau diminta untuk menunggu yang tidak pasti
2. Kebijakan Publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Kebijakan Publik mempunyai prinsip seperti tahap-tahap kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan.

Nama : Ivana Angelin Nauli Siahaan
Kelas : 2216041018

1. Isu partisipasi dalam kebijakan publik dalam aspek akuntabilitas.
• Contoh : tidak adanya pertanggungjawaban para pejabat atau birokrat dalam keputusan atau perbuatannya kepada publik, maka para pejabat cenderung mengenyampingkan partisipasi masyarakat hingga mengingkar janji yang telah mereka buat.

2. Dimensi administrasi publik (Akuntabilitas)
• Akuntabilitas merupakan kewajiban dari setiap individu/ penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan dapat menjawab hal-hal yang bersangkutan/ sesuai dengan apa yang menjadi pertanggungjawaban mereka.

Salah satu masalah atau issue di ruang administrasi publik yang saya bahas disini yaitu kasus di bidang sosial yakni "Keluhan Masyarakat soal Layanan Administrasi Kependudukan, dari Pungli hingga Lambatnya Pencetakan e-KTP"

Pembuatan KTP sering dipersulit oleh para pelayan administrator di lapangan hal ini terutama masih terjadi di kecamatan-kecamatan maupun kabupaten di mana Banyak sekali masyarakat yang mengadu tentang betapa buruknya pelayanan yang diberi kepada masyarakat mulai dari ketidakramahan serta kelambatan dalam mencetak KTP itu sendiri hal lain yang menjadi  masalah utama di masyarakat yaitu adanya pungli dalam pembuatan KTP sehingga orang yang berani mengeluarkan sejumlah uang maka proses pembuatan ktp-nya akan dipercepat  sedangkan orang yang membuatnya secara gratis harus menunggu lama bahkan menunggu ber bulan bulan .
Melihat contoh kasus pelayanan KTP diatas maka menurut saya ada 3 dimensi administrasi publik yang bisa berperan dalam memberikan solusi dari permasalahan tersebut yaitu melalui:
-Dimensi organisasi:
Menurut saya cara mengatasi issue ini yaitu dengan cara perbaikan kualitas serta struktur orang-orang yang menjadi pelayan langsung dalam proses pembuatan KTP dimana orang-orang yang ada di setiap organisasi perlu diberi pengarahan serta pemahaman lebih sehingga dapat melayani masyarakat sepenuh hati.
-Dimensi Manajemen :
Adanya keterlambatan dalam proses pembuatan KTP sudah tentu berarti proses manajemen tidak berjalan dengan lancar sehingga seharusnya proses nya harus terus ditingkatkan dan jika perlu harus ada target dimana KTP yang dicetak jumlahnya harus sama dengan data masyarakat yang telah mereka.Di fungsi controlling harus dilakukan pengawasan secara berkala sehingga para pegawai dapat dilihat cara bekerja nya sudah efektif atau belum.
-Dimensi Akuntabilitas kinerja
Setiap para pegawai pelayan administrasi publik terutama pada pembuatan KTP semestinya diukur dan diperiksa bagaimana kinerja nya selama bekerja,penilaian sebaiknya juga melibatkan masyarakat seperti misalnya menaruh satu kotak atas kritik dan saran yang publik rasakan di kantor pelayanan tersebut sehingga nantinya pegawai dengan tingkat akutanbilitas kerja yang buruk harus diberi sanksi tegas sehingga tidak ada lagi yang berani melakukan pelanggaran pada masyarakat.

Nama : Aulia Fahra Dina
NPM 2216041021

1. Contoh tindakan pemerintah dalam pendidikan dapat berupa peraturan dan perubahan kurikulum. Kurikulum terus berubah, hal ini hanya didasari oleh keinginan untuk mempengaruhi tujuan dari pelatihan itu sendiri, agar proses belajar mengajar berjalan lebih efektif.
Kebijakan pendidikan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain kurikulum, pemerintah juga menyetujui kebijakan publik terkait dana BOS, atau dana operasional sekolah, yang membantu mengembangkan fasilitas sekolah dan mendukung siswa. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan.

2. Salah satu dimensi administrasi publik yaitu kebijakan publik, kebijakan publik adalah penggunaan strategis sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau administratif. Kebijakan publik memiliki prinsip-prinsip seperti tahapan kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan.

Nama : Putri Zihni Nur Sabrina
Npm : 2216041023
Reg A

1.permasalahan dalam hal pelayanan administrasi public yaitu kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat
2. Dimensi yang dapat mengatasi persoalan isu diatas yaitu Dimensi Organisasi Karena ukuran-ukuran yang berkaitan dengan besarnya, luasnya, kerumitannya, maupun keformalan suatu struktur organisasi dan aktifitasnya. Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) subdimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.

Nama : Dhita Sabrina Putri Baihaqi
NPM : 2216041032

1. Kasus suap jual beli jabatan dan korupsi bupati nonaktif probolinggo merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika pejabat publik

2. Cara mengatasinya yaitu, perlu adanya pembenahan baik dalam hal regulasi, pengawasan, maupun peningkatan integritas para pejabat publik serta ASN melalui berbagai program-program terkait. Integritas merupakan kunci kesuksesan penyelenggaraan negara yang terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Nama : Septiana Br Silalahi
NPM : 2216041044


1. Masalah Kelembagaan yang belum tertata dengan baik dalam administrasi negara yang tidak hanya terkait dengan organisasi dan
strukturnya, tetapi juga termasuk kultur, serta pembagian tugas dan
kewenangan antar lembaga.

Solusi
upaya penataan kelembagaan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

2. Rendahnya Kualitas Pelayanan publik dalam administrasi negara 

Solusi 

upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya adalah melakukan standar penetapan pelayanan, Pengembangan Standard Operating Procedures, Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan, Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan.

Nama : ADELIA FITRIANI
Npm : 2216041010

Isu Tentang Benturan Nilai-nilai dalam Adminitrasi Publik

Misalnya, dapat dilihat dari benturan nilai efesiensi dengan nilai keadilan. Nilai rasionalitas dengan nilai kepuasan. Nilai netralitas dengan keberpihakan. Dan yang berkenaan dengan derajat intervensi seorang administrator tehadap kehidupan masyarakat.

Dengan adanya masalah-masalah yang terjadi dalam administrasi publik ini. Maka diharuskan seorang administrator harus menggunakan seni dalam bekerja, maka seorang administrator harus diberikan “keluwesan” dalam bertindak, tetapi mempunyai tanggung jawab keputusan dan tindakannya.

1. Contoh isu/masalah adm Negara
Peningkatan Kemitraan
Antara Pemerintah, BPJS Dan Fasilitas Kesehatan Menuju Peningkatan Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

2. Dimensi yang dapat digunakan dalam isu ini yaitu Dimensi yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Untuk memproses sebuah keputusan yang efektif, dibutuhkan serangkaian prinsip-prinsip seperti rasionalitas dan politis. Output dari proses tersebut dapat berupa keputusan tentang alternatif terbaik yang siap untuk diimplementasikan. Karena kebijakan ini adalah kebijakan publik, maka yang ditekankan disini adalah
masalah, kebutuhan dan aspirasi publik yaitu aspirasi masyarakat yang seharusnya dilayani. Dimensi kebijakan sangat berperan dalam menekan bentuk-bentuk kesalahan atau eror. untuk menghindarkan berbagai kesalahan, diperlukan suatu latihan atau pendidikan khusus, dan moral yang baik bagi para birokrat kunci dan para analis kebijakan yang ada.

Nama: Alya Wulan Wijaya
Npm:2216041008
Reguler: A

1). Isu Reformasi Kebijakan Publik
Dewasa ini muncul ajakan untuk
menerapkan reformasi dalam proses
kebijakan publik baik menyangkut doktrin
Reinventing Government / NPM maupun
New Public Service (NPS) Ajaran
Reinventing Government {Gaebler &
Osborne, 1993)
Seperti pemerintah yang bersifat katalitik,
memberdayakan masyarakat, mendorong
semangat kompetisi, berorientasi pada
misi, mementingkan hasil dan bukan cara,
mengutamakan kepentingan pelanggan,
berjiwa wirausaha, selalu berupaya dalam
mencegah masalah atau bersikap
antisipatif, cenderung sentralistis, dan
berorientasi pada pasar.
Kehadiran prinsip-prinsip ini membawa
implikasi bahwa kebijakan-kebijakan
publik di masa mendatang.

2). Menurut pendapat saya,
Untuk mengatasi masalah atau isu reformasi kebijakan publik
dapat dilihat dari: Pengindentifikasian masalah dan penyusunan agenda penyusunan skala prioritas, perumusan (formulasi) rancangan kebijakan, penetapan dan pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan,
Adapun cara lain untuk mengatasinya
1.penetapan standard layanan:
Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses indentifikasi jenis pelayanan, identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan.
2). Pengembangan standard operating procedures:
Dengan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya Standard Operating Procedures, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten.
3. pengembangan survey kepuasan pelanggan:
Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. pengembangan sistem pengelolaan pengaduan.
Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

1. contoh isu administrasi publik yaitu misalnya meladministrasi, yaitu perilaku atau perbuatan penyalahgunaan dalam pelayanan publik.

2. solusi mengatasi nya dengan melakukan penataan substansi hukum, struktur hukum serta budaya secara sistemik (terstruktur).
Dengan memperbaiki sistem (Abolisionistik) sehingga dapat mengurangi interaksi pemberi layanan kepada penerima layanan. Serta dengan mengembangakan sikap dan perilaku keteladanan dalam menerapkan nilai nilai tanggung jawab dan konsistensi, atau bisa di sebut dengan cara moralistik.

1.Contohnya isu partisipasi dalam kebijakan publik
2.cara mengatasi isu dimensi kebijakan publik publik yaitu untuk Menentukan keberhasilan partisipasi yaitu haru mempunyai community (Pendidikan distribusi penduduk) political Complecity (sistem politik yang berlaku .kesiapan Tanggung gugat terhadap keputusan dan kegiatan publik partisipasi memberi pengaruh positif terhadap kinerja pencapaian hasil dan kepuasan ,partisipasi juga diperlukan dibidang masyarakat untuk belajar dan menjadi terdidik bersifat manipulatif .bnyak pengalaman dimasa orde baru ,aspek politik ,Aspek akuntabilitas untuk menentukan keberhasilan partisipasi tersebut

1. Isu/masalah administrasi publik yang terjadi saat ini salah satunya yaitu pelayanan yang kadang tidak adil atau mengedepankan pihak yang berkuasa dan kurangnya respon dari orang yang bekerja melayani publik.
2. Dimensi yang digunakan atas isu/masalah tersebut yaitu dimensi kebijakan dan lingkungan. Masalah ini harus dilakukan dengan melakukan perbaikan dari kualitas atau karakter aparat agar pelayanan tidak memilah mana pihak berkuasa atau tidak dan perbaikan ini juga seharusnya membuat aparat melakukan evaluasi kerja.

Nama: Alya Wulan Wijaya
Npm:2216041008
Reguler: A

1). Isu Reformasi Kebijakan Publik
Dewasa ini muncul ajakan untuk
menerapkan reformasi dalam proses
kebijakan publik baik menyangkut doktrin
Reinventing Government / NPM maupun
New Public Service (NPS) Ajaran
Reinventing Government {Gaebler &
Osborne, 1993)
Seperti pemerintah yang bersifat katalitik,
memberdayakan masyarakat, mendorong
semangat kompetisi, berorientasi pada
misi, mementingkan hasil dan bukan cara,
mengutamakan kepentingan pelanggan,
berjiwa wirausaha, selalu berupaya dalam
mencegah masalah atau bersikap
antisipatif, cenderung sentralistis.

2).Untuk mengatasi masalah atau isu reformasi kebijakan publik
dapat dilihat dari: Pengindentifikasian masalah dan penyusunan agenda penyusunan skala prioritas, perumusan (formulasi) rancangan kebijakan, penetapan dan pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan,
Adapun cara lain untuk mengatasinya
1.penetapan standard layanan:
2. pengembangan standard operating procedures
3. pengembangan survey kepuasan pelanggan.
4. pengembangan sistem pengelolaan pengaduan.

Nama: Reynaldi Abditio
Npm: 2216041030
Kelas: Reg A

Minimnya Transparasi

Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kasus korupsi terbesar seringkali terjadi di di bagian lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan banyak proyek yang bisa dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu
Sehingga adanya transparansi atau keterbukaan anggaran sangat dibutuhkan untuk menciptakan layanan publik yang yang berintegritas dan terbebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme.

pemerintah dapat mewujudkannya melalui keterbukaan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian, keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui pula tentang keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik sehingga dapat memberikan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

cara mengatasi :

Beberapa strategi agar transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik dapat berjalan beriringan antara lain,
Pertama, mengidentifikasi Peran Masyarakat.

Kedua, meningkatkan peran lembaga pengawas eksternal. Ombudsman RI merupakan lembaga negara pengawas secara eksternal yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi pelayanan publik. Ombudsman juga dapat berfungsi sebagai perantara masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang kurang optimal.

Ketiga, komitmen dari pemerintah. Komitmen pemerintah terutama pejabat publik menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Komitmen dimaksudkan dalam mewujudkan transparansi dengan adanya keterbukaan publik.

jadi dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya transparansi, maka partisipasi tidak dapat berjalan begitu pun sebaliknya. Hal tersebut harus didukung pula oleh komitmen antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Sehingga transparasi bukan hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga suatu bentuk upaya untuk meningkatkan keterlibatan atau partisipasi dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan negara khususnya pelayanan publik.