kelompok 3 kasus penyalahgunaan wewenag gubernur papua lukas enembe.
Posts made by irma yuliana 2216041007
NAMA : IRMA YULIANA
NMP : 2216041007
KELAS REG A
tindakan pemerintah merupakan tindakan atau perbuatan dari alat perlengkapan pemerintahan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
Pemerintah dapat berkedudukan sebagai badan hukum publik yang berwenang melakukan tindakan hukum publik dan dapat juga berkedudukan sebagai badan hukum privat yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum privat layaknya subjek hujum yang lain. sebagai badan hukum publik, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan. keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau penjabat pemerintahan dalam penyelanggaraan pemerintahan. sedangkan tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
NMP : 2216041007
KELAS REG A
tindakan pemerintah merupakan tindakan atau perbuatan dari alat perlengkapan pemerintahan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
Pemerintah dapat berkedudukan sebagai badan hukum publik yang berwenang melakukan tindakan hukum publik dan dapat juga berkedudukan sebagai badan hukum privat yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum privat layaknya subjek hujum yang lain. sebagai badan hukum publik, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan. keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau penjabat pemerintahan dalam penyelanggaraan pemerintahan. sedangkan tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
hukum administrasi negara:
1. sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat
2. Mengatur cara cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut
3. Sebagai perlindungan hukum
4. Menetapkan norma norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik ( philipus M. Hadjon dkk,1994:28 ).
Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya hukum administrasi negara merumuskan definisi kerja hukum administrasi negara adalah hukum yang secara khas mengenai seluk-beluk daripada administrasi negara dan terdiri dari dua tingkatan.
Hukum administrasi negara heteronom yang bersumber pada UUD RI tahun 1945 TAP MPR dan UU adalah hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara.
dijabarkan oleh C. Van Vollenhoven Dalam definisi hukum tata negara dan hukum administrasi. hukum tata negara adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat alat perlengkapan negara dan menentukan kewenangan alat alat perlengkapan negara tersebut. hukum administrasi adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat alat perlengkapan negara baik tinggi maupun rendah setelah alat alat itu akan menggunakan kewenangan ke tata negaraan
1. sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat
2. Mengatur cara cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut
3. Sebagai perlindungan hukum
4. Menetapkan norma norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik ( philipus M. Hadjon dkk,1994:28 ).
Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya hukum administrasi negara merumuskan definisi kerja hukum administrasi negara adalah hukum yang secara khas mengenai seluk-beluk daripada administrasi negara dan terdiri dari dua tingkatan.
Hukum administrasi negara heteronom yang bersumber pada UUD RI tahun 1945 TAP MPR dan UU adalah hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara.
dijabarkan oleh C. Van Vollenhoven Dalam definisi hukum tata negara dan hukum administrasi. hukum tata negara adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat alat perlengkapan negara dan menentukan kewenangan alat alat perlengkapan negara tersebut. hukum administrasi adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat alat perlengkapan negara baik tinggi maupun rendah setelah alat alat itu akan menggunakan kewenangan ke tata negaraan
1. Contoh isu/masalah adm Negara
Peningkatan Kemitraan
Antara Pemerintah, BPJS Dan Fasilitas Kesehatan Menuju Peningkatan Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
2. Dimensi yang dapat digunakan dalam isu ini yaitu Dimensi yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Untuk memproses sebuah keputusan yang efektif, dibutuhkan serangkaian prinsip-prinsip seperti rasionalitas dan politis. Output dari proses tersebut dapat berupa keputusan tentang alternatif terbaik yang siap untuk diimplementasikan. Karena kebijakan ini adalah kebijakan publik, maka yang ditekankan disini adalah
masalah, kebutuhan dan aspirasi publik yaitu aspirasi masyarakat yang seharusnya dilayani. Dimensi kebijakan sangat berperan dalam menekan bentuk-bentuk kesalahan atau eror. untuk menghindarkan berbagai kesalahan, diperlukan suatu latihan atau pendidikan khusus, dan moral yang baik bagi para birokrat kunci dan para analis kebijakan yang ada.
Peningkatan Kemitraan
Antara Pemerintah, BPJS Dan Fasilitas Kesehatan Menuju Peningkatan Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
2. Dimensi yang dapat digunakan dalam isu ini yaitu Dimensi yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Untuk memproses sebuah keputusan yang efektif, dibutuhkan serangkaian prinsip-prinsip seperti rasionalitas dan politis. Output dari proses tersebut dapat berupa keputusan tentang alternatif terbaik yang siap untuk diimplementasikan. Karena kebijakan ini adalah kebijakan publik, maka yang ditekankan disini adalah
masalah, kebutuhan dan aspirasi publik yaitu aspirasi masyarakat yang seharusnya dilayani. Dimensi kebijakan sangat berperan dalam menekan bentuk-bentuk kesalahan atau eror. untuk menghindarkan berbagai kesalahan, diperlukan suatu latihan atau pendidikan khusus, dan moral yang baik bagi para birokrat kunci dan para analis kebijakan yang ada.