nama: irma yuliana
npm: 2216041007

menurut pendapat saya, penting untuk menekankan bahwa pelaksanaan Pilwakot harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Faktor individu memang menjadi penentu kemenangan, tetapi tetap harus mematuhi persyaratan administratif, prinsip demokrasi, dan aturan hukum yang mengatur pemilihan kepala daerah. faktor individu memiliki peran yang signifikan dalam kemenangan Pilwakot, namun hal tersebut harus selaras dengan ketentuan hukum yang mengatur pemilihan kepala daerah. Penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku.

nama: irma yuliana
npm: 2216041007

pendapat saya, mengenai kasus korupsi seperti yang dilakukan oleh hasbi hasan adalah tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara langsung. korupsi dapat menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. oleh karena itu tindakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi sangatlah penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan dmasa depan. saya berharap proses hukum hasbi hasan dapat berjalan dengan adil dan obyektif, mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. selain itu proses hukum juga harus transparan dan terbuka untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

nama: irma yuliana
npm: 2216041007

pernyataan gubernur lampung arinal junaidi meminta wartawan menghapus video liputan tersebut menimbulkan kontroversi. secara umum wartawan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan faktual kepada masyarakat. wartawan juga memiliki hak untuk melindungi kebebasan pers dan kebebasan ekspresi. oleh karena itu, permintaan gubernur lampung untuk menghapus liputan berita dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak wartawan dan kebebasan pers. sebagai penjabat publik, gubernur lampung juga harus memahami pentingnya kebebasan pers dan hak wartawan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. menghapus liputan berita tidak hanya melanggar kebebasan pers, tetapi juga dapat membahayakan demokrasi dan transparansi pemerintah.

Nama: irma yuliana
NPM: 2216041007
menurut pendapat saya, upaya pemerintah provinsi lampung yang melakukan perbaikan jalan menjelang kedatangan presiden RI merupakan kabar baik. tetapi kenapa baru diperbaiki waktu presiden jokowi akan datang ke lampung. waktu di protes oleh warganya kemana aja. para penjabat provinsi lampung langsung satset begitu mengetahui presiden akan datang untuk meninjau jalan rusak yang sedang viral. sejumlah ruas jalan langsung jadi target perbaikan terlebih jalan yang akan dilintasi presiden jokowi dan rombongan. nilai-nilai birokrasi itu harusnya ditempatkan pada birokrasi modern, misalnya jalan diperbaiki itu bukan hanya karena datangnya seorang presiden ataupun seorang penjabat, tetapi jalan itu harus diperbaiki karena kebutuhan masyarakat. jadi publik service itu didahulukan bukan loyalitas. dalam hal ini seharisnya pemerintah provinsi lampung lampung jangan hanya bertanggung jawab ketika beritanya sudah viral di medsos ataupun akan kedatangan presiden dan penjabat saja. jalan mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap angaka inflansi,, terhadap produktivitas biaya logistik dan sebagainya. kalau pembangunan infrastruktur jalan ini dapat terealisasikan dengan baik maka proses pertumbuhan ekonomi tingkat lokal ini bisa sangat positif dan ini juga merupakan konsen utama bapak jokowi.

Nama : Irma Yuliana
NPM : 2216041007

Berikut ini hasil analisis saya tentang masalah dana triliunan yang diduga beredar di Kemenkeu

Ketua komite TPPU Mahfud MD mencecar anggota komisi III DPR RI dalam RDUP yang diselenggarakan Rabu (29/03/2023). Dalam pemaparannya Mahfud MD mencecar tiga anggota DPR RI. Sejumlah anggota DPR RI pun bereaksi keras ketika Mahfud MD sempat menyebut DPR Markus. Menurut Mahfud terkait temuan transaksi diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikan sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan. Mahfud mengatakan apa yang dia sampaikan soal transaksi jumbo tersebut merupakan dijamin oleh UU. Mahfud MD meminta komisi III tidak menggertak apalagi mengancam dirinya untuk dipidanakan. Mahfud MD merasa komisi III menghalangi penegak hukum. Mau melindungi tapi menghalangi penyidikan. Tegasnya.

Menurut pendapat saya mengenai masalah diatas, Mahfud telah melakukan hal yang sangat tepat dan tegas. Statement yang dipaparkan berbasis data bukan hanya omongan sendiri. Sedangkan orang yang mengaku sebagai wakil rakyat berbicara mewakili dirinya sendiri. Lalu bagaimana masyarakat bisa menanggapi dengan positif terkait hal tersebut, pada kenyataannya wakil rakyat Hanya mementingkan kepentingan pribadi.