Nama : Salsabila Fitri
NPM : 2216041029

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyebut transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun bukan korupsi namun dugaan tindak pidana pencucian uang. Ia menyebut transaksi tersebut melibatkan 467 pegawai di Kemenkeu sejak 2009-2023. Mahfud juga mengoreksi anggapan yang beredar di masyarakat bahwa temuan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp300 triliun tersebut merupakan hasil penyelewengan uang pajak. Soal temuan dugaan pencucian uang ini, kata Mahfud, sudah dibicarakan dengan Kemenkeu. Pasalnya, ada semangat yang sama terkait pemberantasan korupsi.
"Saya dan Menkeu itu sangat dekat punya semangat yang sama, kalau tidak bisa dibilang sama persis, hampir sama semangat memberantas korupsi itu," ucap Mahfud
Mrnurut saya, sudah sepantasnya Mahfud mengatakan semua tanpa dibatasi dan dipersulit selama itu semua sesuai dengan kebenaran

KELOMPOK 3 HAN

Nama : Salsabila Fitri
NPM : 2216041029
Kelas : Reguler A

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AAUPB”) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Menurut Jazim Hamidi sebagaimana dikutip Ridwan HR, asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AAUPB”) berfungsi sebagai (hal. 235): pegangan bagi pejabat administrasi negara untuk menjalankan fungsinya;
merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai administrasi negara (yang berwujud penetapan/beschikking); dan
sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat.
Adapun, menurut Ridwan HR, fungsi AAUPB adalah sebagai berikut (hal. 239): bagi administrasi negara/pemerintah, berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang samar atau tidak jelas, serta menghindarkan administrasi negara dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;
bagi masyarakat sebagai pencari keadilan berfungsi sebagai dasar gugatan;
bagi hakim PTUN berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara;
bagi badan legislatif, AAUPB dapat digunakan dalam merancang undang-undang.

Macam macam AAUPB
1. Asas kepastian hukum
2. Asas kemanfaatan
3. Asas ketidakberpihakan
4. Asas kecermatan
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
6. Asas keterbukaan
7. Asas kepentingan umum
8. Asas pelayanan yang baik
9. Asas keseimbangan
10. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan
11. Asas motivasi untuk setiap keputusan
12. Asas fair play
13. Asas keadilan dan kewajaran

Nama : Salsabila Fitri
NPM : 2216041029

Hukum Administrasi Negara adalah peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas negara, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Saat belajar ilmu hukum ini kamu akan membahas tentang hal-hal yang lebih merakyat yang langsung berefek di dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Administrasi Negara Menurut Para Ahli

Oppen Hein
Pengertian Hukum Administrasi Negara menurut Oppen Hein adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan yang tinggi maupun rendah jika badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.

Utrecht
Pengertian Hukum Administrasi Negara menurut E. Utrecht adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus.

Nama : Salsabila Fitri
NPM : 2216041029