Posts made by Salsabila Fitri

HAN REG.A -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN

by Salsabila Fitri -
Nama : Salsabila Fitri
NPM : 2216041029
Kelas : Reguler A

Meskipun partai politik pengusung memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan dan platform politik, faktor-faktor tersebut bukanlah penentu utama dari kemenangan.
Popularitas dan elektabilitas seseorang adalah faktor penentu kemenangan dalam Pilwakot. Ini berkaitan dengan dukungan masyarakat dan kinerja yang dihargai oleh masyarakat. Pemimpin yang populer dan memiliki elektabilitas yang tinggi cenderung mendapatkan lebih banyak dukungan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemimpin yang baik. Berikut adalah beberapa kriteria pemimpin yang baik dalam perspektif hukum administrasi negara:
1. integritas
2. kepatuhan terhadap hukum
3. efektivitas dan efisiensi
4. transparansi dan akuntabilitas
5. visi dan komunikasi
6. kemampuan berkomunikasi

Pemilihan wali kota merupakan proses yang melibatkan aspek hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pemilihan wali kota
Nama : Salsabila Fitri
NPM : 2216041029
Kelas : Reguler A

Tanggapan terhadap pernyataan gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita sebuah acara yang viral di media sosial dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan konteks yang lebih luas. Namun, secara umum, ada beberapa pertimbangan yang dapat dipertimbangkan:

1. Kebebasan Pers dan Hak Asasi Manusia: Kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi yang penting dan diakui sebagai hak asasi manusia. Wartawan memiliki tugas untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada publik. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita dapat terlihat sebagai campur tangan yang tidak tepat dalam kebebasan pers.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah: Pemberitaan media adalah mekanisme penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan melarang wartawan untuk meliput suatu peristiwa, hal ini dapat memberikan kesan bahwa pemerintah berusaha menyembunyikan informasi yang mungkin penting bagi publik.

3. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan: Pernyataan gubernur yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita dapat menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan kekuasaan. Jika pemerintah memiliki kendali atas apa yang dapat dilaporkan oleh media, maka dapat menimbulkan situasi di mana informasi yang merugikan pemerintah bisa ditutup-tutupi.

4. Konteks dan Etika Jurnalisme: Sementara wartawan bertanggung jawab untuk memberikan liputan yang obyektif dan bertanggung jawab, terkadang ada konteks tertentu yang mempengaruhi keputusan wartawan dalam memilih berita yang akan diliput. Dalam beberapa kasus, ada pertimbangan etika jurnalisme yang melibatkan privasi individu atau kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam kasus ini, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip kebebasan pers, transparansi pemerintah, dan kepentingan publik secara menyeluruh. Setiap tindakan yang membatasi kebebasan pers harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan dilakukan dengan alasan yang kuat serta memperhatikan kerangka hukum yang berlaku. Idealnya, upaya untuk menyelesaikan masalah terkait berita harus melalui dialog terbuka dan konstruktif antara pemerintah dan wartawan, dengan menghormati kebebasan pers dan hak-hak wartawan.

HAN REG.A -> Pertemuan 11 -> Pertemuan 11 -> Re: Pertemuan 11

by Salsabila Fitri -
Nama : Salsabila Fitri
NPM : 2216041029
Kelas : Reguler A

Menurut saya, Korupsi adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan publik atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Kasus korupsi memiliki dampak yang merugikan masyarakat dan perekonomian suatu negara. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi akses terhadap pelayanan publik, merugikan sektor bisnis, dan menyebabkan ketidakadilan sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau layanan publik lainnya bisa terbuang atau tidak efisien. KPK memang sudah seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap para koruptor (siapapun itu). Dan, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia menjauhi tindakan yang dapat mengancam kestabilan hingga pelanggaran hukum seperti tindakan korupsi.
Nama : Salsabila Fitri
NPM : 2216041029
Kelas : Reguler A

jalanan rusak di Lampung saat ini menjadi berita yang cukup hangat diperbincangkan, bahkan tidak menutup kemungkinan sudah terdengar di telinga para pejabat. Masyarakat pun sudah banyak mengeluhkan permasalahan ini namun tak kunjung didengar dan diperbaiki.

Moment yang pas perbaikan jalan Provinsi Lampung dengan kedatangan Bapak Jokowi membuat netizen seolah olah berpendapat bahwa jalanan tersebut diperbaiki karena akan dilewati oleh presiden. Namun, hal tersebut dibantah oleh Gubernur lampung Bapak Arinal Djunaidi dalam wawancaranya dan beliau menyampaikan bahwa perbaikan jalan memang sudah direncanakan dari dulu meski baru terealisasikan sekarang.

Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur yang ada