Nama : Dzahabi Sabillah Al-mukharrom
NPM : 2216041002
Kelas : Reg A

Menurut saya, dalam pemilihan walikota, pengaruh faktor personal dan faktor partai bisa mempengaruhi peluang menang calon. Faktor pribadi meliputi reputasi, pengalaman, keterampilan, kepribadian dan dukungan dari masyarakat. Faktor partai meliputi dukungan partai, basis pemilih, dan sumber daya partai. Calon harus menjaga reputasi yang baik dengan publik dan memiliki kekuatan elektoral yang kuat untuk memenangkan pemilihan umum. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik juga memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil akhir, seperti sumber daya yang dimiliki masing-masing partai politik, kemampuan kampanye partai politik, tim kampanye yang mumpuni, dan apakah ada saluran media yang dapat membantu kandidat menang, dll. . Dapatkan visibilitas yang lebih besar dan jangkau calon pemilih.

Nama : Dzahabi Sabillah Al mukharrom
Npm : 2216041002
kelas : Reg A

Saat ini, Gubernur Lampung Alinal Junaidi kembali populer meminta wartawan menghapus pemberitaan. Tindakan ini memicu beberapa hal
Pertama, berkaitan dengan hak jurnalis untuk meliput peristiwa yang diberitakan kepada publik, jurnalis harus memiliki etos kerja.
Kedua, tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi yang seharusnya didukungnya sebagai Gubernur, jika dilarang sama saja dengan membatasi kebebasan pers.
Ketiga, terkait transparansi, jika gubernur melarang pemberitaan, maka keaslian dan transparansi dipertanyakan, sama saja dengan menyembunyikan kebenaran atau informasi.

Nama : Dzahabi Sabillah Al mukharrom
NPM : 2216041002
Kelas : Reg A



Menurut pendapat saya, Perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, mempercepat jalan jelang kunjungan pemimpin negara bisa menuai skeptisisme dan kritik publik.
Agaknya, perbaikan jalan harus menjadi prioritas berkelanjutan bagi pemerintah daerah dan pusat terlepas dari kehadiran atau kunjungan pejabat publik. Selain itu, pemerintah harus memastikan transparansi penggunaan anggaran dan kualitas pekerjaan perbaikan jalan.
Dalam konteks ini, penting bagi Lampung dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk memperhatikan dan mengkampanyekan tindakan pemerintah yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab dalam peningkatan infrastruktur jalan.

Nama : Dzahabi Sabillah Al-mukharrom
NPM : 2216041002

Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan transaksi aneh senilai Rp 300 triliun yang dilakukan Kementerian Keuangan bukan korupsi melainkan dugaan pencucian uang. Kesepakatan itu melibatkan 467 karyawan Departemen Keuangan dari 2009 hingga 2023, katanya. Mahfud juga mencatat hipotesa yang beredar di masyarakat bahwa transaksi mencurigakan yang diungkap Kementerian Keuangan sebesar Rp 300 triliun merupakan hasil penyelewengan pajak. Mahfud mengatakan, dugaan pencucian uang sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Alasannya, ada semangat yang sama untuk membasmi korupsi.
"Menteri keuangan dan saya sangat dekat dan memiliki semangat yang sama, jika tidak identik, untuk membasmi korupsi," kata Mahford.
Menurut saya, Mahfud boleh berkata apa saja, jangan berbelit-belit, asalkan faktual

Nama : Dzahabi Sabillah Al-mukharrom
NPM : 2216041002
kelas : Reg A

PengertianHukumAdministrasiNegara
Sebelum adanya keseragaman tentang pemakaian istilah, banyak sekali istilah yangdipakaidalammempelajaritentangadministrasipenyelengggarannegara,terutamadilihat dariaspekhukumnya.
IstilahTataUsahaPemerintahandipakaipadazamanberlakunyaUndang-undangDasarSementara1950
IstilahHukumTataUsahaNegaradipakaidiUniversitasPajajarandanUniversitasSriwijaya
IstilahHukumTataPemerintahandipakaidiUniversitasGajahMadadanUniversitasAirlangga
Di Indonesia sesuai dengan rapat staff Pengajar Fakultas Hukum Negeri seluruhIndonesiapada tanggal 26-28Maret1973 diCibulan,memutuskan bahwasebaiknyaistilahyangdipakaiadalahHukumAdministrasi Negara, denganalasannya:
Hukum Administrasi Negara merupakan istilah yang luas pengertiannya, sehinggamembuka kemungkinan kearah pengembangan cabang ilmu hukum ini yang lebihsesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan Negara Kesatuan RepublikIndonesiadi masayangakandatang.