Nama : VANI NUR AINI
Npm : 2216041011

Dalam konteks hukum administrasi negara, pemilihan walikota melibatkan aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaan proses pemilihan, kekuasaan dan kewenangan walikota, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Pemilihan walikota diatur berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Undang-undang tersebut biasanya mengatur tata cara pemilihan, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon walikota, serta prosedur pengajuan gugatan terkait hasil pemilihan. Proses pemilihan walikota melibatkan beberapa tahapan, seperti pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Hukum administrasi negara mengatur prosedur dan mekanisme pelaksanaan setiap tahapan pemilihan tersebut untuk memastikan proses yang adil dan transparan.
Dalam kajian Hukum administrasi negara menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon walikota. Syarat ini dapat berupa persyaratan umum seperti kewarganegaraan, usia, dan integritas moral. Selain itu, undang-undang juga dapat mengatur persyaratan khusus seperti pendidikan, pengalaman kerja, atau afiliasi partai politik tertentu.

Nama : Vani nur aini
Npm : 2216041011

Tanggapan saya terkait perbaikan jalan tersebut, selain senang juga merasa kecewa.Pasalnya, pemerintah Provinsi Lampung baru akan memperbaiki jalan rusak yang sudah bertahun-tahun ketika Presiden Jokowi mau datang mengecek kondisi jalan yang dikeluhkan oleh warga selama ini. Sejak rencana kedatangan presiden jokowi, hanya dalam tempo semalam jalan yang sudah rusak bertahun-tahun dilintasi masyarakat itu, mendadak langsung ada perbaikan supercepat dilakukan pemerintah Provinsi Lampung.

Nama : Vani nur aini
Npm :2216041011

Menurut saya,menghapus liputan berita bisa dianggap sebagai upaya untuk membatasi aliran informasi dan meredam kebebasan pers. Hal ini dapat menimbulkan dugaan bahwa gubernur ingin menyembunyikan sesuatu atau mengontrol narasi yang berkembang di masyarakat.

Dalam sebuah demokrasi, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi merupakan hak yang dilindungi, asalkan liputan tersebut tidak melanggar hukum atau merugikan orang lain secara tidak adil. Jika terdapat informasi yang salah atau fitnah, pendekatan yang lebih baik adalah melibatkan lembaga penegak hukum atau badan pers untuk menangani hal tersebut.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi wartawan dan media massa untuk tetap menjalankan tugas mereka secara profesional dan etis. Mereka harus mempertimbangkan kebenaran informasi yang mereka laporkan, serta memastikan bahwa liputan berita mereka didasarkan pada fakta yang terverifikasi.

Nama : Vani nur aini
Npm :2216041011


Menurut Mahfud, terkait temuan transaksi aneh tersebut, seharusnya dugaan tersebut mencapai 349 triliun rupiah yang masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Mahfud, dirinya tidak melakukan pelanggaran karena tidak mengungkapkan hal-hal yang dilarang terkait laporan Pusat Pelaporan dan Analisis (PPATK), seperti: B. identitas orang, nama perusahaan, nomor rekening transaksi.
Dalam kasus pencucian uang, Mahfud menyebut dirinya sebagai ketua panitia TPPU yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sebagai ketua panitia TPPU, saya yakin Mahfud mengendalikan PPATK. Oleh karena itu, ia berhak menerima atau meminta laporan dari PMATK atas dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Hukum Administrasi Negara merupakan istilah yang luas pengertiannya, sehingga
membuka kemungkinan kearah pengembangan cabang ilmu hukum ini yang lebih
sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia di masa yang akan datang. Secara sederhana, hukum administrasi negara (HAN) atau yang juga dikenal sebagai hukum tata pemerintahan adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara.
1. JHP Bellafroid: hukum tata usaha negara/hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dan badan-badan kenegaraan serta majelis-majelis pengadilan khusus diserahi pengadilan tata usaha negara.
2. Kranenburg: hukum administrasi negara adalah meliputi hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat perlengkapan badan-badan seperti kepegawaian (termasuk mengenai pensiun), peraturan wajib militer,pengaturan mengenai pendidikan/pengajaran, peraturan mengenai jaminan sosial, peraturan mengenai perumahan, peraturan perburuhan, peraturan jaminan orang miskin dan sebagainya.
3. E.Utrecht: hukum administrasi negara/hukum pemerintahan adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus.