JURNAL 1
Penelitian ini mengkaji bagaimana dua perusahaan besar di Indonesia, PT Astra International Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, menerapkan teori akuntansi normatif dan positif dalam kebijakan pelaporan keuangan mereka. Astra yang bergerak di sektor manufaktur cenderung menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada kepatuhan terhadap standar akuntansi, regulasi OJK, serta tuntutan transparansi demi menjaga legitimasi sosial dan kepercayaan publik. Sebaliknya, Telkom sebagai perusahaan teknologi lebih condong ke pendekatan positif, dengan kebijakan akuntansi yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika bisnis serta kebutuhan pasar modal. Perbedaan orientasi ini tidak lepas dari karakteristik masing-masing industri: manufaktur yang padat modal dan berisiko sosial tinggi, serta teknologi yang penuh dengan aset tak berwujud, inovasi cepat, dan persaingan ketat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan konstruksi yang dinegosiasikan antara kebutuhan normatif dan kebutuhan praktis. Astra tekanan akan kehadiran untuk menjaga keturunan dan keinginan, sementara Telkom lebih pragmatis dengan menyesuaikan kebijakan demi efisiensi, pertumbuhan, dan citra di mata investor. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tidak ada satu pendekatan yang benar-benar dominan untuk semua konteks, melainkan pentingnya keseimbangan. Perusahaan perlu mampu menggabungkan prinsip normatif demi akuntabilitas dengan harapan positif untuk mendukung strategi bisnis, sehingga laporan keuangan tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan keinginan usaha.




2) Positive Accounting Theory: Theoretical Perspectives on Accounting Policy Choice
Penulis: Shabrina Tri Asti Nasution, Rizqy Fadhlina Putri, Iskandar Muda, Syafruddin Ginting
Topik Utama: Positive Accounting Theory (Teori Akuntansi Positif) dan hubungannya dengan pemilihan kebijakan akuntansi.
vclass.unila.ac.id
Tujuan Artikel
Artikel ini adalah tinjauan literatur tentang teori akuntansi positif, membahas bagaimana teori ini menjelaskan alasan di balik pilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen dan kontribusinya pada penelitian akuntansi kontemporer.
vclass.unila.ac.id
Pokok Pembahasan
Definisi Teori Akuntansi Positif
Teori ini berupaya menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi sesuai kondisi sebenarnya, bukan semata menentukan apa yang seharusnya dilakukan.
vclass.unila.ac.id
Sejarah dan Perkembangan
Berakar pada karya Watts & Zimmerman (1978, 1986) yang menonjolkan pendekatan empiris dalam akuntansi.
vclass.unila.ac.id
Tiga Hipotesis Utama
Artikel mengulas tiga hipotesis kunci dalam teori ini:
Bonus Plan Hypothesis: Manajer cenderung pilih kebijakan yang meningkatkan laba ketika kompensasi tergantung pada laba. �
vclass.unila.ac.id
Debt Covenant Hypothesis: Perusahaan akan memilih kebijakan yang meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang.
vclass.unila.ac.id
Political Cost Hypothesis: Perusahaan besar cenderung pilih kebijakan yang menurunkan laba untuk mengurangi sorotan dari pemerintah atau regulasi.
vclass.unila.ac.id
Kritik terhadap Teori Akuntansi Positif
Beberapa ahli mengkritik teori ini karena terlalu fokus pada logika ekonomi semata dan mengabaikan aspek sosial atau psikologis dalam pilihan akuntansi.

Nama : dera lediana
Npm : 2413031032

JAWABAN CASE STUDY PT INDOENERGI TBK

1. PENJELASAN PERILAKU PT INDOENERGI BERDASARKAN TEORI POSITIF AKUNTANSI

Teori positif akuntansi bertujuan menjelaskan dan memprediksi perilaku manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi tertentu, bukan menentukan bagaimana seharusnya dilakukan. Pendekatan utama yang menjelaskan kasus PT IndoEnergi adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis Kontrak Manajerial (Managerial Contracting Hypothesis)

- Manajemen mungkin memilih metode depresiasi yang menghasilkan laba lebih rendah untuk mengurangi beban kontrak yang terkait dengan laba, seperti bonus manajerial yang berdasarkan laba bersih. Meskipun dalam kasus ini tidak disebutkan bonus, perubahan metode dapat menjadi strategi untuk mengelola ekspektasi jangka panjang.
- Selain itu, perubahan dapat mempengaruhi kontrak utang—jika ada klausul kontrak yang mengikat rasio keuangan tertentu, manajemen mungkin menyesuaikan kebijakan akuntansi untuk menghindari pelanggaran kontrak.

b. Hipotesis Biaya Politik (Political Cost Hypothesis)

- Perusahaan besar atau yang beroperasi di sektor yang sensitif terhadap regulasi (seperti energi) cenderung mengurangi laba yang dilaporkan untuk menghindari perhatian politik yang tidak diinginkan, seperti tekanan untuk kenaikan pajak atau regulasi yang lebih ketat. Meskipun PT IndoEnergi bergerak di energi terbarukan yang mendukung kebijakan nasional, laba yang tinggi dapat menarik tekanan untuk kontribusi lebih besar kepada negara.

c. Hipotesis Pajak (Tax Hypothesis)

- Alasan utama yang dicurigai analis—perubahan metode depresiasi yang menghasilkan beban depresiasi lebih tinggi akan mengurangi laba kena pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Hal ini sesuai dengan prediksi teori positif bahwa manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang meminimalkan biaya pajak, terutama jika perubahan diizinkan oleh peraturan pajak yang berlaku.

Manajemen juga menggunakan argumen "pencerminan pola konsumsi manfaat ekonomi yang lebih akurat" sebagai dasar yang sesuai dengan standar akuntansi, yang merupakan cara untuk membenarkan pilihan kebijakan akuntansi sesuai dengan ekspektasi regulator dan pemangku kepentingan.

2. PERBANDINGAN DENGAN PRAKTIK DI NEGARA LAIN (AS GAAP DAN IFRS)

a. PRAKTIK DI BAWAH IFRS

- Standar IAS 16 (Property, Plant and Equipment) mengizinkan perubahan metode depresiasi jika ada perubahan dalam estimasi pola konsumsi manfaat ekonomi dari aset. Perubahan ini diklasifikasikan sebagai perubahan estimasi akuntansi, bukan perubahan kebijakan akuntansi, dan harus diterapkan secara mundur pada periode yang dipengaruhi.
- Di bawah IFRS, perubahan metode depresiasi harus didukung oleh bukti yang jelas tentang perubahan pola manfaat ekonomi, bukan hanya untuk mengelola laba atau pajak. Jika tidak ada bukti yang memadai, regulator atau auditor dapat menolak perubahan tersebut.
- Praktik Umum: Perubahan metode depresiasi memang terjadi, terutama ketika ada pembaruan teknologi atau perubahan penggunaan aset. Namun, penggunaannya untuk tujuan pengelolaan laba atau pajak seringkali diawasi ketat oleh auditor dan regulator.

b. PRAKTIK DI BAWAH AS GAAP (FASB ASC 360)

- AS GAAP juga mengizinkan perubahan metode depresiasi jika ada perubahan dalam cara manfaat ekonomi dari aset dikonsumsi. Perubahan ini dianggap sebagai perubahan estimasi yang diakibatkan oleh perubahan dalam kondisi aset, dan diterapkan secara mundur.
- Peraturan pajak AS (IRS) memiliki aturan terpisah mengenai metode depresiasi yang dapat digunakan untuk tujuan pajak. Manajemen mungkin memilih metode yang berbeda untuk tujuan keuangan dan pajak (book-tax difference), asalkan sesuai dengan peraturan masing-masing.
- Praktik Umum: Perubahan metode depresiasi lebih sering terjadi pada perusahaan dengan aset besar yang memiliki umur ekonomis yang sulit diperkirakan, seperti sektor energi dan manufaktur. Namun, penggunaan perubahan untuk mengurangi pajak atau ekspektasi investor harus diungkapkan secara jelas dalam catatan laporan keuangan.

c. PERBANDINGAN DENGAN PT INDOENERGI

- Di Indonesia, PSAK 16 (aset tetap) mengikuti prinsip serupa dengan IAS 16. Keputusan PT IndoEnergi mengubah metode depresiasi sesuai dengan standar jika ada dasar yang valid tentang pola manfaat ekonomi. Namun, jika alasan sebenarnya adalah untuk mengurangi pajak atau dividen, hal ini akan menjadi kekhawatiran karena tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan utama standar akuntansi.
- Secara global, perubahan kebijakan akuntansi semacam ini umum terjadi, tetapi harus diungkapkan secara transparan dan didukung oleh alasan yang sah. Praktik yang tidak transparan dapat merusak kepercayaan investor dan menyebabkan tindakan regulator.

3. PENILAIAN KRITIS TEORI POSITIF AKUNTANSI

a. KEKUATAN TEORI POSITIF DALAM MENJELASKAN MOTIVASI MANAJEMEN

- Kelebihan: Teori positif berhasil menjelaskan berbagai motivasi di balik keputusan akuntansi PT IndoEnergi, mulai dari faktor pajak, kontrak, hingga politik. Hal ini konsisten dengan bukti empiris yang menunjukkan bahwa manajemen seringkali membuat pilihan akuntansi berdasarkan kepentingan ekonomi dan organisasi.
- Teori ini juga dapat memprediksi perilaku serupa di perusahaan lain dengan kondisi yang sama, sehingga berguna bagi investor dan regulator untuk memahami potensi bias dalam laporan keuangan.

b. KETERBATASAN TEORI POSITIF DALAM KONTEKS GLOBAL

- Kurangnya Pertimbangan Etika dan Nilai: Teori positif hanya menjelaskan "apa yang terjadi" tanpa menilai apakah itu benar atau salah. Dalam kasus PT IndoEnergi, meskipun perubahan mungkin sesuai dengan standar akuntansi, motivasi untuk mengurangi ekspektasi dividen atau pajak dapat dianggap tidak etis jika tidak diungkapkan secara jelas.
- Ketergantungan pada Konteks Institusional: Teori positif dikembangkan berdasarkan konteks pasar modal maju seperti AS, sehingga mungkin tidak sepenuhnya relevan di negara berkembang dengan sistem regulasi dan budaya yang berbeda. Misalnya, di Indonesia, peran pemerintah dan norma budaya terhadap tanggung jawab perusahaan dapat memengaruhi keputusan akuntansi di luar faktor yang dijelaskan oleh teori ini.
- Tidak Menangani Faktor ESG: Di era yang semakin memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), teori positif kurang menjelaskan bagaimana pertimbangan ini memengaruhi pilihan kebijakan akuntansi. PT IndoEnergi sebagai perusahaan energi terbarukan mungkin memiliki pertimbangan tambahan terkait reputasi dan keberlanjutan yang tidak tercakup dalam teori ini.
- Asumsi Manajemen Sebagai Aktor yang Mementingkan Diri Sendiri: Teori ini mengasumsikan manajemen bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan, tetapi tidak mempertimbangkan kemungkinan manajemen membuat keputusan untuk kepentingan jangka panjang pemangku kepentingan secara luas.

c. ARGUMEN PENILAIAN

Teori positif cukup kuat dalam menjelaskan motivasi ekonomi dasar di balik keputusan akuntansi PT IndoEnergi. Namun, untuk memahami secara menyeluruh keputusan tersebut dalam konteks global, diperlukan pendekatan yang menggabungkan teori normatif akuntansi (yang membahas bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan) dan pertimbangan konteks lokal seperti regulasi, budaya, dan tren global seperti ESG. Tanpa mempertimbangkan aspek ini, teori positif dapat memberikan gambaran yang tidak lengkap tentang perilaku manajemen dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan.

Nama: dera lediana
Npm : 2413031032
1. ANALISIS PERILAKU MANAJEMEN DALAM MEMILIH KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSERVATIF

Motivasi Pemilihan Kebijakan Konservatif

Manajemen PT Lestari Mineral memilih pendekatan akuntansi konservatif dalam mengakui biaya lingkungan hidup jangka panjang karena beberapa alasan:

- Mitigasi Risiko: Biaya reklamasi tambang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi terkait jumlah dan waktu pembayaran. Pendekatan konservatif memastikan perusahaan menyisihkan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut, sehingga mengurangi risiko likuiditas di masa depan.
- Kepatuhan Regulator Lokal: Meskipun standar nasional masih dalam pengembangan, terdapat ekspektasi regulasi bahwa perusahaan tambang harus bertanggung jawab penuh atas dampak lingkungannya. Konservatisme menunjukkan komitmen pada transparansi dan tanggung jawab sosial.
- Pengelolaan Persepsi Masyarakat: Industri tambang seringkali menjadi sorotan negatif terkait kerusakan lingkungan. Pendekatan konservatif dapat meningkatkan citra perusahaan sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab di mata masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lingkungan.
- Perlindungan dari Potensi Gugatan: Pengakuan biaya yang memadai dapat mengurangi risiko tuntutan hukum dari masyarakat atau LSM akibat kurangnya persiapan untuk reklamasi.

Potensi Dampak terhadap Stakeholders

- Investor Lokal dan Pemerintah: Menguntungkan karena perusahaan menunjukkan kesiapan finansial untuk memenuhi kewajiban lingkungan, sehingga mengurangi risiko kontaminasi atau kerusakan yang memerlukan biaya tambahan dari anggaran negara.
- Investor Luar Negeri: Dapat dianggap tidak menguntungkan karena menekan laba yang dilaporkan, sehingga mungkin menurunkan nilai pasar perusahaan dan tingkat pengembalian investasi.
- Masyarakat Lokal: Menguntungkan karena memastikan ada sumber daya finansial untuk reklamasi lahan tambang dan pemulihan ekosistem yang rusak.
- Karyawan: Memberikan rasa aman karena perusahaan tidak memaksimalkan laba secara artifisial yang berpotensi menyebabkan kesulitan keuangan di masa depan yang berdampak pada stabilitas pekerjaan.

2. PENYELESAIAN TEKANAN DARI INVESTOR LUAR NEGERI DAN ASPEK ETIKA PROFESI

Cara Menyikapi Tekanan Investor

Sebagai akuntan perusahaan, saya akan mengambil langkah-langkah berikut:

1. Komunikasi yang Jelas: Menjelaskan secara rinci dasar pemilihan pendekatan konservatif, termasuk perhitungan risiko biaya reklamasi, ekspektasi regulator lokal, dan dampak jangka panjang bagi perusahaan.
2. Penyajian Informasi Tambahan: Menyediakan laporan tambahan yang menunjukkan perbandingan laba jika menggunakan pendekatan yang lebih agresif, sekaligus menjelaskan risiko yang terkait dengan pendekatan tersebut.
3. Konsultasi dengan Badan Regulator dan Asosiasi Profesi: Mencari panduan resmi tentang interpretasi standar akuntansi yang berlaku dan bagaimana mengimbangi ekspektasi investor dengan kewajiban perusahaan.
4. Negosiasi untuk Kompromi: Menawarkan pendekatan yang seimbang, seperti melakukan evaluasi independen terhadap perkiraan biaya reklamasi untuk memastikan akurasi, sehingga laba yang dilaporkan lebih representatif tanpa mengorbankan perlindungan finansial perusahaan.

Apakah Bertentangan dengan Prinsip Etika?

Mengikuti keinginan investor secara sepihak untuk menggunakan pendekatan yang lebih agresif dapat bertentangan dengan prinsip etika profesi akuntan, antara lain:

- Prinsip Integritas: Akuntan harus menyajikan informasi keuangan yang jujur dan tidak menyesatkan. Mengurangi pengakuan biaya tanpa dasar yang kuat dapat dianggap sebagai manipulasi laba.
- Prinsip Objektivitas: Akuntan harus tidak memihak dan menghindari tekanan dari pihak manapun. Menyesuaikan kebijakan akuntansi hanya untuk memenuhi keinginan investor dapat merusak objektivitas laporan keuangan.
- Prinsip Kompetensi dan Perhatian Profesional: Akuntan bertanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya perusahaan. Pendekatan yang terlalu agresif dapat mengabaikan risiko yang ada dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Namun, jika perubahan kebijakan didasarkan pada interpretasi yang sah dari IFRS dan melalui proses evaluasi yang teliti, maka tidak bertentangan dengan prinsip etika.

3. PENGARUH EKONOMI POLITIK DALAM PENETAPAN STANDAR AKUNTANSI

Pengaruh di Tingkat Nasional

Dalam kasus PT Lestari Mineral, proses penetapan standar akuntansi nasional dipengaruhi oleh ekonomi politik sebagai berikut:

- Tekanan dari Asosiasi Industri: Asosiasi perusahaan tambang mungkin mendorong standar yang lebih fleksibel dalam pengakuan biaya lingkungan agar laba perusahaan tetap menarik dan dapat menarik investasi.
- Tekanan dari Kelompok Masyarakat: LSM dan masyarakat adat mendorong standar yang lebih ketat yang mewajibkan pengakuan penuh atas biaya lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.
- Kepentingan Politik Pemerintah: Pemerintah harus mengimbangi antara menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan memenuhi tuntutan akan keberlanjutan yang menjadi fokus global, sehingga proses pembuatan standar seringkali menjadi hasil negosiasi antar kelompok kepentingan.

Pengaruh di Tingkat Global

- Tekanan dari Organisasi Internasional: Badan seperti IASB (International Accounting Standards Board) mendorong adopsi IFRS yang lebih berbasis prinsip, yang dapat memberikan fleksibilitas dalam interpretasi kebijakan akuntansi.
- Tuntutan dari Investor Global: Investor luar negeri cenderung menyukai standar yang konsisten dengan praktik global untuk memudahkan perbandingan kinerja perusahaan antar negara.
- Persaingan Ekonomi Antar Negara: Negara-negara bersaing untuk menarik investasi dengan menyediakan standar akuntansi yang dianggap menguntungkan bagi investor, sehingga dapat memengaruhi arah penetapan standar.

Contoh Lain

- Kasus Enron dan Revisi GAAP: Setelah skandal Enron, proses penetapan standar di AS dipengaruhi oleh tekanan publik untuk memperketat aturan, mengakibatkan revisi pada beberapa standar akuntansi terkait pengakuan pendapatan dan pelaporan instrumen keuangan.
- Standar Carbon Accounting Global: Proses penetapan standar akuntansi untuk emisi karbon dipengaruhi oleh negosiasi antar negara maju dan berkembang tentang pembagian tanggung jawab dalam menangani perubahan iklim.

4. PERBANDINGAN PENDEKATAN STANDARD-SETTING BERBASIS PRINSIP DAN BERBASIS ATURAN

Perbedaan Pendekatan

- Berbasis Prinsip (seperti IFRS):
- Fokus pada prinsip-prinsip umum yang mengatur tujuan dan sasaran pelaporan keuangan.
- Memberikan fleksibilitas dalam interpretasi dan penerapan sesuai dengan konteks bisnis khusus.
- Menuntut profesionalisme dan penilaian yang baik dari akuntan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.
- Berbasis Aturan (seperti GAAP AS):
- Menyediakan aturan yang rinci dan terperinci untuk berbagai situasi akuntansi.
- Mengurangi kebutuhan akan penilaian subjektif dengan memberikan panduan yang jelas.
- Berisiko menciptakan "loophole" di mana perusahaan mengikuti huruf hukum namun tidak esensi dari prinsip akuntansi.

Relevansi untuk Indonesia

Pendekatan berbasis prinsip yang diimbangi dengan panduan penerapan yang jelas lebih relevan untuk Indonesia, dengan alasan:

- Keragaman Industri: Indonesia memiliki beragam sektor ekonomi dari agribisnis hingga industri tambang dan teknologi. Pendekatan berbasis prinsip memungkinkan adaptasi yang lebih fleksibel sesuai dengan karakteristik masing-masing industri, seperti kasus perusahaan tambang yang memerlukan pertimbangan khusus terkait biaya lingkungan.
- Perkembangan Bisnis yang Cepat: Lingkungan bisnis Indonesia terus berkembang dengan munculnya model bisnis baru. Pendekatan berbasis prinsip lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini dibandingkan pendekatan berbasis aturan yang cenderung tertinggal.
- Peningkatan Profesionalisme Akuntan: Mendorong pengembangan kapasitas dan profesionalisme akuntan Indonesia agar dapat membuat penilaian yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, yang selaras dengan tujuan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di negara ini.
- Integrasi dengan Standar Global: IFRS yang berbasis prinsip menjadi standar internasional yang diadopsi oleh banyak negara. Penggunaannya memudahkan perusahaan Indonesia untuk menarik investasi luar negeri dan bersaing di pasar global.

Namun, diperlukan panduan penerapan yang rinci untuk setiap sektor ekonomi agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan penyimpangan yang merugikan pemangku kepentingan.

Nama : dera lediana
Npm : 2413031032

Setelah saya menyimak video reporting on SDGs " saya menganggap bahwa perusahaan sekarang tidak bisa hanya mengejar sebuah keuntungan finisal' tetapi juga di tuntut untuk memberikan kontribusi nyata pada lingkungan prusahaan dan masyrakat.
Panduan SDGs juga sangt penting bagi bisnis selaras dengan tujuan global seperti mengurangi emosi kerja mendukung energi bersih ataua menciptakan lapangan kerja yg layatk, video ini membuktikan bahawa merancang stategi yang menghubungkan bukan sekedar angka laba dan laporan tahunan saja tetapi dengan absen

ANALISIS TANTANGAN UTAMA

PT Sumber Hijau menghadapi beberapa tantangan utama dalam menyelaraskan ekspansi bisnis dengan prinsip keberlanjutan dan pelaporan SDGs:

1. Konflik Tujuan Bisnis dan Perlindungan Lingkungan-Masyarakat

- Ekspansi ke Kalimantan Timur berpotensi merusak hutan hujan tropis (bertentangan dengan SDG 13 dan SDG 15) namun diharapkan meningkatkan lapangan kerja dan ekonomi regional (sesuai SDG 8).
- Sulitnya menemukan titik keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan perlindungan ekosistem serta hak masyarakat adat.

2. Keterbatasan Regulasi dan Standarisasi

- PSAK belum mengatur secara menyeluruh pelaporan ESG, sehingga tidak ada panduan yang jelas untuk mengintegrasikan informasi ini ke dalam laporan keuangan konvensional.
- Perbedaan persepsi tentang metrik yang harus dilaporkan dan cara mengukurnya antara pemangku kepentingan lokal dan global.

3. Tantangan Pengukuran dan Verifikasi

- Indikator SDGs seperti dampak pada perubahan iklim atau kesehatan ekosistem sulit diukur secara kuantitatif dan diverifikasi dengan cara yang sama seperti data keuangan.
- Kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan keberlanjutan dan pemahaman SDGs di tingkat operasional perusahaan.

4. Tekanan dari Berbagai Pemangku Kepentingan

- Investor global mengharapkan transparansi dalam pelaporan ESG sesuai standar internasional seperti GRI.
- Masyarakat lokal dan LSM meminta perlindungan lingkungan dan hak-hak mereka.
- Pemerintah berharap kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

PENERAPAN TEORI AKUNTANSI POSITIF DAN NORMATIF

1. Teori Akuntansi Positif

Teori ini menjelaskan bagaimana praktik akuntansi sebenarnya terjadi dan mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi tertentu. Dalam kasus ini:

- Dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pelaporan ESG pada PT Sumber Hijau, seperti tekanan dari investor global, persaingan pasar, atau harapan regulator.
- Menjelaskan mengapa perusahaan memilih untuk mengadopsi standar GRI dan merujuk pada SDGs—yaitu sebagai respons terhadap tuntutan pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan akses ke sumber daya keuangan.
- Menganalisis dampak pelaporan keberlanjutan terhadap persepsi investor dan kinerja pasar perusahaan.

2. Teori Akuntansi Normatif

Teori ini menyatakan bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip etis dan nilai-nilai tertentu. Dalam kasus ini:

- Menekankan pentingnya pelaporan ESG sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, bukan hanya sebagai respons terhadap tekanan eksternal.
- Menyarankan bahwa pelaporan keuangan seharusnya tidak hanya fokus pada informasi keuangan, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan perusahaan.
- Mendukung integrasi informasi SDGs ke dalam laporan perusahaan karena sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pembangunan berkelanjutan yang seharusnya menjadi dasar pelaporan.

INTEGRASI PELAPORAN SDGS KE DALAM LAPORAN KEUANGAN

Meskipun PSAK belum sepenuhnya mengakomodasi pelaporan ESG, PT Sumber Hijau dapat mengintegrasikannya melalui beberapa pendekatan:

1. Menggunakan Standar Pelaporan Keberlanjutan yang Dikenal Secara Internasional

- Standar GRI: Menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Penerapannya meliputi:
- Mengidentifikasi aspek keberlanjutan yang paling relevan dengan bisnis dan pemangku kepentingan (seperti deforestasi, emisi gas rumah kaca, lapangan kerja lokal).
- Melaporkan indikator spesifik yang terkait dengan SDG 8, 13, dan 15, seperti jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan, volume emisi CO2 yang dihasilkan, dan luas lahan yang dilestarikan.
- Standar SASB (Sustainability Accounting Standards Board): Fokus pada aspek keberlanjutan yang paling berdampak pada nilai bisnis dalam industri tertentu (dalam hal ini industri kelapa sawit).

2. Pendekatan Integrasi dalam Laporan Keuangan

- Laporan Integrasi: Menyusun laporan tunggal yang menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan (termasuk SDGs), menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan dan dampak keberlanjutan.
- Catatan atas Laporan Keuangan: Menambahkan bagian khusus dalam catatan laporan keuangan yang menjelaskan strategi perusahaan terkait SDGs, langkah-langkah yang telah diambil, dan target yang akan dicapai.
- Pelaporan Segmentasi: Jika ada unit bisnis yang fokus pada inisiatif berkelanjutan, perusahaan dapat melaporkan kinerja keuangan dan dampak keberlanjutan dari unit tersebut secara terpisah.

3. Mengembangkan Metrik dan Indikator Sendiri yang Sesuai dengan SDGs

- Membuat kerangka pengukuran yang menghubungkan aktivitas bisnis dengan target SDGs, misalnya:
- Untuk SDG 8: Rasio tenaga kerja lokal terhadap total tenaga kerja, upah rata-rata dibandingkan dengan standar daerah, dan program pengembangan keterampilan karyawan.
- Untuk SDG 13: Volume emisi gas rumah kaca per ton produk, penggunaan energi terbarukan, dan langkah-langkah mitigasi risiko iklim.
- Untuk SDG 15: Luas hutan yang dilestarikan, program rehabilitasi lahan, dan perlindungan spesies yang terancam punah.

SARAN PENYUSUNAN NARASI LAPORAN UNTUK PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebagai akuntan yang bertanggung jawab, saya menyarankan perusahaan menyusun narasi laporan dengan pendekatan berikut:

1. Menyesuaikan Pesan dengan Kebutuhan Setiap Kelompok Pemangku Kepentingan

- Investor Global: Fokus pada hubungan antara praktik keberlanjutan dengan nilai bisnis jangka panjang, kepatuhan terhadap standar internasional (GRI, SDGs), dan mitigasi risiko lingkungan-sosial yang dapat memengaruhi kinerja keuangan. Sertakan data kuantitatif yang dapat diverifikasi dan target yang jelas.
- Masyarakat Lokal dan LSM: Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, jelaskan upaya perusahaan untuk melindungi lingkungan, menghormati hak masyarakat adat, dan memberikan manfaat ekonomi lokal. Sertakan cerita kasus tentang dampak positif pada kehidupan masyarakat dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kekhawatiran lingkungan.
- Pemerintah: Soroti kontribusi perusahaan pada pertumbuhan ekonomi regional, penyerapan tenaga kerja, pemenuhan peraturan lokal, dan dukungan terhadap program pembangunan daerah yang sejalan dengan SDGs.

2. Membangun Narasi yang Konsisten dan Transparan

- Aktual dan Akurat: Pastikan semua informasi yang disajikan berdasarkan data yang valid dan dapat diverifikasi. Jangan menyembunyikan tantangan atau masalah yang dihadapi perusahaan, tetapi jelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.
- Terhubung dengan Strategi Bisnis: Jelaskan bagaimana upaya keberlanjutan dan pelaksanaan SDGs menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang perusahaan, bukan hanya sebagai inisiatif tambahan.
- Menunjukkan Perkembangan: Bandingkan kinerja saat ini dengan periode sebelumnya untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapai dan area di mana perlu perbaikan lebih lanjut.

3. Menggunakan Format yang Menarik dan Aksesibel

- Gunakan Visualisasi Data: Gunakan grafik, bagan, dan peta untuk menyajikan data tentang dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga lebih mudah dipahami.
- Sediakan Laporan dalam Beberapa Bahasa: Selain Bahasa Indonesia, sediakan versi Bahasa Inggris untuk pemangku kepentingan global dan Bahasa lokal jika diperlukan.
- Publikasikan Secara Digital: Gunakan platform online untuk memublikasikan laporan, sehingga dapat diakses oleh semua pihak dan dilengkapi dengan fitur interaktif untuk memperdalam pemahaman tentang inisiatif perusahaan.

4. Menyertakan Masukan Pemangku Kepentingan

- Sebutkan proses konsultasi yang telah dilakukan dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam menyusun laporan.
- Jelaskan bagaimana masukan mereka telah memengaruhi kebijakan dan praktik perusahaan, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar mendengarkan dan menghargai pendapat semhargai pendapat semua pihak terkait