NAMA : Fiusa Avit Caessar
NPM : 2456031015
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Komunikasi
NPM : 2456031015
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Komunikasi
Posts made by fiusa avit caessar
NAMA : Fiusa Avit Caessar
NPM : 2456031015
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Komunikasi
NPM : 2456031015
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Komunikasi
NAMA: Fiusa Avit Caessar
NPM: 2456031015
KELAS: Mandiri A
Jurnal yang ditulis Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni ini ngomongin soal gimana nilai-nilai dari sila keempat Pancasila—yang intinya soal demokrasi dan musyawarah—seharusnya jadi dasar pelaksanaan pilkada di Indonesia. Tapi kenyataannya, meskipun pilkada sudah berjalan secara resmi, praktiknya masih jauh dari ideal. Masih banyak konflik, manipulasi, dan penyimpangan yang bikin demokrasi belum berjalan sesuai harapan.
Sebenarnya, pilkada itu harusnya jadi ajang bagi rakyat buat ikut aktif menentukan pemimpin lewat wakil yang mereka pilih, dengan cara musyawarah dan mufakat. Sayangnya, keputusan sering dibuat oleh segelintir orang tanpa melibatkan masyarakat luas. Selain itu, politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi suara masih sering terjadi, yang bikin demokrasi jadi gak jujur dan gak adil.
Penulis jurnal ini bilang, supaya demokrasi di pilkada bisa berjalan sesuai nilai Pancasila, sistem pilkada harus diperbaiki dan partai politik juga harus lebih serius dalam membentuk kader yang benar-benar demokratis, bukan cuma mikirin kepentingan kelompok sendiri. Pemerintah juga perlu bikin aturan tegas dan kasih sanksi buat partai yang gak menjalankan demokrasi dengan baik.
Walaupun banyak masalah, Indonesia terus berusaha memperbaiki demokrasi dengan cara ngajak masyarakat lebih aktif, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, dan berantas korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Intinya, demokrasi yang sesuai Pancasila itu harus tetap mengutamakan musyawarah, kejujuran, keadilan, dan persatuan supaya pilkada dan proses demokrasi lain bisa berjalan dengan baik dan bener-bener mencerminkan nilai-nilai bangsa kita.
NPM: 2456031015
KELAS: Mandiri A
Jurnal yang ditulis Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni ini ngomongin soal gimana nilai-nilai dari sila keempat Pancasila—yang intinya soal demokrasi dan musyawarah—seharusnya jadi dasar pelaksanaan pilkada di Indonesia. Tapi kenyataannya, meskipun pilkada sudah berjalan secara resmi, praktiknya masih jauh dari ideal. Masih banyak konflik, manipulasi, dan penyimpangan yang bikin demokrasi belum berjalan sesuai harapan.
Sebenarnya, pilkada itu harusnya jadi ajang bagi rakyat buat ikut aktif menentukan pemimpin lewat wakil yang mereka pilih, dengan cara musyawarah dan mufakat. Sayangnya, keputusan sering dibuat oleh segelintir orang tanpa melibatkan masyarakat luas. Selain itu, politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi suara masih sering terjadi, yang bikin demokrasi jadi gak jujur dan gak adil.
Penulis jurnal ini bilang, supaya demokrasi di pilkada bisa berjalan sesuai nilai Pancasila, sistem pilkada harus diperbaiki dan partai politik juga harus lebih serius dalam membentuk kader yang benar-benar demokratis, bukan cuma mikirin kepentingan kelompok sendiri. Pemerintah juga perlu bikin aturan tegas dan kasih sanksi buat partai yang gak menjalankan demokrasi dengan baik.
Walaupun banyak masalah, Indonesia terus berusaha memperbaiki demokrasi dengan cara ngajak masyarakat lebih aktif, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, dan berantas korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Intinya, demokrasi yang sesuai Pancasila itu harus tetap mengutamakan musyawarah, kejujuran, keadilan, dan persatuan supaya pilkada dan proses demokrasi lain bisa berjalan dengan baik dan bener-bener mencerminkan nilai-nilai bangsa kita.
NAMA: Fiusa Avit Caessar
NPM: 2456031015
KELAS: Mandiri A
Video ini ngomongin perjalanan demokrasi di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Waktu masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), demokrasi masih sangat terbatas karena militer yang kuat dan partai politik belum berkembang, jadi kebebasan rakyat juga belum banyak.
Terus, di masa demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi sempat jaya dengan banyak partai dan pemilu pertama. Tapi akhirnya gagal karena politik aliran yang bikin konflik dan kondisi ekonomi yang belum stabil.
Lalu, di masa demokrasi terpimpin (1959-1965), Soekarno pegang kendali penuh, ada tiga kekuatan besar yang saling tarik-menarik: militer (ABRI), Soekarno sendiri, dan PKI.
Setelah itu, zaman Orde Baru (1966-1998) di bawah Soeharto, pemerintahan jadi lebih tertib tapi juga otoriter, kebebasan politik dibatasi.
Sejak reformasi 1998, demokrasi jadi lebih terbuka dan rakyat bisa lebih bebas ikut berpolitik. Tapi masih banyak tantangan, kayak polarisasi, korupsi, dan kepercayaan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Jadi, perjalanan demokrasi Indonesia panjang banget. Dari yang awalnya terbatas, sekarang sudah lebih baik, tapi masih perlu banyak perbaikan supaya demokrasi benar-benar berjalan sesuai harapan.
NPM: 2456031015
KELAS: Mandiri A
Video ini ngomongin perjalanan demokrasi di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Waktu masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), demokrasi masih sangat terbatas karena militer yang kuat dan partai politik belum berkembang, jadi kebebasan rakyat juga belum banyak.
Terus, di masa demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi sempat jaya dengan banyak partai dan pemilu pertama. Tapi akhirnya gagal karena politik aliran yang bikin konflik dan kondisi ekonomi yang belum stabil.
Lalu, di masa demokrasi terpimpin (1959-1965), Soekarno pegang kendali penuh, ada tiga kekuatan besar yang saling tarik-menarik: militer (ABRI), Soekarno sendiri, dan PKI.
Setelah itu, zaman Orde Baru (1966-1998) di bawah Soeharto, pemerintahan jadi lebih tertib tapi juga otoriter, kebebasan politik dibatasi.
Sejak reformasi 1998, demokrasi jadi lebih terbuka dan rakyat bisa lebih bebas ikut berpolitik. Tapi masih banyak tantangan, kayak polarisasi, korupsi, dan kepercayaan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Jadi, perjalanan demokrasi Indonesia panjang banget. Dari yang awalnya terbatas, sekarang sudah lebih baik, tapi masih perlu banyak perbaikan supaya demokrasi benar-benar berjalan sesuai harapan.
NAMA: Fiusa Avit Caessar
NPM: 2456031015
KELAS: Mandiri A
Menurut saya “Jurnal Penelitian Politik Vol. 16 No. 1 (Juni 2019)” membahas situasi politik jelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Ada beberapa poin penting, kayak penguatan sistem presidensial supaya pemerintahan lebih stabil, peran perempuan lewat narasi “Emak-Emak dan Ibu Bangsa” buat ningkatin partisipasi mereka, dan pentingnya Polri yang netral supaya gak ada konflik.
Jurnal juga kupas soal populisme yang bikin politik makin panas dan polarisasi, plus tantangan demokrasi seperti hoaks dan politik identitas yang bikin masyarakat terpecah. Mereka bilang literasi politik harus ditingkatin biar pemilih gak gampang termakan isu.
Walau Indonesia udah jadi negara demokrasi besar, praktiknya masih banyak masalah. Pilpres 2019 contohnya, belum bisa hasilin pemimpin yang benar-benar ideal. Pilar demokrasi kayak partai politik, media, dan masyarakat sipil juga belum maksimal. Kepercayaan publik ke hasil pemilu rendah, sampai terjadi kerusuhan 22 Mei.
Politisasi identitas juga kuat banget, dua kubu capres (Jokowi dan Prabowo) sama-sama pakai isu agama buat cari suara, kayak “Ijtima Ulama” dukung Prabowo, sementara Jokowi gandeng Ma’ruf Amin. Partai politik malah sering ngandelin artis jadi caleg demi suara, bukan karena kompeten. Kampanye juga banyak yang formalitas doang, gak nyentuh isu penting rakyat.
Birokrasi juga gak netral, banyak pejabat yang dipaksa dukung capres tertentu. Akibatnya, masyarakat makin gak percaya sama KPU, partai, dan lembaga hukum. Demokrasi jadi rawan konflik kalau semua gak profesional.
Singkatnya, demokrasi Indonesia udah maju tapi masih banyak drama. Pilpres 2019 nunjukin politik kita belum dewasa, banyak yang mikirin kepentingan sendiri. Harusnya semua elemen bangsa kerja bareng supaya pemilu lebih damai, adil, dan bikin rakyat sejahtera.
NPM: 2456031015
KELAS: Mandiri A
Menurut saya “Jurnal Penelitian Politik Vol. 16 No. 1 (Juni 2019)” membahas situasi politik jelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Ada beberapa poin penting, kayak penguatan sistem presidensial supaya pemerintahan lebih stabil, peran perempuan lewat narasi “Emak-Emak dan Ibu Bangsa” buat ningkatin partisipasi mereka, dan pentingnya Polri yang netral supaya gak ada konflik.
Jurnal juga kupas soal populisme yang bikin politik makin panas dan polarisasi, plus tantangan demokrasi seperti hoaks dan politik identitas yang bikin masyarakat terpecah. Mereka bilang literasi politik harus ditingkatin biar pemilih gak gampang termakan isu.
Walau Indonesia udah jadi negara demokrasi besar, praktiknya masih banyak masalah. Pilpres 2019 contohnya, belum bisa hasilin pemimpin yang benar-benar ideal. Pilar demokrasi kayak partai politik, media, dan masyarakat sipil juga belum maksimal. Kepercayaan publik ke hasil pemilu rendah, sampai terjadi kerusuhan 22 Mei.
Politisasi identitas juga kuat banget, dua kubu capres (Jokowi dan Prabowo) sama-sama pakai isu agama buat cari suara, kayak “Ijtima Ulama” dukung Prabowo, sementara Jokowi gandeng Ma’ruf Amin. Partai politik malah sering ngandelin artis jadi caleg demi suara, bukan karena kompeten. Kampanye juga banyak yang formalitas doang, gak nyentuh isu penting rakyat.
Birokrasi juga gak netral, banyak pejabat yang dipaksa dukung capres tertentu. Akibatnya, masyarakat makin gak percaya sama KPU, partai, dan lembaga hukum. Demokrasi jadi rawan konflik kalau semua gak profesional.
Singkatnya, demokrasi Indonesia udah maju tapi masih banyak drama. Pilpres 2019 nunjukin politik kita belum dewasa, banyak yang mikirin kepentingan sendiri. Harusnya semua elemen bangsa kerja bareng supaya pemilu lebih damai, adil, dan bikin rakyat sejahtera.