Nama : Nadjwa Tipa Nadinta
NPM : 2456031027
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2456031027
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Posts made by Nadjwa Tipa Nadinta
Nama : Nadjwa Tipa Nadinta
NPM : 2456031027
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2456031027
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Nama : Nadjwa Tipa Nadinta
NPM : 2456031027
Kelas : Mandiri A
Analisis yang saya dapatkan dari video tersebut yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan sejak kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, demokrasi masih terbatas. Pada masa demokrasi parlementer (1945-1959), Indonesia mencoba sistem demokrasi yang lebih terbuka, namun gagal karena ketegangan politik dan ekonomi yang lemah. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965), Soekarno menerapkan sistem yang lebih otoriter, dengan dominasi ABRI, presiden, dan PKI. Pada Orde Baru (1966-1998), meskipun kekuasaan seolah-olah dibagi, pada kenyataannya pemerintah dan ABRI memegang kendali penuh, dan peran partai politik dibatasi.
Di masa reformasi (1998-sekarang), demokrasi Indonesia mengalami perbaikan besar dengan pemilu yang lebih bebas dan adil. Ada juga pergantian kekuasaan di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka, dan hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, lebih dihormati. Meskipun masih ada tantangan, era reformasi menunjukkan kemajuan dalam demokrasi di Indonesia.
NPM : 2456031027
Kelas : Mandiri A
Analisis yang saya dapatkan dari video tersebut yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan sejak kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, demokrasi masih terbatas. Pada masa demokrasi parlementer (1945-1959), Indonesia mencoba sistem demokrasi yang lebih terbuka, namun gagal karena ketegangan politik dan ekonomi yang lemah. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965), Soekarno menerapkan sistem yang lebih otoriter, dengan dominasi ABRI, presiden, dan PKI. Pada Orde Baru (1966-1998), meskipun kekuasaan seolah-olah dibagi, pada kenyataannya pemerintah dan ABRI memegang kendali penuh, dan peran partai politik dibatasi.
Di masa reformasi (1998-sekarang), demokrasi Indonesia mengalami perbaikan besar dengan pemilu yang lebih bebas dan adil. Ada juga pergantian kekuasaan di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka, dan hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, lebih dihormati. Meskipun masih ada tantangan, era reformasi menunjukkan kemajuan dalam demokrasi di Indonesia.
Nama : Nadjwa Tipa Nadinta
NPM : 2456031027
Kelas : Mandiri A
Analisis Jurnal “ DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA”
Jurnal ini membahas tentang bagaimana demokrasi dalam pemilihan kepala daerah seharusnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Pemilu di Indonesia masih sering belum mencerminkan nilai tersebut.Banyak terjadi politik uang, kepentingan pribadi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Hal ini membuat demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan dalam Pancasila.
Untuk memperbaiki hal tersebut, disarankan agar pendidikan politik dan nilai- nilai Pancasila harus lebih ditanamkan sejak dini kepada masyarakat. Pemilu tidak hanya soal memilih pemimpin, tapi juga tentang bagaimana rakyat dan pemimpin bisa bekerja sama membangun bangsa. Jika semua pihak memahami dan menjalankan pemilu dengan jujur, adil, dan bijaksana, maka pemilu benar-benar bisa menjadi wujud nyata dari sila keempat pancasila.
NPM : 2456031027
Kelas : Mandiri A
Analisis Jurnal “ DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA”
Jurnal ini membahas tentang bagaimana demokrasi dalam pemilihan kepala daerah seharusnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Pemilu di Indonesia masih sering belum mencerminkan nilai tersebut.Banyak terjadi politik uang, kepentingan pribadi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Hal ini membuat demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan dalam Pancasila.
Untuk memperbaiki hal tersebut, disarankan agar pendidikan politik dan nilai- nilai Pancasila harus lebih ditanamkan sejak dini kepada masyarakat. Pemilu tidak hanya soal memilih pemimpin, tapi juga tentang bagaimana rakyat dan pemimpin bisa bekerja sama membangun bangsa. Jika semua pihak memahami dan menjalankan pemilu dengan jujur, adil, dan bijaksana, maka pemilu benar-benar bisa menjadi wujud nyata dari sila keempat pancasila.
Nama : Nadjwa Tipa Nadinta
NPM : 2456031027
Kelas : Mandiri A
Analisis Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”
Demokrasi itu dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk mewujudkannya juga tidaklah mudah karena demokrasi ini memerlukan proses dan tahapan yang harus dilalui.Proses demokrasi yang berlangsung juga dipengaruhi beberapa faktor seperti budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan politik.Demokrasi yang berlangsung di daerah daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional.
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai- nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi.
NPM : 2456031027
Kelas : Mandiri A
Analisis Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”
Demokrasi itu dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk mewujudkannya juga tidaklah mudah karena demokrasi ini memerlukan proses dan tahapan yang harus dilalui.Proses demokrasi yang berlangsung juga dipengaruhi beberapa faktor seperti budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan politik.Demokrasi yang berlangsung di daerah daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional.
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai- nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi.