Nama: Neza Agnesia
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi
Posts made by Neza Agnesia
Nama: Neza Agnesia
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B
Jurnal ini mengulas bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilu, sebagai manifestasi dari sistem demokrasi, seharusnya berlandaskan pada prinsip “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Namun, secara praktik, pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai luhur tersebut.
Sebagai ideologi bangsa, Pancasila seharusnya menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan publik dan mengatur mekanisme pembagian kekuasaan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis yang berbasis pada studi perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.
Temuan dalam jurnal ini menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, agar proses pemilu di daerah benar-benar mencerminkan semangat kebijaksanaan dan perwakilan rakyat. Hal ini penting untuk mencegah munculnya konflik sosial serta memperbaiki persepsi negatif terhadap calon kepala daerah independen. Oleh karena itu, dinamika dan mekanisme pemilu daerah perlu terus disempurnakan agar sejalan dengan cita-cita Pancasila, khususnya dalam menciptakan pemerintahan yang adil, berdaulat, dan berlandaskan pada kehendak rakyat.
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B
Jurnal ini mengulas bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilu, sebagai manifestasi dari sistem demokrasi, seharusnya berlandaskan pada prinsip “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Namun, secara praktik, pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai luhur tersebut.
Sebagai ideologi bangsa, Pancasila seharusnya menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan publik dan mengatur mekanisme pembagian kekuasaan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis yang berbasis pada studi perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.
Temuan dalam jurnal ini menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, agar proses pemilu di daerah benar-benar mencerminkan semangat kebijaksanaan dan perwakilan rakyat. Hal ini penting untuk mencegah munculnya konflik sosial serta memperbaiki persepsi negatif terhadap calon kepala daerah independen. Oleh karena itu, dinamika dan mekanisme pemilu daerah perlu terus disempurnakan agar sejalan dengan cita-cita Pancasila, khususnya dalam menciptakan pemerintahan yang adil, berdaulat, dan berlandaskan pada kehendak rakyat.
Nama: Neza Agnesia
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B
Video ini mengulas perjalanan panjang demokrasi di Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Pada fase Revolusi, perkembangan sistem demokrasi berjalan sangat terbatas karena perhatian utama bangsa difokuskan pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan stabilitas nasional.
Ketika memasuki era Demokrasi Parlementer, Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem multipartai berkembang pesat, dan kebebasan politik mulai diterapkan. Namun, dinamika politik yang diwarnai oleh dominasi kelompok ideologis serta krisis ekonomi yang terjadi justru menghambat stabilitas pemerintahan, sehingga sistem ini tidak dapat bertahan lama.
Berikutnya, pada masa Demokrasi Terpimpin, mekanisme demokrasi berubah secara drastis. Arah politik nasional ditentukan oleh tiga kekuatan besar saat itu, yaitu Presiden Soekarno, ABRI, dan PKI. Ketiganya menjadi poros utama pengambilan keputusan, yang menyebabkan ruang partisipasi publik dan oposisi semakin menyempit.
Pada masa Orde Baru, demokrasi pada awalnya diklaim bertumpu pada kehendak rakyat. Akan tetapi, praktiknya justru memperlihatkan kecenderungan sentralisasi kekuasaan. Pemerintah mengontrol ketat jalannya pemilu, membatasi kebebasan berpendapat, dan melemahkan fungsi lembaga-lembaga politik, sehingga nilai-nilai demokrasi hanya bersifat formalitas.
Setelah memasuki era Reformasi, Indonesia mulai menata kembali kehidupan demokratisnya. Demokrasi Pancasila kembali dikedepankan sebagai dasar politik negara, dan di era ini, berbagai kemajuan mulai terlihat. Kebebasan berbicara lebih dihargai, pelaksanaan pemilu menjadi lebih terbuka dan kompetitif, serta peran masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan semakin kuat.
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B
Video ini mengulas perjalanan panjang demokrasi di Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Pada fase Revolusi, perkembangan sistem demokrasi berjalan sangat terbatas karena perhatian utama bangsa difokuskan pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan stabilitas nasional.
Ketika memasuki era Demokrasi Parlementer, Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem multipartai berkembang pesat, dan kebebasan politik mulai diterapkan. Namun, dinamika politik yang diwarnai oleh dominasi kelompok ideologis serta krisis ekonomi yang terjadi justru menghambat stabilitas pemerintahan, sehingga sistem ini tidak dapat bertahan lama.
Berikutnya, pada masa Demokrasi Terpimpin, mekanisme demokrasi berubah secara drastis. Arah politik nasional ditentukan oleh tiga kekuatan besar saat itu, yaitu Presiden Soekarno, ABRI, dan PKI. Ketiganya menjadi poros utama pengambilan keputusan, yang menyebabkan ruang partisipasi publik dan oposisi semakin menyempit.
Pada masa Orde Baru, demokrasi pada awalnya diklaim bertumpu pada kehendak rakyat. Akan tetapi, praktiknya justru memperlihatkan kecenderungan sentralisasi kekuasaan. Pemerintah mengontrol ketat jalannya pemilu, membatasi kebebasan berpendapat, dan melemahkan fungsi lembaga-lembaga politik, sehingga nilai-nilai demokrasi hanya bersifat formalitas.
Setelah memasuki era Reformasi, Indonesia mulai menata kembali kehidupan demokratisnya. Demokrasi Pancasila kembali dikedepankan sebagai dasar politik negara, dan di era ini, berbagai kemajuan mulai terlihat. Kebebasan berbicara lebih dihargai, pelaksanaan pemilu menjadi lebih terbuka dan kompetitif, serta peran masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan semakin kuat.
Nama: Neza Agnesia
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B
Jurnal ini mengulas kondisi demokrasi di Indonesia dengan menjadikan Pemilu Presiden 2019 sebagai studi kasus. Secara umum, meskipun Indonesia telah melalui era reformasi dan dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pelaksanaan demokrasi secara substantif masih menghadapi berbagai tantangan.
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B
Jurnal ini mengulas kondisi demokrasi di Indonesia dengan menjadikan Pemilu Presiden 2019 sebagai studi kasus. Secara umum, meskipun Indonesia telah melalui era reformasi dan dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pelaksanaan demokrasi secara substantif masih menghadapi berbagai tantangan.
Point point yang terdapat dalam jurnal tersebut:
1. Pendalaman Demokrasi yang Belum Maksimal
Pemilu 2019 dinilai belum mampu menghasilkan proses pergantian kepemimpinan yang ideal. Demokrasi masih bersifat prosedural, sementara kualitas institusi demokrasi seperti partai politik, media, dan masyarakat sipil belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang kekuasaan.
2. Minimnya Kepercayaan Publik terhadap Proses Pemilu
Salah satu indikator lemahnya demokrasi adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Hal ini memicu konflik sosial, seperti yang terjadi dalam kerusuhan pada 22 Mei 2019. Ketidakpercayaan ini menunjukkan bahwa legitimasi pemilu masih dipertanyakan oleh sebagian masyarakat.
3. Politisasi Identitas dalam Kampanye Politik
Pemilu 2019 juga diwarnai dengan eksploitasi isu keagamaan oleh kedua kubu calon presiden. Contohnya, Prabowo Subianto mendapat dukungan dari "Ijtima Ulama", sementara Joko Widodo menggandeng Ma’ruf Amin untuk meraih suara umat Islam. Strategi ini mencerminkan kecenderungan menggunakan identitas sebagai alat.
1. Pendalaman Demokrasi yang Belum Maksimal
Pemilu 2019 dinilai belum mampu menghasilkan proses pergantian kepemimpinan yang ideal. Demokrasi masih bersifat prosedural, sementara kualitas institusi demokrasi seperti partai politik, media, dan masyarakat sipil belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang kekuasaan.
2. Minimnya Kepercayaan Publik terhadap Proses Pemilu
Salah satu indikator lemahnya demokrasi adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Hal ini memicu konflik sosial, seperti yang terjadi dalam kerusuhan pada 22 Mei 2019. Ketidakpercayaan ini menunjukkan bahwa legitimasi pemilu masih dipertanyakan oleh sebagian masyarakat.
3. Politisasi Identitas dalam Kampanye Politik
Pemilu 2019 juga diwarnai dengan eksploitasi isu keagamaan oleh kedua kubu calon presiden. Contohnya, Prabowo Subianto mendapat dukungan dari "Ijtima Ulama", sementara Joko Widodo menggandeng Ma’ruf Amin untuk meraih suara umat Islam. Strategi ini mencerminkan kecenderungan menggunakan identitas sebagai alat.
Nama: Neza Agnesia
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B
Menurut analisis saya, dalam video tersebut disampaikan bahwa demokrasi membuka ruang bagi masyarakat untuk saling bertukar pandangan serta menjamin kebebasan dalam mengemukakan ide. Meskipun suasana demokrasi kerap terasa gaduh, hal yang terpenting adalah prosesnya tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku. Banyak negara memilih sistem ini karena demokrasi yang dijalankan secara efektif mampu menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan dalam jangka panjang.
Video tersebut juga mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan paling efektif dalam menciptakan kesetaraan, meredam konflik, dan mendorong keterlibatan aktif warga negara. Negara-negara yang menerapkan demokrasi umumnya memiliki catatan lebih baik dalam hal perlindungan hak asasi manusia, dan penduduknya cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Sejak tahun 1980-an, semakin banyak negara yang beralih ke sistem demokrasi.
Namun demikian, dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Tantangan muncul ketika pemimpin populis yang anti-sains naik ke tampuk kekuasaan, atau ketika kebebasan berpendapat mulai dibatasi oleh elit politik yang enggan menerima kritik. Saat ini, demokrasi sedang menghadapi krisis, yang tercermin dari menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan politisi, berkurangnya partisipasi dalam partai politik, serta rendahnya transparansi dalam pembuatan kebijakan.
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B
Menurut analisis saya, dalam video tersebut disampaikan bahwa demokrasi membuka ruang bagi masyarakat untuk saling bertukar pandangan serta menjamin kebebasan dalam mengemukakan ide. Meskipun suasana demokrasi kerap terasa gaduh, hal yang terpenting adalah prosesnya tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku. Banyak negara memilih sistem ini karena demokrasi yang dijalankan secara efektif mampu menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan dalam jangka panjang.
Video tersebut juga mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan paling efektif dalam menciptakan kesetaraan, meredam konflik, dan mendorong keterlibatan aktif warga negara. Negara-negara yang menerapkan demokrasi umumnya memiliki catatan lebih baik dalam hal perlindungan hak asasi manusia, dan penduduknya cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Sejak tahun 1980-an, semakin banyak negara yang beralih ke sistem demokrasi.
Namun demikian, dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Tantangan muncul ketika pemimpin populis yang anti-sains naik ke tampuk kekuasaan, atau ketika kebebasan berpendapat mulai dibatasi oleh elit politik yang enggan menerima kritik. Saat ini, demokrasi sedang menghadapi krisis, yang tercermin dari menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan politisi, berkurangnya partisipasi dalam partai politik, serta rendahnya transparansi dalam pembuatan kebijakan.