Posts made by Neza Agnesia

Nama: Neza Agnesia
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi

Dalam Jurnal berjudul "Semangat Bela Negara di Tengah Pandemi COVID-19" yang ditulis oleh Syahrul Kemal mengangkat pentingnya menjaga rasa cinta tanah air, terutama saat pandemi yang jadi masa sulit buat semua orang. Penulis menegaskan bahwa bela negara itu gak cuma soal perang atau kekuatan fisik, tapi juga bagaimana masyarakat punya kesadaran untuk taat aturan, menjaga ketertiban, dan menghindari penyebaran hoaks yang bisa bikin keadaan tambah kacau. Hal ini sangat penting, terutama bagi anak muda yang harus siap menghadapi berbagai tantangan zaman sekarang.

Di jurnal ini juga dijelaskan bahwa bentuk bela negara bisa berupa hal-hal sederhana tapi bermakna, seperti tetap di rumah supaya virus gak menyebar, menjaga kebersihan, dan mendukung tenaga medis yang jadi garda terdepan dalam melawan pandemi. Penulis juga mengingatkan pentingnya gotong royong dan saling membantu sesama, terutama bagi yang terdampak pandemi, serta menjaga lingkungan supaya pasien yang isolasi merasa nyaman. Dari sini terlihat kalau bela negara adalah tugas semua orang, bukan cuma pemerintah atau pihak tertentu saja.

Jurnal ini juga menekankan bahwa kesadaran bela negara perlu terus diasah melalui pendidikan, pelatihan, dan pengabdian sesuai profesi masing-masing. Mahasiswa, sebagai generasi penerus, punya peran besar dalam mengamalkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Indonesia bisa lebih kuat dan mampu melewati berbagai rintangan, termasuk pandemi COVID-19, dengan semangat kebangsaan yang tetap tinggi.

MKU ILMU Komunikasi 2024 A -> FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

by Neza Agnesia -
Nama: Neza Agnesia
Npm: 2416031018
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi

Menurut analisis saya dalam video tersebut, Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk tetap kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, secara langsung atau tidak langsung. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis, sehingga berpotensi menghadapi ancaman seperti upaya pemisahan wilayah dan masuknya kapal asing yang bisa mengancam keamanan serta mengeksploitasi sumber daya alam, misalnya pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia juga sangat penting agar masyarakat bisa bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk.

Ancaman terhadap ketahanan nasional juga datang dari lima aspek utama, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Pancagatra). Contohnya, ancaman ideologi pernah terjadi pada masa G30S/PKI saat Pancasila hampir tergantikan oleh komunisme. Dalam bidang politik, ancaman muncul jika kebebasan berpendapat dibatasi dan informasi hanya dikendalikan oleh satu pihak. Di sektor ekonomi, pelaku usaha lokal yang kesulitan berkembang sementara investor asing diberi kemudahan juga menjadi ancaman. Di sisi sosial budaya, hilangnya tradisi dan budaya lokal dapat melemahkan identitas bangsa. Sedangkan dalam pertahanan dan keamanan, menjaga stabilitas negara dan nilai-nilai Pancasila sangat krusial.

Untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, Indonesia perlu mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan memperkuat diplomasi dengan negara lain. Pendidikan dan pelatihan harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki keterampilan yang memadai. Pengamalan nilai-nilai Pancasila juga harus terus diperkuat dalam kehidupan sehari-hari agar ideologi bangsa tetap kokoh. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam bela negara dan menjaga keamanan sangat penting supaya Indonesia dapat tetap menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu bertahan dari berbagai ancaman.
Nama: Neza Agnesia
NPM: 2416031018
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi

1. Bagaimanakah Isi Artikel Tersebut Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Berikan Analisismu Secara Jelas?

Artikel tersebut menunjukkan bahwa kondisi HAM di Indonesia tahun 2019 cukup memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM, terutama kasus berat masa lalu, belum diselesaikan secara tuntas. Negara terlihat belum maksimal dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan sipil, seperti kebebasan berekspresi dan beragama. Diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat Papua juga masih terjadi.
Analisis saya, ini menggambarkan bahwa meskipun Indonesia secara hukum mendukung HAM melalui ratifikasi perjanjian internasional, praktiknya belum mencerminkan hal tersebut. Penegakan hukum masih tebang pilih dan aparat kadang menjadi pelanggar. Namun, adanya suara kritis dari mahasiswa, LSM, dan komunitas adat menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk perbaikan ke depan.

2. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Yang saya dapat adalah rasa optimisme bahwa masih ada kekuatan dari masyarakat sipil yang peduli dan berani menyuarakan keadilan. Gerakan mahasiswa, aktivis HAM, hingga komunitas adat terus mendorong negara agar bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa meski negara belum maksimal, masyarakat tidak tinggal diam. Kesadaran dan kepedulian terhadap HAM masih hidup, dan itu adalah hal positif yang perlu terus didukung.

3. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!

Demokrasi di Indonesia sebenarnya bisa tumbuh dari nilai budaya lokal, seperti musyawarah dan mufakat. Banyak masyarakat adat sudah menerapkan prinsip-prinsip ini jauh sebelum demokrasi modern diperkenalkan. Contohnya seperti rembug desa di Jawa atau musyawarah adat di Minangkabau. Namun, dalam praktik modern, nilai-nilai ini mulai tergeser oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Demokrasi kita sering kali terjebak pada formalitas pemilu, tapi melupakan substansi seperti keadilan dan partisipasi yang setara. Idealnya, demokrasi Indonesia harus kembali berpijak pada akar budaya yang menjunjung tinggi kebersamaan dan moral.

4. Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Prinsip ini unik dan penting, karena membangun demokrasi yang tidak sekadar bebas, tapi juga bermoral. Demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan kebebasan individu, tapi juga diiringi tanggung jawab spiritual sesuai Pancasila.
Namun, prinsip ini harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Jangan sampai dijadikan alasan untuk menekan keyakinan lain atau membenarkan diskriminasi. Demokrasi yang berke-Tuhanan seharusnya menjamin kebebasan beragama dan menghargai keberagaman keyakinan di Indonesia.

5. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Sayangnya, praktik demokrasi saat ini masih jauh dari ideal. Banyak kebijakan dan tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM. Contohnya, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, kriminalisasi aktivis, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Padahal UUD 1945 menjamin hak warga untuk bersuara dan berkumpul. Pancasila pun menempatkan kemanusiaan dan keadilan sebagai nilai utama. Maka dari itu, demokrasi kita harus dibenahi agar benar-benar berpihak pada rakyat dan nilai-nilai dasar negara.

6. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri?

Saya melihat ini sebagai bentuk pelanggaran amanat rakyat. Mereka dipilih untuk membawa suara masyarakat, tapi justru sibuk dengan agenda pribadi atau partai. Ini merusak kepercayaan publik dan mencederai demokrasi. Sikap saya, masyarakat harus aktif mengawasi, memberi kritik, dan tidak ragu untuk menuntut transparansi dari para wakil rakyat. Kita juga perlu lebih selektif dalam memilih wakil, agar yang duduk di parlemen benar-benar peduli pada rakyat, bukan hanya kepentingan elite.

7. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas rakyat demi tujuan tidak jelas dan hubungannya dengan HAM di era demokrasi saat ini?

Menurut saya, ini sangat berbahaya. Kekuasaan karismatik yang digunakan untuk membutakan rakyat demi tujuan tertentu dapat menimbulkan manipulasi dan pelanggaran HAM. Apalagi jika rakyat dikorbankan secara emosional, sosial, bahkan fisik. Dalam era demokrasi modern, semua bentuk kekuasaan harus diawasi dan tidak boleh kebal dari kritik. HAM harus jadi pedoman utama dalam setiap tindakan, termasuk yang dilakukan oleh tokoh agama, adat, atau politik. Demokrasi yang sehat adalah yang menjamin hak-hak individu dan melindungi dari segala bentuk penindasan—tak peduli siapa pelakunya.