Nama : Debora Dinantiamala
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Posts made by Debora Dinantiamala
Nama : Debora Dinantiamala
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Nama : Debora Dinantiamala
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Jurnal berjudul “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia”
Membahas mengenai bagaimana pelaksanaan demokrasi dalam konteks pemilihan umum daerah sebenarnya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Penulis menekankan bahwa meskipun sistem pemilu di Indonesia sudah mengalami perkembangan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan seperti rendahnya partisipasi pemilih, kecurangan dalam kampanye, hingga dominasi partai politik yang kerap kali tidak transparan dan cenderung tidak demokratis dalam penunjukan calon kepala daerah.
Analisis dalam jurnal ini juga menyoroti sulitnya calon independen untuk maju, serta lemahnya penerapan nilai musyawarah dan mufakat dalam proses politik. Penulis menyarankan perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara substansial, bukan hanya prosedural. Dengan kata lain, demokrasi bukan hanya soal pemilu yang dilaksanakan secara langsung dan rutin, tapi juga bagaimana seluruh prosesnya benar-benar mencerminkan semangat kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagaimana ditekankan dalam Pancasila.
Secara keseluruhan, jurnal ini menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya ideal karena masih banyak aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu, perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik, khususnya pemilu daerah, agar benar-benar mencerminkan kerakyatan yang bijaksana dan berkeadilan.
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Jurnal berjudul “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia”
Membahas mengenai bagaimana pelaksanaan demokrasi dalam konteks pemilihan umum daerah sebenarnya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Penulis menekankan bahwa meskipun sistem pemilu di Indonesia sudah mengalami perkembangan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan seperti rendahnya partisipasi pemilih, kecurangan dalam kampanye, hingga dominasi partai politik yang kerap kali tidak transparan dan cenderung tidak demokratis dalam penunjukan calon kepala daerah.
Analisis dalam jurnal ini juga menyoroti sulitnya calon independen untuk maju, serta lemahnya penerapan nilai musyawarah dan mufakat dalam proses politik. Penulis menyarankan perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara substansial, bukan hanya prosedural. Dengan kata lain, demokrasi bukan hanya soal pemilu yang dilaksanakan secara langsung dan rutin, tapi juga bagaimana seluruh prosesnya benar-benar mencerminkan semangat kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagaimana ditekankan dalam Pancasila.
Secara keseluruhan, jurnal ini menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya ideal karena masih banyak aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu, perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik, khususnya pemilu daerah, agar benar-benar mencerminkan kerakyatan yang bijaksana dan berkeadilan.
Nama : Debora Dinantiamala
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Video YouTube berjudul "Perkembangan Demokrasi di Indonesia" oleh Syahnur Asyadi
Membahas mengenai tonggak awal demokrasi di Indonesia yang dimulai sejak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 3 November 1945. Maklumat ini menganjurkan pembentukan partai-partai politik sebagai langkah awal menuju sistem demokrasi, serta mempersiapkan pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota badan perwakilan rakyat yang direncanakan berlangsung pada Januari 1946.
Namun, rencana tersebut gagal terlaksana karena situasi negara yang masih fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat kedatangan pasukan Sekutu. Meski demikian, maklumat ini tetap menjadi dasar penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, ditandai dengan kemunculan berbagai partai politik seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Video ini memberikan gambaran yang jelas mengenai awal mula sistem demokrasi di Indonesia serta peran penting partai politik dalam mendukung sistem tersebut.
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Video YouTube berjudul "Perkembangan Demokrasi di Indonesia" oleh Syahnur Asyadi
Membahas mengenai tonggak awal demokrasi di Indonesia yang dimulai sejak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 3 November 1945. Maklumat ini menganjurkan pembentukan partai-partai politik sebagai langkah awal menuju sistem demokrasi, serta mempersiapkan pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota badan perwakilan rakyat yang direncanakan berlangsung pada Januari 1946.
Namun, rencana tersebut gagal terlaksana karena situasi negara yang masih fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat kedatangan pasukan Sekutu. Meski demikian, maklumat ini tetap menjadi dasar penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, ditandai dengan kemunculan berbagai partai politik seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Video ini memberikan gambaran yang jelas mengenai awal mula sistem demokrasi di Indonesia serta peran penting partai politik dalam mendukung sistem tersebut.
Nama : Debora Dinantiamala
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro :
Membahas secara kritis tantangan demokrasi di Indonesia melalui refleksi terhadap pelaksanaan Pilpres 2019. Meskipun Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilu langsung, penulis menilai bahwa kualitas demokrasi yang terbangun masih bersifat prosedural dan belum menyentuh sisi substansial. Pilpres 2019 justru menunjukkan bagaimana demokrasi dihadapkan pada berbagai persoalan serius, seperti polarisasi masyarakat, maraknya hoaks dan ujaran kebencian, serta politisasi identitas agama yang memperlebar jarak sosial. Selain itu, netralitas birokrasi juga menjadi sorotan karena dinilai rentan terhadap intervensi politik. Partai politik pun dianggap belum mampu menjalankan perannya secara maksimal, terutama dalam hal kaderisasi dan pendidikan politik. Banyak partai justru mengusung figur populer semata demi meraih suara, tanpa mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan.
Semua hal tersebut memperlihatkan bahwa proses pendalaman demokrasi atau konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya sinergi dari seluruh elemen bangsa, baik negara, masyarakat sipil, maupun media, untuk bersama-sama memperkuat demokrasi agar tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, adil, dan dipercaya rakyat.
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro :
Membahas secara kritis tantangan demokrasi di Indonesia melalui refleksi terhadap pelaksanaan Pilpres 2019. Meskipun Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilu langsung, penulis menilai bahwa kualitas demokrasi yang terbangun masih bersifat prosedural dan belum menyentuh sisi substansial. Pilpres 2019 justru menunjukkan bagaimana demokrasi dihadapkan pada berbagai persoalan serius, seperti polarisasi masyarakat, maraknya hoaks dan ujaran kebencian, serta politisasi identitas agama yang memperlebar jarak sosial. Selain itu, netralitas birokrasi juga menjadi sorotan karena dinilai rentan terhadap intervensi politik. Partai politik pun dianggap belum mampu menjalankan perannya secara maksimal, terutama dalam hal kaderisasi dan pendidikan politik. Banyak partai justru mengusung figur populer semata demi meraih suara, tanpa mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan.
Semua hal tersebut memperlihatkan bahwa proses pendalaman demokrasi atau konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya sinergi dari seluruh elemen bangsa, baik negara, masyarakat sipil, maupun media, untuk bersama-sama memperkuat demokrasi agar tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, adil, dan dipercaya rakyat.