Nama : Debora Dinantiamala
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Berdasarkan Jurnal “Semangat Bela Negara di Tengah Pandemi Covid-19” karya Syahrul Kemal.

Yang membahas dan menjelaskan bahwa bela negara bukan hanya soal angkat senjata, tetapi juga tindakan sederhana yang lahir dari kesadaran dan kepedulian, seperti mematuhi protokol kesehatan, tidak menyebarkan hoaks, dan mendukung tenaga kesehatan. Ini adalah bentuk aktualisasi nilai kebangsaan di tengah krisis. Meski disusun secara ilmiah, jurnal ini menggunakan pendekatan yang sangat membumi dan mudah dicerna oleh masyarakat awam. Salah satu kekuatan tulisan ini adalah upayanya menegaskan bahwa bela negara adalah tugas semua orang, tidak terbatas profesi atau status sosial. Misalnya, disebutkan bahwa seorang dokter, influencer, atau bahkan masyarakat biasa di lingkungan kecil pun bisa berkontribusi sesuai kapasitasnya.

terlihat bahwa penulis tidak hanya mengutip dasar hukum bela negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU No. 3 Tahun 2002, namun juga menekankan sisi kemanusiaan dan nilai-nilai solidaritas. Di tengah situasi yang penuh tekanan, di mana banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan mengalami ketidakpastian ekonomi, penulis justru mengajak kita untuk tidak larut dalam kepanikan, tetapi tetap peduli pada lingkungan sekitar. Ia juga mengapresiasi berbagai peran profesi dalam membela negara, mulai dari tenaga medis, influencer, hingga masyarakat biasa yang membantu dengan cara sederhana.

Secara garis besar, penulis menyampaikan bahwa jurnal ini bukan sekadar kajian akademik, melainkan seruan moral yang mengingatkan bahwa bela negara bisa dimulai dari hal kecil, dan dilakukan oleh siapa saja, kapan saja.

Nama : Debora Dinantiamala
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Berikut berdasarkan analisis video youtube mengenai “Ketahanan Nasional”

ketahanan nasional dijelaskan sebagai kedekatan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman yang datang. Jadi, bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga bagaimana negara bisa adaptif dan berkembang menghadapi berbagai rintangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ada dua aspek utama yang dibahas: Tri Gatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial). Tri Gatra mencakup lokasi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk. Ini adalah elemen-elemen tetap dari sebuah negara. Misalnya, posisi strategis Indonesia yang diapit dua benua dan dua samudra, atau kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, bisa jadi kekuatan tapi juga bisa mendatangkan ancaman kalau tidak dikelola dengan baik.

Panca Gatra berbicara tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan serta keamanan. Ini lebih ke arah dinamika kehidupan masyarakat. Misalnya, kalau ideologi bangsa tergerus karena pengaruh asing, atau ekonomi terguncang karena korupsi, itu bisa melemahkan ketahanan nasional.

Ancaman terhadap ketahanan nasional bisa datang dari luar maupun dalam, dan bentuknya bisa langsung atau tidak langsung. Contohnya, dari luar bisa berupa tekanan politik negara lain, sedangkan dari dalam bisa seperti konflik sosial atau disintegrasi bangsa. Pentingnya integritas, identitas nasional, dan keberlangsungan hidup bangsa ditekankan sebagai tujuan dari ketahanan nasional ini.
Secara keseluruhan, video ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana negara harus bersiap siaga menghadapi ancaman, bukan dengan kekuatan senjata saja, tapi juga dengan membangun sistem sosial yang tangguh, pendidikan yang kuat, dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat.

Nama : Debora Dinantiamala
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Nama : Debora Dinantiamala
NPM : 2456031031
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi

NAMA : DEBORA DINANTIAMALA
NPM : 2456031031
KELAS : MANDIRI A
PRODI : ILMU KOMUNIKASI

Berdasarkan analisa artikel yang sudah di berikan.

A. Artikel ini menggambarkan betapa buramnya penegakan HAM di Indonesia selama 2019. Banyak kasus pelanggaran yang mandek, kebebasan sipil dibatasi, dan diskriminasi masih marak, terutama di Papua. Namun, masih ada harapan lewat gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, dan komitmen Indonesia meratifikasi perjanjian HAM internasional. Hal positifnya, saya jadi sadar pentingnya peran masyarakat dalam mengawal HAM dan melawan ketidakadilan.

B. Demokrasi kita punya akar kuat dari budaya, seperti musyawarah dan gotong royong. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan harusnya menjadikan nilai moral dan etika sebagai fondasi. Jadi, demokrasi Indonesia idealnya lebih manusiawi dan beradab, bukan cuma soal suara mayoritas.

C. Secara teori, demokrasi Indonesia sudah selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Tapi praktiknya? Masih jauh. Banyak kebijakan yang langgar HAM dan nilai keadilan. Ini menunjukkan demokrasi kita masih formalitas, belum menyentuh nilai-nilai dasarnya secara utuh.

D. Sebagai mahasiswa dan warga negara, saya merasa kecewa dengan anggota parlemen yang seolah hanya menjadikan suara rakyat sebagai alat kampanye, lalu setelah duduk di kursi kekuasaan, malah menjalankan agenda sendiri. Ini jelas mencederai demokrasi dan kepercayaan publik. Mereka seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok politiknya. Sikap seperti ini bikin masyarakat apatis terhadap politik. Parlemen seharusnya terbuka pada kritik dan masukan, serta benar-benar turun ke masyarakat, bukan hanya duduk di balik meja dengan narasi populis yang kosong makna.

E. Kekuasaan yang didasarkan pada kharisma dan tradisi memang bisa punya pengaruh kuat. Tapi kalau kekuatan itu dipakai untuk memanipulasi rakyat demi kepentingan pribadi atau agenda yang tidak jelas, itu jadi berbahaya banget. Apalagi kalau yang dipakai adalah sentimen agama atau budaya yang sangat sensitif. Menggerakkan massa tanpa pemahaman yang kritis dan menjadikan rakyat sebagai korban atas nama ideologi atau dogma bisa mencederai HAM secara serius. Di era demokrasi seperti sekarang, seharusnya kekuasaan justru lebih transparan dan akuntabel, bukan malah menggunakan loyalitas emosional untuk mengaburkan logika dan menjustifikasi tindakan yang melanggar hak dasar manusia. Demokrasi seharusnya membebaskan, bukan memperalat rakyat.