Nama : Zahra Amelia
NPM : 2413032056
Kelas : PPKn 2024 B
Dari video diatas jika kita berambisi untuk menjadi negara maju maka fokus utama yang harus dikerjakan agar pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud) di Indonesia lebih baik adalah:
1. Pendidikan
Pendidikan adalah layanan sosial (akses sekolah, kesejahteraan peserta didik), juga investasi ekonomi (pendidikan meningkatkan kemampuan kerja dan pendapatan), dan medium pelestarian/penyebaran budaya (kurikulum, bahasa daerah, seni). Dengan dasar peran itu, berikut tindakan konkret yang harus dilakukan:
a. Memperbaiki data penerima bantuan (KIP/PIP) supaya bantuan benar-benar sampai pada yang membutuhkan: rutinkan validasi data DTKS dan permudah mekanisme koreksi di level desa/kecamatan.
b. Memperkuat pemerataan kualitas guru dan fasilitas: berikan insentif (tunjangan, karier terakselerasi) bagi guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil, serta investasi infrastruktur dasar (internet, listrik, bangunan).
c. Menggabungkan bantuan biaya dengan dukungan non-finansial: selain beasiswa, sediakan pembinaan tutor/mentoring, akses bahan belajar daring, dan bantuan transport agar siswa tidak putus sekolah karena masalah operasional.
d. Mengembangkan link antara pendidikan vokasi dan dunia usaha: perluas program magang, sertifikasi keterampilan, dan subsidi bagi lembaga vokasi yang bermitra dengan industri lokal.
2. Kesehatan
Hak atas kesehatan terutama termasuk hak sosial karena menyangkut akses layanan publik (puskesmas, imunisasi). Secara tidak langsung berpengaruh pada ekonomi karena kesehatan menentukan produktivitas. Kesehatan jarang dikategorikan sebagai “hak budaya” kecuali bila melibatkan praktik kesehatan tradisional/cultural health.Dengan mempertimbangkan peran kesehatan pada aspek sosial dan ekonomi, berikut tindakan prioritas yang harus dilakukan:
a. Merkuat ketepatan target PBI JKN: sinkronkan data kependudukan dengan data kemiskinan sehingga yang seharusnya mendapat bantuan tidak tertinggal.
b. Meningkatkan layanan primer di daerah tertinggal: tambah puskesmas, staf kesehatan, dan fasilitas dasar; gunakan insentif agar tenaga kesehatan mau bertugas di lokasi sulit.
c. Memperluas layanan preventif dan promotif: program imunisasi, pemeriksaan ibu-anak, penyuluhan gizi harus mudah diakses dan didukung anggaran tetap.
d. Memanfaatkan telemedicine dan mobile clinic: untuk jangkauan wilayah terpencil, gunakan klinik keliling dan layanan konsultasi jarak jauh agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi.
3. Jaminan Sosial
Jaminan sosial sendiri menunjuk pada sosial (perlindungan untuk kelompok rentan), tapi bentuknya transfer uang, pensiun, asuransi adalah instrumen ekonomi yang menjaga stabilitas pendapatan. Jarang masuk hak budaya kecuali jika bantuan ditujukan untuk pelaku budaya. Berdasarkan peran jaminan sosial sebagai perlindungan dan instrumen stabilitas ekonomi, berikut tindakan prioritas yang harus dilakukan:
a. Memperbaiki akurasi DTKS dan mekanisme penyaluran: digitalisasi penyaluran bantuan (rekening/rupiah elektronik) plus audit berkala untuk mengurangi kebocoran.
b. Memperluas akses bagi pekerja informal: kembangkan skema iuran bersubsidi atau mekanisme iuran mikro yang simpel sehingga petani, nelayan, dan pekerja lepas bisa terdaftar.
c. Mengintegrasikan program bantuan: satukan sebagian alur administrasi PKH, BPNT, dan subsidi lain agar keluarga menerima paket yang komprehensif, bukan tumpang tindih.
d. Membangun sistem pemantauan hasil (impact evaluation): tolong jangan hanya mengukur input (anggaran), tapi ukur dampak pada pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.
4. Ketenagakerjaan
Hak atas pekerjaan adalah inti hak ekonomi karena terkait penghasilan, kondisi kerja, dan akses pasar tenaga kerja. Juga sosial karena terkait perlindungan pekerja, jaminan pengangguran, dan kesejahteraan keluarga. Kalau pekerjaan itu seni tradisional atau industri budaya, ada aspek budaya juga. Agar hak atas pekerjaan dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan langkah-langkah berikut:
a. Memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan untuk informal: opsi pendaftaran kolektif lewat kelompok ekonomi, koperasi, atau pemerintah daerah dengan subsidi iuran.
b. Menyediakan mekanisme proteksi terhadap PHK massal: skema bantuan sementara (cash + pelatihan cepat) untuk pekerja yang terkena PHK agar tidak jatuh miskin.
c. Memperkuat program peningkatan skill: sediakan pelatihan berbasis permintaan industri lokal dan dukungan penempatan kerja (job matching).
d. Mendorong formalisasi usaha mikro: insentif pajak atau kemudahan perizinan untuk usaha yang mau beralih dari informal ke formal.
5. Langkah Lintas-Sektor (cross-cutting) yang Penting
a. Single registry + interoperabilitas data: satu basis data terpadu untuk semua program sosial agar penargetan jadi lebih akurat.
b. Digitalisasi penyaluran: pembayaran bantuan melalui rekening/ewallet yang terverifikasi mengurangi kebocoran dan percepat bantuan.
c. Pendanaan berkelanjutan: kaji opsi pembiayaan (reformasi pajak progresif, efisiensi belanja) agar program sosial tidak mudah dipangkas setiap krisis.
d. Penguatan kapasitas daerah: bimbingan teknis dan alokasi dana yang fleksibel supaya pemerintah daerah bisa melaksanakan program sesuai kondisi lokal.
e. Partisipasi masyarakat & transparansi: libatkan komunitas lokal dalam verifikasi penerima dan monitoring, serta buka data publik mengenai pencapaian program.
Jadi satu hak bisa masuk beberapa kategori. Misalnya memberi beasiswa (pendidikan) itu tindakan sosial, tetapi juga berdampak ekonomi pada keluarga dan bisa melestarikan budaya lokal lewat kurikulum. Hak budaya itu lebih spesifik, biasanya mencakup hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, melestarikan bahasa/tradisi, dan akses ke karya seni. Dari empat penjelasan di atas, pendidikan paling jelas berkaitan langsung dengan hak budaya (muatan lokal, bahasa), sedangkan kesehatan dan jaminan sosial biasanya masuk ranah sosial/ekonomi kecuali diarahkan khusus pada pelaku budaya. Mengapa pembagian ini berguna? Supaya saat merancang kebijakan kita tahu targetnya: misal anggaran untuk “hak sosial” fokus pada akses dan layanan; untuk “hak ekonomi” fokus pada penghasilan dan kesempatan kerja; untuk “hak budaya” fokus pada pelestarian, partisipasi, dan identitas.