Posts made by Zahra Amelia 2413032056

REMEDIAL 2024B -> WAJIB DIISI SARAN

by Zahra Amelia 2413032056 -
berdasarkan pengalaman selama mengikuti mata kuliah pembelajaran remedial, kami menyarankan agar mahasiswa angkatan berikutnya diberikan tugas berupa project pendampingan belajar bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau belum mencapai ketuntasan. jadi project ini bisa dilakukan dengan merancang media pembelajaran, melakukan diagnosis kesulitan belajar, serta menerapkan program remedial secara langsung di sekolah.

project tersebut juga sesuai dengan kebutuhan di lapangan karena masih terdapat peserta didik yang memerlukan pendampingan khusus agar dapat memahami materi dengan lebih baik dan mencapai ketuntasan belajar. selain itu, kegiatan ini juga memberikan pengalaman nyata pada mahasiswa dalam menghadapi berbagai karakteristik peserta didik serta permasalahan pembelajaran yang sering ditemui di sekolah.

manfaat project ini juga tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tapi juga oleh mahasiswa program studi PPKn. jadi melalui kegiatan ini, mahasiswa bisa mengembangkan kemampuan dalam merancang pembelajaran, membuat media yang kreatif, melakukan evaluasi, dan melatih keterampilan mengajar dan memecahkan masalah pembelajaran secara langsung. dengan begitu, project ini relevan dengan tujuan mata kuliah pembelajaran remedial dan bisa jadi bekal yang bermanfaat bagi mahasiswa sebagai calon pendidik.

HTN B 2025 -> MOHON DIKERJAKAN

by Zahra Amelia 2413032056 -
Selama satu semester mengikuti perkuliahan Hukum Tata Negara di semester 3 ini, saya merasa cukup terbantu dalam memahami konsep dasar ketatanegaraan Indonesia, mulai dari struktur lembaga negara, prinsip pembagian kekuasaan, sampai dinamika hubungan antar lembaga dalam praktik. Materinya terasa relevan dengan kondisi kenegaraan saat ini, sehingga membuat saya lebih memahami bagaimana teori yang dipelajari sebenarnya berkaitan dengan isu-isu nyata.
Dari sisi penyampaian, metode pembelajaran yang digunakan sudah cukup jelas dan terarah, meskipun kadang ada beberapa bagian yang menurut saya bisa dibuat lebih interaktif agar mahasiswa tidak hanya menerima materi tetapi juga bisa lebih aktif berdiskusi. Hal ini penting supaya pemahaman tentang hukum tata negara tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kritis.
Untuk kritik dan saran, saya berharap ke depannya pembelajaran bisa memberikan lebih banyak contoh kasus aktual, analisis yurisprudensi, atau diskusi pendek terkait peristiwa politik dan ketatanegaraan yang sedang berlangsung. Selain itu, mungkin bisa ditambah aktivitas berbasis kelompok kecil supaya mahasiswa lebih mudah memahami isu kompleks dengan cara bertukar pandangan.

PAK_B 2025 -> MOHON DIKERJAKAN

by Zahra Amelia 2413032056 -
Selama satu semester mengikuti mata kuliah Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi, saya merasa cukup banyak mendapatkan manfaat, terutama dalam memahami bagaimana nilai integritas itu sebenarnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam konteks hukum atau teori. Materi yang diberikan juga terasa relevan, karena kasus-kasus yang dibahas dekat dengan realitas, jadi mudah buat saya untuk mengaitkannya dengan situasi yang sering terjadi di sekitar kita.

Metode pembelajarannya menurut saya juga cukup efektif, apalagi ketika ada diskusi dan contoh-contoh nyata yang membantu saya memahami persoalan korupsi lebih dalam. Pembelajaran online-nya juga berjalan cukup tertib dan bisa diikuti dengan nyaman.

Untuk kuis akhir, saya cukup setuju kalau memang harus dikerjakan secara mandiri dan jujur sebagai bentuk penerapan integritas. Menurut saya itu juga jadi cara buat menguji seberapa paham kita terhadap materi, tanpa bantuan orang lain.

Secara keseluruhan, mata kuliah ini cukup membuka wawasan dan mengingatkan saya pentingnya menerapkan nilai integritas dalam hal-hal kecil maupun besar. Semoga ke depannya pembelajarannya makin variatif dan lebih banyak ruang buat diskusi.

Teori dan Kajian HAM PPKn 2024 -> Analisis Video

by Zahra Amelia 2413032056 -
Nama : Zahra Amelia
NPM : 2413032056
Kelas : PPKn 2024 B

Dari video diatas jika kita berambisi untuk menjadi negara maju maka fokus utama yang harus dikerjakan agar pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud) di Indonesia lebih baik adalah:

1. Pendidikan
Pendidikan adalah layanan sosial (akses sekolah, kesejahteraan peserta didik), juga investasi ekonomi (pendidikan meningkatkan kemampuan kerja dan pendapatan), dan medium pelestarian/penyebaran budaya (kurikulum, bahasa daerah, seni). Dengan dasar peran itu, berikut tindakan konkret yang harus dilakukan:
a. Memperbaiki data penerima bantuan (KIP/PIP) supaya bantuan benar-benar sampai pada yang membutuhkan: rutinkan validasi data DTKS dan permudah mekanisme koreksi di level desa/kecamatan.
b. Memperkuat pemerataan kualitas guru dan fasilitas: berikan insentif (tunjangan, karier terakselerasi) bagi guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil, serta investasi infrastruktur dasar (internet, listrik, bangunan).
c. Menggabungkan bantuan biaya dengan dukungan non-finansial: selain beasiswa, sediakan pembinaan tutor/mentoring, akses bahan belajar daring, dan bantuan transport agar siswa tidak putus sekolah karena masalah operasional.
d. Mengembangkan link antara pendidikan vokasi dan dunia usaha: perluas program magang, sertifikasi keterampilan, dan subsidi bagi lembaga vokasi yang bermitra dengan industri lokal.

2. Kesehatan
Hak atas kesehatan terutama termasuk hak sosial karena menyangkut akses layanan publik (puskesmas, imunisasi). Secara tidak langsung berpengaruh pada ekonomi karena kesehatan menentukan produktivitas. Kesehatan jarang dikategorikan sebagai “hak budaya” kecuali bila melibatkan praktik kesehatan tradisional/cultural health.Dengan mempertimbangkan peran kesehatan pada aspek sosial dan ekonomi, berikut tindakan prioritas yang harus dilakukan:
a. Merkuat ketepatan target PBI JKN: sinkronkan data kependudukan dengan data kemiskinan sehingga yang seharusnya mendapat bantuan tidak tertinggal.
b. Meningkatkan layanan primer di daerah tertinggal: tambah puskesmas, staf kesehatan, dan fasilitas dasar; gunakan insentif agar tenaga kesehatan mau bertugas di lokasi sulit.
c. Memperluas layanan preventif dan promotif: program imunisasi, pemeriksaan ibu-anak, penyuluhan gizi harus mudah diakses dan didukung anggaran tetap.
d. Memanfaatkan telemedicine dan mobile clinic: untuk jangkauan wilayah terpencil, gunakan klinik keliling dan layanan konsultasi jarak jauh agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi.

3. Jaminan Sosial
Jaminan sosial sendiri menunjuk pada sosial (perlindungan untuk kelompok rentan), tapi bentuknya transfer uang, pensiun, asuransi adalah instrumen ekonomi yang menjaga stabilitas pendapatan. Jarang masuk hak budaya kecuali jika bantuan ditujukan untuk pelaku budaya. Berdasarkan peran jaminan sosial sebagai perlindungan dan instrumen stabilitas ekonomi, berikut tindakan prioritas yang harus dilakukan:
a. Memperbaiki akurasi DTKS dan mekanisme penyaluran: digitalisasi penyaluran bantuan (rekening/rupiah elektronik) plus audit berkala untuk mengurangi kebocoran.
b. Memperluas akses bagi pekerja informal: kembangkan skema iuran bersubsidi atau mekanisme iuran mikro yang simpel sehingga petani, nelayan, dan pekerja lepas bisa terdaftar.
c. Mengintegrasikan program bantuan: satukan sebagian alur administrasi PKH, BPNT, dan subsidi lain agar keluarga menerima paket yang komprehensif, bukan tumpang tindih.
d. Membangun sistem pemantauan hasil (impact evaluation): tolong jangan hanya mengukur input (anggaran), tapi ukur dampak pada pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.

4. Ketenagakerjaan
Hak atas pekerjaan adalah inti hak ekonomi karena terkait penghasilan, kondisi kerja, dan akses pasar tenaga kerja. Juga sosial karena terkait perlindungan pekerja, jaminan pengangguran, dan kesejahteraan keluarga. Kalau pekerjaan itu seni tradisional atau industri budaya, ada aspek budaya juga. Agar hak atas pekerjaan dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan langkah-langkah berikut:
a. Memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan untuk informal: opsi pendaftaran kolektif lewat kelompok ekonomi, koperasi, atau pemerintah daerah dengan subsidi iuran.
b. Menyediakan mekanisme proteksi terhadap PHK massal: skema bantuan sementara (cash + pelatihan cepat) untuk pekerja yang terkena PHK agar tidak jatuh miskin.
c. Memperkuat program peningkatan skill: sediakan pelatihan berbasis permintaan industri lokal dan dukungan penempatan kerja (job matching).
d. Mendorong formalisasi usaha mikro: insentif pajak atau kemudahan perizinan untuk usaha yang mau beralih dari informal ke formal.

5. Langkah Lintas-Sektor (cross-cutting) yang Penting
a. Single registry + interoperabilitas data: satu basis data terpadu untuk semua program sosial agar penargetan jadi lebih akurat.
b. Digitalisasi penyaluran: pembayaran bantuan melalui rekening/ewallet yang terverifikasi mengurangi kebocoran dan percepat bantuan.
c. Pendanaan berkelanjutan: kaji opsi pembiayaan (reformasi pajak progresif, efisiensi belanja) agar program sosial tidak mudah dipangkas setiap krisis.
d. Penguatan kapasitas daerah: bimbingan teknis dan alokasi dana yang fleksibel supaya pemerintah daerah bisa melaksanakan program sesuai kondisi lokal.
e. Partisipasi masyarakat & transparansi: libatkan komunitas lokal dalam verifikasi penerima dan monitoring, serta buka data publik mengenai pencapaian program.

Jadi satu hak bisa masuk beberapa kategori. Misalnya memberi beasiswa (pendidikan) itu tindakan sosial, tetapi juga berdampak ekonomi pada keluarga dan bisa melestarikan budaya lokal lewat kurikulum. Hak budaya itu lebih spesifik, biasanya mencakup hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, melestarikan bahasa/tradisi, dan akses ke karya seni. Dari empat penjelasan di atas, pendidikan paling jelas berkaitan langsung dengan hak budaya (muatan lokal, bahasa), sedangkan kesehatan dan jaminan sosial biasanya masuk ranah sosial/ekonomi kecuali diarahkan khusus pada pelaku budaya. Mengapa pembagian ini berguna? Supaya saat merancang kebijakan kita tahu targetnya: misal anggaran untuk “hak sosial” fokus pada akses dan layanan; untuk “hak ekonomi” fokus pada penghasilan dan kesempatan kerja; untuk “hak budaya” fokus pada pelestarian, partisipasi, dan identitas.