Teori dan Kajian HAM PPKn 2024

Pernyataan dari Sri Mulyani tentang fokus pemerintah membangun fondasi menuju Indonesia maju 2045 menunjukkan arah pembangunan yang sangat strategis dan visioner. Ia menekankan bahwa untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi harus punya tiga kekuatan utama: sumber daya manusia yang unggul, infrastruktur yang kuat, dan ekonomi yang berdaya saing.
Maknanya cukup dalam. Pemerintah sebenarnya sedang menyiapkan pondasi jangka panjang agar Indonesia tidak terjebak di posisi negara berkembang selamanya. Dengan bonus demografi yang dimiliki sekarang, peningkatan kualitas manusia jadi hal paling penting. Kalau generasi muda tidak dibekali dengan pendidikan, keterampilan, dan etos kerja yang baik, maka peluang emas menuju 2045 bisa hilang begitu saja.

Dari sisi ekonomi, pernyataan Sri Mulyani ini juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran negara yang lebih produktif. Uang negara harus diarahkan pada hal-hal yang menghasilkan nilai jangka panjang, seperti pendidikan, riset, teknologi, dan kesehatan bukan hanya proyek jangka pendek. Sementara itu, pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai tulang punggung agar konektivitas antarwilayah semakin kuat dan perekonomian bisa tumbuh merata.
Secara sosial, ucapan ini bisa dibaca sebagai ajakan untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan yang kompetitif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga harus ikut berperan aktif, mulai dari cara berpikir, bekerja, sampai dalam membangun karakter dan moralitas.
Intinya, pesan Sri Mulyani bukan sekadar optimisme, tapi juga peringatan. Indonesia baru bisa disebut maju kalau fondasi manusianya kokoh, infrastrukturnya mendukung, dan ekonominya mampu bertahan di tengah perubahan global yang cepat. Ini bukan pekerjaan singkat, tapi proses panjang yang menuntut konsistensi, kerja keras, dan kesadaran kolektif seluruh bangsa.

Nama : Zahra Amelia
NPM : 2413032056
Kelas : PPKn 2024 B

Dari video diatas jika kita berambisi untuk menjadi negara maju maka fokus utama yang harus dikerjakan agar pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud) di Indonesia lebih baik adalah:

1. Pendidikan
Pendidikan adalah layanan sosial (akses sekolah, kesejahteraan peserta didik), juga investasi ekonomi (pendidikan meningkatkan kemampuan kerja dan pendapatan), dan medium pelestarian/penyebaran budaya (kurikulum, bahasa daerah, seni). Dengan dasar peran itu, berikut tindakan konkret yang harus dilakukan:
a. Memperbaiki data penerima bantuan (KIP/PIP) supaya bantuan benar-benar sampai pada yang membutuhkan: rutinkan validasi data DTKS dan permudah mekanisme koreksi di level desa/kecamatan.
b. Memperkuat pemerataan kualitas guru dan fasilitas: berikan insentif (tunjangan, karier terakselerasi) bagi guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil, serta investasi infrastruktur dasar (internet, listrik, bangunan).
c. Menggabungkan bantuan biaya dengan dukungan non-finansial: selain beasiswa, sediakan pembinaan tutor/mentoring, akses bahan belajar daring, dan bantuan transport agar siswa tidak putus sekolah karena masalah operasional.
d. Mengembangkan link antara pendidikan vokasi dan dunia usaha: perluas program magang, sertifikasi keterampilan, dan subsidi bagi lembaga vokasi yang bermitra dengan industri lokal.

2. Kesehatan
Hak atas kesehatan terutama termasuk hak sosial karena menyangkut akses layanan publik (puskesmas, imunisasi). Secara tidak langsung berpengaruh pada ekonomi karena kesehatan menentukan produktivitas. Kesehatan jarang dikategorikan sebagai “hak budaya” kecuali bila melibatkan praktik kesehatan tradisional/cultural health.Dengan mempertimbangkan peran kesehatan pada aspek sosial dan ekonomi, berikut tindakan prioritas yang harus dilakukan:
a. Merkuat ketepatan target PBI JKN: sinkronkan data kependudukan dengan data kemiskinan sehingga yang seharusnya mendapat bantuan tidak tertinggal.
b. Meningkatkan layanan primer di daerah tertinggal: tambah puskesmas, staf kesehatan, dan fasilitas dasar; gunakan insentif agar tenaga kesehatan mau bertugas di lokasi sulit.
c. Memperluas layanan preventif dan promotif: program imunisasi, pemeriksaan ibu-anak, penyuluhan gizi harus mudah diakses dan didukung anggaran tetap.
d. Memanfaatkan telemedicine dan mobile clinic: untuk jangkauan wilayah terpencil, gunakan klinik keliling dan layanan konsultasi jarak jauh agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi.

3. Jaminan Sosial
Jaminan sosial sendiri menunjuk pada sosial (perlindungan untuk kelompok rentan), tapi bentuknya transfer uang, pensiun, asuransi adalah instrumen ekonomi yang menjaga stabilitas pendapatan. Jarang masuk hak budaya kecuali jika bantuan ditujukan untuk pelaku budaya. Berdasarkan peran jaminan sosial sebagai perlindungan dan instrumen stabilitas ekonomi, berikut tindakan prioritas yang harus dilakukan:
a. Memperbaiki akurasi DTKS dan mekanisme penyaluran: digitalisasi penyaluran bantuan (rekening/rupiah elektronik) plus audit berkala untuk mengurangi kebocoran.
b. Memperluas akses bagi pekerja informal: kembangkan skema iuran bersubsidi atau mekanisme iuran mikro yang simpel sehingga petani, nelayan, dan pekerja lepas bisa terdaftar.
c. Mengintegrasikan program bantuan: satukan sebagian alur administrasi PKH, BPNT, dan subsidi lain agar keluarga menerima paket yang komprehensif, bukan tumpang tindih.
d. Membangun sistem pemantauan hasil (impact evaluation): tolong jangan hanya mengukur input (anggaran), tapi ukur dampak pada pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.

4. Ketenagakerjaan
Hak atas pekerjaan adalah inti hak ekonomi karena terkait penghasilan, kondisi kerja, dan akses pasar tenaga kerja. Juga sosial karena terkait perlindungan pekerja, jaminan pengangguran, dan kesejahteraan keluarga. Kalau pekerjaan itu seni tradisional atau industri budaya, ada aspek budaya juga. Agar hak atas pekerjaan dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan langkah-langkah berikut:
a. Memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan untuk informal: opsi pendaftaran kolektif lewat kelompok ekonomi, koperasi, atau pemerintah daerah dengan subsidi iuran.
b. Menyediakan mekanisme proteksi terhadap PHK massal: skema bantuan sementara (cash + pelatihan cepat) untuk pekerja yang terkena PHK agar tidak jatuh miskin.
c. Memperkuat program peningkatan skill: sediakan pelatihan berbasis permintaan industri lokal dan dukungan penempatan kerja (job matching).
d. Mendorong formalisasi usaha mikro: insentif pajak atau kemudahan perizinan untuk usaha yang mau beralih dari informal ke formal.

5. Langkah Lintas-Sektor (cross-cutting) yang Penting
a. Single registry + interoperabilitas data: satu basis data terpadu untuk semua program sosial agar penargetan jadi lebih akurat.
b. Digitalisasi penyaluran: pembayaran bantuan melalui rekening/ewallet yang terverifikasi mengurangi kebocoran dan percepat bantuan.
c. Pendanaan berkelanjutan: kaji opsi pembiayaan (reformasi pajak progresif, efisiensi belanja) agar program sosial tidak mudah dipangkas setiap krisis.
d. Penguatan kapasitas daerah: bimbingan teknis dan alokasi dana yang fleksibel supaya pemerintah daerah bisa melaksanakan program sesuai kondisi lokal.
e. Partisipasi masyarakat & transparansi: libatkan komunitas lokal dalam verifikasi penerima dan monitoring, serta buka data publik mengenai pencapaian program.

Jadi satu hak bisa masuk beberapa kategori. Misalnya memberi beasiswa (pendidikan) itu tindakan sosial, tetapi juga berdampak ekonomi pada keluarga dan bisa melestarikan budaya lokal lewat kurikulum. Hak budaya itu lebih spesifik, biasanya mencakup hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, melestarikan bahasa/tradisi, dan akses ke karya seni. Dari empat penjelasan di atas, pendidikan paling jelas berkaitan langsung dengan hak budaya (muatan lokal, bahasa), sedangkan kesehatan dan jaminan sosial biasanya masuk ranah sosial/ekonomi kecuali diarahkan khusus pada pelaku budaya. Mengapa pembagian ini berguna? Supaya saat merancang kebijakan kita tahu targetnya: misal anggaran untuk “hak sosial” fokus pada akses dan layanan; untuk “hak ekonomi” fokus pada penghasilan dan kesempatan kerja; untuk “hak budaya” fokus pada pelestarian, partisipasi, dan identitas.

Pernyataan Sri Mulyani tentang pentingnya membangun fondasi menuju Indonesia Maju 2045 menggambarkan arah pembangunan nasional yang sangat strategis dan visioner. Pemerintah ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya berkembang untuk saat ini, tetapi juga siap menghadapi masa depan jangka panjang. Menurutnya, sebuah negara tidak bisa menjadi maju hanya karena memiliki kekayaan alam, tetapi harus memiliki tiga kekuatan utama yaitu sumber daya manusia yang unggul, infrastruktur yang kuat, dan ekonomi yang berdaya saing. Dari sisi sumber daya manusia, Sri Mulyani menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan karakter generasi muda. Indonesia saat ini memiliki bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar. Ini adalah peluang emas, tetapi juga bisa menjadi beban jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas manusianya. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa anak muda Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang baik, pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta pembentukan etos kerja dan moralitas yang kuat agar mereka siap bersaing di era global.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor kunci untuk memperkuat perekonomian dan pemerataan pembangunan. Infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, jaringan internet, dan energi akan menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, memperlancar arus barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil. Dengan konektivitas yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi bisa menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dari sisi ekonomi, Sri Mulyani menekankan bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara produktif dan efisien. Uang negara sebaiknya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti pendidikan, penelitian, teknologi, dan kesehatan, bukan sekadar proyek jangka pendek yang cepat selesai tapi tidak memberi manfaat berkelanjutan. Tujuannya adalah agar perekonomian Indonesia mampu bersaing di tingkat global dan tidak bergantung pada ekspor sumber daya alam mentah.

Lebih dari itu, pernyataan Sri Mulyani juga mengandung pesan sosial yang kuat. Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun bangsa. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam proses perubahan, mulai dari cara berpikir, cara bekerja, hingga cara membangun karakter dan moralitas. Kesadaran kolektif dari seluruh rakyat Indonesia sangat dibutuhkan agar visi Indonesia Maju 2045 benar-benar dapat terwujud. Sri Mulyani ingin menegaskan bahwa kemajuan sebuah bangsa bukan hanya soal pembangunan fisik atau ekonomi, tetapi juga pembangunan manusia yang berintegritas, berilmu, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, mandiri, dan dihormati di dunia internasional.

Pada akhirnya, pesan Sri Mulyani bukan sekadar bentuk optimisme, tetapi juga peringatan bahwa menjadi negara maju membutuhkan waktu panjang, kerja keras, dan konsistensi dari semua pihak. Indonesia tidak boleh terjebak pada pola pembangunan jangka pendek yang hanya memikirkan hasil instan. Visi 2045 adalah proyek besar bangsa yang menuntut kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Hanya dengan sumber daya manusia yang unggul, infrastruktur yang memadai, dan ekonomi yang tangguh, Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berkembang dan benar-benar mencapai status sebagai negara maju. Ini bukan perjalanan singkat, melainkan proses panjang yang memerlukan kesabaran, komitmen, dan semangat bersama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Nama : Nawang artila ning safira
Npm :2413032061

Dari penjelasan Ibu Sri Mulyani, ada banyak pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Inti dari masalah ini terletak pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Pendidikan dan layanan kesehatan harus tersedia secara merata, tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil, termasuk institusi pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, penyediaan listrik, sistem transportasi, dan akses internet, juga sangat penting agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan secara adil.

Selain itu, pemerintah harus bekerja dengan lebih transparan dan efisien agar alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran. Program-program perlindungan sosial seperti bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan beasiswa juga perlu diperkuat terus-menerus.

Jika langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat dan visi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 dapat tercapai.

Nama : Safani Arzalya
NPM : 2413032041

Video tentang "Syarat Indonesia Menjadi Negara Maju" dari Metro TV, terlihat bahwa negara maju bisa berkembang karena masyarakatnya punya kualitas hidup yang baik, ekonomi yang stabil, dan pemerataan kesejahteraan yang merata. Dalam video itu, Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwa agar Indonesia bisa menjadi negara maju, pendapatan per kapita harus meningkat dan hal itu bisa dicapai lewat pendidikan yang baik, penguasaan teknologi, serta kebijakan ekonomi yang tepat. Ini menunjukkan bahwa di negara maju, hak sosial dan ekonomi warganya benar-benar dilindungi agar semua orang punya kesempatan yang sama untuk maju.

Dari situ, Indonesia bisa belajar pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat program jaminan sosial supaya tidak ada masyarakat yang tertinggal. Pemerintah juga perlu bekerja dengan jujur dan transparan agar pembangunan bisa berjalan adil dan merata. Kalau hal-hal itu dilakukan dengan konsisten, Indonesia bisa memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya serta lebih siap menjadi negara maju di tahun 2045.

.Video tersebut menunjukkan penerapan perlindungan hak sosial dan ekonomi di negara-negara maju yang bisa menjadi contoh bagi Indonesia dalam meningkatkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di negara maju, biasanya manusia menjadi fokus utama dalam pembangunan, dengan perhatian besar terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Mereka memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, menciptakan pekerjaan yang layak, serta membangun sistem perlindungan sosial yang tangguh guna mengurangi kesenjangan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari hal ini dengan meningkatkan investasi pada sumber daya manusia sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang tanpa rintangan ekonomi atau sosial. Selain itu, praktik pemerintahan yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan di negara maju menggambarkan pentingnya kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik atau kelompok tertentu. Dengan meningkatkan kualitas layanan sosial, memperluas akses ekonomi yang inklusif, dan menghargai keberagaman budaya sebagai aset nasional, Indonesia dapat mencapai pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat.

Nama : Maya Indriyani
NPM : 2413032057
Kelas : B
Setelah menyaksikan video Menuju Indonesia Maju 2045, saya memahami bahwa kunci utama untuk membawa Indonesia menjadi negara maju terletak pada peningkatan mutu sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta terciptanya sistem pemerintahan yang transparan dan efektif. Dalam penjelasannya, Ibu Sri Mulyani menyoroti pentingnya sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Saya juga memahami bahwa kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara dalam membangun manusia yang berkualitas dan tata kelola yang baik.

Hal yang dapat dipelajari untuk memperbaiki pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya di Indonesia yaitu dengan pemahaman yang mendalam akan hak asasi manusia itu sendiri atau HAM seperti menjamin kesejahteraan warga baik itu dari pendidikan kesehatan maupun layanan transportasi. Pemberdayaan masyarakat juga turut mendukung perbaikan dalam aspek ekonomi dan sosial budaya. Selain itu pula pembangunan yang berkelanjutan atau sesuai dengan prinsipnya serta kebijakan yang transparan juga turut mendukung pemenuhan atau perbaikan dari hak ekonomi sosial dan budaya yang ada di Indonesia.

Nama: Febriana Arumning Tiyas
NPM: 2413032058

Dalam video ini, Ibu Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju, fokus utama haruslah pada pengembangan manusia, bukannya sekadar membangun infrastruktur seperti gedung maupun jalan. Ia berpendapat bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor krusial untuk membawa Indonesia ke arah kemajuan. Ia menegaskan pentingnya pendidikan yang berkualitas, pengembangan keterampilan, dan pembentukan karakter generasi muda yang memiliki kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Ibu Sri Mulyani juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki kesempatan besar berkat bonus demografi, yakni banyaknya populasi muda yang produktif, tetapi kesempatan ini akan terbuang jika tidak didukung dengan pendidikan dan lapangan kerja yang memadai.

Ibu Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju negara maju tidaklah mudah, mengingat masih ada banyak tantangan yang harus diatasi, seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan sistem birokrasi yang rumit. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak sendiri. Seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, perlu berkontribusi dengan cara belajar secara serius, berinovasi, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia yakin bahwa jika seluruh rakyat berkomitmen untuk menjadi lebih jujur, disiplin, dan bekerja keras, maka impian Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 bisa terwujud.

Dalam video Metro TV yang berjudul “Syarat Indonesia Menjadi Negara Maju pada 2045”, kita bisa mempelajari bahwa untuk mencapai status sebagai negara yang maju, Indonesia perlu lebih serius dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, serta budaya warganya. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangatlah penting, yang dapat dilakukan melalui pendidikan yang baik dan layanan kesehatan yang merata, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kedua, pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan dengan baik ,adil dan memberikan manfaat bagi semua, tidak hanya sebagian atau di satu tempat saja, seperti membangun sekolah-sekolah, rumah sakit, serta memastikan pasokan air bersih di berbagai lokasi, dan yang penting di tempat terpencil. Ketiga, untuk memperkuat ekonomi masyarakat, perlu lebih banyak lapangan kerja yang dibuka, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, serta dukungan untuk UMKM agar dapat tumbuh. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini pemerintah sedang merancang landasan yang kokoh untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, kita bisa belajar bahwa fokus utama perlu diberikan pada pemenuhan hak-hak masyarakat di sektor ekonomi, sosial, dan budaya agar Indonesia dapat maju dan sejahtera.

Nama: Risywa Firdausy
NPM: 2413032060

Dari video tadi saya mempelajari
Syarat negara maju menurut ibu Sri Mulyani yaitu
1. Manusia, manusianya mempunyai edukasi bagus, memiliki fasilitas kesehatan yang relatif baik, akses kesehatan bagus, ada jaminan sosial yang bagus jadi masyarakat memiliki ketenang dan lebih produktif. Jadi pendidikan dan kesehatan itu harus baik
2. Infrastruktur dan sistem pendukungnya bagus dalam segi apapun baik network ataupun fasilitas
3. Institusi yang bagus dan efisien, artinya pelayanannya baik,dan pasti. Jadi institusi yang baik, efisien yang tidak korup, bersih itu adalah ciri dari negara maju
Jadi negara maju itu harus ikan perkapita tinggi, institusi bagus, dan SDMnya bagus.

Menurut saya setelah menonton video tersebut, untuk memenuhi hak ekososbud di Indonesia yaitu perlu dilakukan penguatan regulasi dan lembaga pelaksana yang berpihak pada keadilan sosial, pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak di seluruh wilayah, pelestarian serta penghormatan terhadap keragaman budaya lokal, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, serta pengawasan yang efektif agar setiap warga negara benar-benar dapat menikmati hak-hak ekososbud secara setara dan berkelanjutan. Dan pemerintah perlu mendukung UMKM masyarakat indonesia.

Nama: Putri Alya Junivia

NPM: 2413032043

Menurut saya, video berjudul "Syarat Indonesia Menjadi Negara Maju pada 2045" memberikan wawasan yang sangat menarik mengenai aspirasi besar bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia Emas di tahun ke-100 kemerdekaan. Dalam vidio tersebut, dijelaskan bahwa cara agar bisa menjadi negara yang maju, Indonesia perlu memenuhi beberapa kriteria penting, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah dan Pendidikan yang baik. Di samping itu, penguasaan teknologi dan inovasi juga merupakan elemen penting yang akan menentukan kemajuan suatu negara di zaman global seperti ini.

Selain itu, video ini juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju status negara maju bukanlah hal yang mudah. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan seperti kesenjangan sosial, rendahnya kualitas pendidikan di beberapa wilayah, dan masih adanya budaya korupsi yang tinggi. Oleh karena itu, saya percaya bahwa pendidikan moral dan karakter harus menjadi landasan utama dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab. Generasi muda perlu dilengkapi dengan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kepedulian sosial agar dapat memberikan dampak positif bagi negara. Saya juga berpendapat bahwa kita sebagai mahasiswa memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju, seperti dengan belajar dengan serius, menjaga etika, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan kita.

Secara keseluruhan, video ini tidak hanya menyampaikan informasi mengenai syarat untuk menjadi negara maju, tetapi juga menjadi sumber motivasi pribadi bagi saya untuk turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa.Kemajuan indonesia bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh rakyatnya. Jika setiap individu memiliki semangat untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi, saya yakin visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar angan-angan, tetapi bisa terwujud dalam kenyataan.

Nama: Desvita prima rahmawati
Npm: 2413032065

Mulyani menegaskan bahwa pembangunan menuju Indonesia Maju 2045 harus memiliki arah yang jelas dan berlandaskan visi jangka panjang. Ia menyampaikan bahwa kemajuan bangsa tidak bisa hanya bergantung pada kekayaan alam, melainkan harus didukung oleh tiga faktor penting, yaitu sumber daya manusia yang unggul, infrastruktur yang memadai, dan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Pemerintah saat ini tengah berusaha membangun fondasi kuat agar Indonesia bisa keluar dari status negara berkembang, terutama dengan memanfaatkan bonus demografi yang menjadi peluang besar bagi generasi muda. Namun, peluang itu hanya bisa tercapai jika masyarakat dibekali dengan pendidikan yang baik, keterampilan yang relevan, serta etos kerja yang tinggi.

Selain itu, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran negara secara produktif. Dana publik harus diarahkan ke sektor-sektor yang memberi dampak jangka panjang seperti pendidikan, riset, teknologi, dan kesehatan, bukan hanya untuk proyek jangka pendek. Pembangunan infrastruktur juga berperan penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Ia pun menekankan bahwa kemajuan bangsa tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah; seluruh masyarakat perlu ikut terlibat aktif dalam membangun karakter, semangat, dan daya saing bangsa. Pesan Sri Mulyani menjadi pengingat bahwa menjadi negara maju bukan hal instan, melainkan hasil dari kerja keras, konsistensi, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

Nama : Kalinda Sari
NPM : 2413032053

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, tepat saat satu abad kemerdekaan, hanya dapat tercapai bila bangsa ini memenuhi beberapa syarat utama pembangunan. Menurutnya, status negara maju tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus diupayakan melalui kerja keras, konsistensi, dan perbaikan di berbagai sektor.

Syarat pertama yang ditekankan adalah investasi pada sumber daya manusia (SDM). Indonesia harus memiliki penduduk yang sehat, terdidik, dan terampil agar mampu bersaing di tingkat global. Pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang baik, serta perlindungan sosial yang kuat menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas nasional.

Syarat kedua adalah pembangunan infrastruktur yang memadai. Sri Mulyani menilai bahwa infrastruktur—baik fisik seperti jalan, pelabuhan, dan transportasi, maupun infrastruktur digital seperti internet dan teknologi informasi menjadi fondasi penting dalam memperlancar mobilitas, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mendukung aktivitas ekonomi modern.

Syarat ketiga adalah transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi. Indonesia perlu keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperkuat sektor industri, teknologi, dan jasa yang inovatif. Proses hilirisasi dan penguatan ekonomi digital menjadi langkah penting untuk menciptakan daya saing global yang berkelanjutan.

Syarat keempat, menurut Sri Mulyani, adalah penguatan institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, serta pemberantasan korupsi harus terus dilakukan agar kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif dan dipercaya masyarakat maupun investor.

Melalui empat syarat tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 bergantung pada kemampuan bangsa ini menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa menjadi negara maju tidak hanya diukur dari tingginya pendapatan per kapita, tetapi juga dari kualitas manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyatnya.

Nama : Aulia Adilah
NPM : 2413032063

Video tersebut mengangkat tema “Syarat Indonesia Menjadi Negara Maju pada 2045”. Sebagai bagian dari visi “Indonesia Emas 2045”, video tersebut menekankan pentingnya membangun bangsa yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.
Pernyataan ibu sri mulyani yaitu indikator negara maju salah satunya adalah manusianya, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus fokus pada pembangunan manusia melalui pendidikan yang merata, peningkatan keterampilan, dan kesehatan yang memadai. SDM yang unggul menjadi motor utama kemajuan bangsa.
Kedua yaitu insfrastruktur yang bagus, Infrastruktur fisik seperti jalan, transportasi, dan energi harus diimbangi dengan penguatan infrastruktur digital.

Ketiga yaitu institusi efisien, seperti pelayanan baik, rull of loo nya pasti, dan tidak korup. Video tersebut menyajikan gambaran menyeluruh tentang tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia menuju 2045. Pesan utamanya adalah bahwa kemajuan sejati tidak hanya diukur dari angka ekonomi, tetapi juga dari kemampuan bangsa menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Nama : Audy Chantika Putri
NPM : 2413032037

Dalam vidio tersebut Menteri keuangan Bu Sri mulyani menegaskan bahwa penting untuk membangun fondasi yang kuat terkait pembangunan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastuktur dan peningkatan institusi dan pembangunan ekonomi yang baik untuk menjadi negara yang maju. Sehingga kebijakan yang di ambil harus seimbang antara aspek ekonomi, sosial dan budaya karena ketiga hal ini saling mempengaruhi. Dengan menciptakan pembangunan ekonomi yang produktif dan berdaya saing akan mengakibatkan peningkatan pendapatan per kapita yang merupakan salah satu indikator negara maju. Pembangunan sosial difokuskan untuk peningkatan kualitas manusia yaitu dengan membentuk masyarakat yang berkualitas dan sehat sehingga masyarakat akan produktif. aspek budaya ini penting juga karena membentuk karakter bangsa.
Ada beberapa hambatan dalam praktik implementasi kebijakan yaitu kesenjangan pembangunan ekonomi dan wilayah, kualitas sumber daya manusia yang belum merata karena akses pendidikan yang belum merata di tiap daerah, korupsi.

Nama: Fadila Rizqia Dewi
Npm: 2413032038

Indikator atau fondasi utama untuk membangun negara maju dalam rangka pemenuhan hak ekosobud ialah sumber daya manusia, infrastruktur dan institusinya. Jadi, untuk sumber daya manusia seharusnya kita mengedapankan pendidikan dan kesehatan, apakah hal itu sudah tercapai dengan baik atau belum yang seharusnya dimana pemerintah daerah, menteri agama, menteri kesehatan, menteri pendidikan dan menteri menteri yang mempunyai kewajiban untuk membangun kualitas sumber daya manusia ini seharusnya melakukan koordinasi satu sama lain untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Selanjutnya, infrastruktur menjadi hal utama dalam pemenuhan hak yang seharusnya juga dapat terhubung dengan pengelolaan uang negara, sudah banyak daerah yang mendapatkan infrastruktur maju tetapi masih ada beberapa daerah yang juga belum memperoleh infrastruktur yang memadai dan belum diselesaikan secara tuntas, nah ini menjadi alasan utama mengapa infrastruktur menjadi poin penting dalam pemenuhan hak ekososbud. Poin yang terakhir yaitu institusi yang efesien harus menjadi perhatian penting dalam tahap pemenuhan hak ekososbud di indonesia.
Jadi, ketiga poin tersebut menjadi indikator untuk menjalankan pemenuhan hak ekososbud, dan untuk pemerintah dan menteri diharapkan untuk mengkoordinasikan satu sama lain agar rencana pemenuhan hak ekososbud ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Nama : Annisa Nola Andriana
NPM : 2413032059
Kelas : B

Video “Syarat Indonesia Menjadi Negara Maju pada 2045” membahas langkah-langkah penting yang harus ditempuh Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kunci utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguasaan teknologi, pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 6–7% per tahun, serta penguatan infrastruktur dan inovasi teknologi di berbagai sektor. Pemerintahan yang transparan, efisien, dan adaptif juga menjadi faktor penting agar pembangunan berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah.

Selain itu, video ini menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan agar seluruh daerah, termasuk wilayah tertinggal, dapat berkembang bersama. Indonesia perlu keluar dari jebakan pendapatan menengah dengan memperkuat sektor industri, jasa, dan ekonomi kreatif. Tantangan seperti kesenjangan sosial, kualitas pendidikan yang belum merata, serta infrastruktur yang masih terbatas di beberapa daerah harus segera diatasi agar Indonesia dapat benar-benar menjadi negara maju dan berdaya saing global pada tahun 2045.

Nama : Lukman fuady
Npm :2413032066
Klas :24B

Pada vidio di atas negara kita memiliki ambisi untuk menjadi negara maju
Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dari sisi sosial, pendidikan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk bersekolah dan berkembang. Dari sisi ekonomi, pendidikan menjadi investasi jangka panjang karena dapat meningkatkan kemampuan kerja dan pendapatan seseorang. Sedangkan dari sisi budaya, pendidikan berperan dalam melestarikan bahasa daerah, kesenian, dan nilai-nilai lokal melalui kurikulum dan kegiatan sekolah. Agar manfaat pendidikan semakin merata, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain memperbaiki data penerima bantuan agar bantuan seperti KIP atau PIP benar-benar sampai kepada siswa yang membutuhkan, meningkatkan pemerataan kualitas guru dan fasilitas dengan memberi insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil, serta mengombinasikan bantuan biaya dengan dukungan nonmateri seperti pendampingan belajar, akses bahan ajar daring, dan bantuan transportasi. Selain itu, penting juga untuk menghubungkan pendidikan vokasi dengan dunia industri melalui program magang, sertifikasi, dan kerja sama dengan dunia usaha agar lulusan lebih siap bekerja.

Kesehatan merupakan hak dasar yang termasuk dalam kategori sosial karena menyangkut akses terhadap layanan publik seperti puskesmas dan imunisasi, namun juga berdampak pada ekonomi karena kesehatan menentukan produktivitas seseorang. Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pemerintah perlu memastikan penerima bantuan JKN tepat sasaran dengan menyinkronkan data kependudukan dan data kemiskinan. Layanan kesehatan primer di daerah tertinggal juga perlu diperkuat dengan menambah fasilitas, tenaga medis, serta memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang mau bertugas di wilayah terpencil. Selain itu, program pencegahan seperti imunisasi, pemeriksaan ibu dan anak, serta penyuluhan gizi harus diperluas dan didukung oleh anggaran yang memadai. Teknologi juga dapat dimanfaatkan melalui layanan telemedicine dan klinik keliling agar masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Jaminan sosial berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat rentan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Bentuknya bisa berupa bantuan tunai, asuransi, maupun pensiun. Agar program ini tepat sasaran, perlu dilakukan perbaikan akurasi data penerima dengan digitalisasi dan audit berkala untuk mencegah kebocoran. Pekerja informal seperti petani, nelayan, dan buruh harian juga perlu mendapatkan perlindungan sosial melalui skema iuran bersubsidi yang mudah diakses. Selain itu, berbagai program bantuan seperti PKH, BPNT, dan subsidi lainnya sebaiknya diintegrasikan agar penerima mendapatkan manfaat yang lebih komprehensif. Pemerintah juga harus membangun sistem pemantauan yang tidak hanya menilai jumlah anggaran yang digunakan, tetapi juga dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketenagakerjaan merupakan hak ekonomi yang berhubungan langsung dengan penghasilan dan kesejahteraan keluarga, sekaligus hak sosial karena mencakup perlindungan terhadap pekerja. Agar hak atas pekerjaan dapat terpenuhi, pemerintah perlu memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal melalui kelompok usaha, koperasi, atau dukungan pemerintah daerah. Ketika terjadi PHK massal, pekerja harus mendapat perlindungan sementara berupa bantuan tunai dan pelatihan agar mereka dapat kembali bekerja. Program peningkatan keterampilan juga perlu diperkuat dengan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal serta dukungan penempatan kerja yang efektif. Selain itu, usaha mikro perlu didorong untuk beralih ke sektor formal dengan memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan sehingga menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil.

Untuk memastikan semua kebijakan berjalan efektif, diperlukan langkah lintas sektor yang saling terintegrasi. Pemerintah perlu membangun satu sistem data terpadu agar penyaluran bantuan lebih akurat dan menghindari tumpang tindih. Digitalisasi penyaluran bantuan melalui rekening atau e-wallet juga penting untuk mengurangi kebocoran dan mempercepat proses pencairan. Program sosial harus memiliki pendanaan yang berkelanjutan dengan reformasi pajak yang adil dan pengelolaan anggaran yang efisien. Selain itu, pemerintah daerah perlu diberi bimbingan teknis dan kewenangan yang cukup agar dapat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat dalam verifikasi data dan pengawasan juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, setiap hak memiliki keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, beasiswa pendidikan bukan hanya bentuk bantuan sosial, tetapi juga berdampak pada ekonomi keluarga dan pelestarian budaya melalui muatan lokal di sekolah. Sementara itu, hak atas kesehatan dan jaminan sosial lebih dominan pada aspek sosial dan ekonomi. Pembagian ini penting agar perumusan kebijakan lebih tepat sasaran: hak sosial fokus pada pemerataan akses dan layanan, hak ekonomi menekankan pada peningkatan pendapatan serta kesempatan kerja, sedangkan hak budaya diarahkan untuk menjaga identitas, tradisi, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan budaya bangsa.

Nama : Wiwin Lestari
NPM : 2413032049

Analisis yang saya dapatkan dari video di atas adalah
Prasyarat bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, yang bertepatan juga saat negara ini akan berusia 100 tahun, yang dibahas dalam wawancara metro TV dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Secara umum, negara maju dicirikan oleh:
1. Pendapatan per kapita yang tinggi
2. Sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial yang baik.
3. Infrastruktur yang efektif yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti koneksi fisik dan digital.
4. Lembaga yang tangguh, efektif, dan bebas korupsi dengan penegakan hukum yang ketat (rule of law).

Menurut video tersebut, juga tata kelola yang efektif dan tiga pilar utama sangat penting untuk meningkatkan perwujudan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Lingkungan (Ekososbud) di Indonesia.

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas tinggi di semua sektor diperlukan untuk mencapai perwujudan hak sosial dan ekonomi. Didukung oleh sistem jaminan sosial yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman.

2. Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, termasuk akses digital inklusif dan elektrifikasi di seluruh bidang, harus mendukung terciptanya hak-hak ekonomi, yang akan berdampak pada: perluasan prospek ekonomi dan pengurangan ketimpangan antarwilayah.

3. Penanganan belanja APBN dan APBD yang tidak efisien, program yang tumpang tindih, dan korupsi melalui reformasi kelembagaan dan tata kelola anggaran yang lebih baik sangat krusial bagi keberhasilan ini. Perencanaan yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penegakan hukum, diperlukan untuk menjamin bahwa dana publik benar-benar digunakan sebaik mungkin guna memenuhi hak-hak dasar rakyat.

Nama: Ria Febi Valentina
NPM: 2413032047

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menciptakan landasan yang kuat agar Indonesia dapat menjadi negara maju pada tahun 2045. Terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi untuk mencapai status tersebut, antara lain terkait dengan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan kekuatan ekonomi yang solid.

Video yang berjudul “Syarat Indonesia Menjadi Negara Maju pada 2045” menjelaskan dengan mendetail berbagai langkah strategis yang harus diambil oleh Indonesia untuk mencapai status negara maju tepat saat genap seratus tahun kemerdekaan. Konten video ini menekankan bahwa faktor paling penting untuk kesuksesan di masa depan Indonesia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Pembangunan infrastruktur, baik yang bersifat fisik maupun digital, diungkapkan sebagai faktor kunci untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas nasional. Selain faktor-faktor tersebut, pembicara juga menekankan bahwa pentingnya adanya pemerintahan yang bersih dan efisien agar semua kebijakan pembangunan bisa efektif dan tepat sasaran. Aspek ekonomi menjadi perhatian utama, di mana perkembangan yang diharapkan tidak hanya kuantitatif, tetapi juga inklusif dan merata ke seluruh pelosok Indonesia, bukan hanya terkonsentrasi di kota besar.

Dalam hal kekuatan, video ini menawarkan gambaran yang luas dan inspiratif mengenai tujuan pembangunan Indonesia, mendorong penonton untuk berpikir kritis tentang peran mereka dalam mencapai visi bangsa. Isinya relevan untuk berbagai disiplin ilmu, termasuk sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Namun, karena topiknya cukup luas, video ini cenderung memberikan gambaran umum tanpa mengupas secara mendetail setiap isu yang diangkat. Dari sudut pandang kajian bahasa Indonesia, konten ini tidak terfokus pada aspek bahasa, tetapi bisa dipakai sebagai bahan analisis yang menarik dalam konteks penggunaan bahasa formal dalam diskursus kebijakan nasional.

Gaya komunikasi yang digunakan oleh pembicara di dalam video bersifat formal dan juga komunikatif, mencerminkan karakteristik bahasa resmi pemerintah yang bertujuan untuk meyakinkan sekaligus mendidik masyarakat. Istilah yang digunakan banyak berhubungan dengan konsep pembangunan seperti "Sumber Daya Manusia berkualitas", "pemerintahan yang baik", dan "ekonomi yang inklusif", yang dapat dianalisis dari aspek semantik maupun sintaksis. Kalimat-kalimat yang disampaikan umumnya panjang dan kompleks, menunjukkan adanya struktur bahasa yang bisa diteliti dari segi kohesi dan koherensi dalam wacana. Dengan demikian, video ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang arah pembangunan Indonesia menuju tahun 2045, tetapi juga bisa menjadi referensi untuk memahami bagaimana bahasa formal dipakai untuk meningkatkan kesadaran nasional dan menyampaikan pesan strategis dengan cara yang efektif.

Indonesia Menuju Negara Maju 2045
Presiden Joko Widodo memiliki visi besar agar Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan. Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia harus memenuhi beberapa syarat penting yang menjadi ciri dari negara maju. Salah satu indikatornya memang pendapatan per kapita, yaitu sekitar 30.000–35.000 dolar AS per tahun, namun indikator ekonomi ini hanyalah sebagian kecil dari gambaran besar.

Yang lebih penting adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia (SDM), kekuatan institusi atau tata kelola pemerintahan, serta kualitas infrastruktur** bisa ditingkatkan secara berkelanjutan.

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Negara maju selalu ditandai oleh masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, kesehatan yang baik, dan jaminan sosial** yang kuat. Pendidikan dan kesehatan merupakan pondasi utama untuk menciptakan manusia produktif, mandiri, dan kompetitif.

Presiden Jokowi menekankan bahwa anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial harus benar-benar digunakan untuk **meningkatkan kualitas hidup masyarakat**. Termasuk juga memastikan **pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan** mendapatkan akses pendidikan yang setara, karena para santri juga akan menjadi bagian dari tenaga kerja nasional di masa depan.

Dengan SDM yang unggul, Indonesia akan memiliki tenaga kerja yang cerdas, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global.


2. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas
Ciri penting lainnya dari negara maju adalah infrastruktur yang modern dan efisien. Infrastruktur tidak hanya berupa jalan tol atau transportasi umum seperti MRT, tetapi juga mencakup elektrifikasi, jaringan internet, dan konektivitas digital di seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan infrastruktur yang merata akan membuka akses ekonomi, mempercepat mobilitas barang dan jasa, serta memperkecil kesenjangan antarwilayah. Dengan infrastruktur yang baik, produktivitas nasional meningkat, investasi tumbuh, dan peluang kerja semakin terbuka.

3. Pembenahan Institusi dan Tata Kelola Pemerintahan
Negara maju juga dikenal karena memiliki institusi yang kuat, bersih, dan transparan. Pemerintahan yang baik ditandai dengan pelayanan publik yang efisien, penegakan hukum yang konsisten, serta sistem birokrasi yang tidak korup.

Presiden menegaskan bahwa “rule of law” atau kepastian hukum harus dijalankan dengan tegas dan adil. Setiap aturan harus berlaku sama bagi semua orang, tidak berubah-ubah tergantung siapa yang menegakkannya. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien menjadi kunci untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap negara.

4. Transformasi Ekonomi dan Kebijakan Fiskal

Untuk mendukung seluruh tujuan tersebut, pemerintah juga harus melakukan transformasi ekonomi dan pengelolaan anggaran negara (APBN) secara tepat sasaran. APBN berperan penting sebagai instrumen untuk membiayai pembangunan SDM, infrastruktur, dan reformasi institusi.

Setiap belanja negara harus diarahkan pada program-program yang produktif dan berorientasi jangka panjang, bukan sekadar konsumtif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seimbang dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Upaya pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045—yaitu seratus tahun kemerdekaan—membutuhkan dasar yang kuat, bukan hanya mengandalkan angka pendapatan per kapita ($30.000–$35.000 USD). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada tiga syarat yang penting. Pertama, SDM yang berkualitas, yang mencakup peningkatan pendidikan, akses layanan kesehatan yang lebih baik, serta jaminan sosial yang kuat agar masyarakat tenang dan bisa bekerja. Kedua, infrastruktur yang memadai, seperti pengembangan transportasi massal (misalnya MRT), jalan tol, bandara, serta ekspansi internet dan listrik di seluruh wilayah agar semua masyarakat memiliki akses yang sama. Ketiga, institusi yang baik dan efisien, yang harus memenuhi hukum, memberikan layanan publik yang cepat dan jujur, serta mencegah korupsi agar uang negara tidak terbuang. Untuk mewujudkan hal ini, APBN memiliki peran penting, yakni mengalokasikan dana secara wajib, yaitu 20% untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan. Selain itu, APBN juga mencakup Program Jaring Pengaman Sosial seperti PKH serta berbagai beasiswa. Namun, penggunaan anggaran menghadapi tantangan besar yang dikenal sebagai PR untuk melakukan pengeluaran yang lebih efektif. Tantangan ini meliputi ketidakselarasan antara program pusat dan kebutuhan daerah, sistem birokrasi yang rumit yang melibatkan berbagai tingkat pertemuan (musyawarah), serta masalah efisiensi dan korupsi. Karena itu, fokus belanja hingga 2024 dan seterusnya tetap pada penguatan tiga fondasi tersebut, termasuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur yang belum terhubung penuh (terutama di luar Jawa), serta melakukan reformasi birokrasi dan penguatan anti-korupsi.

Nama: Nurmala Hayati
NPM: 2413032046

Untuk bisa memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat secara lebih baik, Indonesia perlu belajar dari berbagai upaya pembangunan negara maju. Salah satu hal terpenting adalah meningkatkan pendapatan per kapita, karena semakin besar pendapatan negara, semakin banyak dana yang bisa dialokasikan untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia harus terus menjadi fokus utama. Pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang mudah dijangkau akan membantu menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan produktif, sehingga mampu berkontribusi besar dalam pembangunan negara. Infrastruktur juga memegang peranan penting. Jalan, transportasi umum, internet yang cepat, hingga fasilitas publik yang memadai akan membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi secara lebih merata, terutama di daerah yang selama ini tertinggal.

Di samping itu, penggunaan anggaran negara (APBN) harus benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur dasar perlu diperkuat, serta dikelola secara transparan dan efisien agar tidak ada dana yang terbuang sia-sia. Pemerintah juga harus memastikan pengawasan yang ketat agar korupsi tidak memakan anggaran yang seharusnya menjadi hak rakyat. Karena pada akhirnya, pondasi kuat untuk memperbaiki pemenuhan hak-hak masyarakat dan bergerak menuju negara maju adalah manusia/sumber daya, institusi yang baik dan efisien, serta infrastruktur yang bagus.

Nama : Dhea Melinda
NPM : 2413032044
Kelas : 2024 B

Indonesia diprediksi dapat menjadi negara maju pada tahun 2045 apabila mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekitar 6–7 % per tahun, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat infrastruktur secara merata di seluruh daerah. Kunci utamanya terletak pada pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri, peningkatan produktivitas, serta pemanfaatan teknologi digital. Namun, tantangan yang dihadapi cukup besar, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan risiko ketidakstabilan ekonomi maupun politik. Karena itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar visi Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud.

Nama: Desindi Putri
Npm: 2413032048

Pada cuplikan video tersebut menunjukkan pernyataan dari Mentri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, Kita dapat memahami bahwa pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia sangat tergantung pada kemampuan negara dalam menciptakan fondasi yang kuat bagi sumber daya manusia. Manusia merupakan komponen krusial untuk kemajuan suatu bangsa, sehingga peningkatan dalam bidang pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah wajib menjamin bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang berkualitas serta pelayanan kesehatan yang memadai. Ini mencakup penguatan lembaga pendidikan formal dan lembaga keagamaan, peningkatan kompetensi pengajar, serta perluasan akses layanan kesehatan melalui puskesmas, posyandu, dan BPJS. Dengan sumber daya manusia yang unggul, masyarakat akan dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Selain fokus pada manusia, pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya juga dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Infrastruktur tidak hanya terbatas pada jalan raya dan bandara, tetapi juga meliputi konektivitas antar wilayah, akses internet, serta fasilitas publik yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Pembangunan yang seimbang di antara wilayah barat dan timur Indonesia akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta memastikan bahwa semua rakyat dapat merasakan manfaat dari proses pembangunan dengan cara yang adil. Namun, pencapaian ini tidak akan berhasil tanpa adanya pengelolaan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi merupakan prasyarat mendasar agar pelayanan publik dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.

Kemudian pengelolaan anggaran negara juga perlu dilakukan dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Sri Mulyani menekankan bahwa perencanaan serta pelaksanaan APBN sering kali tidak sejalan antara tingkat pusat dan daerah, yang menyebabkan hasil yang diperoleh tidak optimal. Pengeluaran negara perlu difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial untuk kelompok yang rentan. Koordinasi yang baik antar instansi dan pemerintah daerah akan meningkatkan efektivitas dari kebijakan publik yang diterapkan. Pada akhirnya, pembangunan yang adil harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, komunitas adat, dan organisasi masyarakat sipil, agar proses pembangunan tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada. Dengan cara ini, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat diperoleh bersamaan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Ketika manusia, institusi, dan infrastruktur dibangun dengan baik, maka kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan menjadi kenyataan, bukan hanya sekedar harapan.

Nama : Nadila Safira Putri
NPM : 2413042068
Kelas : 2024 B

Dari video yang bertema “Syarat Indonesia Menjadi Negara Maju pada 2045” menjelaskan bahwa untuk mencapai status negara maju pada usia 100 tahun kemerdekaan, Indonesia perlu mempersiapkan berbagai aspek penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata dan berkualitas menjadi faktor utama, karena pendidikan yang baik akan menciptakan generasi cerdas, produktif, dan mampu bersaing secara global. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi juga menjadi syarat penting agar kemajuan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya terpusat di daerah tertentu.

Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Pemerintah harus mampu menegakkan keadilan, memperbaiki sistem birokrasi, dan memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. Meski masih ada tantangan seperti ketimpangan pendidikan, rendahnya inovasi, serta kesenjangan sosial, dengan kerja keras, konsistensi kebijakan, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang berdaulat dan sejahtera.

Nama : Vina
NPM : 2413032050
Kelas :3b

Video tersebut menjelaskan berbagai faktor penting yang harus dipenuhi agar Indonesia dapat mencapai status sebagai negara maju pada tahun 2045 sesuai dengan visi “Indonesia Emas 2045”. Fokus utama yang disampaikan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Secara akademik, isi video ini mencerminkan teori pembangunan yang menegaskan bahwa kemajuan suatu negara sangat bergantung pada mutu SDM yang produktif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pertumbuhan ekonomi yang ideal juga tidak hanya diukur dari peningkatan angka PDB, tetapi dari pemerataan hasil pembangunan dan kemajuan teknologi di seluruh wilayah. Selain itu, video tersebut menekankan pentingnya pemerintahan yang efisien agar kebijakan publik dapat dijalankan secara efektif serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Meskipun pembahasannya masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan data maupun strategi konkret, video ini memberikan gambaran yang menyeluruh bahwa kemajuan Indonesia di masa depan harus didukung oleh penguatan SDM, ekonomi inovatif, pemerintahan yang bersih, serta pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Nama : Niha Mayrista
NPM : 2413032070

Pernyataan Sri Mulyani mengenai pembangunan menuju Indonesia Maju 2045 menegaskan visi strategis pemerintah. Ia menyatakan bahwa kemajuan sebuah negara tidak bisa hanya mengandalkan kekayaan alam, tetapi perlu dikembangkan melalui tiga pilar utama: sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang kokoh, dan ekonomi yang kompetitif.

Pemerintah sedang mempersiapkan dasar yang akan memungkinkan Indonesia untuk bergerak maju dari status negara berkembang. Bonus demografi merupakan kesempatan besar, tetapi hanya dapat dimanfaatkan jika generasi muda dibekali dengan pendidikan, keterampilan, dan etos kerja yang memadai. Dalam mengelola ekonomi, anggaran negara seharusnya diarahkan pada hal-hal produktif seperti pendidikan, penelitian, teknologi, dan kesehatan, dan tidak hanya difokuskan pada proyek jangka pendek.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan ekonomi. Selain itu, masyarakat perlu berkontribusi aktif dalam menghadapi tantangan di masa depan dengan sikap kerja keras, disiplin, dan moral yang tinggi. Pesan Sri Mulyani lebih dari sekadar optimisme, tetapi juga mengingatkan bahwa Indonesia baru dapat dianggap maju jika seluruh komponen bangsa secara bersamaan memperkuat fondasi manusia, ekonomi, dan infrastruktur secara berkelanjutan.

Nama : Annisa Khairina
NPM : 2413032052
Mata Kuliah : Teori dan Kajian HAM

dari video yang telah diberikan dapat saya mengambil penjelasannya dari Sri Mulyani.

negara yang maju, dan Presiden Jokowi berharap agar Indonesia juga mencapai status negara maju pada tahun 2045—tepat pada satu abad setelah kemerdekaan. Lalu, apa saja syarat yang diperlukan untuk menjadi negara maju?

Ketika melihat negara-negara yang sudah berada di tahap maju, biasanya ditandai dengan *pendapatan per kapita* yang tinggi, sekitar 30-35 ribu dolar AS. Akan tetapi, ukuran ini bukanlah satu-satunya indikator. Negara-negara maju umumnya memiliki beberapa karakteristik penting.

Pertama, sumber daya manusia (SDM). Penduduk di negara maju umumnya mengenyam pendidikan yang baik, mendapatkan layanan kesehatan yang layak, dan memiliki akses terhadap sistem jaminan sosial yang kuat. Hal ini membuat mereka hidup dengan tenang dan produktif. Oleh karena itu, pendidikan, kesehatan, dan sistem perlindungan sosial menjadi faktor utama.

Kedua, infrastruktur. Negara maju memiliki fasilitas infrastruktur yang baik seperti transportasi umum (MRT, jalan umum, bandara), sistem konektivitas yang efisien, dan fasilitas umum yang berfungsi dengan optimal. Konektivitas yang baik antar transportasi umum merupakan salah satu tanda kemajuan dalam sistem infrastruktur suatu negara.

Ketiga, *institusi yang efisien dan transparan*. Negara maju memiliki lembaga pemerintahan yang beroperasi secara efektif, pelayanan publik yang efisien, dan penegakan hukum yang konsisten. Tidak terdapat ketidakadilan dalam perlakuan hukum; semuanya berjalan sesuai tata aturan yang berlaku. Institusi yang bersih dan bebas korupsi menjadi pondasi yang penting bagi negara maju.

Dengan demikian, negara maju ditandai oleh pendapatan per kapita yang tinggi, institusi yang solid, infrastruktur yang berkembang, serta SDM yang berkualitas. Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk mencapai Indonesia Maju 2045, penguatan SDM sangat penting. Oleh sebab itu, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial perlu dimaksimalkan untuk membangun sistem perlindungan sosial serta meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan.

Selama ini, sektor pendidikan masih menjadi tantangan. Di Indonesia, sepertiga dari sistem pendidikan dijalankan melalui jalur keagamaan seperti madrasah dan pesantren. Karena itu, mereka juga harus mendapatkan akses serta kualitas pendidikan yang setara agar siap menghadapi persaingan di dunia kerja.

Dari segi infrastruktur, pembangunan harus terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, baik melalui jalan raya, udara, laut, maupun jaringan internet. Elektrifikasi dan akses internet di seluruh Indonesia harus merata, agar masyarakat di semua daerah dapat menikmati kesempatan yang sama.

Di samping itu, transformasi ekonomi juga merupakan prioritas yang utama. APBN sebagai alat keuangan negara memiliki peran penting dalam mendukung tujuan ini. Belanja negara difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sesuai dengan amanat konstitusi—minimal 20% untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan. Subsidi dan bantuan sosial seperti PKH dan beasiswa juga diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, terdapat tantangan dalam hal efisiensi belanja negara. Seringkali, belanja yang dilakukan kementerian tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Misalnya, proyek yang dikerjakan di pusat tidak relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, kompleksitas sistem pemerintahan dari pusat hingga desa menyulitkan koordinasi dan efektivitas kebijakan.

Oleh karena itu, spending better atau peningkatan efisiensi anggaran negara menjadi tugas besar. Pemerintah pusat, daerah, dan DPR perlu bekerja sama agar anggaran benar-benar tepat sasaran. Meskipun sulit, fondasi untuk menuju negara maju harus tetap dibangun melalui penguatan SDM, institusi, dan infrastruktur.
Peningkatan kerjasama antara kementerian (pendidikan, agama, kesehatan) juga perlu ditingkatkan. Pengembangan infrastruktur harus dipercepat di berbagai daerah seperti Sumatra, Sulawesi, dan Papua agar konektivitas nasional dapat terwujud dengan baik.
Terakhir, reformasi dalam birokrasi dan penghapusan korupsi harus menjadi fokus utama. Efisiensi serta keterbukaan dalam lembaga pemerintah adalah kunci menuju sukses dalam mencapai Indonesia Maju.
Itulah penjelasan dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengenai dasar dan strategi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Nama: Santika Ayu Pratama
NPM: 2413032051

Dari praktik perlindungan hak sosial-ekonomi di negara maju, Indonesia dapat mempelajari beberapa hal penting untuk memperbaiki pemenuhan hak ekososbud di dalam negeri. Negara maju pada umumnya memiliki sistem perlindungan hak sosial-ekonomi yang kuat, di mana pemerintah menjamin akses warganya terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial yang layak. Dari praktik tersebut, Indonesia dapat belajar bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan perlindungan sosial.

Indonesia perlu memperkuat sistem jaminan sosial seperti BPJS agar benar-benar menjangkau masyarakat rentan, serta memastikan subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran. Selain itu, investasi besar pada pendidikan dan pelatihan keterampilan harus menjadi prioritas agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem ketenagakerjaan dengan memberikan upah layak, perlindungan buruh, serta menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Tak kalah penting, pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal, serta dijalankan dengan prinsip pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Dengan menerapkan haltersebut, Indonesia dapat meningkatkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warganya menuju visi sebagai negara maju tahun 2045.

Nama : Amelia Clarissa Putri
NPM : 2413032055

Pernyataan dari sri mulyani tentang Indonesia yang ingin menjadi negara maju pada tahun 2045 memang terdengar sangat ambisius, ternyata masih ada banyak aspek yang perlu diperbaiki dengan serius. Pertama, ukuran negara maju yang sering kali diukur dari pendapatan per kapita sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang ada. Meskipun perekonomian Indonesia terus berkembang, pertumbuhan tersebut belum dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Masih ada banyak wilayah yang tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan perbedaan antara kota besar dan daerah terpencil semakin terlihat. Ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan lebih banyak menguntungkan area yang sudah maju, sementara daerah lain belum banyak mendapatkan manfaatnya.

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia yang merupakan kunci utama untuk menuju Indonesia Emas 2045 juga menghadapi banyak tantangan. Pendidikan memang semakin tersedia, tetapi belum sepenuhnya mencetak generasi yang kritis, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Banyak sekolah masih menekankan pada hafalan daripada pengembangan kemampuan berpikir. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas juga belum merata di kota besar mudah dijangkau, sementara di daerah terpencil masih sulit. Jika masalah ini tidak diatasi, sulit untuk berharap SDM Indonesia bisa benar-benar unggul dan produktif seperti negara maju lainnya.

Jika kita lihat dari perspektif pemerintahan, tantangan terbesar sebenarnya terletak pada masalah tata kelola dan integritas. Pemerintah sering berbicara mengenai birokrasi yang bersih dan efisien, tetapi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan politik yang bersifat transaksional masih sering terjadi. Selama budaya ini tidak berubah atau tidak di tangani dengan baik, maka setiap kebijakan akan sulit untuk diterapkan secara efektif. Indonesia memerlukan pemerintahan yang tidak hanya mahir dalam membuat program, tetapi juga harus jujur, konsisten, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Jadi, jika ingin berbicara dengan jujur, visi Indonesia Maju 2045 tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur seperti jalan tol, bandara, atau infrastruktur digital. Yang paling utama adalah membangun manusia dan sistem yang benar-benar adil, transparan, dan dapat dipercaya. Tanpa perubahan pola pikir, perbaikan sistem pendidikan, serta penegakan hukum yang tegas dan adil, impian Indonesia untuk menjadi negara maju bisa jadi hanya akan menjadi slogan di atas kertas, bukan kenyataan yang dapat dirasakan oleh rakyatnya.