Ariesta Wibisono Anditya, dalam karya ilmiahnya, menganalisis secara mendalam peran media massa sebagai alat kontrol sosial dalam upaya mengurangi kejahatan di Indonesia dengan landasan nilai-nilai Pancasila. Studi ini menempatkan media sebagai elemen penting dalam mendukung kebijakan penanggulangan kejahatan melalui penyebaran informasi, edukasi publik, serta pengawasan terhadap isu-isu sosial dan hukum. Pelaksanaan fungsi ini dituntut untuk selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, integritas, dan keadilan sosial.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik jurnalistik. Temuannya menunjukkan bahwa media massa di Indonesia sering kali lebih mengutamakan sisi sensasional daripada mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Pemberitaan sering hanya berfokus pada aspek informatif dan hiburan tanpa memberikan kontribusi nyata pada pembentukan karakter bangsa.

Tantangan utama yang ditemukan adalah lemahnya proses verifikasi berita, yang dapat memicu misinformasi dan mengancam stabilitas sosial, bertentangan dengan prinsip harmoni dan kepercayaan yang diusung Pancasila.

Dengan pendekatan normatif, penelitian ini membandingkan aspek hukum dan regulasi terkait fungsi media massa dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

Sebagai kesimpulan, penulis merekomendasikan agar media massa lebih bertanggung jawab dan mematuhi nilai-nilai Pancasila dalam penyajian berita, sehingga media tidak hanya sekadar menyajikan informasi tetapi juga turut serta dalam membangun karakter masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

jadi di Video pembelajaran ini menyoroti pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat, bukan hanya sekadar dihafal, tetapi juga diterapkan sebagai landasan berpikir dan bertindak. Pancasila berperan tidak hanya sebagai dasar hukum, melainkan juga sebagai panduan moral dan visi hidup bangsa Indonesia. Mahasiswa, sebagai generasi penerus, diharapkan mampu berpikir kritis dan reflektif, serta menelaah relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan modern seperti kapitalisme dan komunisme, yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai bangsa.

Video ini menjelaskan perbedaan antara philosofische grondslag dan weltanschauung: yang pertama adalah dasar filosofis negara yang bersifat teoritis, sementara yang kedua adalah pandangan hidup bangsa yang tumbuh secara praktis dalam masyarakat. Pada masa kepemimpinan Soekarno, Pancasila ditekankan sebagai filosofi asli bangsa, sedangkan di era Soeharto, pendekatannya lebih praktis melalui program Penataran P4. Ini menunjukkan bahwa Pancasila terus beradaptasi seiring perkembangan zaman.

Tantangan utama terhadap Pancasila, seperti kapitalisme yang mendorong individualisme dan konsumerisme yang berlebihan, serta komunisme yang mengancam peran rakyat dalam negara, menuntut generasi muda untuk memahami nilai-nilai Pancasila dengan lebih mendalam. Mahasiswa diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, serta menjadi generasi yang berwawasan luas dan bertanggung jawab.

Video ini menegaskan pentingnya Pancasila sebagai landasan berpikir kritis bagi mahasiswa, agar mereka mampu memahami dan menjaga nilai-nilai bangsa dalam menghadapi kapitalisme, komunisme, dan tantangan sosial lainnya.

Keuntungan mempelajari Pancasila:
1. Memperkuat identitas bangsa serta menumbuhkan kebanggaan dan persatuan.
2. Memberikan panduan etika dan membentuk perilaku yang beretika dalam masyarakat.
3. Melatih keterampilan berpikir kritis dan mendalam.
4. Memberikan pegangan dalam menghadapi tantangan global untuk menjaga jati diri bangsa di tengah pengaruh asing.
5. Menciptakan keharmonisan dalam keberagaman dengan menumbuhkan toleransi dan keadilan.
6. Membentuk kepemimpinan yang memiliki wawasan kebangsaan, integritas, dan keadilan.

Jadi di jurnal ini membahas hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia, dengan Pancasila sebagai pusat nilai-nilai yang membimbing pembentukan hukum. Artikel ini berupaya mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam proses politik hukum untuk menciptakan kebijakan yang lebih etis dan berlandaskan pada filosofi bangsa, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan mencerminkan identitas nasional.

Beberapa poin utama dapat disimpulkan dari jurnal ini. Pertama, Pancasila bukan hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi sumber nilai dalam perumusan kebijakan hukum. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan menjadi dasar dalam proses legislasi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kebijakan hukum tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga merefleksikan identitas nasional yang berlandaskan nilai luhur.

Selanjutnya, artikel ini membahas tiga dimensi utama dalam hubungan antara hukum dan etika: dimensi substansi dan wadah (kesesuaian isi hukum dengan prinsip etika), cakupan hubungan (etika mencakup wilayah yang lebih luas daripada hukum), serta alasan kepatuhan (mengapa hukum dan etika ditaati atau dilanggar oleh masyarakat). Pendekatan ini menggambarkan hukum dan etika sebagai dua elemen yang saling melengkapi dalam membentuk kerangka aturan ideal bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kajian ini, politik hukum ditampilkan sebagai faktor krusial dalam pembentukan kebijakan publik. Politik hukum di Indonesia dipahami sebagai kebijakan dasar yang mempengaruhi arah pembentukan hukum, yang juga dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai alat perencanaan hukum diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi publik, melindungi kepentingan nasional, dan menciptakan aturan yang sesuai dengan prioritas bangsa. Dinamika politik hukum ini melibatkan berbagai kepentingan, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan bahkan kepentingan asing.

Jurnal ini juga menguraikan perkembangan etika dalam sejarah hukum Indonesia, dimulai dari etika teologis yang bersumber dari ajaran agama hingga tahap yang lebih praktis seperti kode etik dan pedoman perilaku. Tahapan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengatur perilaku individu dan organisasi melalui nilai-nilai etis yang diterapkan dalam masyarakat, dengan tujuan membentuk masyarakat yang etis dan patuh pada hukum.

Pentingnya konsekuensi etika terhadap hukum juga diangkat. Pelanggaran hukum dianggap sebagai pelanggaran etika, tetapi tidak semua pelanggaran etika digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum membutuhkan standar etika yang lebih luas untuk mendorong perilaku baik dalam masyarakat. Hukum yang berbasis etika diharapkan mampu menjawab tantangan keadilan dalam konteks keragaman budaya masyarakat Indonesia.

Sebagai kesimpulan, jurnal ini menekankan pentingnya integrasi antara hukum dan etika dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Politik hukum memainkan peran besar dalam menentukan nilai-nilai yang diangkat menjadi norma dalam hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum di Indonesia diharapkan tidak hanya berfungsi secara formal tetapi juga mencerminkan nilai kebangsaan yang menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan kedamaian yang diidealkan oleh Pancasila.

Artikel ini juga memberi contoh penerapan etika dalam politik hukum, misalnya melalui penerapan kode etik bagi pejabat publik dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan hukum agar tetap relevan dengan perubahan sosial dan tantangan global.

A. menurut saya Mengenai Proses Pendidikan di Tengah Pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 membawa tantangan besar bagi dunia pendidikan. Pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara langsung harus beralih ke model daring, yang membuat interaksi antara siswa dan pendidik menjadi lebih terbatas. Banyak sekolah dan universitas yang menghadapi kendala teknis seperti akses internet yang tidak merata dan kurangnya perangkat elektronik di berbagai daerah. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam kualitas pembelajaran. Selain itu, siswa kehilangan kesempatan belajar langsung yang berpengaruh terhadap kemampuan sosial dan emosional mereka.

Namun, pandemi ini juga mempercepat inovasi dalam pendidikan, khususnya melalui pengenalan platform pembelajaran digital. Keterbatasan tersebut mendorong adanya adaptasi dan peningkatan keterampilan baik untuk tenaga pengajar maupun siswa, sehingga ke depannya dunia pendidikan bisa lebih fleksibel dan tanggap terhadap perkembangan teknologi.

B. Mengefektifkan dan Memaksimalkan Pendidikan di Tengah Pandemi Supaya Berkorelasi dengan Implementasi Nilai Pancasila

Agar proses pendidikan di tengah pandemi tetap berhubungan dengan nilai Pancasila, ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan. Pertama, Gotong Royong bisa diwujudkan dalam kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menyediakan fasilitas dan akses pendidikan daring. Misalnya, sekolah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet atau komunitas lokal untuk memfasilitasi akses bagi siswa yang tidak memiliki perangkat atau internet.

Nilai Kemanusiaan juga penting dalam memberikan dukungan emosional kepada siswa dan guru. Program bimbingan konseling harus ditingkatkan untuk membantu mereka yang merasa stres atau kesulitan dengan pembelajaran daring.

Selain itu, nilai Persatuan dapat diwujudkan dengan membangun sistem pembelajaran inklusif yang memperhatikan keberagaman kebutuhan siswa di berbagai daerah. Dengan demikian, pendidikan tetap dapat berjalan dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila meskipun dalam keterbatasan.

C. Contoh Kasus Pengembangan Karakter Pancasilais

Contoh kasus pengembangan karakter Pancasilais yang sering ditemui adalah kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah atau kampung. Dalam kegiatan ini, siswa diajak bekerja sama membersihkan sampah, menjaga kebersihan lingkungan, dan menata taman. Kegiatan ini tidak hanya mendorong nilai Gotong Royong tetapi juga Peduli dan Cinta Damai, karena siswa diajarkan untuk bekerja bersama dengan baik serta menjaga keharmonisan lingkungan.

Menurut saya, kegiatan seperti ini sangat efektif untuk menumbuhkan karakter Pancasilais karena langsung mengajarkan siswa untuk peduli pada lingkungannya dan bekerja sama dengan orang lain. Nilai-nilai ini akan tertanam dalam diri siswa dan dapat menjadi landasan bagi sikap mereka di masa depan.

D. Hakikat Pancasila dalam Pengaktualisasian Nilai-Nilai sebagai Paradigma Berpikir, Bersikap, dan Berperilaku

Hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup bangsa Indonesia terletak pada perannya sebagai pedoman nilai yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat. Sebagai paradigma berpikir, Pancasila mendorong setiap individu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong. Misalnya, dalam setiap pengambilan keputusan, baik secara individu maupun kolektif, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi tolok ukur untuk mempertimbangkan apa yang terbaik bagi seluruh masyarakat.

Sebagai panduan bersikap, Pancasila menuntut warga negara untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam kelima silanya, seperti menghormati kebebasan beragama dan mengedepankan prinsip musyawarah. Dalam tindakan nyata, hal ini terlihat ketika masyarakat mampu saling menghargai dan bekerja sama meskipun berbeda latar belakang.

Pancasila juga menjadi dasar dalam membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab, peduli, dan menjunjung tinggi hak asasi serta keharmonisan hidup. Jadi, sebagai paradigma berpikir dan berperilaku, Pancasila mengikat seluruh lapisan masyarakat untuk hidup dalam kerangka moral yang menjamin keberagaman dan kemajuan bersama.

Artikel ini menawarkan pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar ideologi, moral, dan filsafat bangsa Indonesia. Sebagai paradigma berpikir, Pancasila bukan hanya sekadar rangkaian prinsip, tetapi juga sistem nilai yang mencakup dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dasar ontologisnya berpusat pada manusia sebagai makhluk individu dan sosial, sehingga setiap sila Pancasila diharapkan terwujud dalam kehidupan manusia Indonesia. Dari segi epistemologis, Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa dan dirumuskan menjadi sistem pengetahuan yang logis, berurutan, dan hierarkis. Hal ini memperkuat peran Pancasila sebagai landasan berpikir dan bertindak. Selain itu, dasar aksiologisnya menekankan nilai-nilai harmonis dari kelima sila, yang mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong. Ini menggarisbawahi pentingnya Pancasila sebagai fondasi pendidikan, yang berperan dalam membangun generasi muda untuk berpikir kritis, adil, menghargai keberagaman, serta menginternalisasi nilai moral dalam kehidupan berbangsa.

Sebagai dasar filsafat dan ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan moral, sosial, dan kognitif yang menopang berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk pendidikan. Pancasila bukan hanya prinsip formal dalam hukum, tetapi juga panduan etika dalam kehidupan sehari-hari yang mendorong setiap individu untuk menghayati nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam ranah pendidikan, Pancasila menjadi fondasi dalam membentuk individu yang berkarakter dan berintelektual, selaras dengan pandangan John Dewey bahwa pendidikan seharusnya mengembangkan kemampuan dasar seseorang, baik secara intelektual maupun emosional. Artikel ini juga membahas berbagai aliran filsafat pendidikan seperti empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi, serta menegaskan peran Pancasila sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk bangsa Indonesia yang berkepribadian Pancasila. Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika sebagai landasan perilaku individu maupun kolektif masyarakat Indonesia. Pendidikan yang berbasis Pancasila bertujuan untuk menjaga kepribadian dan budaya bangsa, serta membentuk karakter yang selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa, seperti integritas, etika, dan religiositas.

Filsafat pendidikan Pancasila memiliki tiga karakteristik utama:

1. Integral – Mengakui manusia sebagai makhluk yang utuh, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, dengan keseimbangan antara jiwa dan raga.


2. Etis – Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab, menghargai keunikan dan subjektivitas individu dalam konteks etis.


3. Religius – Menghormati nilai-nilai spiritual dan keberagaman agama, sesuai dengan Sila Pertama yang menjamin hak dan kebebasan beragama.



Dalam penerapan pendidikan karakter, para pendidik diharapkan tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mampu mengintegrasikan dan menerapkannya dalam kehidupan nyata sebagai contoh bagi peserta didik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menyiapkan generasi Indonesia yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan memiliki komitmen kuat untuk mengangkat martabat bangsa, sesuai dengan visi dan misi yang terkandung dalam Pancasila.