Nama : Kholifah Wulandari
NPM : 2415061079
Kelas : PSTI D

Jurnal ini menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia. Pancasila dianggap sebagai pedoman untuk memastikan pengembangan IPTEK tidak menyimpang dari nilai budaya, agama, dan identitas bangsa.

1. Pancasila sebagai Sistem Nilai:
- Nilai dasar: Universal, abstrak, dan tetap.
- Nilai instrumental: Penjabaran operasional nilai dasar sesuai konteks zaman.
- Nilai praktis: Implementasi konkret nilai instrumental dalam kehidupan.
2. Peran Pancasila dalam IPTEK
- Menghindari dampak negatif seperti dehumanisasi, sekularisme, dan eksploitasi lingkungan.
- Memastikan pengembangan IPTEK selaras dengan identitas bangsa melalui indegenisasi ilmu.
3. Relevansi sosial dan Politik:
- Sebagai pedoman moralitas dan etika IPTEK, terutama terkait isu kemanusiaan dan lingkungan.
- Dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan kebijakan politik Indonesia.

Kelebihan
- Relevan dengan tantangan modernisasi dan globalisasi IPTEK.
- Menyediakan landasan filosofis bagi pengembangan IPTEK berbasis nilai lokal.

Kekurangan
- Tidak ada data empiris atau contoh aplikasi konkret.
- Pendekatan terlalu normatif tanpa strategi implementasi yang jelas.

Kesimpulan
Pancasila harus dijadikan pedoman normatif dalam pengembangan IPTEK untuk menjaga moralitas, etika, dan identitas bangsa Indonesia. Namun, jurnal ini memerlukan studi kasus dan implementasi kebijakan untuk memperkuat argumennya.

Nama : Kholifah Wulandari
NPM : 2415061079

Nama : Kholifah Wulandari
NPM : 2415061079
Kelas : PSTI D

A. Sistem Etika Perilaku Politik Saat Ini :
Sistem etika perilaku politik di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang sering kali belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Banyak pejabat publik dan birokrat yang belum mampu menjalankan tugas mereka sebagai pelayan masyarakat dengan baik. Mereka masih terjebak dalam budaya birokrasi lama yang cenderung paternalistik dan kurang independen. Hal ini tercermin dalam beberapa permasalahan seperti rendahnya integritas, tidak adanya transparansi, ketidakadilan dalam pelayanan, serta lemahnya profesionalisme dan orientasi pelayanan publik. Misalnya, sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelayanan publik yang diskriminatif, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat dan kelima, dijunjung tinggi semangat keadilan sosial, kebersamaan, dan pelayanan untuk kepentingan rakyat. Namun, sistem etika perilaku politik yang masih rentan terhadap korupsi, nepotisme, dan kurangnya transparansi menunjukkan bahwa nilai-nilai ini masih belum diimplementasikan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dan penguatan etika birokrasi yang berfokus pada integritas, profesionalisme, dan transparansi agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

B. Etika Generasi Muda dan Dekadensi Moral :
Di lingkungan sekitarr saya, etika generasi muda menunjukkan variasi yang berbeda-beda. Meskipun ada yang memiliki etika baik seperti jujur, sopan, dan peduli terhadap sesama, sebagian lainnya terpengaruh oleh budaya global yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Beberapa perilaku negatif, seperti kurangnya tanggung jawab, sikap individualistis, dan terjerumus dalam kegiatan yang merusak seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba, mencerminkan adanya dekadensi moral yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa.

Solusi untuk mengatasi dekadensi moral pada generasi muda meliputi:
1. Pendidikan Karakter di Sekolah dan Keluarga : Pendidikan karakter berbasis Pancasila perlu ditanamkan sejak dini baik di sekolah maupun di keluarga. Pendidikan ini dapat membantu membangun kepribadian yang berintegritas dan peduli terhadap lingkungan sosialnya.
2. Peningkatan Kegiatan Positif : Memperbanyak kegiatan yang positif dan kreatif, seperti kegiatan seni, olahraga, dan sosial yang melibatkan generasi muda, dapat memberikan mereka wadah untuk mengekspresikan diri secara sehat dan konstruktif.
3. Teladan dari Pemimpin dan Orang Tua : Generasi muda memerlukan contoh nyata dari orang dewasa di sekitar mereka. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin, guru, dan orang tua untuk menjadi teladan dalam hal etika, disiplin, dan kepedulian sosial.
4. Penguatan Lembaga Sosial dan Komunitas : Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pembinaan generasi muda, serta menghidupkan kegiatan di lingkungan komunitas atau RT/RW, dapat memperkuat kesadaran etika dan solidaritas sosial di masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan etika dan moral yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Nama : Kholifah Wulandari
NPM : 2415061079
Kelas : PSTI D

Dalam jurnal ini mengeksplorasi peran media massa sebagai instrumen kontrol sosial yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila guna mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia. Pada intinya, jurnal ini membahas keterkaitan antara media massa, nilai-nilai Pancasila, dan sistem hukum dalam konteks masyarakat Indonesia.

Dalam analisisnya, media massa dianggap penting untuk mencegah kejahatan, namun efektivitasnya perlu didukung dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Media diharapkan tidak hanya memberi informasi secara objektif, tetapi juga mampu membangun kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai etika, spiritual, dan moral yang sesuai dengan Pancasila.

Penulis juga menyoroti adanya kesenjangan dalam praktik, di mana pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh media massa masih belum berjalan sepenuhnya. Seringkali, pemberitaan lebih mengutamakan aspek sensasional daripada kebenaran, sehingga mengganggu tatanan sosial. Idealnya, media massa berfungsi sebagai sarana edukasi yang mengajarkan nilai-nilai positif untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

Dalam kontrol sosial berbasis Pancasila, idealnya media massa menyajikan informasi yang berfokus pada pembentukan karakter Pancasilais, bukan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu masyarakat. Penulis mengusulkan agar media bertanggung jawab secara sosial dengan menyaring informasi sebelum disebarluaskan.

Penulis juga memberikan rekomendasi agar pelaku media semakin menyadari dan memahami nilai-nilai Pancasila serta mengutamakan etika jurnalistik. Selain itu, disarankan adanya kolaborasi antara media massa dan penegak hukum untuk memperkuat peran kontrol sosial demi mencegah pelanggaran hukum dan melindungi masyarakat dari pengaruh negatif pemberitaan yang tidak bertanggung jawab.

Nama : Kholifah Wulandari
NPM : 2415061079
Kelas : PSTI D

1. Politik Hukum di Indonesia: Penulis menguraikan bahwa politik hukum di Indonesia adalah pedoman utama yang mengarahkan pembentukan hukum nasional. Melalui instrumen seperti GBHN dan Prolegnas, politik hukum berperan sebagai dasar dalam perancangan hukum yang sesuai dengan cita-cita negara. Jurnal ini menekankan bahwa kebijakan hukum tidak hanya sebatas aturan tertulis, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang ada.

2. Hubungan Hukum dan Etika: Jurnal ini mengeksplorasi keterkaitan antara hukum dan etika dari tiga perspektif:
- Substansi dan bentuk, yaitu hukum sebagai sistem formal yang berbeda dari etika yang mengacu pada prinsip moral.
- Luasnya cakupan, di mana etika mencakup hukum. Setiap pelanggaran hukum merupakan pelanggaran etika, namun tidak semua pelanggaran etika merupakan pelanggaran hukum.
- Alasan kepatuhan, yaitu adanya kesadaran etis dalam mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum diharapkan muncul bukan hanya karena sanksi, tetapi juga karena penghormatan terhadap nilai-nilai baik dalam aturan tersebut.

3. Pancasila sebagai Sumber Etika: Penulis menyatakan bahwa Pancasila menjadi sumber nilai-nilai etika yang membimbing arah politik hukum di Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai panduan moral yang berperan penting dalam proses pengambilan keputusan hukum. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, diharapkan kebijakan hukum dapat mewujudkan nilai-nilai luhur bangsa, seperti keadilan dan kemanusiaan.

4. Dampak dan Tantangan: Penulis juga membahas bahwa politik hukum Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu yang dapat mengurangi nilai-nilai etika dalam proses legislasi. Dalam konteks ini, penulis menggarisbawahi pentingnya mempertahankan kesadaran etis dan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan utama dalam pembentukan hukum agar hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencerminkan kepentingan umum.

Kesimpulannya adalah, jurnal ini menekankan perlunya integrasi antara hukum dan etika dalam politik hukum yang berlandaskan Pancasila. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai etis, kebijakan hukum di Indonesia diharapkan mampu mencapai keadilan yang berkelanjutan dan dihormati masyarakat, sehingga hukum dipatuhi bukan hanya karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan nilai-nilai baik yang terkandung di dalamnya.