Nama : Salsabila Aulia Putri
NPM : 2415061023
Kelas : PSTI D

A. Perilaku politik di Indonesia sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masalah seperti kurangnya integritas, ketidakadilan, dan kurangnya transparansi masih terjadi, yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila, terutama sila ke-2 (keadilan sosial) dan sila ke-4 (musyawarah untuk mufakat). Reformasi dalam sistem politik diperlukan agar lebih mencerminkan nilai Pancasila.

B. Etika generasi muda cenderung kurang mencerminkan nilai bangsa Indonesia, terlihat dari sikap individualisme, ketidakpedulian sosial, dan penyalahgunaan media sosial. Solusi untuk dekadensi moral ini termasuk pendidikan karakter, peran keluarga dalam menanamkan nilai moral, serta pemberdayaan sosial dan penggunaan media sosial yang positif.

Nama : Salsabila Aulia Putri
NPM : 2415061023
Kelas : PSTI D

Berdasarkan analisis saya, jurnal ini membahas tentang bagaimana media massa di Indonesia bisa membantu mengurangi kejahatan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pemberitaannya.

1. Peran Media Massa: Media massa punya peran penting dalam mencegah kejahatan. Dengan memberitakan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, media bisa membantu masyarakat memahami dan menjalankan nilai-nilai tersebut.

2. Kritik untuk Media: Saat ini, banyak berita yang hanya menyajikan informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu tanpa memberikan nilai edukatif atau moral yang positif. Jurnal ini mengkritik hal ini dan menyoroti pentingnya menyampaikan berita yang membangun kepribadian masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

3. Dampak Teknologi dan Globalisasi: Globalisasi dan perkembangan teknologi membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi. Ini bisa berdampak positif dan negatif. Sayangnya, dampak negatif seperti sifat individualisme makin berkembang, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan dalam Pancasila.

4. Penelitian Berdasarkan Hukum: Jurnal ini melihat peran media berdasarkan aturan hukum yang ada, seperti UU Pers. Intinya, media seharusnya punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan berita yang mendidik dan bukan hanya mengejar sensasi.

5. Pancasila sebagai Panduan Moral: Penulis jurnal percaya bahwa jika media massa menyebarkan berita dengan mengutamakan nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, maka media bisa membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik dan mengurangi berita yang bersifat negatif.

Nama : Salsabila Aulia Putri
NPM : 2415061023
Kelas : PSTI D

Pemahaman Pancasila secara filosofis menuntut mahasiswa untuk berpikir mendalam, merenungkan sejarah yang melatarbelakangi pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui pemahaman ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menghafal sila-sila Pancasila, tetapi juga menghayati nilai-nilai filosofisnya untuk dijadikan pedoman dalam bersikap baik sebagai individu, bagian dari masyarakat, maupun warga negara Indonesia. Dua istilah penting terkait Pancasila sebagai filsafat adalah "philosofische grondslag" (dasar filsafat negara) dan "weltanschauung" (pandangan hidup). Filosofis grondslag bersifat teoritis dan abstrak, sementara weltanschauung lebih praktis dan tumbuh secara alamiah dalam kehidupan masyarakat. Sebagai filsafat negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur yang dijunjung sejak dulu.
Dinamika Pancasila terlihat dari perbedaan pendekatan pada era Soekarno dan Soeharto. Pada masa Soekarno, Pancasila dipandang sebagai filsafat asli Indonesia yang diangkat dari budaya bangsa. Di masa Soeharto, pendekatan Pancasila lebih praktis dengan adanya Penataran P4. Dua tantangan utama yang dihadapi Pancasila adalah kapitalisme, yang membawa kebebasan individual berlebihan, dan komunisme, yang dapat menghilangkan peran rakyat dengan dominasi negara.
Pada akhirnya, Pancasila sebagai sistem filsafat berfungsi sebagai panduan dalam menjaga keseimbangan antara cara berpikir dan bertindak, penting di tengah bahaya ketidakseimbangan yang dihadirkan kehidupan modern.

Nama : Salsabila Aulia Putri
NPM : 2415061023
Kelas : PSTI D

Menurut analisis saya, jurnaal ini berisi tentang :

1. Hubungan Hukum dan Etika dalam Politik Hukum
- Ditegaskan bahwa hukum dan etika saling melengkapi dan diperlukan untuk membentuk perilaku publik yang tertib. Etika sering menjadi dasar yang lebih luas daripada hukum formal, karena etika mencakup moralitas yang tidak selalu terikat oleh aturan tertulis. Dalam pandangan ini, setiap pelanggaran hukum juga merupakan pelanggaran etika, namun tidak semua pelanggaran etika bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
- Penulis juga menyoroti bahwa etika bertindak sebagai pengontrol perilaku publik melalui mekanisme kontrol internal sebelum sebuah pelanggaran mencapai hukum formal.

2. Peran Pancasila dalam Politik Hukum
- Pancasila dianggap sebagai sumber utama nilai-nilai etis yang memberi arah dalam pembentukan politik hukum. Pancasila mengakomodasi berbagai kepentingan sosial dan budaya, dan menjadi dasar konstitusi negara serta kebijakan-kebijakan hukum yang dirumuskan oleh pemerintah.
- Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai tolok ukur moral untuk membedakan antara yang benar dan salah dalam konteks hukum, mendasari kebijakan publik, serta melandasi penyusunan regulasi yang menghargai nilai-nilai bangsa.

3. Sejarah dan Dinamika Politik Hukum di Indonesia
- Jurnal ini menelusuri perkembangan politik hukum dari TAP MPRS No. 2 Tahun 1960 hingga mekanisme formal seperti Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Perkembangan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk merumuskan kebijakan hukum yang adaptif, menyesuaikan aturan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga prinsip-prinsip dasar negara.
- Politik hukum di Indonesia ditampilkan sebagai proses yang penuh dengan negosiasi antar kekuatan politik, dengan tujuan utama untuk mencapai kompromi hukum yang mencerminkan nilai bersama.

4. Dimensi Analisis Hukum dan Etika
- Jurnal ini membagi analisis hubungan hukum dan etika menjadi tiga dimensi: dimensi substansi dan wadah (hukum sebagai wadah formal dari etika), keluasan cakupan (etika yang lebih luas daripada hukum), dan motivasi pematuhan (kesadaran internal atau kesadaran hukum). Penulis menekankan bahwa hukum formal harus dipatuhi bukan hanya karena ancaman sanksi, tetapi juga karena kesadaran etis yang lahir dari nilai-nilai bersama.

Secara keseluruhan, jurnal ini menggambarkan pentingnya harmoni antara hukum dan etika dalam mengarahkan perilaku publik dan mengatur kebijakan politik hukum di Indonesia. Analisis ini menegaskan bahwa tanpa fondasi etis yang kuat, hukum berpotensi kehilangan efektivitas dalam mencapai tujuan sosial dan nasional.

Nama : Salsabila Aulia Putri
NPM : 2415061023
Kelas : PSTI D

A. Menurut saya, proses pendidikan di tengah pandemi COVID-19 mengalami perubahan signifikan. Sistem pembelajaran yang beralih ke mode daring menuntut siswa dan orang tua untuk lebih mandiri dan disiplin. Namun, keterbatasan akses teknologi bagi sebagian masyarakat menciptakan kesenjangan dalam pendidikan. Walaupun banyak keluarga yang berusaha memfasilitasi anak-anaknya, tantangan finansial dan kesulitan akses internet mempersulit proses belajar. Pandemi juga menyoroti pentingnya peran guru yang tidak mudah tergantikan, terutama dalam menjaga semangat belajar siswa dan memberikan bimbingan secara langsung. Situasi ini mengingatkan kita bahwa pendidikan membutuhkan sinergi antara teknologi dan peran pendidik serta dukungan sosial yang memadai.

B. Agar proses pendidikan tetap mencerminkan nilai Pancasila, perlu dilakukan pendekatan yang mengedepankan gotong royong dan keadilan sosial. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam menyediakan akses pendidikan yang merata, misalnya dengan menyediakan hotspot internet di area terpencil atau menyediakan perangkat belajar secara gratis. Selain itu, disiplin dan tanggung jawab harus dikembangkan melalui sistem penilaian yang mendorong siswa untuk belajar mandiri namun tetap terpantau secara berkala oleh guru. Implementasi nilai Pancasila juga bisa dilihat dengan adanya bantuan dan kebijakan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama mereka yang berada dalam sektor informal, sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga.

C. Salah satu contoh karakter Pancasilais yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga adalah tanggung jawab dan gotong royong. Misalnya, dalam lingkungan rumah, anak-anak diajarkan untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sekolah secara mandiri namun tetap didampingi oleh orang tua. Gotong royong juga bisa dilihat dari cara keluarga mendukung pembelajaran daring, misalnya dengan berbagi perangkat atau menyediakan waktu khusus bagi anak-anak untuk belajar secara bergantian.
Pendapat saya mengenai contoh ini adalah bahwa pembelajaran yang dilandasi nilai-nilai karakter Pancasilais dapat memperkuat kemampuan anak dalam bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter di rumah menjadi kunci dalam menjaga nilai-nilai ini tetap hidup di tengah tantangan pembelajaran daring.

D. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mencerminkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan. Dalam pengaktualisasiannya, Pancasila menjadi paradigma bagi masyarakat untuk berpikir secara arif dan bertindak dalam kebersamaan. Misalnya, dalam berperilaku sehari-hari, setiap individu diharapkan menunjukkan rasa hormat terhadap hak-hak orang lain dan peduli terhadap sesama. Hakikat Pancasila adalah menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang menjamin kehidupan yang harmonis. Pandemi ini menegaskan pentingnya sikap saling menghormati, tanggung jawab bersama, dan gotong royong dalam menghadapi tantangan yang ada.