Nama : M. Faqih Dwinanda
NPM : 2415061056
Kelas : PSTI D

A. Sistem etika perilaku politik di Indonesia masih banyak menghadapi masalah, seperti kurangnya integritas, transparansi, dan keadilan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut seharusnya memandu pejabat publik untuk melayani masyarakat secara adil dan jujur. Namun, korupsi dan nepotisme yang masih terjadi menunjukkan bahwa sistem etika politik perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

B. Di sekitar tempat tinggal saya, etika yang dimiliki generasi mudanya beragam. Beberapa masih menganut nilai tradisional seperti gotong-royong dan saling membantu. Namun beberapa sudah terpengaruh dampak negatif dari globalisasi, seperti sikap individualis dan konsumtif. Mengingat masalah dekadensi moral tersebut, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, seperti:
1. Pendidikan karakter untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda.
2. Para pemimpin dan orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi generasi mendatang.
3. Edukasi untuk mengurangi dampak negatif media sosial dengan menggunakannya secara bijak.
4. Melibatkan generasi muda dalam kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan dan memperkuat etika generasi muda sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Nama : M. Faqih Dwinanda

NPM : 2415061056

Kelas : PSTI D

Berdasarkan analisis saya terhadap jurnal yang berjudul "Penanaman Nilai-nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia", terdapat beberapa poin penting yang bisa dirangkum.

1. Peran media massa dalam kontrol sosial. Jurnal ini menekankan pentingnya media massa dalam menyebarluaskan informasi dan melakukan kontrol sosial di Indonesia. Media massa dituntut agar dapat mendidik masyarakat mengenai norma hukum dan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam konteks pencegahan kejahatan. Media massa bukan hanya sumber informasi, tetapi juga alat kontrol sosial yang seharusnya dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat​.
2. Masalah implementasi nilai Pancasila. Dalam jurnal disebutkan bahwa media massa belum sepenuhnya menjalankan peran ini. Praktik pemberitaan di media massa sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang dapat mengganggu tatanan sosial dan memperlemah nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Banyak berita yang hanya ditujukan untuk memuaskan kebutuhan informasi tanpa mempertimbangkan dampak moral pada audiens, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak tertanam dengan baik di masyarakat.
3. Dampak negatif media massa yang belum berfungsi optimal. Jurnal ini juga membahas bahwa banyaknya berita tidak teruji atau hoaks yang beredar dapat memicu pelanggaran nilai-nilai Pancasila, seperti mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Berita yang tidak benar dapat memicu provokasi dan perilaku yang merugikan tatanan sosial, yang seharusnya bisa dicegah jika media massa berperan sesuai nilai Pancasila​.
4. Pentingnya kebijakan dan pengawasan terhadap media massa. Agar media massa dapat efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, perlu ada regulasi dan kebijakan yang mendukung. Jurnal juga menekankan bahwa regulasi ini diperlukan agar media massa dapat menjalankan perannya sebagai kontrol sosial tanpa menyebabkan dampak negatif, sehingga media massa dapat menjadi agen perubahan yang memperkuat nilai-nilai Pancasila di masyarakat​.

Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan bahwa meskipun media massa memiliki potensi besar dalam melakukan kontrol sosial, tantangan utama dalam pelaksanaannya adalah bagaimana memastikan media dapat menjalankan fungsinya sambil tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

Nama : M. Faqih Dwinanda
NPM : 2415061056
Kelas : PSTI D

Video yang berjudul "Pancasila sebagai Sistem Filsafat" membahas bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat bukanlah teks yang harus dihafal dari sile ke-1 sampai sila ke-5, akan tetapi nilai-nilai filosofis dari Pancasila harus dihayati, dijiwai, dan dijadikan dasar untuk berperilaku. Banyak hal yang sia-sia dilakukan oleh manusia hanya karena mereka tidak memiliki nilai-nilai filosofis yang mendasari cara berpikir dan tindakannya. Di sinilah Pancasila sebagai sistem filsafat sangat penting untuk dipahami agar mampu menjadi manusia yang berjiwa luas, berpikir kom[prehensif, serta bertindak dengan berdasar kepada nilai-nilai filosofis Pancasila.

Terdapat yang menunjukan pentingnya kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat¸ yakni Philosphische Grondslag dan Weltanschauung :
- Philosphische Grondslag atau dasar filsafat negara lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran.
- Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis serta tumbuh dan berkembang secara alamia di dalam kehidupan masyarakat.
Dari dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara filosofis, Pancasila melalui sila-silanya telah memberikan dasar filosifis bagi penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila juga telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia karena perumusan Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh para nenek moyang kita terdahulu.

Nama : M. Faqih Dwinanda
NPM : 2415061056
Kelas : PSTI D

Menurut hasil analisis saya, jurnal yang berjudul "Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia" ini berfokus pada hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia, dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan nilai dan etika. Berikut adalah poin-poin penting dalam jurnal:

- Tujuan politik hukum: Politik hukum di Indonesia dirancang untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pembentukan politik hukum ini perlu disepakati oleh seluruh elemen bangsa melalui kompromi atau dominasi politik.
- Dimensi hubungan hukum dan etika: Hukum dilihat sebagai wadah atau kerangka yang memuat substansi dari etika, yang mengatur perilaku manusia dalam negara. Berdasarkan luas cakupan, etika mencakup aspek yang lebih luas dari hukum, karena setiap pelanggaran hukum melanggar etika, tetapi tidak semua pelanggaran etika melanggar hukum. Oleh karena itu, seharusnya manusia mematuhi hukum bukan hanya karena sanksi, tetapi karena kesadaran etis bahwa hukum tersebut baik dan penting untuk ditaati.
- Tahapan perkembangan etika: Etika berawal dari doktrin agama dan berkembang menjadi prinsip-prinsip etis yang lebih konkrit, termasuk dalam bentuk kode etik dan peradilan etika yang bersifat terbuka atau tertutup.
- Peran Pancasila: Pancasila dipandang sebagai sumber utama nilai dan etika dalam politik hukum Indonesia, yang membimbing arah perumusan hukum agar tetap konsisten dengan nilai-nilai bangsa.
- Implikasi praktis: Etika dalam politik hukum menekankan pada kontrol perilaku pejabat publik melalui kesadaran etis, sehingga penegakan hukum tidak hanya melalui sanksi tetapi juga melalui pengawasan etis.

Berdasarkan analisis, jurnal ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan etika dalam konteks Indonesia didasarkan pada upaya integrasi antara norma hukum dengan nilai-nilai Pancasila, yang menyeimbangkan tuntutan etis dan legal dalam kebijakan hukum.

Nama : M. Faqih Dwinanda
NPM : 2415061056
Kelas : PSTI D

A. Menurut pendapat saya, proses pendidikan di tengah pandemi covid-19 mengalami banyak tantangan. Pembelajaran secara daring yang dilakukan selama pandemi membuat banyak anak kesusahan mengikutinya. Hal ini disebabkan banyak faktor, seperti perangkat yang tidak memadai, sinyal internet yang buruk, dan kurangnya sosialisasi tentang pembelajaran daring, terutama di daerah terpencil. Selain itu, pendampingan dari guru yang kurang maksimal juga menimbulkan masalah. Sistem pembelajaran yang hanya mengharuskan siswa mengumpulkan tugas dalam batas waktu tertentu membuat kebanyakan dari mereka menyepelekan pembelajaran dan menjadi malas.

B. Untuk mengefektifkan dan memaksimalkan proses pendidikan di tengah pandemi agar tetap sesuai dengan implementasi Pancasila, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menyediakan fasilitas belajar yang memadai, termasuk dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, penekanan pada aspek karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran harus tetap diajarkan oleh guru melalui penugasan dan pembinaan secara virtual.

C. Contoh kasus pengembangan karakter Pancasilais di lingkungan kampus saya yaitu adanya projek pembuatan compost bag dari sampah-sampah organik. Dengan Projek tersebut, kita belajar untuk bisa peduli kepada lingkungan serta bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab untuk memilah dan memilih sampah apa saja sebelum dibuang.
Menurut saya, projek tersebut sangat bisa membantu kita untuk mengembangkan karakter Pancasilais, terutama pada aspek disiplin, tanggung jawab, peduli, dan ramah lingkungan. Proses pemisahan jenis-jenis sampah sebelum dibuang atau dimasukkan ke dalam compost bag melatih kita agar lebih disiplin, peduli, dan bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar.

D. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi masyarakat Indonesia. Pancasila menuntun masyarakat untuk selalu memprioritaskan persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban. Pengaktualisasian Pancasila berarti mengaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, di mana sikap seperti keadilan, gotong royong, serta cinta damai diterapkan dalam semua aspek, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial. Nilai-nilai Pancasila ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab, makmur, dan sejahtera.