Nama : Nabilah Putri Tarevi
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C

A. Sistem etika perilaku politik di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam aspek Ketuhanan Yang Maha Esa, agama sering digunakan untuk kepentingan politik, yang mengabaikan kejujuran. Dalam hal Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, meskipun ada upaya keadilan, korupsi dan kesenjangan sosial masih banyak terjadi. Persatuan Indonesia terganggu oleh polarisasi politik dan politik identitas, yang mengancam persatuan. Pada prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, kepentingan pribadi sering mengalahkan kepentingan rakyat, misalnya lewat politik uang. Sedangkan Keadilan Sosial belum merata, terutama di daerah terpencil. Secara keseluruhan, meski ada upaya untuk menerapkan Pancasila, tantangan besar seperti korupsi, ketidakadilan, dan perpecahan sosial menghalangi tercapainya cita-cita Pancasila dalam politik Indonesia.

B. Etika generasi muda di sekitar tempat tinggal saya mencerminkan campuran perilaku positif dan tantangan moral. Di satu sisi, banyak yang menunjukkan semangat berprestasi, kreatif, dan aktif dalam kegiatan sosial. Namun, di sisi lain, ada juga kecenderungan negatif, seperti individualisme dan rendahnya kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan moral yang lebih mendalam. Dekadensi moral yang terjadi, terutama di kalangan generasi muda, bisa dilihat dari maraknya perilaku negatif seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, serta penyebaran hoaks atau bullying di media sosial. Solusi terhadap dekadensi moral ini antara lain adalah pendidikan karakter yang lebih kuat, yang mengajarkan nilai-nilai moral sejak usia dini di sekolah dan keluarga. Selain itu, peran orang tua dan masyarakat sangat penting untuk memberikan contoh yang baik dan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku positif. Pengawasan terhadap penggunaan media sosial juga perlu ditingkatkan, mengingat pengaruhnya yang besar terhadap perilaku generasi muda. Dan tokoh-tokoh publik harus menunjukkan teladan moral yang baik agar dapat memengaruhi generasi muda.

Nama : Nabilah Putri Tarevi
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C

Jurnal ini membahas peran media massa dalam kontrol sosial di Indonesia, terutama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menekan kejahatan. Media massa memiliki peran penting dalam kebijakan hukum pidana, di mana ia tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi tetapi juga sebagai sarana pencegahan kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan media massa, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya diimplementasikan dalam pemberitaan media.

Meskipun media massa diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang hukum dan nilai-nilai Pancasila, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Banyak berita yang disajikan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang dapat merusak tatanan sosial. Media massa cenderung lebih fokus pada penyajian informasi yang menarik perhatian publik tanpa mengedepankan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi kembali peran media massa dan bagaimana ia dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif. Penanaman nilai-nilai Pancasila melalui media massa diharapkan dapat menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat. Dengan demikian, media massa tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun karakter sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan perlunya kerja sama antara media massa dan nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan kejahatan. Diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, media, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Nama : Nabilah Putri Tarevi
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C

Video ini menyampaikan pemikiran yang penting mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi negara Indonesia. Berikut adalah beberapa tanggapan saya :

1. Pentingnya Pancasila: video ini menekankan bahwa Pancasila bukan hanya harus dihafal, tetapi harus dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai filosofis yang mendasari tindakan dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hal ini sangat relevan, terutama bagi generasi muda seperti mahasiswa, yang diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

2. Dinamika dan Tantangan: Penjelasan mengenai dinamika Pancasila dari era Soekarno hingga Soeharto memberikan konteks historis yang penting. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami perubahan dan tantangan, terutama dari kapitalisme dan komunisme, yang menunjukkan bahwa ideologi ini perlu terus dipertahankan dan diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Kesadaran Kritis: video ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kontemplatif mengenai sejarah dan filosofi Pancasila. Ini penting untuk membangun kesadaran akan identitas bangsa dan tanggung jawab sebagai warga negara.

4. Keseimbangan antara Tindakan dan Pemikiran: Penekanan pada pentingnya keseimbangan antara cara berpikir dan cara bertindak sangat relevan dalam konteks modern, di mana banyak individu terjebak dalam konsumerisme dan gaya hidup yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika.

5. Kutipan Inspiratif: Penutup dengan kutipan dari Soekarno memberikan dorongan untuk terus belajar dan berpikir kritis. Ini adalah pengingat bahwa pendidikan dan pemahaman yang mendalam sangat penting dalam membentuk karakter dan tindakan individu.

Nama : Nabilah Putri Tarevi
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C

Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk untuk mencapai tujuan negara.

Hubungan antara etika dan hukum dapat dilihat dari 3 dimensi:
- Dimensi substansi dan wadah
- Dimensi keluasan cakupan
- Dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya

Etika berkembang melalui 5 tahap:
- Etika teologi: Bersumber dari doktrin agama
- Etika ontologis: Pengembangan etika sebagai objek kajian filsafat
- Positivasi etik: Pembentukan kode etik dan pedoman perilaku yang konkret
- Etika fungsional tertutup: Proses peradilan etik internal organisasi
- Etika fungsional terbuka: Peradilan etika yang bersifat terbuka

Rumusan politik hukum di Indonesia telah ada sejak 15 tahun setelah kemerdekaan melalui TAP MPRS No. 2 tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Kemudian berubah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diperbarui setiap 5 tahun sekali. Ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam merencanakan pembangunan hukum nasional.

Pembentukan hukum melibatkan pertarungan kepentingan politik dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang dominan. Proses legislasi menjadi arena di mana berbagai kepentingan politik, baik dari partai politik, pihak asing, maupun masyarakat sipil bertemu dan saling mempengaruhi.

Etika berkaitan dengan perilaku baik dan benar secara moral, sedangkan hukum lebih fokus pada benar dan salah secara legal. Etika memiliki cakupan yang lebih luas dan abstrak, sementara hukum bersifat lebih konkret dan memiliki sanksi yang jelas.

Pembangunan hukum nasional tidak hanya melibatkan perubahan peraturan, tetapi juga pembaharuan cara berpikir, sikap hidup, dan nilai-nilai dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja

Nama : Nabilah Putri Tarevi
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C

A. Menurut saya, proses pendidikan di tengah pandemi COVID-19 mengalami banyak tantangan dan perubahan signifikan. Banyak siswa menghadapi kesulitan karena kurangnya akses internet dan perangkat yang memadai sehingga berpotensi meningkatkan angka putus sekolah. Selain itu, Metode pembelajaran daring sering kali kurang efektif dan interaktif, sehingga mempengaruhi motivasi dan pemahaman siswa. Guru juga perlu beradaptasi dengan teknologi yang mungkin belum familiar. Namun di sisi positif, pandemi mendorong inovasi dalam metode pengajaran, seperti penggunaan platform digital dan sumber belajar online yang lebih beragam.

B. Menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua siswa dengan menyediakan perangkat belajar dan koneksi internet. Selain itu, Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan komunitas untuk menyediakan bantuan dan sumber daya pendidikan. Program pembelajaran bersama dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan.

C. salah satu contoh pengembangan karakter pancasila di lingkungan rumah saya yaitu para warga saling membantu satu sama lain saat pandemi covid 19 dengan memberikan sembako untuk yang terdampak, terutama yang kehilangan pekerjaan. Saat memberi bantuan tersebut, warga tetap menerapkan jaga jarak dan memakai masker.
Menurut saya, tindakan tersebut mencerminkan nilai peduli dan gotong royong. Selain itu, hal tersebut menunjukkan disiplin karena tetap mematuhi protokol kesehatan.
Kasus ini sangat positif karena memberikan contoh nyata tentang pentingnya nilai - nilai pancasila. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

D. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang berfungsi sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku masyarakat.
- Paradigma Berpikir: Pancasila mendorong masyarakat untuk berpikir secara komprehensif dan inklusif. Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, mengajak individu untuk mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, termasuk moralitas, etika, dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

- Bersikap : Pengaktualisasian Pancasila dalam sikap masyarakat tercermin dalam sikap saling menghormati, toleransi, dan kerjasama. Masyarakat diharapkan untuk mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila dalam interaksi sosial, menciptakan keharmonisan dan saling menghargai di antara sesama warga.

- Berperilaku : Dalam aspek perilaku, Pancasila mengarahkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur, seperti keadilan, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Ini bisa terlihat dalam tindakan sosial, partisipasi dalam pembangunan, dan menjaga lingkungan, serta mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.