A. Sistem Etika Perilaku Politik Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Pancasila

Saat ini, etika perilaku politik di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai masalah, seperti korupsi, nepotisme, dan kurangnya rasa tanggung jawab di antara para pejabat. Meskipun sistem demokrasi sudah diperbaiki melalui reformasi, banyak pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada pelayanan publik yang jujur dan adil. Budaya birokrasi lama, yang penuh dengan formalitas dan tidak selalu mendahulukan kepentingan rakyat, masih melekat dan menghambat perubahan ke arah yang lebih baik.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem etika politik belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Nilai-nilai Pancasila mengajarkan keadilan, integritas, dan pelayanan kepada rakyat, namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap etika dan moral dalam birokrasi dan pemerintahan. Untuk mencapai kesesuaian dengan nilai Pancasila, penting bagi setiap pemimpin dan pejabat untuk menerapkan prinsip transparansi, keadilan, serta mengedepankan pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif.

B. Etika Generasi Muda dan Dekadensi Moral

Etika generasi muda saat ini cenderung dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan globalisasi yang cepat. Meskipun banyak yang memiliki nilai-nilai positif seperti inovatif, terbuka, dan peduli lingkungan, sebagian lainnya menunjukkan tanda-tanda dekadensi moral, seperti rendahnya rasa tanggung jawab, kecenderungan individualis, dan sering kali tidak mengindahkan nilai-nilai budaya lokal yang penting. Ini terlihat dalam pergaulan bebas, penggunaan media sosial secara tidak bijak, dan menurunnya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua.

Dekadensi moral ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai etika dan budaya Indonesia yang menekankan pada kebersamaan, rasa hormat, dan tanggung jawab sosial. Beberapa solusi untuk menghadapi dekadensi moral di kalangan generasi muda meliputi:

1. Pendidikan Berbasis Nilai Pancasila dan Budaya Lokal: Pendidikan formal dan informal yang menekankan nilai-nilai luhur bangsa perlu diperkuat, baik di sekolah maupun di rumah. Pemahaman tentang Pancasila dan budaya Indonesia harus diberikan dalam cara yang menarik dan relevan agar lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda.

2. Peningkatan Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial: Melibatkan generasi muda dalam kegiatan sosial, seperti bakti sosial atau kegiatan gotong-royong, dapat memperkuat rasa solidaritas dan tanggung jawab. Ini juga membantu mereka mengembangkan empati dan memahami pentingnya kontribusi positif kepada masyarakat.

3. Penggunaan Media Sosial secara Bijak: Karena media sosial sangat berpengaruh, penting untuk mengedukasi generasi muda tentang penggunaan yang bijak dan etis. Kampanye edukasi, baik oleh pemerintah, sekolah, maupun komunitas, dapat mendorong perilaku yang bertanggung jawab di dunia digital.

4. Pemberian Contoh Nyata oleh Tokoh Masyarakat: Generasi muda membutuhkan contoh yang baik dari para pemimpin, guru, dan orang tua. Keteladanan dalam menjaga integritas, disiplin, dan nilai-nilai budaya menjadi salah satu cara efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif.

Dengan upaya tersebut, diharapkan etika dan moral generasi muda dapat lebih mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia serta mendorong terbentuknya karakter yang kuat, jujur, dan bertanggung jawab.

Nama: Riffa Yudika Permana

NPM: 2415061091

Kelas: PSTI-D

Jurnal berjudul "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia" membahas tentang bagaimana media massa dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif dalam upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila guna menekan angka kejahatan di Indonesia. Media massa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen pembentukan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai etis, moral, dan spiritual sesuai dengan Pancasila. Namun, jurnal ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara peran ideal media massa dengan praktik yang ada saat ini, di mana banyak pemberitaan cenderung tidak akurat dan mengutamakan aspek sensasional, yang pada akhirnya justru mengganggu tatanan sosial dan mengabaikan nilai-nilai Pancasila. 

Dalam konteks kontrol sosial berbasis Pancasila, penulis menyoroti pentingnya bagi media massa untuk menyajikan berita yang tidak hanya memenuhi rasa ingin tahu masyarakat, tetapi juga mampu membentuk kepribadian yang Pancasilais. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial media massa agar berita yang disampaikan tidak merugikan masyarakat dan tetap mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Untuk mencapai tujuan ini, penulis jurnal merekomendasikan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan pelaku media serta penguatan etika jurnalistik. Penulis juga menyarankan perlunya kerjasama antara media massa dan penegak hukum untuk menguatkan fungsi kontrol sosial dalam mencegah berbagai penyimpangan hukum serta melindungi masyarakat dari dampak negatif berita yang tidak bertanggung jawab. Jurnal ini menekankan bahwa peran media massa yang efektif dalam menjaga integritas sosial perlu diiringi dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila agar media dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang bermoral, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan bersama.

Nama: Riffa Yudika Permana

NPM: 2415061091

Kelas: PSTI-D

Video pembelajaran ini menyampaikan hal penting mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Materi dalam video menjelaskan bagaimana Pancasila berperan sebagai landasan filosofis yang mencakup nilai-nilai utama, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, yang menjadi identitas bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Selain itu, dijelaskan pula penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial, dalam kehidupan masyarakat, yang tidak hanya memperkuat persatuan tetapi juga memberikan solusi dalam menyelesaikan perbedaan atau konflik. Pancasila dijelaskan sebagai pedoman moral yang mengarahkan masyarakat dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Pembelajaran Pancasila ini sangat bermanfaat, terutama dalam membentuk karakter mahasiswa. Pertama, memahami Pancasila dengan baik dapat memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme, meningkatkan rasa cinta tanah air, dan mendorong komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa. Kedua, pembelajaran ini juga berfungsi untuk membangun pribadi yang berkarakter dan beretika, sehingga mahasiswa mampu bersikap sopan, beradab, dan adil dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, Pancasila menjadi bekal nilai moral bagi mahasiswa dalam menghadapi globalisasi, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sejalan dengan identitas bangsa. Lebih jauh lagi, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman di berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, pembelajaran ini tidak hanya mendalami pemahaman mengenai jati diri bangsa tetapi juga membentuk karakter mahasiswa yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Nama: Riffa Yudika Permana

NPM: 2415061091

Kelas: PSTI-D

Hubungan antara hukum dan etika dalam konteks politik hukum di Indonesia, dengan fokus pada Pancasila sebagai sumber nilai dan etika dalam pembentukan hukum. Berikut beberapa poin utama dalam analisis jurnal ini:

1. Tujuan Negara dan Politik Hukum: Tujuan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, seperti melindungi bangsa, meningkatkan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, membutuhkan politik hukum sebagai proses perumusan kaidah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

2. Peran Etika dalam Politik Hukum: Etika terapan, yang mengkaji perilaku manusia dalam kehidupan bernegara, berfungsi sebagai panduan moral dalam politik hukum. Hukum di Indonesia tidak hanya mengandalkan aturan tertulis tetapi juga nilai-nilai etis yang hidup di masyarakat, sehingga etika berperan sebagai landasan bagi para pembuat kebijakan.

3. Dimensi Hubungan Hukum dan Etika: Hubungan antara hukum dan etika dapat dilihat dari tiga aspek:

- Aspek substansi, yaitu isi hukum dan etika,

- Aspek cakupan, di mana etika lebih luas daripada hukum karena tidak semua norma etis diatur dalam peraturan hukum, dan

- Aspek alasan, yaitu alasan kepatuhan manusia terhadap hukum, yang tidak hanya didasarkan pada aturan hukum tetapi juga pada kesadaran etis.

4. Proses Politik Hukum yang Berkelanjutan: Politik hukum di Indonesia terus berkembang sejak kemerdekaan, dimulai dengan TAP MPRS tahun 1960 hingga perubahan GBHN setiap lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum di Indonesia selalu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum.

5. Analogi Hukum dan Etika: Dalam jurnal ini, hukum digambarkan sebagai “wadah” untuk nilai-nilai etis (yang diibaratkan sebagai isi dari wadah tersebut) dengan agama sebagai sumber utama. Ini berarti etika adalah esensi dari peraturan hukum yang dibuat, sementara hukum berfungsi sebagai sarana formal untuk menjaga keadilan.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar etis yang menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia.