གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Cindy Claudia Mareta_2456041011

Nama : Cindy Claudia Mareta
Npm : 2456041011
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu administrasi negara

Dalam video ini,Prof. Jimly mengulas bagaimana Indonesia melalui berbagai fase perkembangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali disahkan pada tahun 1945.proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap setelah Reformasi 1998. Prof. Jimly menjelaskan bahwa amandemen ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan zaman.

yang menekankan pentingnya prinsip kedaulatan rakyat dalam konstitusi Indonesia, yang menjadi landasan untuk pemerintahan yang bersifat demokratis.
Prof. Jimly juga menggali hubungan antara sistem hukum dan politik di Indonesia, serta bagaimana perubahan konstitusi mempengaruhi sistem pemerintahan dan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.
Nama: Cindy Claudia Mareta
Npm: 2456041011
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu administrasi negara


Ketahanan Nasional adalah Keuletan,keterampilan,ketangguhan Suatu bangsa dan kemampuan mengembangkan kemampuan potensi untuk menghadapi ancaman yang datang sekarang ancaman itu ada beberapa sumber yang bersifat langsung,luar,dalam,atau tidak langsung.Ada sesuatu yang diserang ini bentuknya berupa Integritas, Identitas, Kelangsungan hidup, perjuangan mencapai tujuan nasional.
Kemudian terdapat 2 unsur-unsur yang berbeda ancaman meliputi :
1.)Ancaman Unsur Trigatra
-Mengancam posisi dan geografis Indonesia, yang mana kemungkinan lokasi Indonesia akan mulai mengalami pergeseran, kepulauan Indonesia akan banyak yang terambil seperti contoh kasus Timor Timur
-Keadaan dan kekayaan alam. Ancaman ini yaitu kapal asing yang dengan mudahnya masuk ke dalam negeri, dan mengambil sumber daya berupa ikan
-Kemampuan penduduk, di mana melemahkan kemampuan penduduk, karena jika penduduk Indonesia memiliki kepintaran, maka otomatis tidak akan mampu bersaing
2.)Ancaman Unsur Panca Gatra
-Mengancam ideologi, Indonesia pernah mengalami ancaman ideologi yaitu pada peristiwa G30SPKI yang mana komunis masuk ke Indonesia berupaya merubah dan menjatuhkan ideologi Pancasila menjadi ideologi Komunis
-Politik, ancaman dalam politik contohnya dari dalam berupa ancaman di mana hak berpendapat masyarakat akan dicabut atau dibungkam dan hanya mengambil suara dari 1 sumber, bukan dari partisipasi aktif masyarakatt
-Ekonomi. Dalam aspek ekonomi ini, masyarakat tidak diakomodir, maksudnya saat masyarakat ingin membuka usaha akan disulit kan dengan regulasi yang rumit. Sementara saat warga asing ingin membuka usaha, tidak harus melewatkan regulasi yang rumit itu
-Sosial budaya. Di mana adanya ancaman terhadap tradisi, seperti perkembangan global yang mana memudahkan budaya luar masuk ke Indonesia secara massive sehingga tradisi di Indonesia akan mulai memudar
-Hankam. Misalkan ada masyarakat yang mulai mempertanyakan keberadaan Pancasila
Yang diatas itu adalah unsur-unsur keamanan oleh sebab itu kita Indonesia harus menghadapi nya dilawan pakai konsep tersebut yang disebut
1.)Perwujudan Aspek Alamiah (Trigatra)
-Ancaman lokasi dan geografis dihadapi dengan peningkatan potensi laut dan darat, dan peningkatan kemampuan dengan negara yang berusaha mengeksploitasi kekayaan di Indonesia
-Ancaman keadaan dan kekayaan alam dapat diatasi dengan membentuk kesadaran nasional pemanfaatan kekayaan alam
-Ancaman yang mengancam kemampuan dapat dihadapi dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, sehingga SDM Indonesia bisa bersaing dengan negara luar. Seperti pada sektor pertanian, jika masyarakat tidak mengerti cara melakukan pertanian, maka bisa saja pertanian itu diambil alih oleh perusahaan-perusahaan
2.) Perwujudan aspek sosial ( Panca Gatra)
-Ideologi : rangkaian nilai mampu menampung aspirasi
-Politik : Demokrasi,keseimbangan input dan output
-Ekonomi : sarana,modal, teknologi
-Sosial budaya : Tradisi, pendidikan, kepemimpinan
-hankam : partisipasi dan kesadaran masyarat
NAMA: Cindy Claudia Mareta
Npm : 2456041011
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu administrasi negara

Artikel ini menekankan pentingnya semangat bela negara di tengah pandemi COVID-19, di mana setiap warga negara diharapkan untuk menunjukkan kecintaan dan kesetiaan terhadap negara melalui tindakan nyata, meskipun dalam situasi sulit. Konsep bela negara ditekankan sebagai kewajiban yang tidak hanya berkaitan dengan pertahanan fisik, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, menjaga kesehatan masyarakat, dan tidak menyebarkan informasi yang salah. Dalam konteks pandemi, bela negara dapat diwujudkan dengan tetap di rumah, menjaga kebersihan, dan membantu sesama, terutama mereka yang terdampak secara ekonomi. Kesadaran akan bela negara diharapkan dapat memperkuat kohesi sosial dan mengurangi konflik, sehingga negara tetap kokoh menghadapi tantangan global seperti pandemi.
Nama : Cindy Claudia Mareta
Npm : 2356041011
Kelas : Mandiri A
Prodi: Ilmu administrasi negara

1.)Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Menurut artikel yang saya baca terus menggambarkan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjelang Hari HAM Sedunia, menyoroti kinerja buruk pemerintah terkait pelanggaran HAM, termasuk tidak adanya akuntabilitas untuk aparat keamanan dan meningkatnya pembatasan kebebasan sipil. Meskipun 2019 dicatat sebagai tahun kelam, terdapat harapan melalui langkah reformasi yang diakui oleh Amnesty International dan kembalinya gerakan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial. Analisisku menunjukkan bahwa meskipun tantangan besar masih ada, kesadaran dan upaya untuk memperjuangkan HAM terus berlanjut, mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya komitmen untuk reformasi dan pengakuan bahwa gerakan sosial dapat menjadi kekuatan pendorong perubahan, memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

2.)Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? 
Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan saling menghormati merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks demokrasi, prinsip musyawarah mencerminkan upaya untuk mencapai kesepakatan bersama, sehingga mengedepankan kepentingan kolektif daripada individu, yang sangat relevan dalam konteks keragaman masyarakat Indonesia.
Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dalam Pancasila menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya sekadar sistem politik, tetapi juga bersifat spiritual dan moral. Nilai ini menekankan pentingnya etika dalam berpolitik, di mana pengambilan keputusan dan kebijakan harus mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam demokrasi, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam harmoni meskipun memiliki perbedaan latar belakang.
Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal dan prinsip religius ini dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, asalkan tetap diimbangi dengan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3.)Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? 
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan meskipun berusaha mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemilihan umum yang rutin menunjukkan adanya partisipasi rakyat, namun sering kali diwarnai oleh masalah seperti intervensi politik, kurangnya akuntabilitas, dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap kelompok minoritas. Meskipun Indonesia telah meratifikasi banyak konvensi internasional tentang HAM, pelanggaran masih terjadi, termasuk pengekangan kebebasan berekspresi dan kekerasan terhadap pembela HAM. Selain itu, isu ketidakadilan sosial dan ekonomi tetap mengemuka, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, implementasi demokrasi di Indonesia masih memerlukan perbaikan untuk benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

4.) Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangatlah kritis dan mengecewakan. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya integritas dan komitmen terhadap prinsip demokrasi, di mana seharusnya wakil rakyat berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ketika kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kepentingan nyata rakyat, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan memperburuk ketidakpuasan sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus melakukan pengawasan dan memberikan tekanan kepada wakil-wakil mereka agar tetap accountable dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan.

5.)Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama adalah bahwa mereka sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas, yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Praktik ini menciptakan ketidakadilan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, karena seringkali kepentingan individu atau kelompok diutamakan di atas kesejahteraan kolektif. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, tindakan semacam ini sangat berbahaya, karena dapat mengarah pada manipulasi massa, polarisasi sosial, dan penghalangan terhadap kebebasan individu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan menyadari bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan akuntabilitas dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap negara.