Nama: Cici Widya Pratiwi
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara


1. Tanggapanmengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa diambil setelah membaca artikel

Menurut saya, artikel itu memberikan gambaran konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste, termasuk kronologi kejadian, penyebab konflik, dan dampaknya. Artikel ini menyoroti isu konflik komunal di perbatasan, yang berbeda dari masalah perbatasan lainnya di Indonesia. Artikel ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian konfliknya tidak hanya memerlukan pendekatan diplomasi antarnegara tapi juga perlu pendekatan pada hubungan sosial-budaya antarwarganya.

Hal positif yang bisa diambil:
Pentingnya ada Pendekatan Sosial-Budaya dalam Masyarakat, Karena ketika ada pendekatan ini masyarakat akan bisa hidup saling berdampingan dan saling bertoleransi dalam keberagaman. Jadi Masyarakat bisa terhindar dari konflik-konflik yang bisa memicu perpecahan atau perselisihan baik antar masyarakat di wilayah mereka maupun wilayah dan negara lain.
Selain dari masyarakat pemerintah juga memiliki peran penting, dengan adanya konflik ini pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap daerah perbatasan. Karena daerah perbatasan ini tentunya rawan dari konflik, jadi pemerintah bisa memberikan solusi atau menjadi penengah yang adil dalam konflik yang terjadi.


2. Bagaimana pendapat dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara

Wawasan Nusantara itu sendiri kan merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Di lihat dari wilayah daratan, lautan, dan udara ini Indonesia sangat luas dan wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang gak bisa di pisahkan. Wawasan Nusantara sendiri memiliki prinsip yakni, kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan ideologi, dan kesatuan ekonomi, sosial, dan budaya. Wawasan Nusantara ini membantu menciptakan rasa kebersamaan dan menjaga persatuan di negara yang beragam seperti Indonesia.

Dilihat dari pengertian dan prinsip wawasan Nusantara itu menurut saya jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara yang akan terjadi wilayah Indonesia akan terpecah belah dan rentan terjadinya sebuah konflik karena banyaknya dan luasnya keberagaman serta wilayah Indonesia, kesatuan di Indonesia juga akan sulit dicapai, nah karena banyaknya konflik yang terjadi Kedaulatan dalam Indonesia akan sulit dijaga dan akhirnya bangsa Indonesia tidak memiliki identitas dan sulit disatukan sehingga bisa saja bangsa akan memilih membuat negara sendiri menurut pandangan mereka.


3. Bagaimana konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell

Dari artikell konflik antara Timor Leste dan Indonesia Wawasan Nusantara memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya konflik seperti itu. Konsepsi Wawasan Nusantara, yang menekankan persatuan dalam keberagaman dapat mencegah konflik dengan beberapa hal,
1. Kesatuan Sosial Budaya
Sebagian mana prinsip wawasan Nusantara tadi, Wawasan Nusantara mengajarkan bagaiman cara penghargaan terhadap keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dengan adanya sikap menghargai pasti potensi ketegangan antar wilayah atau kelompok yang merasa diabaikan dapat diminimalisir.
2. Kesetaraan Pembangunan
Wilayah Indonesia sangat luas nah dengan menerapkan prinsip pemerataan pembangunan, setiap daerah akan merasa diperhatikan. Karena sebagian besar masyarakat melakukan pemberontakan dipicu karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pembangunan.
3. Penerapan Nilai Pancasila
Prinsip Wawasan Nusantara salah satunya adalah kesatuan ideologi, Indonesia mempunyai ideologi yakni Pancasila, apa bila nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterapkan ketegangan konflik bisa diredakan atau dicegah sebelum konflik ini akan membesar dan semakin membesar.
4. Penguatan Identitas Nasional
Wawasan Nusantara dapat memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman karena perasaan terasing mereka yang memicu separatisme dapat dihindari.
5. Pencegahan Dominasi Kekuasaan
Konsepsi Wawasan Nusantara memberikan dorongan untuk menghormati keberagaman dan adanya keadilan tanpa membedakan perlakuan terhadap suatu wilayah sehingga konflik ketimpangan bisa dicegah.

Nama: Cici Widya Pratiwi
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: ilmu administrasi negara

Nama: Cici Widya Pratiwi
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Nama: Cici Widya Pratiwi
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara


Dari artikel tersebut saya memperoleh bahwa artikel itu menjelaskan fenomena kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan bagaimana peristiwa ini mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum serta perlindungan hukum di Indonesia.

Artikel ini menyeyinggung beberapa poin penting seperti peran negara dalam melindungi warga negara tanpa diskriminasi, pengaruh gaya kepemimpinan Ahok, reaksi publik terhadap kasusnya, dan kelemahan sistem penegakan hukum di Indonesia.

Ahok merupakan tokoh minoritas Tionghoa yang berhasil menembus posisi politik di DKI Jakarta. Ahok memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, dan anti-korupsi gaya ini mendapat respon beragam. Ada pujian yang diberikan kepadanya karena mampu mempercepat pelayanan publik dan berani menindak pejabat yang tidak efektif, namun gaya ini juga dianggap kontroversial karena kadang-kadang terlihat arogan dan keras.

Munculnya Ahok sebagai gubernur yang berasal dari tokoh minoritas Tionghoa mencerminkan pergeseran sosial yang lebih terbuka pada pluralisme, tetapi kasus yang ia hadapi ini menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia belum menyeluruh. Ini menjelaskan adanya paradoks dalam masyarakat yang terbuka secara demokratis namun sensitif terhadap perbedaan identitas. Selain itu, gaya kepemimpinannya menunjukkan bahwa efektivitas dalam pemerintahan memerlukan keseimbangan antara ketegasan dan empati, terutama di lingkungan pluralistik.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sering kali menjadi alat untuk tujuan politis, yang bertujuan untuk merusak keadilan.

Di dalam artikel ini dijelaskan juga ada dua Konsep Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum yakni teori Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum preventif dan represif. Dua bentuk perlindungan ini merupakan landasan penting bagi penegakan hukum yang adil. Tapi nyatanya, dalam kasus Ahok ini perlindungan preventif tidak sepenuhnya bekerja efektif karena respons hukum baru muncul setelah kasus meluas di publik. Ini menjadikan pelajaran bahwa negara perlu meningkatkan mekanisme hukum yang dapat menanggapi isu-isu sensitif dengan lebih cepat dan efektif.

Nama: Cici Widya Pratiwi
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara


Vidio ini menjelaskan bagaimana pentingnya supremasi hukum dalam menghadapi tantangan kehidupan modern di Indonesia. Di masa dulu masyarakat tradisional cukup diatur dengan hukum adat atau Customary Law, yang sifatnya sederhana dan tidak tertulis. Tetapi berbeda pada saat ini di masyarakat modern yang kompleks, hukum harus berkembang menjadi sistem yang lebih terstruktur dan terencana, seperti hukum modern saat ini, yang berfungsi sebagai alat penting dalam pengaturan sosial dan politik.

Indonesia, berdasarkan UUD 1945 menetapkan diri sebagai negara hukum. Yang berarti, sistem hukum harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu melindungi rakyat serta menghadirkan rasa keadilan bersama. Tanpa pembaruan-pembaruan ini, akan ada risiko bahwa hukum bisa disalahgunakan oleh para pelaku korupsi yang memanfaatkan pengacara untuk “memainkan” hukum demi kepentingan mereka atau kepentingan pribadi.

Sejak reformasi 1998, sistem hukum Indonesia mengalami perubahan besar. Reformasi membawa semangat demokratisasi, yang mendorong sistem politik lebih terbuka, serta desentralisasi yang memberi lebih banyak kewenangan kepada daerah. Selain itu, reformasi memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam mengawasi sistem hukum melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI. Lembaga-lembaga ini membantu mengontrol jalannya penegakan hukum agar lebih transparan dan tidak terlepas dari pengawasan publik.