Adminitrasi Negara MKU PKN Ganjil 2024

NAMA: Fharas Tika Anggunan Muli
NPM: 2416041050
KELAS: Ane1 Reguler B
PRODI: Fisip(Administrasi Negara)

Berdasarkan hasil analisis dari video yang tercantum di atas terkait dengan adanya sebuah penegakan hukum yang berkeadilan.
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Kehidupan masyarakat terdahulu yang bisa dikatakan tergolong sederhana, di atur oleh hukum alam yang sederhana pula. Namun demikian seiring dengan waktu berjalan kehidupan yang mengalami pergeseran ke arah yang lebih moderenisasi menciptakan sebuah kompleksitas di dalam kehidupan bermasyarakat hal ini artinya kita membutuhkan sebuah hukum yang bersifat fleksibel dan mampu mengatur mengikuti arus perubahan.

Hukum moderen menjadi sebuah peranakan sosial politik yang penting di tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks, berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 negara kita adalah sebuah negara hukum, artinya setiap tingkah laku maupun tindakan yang kita ambil harus sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku.

NAMA: DIVA FEBRIANA PUTRI
NPM: 2416041042
KELAS: REGULER B
PRODI: ILMU ADM NEGARA

Video di atas membahas tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan.
Hukum adalah lembaga terpercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat.
Kehidupan modern membutuhkan hukum baru yang sesuai dengan realistis baru untuk sandarannya, hukum modern juga sangat dibutuhkan di dunia. Sesuai dengan UUD 1945 yaitu "Indonesia adalah negara hukum", itu berkaitan untuk mendukung IPTEK dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena perlu negara hukum yang berbasis IPTEK agar tercipta negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak Indonesia akan menjadi tempat koruptor memanfaat pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Inilah cara hukum yang salah dan menimbulkan petaka.

Dengan membangun masyarakat madani akan membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat, dengan membentuk lembaga seperti ICW, Police Wacth, dan MAPPI. Itu akan membuat hukum menjadi lebih baik dan tidak semena-mena.

Nama:Muhammad Andri Asan Hilmas
NPM:2456041004
Kelas:Mandiri A
Prodi:Administrasi Negara

Vidio di atas membahas tentang Penegakan Hukum yang berkeadilan. merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial. Konsep ini mengharuskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, status sosial, ekonomi, atau kekuasaan, diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum yang berkeadilan melibatkan beberapa aspek penting, yang bisa dianalisis dari berbagai sudut pandang.

NAMA : Azizah Ramadhani
NPM : 2456041016
KELAS : MAN A
PRODI : Ilmu administrasi negara

Berdasarkan hasil analisis saya terkait Video tersebut yang membahas tentang penerapan hukum yang adil dalam berbagai aspeknya. Hukum berfungsi sebagai lembaga yang diandalkan untuk mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Pada masa lalu, ketika kehidupan masyarakat masih sederhana, hukum alam cukup untuk mengatur kehidupan. Namun, di masyarakat modern yang lebih kompleks, negara tidak bisa lagi hanya mengandalkan hukum adat atau hukum yang bersifat interaktif. Hukum kini telah menjadi sistem yang sengaja dibentuk, seperti hukum modern yang ada saat ini. Perkembangan masyarakat modern yang semakin maju memerlukan struktur hukum baru sebagai dasar.
Hukum modern memiliki peran sosial dan politik yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan di dunia yang semakin kompleks ini. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan berkomitmen untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan penegak hukum yang didasari oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, agar tercipta negara hukum yang aman dan sejahtera bagi rakyatnya. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi tempat yang menguntungkan bagi para koruptor yang memanfaatkan pengacara untuk memanipulasi hukum. Penerapan hukum yang salah berpotensi menimbulkan bencana karena hanya mengandalkan pemahaman tekstual atau pembacaan undang-undang secara harfiah. Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 telah membawa perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia, mencakup demokratisasi, desentralisasi, dan pembangunan masyarakat madani. Reformasi ini juga membuka ruang untuk pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, sehingga tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat lebih terbongkar. Lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI juga muncul untuk memperkuat pengawasan terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Nama: Sinta Nopiana
NPM: 2456041009
Kelas: MAN A
Prodi:Ilmu administrasi negara

Berdasarkan Analisis vdio di atas adalah mengenai Penegakan hukum yang berkeadilan

Hukum muncul berbagai lembaga yang di percaya untuk mengatur serta menata negara serta masyarakat yang ada di indonesia ini .
Masyarakat yang ada di indonesia selama ratusan tahun yang di antur dengn hukum halam yang sederhana maka secara serta masyarakat moderan yang begitu konpeks tidk dapat lagi menyerahkan segala sesuatu kepada custumary law atau interactional law hukum sudah di buat menjadi moderan yang saat ini .
Kehidupan moderan sekaligus dengn teknologi bisa menyebabkan struktur hukum baru yang bisa menjadi sandaran nya.

Hukum moderan sosial politik menjadi berperan penting di cari di tegah² dunia dan di masa moderan saat ini .
Berdasarkan undang-undang dasar 1945 negara indonesia adalah negara hukum dalam dukungan untuk mengarah kan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia bernegara hukum yang berbasis ilmu dan teknologi supaya tercipta negara yang sejahtera dan maju .jika tidak di kendalikan dengn baik maka indonesia akan menjadi koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan yang ada di indonesia ini.

Reformasi sejak tahun 1998 membuka babak baru untuk hukum yang ada di indonesia selokan reformasi Demokratisasi ; Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
Desentralisasi; penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asa otonomi .

Terbentuk lah lembaga swadaya masyarakat yang ada di indonesia seperti ICM,PILICE WATCH,MAPPI.

NAMA: Nabilla Syafa Ramadhani
NPM: 2416041019
KELAS: Regular A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

video ini mengenai materi penegakan hukum yang berkeadilan, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat, hukum modern pun menjadi prasana sosial politik yang penting yang dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 Republik Indonesia adalah negara hukum, dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat.

NAMA : Klara Aurelia Maharani
NPM : 2416041010
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Adm Negara

dari analisis video diatas membahas tentang "penegakan hukum yang berkeadilan"

hukum muncul sebagai lembaga yang terpercaya untuk mengatur hambatan negara dan masyarakat. yang kita ketahui bahwa supremasi hukum adalah prinsip dasar yang menjamin stiap orang tunduk pada aturan yang berlaku. Slogan demokrasi adalah demokratisasi (transisi ke lazim politik yg demokratis) dan desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi).

Dalam video ini disimpulkan bahwa penekanan utama dari pentingnya hukum adalah dalam menjaga keadilan, ketertiban dan perlindungan HAM. Supremasi hukum ini tentunya bukan hanya aturan, tetapi bisa juga sebagai nilai yang "menuntut" semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Karena fungsi supremasi hukum sendiri sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan teratur.

NAMA : Rhaina Dyas Shafira Hasan
NPM : 2416041056
KELAS : Reguler B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

berdasarkan analisis dari video tersebut menjelaskan tentang Supremasi Hukum dalam Penegakkan Hukum yang Berkeadilan. Pasca reformasi hukum tahun 1998, ada harapan baru untuk menciptakan sistem yang lebih adil, tetapi masih ada tantangan seperti korupsi, kesenjangan akses ke keadilan, dan perubahan sosial yang disebabkan oleh teknologi. di mana penegakan hukum yang hanya bersifat langsung tanpa memperhatikan pentingnya keadilan dapat menyebabkan permainan kotor atau manipulasi hukum seperti yang para koruptor lakukan. Jika hukum dibuat secara adil dan inklusif, penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi, dan aparat penegak hukum bekerja dengan kejujuran yang semestinya, supremasi hukum dapat membangun hukum yang berkeadilan. Untuk menjamin supremasi hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, keterlibatan masyarakat melalui lembaga swadaya dan pengawasan publik juga penting. Agar hukum dapat memenuhi kebutuhan zaman dan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, hukum harus berubah sesuai dengan kemajuan sosial. Apabila semua itu dilakukan dengan benar dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk membuat rakyatnya bahagia.

NAMA : Ayuni Azizah
NPM : 2456041007
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Vidio tersebut membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan. hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. kehidupan masyarakat sederhana di atur dalam hukum alam yang sederhana maka negara dan masyarakat modern tidak dapat menyerahkan segala sesuatunya kepada custumary law. hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting.
Dicantumkan dalam UUD 1945 republik Indonesia adalah negara hukum, yang harus dibuat demi untuk kenyamanan rakyatnya jika tidak Indonesia dapat menjadi tempat para koruptor. Cara hukum yang keliru akan menimbulkan petaka. slogan Reformasi adalah demokratisasi dan desentralisasi. Maka terbentuklah lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch, MAPPI.

Nama: Helma Amelia Putri Utomo
Npm: 2416041031
Kelas: Regular A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Izin menjawab analisis saya mengenai video tersebut yaitu berisi tentang Penegakan hukum yang berkeadilan, di Indonesia merupakan suatu keharusan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini melibatkan perlakuan setara bagi setiap orang di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, serta transparansi dalam proses hukum. Keadilan dalam penegakan hukum harus diberikan akses yang sama terhadap sistem peradilan dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum moderen menjadi sebuah peranakan sosial politik yang penting di tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks, berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 negara kita adalah sebuah negara hukum. Hukum moderen menjadi sebuah peranakan sosial politik yang penting di tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks, berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 negara kita adalah sebuah negara hukum. Slogan reformasi antara lain adalah Demokratisasi: Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, Desentralisasi: Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

NAMA : Flora Magdalena Sitohang
NPM : 2416041045
KELAS : Reguler B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan pilar penting dalam masyarakat modern. Seiring dengan berjalannya kehidupan modern, hukum juga terus berkembang untuk mengakomodasi berbagai dinamika sosial. Hukum modern tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peran sosial hukum menjadi semakin krusial. Hukum modern yang baik adalah hukum yang mampu merespons aspirasi masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga menjadi proses yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga peradilan, hingga masyarakat luas.

NAMA : Rizki Eka Bandira Armiza
NPM : 2456041014
KELAS : Mandiri A
PRODI : Admistrasi Negara

Hasil analisis dari video tersebut tentang sebuah penegakan hukum yang berkeadilan.

Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur Negara dan masyarakat.apabila kehidupan masyarakat zaman dahulu di atur oleh hukum alam yang sederhana,maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada CUSTUMARY LAW / INTERNASIONAL LAW , seiring berjalannya waktu hukum mengalami perubahan.
Hukum modern menjadi peranan sosial politik yang penting dan dicari di tengah tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleksi. Dalam undang undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia adalah negara hukum.kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi Rumah nyaman untuk kebahagiaan rakyatnya,jika tidak Indonesia dapat menjadi tempat koruptor memanfaatkan pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.

Nama:Fernando Hasan
Kelas:Mandiri A
NPM:2456041022

analisis saya tentang video yang membahas “supremasi hukum “
pentingnya penerapannya supremasi hukum dalam masyarakat.divideo menjelaskan bahwa supremasi hukum adalah prinsip di mana hukum harus diutamakan di atas semua norma lainnya, termasuk tindakan pemerintah dan individu. Didalam video tersebut menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam implementasi supremasi hukum, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang mengancam keadilan dan kepastian hukum.
Penekanan pada supremasi hukum sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana tantangan penegakan hukum sering kali menghambat keadilan. Masyarakat perlu lebih sadar akan hak-hak mereka dan berperan aktif dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten.

Nama : Najwa Intan Zahira
NPM : 2416041033
Kelas :Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Izin menanggapi video tersebut, hukum merupakan lembaga yang yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Pada pernyataan tersebut masyarakat juga mengakui bahwa hukum sebagai lembaga yang sah dalam mengatur kehidupan berwarganegara. Hukum membuat aturan-aturan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga bisa menjadi kepastian hukum yang jelas. Hukum di Indonesia saat ini sudah modern yaitu sistem hukum yang terus berkembang dan menyesuaikan zaman. Peran hukum modern yang pertama adalah memberikan aturan yang jelas untuk mengurangi peluang konflik, yang kedua melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari tindak kriminal, yang ketiga memberikan perlakuan yang sama dimata hukum, yang keempat menyelesaikan perselisihan, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan Undang-Undang dasar NKRI tahun 1945 " Republik Indonesia adalah negara hukum" dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan Ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk kebahagian rakyat. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1898, membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi ada dua, demokratisasi yaitu peralihan dari sistem pemerintahan yang otoriter menuju sistem oemerintahan yang demokratis. Desentralisasi yaitu proses penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk lebih banyak mengatur pemerintahannya sendiri. Pembangunan masyarakat madani (Civil Society) sudah membuka peluang baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari kontrol dimasyarakat.

NAMA : Geby Fateha Silfia Putri
NPM : 2456041008
KELAS : Mandiri A
PRODI : Administrasi Negara

Berkenaan dengan video di atas dapat dianalisis bahwa video tersebut membahas tentang supremasi hukum yang berkaitan dengan materi penegakan hukum yang berkeadilan.

Di dalam kehidupan akan selalu muncul berbagai variasi hukum sebagai lembega untuk mengatur serta menata negara bagi Masyarakat. Kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun biasanya diatur juga dengan hukum alam yang sederhana, sehingga negara serta masyarakat yang modern tidak lagi dapat menyerahkan segala sesuatu kepada custumary low atau internasional law. Kehidupan yang modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum yang kuat, hukum modern dapat menjadi peraturan sosial bagi kepentingan penting yang dicari di tengah – tengah dunia peradapan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana yang telah dicantumkan pada UUD RI 1945, menjelasakan bahawa Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam akan selalu berkaitan denan keinginan untuk mengalahkan dukungan ilmu dan juag teknologi didalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Di Indonesia sendiri dalam kehidupan bernegara dibutuhkan hukum yang dapat menjadi rumah nyaman guna membahagiakan rakyatnya, dan apabila indonesia tidak mendapaykan hukum yang adil serta tegas maka akan menadi rumah bagi para koruptor yang nantinya akan memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia melalui cara demokratisasi yaitu transisi kerajinan politik yang lebih demokratis dan juga desentralisasi yakni penyerahan kekuasaan pemerintah atau pemerintah pusat kepada derah otonomi daerah asas otonomi. Masyarakat madani juga akan semakin terlibat dalam hukum guna mengkontrol hukum sehingganya terbentuklah lembaga – lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLOSSWATCH, dan MAPPI.

NAMA : Nanda Dwi Fadhilla
NPM : 2416041038
KELAS : Regular B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

                                                                                               Supremasi Hukum
Hukum muncul untuk mengatur dan menata berbagai kepentingan masyarakat. Kehidupan modern sekaligus kemajuan teknologi seperti sekarang ini membutuhkan hukum yang baru untuk menjadi sandaran. Hukum modern berperan penting di bidang sosial politik di kehidupan modern ini yang semakin banyak kemajuan teknologi.

Seperti yang tercantum di Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu Indonesia perlu hukum dalam mengarahkan dukungan ilmu teknologi supaya terciptanya negara yang menjadi tempat yang nyaman bagi rakyat serta masyarakat. Jika hukum tidak bisa dilaksanakan, maka Indonesia mengadi negara tempat para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengadilan untuk memainkan hukum. Melihat berita akhir-akhir ini apakah hukum di Indonesia tidak dilaksanakan?. Banyak sekali perilaku individu mupun kelompok yang memiliki kekuasaan untuk memainkan hukum di Indonesia dengan berbagai cara, yang tak lain adalah menyuap hakim maupun pengacara.

NAMA: Muhamad Andrian Muliana
NPM: 2416041004
KELAS: Regular A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

Berdasarkan hasil analisis saya dari video tersebut adalah berkaitan dengan penegakkan hukum yang berkeadilan.

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan menghormati hak asasi manusia. Penegakan hukum yang adil tidak hanya mencakup penerapan hukum yang tepat, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak setiap individu.

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang berkeadilan adalah esensial untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Hal ini tidak hanya tentang menghukum pelanggar hukum, tetapi juga tentang memberikan perlindungan kepada mereka yang terpinggirkan, memastikan keadilan sosial, dan menjaga hak asasi manusia. Untuk itu, penegakan hukum yang berkeadilan membutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif, transparan, dan benar-benar berpihak pada keadilan.

Nama : Shabrina Anindita
NPM : 2416041040
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Analisis saya berdasarkan video tersebut, yakni mengenai Supremasi hukum yang sangat penting untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat pada dunia modern saat ini yang semakin kompleks. Karena masyarakat pada zaman dulu, hukum dasar seperti norma atau hukum adat saja sudah cukup untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan bertambah nya penduduk dan semakin kompleks nya hubungan antar warga negara pada zaman sekarang, hukum sederhana sudah tidak cukup lagi. Hukum modern berbeda dengan hukum adat, sebagaimana dijelaskan pada UUD 1945, bahwasanya Indonesia adalah negara hukum, yang artinya semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah harus diatur oleh supremasi hukum dari pada preferensi individu atau kelompok tertentu. Hukum yang baik harus melindungi semua orang, tidak hanya mereka yang memiliki kekuasaan atau mereka yang memiliki uang.

Namun, untuk mewujudkan hukum yang benar-benar dapat dipercaya oleh warganya penuh dengan kesulitan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu menjadi landasan untuk menciptakan aturan yang lebih sesuai dan relevan dengan masyarakat modern saat ini. Misalnya, pemerintah dapat lebih mudah dan transparan dalam mengawasi bagaimana sistem hukum beroperasi berkat kemajuan teknologi. Tanpa kemajuan ini, koruptor sekarang dapat "memainkan" supremasi hukum demi kepentingan mereka sendiri. Sering kita lihat misalnya pengacara yang memiliki uang dan kekuasaan biasanya memanfaatkan celah hukum untuk melindungi klien mereka yang sebenarnya jelas-jelas bersalah.

Jika kita lihat, setelah tahun 1998 era reformasi, terlihat perubahan yang signifikan pada hukum di Indonesia. Rakyat sekarang lebih skeptis dan cukup berani untuk melihat bagaimana undang-undang itu diterapkan. Banyak Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, seperti Police Watch, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan lainnya, turut memantau penegakan hukum dan mengadvokasi keadilan dan keterbukaan yang lebih besar. Karena masyarakat juga ikut andil dalam "pengawalan" untuk memastikan bahwa sistem peradilan benar-benar adil dan tidak dieksploitasi, pengawasan ini mencegah penegak hukum bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, dapat diklaim bahwa masyarakat kini lebih aktif mengawasi dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar selain sepenuhnya mendelegasikan masalah hukum kepada pemerintah.

Nama: Akmafira Ramadamita
NPM: 2416041014
Kelas: REG A
Prodi: Ilmu Adm. Negara

menurut analisi saya mengenai video tersebut, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercayai untuk mengatur dan menata negara, serta masyarakat. ketika kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum, tentunya negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak akan menyerahkan segala sesuatunya kepada custumary law / interactional law.

kehidupan modern sangat membutuhkan struktur hukum baru yg dapat menjadi sandaran. sebagaimana yang telah tercantum dalam UUD 1945 yaitu republik Indonesia adalah negara hukum. hal tersebut menjelaskan bahwa kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar terciptanya negara hukum yg mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatny.

pembangunan masyarakat madani (civil society) telah membuka jalan baru yg tidak membiarkan penyelenggaraan² hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. oleh karena itu, terbentuklah lembaga² swadaya masyarakat (LSM) yg menonjol seperti ICW (indonesia corruption watch), police watch, MAPPI (masyarakat pemantau peradilan Indonesia).

NAMA: ELODYA NUR CAHYANI PALOGAN
NPM: 2416041008
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Analisis saya terkait video diatas adalah sebagai berikut
Hukum merupakan alat untuk mengatur serta menata negara dan masyarakat nya. Hukum selalu memunculkan variasi variasi baru dalam penerapannya.

Kehidupan masyarakat zaman dahulu (1800 an kebawah) juga diatur oleh hukum, namun dengan hukum alam yang sederhana. Kehidupan masyarakat modern seperti saat ini membutuhkan struktur hukum yang kuat, hukum modern menjadi peraturan sosial bagi kepentingan penting yang dicari di tengah-tengah modernisasi yang semakin kompleks ini. Seperti yang tercantum di UUD RI 1945, yang menjelasakan Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga akan selalu berkaitan dengan keinginan untuk mengalahkan dukungan ilmu dan juga teknologi didalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Di Indonesia sendiri dalam kehidupan bernegara dibutuhkan hukum yang dapat menjadi tempat nyaman supaya dapat memberi keadilan pada rakyatnya, dan apabila hukum indonesia tidak tegas, akan menjadi sarang kriminalitas seperti koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.

Reformasi tahun 1898, membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi ada 2 yaitu Demokratisasi dan Desentralisasi. Pembangunan masyarakat madani dan lembaga-lembaga pengawasan seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI berfungsi mencegah penyalahgunaan hukum dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum. Dengan demikian, hukum dapat ditegakkan dengan efektif guna menjaga keadilan, memberantas korupsi, dan menciptakan masyarakat Indonesia yang demokratis

Nama : Kristin febrianti
Npm : 2456041013
Kelas : mandiri A
Prodi : ilmu Administrasi negara
Berdasarkan analisis dari vidio tersebut tantang perkembangan hukum dari masa lalu yang sederhana menuju sistem hukum modern yang lebih kompleks dan terstruktur. Selama berabad-abad, masyarakat diatur oleh hukum alam dan norma-norma sosial sederhana. Namun, seiring berkembangnya masyarakat dan negara menjadi lebih kompleks, hukum menjadi alat yang diperlukan untuk mengatur segala aspek kehidupan.

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep ini menekankan bahwa hukum di Indonesia harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu mendukung kehidupan masyarakat modern. Namun, dalam praktiknya, ada tantangan besar hukum sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi Praktik hukum yang semata-mata berfokus pada teks tanpa memperhatikan tujuan dan nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat menimbulkan ketidakadilan dan bahkan bencana hukum

Reformasi 1998 menandai babak baru bagi penegakan hukum di Indonesia membawa perubahan signifikan dengan berfokus pada demokrasi, transparansi, dan desentralisasi. Reformasi tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis, dengan memperkuat otonomi daerah melalui asas desentralisasi, di mana sebagian kekuasaan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat berfungsi lebih dekat dengan rakyat dan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

pentingnya reformasi hukum yang berkelanjutan untuk menciptakan negara hukum yang adil dan melindungi kepentingan seluruh warga negara. Reformasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem hukum yang bersih dari manipulasi, dan menjadi instrumen keadilan yang dapat diandalkan di tengah kompleksitas masyarakat modern.

NAMA : Citra Angelina
NPM : 2456041026
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Berdasarkan hasil analisis dari video yang tercantum di atas terkait dengan adanya sebuah penegakan hukum yang berkeadilan. Supremasi hukum adalah prinsip utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan, di mana hukum harus menjadi otoritas tertinggi yang mengatur masyarakat dan negara, serta diikuti oleh semua pihak tanpa pengecualian. Di Indonesia, supremasi hukum ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan di depan hukum, dan transparansi dalam proses hukum.


Hukum moderan sosial politik menjadi berperan penting di cari di tegah² dunia dan di masa moderan saat ini .
Berdasarkan undang-undang dasar 1945 negara indonesia adalah negara hukum dalam dukungan untuk mengarah kan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia bernegara hukum yang berbasis ilmu dan teknologi supaya tercipta negara yang sejahtera dan maju.

NAMA : NABILA LUTHFISYAH
KELAS : ANE 1 REG A
NPM : 2416041027
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA

vidio diatas menjelaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia. Hukum harus selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk dalam memanfaatkan kemajuan IPTEK. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa hukum tidak disalahgunakan, terutama oleh pihak-pihak yang berkuasa untuk kepentingan pribadi, seperti yang sering terjadi dalam kasus korupsi. Untuk itu, pengawasan publik sangat penting. Lembaga-lembaga seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI memiliki peran vital dalam mengontrol jalannya penegakan hukum, agar hukum tidak menjadi alat untuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kontrol dari masyarakat dan lembaga-lembaga ini, hukum bisa diterapkan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, menciptakan negara hukum yang sehat dan berkeadilan.

NAMA: Silvi Dwi Lutfianti
NPM: 2456041027
KELAS: Mandiri A
PRODI: Adminstrasi Negara

Tanggapan saya mengenai video tsb, kehidupan modern serta kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi acuan. Hukum modern menjadi pranata penting di kehidupan modern yg sangat kompleks. Indonesia adalah negara hukum yang tercantum pada UUD 1945. Perlunya bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang dapat dijadikan rumah nyaman rakyat. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka, dapat terjadi karena mengeja hukum yang tertulis. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum, slogan demokratisasi dan desentralisasi agar hukum tidak terlepas dari sorotan dan kontrol rakyat. Lalu terbentuklah lembaga Swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH DAN MAPPI. Menjadikan hukum sebagai acuan berarti mengakui bahwa hukum memiliki kedudukan yang tinggi dalam mengatur kehidupan, memastikan adanya keadilan, dan menghindari tindakan yang merugikan kepentingan bersama. Dengan demikian, supremasi hukum dapat ditegakkan, dan masyarakat dapat hidup dalam suasana yang tertib, adil, dan seimbang.

Nama : Revalina Maharani
NPM : 2416041068
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Analisis mengenai video yang membahas konsep Supremasi Hukum dalam konteks kehidupan modern di Indonesia. Di era modern, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai instrumen sosial-politik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Indonesia sebagai negara hukum berusaha menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan adil bagi rakyatnya. Negara hukum yang baik akan menjadi dasar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Konsep masyarakat madani menekankan pentingnya pembangunan sosial yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, penyelenggaraan hukum harus transparan, dapat diakses, dan tetap berada di bawah pengawasan serta kontrol masyarakat. Pembangunan hukum yang demokratis dan berkeadilan tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya hukum. Masyarakat madani memiliki peran penting dalam memastikan hukum ditegakkan dengan baik dan tidak disalahgunakan.

NAMA: CARISSA HEPY MAHARANI
NPM: 2416041051
KELAS: REGULER B
PRODI: ILMU ADM. NEGARA

Topik : Supremasi Hukum

Dulu, hidup di masyarakat yang sederhana mungkin cukup diatur oleh hukum alam yang sederhana, semacam aturan yang tumbuh dari kebiasaan dan kesepakatan yang diikuti orang banyak. Namun, di dunia yang semakin kompleks dan modern, hukum seperti ini tidak cukup. Perlu sistem hukum yang lebih terstruktur untuk mengatur kehidupan sosial dan politik. Hukum modern muncul sebagai sistem yang lebih jelas dan disusun dengan tujuan tertentu. Jadi, hukum itu bukan lagi adat atau kebiasaan tapi sudah berupa aturan yang sengaja dibuat supaya masyarakat bisa hidup dengan tertib dan adil.

Di Indonesia, prinsip negara hukum dijelaskan dalam UUD 1945. Artinya, Indonesia harusnya bisa mengatur semua aspek kehidupan dengan menggunakan hukum yang jelas dan adil. Supremasi hukum berarti hukum harus berada di atas segala kepentingan pribadi atau golongan. Semua orang, termasuk pejabat negara dan pengusaha besar, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum modern yang berbasis pengetahuan dan teknologi akan menciptakan negara yang lebih adil dan nyaman. Jika tidak, Indonesia bisa jatuh ke dalam jurang korupsi, di mana orang-orang dengan kekuasaan dan uang bisa dengan mudah memanipulasi hukum untuk keuntungan pribadi.

Setelah reformasi 1998, Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Ada dua slogan penting yaitu, demokratisasi berarti mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan hukum, sementara desentralisasi mengarah pada pembagian kekuasaan ke daerah-daerah agar keputusan tidak hanya diambil oleh pemerintah pusat. Pembangunan masyarakat madani atau civil society yang semakin berkembang, memperlihatkan kontrol sosial yang lebih kuat terhadap hukum. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia menjadi contoh bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya hukum di Indonesia.

Nama : Yeshicha Indah Cahyani
NPM : 2416041064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Berdasarkan video di atas ada beberapa hal yang dapat saya analisis yaitu:

Pada video ini menyoroti pentingnya variasi hukum pada masyarakat modern sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Lain halnya dengan ratusan tahun yang lalu bahwa kehidupan masyarakat masih sangat sederhana dan bisa diatur dengan hukum alam, masyarakat modern yang lebih kompleks tidak bisa lagi diatur dengan hukum alam, melainkan harus ada hukum yang dibuat secara sengaja.

Masyarakat modern dengan segala kemajuannya sangat membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran dan untuk mendorong keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Hukum modern juga memiliki peran penting dan dicari-cari di tengah-tengah dunia atas perannya dalam bidang sosial politik.

Video ini juga menjelaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya pasal 1 ayat (3). Hal ini menyalatkan secara jelas bahwa masyarakat modern di Indonesia memerlukan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar hukum ini dapat menjadi rumah nyaman yang membahagiakan rakyat. Apabila hukum berbasis iptek tidak diterapkan, Indonesia dapat menjelma menjadi tempat para koruptor yang memainkan sistem hukum di Indonesia, seperti para koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk hal yang keliru.

Hukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka bagi sebuah negara. Maka, dengan adanya reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Sebagaimana slogan reformasi "demokratisasi dan desentralisasi" dapat membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat.

Namun, yang menjadi tantangan dan pertanyaan adalah mengapa masih banyak terjadi praktik-praktik penyalahgunaan hukum di tengah masyarakat modern dan hukum yang berbasis iptek ini. Jawabannya adalah karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan kesadaran akan hukum yang rendah. Oleh karena itu, sebagai masyarakat dan mahasiswa yang sadar akan hukum kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat yang lain melalui kampanye kampanye kesadaran di platform media sosial dan mendorong adanya diskusi diskusi publik tentang isu-isu hukum yang relevan.

Nama : Lingga Fani jelita putri
Npm : 2416041028
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

vidio diatas menjelaskan tentang Perkembangan Hukum dari jama ke jaman, adanya penegakan hukum yang berkeadilan.

Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, tidak ada pihak, baik itu individu, kelompok, atau lembaga negara, yang berada di atas hukum. Semua tindakan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, dan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi. Prinsip ini memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Perkembangan hukum di era globalisasi dan teknologi modern menghadirkan tantangan dan peluang baru yang signifikan. Beberapa aspek utama perkembangan hukum dalam konteks ini antara lain :
1. Globalisasi Hukum: Globalisasi mendorong terjadinya interaksi antarnegara yang semakin intens, sehingga hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum internasional. Organisasi internasional, seperti PBB, WTO, dan ICC, memainkan peran penting dalam menciptakan aturan yang mengatur hubungan antarnegara.
2. Perkembangan Teknologi dan Hukum Digital: Kemajuan teknologi, terutama dalam bidang internet, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain, telah mempengaruhi banyak aspek hukum. Negara-negara harus menciptakan regulasi yang dapat mengatur ruang digital ini, termasuk perlindungan data pribadi (seperti GDPR di Uni Eropa) dan pengaturan e-commerce.
3. Hukum dalam Dunia Virtual: Dunia virtual, seperti dunia maya, metaverse, dan penggunaan media sosial, menuntut pembaruan hukum untuk mengatur interaksi di ruang tersebut, termasuk masalah terkait kebebasan berbicara, fitnah, hak cipta, hingga penipuan online.
4. Hukum Lingkungan dan Keberlanjutan: Tantangan global terkait perubahan iklim dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama internasional dan pembaruan regulasi hukum yang mendukung keberlanjutan.
5. Perubahan Sosial dan Hukum: Globalisasi juga mempengaruhi norma-norma sosial, yang berimbas pada perubahan hukum, seperti pengakuan terhadap hak minoritas, pernikahan sesama jenis, dan hak-hak pekerja migran.

Dengan demikian, hukum harus dapat beradaptasi dengan perkembangan global dan teknologi yang pesat, agar tetap relevan dan dapat mengatur kehidupan yang semakin kompleks.

Nama : Lily Suryani Ar
Npm : 2416041025
Kelas : Reg A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Sebagaimana dicantumkan, dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitanya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia kita perlu negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat.
Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menandai dimulainya sebuah babak baru dalam sistem hukum di Indonesia. Salah satu aspek penting dari reformasi ini adalah transisi menuju rezim politik yang lebih demokratis. Selain itu, reformasi juga mendorong pelaksanaan desentralisasi dengan penyerahan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan otonomi lebih luas kepada daerah-daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masing-masing.

NAMA : Susanti Amelia
NPM : 2416041030
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Berdasarkan hasil analisis saya terkait video tersebut yang membahas tentang penerapan hukum yang adil dalam berbagai aspeknya. Hukum berfungsi sebagai lembaga yang diandalkan untuk mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Dalam berbagai konteksnya, hukum hadir sebagai badan yang dipercaya untuk mengatur dan membentuk tatanan negara dan masyarakat. Ketika masyarakat yang sederhana telah diperintah oleh hukum alam selama berabad-abad, negara dan masyarakat modern yang kompleks tidak lagi dapat mengandalkan sepenuhnya pada prinsip hukum alam atau interaksional. Hukum kini menjadi sistem yang dibuat dengan kesadaran, sebagaimana yang terjadi dalam hukum modern.

Untuk mengikuti kehidupan dan kemajuan modern, diperlukan kerangka hukum baru yang dapat diandalkan. Hukum modern telah menjadi entitas sosial politik yang sangat signifikan dan diperlukan dalam konteks dunia yang semakin rumit dan modern ini. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Berkaitan dengan aspirasi untuk menggalang dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bersama di Indonesia, kita perlu memperlengkapi negara dengan fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan negara yang menumbuhkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Jikalau begitu, Indonesia berpotensi menjadi wilayah yang nyaman bagi koruptor yang memanfaatkan bantuan pengacara untuk mengelak dari hukuman di Indonesia. Penegakan hukum yang salah bisa berpotensi mengakibatkan malam petaka yang tidak menyenangkan. Hal ini dapat terjadi ketika penegakan hukum mengikuti teks secara harfiah atau tidak sesuai dengan isi sebenarnya.

Dengan dimulainya reformasi pada tahun 1998, terbuka peluang baru untuk penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Salah satu prinsip reformasi yang penting adalah Demokratisasi, yang mengarah pada perubahan ke arah sistem politik yang lebih demokratis. Desentralisasi, proses di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaan kepada daerah otonom sesuai dengan prinsip otonomi. Perkembangan masyarakat madani telah membuka jalur-jalur baru yang membuat penyelenggaraan hukum tidak dapat terlepas dari pengawasan dan pemantauan masyarakat. Beberapa lembaga swadaya masyarakat terkemuka di antaranya adalah ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).

Nama: Meilisa Mutiara Anggraini
NPM: 2416041054
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Berdasarkan analis saya terhadap video tersebut, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur serta menata negara dan masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. "Republik Indonesia adalah negara hukum" dalam kaitannya dengan keinginan untuk keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita perlu bernegara hukum yang berbasis IPTEK agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi tempat ternyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi "save event" bagi para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di negara kita.

Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka, ini dapat terjadi karena cara berhukum yang mengeja Undang-undang. Era Reformasi membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Reformasi memiliki slogan yaitu demokratisasi dan desentralisasi.

Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak akan membiarkan penyelenggaraan hukum lepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Maka dari itu terbentuklah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI untuk mengawasi pergerakan hukum di Indonesia.

NAMA : ZAHRANI NURKHASANAH
NPM :2416041065
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA


Analisis saya terhadap video tersebut tentang pentingnya perubahan dalam sistem hukum Indonesia untuk menanggapi kompleksitas kehidupan modern. Dulu, hukum adat yang sederhana cukup untuk mengatur masyarakat, tetapi di era kemajuan teknologi saat ini, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang lebih terstruktur dan adaptif. Reformasi hukum yang dimulai sejak 1998 membuka peluang bagi pemerintahan yang lebih demokratis dan desentralisasi, di mana kekuasaan tidak hanya terpusat di tangan pemerintah pusat. Namun, meskipun sudah ada perbaikan, tantangan utama yang masih dihadapi adalah pengawasan terhadap penerapan hukum, terutama dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi. Dalam hal ini, lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar hukum diterapkan dengan adil dan tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu.

Namun, meskipun ada kemajuan dalam reformasi hukum, penyalahgunaan hukum oleh pihak yang berkuasa tetap menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, untuk memastikan Indonesia menjadi negara hukum yang adil dan sejahtera, penting untuk terus memperbarui dan memperkuat sistem hukum, dengan memperhatikan perkembangan zaman, termasuk teknologi dan tantangan global. Penegakan hukum yang transparan dan konsisten, serta peran aktif masyarakat dan LSM dalam mengawasi proses hukum, merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil, yang pada akhirnya akan membawa Indonesia menuju negara yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya.

NAMA : Azahra Annisa
NPM : 2416040167
KELAS : Reguler B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Video ini membahas tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan.
Hukum muncul untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Pada masyarakat sederhana, hukum bisa berupa hukum alam atau hukum yang bersifat nonformal. Namun, dalam masyarakat modern yang lebih kompleks, seperti Indonesia, hukum tidak bisa bergantung pada hukum adat, melainkan membutuhkan sistem hukum yang lebih formal dan terstruktur. Sebagaimana dicantumkan dalam UUD NKRI 1945 Republik Indonesia adalah negara hukum. Indonesia perlu mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan sistem hukum yang efesien, transparan, dan adil. Jika sistem hukum tidak berjalan baik, maka akan ada resiko penyalahgunaan hukum, seperti koruptor yang bisa saja membayar pengacara untuk memanipulasi sistem hukum. Pasca reformasi 1988, dengan slogan demokratisasi dan desentralisasi, ini membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dan mengawasi kebijakan hukum, serta membangun masyarakat madani yang menghargai keadilan dan hak asasi manusia.

NAMA: Giska D E Simanullang
NPM: 2416041021
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

Analisis saya mengenai vidio tersebut adalah supremasi hukum adalah prinsip yang menegaskan bahwa hukum harus menjadi dasar bagi semua tindakan pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks negara modern, supremasi hukum berfungsi sebagai pilar utama yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum merupakan fondasi penting bagi pengaturan negara dan masyarakat modern. Melalui struktur hukum yang jelas dan terorganisir, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, supremasi hukum berkontribusi pada terciptanya stabilitas sosial dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

NAMA :Cesar Nur Falaq
NPM :2416041009
KELAS:REG A
PRODI:Administrasi Negara

Berdasarkan Analisis vdio di atas adalah mengenai Penegakan hukum yang berkeadilan.Penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah negara hukum, yang berfungsi untuk memastikan agar norma-norma hukum yang berlaku dapat ditegakkan secara adil dan konsisten.Dalam konteks ini, peran sosial hukum menjadi semakin krusial. Hukum modern yang baik adalah hukum yang mampu merespons aspirasi masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.
Untuk itu, penegakan hukum yang berkeadilan membutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif, transparan, dan benar-benar berpihak pada keadilan.

Arya Ali Fahmi
2416041007
Regular A


Tanggapan saya mengenai video tersebut, kehidupan modern serta kemajuannya menuntut adanya pembaruan struktur hukum sebagai acuan. Hukum modern menjadi pranata krusial dalam mengatur kehidupan yang semakin kompleks. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Penting bagi negara hukum untuk berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu menjadi rumah yang nyaman bagi rakyat. Cara berhukum yang keliru dapat mendatangkan malapetaka, terutama apabila hukum hanya dieja berdasarkan teks tertulis tanpa pemahaman substansial.

Reformasi tahun 1998 membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum dengan mengusung semangat demokratisasi dan desentralisasi, sehingga hukum berada di bawah pengawasan dan kontrol rakyat. Dalam semangat ini, lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI terbentuk untuk mengawal penegakan hukum yang adil. Menjadikan hukum sebagai acuan berarti mengakui kedudukannya yang tinggi dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin keadilan, dan melindungi kepentingan bersama.

Dengan demikian, supremasi hukum dapat ditegakkan, menciptakan masyarakat yang hidup dalam suasana tertib, adil, dan harmonis.

Nama: Suci Agne Pramesuari
Npm: 2416041052
Kelas: Reguler B
Prodi: Adm Negara

Video yang dilampirkan merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yaitu supremasi hukum, dalam video ini masih membahas terkait kedudukan hukum dalam kehidupan bernegara. Di mana saat ini sudah memasuki era kehidupan modern, dalam kehidupan modern yang mana sudah sangat kompleks maka diperlukan sandaran hukum baru yaitu hukum modern. Yang mana tidak bisa jika dalam kehidupan modern ini memakai Customary Law atau Hukum Adat.

Sama halnya dengan negara Indonesia, seperti pada UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum, di mana dalam mengerahkan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan hukum. Agar dapat menjadi wadah untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Karena, jika tidak maka hal ini pasti akan dimanfaatkan oleh koruptor-koruptor atau mafia hukum agar dapat memainkan dan terbebas dari jeratan-jeratan hukum. Apalagi dengan penerapan hukum yang keliru pastinya akan berdampak fatal.

Reformasi hukum sendiri berawal pada reformasi 1998, yang menjadi awal dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia karena pada reformasi 1998 ini memiliki slogan demokrasi dan desentralisasi. Pada saat pembangunan masyarakat madani yang mana tidak ada kontrol dan partisipasi masyarakat. Maka terbentuklah masyarakat swadaya yaitu masyarakat pemantau pemerintahan.

Dapat disimpulkan dari diskusi 11 dan diskusi 12 terkait supremasi hukum yang mana kedudukan hukum berperan erat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa terutama di negara Indonesia. Karena adanya hukum dapat mengatur tindakan masyarakat maupun pemerintahan juga mengentaskan segala permasalahan di dalamnya, jika diandalkan dengan sebaik-baiknya.

nama: zahra allisa herdinansyah
npm: 2416041016
kelas: reg a
prodi: ilmu administrasi negara

Izin menjawab dari hasil analisis saya mengenai vidio tersebut bahwa Supremasi hukum dalam konteks Indonesia sangat penting karena ia menjadi landasan moralitas dan etika bagi semua lapisan masyarakat. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Indonesia adalah negara hukum yang berprinsip keadilan dan demokrasi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan menjadi prioritas utama dalam struktur negara kita.

Supremasi hukum di Indonesia didorong oleh prinsip-prinsip fundamental yang tertuang dalam UUD 1945. Struktur hierarki hukum yang kukuh, penegakan hukum yang berkeadilan melalui lembaga-lembaga negara, serta peranan lembaga swadaya masyarakat all contribute to maintaining a just and democratic society. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami dan mendukung sistem hukum yang berlapis ini demi menjaga kenyamanan dan keadilan bagi rakyat Indonesia.
Serta terdapat slogan Reformasi kita yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Maka terbentuklah lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch, MAPPI.

NAMA: Muhammad Genta Cardanez
NPM: 2456041019
KELAS: Mandiri A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

analisis dari video tersebut menjelaskan tentang Supremasi Hukum dalam Penegakkan Hukum yang Berkeadilan.Seiring dengan berjalannya kehidupan modern, hukum juga terus berkembang untuk mengakomodasi berbagai dinamika sosial.Hukum membuat aturan-aturan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga bisa menjadi kepastian hukum yang jelas. Hukum di Indonesia saat ini sudah modern yaitu sistem hukum yang terus berkembang dan menyesuaikan zaman.Hukum modern tidak hanya mengatur tingkah laku individu tetapi juga menjadi pranata sosial-politik yang penting untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam negara hukum seperti Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

NAMA: Kayla Dwi Safitri
NPM: 2416041023
KELAS: REG A
PRODI: Ilm Adm. Negara

Video tersebut membahas pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dalam masyarakat modern. Pada masa lalu, hukum yang sederhana sudah cukup untuk mengatur kehidupan, tetapi perkembangan zaman dan kompleksitas masyarakat saat ini menuntut hukum yang lebih adaptif dan modern. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus menjadi fondasi dalam setiap tindakan negara dan masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penegakan hukum sangat penting untuk mencegah manipulasi hukum oleh oknum koruptor. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat madani sangat dibutuhkan. Lembaga-lembaga seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI berperan dalam mengawasi penegakan hukum, sehingga praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Secara keseluruhan, hukum modern harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat.

Nama: Rahmah Eka Yusdiana
NPM:2456041017
Kelas:Mandiri A
Prodi:Administrasi Negara

Analisis saya mengenai hukum modern di Indonesia menunjukkan bahwa negara hukum harus beradaptasi dengan kompleksitas masyarakat yang berkembang. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan stabilitas. Dalam konteks UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum diharapkan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hukum, serta mencegah praktik korupsi.

NAMA: ULLYA ROYSA
NPM: 2416041012
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Dalam video tersebut membahas tentang pentingnya supremasi hukum dan penegakan hukum yang adil. Lembaga hukum diharapkan untuk dapat mengatur dan menata kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sederhana dan berlandaskan alam membutuhkan pendekatan hukum yang sesuai, sedangkan masyarakat modern memerlukan struktur hukum baru yang dapat mendukung kemajuan zaman. Hukum modern memiliki peran sosial dan politik yang penting seperti dalam menghadapi kehidupan saat ini. UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum untuk mencapai kemajuan, kita memerlukan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum yang baik akan menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman bagi rakyat. Sebaliknya, jika tidak, Indonesia akan menjadi negara yang dipenuhi korupsi, di mana hukum dapat disalahgunakan. Reformasi 1998 menandai babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan pembangunan masyarakat madani. Hal ini juga mendorong pembentukan lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam pengawasan hukum.

NAMA : JAKA WARDANA
NPM : 2456041023
KELAS : MANDIRI A
PRODI: ADMINISTRASI NEGARA


izin menjawabnya vidio di atas membahas tentang Penegakan Hukum yang berkeadilan. merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial. Konsep ini mengharuskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, status sosial, ekonomi, atau kekuasaan, diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum yang berkeadilan melibatkan beberapa aspek penting, yang bisa dianalisis dari berbagai sudut pandang.

Nama: Putri Anggraini
NPM: 2416041037
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
Hukum lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dalam permasalahan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya, jika tidak indonesia dapat menjadi para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Dinamika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah dapat menjadi malapetaka bagi Indonesia. Reformasi hukum di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan perubahan sistem hukum dan penegakan hukum yang terjadi sejak era reformasi dimulai pada tahun 1998. Reformasi ini bertujuan untuk memperbaiki berbagai aspek hukum yang dianggap tidak efektif dan tidak adil, serta untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum negara. Slogan reformasi: demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi).
Kemudian kaitan civil society terhadap hukum di Indonesia yaitu pentingnya penegakan hukum yang independen dan imparstialis dalam negara demokrasi tercermin dalam usaha-usaha untuk meningkatkan komponen penegakan hukum di Indonesia. Meskipun masih ada tantangan, preservasi prinsip-prinsip ini penting untuk melindungi hak asasi manusia dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi negara.
Dengan demikian, hubungan antara civil society dan hukum di Indonesia sangatlah kompleks dan saling mempengaruhi. Civil society berperan sebagai agen perubahan yang signifikan dalam memastikan hukum yang adil dan inklusif.

Sumber  informasi:
Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia

Bunyi UUD Pasal 1 Ayat 3 dan Penjelasan Indonesia Sebagai Negara Hukum - Hot Liputan6.com
Bagus, M. (2022). Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 8(2), 141-164.

Nama : Aurelia Grisnandhita
NPM : 2416041001
Kelas : REG A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Berdasarkan hasil analisis dari video tersebut hukum berfungsi sebagai lembaga yang diandalkan untuk mengatur kehidupan negara dan masyarakatnya. Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur serta menata negara dan masyarakat yang ada di Indonesia. Keadilan dalam penegakan hukum harus diberikan akses yang sama terhadap sistem peradilan dan perlindugan Hak Asasi Manusia (HAM).
Hukum modern menjadi peranan sosial politik yang penting dan sangat dicari ditengah kehidupan modern yang semakin komplekasi. Hukum modern yang baik yaitu hukum yang mampu merespon aspirasi masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.

NAMA : NADINE FIDIA MESHILFA
NPM : 2456041005
KELAS : MANDIRI A
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Hasil analisis saya berdasarkan video tersebut supremasi hukum merupakan pilar utama dari negara hukum yang sehat dan demokratis. Dengan menegakkan supremasi hukum, negara dapat memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah, individu, dan lembaga hukum berjalan dengan hukum yang jelas, adil, dan merata. Namun, berbagai tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, dan campur tangan politik dalam proses hukum masih menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dari pemerintah, lembaga penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat supremasi hukum dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkelanjutan.

NAMA : ANNISA APRILIZA
NPM :2416041020
KELAS : REG A
PRODI: ADM NEGARA

Video ini membahas pentingnya penegakan hukum yang adil dalam masyarakat modern. Seiring dengan kompleksitas kehidupan, hukum kini harus menjadi sistem yang terstruktur, bukan hanya bergantung pada hukum adat atau interaksi sosial. Indonesia sebagai negara hukum, seperti diamanatkan oleh UUD 1945, membutuhkan penegak hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menjaga keadilan dan mencegah korupsi.

Reformasi 1998 membuka jalan untuk demokratisasi, desentralisasi, dan pengawasan terhadap hukum, dengan munculnya lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti ICW dan MAPPI. Tanpa penegakan hukum yang baik, Indonesia berisiko menjadi tempat yang menguntungkan bagi para koruptor.

NAMA: WAHYUNISA SALSABILA
NPM: 2416041013
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Video yang telah dilampirkan telah membahas tentang perbedaan undang-undang yang pertamakali disahkan pada 18 Agustus dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Video tersebut menjelaskan bahwa adanya perubahan konstitusi dan bentuk negara di Indonesia yang tebagi menjadi 4 tahap perubahan. Tahap pertama disebut dengan republik pertama yang terjadi pada tahun 1945. Semenjak proklamasi kemerdekaan barulah satu hari setelahnya disahkan undang-undang dasar pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia. Kemudian pada republik kedua, terjadi perubahan dimana Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Perubahan yang terjadi pada saat itu tentu saja membentuk negara Indonesia menjadi negara federal serta terdapat konstitusi RIS pada tahun 1949 yang berbeda dengan UUD 1945. Pada republik ketiga, dibentuk kembali negara kesatuan berdasarkan UUDS 1950. Perubahan ini membuat negara Indonesia yang semula adalah negara federal, kembali lagi menjadi negara kesatuan. Terakhir, yaitu republik keempat yang ditandai dengan dikeluarkannya dekrit presiden pada 5 Juli 1959 dan kembali berlakunya UUD 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia dengan sedikit tambahan berupa penjelasan yang terlampir di dalam UUD 1945. UUD 1945 yang kita gunakan sekarang berbeda dengan UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD yang menjadi pegangan kita saat ini terdapat lampiran dan penjelasan tambahan yang diperkenalkan pertama kali pada 15 Februari. Disebutkan juga bahwa piagam Jakarta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi. Namun, pada aturan tambahan pasal 2 dinyatakan bahwa UUD 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal pasal, sehingga membuat masyarakat salah tafsir yang menganggap bahwa UUD 1945 tidak terdapat penjelasan.

nama ; adzie fathurrahman
kelas : man a
npm: 2456041018

Hukum moderen menjadi sebuah peranakan sosial politik yang penting di tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks, berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 negara kita adalah sebuah negara hukum. Hukum moderen menjadi sebuah peranakan sosial politik yang penting di tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks, berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 negara kita adalah sebuah negara hukum. Slogan reformasi antara lain adalah Demokratisasi: Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, Desentralisasi: Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Nama: Ammara Fahnida Suparno
NPM: 2416041011
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Izin menjawab analisis saya mengenai video tersebut yaitu berisi tentang Penegakan hukum yang berkeadilan, di Indonesia hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. hukum harus memperlakukan masyarakat secara adil, tanpa diskriminasi, serta transparansi dalam proses keadilan.

Hukum modern yang baik adalah hukum yang mampu merespons aspirasi masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Hukum juga harus melindungi hak asasi manusia karena berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 negara kita adalah sebuah negara hukum.

Nama : risa zhafira p.s
Npm : 2456041012
Kelas : mandiri A
Prodi : ilmu administrasi negara
Dari hasil analisis saya terkait video yang telah dilampirkan, dapat saya simpulkan bahwa hukum memiliki peran sentral dalam membentuk tata kelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum yang efektif sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat yang semakin modern. Pembaruan hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi akan meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi perkembangan zaman.

Selain itu, peran lembaga pengawasan seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI sangat penting dalam menjaga agar hukum tidak disalahgunakan dan dapat diimplementasikan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan penegakan hukum yang adil dan akuntabel, Indonesia dapat mencapai tujuannya sebagai negara yang aman, adil, dan bersih dari korupsi.

nama:nurul anes
npm:2456041015
kelas:mandiri a
prodi:ilmu administrasi negara

berdasarkan analisis saya terkait video tersebut Hukum berfungsi untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Penerapan hukum terus berkembang seiring waktu.

Pada masa lalu, terutama sebelum abad 19, hukum yang digunakan lebih sederhana, yaitu hukum alam. Namun, di era modern seperti sekarang, masyarakat membutuhkan sistem hukum yang lebih kompleks dan kuat. Hukum modern berperan sebagai pedoman sosial untuk mencapai tujuan-tujuan penting dalam kehidupan yang semakin rumit. Seperti yang tertulis dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti hukum selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, hukum harus bisa memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Jika hukum tidak tegas, maka akan banyak tindakan kriminal, seperti korupsi, yang bisa disalahgunakan.

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia dengan dua prinsip utama: Demokratisasi dan Desentralisasi. Dengan adanya lembaga pengawas seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI, penyalahgunaan hukum dapat dicegah dan penegakan hukum menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar hukum bisa ditegakkan secara efektif, menghapus korupsi, dan menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis.

Nama : Aisyah Sathrani Meiva
NPM : 2416041018
Kelas : REG A
Prodi : Ilmu Adm. Negara

Izin menjawab pak, menurut analisis saya tentang video di atas, hukum adalah alat yang digunakan untuk mengatur dan menata negara dan masyarakatnya. Hukum selalu menghasilkan perubahan baru dalam bagaimana diterapkan.

Selama periode 1800-an ke bawah, masyarakat zaman dahulu juga diatur oleh hukum, tetapi dengan hukum alam yang sederhana. Kehidupan masyarakat modern saat ini membutuhkan struktur hukum yang kuat. Hukum modern menjadi peraturan sosial untuk mencapai kepentingan penting dalam modernisasi yang semakin kompleks. Seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum yang selalu berusaha mengalahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan internasional. Untuk tujuan ini, Indonesia sendiri membutuhkan hukum yang dapat menjadi tempat yang nyaman untuk memberi keadilan kepada rakyatnya, dan jika hukumnya tidak tegas, koruptor akan menjadi sarang kriminalitas.

Reformasi 1898 membuka lembaran baru dalam sistem hukum Indonesia. Demokratisasi dan desentralisasi adalah dua slogan yang digunakan untuk reformasi. Lembaga pembangunan masyarakat madani dan lembaga pengawasan seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan hukum dan memastikan bahwa penegakan hukum transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penegakkan hukum dapat memastikan keadilan, menghilangkan korupsi, dan membangun negara yang demokratis di Indonesia.

NAMA: Sara Christy Togina H.
NPM: 2456041010
KELAS: Ane 1 (Mandiri A)
PRODI: Administrasi Negara

Menjelaskan pentingnya pola pikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Pola pikir positif bukan sekadar selalu merasa senang, melainkan kemampuan untuk melihat sisi baik dari setiap situasi, bahkan yang sulit. Dengan memiliki pikiran yang optimis, kita lebih siap untuk menghadapi kegagalan, tidak mudah menyerah, dan lebih kreatif dalam mencari solusi. Hal ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam perasaan negatif yang bisa menghalangi kemajuan atau menguras energi kita.

Selain itu, ini membahas bagaimana pola pikir yang positif juga berperan besar dalam hubungan sosial. Emosi negatif yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak hubungan kita dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun pertemanan. Mengendalikan emosi dan memilih untuk bereaksi dengan bijak akan memperkuat hubungan kita dengan orang sekitar dan membuat interaksi lebih menyenangkan.

Pada intinya, ini mendorong kita untuk mengambil tanggung jawab atas pikiran, sikap, dan emosi kita sendiri. Dengan melatih pola pikir positif, kita dapat menghadapi hidup dengan lebih tenang dan optimis, serta meraih kehidupan yang lebih bahagia, bermakna, dan penuh rasa syukur.

Nama: Khalisa Azzahra
Npm: 2416041053
Kelas: Reguler B
Prodi: Administrasi Negara

Video tersebut menjelaskan tentang penegakkan hukum yang berkeadilan. Disebutkan bahwa hukum muncul sebagai lembaga yang menata negara dan masyarakat, dalam konteks ini hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Hukum juga berperan dalam mengatur struktur kekusaan di dalam negara. Melalui konstitusi dan undang-undang, hukum menetapkan lembaga-lembaga negara yang masing-masingnya memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam pemerintahan.
Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah kehidupan modern yang semakin kompleks.

Seperti yang tercantum pada UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menegaskan bahwa senu tindakan baik oleh pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Karena jika tidak ditegakkan dengan baik, Indonesia dapat menjadi tempat aman untuk para koruptor memainkan hukum di Indonesia.

Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogannya abtara lain adalah Demokrasi dan Desentralisasi. Civil society telah membuka koridor baru agar penegakkan hukum tidak terlepas dari kontrol masyarakat, sehingga terbentuknya lembaga-lembaga masyarakat seperti ICW (Indonesian Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).

NAMA: Embang Tri Rahayu
NPM: 2416041049
KELAS: REG B
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

Dari video yang sudah saya lihat analisis yang dapat saya berikan yaitu bahwa video diatas membahas tentang supremasi hukum. Hukum dibuat untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat, hukum dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini. Ditengah-tengah dunia dan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, hukum modern menjadi peran yang penting untuk kehidupan sosial-politik.

Seperti yang sudah tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum yang mana semua tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsep ini mengedepankan supremasi hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan jaminan hak asasi manusia. Hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila, yang berfungsi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum.

Reformasi 1998 di Indonesia menandai perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan hukum. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda, serta meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Orde Baru yang otoriter dan korup. Slogan reformasi antara lain demokratisasi yaitu transisi rezim politik yang lebih demokratis dan desentralisasi yaitu penyebaran kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Terakhir ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang paling umum seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).

NAMA: Nayla Putri Hairinisa
NPM: 2416041039
KELAS: REG B

Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang memastikan semua orang diperlakukan secara adil, tanpa ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan hanya karena status sosial, ekonomi, atau latar belakang mereka, baik yang orang biasa maupun pejabat negara akan berada di bawah hukum yang sama. Proses hukum juga harus transparan dan tidak berpihak. Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur negara dan masyarakat. Kehidupan masyarakat sederhana dahulu menggunakan hukum alam yang sederhan. Namun seiring berkembangnya teknologi hukum membutuhkan sesuatu yang mengikuti zaman seperti hukum modern yang bergerak lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini, misalnya melalui penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Hukum modern berusaha memastikan bahwa keadilan dapat tercapai lebih efisien dan merata, termasuk dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi semua orang, tanpa terkecuali. Hukum modern juga lebih memperhatikan aspek keadilan sosial, dan juga supaya masyarakat dapat mengontrol keberjalanan hukum yang adil.

Nama: Tasya Salsabila Febriana
NPM: 2416041058
kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Video tersebut membahas pentingnya supremasi hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam sebuah negara modern. Di masyarakat tradisional yang sederhana, hukum biasanya berdasarkan hukum adat atau kebiasaan. Namun, di negara modern yang lebih kompleks, diperlukan hukum yang lebih formal dan terstruktur untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara secara lebih efektif. Di Indonesia, sebagai negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk menciptakan negara yang aman dan sejahtera bagi rakyatnya. Jika penegakan hukum tidak dilakukan dengan baik, Indonesia bisa menjadi tempat yang aman bagi para koruptor yang memanfaatkan hukum untuk keuntungan pribadi mereka.

Reformasi tahun 1998 membuka jalan untuk perubahan dalam sistem hukum Indonesia, dengan menekankan demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan, di mana pemerintah pusat memberikan lebih banyak wewenang kepada daerah. Selain itu, perkembangan masyarakat madani atau civil society membuat masyarakat lebih aktif dalam mengawasi kinerja penyelenggara hukum melalui organisasi swadaya seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum semakin kuat demi tercapainya keadilan yang lebih baik.

Nama: Cici Widya Pratiwi
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara


Vidio ini menjelaskan bagaimana pentingnya supremasi hukum dalam menghadapi tantangan kehidupan modern di Indonesia. Di masa dulu masyarakat tradisional cukup diatur dengan hukum adat atau Customary Law, yang sifatnya sederhana dan tidak tertulis. Tetapi berbeda pada saat ini di masyarakat modern yang kompleks, hukum harus berkembang menjadi sistem yang lebih terstruktur dan terencana, seperti hukum modern saat ini, yang berfungsi sebagai alat penting dalam pengaturan sosial dan politik.

Indonesia, berdasarkan UUD 1945 menetapkan diri sebagai negara hukum. Yang berarti, sistem hukum harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu melindungi rakyat serta menghadirkan rasa keadilan bersama. Tanpa pembaruan-pembaruan ini, akan ada risiko bahwa hukum bisa disalahgunakan oleh para pelaku korupsi yang memanfaatkan pengacara untuk “memainkan” hukum demi kepentingan mereka atau kepentingan pribadi.

Sejak reformasi 1998, sistem hukum Indonesia mengalami perubahan besar. Reformasi membawa semangat demokratisasi, yang mendorong sistem politik lebih terbuka, serta desentralisasi yang memberi lebih banyak kewenangan kepada daerah. Selain itu, reformasi memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam mengawasi sistem hukum melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI. Lembaga-lembaga ini membantu mengontrol jalannya penegakan hukum agar lebih transparan dan tidak terlepas dari pengawasan publik.

Nama: Ayu Nanda Usnita
NPM: 2416041003
Kelas: Reguler A
Prodi: Administrasi Negara

Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan pada video diatas adalah:
Supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Terutama dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan, supremasi hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata tanpa diskriminasi.
Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah korupsi di berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga penegak hukum. Masyarakat yang kurang mampu juga sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan karena biaya hukum yang tinggi dan kurangnya bantuan hukum. Hal ini juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Seharusnya pemerintah meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka dapat membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik, dan perlu menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke sistem peradilan.

Dengan adanya Reformasi dan demokratisasi dapat memperkuat supremasi hukum dengan memastikan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan secara adil. Hukum modern mendukung proses ini dengan teknologi dan prinsip-prinsip baru, sementara desentralisasi memastikan bahwa pemerintahan lebih dekat dan lebih responsif terhadap rakyat.

Nama : Amir solihin
NPM : 2416041044
Kelas : reg B
Prodi : Administrasi Negara
Analisis ini menekankan pentingnya hukum sebagai institusi yang mengatur negara dan masyarakat dalam kehidupan modern yang kompleks. Poin utama meliputi:
1. Hukum sebagai institusi sosial dan politik: Diperlukan untuk memberikan struktur dan keamanan bagi masyarakat.
2. Penegakan hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi: Penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, mencegah korupsi.
3. Teknik hukum yang tepat: Menghindari bencana akibat penerapan hukum yang tidak sesuai konteks atau keadilan.
4. Era Reformasi: Mendorong perubahan dalam administrasi hukum melalui demokratisasi dan desentralisasi.
5. Peran masyarakat sipil: Organisasi non-pemerintah seperti ICW dan Police Watch berperan penting dalam mengawasi sistem hukum dan memastikan akuntabilitas.
Secara keseluruhan, untuk mencapai supremasi hukum yang adil, diperlukan sinergi antara hukum, ilmu pengetahuan, teknologi, dan partisipasi masyarakat.

Nama : Femilia Rahma Agustina
NPM : 2416041062
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Adm. Negara

Berdasarkan video yang tercantum menekankan pentingnya supremasi hukum dalam negara modern yang kompleks. Di masa lalu, hukum alam atau hukum kebiasaan mungkin cukup untuk mengatur masyarakat sederhana, tetapi dunia modern membutuhkan sistem hukum yang terstruktur untuk menangani masalah sosial dan politik yang rumit. Hukum modern dianggap sebagai fondasi penting yang diharapkan mampu memenuhi tuntutan kemajuan.

Indonesia, berdasarkan UUD 1945, didefinisikan sebagai negara hukum. Hal ini membutuhkan hukum yang berbasis ilmu dan teknologi untuk menjamin keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Namun, lemahnya sistem hukum berpotensi dimanipulasi oleh pihak tertentu, seperti koruptor yang memanfaatkan pengacara. Reformasi 1998 berperan dalam mendorong desentralisasi dan demokratisasi hukum, membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penegakan hukum melalui lembaga swadaya masyarakat.

NAMA: Feyza Alfarizi
NPM: 2416041060
KELAS: Reguler B
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

Dalam video tersebut menyoroti peran hukum yang krusial dalam mengatur negara dan masyarakat, khususnya di era modern yang lebih kompleks. Ketika masyarakat dulu cukup diatur dengan hukum adat, masyarakat modern yang lebih rumit membutuhkan hukum formal yang sengaja dibentuk untuk mengakomodasi kemajuan dan kebutuhan baru. Hukum modern kini berperan penting dalam menjaga tatanan sosial dan politik, dan dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum seperti yang tercantum dalam UUD 1945 menunjukkan tekad untuk menegakkan sistem hukum yang maju dan berbasis ilmu pengetahuan serta teknologi.

Pendekatan ini diperlukan agar negara hukum dapat benar-benar menjadi tempat yang nyaman dan melindungi rakyatnya. Jika sistem hukum tidak berkembang, ada risiko Indonesia menjadi tempat aman bagi koruptor yang bisa memanfaatkan celah hukum untuk menghindari keadilan. Kesalahan dalam menafsirkan undang-undang secara kaku atau hanya mengeja teksnya bisa membawa dampak buruk, dan ini merupakan salah satu tantangan yang coba dijawab oleh reformasi pada tahun 1998 dengan menekankan pentingnya demokratisasi dan desentralisasi.

Selain itu, partisipasi masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas dalam penegakan hukum. Dengan keterlibatan masyarakat, penyelenggaraan hukum dapat terus diawasi agar berjalan sesuai harapan dan semakin transparan.

NAMA: Rahelia Nur Arina
NPM: 2416041002
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

Izin menjawab bahwa analisis Saya mengenai apa yang disampaikan di video tersebut adalah tentang supremasi hukum di mana hukum merupakan suatu unsur yang penting di dalam suatu negara yang dalam konteks keberagaman, hukum hadir sebagai alat dalam mengatur tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat modern yang semakin berkembang di era sekarang begitu kompleks sehingga tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada custumary law/interactional law. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan menjadi acuan di tengah-tengah kondisi & situasi global serta kehidupan modern yang kian kompleks ini. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang jika dikaitkan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat saat ini adalah pemenuhan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi mengikuti perkembangan zaman (modernisasi) tetapi tanpa melepas unsur-unsur budaya yang telah ada. Dengan begitu, hukum dapat menjadi bukti untuk memberikan keamanan, keadilan, dan ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika tidak, maka Indonesia dapat menjelma menjadi safe event para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan kesadaran dan ketegasan dalam berpegang teguh terhadap hukum bagi seluruh komponen negara.

Reformasi 1998 membuka peluang dan tatanan kehidupan baru di berbagai bidang, seperti politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, terutama dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi yang sering dikenal oleh masyarakat secara luas adalah demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi merupakan transisi ke rezim politik yang lebih demokratis yang seiring dengan berjalannya waktu mempunyai banyak tantangan tersendiri yang dihadapi ke depannya dan dalam pengimplementasiannya tidak bisa mengikuti rules yang berlaku di masa lalu dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistis karena memang semakin kuatnya peran atau kontribusi masyarakat dalam berpartisipasi sekaligus mengontrol badan/institut pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada dasarnya, pertahanan yang kuat di suatu negara adalah hukum dan keteraturan. Sedangkan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pembangunan masyarakat madani atau civil society yang semakin meningkat telah membuka akses-akses baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Oleh karena itu, terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif dan menonjol, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan MAPPI. Ini secara tidak langsung membuktikan kepedulian masyarakat terhadap sistem pemerintahan di negara di mana masyarakat sebagai citizens bisa secara tidak langsung mengingatkan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan berbagai tindakan kejahatan yang akan merugikan diri sendiri, keluarga, dan rakyat. Selain itu, bentuk kepedulian ini bisa diimplementasikan melalui partisipasi warga negara dalam menjunjung tinggi keadilan melalui hukum yang berlaku dan ikut serta dalam proses pemilu sebagai bentuk negara yang menerapkan sistem demokrasi.

Di dalam supremasi hukum juga, semboyan negara ''Bhinneka Tunggal Ika'' harus diterapkan dan dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga pluralisme dalam hukum tidak menjadi tantangan yang dikhawatirkan, melainkan dapat menjadi upaya dalam menyejahterakan rakyat dengan bersatunya komponen negara untuk meminimalisasi adanya kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan roda perekonomian di Indonesia.

Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan, bukan malah diabaikan sebab dalam konteks tertentu, hukum harus menjadi tulang punggung perekonomian dan bukan malah menjadi penghambat. Adanya hukum diharapkan dapat menjaga dan mengamankan seluruh investasi para investor asing ataupun dalam negeri dalam memajukan sistem perekonomian di Indonesia.

NAMA: SHEPIA NOER ARDIRA
NPM: 2456041020
KELAS: MANDIRI A
PRODI: ADM NEGARA

Video tersebut membahas supremasi hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam konteks Indonesia. Dalam video ini juga menjelaskan bahwa hukum modern diperlukan untuk mengatur masyarakat yang kompleks, menggantikan hukum adat yang sederhana. Hukum modern harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan negara hukum yang adil dan nyaman bagi rakyat. Reformasi sejak 1998 membuka ruang bagi kontrol masyarakat melalui lembaga swadaya, seperti ICW dan police watch, untuk memastikan penegakan hukum tidak lepas dari pengawasan publik.

NAMA : TIARA PUSPITA DEWI
NPM : 2416041043
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Berdasarkan hasil analisis dari video yang tercantum di atas terkait dengan adanya sebuah penegakan hukum yang berkeadilan. dalam berbagai variasinya, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun di atur dengan hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada custumary law atau international law. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan di cari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana di cantumkan dalam UUD NKRI 1945 "Republik Indonesia adalah negara hukum". Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi survivor para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi karena cara berhukum ekstual atau mengeja undang-undang seperti pada Reformasi 1998 yang membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia melalui cara demokratisasi yaitu transisi kerajinan politik yang lebih demokratis dan juga desentralisasi yakni penyerahan kekuasaan pemerintah atau pemerintah pusat kepada derah otonomi daerah asas otonomi. Masyarakat madani juga akan semakin terlibat dalam hukum guna mengkontrol hukum sehingganya terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLOSSWATCH, dan MAPPI yang akan membuat hukum menjadi tidak semena-mena.

Nama : Annisa Mufti Taqiyyah
NPM : 2416041006
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Berdasarkan video yang saya lihat, Supremasi hukum adalah upaya menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan stabil, di mana hukum berlaku bagi semua pihak, baik warga negara maupun pemerintah. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa hukum bukan hanya alat kontrol, tetapi juga perlindungan bagi semua anggota masyarakat.

Supremasi hukum memastikan kekuasaan negara diatur dan dibatasi oleh hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan persamaan di hadapan hukum, dan menjaga keadilan. Prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, proses hukum yang adil, independensi peradilan, serta transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama. Dengan menerapkan supremasi hukum, tercipta masyarakat yang adil, aman, dan memiliki kepercayaan tinggi pada sistem hukum.

NAMA : Satria Adhyatma Rafie Bhaskara
KELAS : Reg B
NPM :2416041057
PRODI :Ilmu Administrasi Negara

Menurut video ini, hukum modern diperlukan untuk mengatur masyarakat yang semakin kompleks, maka hukum hadir sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat agar tidak ada orang yang berbuat sesuatu yang merugikan orang lain.
berdasarkan UUD 1945, Indonesia didefinisikan sebagai negara hukum. Hal ini membutuhkan hukum yang berbasis ilmu dan teknologi untuk menjamin keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Namun, lemahnya sistem hukum bisa dimanipulasi oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab

NAMA: Alya Luthfi Devianti
NPM: 2456041021
KELAS : MAN A
video ini membahas pentingnya penegakan hukum yang adil dalam masyarakat modern. seiring dengan kompleksitas kehidupan, hukum ini menjadi sistem yang terstruktur. keadilan dalam penegakan hukum harus diberikan akses yang sama terhadap sistem peradilan dan perlindungan hak asasi manusia. hukum modern juga menjadi peran penting sosial politik dan sngat dicari di kehidupan. pada UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. hal ini menegaskan bahwa tindakan baik oleh pemerintah ataupun warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. jika tidak ditegakkan dengan baik dan tegas, Indonesia dapan menjadi tempat yang aman untuk para koruptor memainkan hukum di indonesia

NAMA : OLIVIA FRANSISKA BR GIRSANG
NPM : 2416041041
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Berdasarkan dari analisis video tersebut yang membahas tentang "Penegakan Hukum yang Berkeadilan".
Penegakan hukum yang berkeadilan berarti menerapkan hukum dengan cara yang adil dan setara untuk semua orang. Ini penting agar semua orang merasa dilindungi dan diperlakukan dengan baik oleh sistem hukum.
Hukum harus berlaku sama untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka. Tidak boleh ada diskriminasi, dan semua orang harus mendapatkan perlindungan yang sama.
Setiap orang harus bisa mengakses sistem hukum. Ini termasuk mendapatkan bantuan hukum jika mereka membutuhkan, terutama bagi yang tidak mampu.
Proses hukum harus jelas dan terbuka. Masyarakat perlu tahu bagaimana hukum ditegakkan dan bagaimana keputusan diambil. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Mereka yang bekerja di sistem hukum, seperti polisi dan hakim, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ada perlu ada mekanisme untuk mengawasi dan menindak jika mereka melanggar aturan.
Setiap orang yang terlibat dalam proses hukum harus mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk hak untuk membela diri dan mendapatkan bantuan pengacara.
Masyarakat perlu diberikan pengetahuan tentang hukum dan hak-hak mereka. Ini penting agar mereka tahu cara menuntut keadilan.

Nama : M Zulio Khadafy
NPM : 2416041032
Kelas : Reg A

menurut pendapat saya terkait video tersebut yaitu,penegakan hukum yang berkeadilan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan menghormati hak asasi manusia. Penegakan hukum yang adil tidak hanya mencakup penerapan hukum yang tepat, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak setiap individu.
Dalam video ini disimpulkan bahwa penekanan utama dari pentingnya hukum adalah dalam menjaga keadilan, ketertiban dan perlindungan HAM. Supremasi hukum ini tentunya bukan hanya aturan, tetapi bisa juga sebagai nilai yang "menuntut" semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Karena fungsi supremasi hukum sendiri sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan teratur.

nama : m. zaki radit aditya
npm : 2416041059
kelas : reguler b
prodi : administrasi negara

Hasil analisis saya video tersebut menjelaskan pentingnya supremasi hukum di Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan modern yang kompleks. Di era yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sistem hukum Indonesia perlu diperbaharui agar lebih adaptif dan mampu menangani masalah baru. Tanpa adanya supremasi hukum yang kuat, para koruptor dapat memanfaatkan celah dalam hukum untuk menghindari sanksi. Oleh karena itu, Indonesia harus mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem hukumnya, melakukan reformasi pada lembaga-lembaga hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendidik masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil.

NAMA: STELLA FLORA ALLYSIA
NPM: 2416041022
KELAS: REGULER A
JURUSAN: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Berdasarkan analisis saya mengenai video yang membahas penerapan hukum yang adil dalam berbagai aspek, dapat dipahami bahwa hukum berperan sebagai pilar utama yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Di masa silam, ketika masyarakat menjalani hidup yang sederhana, hukum alam cukup untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan zaman, saat masyarakat semakin kompleks, hukum adat atau hukum yang bersifat interaktif tidak lagi cukup untuk mengatasi tantangan yang ada. Saat ini, hukum telah berevolusi menjadi suatu sistem yang terorganisir, mirip dengan hukum modern yang ada saat ini. Perkembangan masyarakat modern memerlukan adanya reformasi dalam sistem hukum yang menjadi fondasi kehidupan bernegara.

Peran hukum kontemporer menjadi sangat krusial, terutama dalam dimensi sosial dan politik, di mana keberadaannya sangat diperlukan dalam dunia yang semakin rumit ini. Ini juga sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia berstatus sebagai negara hukum. Karenanya, Indonesia harus memanfaatkan sains dan teknologi dalam penegakan hukum, agar terwujud masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan serta teknologi, Indonesia berpotensi menjadi tempat yang menguntungkan bagi para koruptor yang menggunakan pengacara untuk merusak hukum. Ketidakadilan dalam penegakan hukum bisa menjadi malapetaka jika hanya bergantung pada pemahaman tekstual atau hanya pembacaan literal terhadap peraturan.

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk demokratisasi, desentralisasi, dan pengembangan masyarakat sipil. Perubahan ini menciptakan peluang untuk pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan hukum, sehingga tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih terlihat. Beragam organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) juga hadir untuk mendukung upaya pengawasan dalam penegakan hukum di Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga ini mencerminkan seberapa pentingnya peran masyarakat dalam membangun sistem hukum yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam situasi ini, aparat penegak hukum di Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, dan penggunaan teknologi mutakhir untuk mencegah manipulasi yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan upaya reformasi hukum yang terus menerus, diharapkan penegakan hukum di Indonesia akan menjadi lebih adil dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Nama: Nia Amalia Rahdian
NPM: 2416041029
Kelas: REG A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Penegakan hukum yang berkeadilan adalah upaya untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, tidak diskriminatif, dan merata kepada semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Hukum muncul sebagai alat untuk mengatur kehidupan bernegara dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Kehidupan modern yang semakin kompleks dan dinamis membutuhkan hukum yang juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Indonesia diakui sebagai negara hukum. Negara hukum berbasis ilmu dan teknologi berfokus pada pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sambil memastikan bahwa perkembangan tersebut tetap berada dalam kerangka hukum yang adil dan melindungi hak-hak individu. Reformasi 1998 memberikan angin segar bagi sistem hukum di Indonesia dengan mendorong terciptanya negara hukum yang lebih demokratis, adil, dan menghormati hak asasi manusia.

NAMA: Nabiel Arafie
KELAS: REG A
NPM: 2416041026
PRODI: Ilmu adm negara

Video ini membahas pentingnya supremasi hukum sebagai penjaga stabilitas sosial dan sebagai dasar negara demokratis. Konsep supremasi hukum berarti hukum harus berada di atas semua kekuasaan, melampaui siapa pun atau organisasi mana pun, dan diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan setara kepada semua warga negara tanpa membedakan mereka satu sama lain. Berbagai kasus yang terjadi di Indonesia sering menunjukkan bahwa supremasi hukum diuji. Kasus-kasus ini menunjukkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan hukum dan masalah dalam menjamin bahwa keadilan berlaku sama untuk semua lapisan masyarakat.

Selain itu, video ini menunjukkan elemen penting yang memengaruhi supremasi hukum, seperti dukungan masyarakat, peran lembaga penegak hukum, dan elemen budaya. Penegakan hukum membutuhkan dukungan kuat dari ketiga elemen tersebut untuk berfungsi dengan baik, menurut ahli. Namun, dalam kehidupan nyata, Indonesia menghadapi masalah seperti ketidaksetaraan perlakuan, bias hukum, dan kadang-kadang intervensi kekuasaan yang dapat mengancam supremasi hukum. Tantangan ini mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem hukum, yang diperlukan untuk menjaga integritas dan stabilitas negara hukum.

Nama: Rahma Nur Pratiwi
NPM: 2416041046
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Video tersebut berisi mengenai supremasi hukum, dimana supremasi hukum sendiri merupakan prinsip yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam masyarakat, memastikan bahwa setiap individu dan lembaga, termasuk pemerintah, harus mematuhi hukum yang berlaku. Prinsip ini berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan serta keteraturan sosial. Beberapa elemen kunci dari supremasi hukum ialah memastikan pengadilan beroperasi tanpa campur tangan dari kekuasaan lain, proses hukum yang terbuka dan dapat di akses oleh publik, keterlibatan aktif masyarakat dalam penegakan hukum. IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) juga turut andil dalam supremasi hukum, Hubungan keduanya sangat penting dalam konteks modern. Supremasi hukum memastikan bahwa semua inovasi dan penggunaan teknologi dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas, melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan.
Meskipun demikian, tantangan seperti korupsi, kurangnya transparansi, dan pelanggaran hak asasi manusia sering menghambat implementasi supremasi hukum secara efektif. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dipertimbangkan, sehingga menciptakan undang-undang yang lebih representatif dan adil.

Nama: Lintang Sastra Gemilang
NPM: 2416041066
Kelas: REG B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Hasil analisis video yang tercantum diatas mengenai supermasi hukum yang merupakan pengayaan tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatu kepada custumary law/interactional law. Hukum modern menjadi sebuah peranakan sosial politik yang penting di tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks, berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 negara kita adalah sebuah negara hukum, artinya setiap tingkah laku maupun tindakan yang kita ambil harus sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku. Kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.

Nama : Indy Dhea El Farha
NPM : 2416041069
Kelas : REG B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Negara dan masyarakat yang modern yang begitu kompleks tidak lagi bisa diatur oleh custumary law / interactional law. Jadi harus diatur oleh hukum modern seperti yang saat ini berlangsung. Kehidupan modern dengan kemajuannya yang begitu pesat membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial poliik yang penting dan dicari di tengah tengah dunia kehidupan modern yang semakin kompleks ini.

Sebagai mana dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mempu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.

Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka. Ini dapat terjadi karena negara berhukum tekstual atau mengeja undang-undang seperti yang tertulis. Reformasi yang sudah terjadi sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam penyelanggaraan hukum di Indonesia.

NAMA : Sarah Margareta. S
NPM : 2416041061
KELAS : Reguler B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Berdasarkan analisis dari video yang saya lihat, dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Dulu, kehidupan masyarakat yang sederhana dapat diatur dengan hukum alam, namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, hukum harus mampu beradaptasi dengan kompleksitas kehidupan modern. Hukum modern bukan hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menjadi alat yang penting untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di negara hukum seperti Indonesia, sesuai dengan amanat UUD 1945. Hukum yang berkembang di Indonesia harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk menjaga agar negara ini aman, adil, dan bebas dari korupsi. Tanpa itu, hukum bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti koruptor, yang memanfaatkan celah hukum demi kepentingan pribadi mereka.

Di sisi lain, penegakan hukum yang adil juga harus melibatkan masyarakat sebagai kontrol untuk mencegah penyalahgunaan hukum. Pembentukan masyarakat madani dan lembaga pengawasan seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan MAPPI berfungsi untuk memastikan penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat yang aktif mengawasi hukum akan mencegah penegak hukum bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan tidak hanya mengandalkan pemerintah semata. Dengan demikian, hukum yang adil akan tercipta untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan.

NAMA : LIA SEPTIYANI
NPM : 2416041035
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU ADM. NEGARA

Penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting dalam negara hukum seperti Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Kehidupan modern yang penuh konflik membutuhkan hukum modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar dapat mengatur dan menciptakan negara yang nyaman dan sejahtera bagi rakyatnya. Tanpa hukum yang kuat dan berkeadilan, Indonesia berpotensi menjadi tempat bagi koruptor yang dapat memanfaatkan celah hukum. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum dengan mendorong demokrasi dan desentralisasi, serta membangun masyarakat madani yang aktif mengawasi penegakan hukum melalui lembaga-lembaga seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI. Kehadiran masyarakat sipil ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan hukum dan menjaga agar hukum tetap adil serta tidak disalahgunakan.

Maulana Toha Fauzi
2456041006
Mandiri A

Dari hasil analisis vidio tersebut:

Penegakan hukum yang adil merupakan prinsip dasar bagi masyarakat yang harmonis dan menghargai hak asasi manusia. Ini mencakup penerapan hukum yang adil, kesetaraan sosial, serta perlindungan untuk semua, terutama mereka yang ter marginalisasi. Keadilan di bidang hukum membutuhkan kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang transparan dan mengutamakan keadilan.

Nama: Winanda Fara Zhavira
NPM: 2416041048
Kelas: REG B
Prodi: Ilmu Adm Negara

Dari video tersebut, dapat saya simpulkan bahwa hukum itu muncul dikarenakan lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat secara sengaja seperti hukum modern sekarang ini. Kehidupan yang sekarang atau kehidupan modern sekarang ini sangat membutuhkan struktur hukum yang baru yang dapat menjadi tiang atau sandaran masyarakat dan negara. Hukum modern ini mengacu pada sistem hukum yang berkembang seiring waktu.
Hukum modern menangani isu isu baru seperti globalisasi, teknologi, hak asasi manusia. Tentu saja hukum modern ini lebih fokus pada perlindungan hak individu, transparansi, serta adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Yang saya dapat juga dr vidio tersebut bahwa supremasi hukum memastikan hukum yang adil dan setara sedangkan hukum modern menyesuasikan diri dengan tantangan di zaman sekarang ini.

NAMA: Silvi Aninda
NPM: 2456041003
KELAS: Mandiri A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

Analisis saya tentang video tersebut yang berkaitan dengan supremasi hukum. Munculnya hukum yaitu sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Hukum sudah dibuat menjadi order yang dengan sengaja seperti contohnya hukum modern seperti sekarang ini, kehidupan modern sekaligus dengan kemampuannya membutuhkan struktur baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern juga menjadi peran atas sosial politik yang penting yang ada di tengah tengah dunia di kehidupan modern yang semakin kompleks.

Dalam UUD RI tahun 1945, indonesia adalah negara hukum, yanf berkaitan dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga perlu bernegara hukum yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.

nama: suci nur rachma
npm: 2416041017
kelas: reguler a
prodi: ilmu administrasi negara

izin menjawab, video di atas menjelaskan tentang Penegakan hukum yang berkeadilan mencakup hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk semua individu tanpa diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus bisa diakses oleh semua orang secara transparan dan efisien, dengan hak untuk membela diri tanpa hambatan. Akses yang sama terhadap hukum harus dipastikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk melalui sistem bantuan hukum yang terjangkau.

Keadilan dalam penjatuhan sanksi membutuhkan hukuman yang proporsional dengan kesalahan yang dilakukan, sambil memperhatikan rehabilitasi dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat. Penegak hukum harus independen, menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas, serta berupaya memerangi korupsi dan penyalahgunaan hukum. Penegakan hukum internasional juga menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Tujuan akhir dari penegakan hukum yang berkeadilan adalah menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan penuh keadilan, dengan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan antara ketertiban sosial dan hak asasi manusia.

NAMA : Rodhiyya Zainuddin
NPM : 2416041015
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Video diatas membahas tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan serta menjelaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia. Hukum adalah lembaga terpercaya untuk mengatur dan menata negara serta kehidupan bermasyarakat.

Untuk mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat modern yang semakin maju diperlukan struktur hukum baru sebagai dasar yang dapat diandalkan. Berdasarkan UUD 1945 negara kita adalah sebuah negara hukum, artinya setiap tingkah laku maupun tindakan yang kita lakukan harus sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku. Hukum modern telah menjadi entitas sosial politik yang sangat signifikan dan diperlukan dalam konteks dunia yang semakin rumit dan modern ini.

Supremasi hukum berfungsi sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan. Untuk mendukung supremasi hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, keterlibatan masyarakat melalui lembaga swadaya dan pengawasan publik juga penting.
Lembaga-lembaga seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI berperan dalam mengawasi penegakan hukum di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut mencerminkan seberapa pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, hukum modern harus dapat menyesuaikan perubahan sosial yang terjadi dan dapat menjamin keadilan bagi seluruh rakyat.

NAMA : SALSA BILA AZZAHRA
NPM : 2416041047
KELAS : REGULER B
PRODI : ADM NEGARA

poin kunci mengenai pengembangan blended learning dalam konteks pendidikan hukum dan sistem hukum di Indonesia.

1. Pengembangan Blended Learning dalam Pendidikan Hukum
Blended learning, yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online, menawarkan fleksibilitas yang signifikan dalam pendidikan hukum. Model ini memungkinkan mahasiswa untuk
Akses Materi Secara Efisien: Mahasiswa dapat mengakses bahan ajar kapan saja dan di mana saja, yang sangat membantu dalam memahami konsep-konsep hukum yang kompleks.
Interaksi yang Lebih Baik: Dengan adanya platform online, diskusi dan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen dapat berlangsung lebih dinamis, meskipun dalam format jarak jauh.
Praktik Hukum: Simulasi kasus hukum dan role-playing dapat dilakukan secara virtual, memungkinkan mahasiswa untuk mengasah keterampilan praktis mereka.
2. Peran Hukum dalam Masyarakat Modern
Hukum modern berfungsi sebagai kerangka untuk mengatur perilaku sosial dan menjamin keadilan. Dalam konteks Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai
Pendorong Pembangunan: Hukum yang efektif dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Pencipta Keadilan Sosial: Hukum perlu menjawab tantangan ketidakadilan dan memberikan perlindungan bagi kelompok yang rentan.
3. Reformasi Hukum dan Partisipasi Masyarakat
Reformasi hukum yang dimulai pada 1998 telah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum. Beberapa poin penting dalam hal ini adalah
Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat: Organisasi seperti Polish Watch dan Mappi memainkan peran penting dalam memantau dan mengevaluasi penegakan hukum, memastikan bahwa hukum diimplementasikan secara adil.
Keterbukaan dan Akuntabilitas: Reformasi telah mendorong transparansi dalam proses hukum, memberikan masyarakat akses untuk mengetahui dan memahami sistem hukum.
4. Tantangan Penegakan Hukum
Walaupun banyak kemajuan telah dicapai, masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakan hukum, seperti Kurangnya Pemahaman Hukum: Banyak masyarakat yang masih kurang memahami hak dan kewajiban mereka, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan hukum.
Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan: Penegakan hukum yang tidak konsisten dan korupsi masih menjadi masalah serius yang perlu diatasi.
5. Pentingnya Pendidikan Hukum yang Berkualitas
Pendidikan hukum yang berkualitas sangat penting untuk menciptakan profesional hukum yang kompeten. Ini harus mencakup
Pengajaran Etika dan Tanggung Jawab Profesional: Mahasiswa perlu dibekali dengan moralitas dan etika dalam praktik hukum.
Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran: Penggunaan teknologi dalam pembelajaran hukum harus diperkuat untuk menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia nyata.
Kesimpulan
Pengembangan blended learning dalam pendidikan hukum di Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penegakan hukum. Dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong partisipasi masyarakat, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterpaduan antara pendidikan, hukum, dan keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan negara hukum yang efektif dan berkeadilan

NAMA : Fara Nadina Putri
NPM : 2416041055
KELAS : REG B
PRODI : Adm Negara

menurut analisis saya video tersebut berisikan tentang materi penegakan hukum yang berkeadilan, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. yang kita ketahui bahwa supremasi hukum adalah prinsip dasar yang menjamin setiap orang tunduk pada aturan yang berlaku. hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting. seperti yang dicantumkan dalam UUD 1945 republik Indonesia adalah negara hukum. sehingga dalam akan selalu berkaitan dengan keinginan untuk mengalahkan dukungan ilmu dan juga teknologi didalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Pembangunan hukum yang demokratis dan berkeadilan tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya hukum. Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan hukum ditegakkan dengan baik dan tidak disalah gunakan.

Nama: Aqilla Shafia Latifa Zahra
Npm: 2416041024
Kelas: Reg A
Prodi: Ilmu Adm Negara

Bedasarkan hasil analisis saya hukum berperan penting dalam mengatur dan menata negara serta masyarakat. Pada masyarakat sederhana di masa lampau, hukum alam sudah cukup untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Namun, dalam negara modern yang lebih kompleks dan penuh konflik, hukum adat atau kebiasaan tidak lagi mencukupi. Hukum modern dibutuhkan untuk menciptakan tatanan yang dapat diandalkan dan mendukung kehidupan yang maju.

Indonesia, sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam UUD 1945, membutuhkan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menghadirkan rasa keadilan dan kenyamanan bagi rakyat. Tanpa hukum yang kuat, praktik korupsi dapat marak, di mana para koruptor bisa memanfaatkan celah hukum dengan bantuan pengacara yang tidak etis.

Reformasi 1998 membuka era baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Proses demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih mandiri, mendorong lahirnya masyarakat madani yang turut mengawasi penyelenggaraan hukum. Hal ini memunculkan berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI yang turut berperan dalam mengawasi penegakan hukum di Indonesia.