NAMA: CARISSA HEPY MAHARANI
NPM: 2416041051
KELAS: REGULER B
PRODI: ADM NEGARA
Analisis Kasus II
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut? Artikel tersebut menyoroti buruknya kinerja Indonesia dalam penegakan HAM, terutama terkait pelanggaran HAM berat, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan. Pemerintah lambat dalam mengatasi isu-isu penting seperti keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, rasisme di Papua, dan diskriminasi gender. Namun, ada hal positif yang dapat diambil, seperti komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan kebangkitan gerakan masyarakat sipil serta mahasiswa sebagai kontrol sosial. Ini memberi harapan bahwa meski jalannya lambat, perubahan tetap mungkin terjadi melalui tekanan publik.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa? Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat mencerminkan musyawarah dan mufakat sebagai cara pengambilan keputusan. Prinsip ini menunjukkan harmoni dan kebersamaan, tetapi sering kali belum diterapkan secara maksimal dalam praktik modern. Demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa nilai spiritual dan moral tetap menjadi landasan. Menurutku saya prinsip ini sangat baik, tetapi harus dengan menghormati HAM, agar keadilan dan kemanusiaan tidak diabaikan.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Saat ini, demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Banyak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, seperti pembatasan kebebasan berpendapat atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Demokrasi yang seharusnya berpihak pada rakyat sering kali terjebak dalam kepentingan elit politik.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? Ketika ada anggota parlemen mewakili rakyat namun hanya mengejar kepentingan politik pribadi, hal ini merusak kepercayaan publik. Saya merasa mereka harus lebih bertanggung jawab dan transparan. Masyarakat juga harus terus kritis dan aktif mengawasi kinerja wakilnya, misalnya melalui petisi/aksi damai, agar suara rakyat benar-benar menjadi prioritas.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? Pemimpin dengan kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama memang bisa mempengaruhi rakyat secara emosional. Namun, jika digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas dan mengorbankan hak rakyat, itu melanggar prinsip HAM. Dalam demokrasi, kekuasaan seperti ini harus dibatasi agar tidak menjadi alat manipulasi yang merugikan. Demokrasi modern harus melindungi individu dari tindakan otoriter dan memastikan kebebasan tetap dihormati.
NPM: 2416041051
KELAS: REGULER B
PRODI: ADM NEGARA
Analisis Kasus II
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut? Artikel tersebut menyoroti buruknya kinerja Indonesia dalam penegakan HAM, terutama terkait pelanggaran HAM berat, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan. Pemerintah lambat dalam mengatasi isu-isu penting seperti keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, rasisme di Papua, dan diskriminasi gender. Namun, ada hal positif yang dapat diambil, seperti komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan kebangkitan gerakan masyarakat sipil serta mahasiswa sebagai kontrol sosial. Ini memberi harapan bahwa meski jalannya lambat, perubahan tetap mungkin terjadi melalui tekanan publik.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa? Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat mencerminkan musyawarah dan mufakat sebagai cara pengambilan keputusan. Prinsip ini menunjukkan harmoni dan kebersamaan, tetapi sering kali belum diterapkan secara maksimal dalam praktik modern. Demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa nilai spiritual dan moral tetap menjadi landasan. Menurutku saya prinsip ini sangat baik, tetapi harus dengan menghormati HAM, agar keadilan dan kemanusiaan tidak diabaikan.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Saat ini, demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Banyak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, seperti pembatasan kebebasan berpendapat atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Demokrasi yang seharusnya berpihak pada rakyat sering kali terjebak dalam kepentingan elit politik.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? Ketika ada anggota parlemen mewakili rakyat namun hanya mengejar kepentingan politik pribadi, hal ini merusak kepercayaan publik. Saya merasa mereka harus lebih bertanggung jawab dan transparan. Masyarakat juga harus terus kritis dan aktif mengawasi kinerja wakilnya, misalnya melalui petisi/aksi damai, agar suara rakyat benar-benar menjadi prioritas.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? Pemimpin dengan kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama memang bisa mempengaruhi rakyat secara emosional. Namun, jika digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas dan mengorbankan hak rakyat, itu melanggar prinsip HAM. Dalam demokrasi, kekuasaan seperti ini harus dibatasi agar tidak menjadi alat manipulasi yang merugikan. Demokrasi modern harus melindungi individu dari tindakan otoriter dan memastikan kebebasan tetap dihormati.